Beranda blog Halaman 782

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 2 Oktober: Hujan Petir hingga Berawan

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Jakarta pada Kamis (2/10) akan didominasi hujan disertai petir pada pagi hari, kemudian berlanjut berawan hingga malam.

Berdasarkan laporan BMKG, hujan petir sejak pagi hari berpotensi terjadi di seluruh wilayah, meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diprediksi berawan merata di keenam wilayah Jakarta. Kondisi serupa juga akan berlangsung hingga malam hari.

Selain itu, suhu udara di Jakarta hari ini diperkirakan berada pada kisaran 23–28 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara antara 77–97 persen.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca mendadak, khususnya pada pagi hari saat hujan disertai petir melanda sejumlah wilayah ibu kota.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendes Yandri Dukung Pengembangan Budidaya Alga untuk Kesehatan dan Peluang Ekonomi di Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menerima audiensi pionir perusahaan bioteknologi mikroalgae Indonesia, PT Algaepark Indonesia Mandiri di ruang kerjanya, Rabu (1/10/2025).

Mendes Yandri menyambut positif pertemuan tersebut karena bisa mengelola Alga super atau khusus yang juga diproses secara khusus dengan berbagai varian olahan dan hasilnya bagus untuk kesehatan.

Ia mengapresiasi budidaya Alga yang sebelumnya banyak diketahui orang sebagai barang yang tidak berharga tersebut, ternyata bisa diolah sedemikian rupa dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan.

Oleh karena itu, pihaknya siap berkolaborasi dengan PT Algaepark Indonesia Mandiri dengan pola kerja sama bisa melalui Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa atau dengan 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan.

“Alga ini mesti kita boomingkan, karena ini suatu yang baru, tidak rumit, bahan bakunya tidak susah, tapi manfaatnya sungguh luar biasa. Jadi harus kita promosikan, kalau semua desa konsumsi ini, angka stunting bisa ditekan itu. Alga ini juga bisa menjadi potensi ekonomi kerakyatan dan menyerap tenaga kerja,” ujar Yandri.

Namun demikian, hal yang paling penting selain melakukan budidaya dan produksi Alga adalah memperbanyak pasarnya dan juga menyosialisasikan manfaatnya.

Oleh karena itu, ia akan melakukan kolaborasi dan mengembangkan secara masif hasil budidaya Alga ini di seluruh Indonesia. Ia optimis pengembangan budidaya Alga ini akan meningkatkan ekonomi kerakyatan, terjadi pengurangan pengangguran, dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat.

“Alga ini kan berhasil, sukses meningkatkan ekonomi, menyerap tenaga kerja, masyarakat juga sehat. Ini kita niatnya amal jariyah saja, boleh kita nyari duit, tapi niatnya juga ibadah, banyak bantu orang. Banyak orang terserap tenaga kerja, banyak orang sehat, banyak orang bahagia,” ungkapnya.

“Na jadi kalau masyarakat di desa atau di kota yang mau sehat, jangan lupa konsumsi Neo Alga, nanti kita kembangkan secara masif,” sambung Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Turut mendampingi Mendes Yandri dalam pertemuan ini yakni Dirjen PEID Kemendes PDT Tabrani, Kepala BPI Mulyadin Malik, Staf Khusus Menteri Fahad At-Tamimi dan M. Khaerul Huda.

‎Bupati Garut Usulkan Pembangunan Jalan Pamegatan–Banjarwangi pada Rakor Infrastruktur Jabar ‎

Penulis
Syifa
-

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Infrastruktur di Provinsi Jawa Barat yang digelar di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (30/9).

‎Dalam forum tersebut, Bupati mengajukan usulan strategis terkait pembangunan jalan di Kabupaten Garut.

‎Bupati Abdusy Syakur Amin menyampaikan, pihaknya mengusulkan agar pembangunan jalur Pamegatan–Banjarwangi mendapat dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ruas jalan ini ditetapkan sebagai prioritas utama Kabupaten Garut tahun 2026.

‎”Jalan itu membutuhkan biaya yang besar, lebih dari 50 miliar,” jelas Bupati. “Maka Pemerintah Kabupaten Garut mengusulkan sebagian jalan dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten Garut nantinya dibantu oleh Pemerintah Pusat karena jalan itu merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kabupaten Garut untuk tahun 2026.”

‎Bupati menambahkan, alokasi yang semula hanya untuk satu ruas jalan kini difokuskan secara spesifik ke jalur Pamegatan–Banjarwangi, sehingga statusnya menjadi proyek infrastruktur yang sangat diprioritaskan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KDM Tegaskan Program MBG Fokus Peningkatan Kualitas

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak untuk fokus pada peningkatan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Demikian dikemukakan KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi saat menjawab pertanyaan wartawan terkait usulan pemberhentian sementara MBG.

“Ya, kita fokus saja pada peningkatan kualitas MBG dan kemudian yang diberhentikan kan mereka yang menjadi pelaksana atau SPPG ya istilahnya,” ucap KDM di Kota Bandung, Selasa (30/9/2025).

Menurut KDM, mereka yang diberhentikan merupakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bekerjanya tidak sesuai dengan standar.

“Yang paling utama, nanti minggu depan kita bikin MoU, membentuk satgas, dan membuat aturan-aturan yang bisa mengikat semua pihak,” katanya.

Ia menegaskan bahwa ke depan akan ada layanan pengaduan sehingga masyarakat, khususnya penerima manfaat MBG bisa mengadukannya.

“Misalnya begini, nanti ada layanan pengaduan. Jadi, pengguna atau penerima manfaat MBG ini manakala makanannya tidak sesuai dengan jumlah angka Rp10.000, maka dia nanti posting dimasukin ke media sosial atau dimasukin ke grup WhatsApp pengaduan,” paparnya.

“Nah, dari WA pengaduan itu nanti akan melakukan pengecekan, kemudian dianalisis, dan diperiksa oleh auditor. Ranahnya ada tiga kalau pengurangan itu, satu adalah administrasi, dua pemberhentian, yang ketiga adalah pidana karena itu adalah uang negara yang dikorupsi,” imbuh KDM.

KDM menegaskan bahwa pelaksanaan aturan tersebut baru akan berlaku setelah sebelumnya dilakukan Memorandum of Understanding (MoU). “MoU-nya minggu depan,” ujarnya.

Ia menyatakan bahwa Pemda Provinsi Jawa Barat ingin mendorong agar dapur program MBG ini ada di sekolah-sekolah.

“Untuk yang dihentikan, ya kalau dihentikan dulu sampai ada pengganti SPPG yang lebih bermutu,” pungkas KDM.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kebagian 470 Kuota, Wali Kota Ambon Siap Jalankan Program 3 Juta Rumah

Penulis
Syifa
-

Dari delapan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tercantum salah satu program yakni tiga (3) juta rumah yang bertujuan untuk memberikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan renndah. Dari program terebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon kebagian 470 kuota.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena saat membuka kegiatan focus group dicusion (FGD) Fasilitasi Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang dilaksankan di ruang rapat flisingen bersama pihak terkait yakni; BP-Tapera, Bank BTN, dan Developer, di ruang rapat Vlisingen Balai Kota, Rabu (1/10).

“Tiga (3) juta rumah ini adalah bukti kehadiran pemerintah. Karena selaku Pemerinth Daerah (Pemda), kita bertanggung jawab untuk mensukseskan program ini,” ungkapnya.

Katanya, kegiatan hari ini sangat dibutuhkan untuk membahas meknisme berjalannya program ini kedepan, mengingat kita hanya diberikan waktu tiga bulan untuk menyelesaikan pembangunan dengan kuota sebanyak itu.

“Bagaimana kita di Kota Ambon diberikan kuota 470 unit dengan sisa waktu pengerjaan efektif tiga bulan. Oleh sebab itu kegiatan ini dibutuhkan supaya nanti Bapak/Ibu saudara-saudara sekalian mendapat penjelasan tentang mekanismenya,” jelasnya.

Wattimena mengungkapkan, meski lahan yang terbatas dirinya terus berupaya agar program ini tentunya dapat terlaksankan sesuai dengan harapan Presiden yang diturunkan melalui Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) RI.

“Prinsipnya kami menginginkan program ini berjaland an sukses supaya manfaatnya dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, kalau bisa mulai dilaksankan dalam waktu singkat,” pungkas, Wattimena.

Untuk diketahui, program ini dijalankan sesuai dengan Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta persyaratan pembangunan dan perolehan rumah, dengan Maluku yang berada pada zonasi wilayah II.

Besaran gaji yang dijelaskan sebagai berikut; bagi yang belum menikah penghasilannya maksimal Rp. 9 Juta, dan yang sudah menikah maksimal pendapatnya Rp 11 Juta, sehingga sasarannya pada masyarakat berpenghasilan rendah, ASN dan pekerja informal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Makassar Dukung Penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi dari Hasanuddin Center for Tobacco Control and NCD Prevention (Hasanuddin Contact), di Balaikota, Senin (1/10).

Pertemuan tersebut membahas upaya memperkuat implementasi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait pengendalian tembakau serta Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Direktur Hasanuddin Contact, Prof. Ridwan, menyampaikan keprihatinannya terhadap meningkatnya prevalensi perokok di kalangan remaja. Ia menilai lemahnya pengawasan dan monitoring terhadap Perda KTR menjadi salah satu faktor penyebabnya.

“Data menunjukkan sekitar 25 persen remaja sudah terpapar rokok,” jelasnya.

Ia menilai peningkatan angka tersebut sangat berbahaya karena berdampak jangka panjang, seperti meningkatnya kasus kanker dan penyakit degeneratif lainnya. Kerugian ini tidak sebanding dengan income perkapita yang diperoleh jika mempertimbangkan aspek ekonomi masyarakat.

Sehingga diperlukan koordinasi lintas sektor, termasuk peran sentral Pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan berbagai kebijakan baru yang akan mendukung penegakan KTR.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen pemerintah kota untuk memperkuat kembali penerapan KTR.

Munafri menilai kawasan publik yang vital seperti masjid, sekolah, kampus, rumah sakit, hingga perkantoran harus benar-benar menjadi area bebas rokok.

“Paling penting memang saya Ingin harus ada optimalisasi restricted area rokok,” tegasnya.

Munafri pun segera memberikan instruksi kepada Kepala SKPD terkait untuk mengatur pertemuan berkelanjutan membahas langkah teknis agar pengawasan dan distribusi tugas lintas sektor bisa berjalan lebih efektif.

Munafri juga menaruh perhatian pada keberadaan iklan rokok di ruang publik yang dinilai menargetkan anak dan remaja. Hal itu sejalan dengan presentase yang di bawa oleh Hasanuddin Contact, bahwa sekitar 52% anak usia 15-19 tahun mulai merokok dan 61% pelajar melihat iklan rokok di luar ruangan.

Olehnya, Munafri mencontohkan, salah satu langkah pengetatan yang perlu dilakukan, diantaranya adalah dengan menghapus iklan rokok di sudut-sudut Kota Makassar.

Salah satunya dengan menaikkan tarif iklan rokok, termasuk di videotron. Dengan cara itu, pemerintah berharap perlahan tidak ada lagi ruang untuk promosi rokok di Kota Makassar.

“Kalau bisa sudah tidak ada iklan rokok di Makassar,” pungkasnya.

Munafri ingin memastikan penegakan Perda dan Perwaki Kawasan Tanpa Rokok berjalan konsisten dan efektif, sekaligus menekan angka perokok terutama di kalangan remaja.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Bekasi Tekankan Sinergi Pusat-Daerah Atasi Kendaraan ODOL demi Keselamatan Warga

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang digelar di Gedung Karya, Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat. Rakornas tahun ini mengusung tema “Kolaborasi Strategis dan Digitalisasi Penanganan Kendaraan Dimensi dan Muatan Lebih untuk Transportasi Darat yang Aman dan Berkeselamatan.”

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudy Purwaghandi dan turut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, di antaranya Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Wali Kota Depok, dan Wali Kota Manado.

Rakornas menjadi wadah penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menggali masukan, berbagi sudut pandang, dan menyusun langkah kolaboratif dalam menangani persoalan kendaraan over dimension and over loading (ODOL) yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam transportasi darat.

Dalam rangkaian diskusi, berbagai aspek strategis dibahas, mulai dari penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pembinaan industri karoseri, strategi penegakan hukum, hingga digitalisasi penanganan ODOL. Seluruhnya diarahkan untuk mendukung kebijakan nasional dalam menciptakan transportasi darat yang aman, tertib, dan berkeselamatan.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah daerah menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.

“Penanganan kendaraan ODOL membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah berada di garis terdepan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga penting bagi kami untuk menyamakan langkah agar target penertiban dapat tercapai,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tri Adhianto menegaskan bahwa Kota Bekasi siap berkontribusi aktif melalui langkah konkret, termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam sistem transportasi.

“Kami tengah mendorong integrasi sistem digital dalam pengawasan kendaraan angkutan barang, mulai dari penataan rute, titik pengawasan terpadu, hingga pemanfaatan data lintasan berbasis sensor. Langkah ini diharapkan menjadi bagian dari solusi pengendalian ODOL yang efektif di tingkat daerah,” jelasnya.

Menteri Perhubungan RI dalam arahannya menekankan pentingnya hasil Rakornas ini dapat ditindaklanjuti dengan langkah nyata.

“Penanganan ODOL ini jangan hanya menjadi wacana yang berulang. Kita harus mampu merumuskan langkah konkret, implementatif, dan terukur agar persoalan ini tidak terus berjalan di tempat,” tegas Menhub.

Melalui Rakornas ini, diharapkan lahir rumusan strategi penanganan ODOL yang lebih efektif, berbasis teknologi, dan terintegrasi secara nasional. Pemerintah Kota Bekasi menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh implementasi kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya menghadirkan sistem transportasi darat yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Perbarui MoU dengan Kemenhub, Wali Kota Usulkan Penambahan Koridor BISKITA Trans Depok

Penulis
Syifa
-
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperbarui Nota Kesepakatan (MoU) Pengembangan, Pengelolaan, dan Pengoperasian Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan.
Jika sebelumnya kerja sama dilakukan dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), kini pembaruan dilakukan bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Penandatanganan MoU berlangsung di Ruang Mataram, Gedung Karya Lantai 1 Kemenhub, dihadiri langsung oleh Wali Kota Depok, Supian Suri, pada agenda Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat Tahun 2025, Selasa (30/9).
Wali Kota, Supian Suri menyampaikan pembaruan kerja sama ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi Pemkot Depok dengan Kemenhub, khususnya dalam pengembangan transportasi massal.
“MoU ini sebenarnya kelanjutan dari kerja sama yang sebelumnya dilakukan dengan BPTJ. Karena kewenangan sekarang berada di Kemenhub, maka MoU diperbarui. Kesempatan ini sekaligus kami gunakan untuk menyampaikan usulan penambahan koridor layanan BISKITA Transdepok,” ungkapnya.
Menurutnya, usulan penambahan koridor BISKITA ini sangat dibutuhkan masyarakat Depok.
Selain koridor yang saat ini sudah berjalan, pihaknya mengusulkan rute baru antara lain Terminal Depok–Harjamukti, Citayam– Kampus UI–M. Jasin, serta Terminal Jatijajar dan sebaliknya.
“Layanan BISKITA Trans Depok ini sangat membantu warga. Karena itu kami ingin menambah cakupan wilayah agar manfaatnya lebih luas,” tambahnya.
Selain membahas BISKITA, Wali Kota juga menegaskan dukungan Pemkot Depok terhadap kebijakan nasional Zero ODOL (Over Dimension and Over Loading) 2027.
 Ia menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah untuk mewujudkan layanan transportasi yang aman, nyaman dan ramah lingkungan.

“Harapan kita bersama, transportasi massal bisa maksimal melayani masyarakat, mengurangi kemacetan, menekan polusi, memudahkan mobilitas, serta menghadirkan biaya yang lebih terjangkau,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Egi Sentil Keras BPD: Stop Mental Pejabat, Kawal Desa dengan Integritas!

Penulis
Syifa
-

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan agar anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak bermental pejabat dan tidak menjadikan jabatan sebagai ruang mencari keuntungan pribadi.

Peringatan keras itu disampaikan Bupati Egi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Aparatur BPD Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Aula Hotel Negeri Baru Resort, Kecamatan Kalianda, Rabu (1/10).

“Saya minta tolong, jangan punya mental pejabat. Kalau mau berbisnis, jangan jadi pejabat. Saya paling tidak suka dengan yang namanya pungli,” tegas Bupati Egi.

Bimtek yang berlangsung dua hari, 1–2 Oktober 2025, diikuti 128 peserta dari unsur BPD, kepala seksi kecamatan, serta bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang). Para peserta mendapat materi dari narasumber Balai Nasional terkait peran BPD dalam tata kelola desa.

Bupati Egi menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada regulasi yang berlaku, mulai dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 47 Tahun 2015, hingga Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Ia mengingatkan bahwa masyarakat akan menilai kepala desa dan BPD dari hasil nyata yang berdampak pada warga.

“Peran BPD sangat vital. BPD harus jadi pengawas dan penyalur aspirasi masyarakat, memastikan program desa benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” ujar Bupati Egi.

Ia juga menekankan pentingnya tanggung jawab moral dan integritas dalam menjalankan tugas. “Kita belajar dari setiap masa. Setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Termasuk saya, tidak mau menyia-nyiakan masa ini. Karena pada akhirnya setiap masa pasti akan dimintai pertanggungjawabannya,” ucapnya.

Sementara, Plt Inspektur Kabupaten, Anton Cermana, menyampaikan kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas aparatur desa agar tata kelola keuangan semakin transparan dan akuntabel.

“Melalui Bimtek ini diharapkan aparatur desa dapat memperkuat peran BPD, sehingga tata kelola keuangan desa semakin transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Kegiatan Bimtek ini diharapkan mampu mencetak aparatur desa yang profesional, berintegritas, dan transparan dalam mengelola pemerintahan desa, sehingga mampu mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Yogya Kawal Pelaksanaan MBG, Cegah Potensi Keracunan

Penulis
Syifa
-
Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan membantu melakukan pengawasan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal itu untuk memastikan menu makanan di MBG layak dan aman dikonsumsi para siswa di sekolah. Termasuk sebagai upaya mencegah potensi keracunan dari menu makanan program MBG.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan Pemkot Yogyakarta telah membentuk tim melibatkan antara lain Sekda dan asisten yang mengawal program MBG. Meskipun bukan menjadi penentu kebijakan MBG, tapi Pemkot Yogyakarta mengawal pelaksanaan program itu. Diakuinya di beberapa daerah, ada banyak kejadian seperti keracunan dari program MBG sehingga Pemkot Yogyakarta berupaya mencegah.
“Di Kota Yogyakarta ini kita melakukan mitigasi. Saya bilang Dinas Kesehatan supaya mengawal betul ikut membantu agar tidak terjadi keracunan. Itu saya kira tindakan-tindakan preventif untuk mencegah,” kata Hasto usai kegiatan terkait UMKM belum lama ini.
Hasto meminta sekolah-sekolah juga menyiapkan biopori karena kalau ada sisa-sisa makanan misalnya dari MBG. Mengingat Kota Yogyakarta lahan pengelolaan sampah terbatas sehingga diharapkan sampah sisa makanan bisa selesai di sekolah.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Emma Rahmi Aryani menyatakan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta telah menyelenggarakan pelatihan keamanan pangan bagi penanggung jawab dan penjamah pangan SPPG di Kota Yogyakarta. Pengawasan eksternal juga telah dilaksanakan pada SPPG yang saat ini beroperasional wilayah kota Yogyakarta seperti Kemantren Umbulharjo, Mergangsan, Mantrijeron, Tegalrejo,  Kotagede, Ngampilan dan Wirobrajan. Selain itu SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) sehingga  dapat menjalankan semua proses pengolahan pangan siap saji sesuai standar operasional prosedur.
“Pengawasan eksternal dengan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan oleh tenaga sanitasi lingkungan Dinas Kesehatan dan puskesmas setempat pada sarana, disertai pengujian kualitas udara, bahan tambahan pangan serta pengujian kualitas air. Dengan pemantauan sejak persiapan sarana prasarana, pemilihan bahan, proses pengolahan, pemorsian dan distribusi sesuai prinsip higiene sanitasi pangan, diharapkan pangan olahan siap saji yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi,” terang Emma saat dikonfirmasi, Selasa (30/9).
Sedangkan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kota Yogyakarta Sukidi menyampaikan untuk mencegah potensi keracunan siswa pada program MBG di Kota Yogyakarta, DPP Kota Yogyakarta melakukan koordinasi bersama pengelola Dapur MBG. Di samping itu pengawasan pangan di SPPG di Kota Yogyakarta. DPP Kota Yogyakarta mendapatkan instruksi dari Badan Pangan Nasional untuk melakukan pemantauan SPPG terkait pengawasan keamanan pangan.
“Kami melakukan pengawasan keamanan pangan secara rutin di dapur MBG yang ada di Kota Yogyakarta. Pengawasan pada pangan segar  yang berasal dari tumbuhan, hewan dan hasil perikanan serta pangan olahan melalui uji organoleptik seperti rasa, bau, warna, dan tekstur. Pengawasan keamanan pangan itu dilakukan setiap hari,” papar Sukidi,  Selasa (30/9)
Ketua Tim Kerja Pengawasan Mutu Pangan DPP Kota Yogyakarta Yuanita Ari Astuti menambahkan pengawasan bahan baku di SPPG antara lain asalnya dari mana dan kapan datang. DPP Kota Yogyakarta juga melakukan pengawasan terkait higiene sanitasi sarana prasarana, lingkungan dan sumber daya manusia/petugas di SPPG. Misalnya petugas harus menggunakan sarung tangan. Dia menyebut kini ada 14 SPPG di wilayah Kota Yogyakarta.

“Kami juga melakukan sosialisasi dan edukasi. Misalnya penanganan untuk bahan pangan segar. Penanganan pangan saat pemorsian dan edukasi agar SPPG memasak makanan secara bertahap menyesuaikan menu MBG akan dimakan jam berapa. Contoh permintaan dari sekolah TK dan SD, biasanya MBG diserahkan saat  jam istirahat pagi. Untuk SMA sekolah memberikan di istirahat jam kedua sehingga harus dimasak bertahap untuk mencegah potensi basi,” pungkas Yuanita.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...781782783...4,911Halaman 782 dari 4,911