Beranda blog Halaman 783

Insiden Robohnya Ponpes Al Khoziny Sidoarjo, BNPB Berikan Dukungan Menyeluruh

Penulis
Syifa
-

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., meninjau lokasi insiden robohnya pondok pesantren (ponpes) Al Khoziny, Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (1/10). Kehadiran Kepala BNPB ini merupakan perintah langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto yang sekaligus menitipkan salam bela sungkawa dan doa bagi keluarga korban serta pihak terkait.

“Kehadiran kami ke sini merupakan perintah langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto yang sekaligus menitipkan bela sungkawa khususnya bagi keluarga korban semoga tegar dan diberikan kesabaran,” ungkap Kepala BNPB.

Setibanya di lokasi, Kepala BNPB langsung menuju ke tempat kejadian perkara (TKP) bersama Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI M. Syafii dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, yang kemudian disusul Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, untuk melihat kondisi robohnya gedung empat lantai yang diduga disebabkan karena kegagalan konstruksi.

Dalam peninjauan itu, Kepala BNPB dan rombongan melihat bagaimana tim pencarian dan pertolongan (search and rescue – SAR) gabungan yang tengah berupaya melanjutkan operasi SAR terhadap 91 santri yang diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan, berdasarkan daftar absensi.

Dari hasil keterangan yang didapat, upaya SAR menemui tantangan yakni struktur gedung yang dinilai oleh tim ahli belum memungkinkan jika bongkar menggunakan alat berat, sebab diduga ada sebanyak enam santri yang masih hidup.

Strategi SAR kemudian difokuskan untuk menggali jalur secara manual menggunakan peralatan yang paling memungkinkan untuk mencapai korban yang masih diperkirakan selamat untuk memberikan suplai permakanan sampai akhirnya dapat dievakuasi dalam kondisi selamat sesuai harapan.

Upaya penyelamatan korban yang masih hidup ini menjadi prioritas utama. Setelah itu, evaluasi jenazah korban akan dilaksanakan. Dalam rangkaian operasi ini, Basarnas akan menjadi koordinator utama.

“Evakuasi korban yang sudah dinyatakan tidak bernyawa itu nanti setelah kita yakin bahwa yang masih hidup itu bisa diselamatkan,” jelas Suharyanto.

Usai meninjau lokasi kejadian, Kepala BNPB bersama Kepala Basarnas kemudian berdialog dengan keluarga korban terdampak di aula gedung kampus yang tak jauh dari lokasi kejadian. Dalam forum sederhana itu, Kepala BNPB mendengar segala aspirasi maupun harapan besar dari mereka.

BNPB dan Basarnas sebagai kepanjangan dari Pemerintah Pusat berkomitmen untuk terus memaksimalkan pencarian dan pertolongan terhadap korban yang masih diduga bertahan dalam kondisi masih hidup di bawah reruntuhan, dengan dukungan dari segenap unsur terkait mulai dari perangkat Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemadam Kebakaran (Damkar), Dinas Sosial – Tagana, Dinas PU – SDA, PMI, TNI, Baznas, Polri relawan SAR lainnya.

“Kami mohon dukungan doa dari bapak ibu sekalian, semoga apa saja yang menjadi harapan kita semua dapat segera terwujud,” kata Kepala BNPB.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Integritas Peradilan, KPK Serahkan Barang Rampasan Senilai Rp3,7 Miliar ke MA

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyerahkan barang rampasan negara senilai lebih dari Rp3,7 miliar kepada Mahkamah Agung (MA). Bukan sekadar simbol, langkah ini menjadi bukti nyata pemberantasan korupsi berlanjut pada pemulihan aset demi memperkuat layanan peradilan.

Penyerahan dilakukan di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (30/9) yang mencakup empat bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp3.737.483.000. Aset tersebut berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur, dan Muara Enim, Sumatera Selatan dengan rincian sebagai berikut:

  • Tanah dan Bangunan di Jl. Murbei, Kel. Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto, senilai Rp989.710.000,00.
  • Tanah di Desa Randubango, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, senilai Rp1.294.266.000,00.
  • Tanah di Desa Seduri, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto, senilai Rp658.980.000,00.
  • Tanah dan Bangunan di Jl. Vihara, Kel. Pasar III Muara Enim, Kec. Muara Enim, Kab.
  • Muara Enim, senilai Rp794.527.000,00.

Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan proses perampasan aset dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, lalu diserahkan melalui mekanisme Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

“SK Menteri Keuangan telah keluar dan ditetapkan kepemilikannya kepada MA untuk dapat digunakan untuk kepentingan negara,” ujar Ibnu.

Menurut Ibnu, pemanfaatan aset rampasan bagi MA diharapkan meningkatkan integritas peradilan dan mendukung terwujudnya amanat konstitusi, yaitu keadilan bagi masyarakat. KPK juga akan tetap mengevaluasi penggunaan aset yang sudah dihibahkan agar pengelolaannya akuntabel.

Sekretaris MA, Sugiyanto, menegaskan penyerahan aset ini bukan sekadar seremoni, tapi bermakna strategis dan yuridis mendalam. Hal ini sebab mencerminkan tertib administrasi dan akuntabilitas hukum atas barang rampasan negara.

“Penetapan status barang milik negara adalah bentuk implementasi aturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2025 dan akuntabilitas hukum,” ujar Sugiyanto.

Ia memastikan aset-aset tersebut akan dimanfaatkan guna menunjang tugas dan fungsi MA, khususnya pelayanan peradilan. Aset-aset tersebut direncanakan akan dijadikan flat bagi hakim atau rumah jabatan pimpinan pengadilan di daerah Mojokerto.

“Kami berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan serta memastikan setiap aset negara, dikelola secara transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta, Dodok Dwi Handoko, menambahkan, penyerahan aset ini mencerminkan kontribusi KPK dalam efisiensi anggaran negara. Dengan memanfaatkan barang rampasan, negara tak perlu lagi mengalokasikan anggaran baru untuk pembangunan fasilitas peradilan.

“Kami memaknai ini sebagai kontribusi KPK kepada pengelolaan aset negara untuk aspek cost saving. Kita tidak perlu menggunakan anggaran negara,” tutupnya.

Sinergi KPK, MA, dan DJKN ini menunjukkan praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Lebih dari itu, langkah ini memberi pesan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya memenjarakan pelaku, tetapi mengembalikan aset untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dukungan Penuh Pemkab Cirebon Berantas Knalpot Brong dan Peredaran Miras

Penulis
Syifa
-

Halaman Mapolresta Cirebon pada Senin (29/9) dipenuhi pemandangan tak biasa. Ribuan knalpot brong dan botol minuman keras menumpuk rapi, menunggu giliran untuk dimusnahkan.

Barang-barang sitaan itu merupakan hasil operasi Polresta Cirebon selama satu bulan terakhir. Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Kasatpol PP Kabupaten Cirebon, Imam Ustadi, yang mewakili Bupati Cirebon.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Cirebon mendukung penuh langkah kepolisian dalam pemberantasan miras maupun knalpot brong.

“Sesuai arahan Bupati, kami terus melakukan patroli penertiban di wilayah Kabupaten Cirebon. Para penjual miras akan kami tindak tegas, karena miras bisa merusak masa depan generasi muda. Ini harus menjadi perhatian bersama,” kata Imam.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, menjelaskan sedikitnya 2.560 knalpot brong berhasil disita dari pengguna jalan.

Selain itu, petugas juga mengamankan 1.980 botol miras pabrikan, 7.347 botol ciu, dan 426 liter tuak.

Semua barang bukti itu dimusnahkan sebagai bukti nyata keseriusan aparat dalam menciptakan ketertiban di wilayah hukum Cirebon.

“Ini adalah komitmen kami. Penggunaan knalpot brong sudah sangat meresahkan masyarakat, karena menimbulkan polusi suara, sementara peredaran minuman keras jelas merusak generasi penerus. Kami tidak akan segan menindak tegas pengguna maupun penjualnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, instruksi tegas datang dari Kapolda dan adanya surat edaran Gubernur Jawa Barat untuk memberantas penggunaan knalpot brong serta pemberantasan peredaran minuman keras.

Polisi pun rutin melakukan penyisiran di titik-titik rawan, baik di pusat kota maupun pelosok jalan. Langkah serupa juga diterapkan pada penjual miras yang kerap menjadi sumber keresahan warga.

Suasana pemusnahan berlangsung khidmat sekaligus memberi pesan kuat kepada masyarakat. Suara knalpot brong yang biasanya bising kini berganti dengan suara gerinda pemusnah, sementara ribuan botol miras dihancurkan menggunakan kendaraan berat jenis stum.

Dengan operasi berkelanjutan ini, Polresta Cirebon berharap masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga ketertiban dan kesehatan lingkungan.

“Mari bersama-sama kita ciptakan Kabupaten Cirebon yang tertib, aman, dan nyaman untuk semua,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendikdasmen Sampaikan Hasil Pemantauan SPMB 2025 dalam Rapat Kerja Bersama DPD RI

Penulis
Syifa
-

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memaparkan hasil pemantauan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Senin (29/9). Ia menegaskan bahwa semangat utama SPMB adalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu bagi semua anak Indonesia.

“Sekolah merupakan lembaga yang berfungsi membangun dan memperkuat inklusi, kohesi, dan integrasi sosial, di mana murid dari berbagai latar belakang berinteraksi dengan intensif. Pengalaman belajar di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal memungkinkan murid memiliki relasi sosial yang kuat dengan teman sebaya dan internalisasi nilai-nilai utama pranata sosial,” ucap Mendikdasmen.

Lebih lanjut, Mendikdasmen menguraikan bahwa mayoritas kepala sekolah menganggap SPMB Tahun 2025 lebih baik dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Hal-hal positif dari SPMB 2025 menurut mereka meliputi 1) penambahan aspek kepemimpinan pada jalur prestasi; 2) penyesuaian presentase setiap jalur; 3) kejelasan jadwal pelaksanaan SPMB; 4) alur seleksi SPMB yang lebih mudah dipahami; dan 5) ketentuan jalur yang lebih mudah diterapkan. Sentimen negatif dan perbincangan media sosial tentangnya SPMB pun menurun tajam pada tahun 2025.

Meski demikian, Mendikdasmen mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang membutuhkan perbaikan. Terkait dengan penetapan jalur prestasi, Mendikdasmen menyampaikan bahwa dalam penerimaan SPMB tahun 2026/2027, Tes Kompetensi Akademik (TKA) akan menjadi salah satu poin pertimbangan karena memiliki tingkat validitas yang lebih baik dibandingkan dengan nilai rapor.

Kemendikdasmen juga telah melakukan evaluasi pelaksanaan SPMB tahun 2025/2026 dengan melibatkan kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia, BBPMP dan BPMP, Ombudsman, media, dan para pemangkut kebijakan lainnya. Seluruh hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan untuk penyempurnaan SPMB pada tahun pelajaran 2026/2027.

“Untuk itu kami memohon bantuan dan kerja sama dari anggota Komite III DPD RI serta seluruh pihak agar SPMB pada tahun 2026/2027 dapat lebih baik lagi,” imbuh Mendikdasmen.

Anggota Komite III DPD RI Provinsi Sumatra Utara, Dedi Iskandar Batubara, mengapresiasi penerapan SPMB di daerahnya yang dinilai berjalan dengan baik. “Kita mengapresiasi terobosan Pak Menteri untuk bisa mengubah zonasi menjadi domisili, menjadi lebih baik tata kelolanya,” ucapnya.

Senada dengan itu, Anggota Komite III DPD RI Provinsi Bengkulu, Destita Khairilisani, menyambut baik rencana nilai TKA sebagai poin penerimaan jalur prestasi SPMB. “Kami menyambut baik hal ini. Kami harap sosialisasinya dapat segera dilaksanakan, dan kami dari DPD RI siap untuk bekerja sama dengan Kemendikdasmen untuk hal ini memberitahukan ke daerah kami,” pungkasnya.

Kemendikdasmen percaya bahwa peningkatan mutu SPMB hanya dapat terwujud melalui kerja sama lintas lembaga. Dengan dukungan penuh dari DPD RI, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat, sistem penerimaan murid baru di tahun mendatang diharapkan semakin memudahkan akses pendidikan bagi semua.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Hentikan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Ilegal di Konawe Selatan

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang laut ilegal berupa reklamasi dengan peruntukan pembangunan jetty (dermaga) di pesisir Desa Ulusawa, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Kamis (25/9).

Jetty seluas 2,231 ha milik PT. GMS tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (26/9) mengatakan kegiatan pemanfaatan ruang laut dihentikan sementara waktu, hingga PT. GMS memenuhi persyaratan dasar dalam pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).

“Benar bahwa kami stop sementara aktivitas reklamasi dan pemanfaatan jetty untuk aktivitas terminal khusus, karena hasil pemeriksaan jelas bahwa pelaku usaha belum memiliki dokumen izin PKKPRL,” ujar Ipunk mengonfirmasi kejadian tersebut.

Selain itu, ia menambahkan berdasarkan hasil permintaan keterangan pihak PT. GMS, jetty dibangun untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan operasi produksi komoditas nikel.

Kepala Pangkalan PSDKP Bitung Kurniawan menjelaskan, kegiatan ini diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Penguatan operasi pengawasan kegiatan di ruang laut ini sekaligus dalam rangka Bulan Bakti Kelautan Perikanan menuju puncak HUT KKP ke-26 pada akhir Oktober nanti.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa Pemerintah telah memetakan tingkat risiko usaha sesuai dengan bidang usaha dalam Peraturan Pemerintah 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Untuk itu, pihaknya meminta para pelaku usaha untuk memenuhi seluruh ketentuan sesuai aturan yang berlaku dalam berusaha demi keberlanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Banyuwangi Permudah Perizinan Usaha, Target Investasi Rp4,9 Triliun Siap Dikejar

Penulis
Syifa
-

Pemkab Banyuwangi menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Senin (29/9). PP ini secara spesifik mengatur tentang

Sosialisasi diikuti berbagai pelaku usaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Real Estate Indonesia (REI), Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan Apersi.

Pemerintah resmi menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.

PP Nomor 5 Tahun 2021 merupakan aturan awal yang memperkenalkan sistem OSS Berbasis Risiko (OSS-RBA), sedangkan PP Nomor 28 Tahun 2025 adalah versi penyempurnaan yang dinilai membuat sistem tersebut berjalan lebih mudah, cepat, dan pasti.

Ada tiga poin utama dalam PP 28/2025. Pertama, penerapan Service Level Agreement (SLA). Artinya setiap tahapan dalam proses perizinan, mulai dari pendaftaran, penilaian dokumen, verifikasi hingga penerbitan izin, diberikan batas waktu pelayanan yang jelas.

Kedua, penerapan kebijakan fiktif-positif. Artinya, jika otoritas terkait tidak memberikan respons dalam batas waktu yang ditentukan oleh SLA, maka sistem akan secara otomatis melanjutkan proses ke tahap berikutnya. Mekanisme ini diyakini akan memangkas birokrasi dan mempercepat layanan. Ketiga, penyederhanaan proses perizinan bagi pelaku UMKM.

“Saya kira, peraturan baru ini sebagi bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat ekosistem perizinan berusaha yang mendukung pertumbuhan investasi dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha,” kata Ipuk.

Ipuk berharap, dengan sosialisasi ini seluruh pemangku kepentingan di Banyuwangi bisa memahami mekanisme perizinan baru tersebut. Seperti bagaimana integrasi sistem online single submission (OSS), tahapan penilaian risiko, kewajiban pengawasan, serta dukungan regulasi lainnya.

“Pemkab berkomitmen untuk terus menyosialisasikan program ini dan siap untuk memfasilitasi penerapannya kepada pelaku usaha,” kata Ipuk.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Banyuwangi, Partana, menambahkan realisasi investasi Banyuwangi saat ini berada di urutan pertama di wilayah eks Karesidenan Besuki dan Lumajang (Sekarkijang). Yaitu dari target investasi sebesar Rp 4,9 Triliun saat ini telah terealisasi sebesar 63 persen.

Dijelaskan dia, investasi tersebut didominasi oleh sektor pariwisata, industri dan pertanian. Di sektor pariwisata, imbuhnya, terlihat dari kunjungan wisatawan yang terus naik ke Banyuwangi. Sedangkan sektor industri dari olahan pangan dan transportasi.

“Ada juga 4 negara yang hadir untuk berinvestasi di Banyuwangi. Saat ini juga ada yang sedang penjajakan dengan nilai investasi sebesar Rp. 3,7 Triliun di sektor energi. Kami berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan layanan, sehingga investor semakin banyak yang tertarik untuk berinvestasi di Banyuwangi,” kata dia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Beri Penghargaan CSR & PDB Awards 2025, Mendes Yandri Ajak CSR Fastabiqul Khairat Bangun Desa

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto memberikan penghargaan kepada Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pembangunan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Dalam sambutannya, Mendes Yandri mengapresiasi kepada korporasi-korporasi milik negara maupun swasta yang sudah ikut serta berkontribusi nyata terhadap pembangunan desa-desa di Indonesia.

Ia mengatakan, penganugerahan CSR dan pengembangan desa berkelanjutan Awards tahun 2025 ini menggugah hati bahwa kebaikan tidak pernah akan mengalami kemunduran untuk desa-desa di Indonesia.

Menurutnya, saat ini masih banyak desa-desa di Indonesia yang membutuhkan uluran tangan dan pendampingan dari korporasi. 80 tahun Indonesia merdeka, masih ada lebih dari 10.000 desa tertinggal dan sangat tertinggal yang belum menikmati aliran listrik, jaringan internet, belum bisa menikmati sarana pendidikan yang memadai, sumber air minum bersih dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, ia mengajak korporasi milik negara maupun swasta untuk berkolaborasi dan menjadi bagian dari seperti tim untuk melakukan kerja-kerja hebat, ikhlas dan cerdas untuk mengentaskan persoalan besar di tingkat desa tersebut.

“Inti pokoknya kami mengajak, ayo kita bergandengan tangan bersama-sama untuk membangun desa di Indonesia. Tagline kami hari ini Bangun Desa Bangun Indonesia, desa terdepan untuk Indonesia. Artinya, kalau kita membangun desa sejatinya kita membangun Indonesia,” ungkap Yandri.

“Mudah-mudahan dengan awards atau penghargaan pada malam hari ini, bapak/ibu akan semakin semangat untuk bersama-sama membangun Indonesia dari Desa,” sambungnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, Desa hari ini memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, yang mana Desa di sebut dalam Asta Cita ke-6 dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

“Maka kami mengajak semua pihak, BUMN atau perusahaan swasta untuk terus saja fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menggeser air mata kemiskinan di desa menjadi air mata kebahagiaan,” ungkap Yandri.

Hadir dalam kegiatan ini Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, turut mendampingi Mendes Yandri dalam kegiatan ini yakni Wamendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Dirjen PEID Tabrani, Kepala BPSDM Agustomi Masik, Kepala BPI Mulyadin Malik.

KADIN Indonesia & IOM Luncurkan Climate Catalytic Fund: Mendorong Solusi Adaptasi Perubahan Iklim yang Inovatif dan Inklusif

Penulis
Syifa
-

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia bersama International Organization for Migration (IOM) resmi meluncurkan Climate Catalytic Fund (CCF), sebuah mekanisme pendanaan inovatif untuk mempercepat solusi adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Acara ini dihadiri lebih dari 85 perwakilan pemerintah, swasta, lembaga internasional, media, dan organisasi masyarakat sipil. Peluncuran ini menandai tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara KADIN dan IOM pada Agustus 2025, serta menjadi tonggak kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan perubahan iklim, migrasi, dan keberlanjutan ekonomi di kawasan Asia Pasifik.

Komitmen Dunia Usaha untuk Transisi Hijau

Dalam sambutannya, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan peran strategis dunia usaha dalam menggerakkan transisi hijau dan membangun ketangguhan terhadap bencana.

“CCF menghadirkan model kemitraan strategis yang dapat menyatukan pemangku kepentingan untuk mendorong dekarbonisasi, elektrifikasi, sekaligus menjaga biodiversitas. Melalui pendanaan ini, kita menggerakkan seluruh komponen ekonomi swasta, BUMN, UMKM, hingga koperasi menuju visi Indonesia Incorporated dan pembangunan berkelanjutan,” ungkap Anindya.

Sementara itu, Jeffrey Labovitz, Chief of Mission IOM Indonesia, menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta: “Perpindahan penduduk akibat iklim adalah isu mendesak yang mempengaruhi jutaan orang. Kita membutuhkan kemitraan dunia usaha untuk memobilisasi dana adaptasi iklim, memastikan investasi mengalir ke solusi yang berkelanjutan dan inklusif.”

Sorotan dari Seminar: Pendanaan, Inovasi, dan Kolaborasi

Diskusi dalam seminar memperlihatkan bagaimana berbagai pihak memandang pendanaan perubahan iklim sebagai isu yang sangat strategis. Perwakilan IOM menekankan pentingnya regulasi yang kuat dan perencanaan keuangan yang matang sebagai fondasi, serta kebutuhan untuk memperkuat kemitraan dan berbagi praktik baik antar pemangku kepentingan. KADIN menyoroti peran krusial sektor swasta, terutama melalui konsep business help business yang diyakini mampu menjangkau kelompok usaha mikro dan informal yang selama ini belum teregistrasi dan sering terlewat dalam berbagai program pendanaan.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memaparkan strategi manajemen risiko dengan menerapkan asuransi bagi aset Barang Milik Negara, langkah proaktif untuk memitigasi potensi kerugian akibat bencana. Sementara itu, BNPB menekankan pentingnya risk mapping assessment yang akurat guna memperkuat langkah antisipasi, serta menyoroti perlunya inovasi untuk menjawab tantangan khusus di daerah-daerah seperti NTT yang menghadapi risiko kekeringan berkepanjangan.

Dari sisi korporasi, sejumlah perusahaan BUMN dan swasta menunjukkan komitmen nyata terhadap adaptasi perubahan iklim. PLN menyampaikan pengalaman menghadapi ancaman kekeringan, petir, dan longsor yang kerap mengganggu pasokan listrik, sementara Pertamina memaparkan program Desa Energi Berdikari yang terbukti mendorong kemandirian energi masyarakat desa. KADIN sendiri menggarisbawahi program gotong royong renovasi rumah tidak layak huni maupun rumah terdampak bencana sebagai bentuk kontribusi nyata, sedangkan Astra International menampilkan inisiatif CSR yang mengandalkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.

Seluruh rangkaian diskusi ini menegaskan satu kesimpulan penting, bahwa semua pihak memiliki kehendak yang sama untuk berkolaborasi dalam kerangka aksi mitigasi risiko perubahan iklim, dengan peran berbeda namun saling melengkapi untuk menciptakan ketahanan yang lebih kuat bagi masyarakat dan dunia usaha.

Peran KADIN Bidang Sosial & Penanggulangan Bencana: Jaringan Pengaman Bisnis sebagai Solidaritas untuk Bertahan dan Bangkit

Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Sosial & Penanggulangan Bencana, Suryani Motik, menegaskan kesiapsiagaan bencana merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Melalui program Business Neighborhood Resilience Framework (BNRF), KADIN membekali pelaku usaha, khususnya UMKM, dengan panduan praktis menghadapi bencana.

“Kami percaya bisnis bisa membantu bisnis lainnya. Dengan solidaritas dan kesiapan, pengusaha kecil dapat bertahan dan bangkit pasca bencana,” ujarnya.

Menuju Indonesia Emas 2045 yang Tangguh

Peluncuran CCF menegaskan peran strategis KADIN sebagai rumah besar dunia usaha, tidak hanya dalam mendorong ekonomi hijau, tetapi juga memperkuat ketahanan bisnis di semua tingkatan. Melalui sinergi sektor publik, swasta, UMKM, dan komunitas, CCF diharapkan menjadi model kolaborasi efektif menuju Indonesia Emas 2045 yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Perkuat Tata Kelola Program MBG, Keselamatan Anak Jadi Prioritas

Penulis
Syifa
-

Pemerintah bergerak menindaklanjuti Kejadian Luar Biasa (KLB) yang terjadi di beberapa lokasi Program Prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memperkuat tata kelola program secara menyeluruh.

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memimpin rapat koordinasi tingkat menteri dan pimpinan lembaga guna merumuskan langkah konkret untuk memperbaiki dan memperkuat pelaksanaan MBG.

“Saya sampaikan betapa serius perhatian Bapak Presiden terhadap masalah ini. Atas petunjuk Presiden, kami bergerak cepat. Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa,” tegas Zulkifli Hasan pada konferensi pers di kantor Kementerian Kesehatan.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis. Pertama, menutup sementara Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang terindikasi bermasalah untuk dilakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh.

Kedua, melakukan evaluasi terhadap disiplin, kualitas, dan kemampuan juru masak di seluruh SPPG, tidak terbatas pada lokasi terdampak. Ketiga, memperbaiki proses sanitasi, khususnya terkait kualitas air dan pengelolaan limbah, yang kini diawasi secara nasional.

Langkah keempat adalah memastikan keterlibatan lintas sektor, di mana kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam program MBG diminta aktif berperan dalam proses perbaikan.

Kelima, mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat mutlak, bukan lagi sekadar administratif.

“SLHS sebelumnya bersifat administratif, tapi kini wajib. Tanpa itu, potensi kejadian serupa bisa terulang. Kami tidak ingin itu terjadi lagi,” ujar Menko Zulkifli.

Terakhir, pemerintah meminta Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengoptimalkan peran Puskesmas dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) untuk melakukan pemantauan rutin dan berkala terhadap pelaksanaan MBG di daerah.

Zulkifli Hasan menegaskan, seluruh langkah diambil secara terbuka dan akuntabel agar masyarakat yakin makanan dalam program MBG benar-benar aman, sehat, dan bergizi.

“Seluruh proses ini kami lakukan terbuka agar masyarakat tahu bahwa negara hadir dan tidak main-main dalam menjaga anak-anak Indonesia,” pungkasnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menegaskan pentingnya percepatan Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG guna memastikan standar kebersihan, kualitas SDM, dan proses pengolahan makanan yang aman dan layak bagi masyarakat.

“Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi ini agar seluruh SPPG memenuhi standar kebersihan, standar SDM, dan standar proses pengolahan makanan,” ujar Budi.

Lebih lanjut, Menkes menjelaskan bahwa dalam waktu satu bulan ke depan, proses percepatan ini harus selesai.

“Kami dan pemerintah daerah akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengontrol proses persiapan makanan mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, hingga penyajian makanan. Semua proses ini sudah disepakati bersama agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” lanjut Menkes.

Rapat koordinasi lanjutan dijadwalkan pada Rabu mendatang untuk mengevaluasi progres perbaikan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan menggelar rapat teknis bersama kepala daerah, kepala dinas pendidikan, dan kepala dinas kesehatan, yang turut dihadiri Menkes, Menteri Dikdasmen, pimpinan BGN dan jajaran pemerintah terkait lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Cimahi Turun Tangan Awasi SPPG Cegah Kejadian Keracunan MBG

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Cimahi Ngatiyana memastikan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam penyediaan paket makanan bergizi gratis (MBG) untuk pelajar di Kota Cimahi. Hal itu sebagai upaya pencegahan atas terjadinya kasus keracunan seperti yang marak terjadi di berbagai daerah.

“Di Kota Cimahi sudah ada 19 titik SPPG di Kota Cimahi dan Pemkot ikut terlibat dalam pengawasan. Tetap kita awasi jangan sampai terjadi di Kota Cimahi ada anak-anak kita yang keracunan,” ujarnya.

Ngatiyana menyatakan, pengawasan dilakukan terutama pada proses pengolahan bahan pangan menjadi paket MBG yang siap disalurkan. “Kita awasi mulai dari pemasakan, penyiapan, sampai penyajiannya sampai dikirim ke sekolah,” ucapnya.

Sejumlah dinas terkait Pemkot Cimahi langsung turun dalam pembinaan SPPG. “Seperti Dinas Kesehatan langsung ikut turun tangan ke sekolah maupun SPPG,” imbuhnya.

Selain itu, pengawasan SPPG di Kota Cimahi turut melibatkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi. “Untuk di Kota Cimahi keberadaan SPPG juga diawasi oleh Kejaksaan Negeri Kota Cimahi sehingga agar lebih tertib lebih aman,” tuturnya.

Hingga saat ini tidak ditemukan laporan kasus terkait MBG, seperti kejadian keracunan siswa yang dialami di berbagai daerah.

“Mudah-mudahan di Cimahi tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...782783784...4,911Halaman 783 dari 4,911