Beranda blog Halaman 785

Gubernur Rudy Mas’ud Buka MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Tahun Ajaran 2025/2026

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud, secara resmi membuka kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi Tahun Ajaran 2025/2026, yang dipusatkan di SMA Negeri 16 Samarinda, Selasa (29/9/2025).

Acara ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Dr. dr. H. Jaya Mualimin, Kasrem 091/ASN Kolonel Kav Rayanto Edi Yunianto, Kanwil DJPb Edi Mulyadi, PPK Satker Pelaksana Sarana Prasarana Strategis Kaltim Eva Prasusani, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 48 Kaltim Rabiatul Adawiyah, para guru, serta siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 Kaltim.

Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya MPLS yang diikuti siswa dari berbagai daerah di Kaltim. Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah pondasi utama dalam membangun peradaban bangsa.

“MPLS bukan hanya rutinitas awal tahun ajaran, tetapi gerbang penting untuk mencetak generasi berkarakter, disiplin, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” ujar Rudy.

Gubernur Rudy Mas’ud juga menawarkan fasilitas asrama atlet Gelora Kadrie Oening kepada siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 Kaltim. Asrama tersebut memiliki 289 tempat tidur yang dinilai sangat layak huni, dilengkapi fasilitas penunjang, termasuk AC.

“Semua terisi tempat tidur yang layak dan baik untuk digunakan. Anak-anak juga perlu bergerak agar sehat, sekaligus bisa dilatih menjadi lebih disiplin,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa Pemprov Kaltim terus menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan. Program Gratispol serta Jospol menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan kesempatan belajar dan hidup sehat bagi seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun pelosok desa.

Kepada para siswa baru, Gubernur Rudy Mas’ud menyampaikan ucapan selamat datang dan dorongan semangat. Ia berpesan agar MPLS dijadikan kesempatan emas untuk mengenal sekolah, membangun persaudaraan, dan menumbuhkan rasa percaya diri.

“Gunakanlah waktu MPLS ini untuk belajar mengenal sekolah, memperluas pertemanan, serta memupuk karakter yang kuat. Inilah awal perjalanan panjang menuju masa depan kalian,” tegasnya.

Gubernur Rudy Mas’ud mengingatkan siswa agar menjauhi perilaku negatif seperti narkoba, tawuran, perundungan, hingga penyalahgunaan media sosial.

“Media sosial bisa menjadi peluang sekaligus ancaman. Gunakan dengan bijak. Isi dengan hal-hal bermanfaat, belajar, berkreasi, dan menginspirasi orang lain,” pesannya.

Selain memberi motivasi kepada siswa, Gubernur Rudy Mas’ud juga menitipkan pesan kepada para guru dan panitia MPLS untuk mendampingi siswa dengan penuh kesabaran, keteladanan dan menciptakan suasana belajar yang ramah serta menyenangkan.

“Setiap anak punya potensi besar yang harus digali. Jangan ada satu pun yang tertinggal. Guru dan sekolah adalah teladan yang akan membentuk karakter anak-anak kita,” tuturnya.

Kepada orang tua dan wali murid, Gubernur Rudy Mas’ud menekankan pentingnya kolaborasi dengan sekolah dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak-anak.

Dalam pidatonya, Gubernur Rudy Mas’ud juga menyinggung tantangan masa depan, khususnya karena Kalimantan Timur kini menjadi pusat perhatian nasional dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pendidikan adalah investasi terbesar kita. Dari sinilah lahir SDM unggul yang akan memimpin Kalimantan Timur menjadi provinsi maju, sejahtera, dan berdaya saing. Kita harus menyiapkan Generasi Emas Kaltim yang siap menyongsong peradaban baru bersama IKN,” ujarnya penuh keyakinan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, dalam laporannya menyebutkan bahwa saat ini jumlah siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 Kaltim terdiri dari 21 orang jenjang SD dan 25 orang jenjang SMA. MPLS akan berlangsung selama dua pekan hingga pertengahan Oktober mendatang.

Rangkaian acara juga diisi dengan penyerahan tanda peserta MPLS secara simbolis kepada siswa baru, dilanjutkan sesi foto bersama antara Gubernur, pejabat, guru dan para siswa.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Tinjau Pesantren Al Khoziny, Menag Salurkan Bantuan dan Siapkan Upaya agar Kejadian Tidak Terulang

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar hari ini meninjau penanganan korban terdampak bangunan ambruk di Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo.

Menag menyampaikan duka atas peristiwa yang terjadi, serta menyalurkan bantuan sebesar Rp610 juta, dan menyiapkan upaya agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Salah satu bangunan di Pesantren Al-Khoziny ambruk pada 29 September 2025, saat digunakan ibadah salat Ashar. Berdasarkan data BPBD Jawa Timur, pukul 11.00 WIB, tercatat ada 100 korban, terdiri atas 26 pasien rawat inap, 70 pasien telah pulang, 3 meninggal dunia, dan 1 pasien dirujuk. Proses evakuasi masih berlangsung dengan dukungan Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri.

Menag bertolak dari Jakarta untuk melihat kondisi keadaan para korban, sekaligus berdialog dengan pengasuh pesantren, Pemda Jawa Timur, serta tokoh masyarakat dan keluarga korban. Hadir mendampingi Menag, Staf Khusus bidang Kebijakan Publik, Media dan Pengembangan SDM Ismail Cawidu, serta Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Thobib Al-Asyhar.

“Musibah yang terjadi sore kemarin, selain berdoa, kita juga memberi bantuan yang segera diperlukan dalam rangka menyelamatkan keadaan yang ada di sini supaya kondisinya menjadi lebih baik. Semoga santri yang lain sedapat mungkin tidak terjadi trauma, dan sedapat mungkin bisa melanjutkan pendidikannya seperti biasa,” pesan Menag di Sidoarjo, Selasa (30//9/2025).

“Insya Allah, Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri, 24 jam berusaha menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan. (korban) Yang lain sudah di rumah sakit. Bersama Pemda Jatim, sudah diberikan fasilitas,” sambungnya.

*Pembelajaran*

Menurut Menag, tidak hanya Kementerian Agama yang memberikan perhatian atas peristiwa di Pesantren Al Khoziny. Lembaga keuangan seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga ikut prihatin dan memberian dukungan. Tujuannya, meringankan beban para keluarga atas peristiwa yang terjadi di pesantren ini.

“Barusan saya ketemu dengan Pak Kyai (pengasuh pesantren). Pendekatan pertama yang kita lakukan yaitu menstabilkan emosi. Bagaimana menciptakan kondisi agar kita semua bisa berpikir objektif dan positif. Sebab, kalau kita berada dalam suasana sangat genting, tidak bisa memberikan solusi terbaik,” papar Menag.

“Kami juga mendatangi tokoh masyarakat sekitar, termasuk Pemda Jawa Timur, termasuk mengunjungi para orang tua yang korban, bagaimana menerima kenyataan ini sebagai sebuah musibah,” sambungnya.

*Upaya Agar Tidak Terulang*

Menag berharap peristiwa bagunan ambruk di Pesantren Al Khoziny ini bisa menjadi bahan pelajaran agar tidak terulang. Untuk itu, Kemenag akan berupaya mengambil langkah untuk meminimalisir potensi terjadinya Kembali kejadian serupa.

“Bagi kita ini suatu pelajaran. Kita akan mencoba mengeliminir jangan lagi ada peristiwa seperti ini yang terjadi di tempat lain,” harap Menag.

“Karena itu kami selaku Menteri Agama tentu juga akan menciptakan suatu ketentuan khusus bahwa pembangunan pondok pesantren dan madrasah dan apapun juga, sebaiknya kita mengindahkan peraturan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pembangunan,” pesan Menag.

Sebagai langkah antisipasi, Menag akan segera menggelar pertemuan dengan para pihak terkait, khususnya dengan para ahli di bidang Pembangunan. Tujuannya, merumuskan kebijakan yang bisa dijadikan panduan bersama bagi lembaga pendidikan agama dan keagamaan saat akan membangun gedung atau lainnya.

“Tekad kami jangan lagi ada peristiwa yang sama terjadi di masa yang akan datang. Sesegera mungkin (kami) akan mengadakan pertemuan dengan pihak terkait karena kami bukan ahli bangunan. Nanti kami akan bekerja sama dengan pihak terkait,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemenag Percepat Revitalisasi Ribuan Gedung Madrasah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian Agama (Kemenag) akan mempercepat revitalisasi gedung dan sarana prasarana madrasah. Lebih dari dua ribu madrasah yang telah didata untuk segera dilakukan revitalisasi.

Hal ini dibahas bersama dalam Rapat Koordinasi Program Revitalisasi Tahap II di Jakarta, Senin (29/9/2025). Hadir, Sekjen Kemenag Kamarudin Amin, Dirjen Pendidikan Islam Amin Suyitno, Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Nyayu Khodijah, para Kepala Madrasah penerima manfaat, pejabat pengadaan, hingga tim sarpras pendidikan madrasah.

Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, menegaskan pentingnya percepatan realisasi program ini. “Anggaran ini tanggung jawab besar. Karena itu harus dijalankan secara prudent, hati-hati, tapi juga tepat waktu,” tegasnya.

“Kita perlu bicara detail, regulasi, mekanisme tender, atau e-katalog. Mana yang paling cocok dengan postur anggaran hingga waktu yang tersedia, itu yang akan dipilih,” sambungnya.

Dirjen Pendidikan Islam Amin Suyitno menjelaskan bahwa revitalisasi madrasah masuk dalam program prioritas Presiden Prabowo Subiyanto melalui skema Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Namun, dari total 2.120 satuan kerja, baru 190 madrasah yang selesai direvitalisasi pada 2025.

“Banyak sarpras madrasah mengalami kerusakan sedang hingga berat. Karena itu, Kemenag perlu ijtihad agar PHTC bisa menjawab kebutuhan mendesak ini,” jelasnya.

Suyitno juga menekankan pentingnya menyesuaikan program dengan agenda digitalisasi pendidikan yang dicanangkan Presiden. “Digitalisasi madrasah harus hadir. Ini juga akan berdampak pada pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di madrasah terpilih,” ungkapnya.

Direktur KSKK Madrasah Nyayu Khodijah menegaskan bahwa program revitalisasi harus berangkat dari kebutuhan nyata madrasah. “Besok ada telaah daerah, usulan dari madrasah akan direviu langsung oleh tim ahli,” ujarnya.

Nyayu juga mengingatkan agar kualitas revitalisasi sejalan dengan standar pembangunan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. “Harus diantisipasi kendala teknis, misalnya cuaca ekstrem di akhir tahun yang bisa memperlambat distribusi bahan bangunan,” jelasnya.

Kemenag berharap revitalisasi tidak hanya memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga menghadirkan wajah baru madrasah yang lebih modern, layak, dan siap mendukung transformasi pendidikan nasional.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Dubes UEA ke Serang, Mendes Yandri Optimis Hasilkan Investasi Ekonomi Kerakyatan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) didampingi Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah, menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Uni Emirat Arab untuk RI, Abdulla Salem Obaid AlDhaheri di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma’mun, di Kabupaten Serang, Banten pada Selasa (30/9/2025).

Mendes Yandri optimis, kunjungan Dubes UEA tersebut akan memperkokoh nilai investasi dan ekonomi kerakyatan yang nantinya berguna meningkatkan kualitas hidup serta pendapatan masyarakat secara merata, mulai dari tingkat keluarga hingga skala nasional.

“Kita semua tahu bahwa Negara Uni Emirat Arab adalah negara yang kaya, salah satu negara terkaya bahkan di dunia. Karena itu, dari pertemuan ini saya berharap akan ada kerjasama bisnis dan investasi bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang,” jelas Mendes Yandri saat memberi sambutan dalam agenda tersebut.

Lebih dari itu, kata Mendes Yandri, kedatangan Dubes UEA ke Pondok Pesantren tersebut diyakini akan menambah motivasi dan wawasan para santri putra maupun putri, agar dapat berkontribusi lebih baik bagi kemajuan negara dan bangsa di berbagai pelosok tanah air.

Di samping itu, tambahnya, Mendes Yandri berharap agar di masa-masa mendatang akan ada banyak santri ataupun alumni yang menimba ilmu maupun yang bekerja di negara bagian timur tengah tersebut.

“Saya juga mohon kepada yang Mulia Dubes Uni Emirat Arab, Abdulla Salem Obaid AlDhaheri untuk memberikan motivasinya untuk santri atau siswa siswi kami,” kata Mendes Yandri.

“Siapa tahu, di antara banyaknya anak didik kami di sini ada yang bisa melanjutkan sekolahnya di Dubai Uni Emirat Arab sana,” tambahnya.

Sementara itu, Dubes UEA untuk RI Abdulla Salem Obaid AlDhaheri menyampaikan, pihaknya sangat mendukung program di sektor pendidikan dan pemberdayaan perempuan demi memberikan bekal untuk kemandirian ekonomi dan partisipasi aktifnya masyarakat.

Sebab hal itu nantinya akan berdampak besar terhadap pembentukan generasi penerus yang tangguh, sehingga pemberdayaan perempuan melalui pendidikan adalah kunci kemajuan pembangunan nasional.

“Saya kira tema tentang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat adalah topik yang relevan dengan pemerintah republik Indonesia maupun bagi pemerintah Uni Emirat Arab”

“Kami siap hadir dalam pengembangan pendidikan bagi pemuda, untuk memahamikhususnya pada sektor kemajuan teknologi, yang nantinya akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Mendes Yandri dalam kesempatan tersebut, Dirjen PEID Kemendes PDT Tabrani, Staff Khusus Menteri Fahad Attamimi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kabar Baik! Tarif Listrik Oktober–Desember 2025 Dipastikan Tidak Naik

Penulis
Syifa
-

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan bahwa tarif tenaga listrik untuk pelanggan PT PLN (Persero) pada Triwulan IV (Oktober-Desember) Tahun 2025 tetap. Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno di Jakarta, Rabu (24/9).

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), bahwa penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap 3 bulan mengacu pada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro, yakni: kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

“Dengan menggunakan realisasi ekonomi makro untuk Tariff Adjustment Triwulan IV Tahun 2025 dimana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik,” ujar Tri.

Tarif tenaga listrik untuk pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Termasuk di dalamnya pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

“Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Dengan mempertahankan tarif listrik hingga akhir tahun ini, kami ingin memberikan kepastian dan menjaga stabilitas bagi masyarakat serta dunia usaha,” ungkap Tri.

Seperti diketahui, Penerapan Tariff Adjustment terakhir dilakukan pada Triwulan III 2022 untuk pelanggan Rumah Tangga 3.500 VA ke atas (R2 dan R3) dan Pemerintah (P1, P2, dan P3). Untuk golongan pelanggan lainnya terakhir diterapkan penyesuaian tarif pada tahun 2020.

Tri menegaskan meskipun tarif listrik tetap, upaya untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik, memperluas akses, dan mendorong transisi energi tetap berjalan. Pemerintah bersama PT PLN (Persero) akan terus memperkuat infrastruktur kelistrikan serta mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Trenggono Lantik Dirjen PT dan Irjen KKP

Penulis
Syifa
-

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono resmi melantik dua pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu (24/9). Ade Tajudin Sutiawarman dipercaya menjabat sebagai Inspektur Jenderal, sementara Lotharia Latif ditetapkan sebagai Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Dalam sambutannya, Menteri Trenggono menekankan bahwa pelantikan ini menjadi langkah penting untuk mempercepat realisasi program strategis KKP. Ia menegaskan, Inspektorat Jenderal memiliki peran krusial dalam mengawal pengawasan internal, menjaga efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program serta memastikan setiap kebijakan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Tantangan sektor kelautan dan perikanan sangat dinamis, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, implementasi ekonomi biru, hingga adaptasi terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, pengawasan yang cermat dan evaluasi berkelanjutan sangat dibutuhkan,” ujar Menteri Trenggono.

Sementara itu, kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Menteri Trenggono menegaskan peran strategis sektor ini dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong kesejahteraan nelayan.

Program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) diharapkan menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru berbasis masyarakat pesisir yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Menteri Trenggono meminta kedua pejabat yang baru dilantik agar segera menjalankan tugas dan fungsi masing-masing serta memastikan pelaksanaan rencana aksi di lapangan.

“Selamat bekerja, segera ambil langkah strategis untuk mendukung program prioritas bidang kelautan dan perikanan, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

‎Pemkab Garut dan UNPAD Jalin Kerjasama Penuhi Kebutuhan Dokter Spesialis

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut menjalin kerja sama dengan Universitas Padjadjaran (UNPAD) untuk mengatasi kekurangan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis. Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi Tenaga Kesehatan yang digelar di Command Center Garut, Selasa (23/9).

‎Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyebut jumlah penduduk Garut yang mencapai 2,8 juta jiwa tidak sebanding dengan ketersediaan dokter spesialis.

‎”Jadi aspek-aspek sumber daya dari dokternya masih kurang, kualifikasinya masih terbatas, belum sarana prasarana yang lain, ini kan perlu sesuatu perencanaan yang komprehensif, sistematis, dan bertahap sehingga nanti ke depan kondisi kesehatan di Kabupaten Garut akan semakin baik,” ujarnya.

‎Wakil Rektor UNPAD, Prof. Rizky Abdulah, memaparkan jumlah dokter spesialis di Garut baru mencapai 229 orang dengan rasio 0,08 per seribu penduduk. Angka ini jauh dari standar ideal 0,28.

‎”Data yang kami dapatkan, jumlah dokter spesialis di Garut baru 229 orang, sehingga rasionya hanya 0,08 per seribu penduduk. Ini jauh dari rasio ideal 0,28,” jelasnya.

‎Untuk menutup kesenjangan tersebut, UNPAD menawarkan beberapa opsi, di antaranya penempatan lulusan beasiswa UNPAD, pemberian beasiswa bagi dokter asal Garut untuk melanjutkan pendidikan spesialis, hingga pengembangan RSUD sebagai wahana pendidikan dan kerja sama pengelolaan rumah sakit menjadi Rumah Sakit UNPAD.

‎Kepala Dinas Kesehatan Garut, dr. Leli Yuliani, menambahkan saat ini Garut memiliki 9 rumah sakit dan 67 puskesmas. Namun, baru 15 puskesmas yang memenuhi standar lama dengan 9 jenis tenaga kesehatan, atau sekitar 22,39%.

‎”Dengan peraturan baru yang mensyaratkan 13 jenis tenaga, belum ada satu pun puskesmas yang memenuhinya,” pungkasnya.

‎Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat layanan kesehatan dan menjamin ketersediaan tenaga medis di Garut secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Entaskan Kemiskinan Ekstrem, Bupati Pemalang Fokus Pemenuhan Layanan Dasar

Penulis
Syifa
-

Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan ekstrem di wilayah Kabupaten Pemalang, Bupati Anom Widiyantoro memfokuskan untuk pemenuhan kebutuhan layanan dasar. Ia menyebutkan ada 8 fokus pemenuhan layanan dasar untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

Saat Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem yang dilaksanakan di Pendopo Pemkab pada Rabu, (24/9), Bupati mengidentifikasi beberapa desa yang menjadi prioritas yang tersebar di berbagai kecamatan, yakni Desa Pagergunung dan Desa Mojo di Kecamatan Ulujami, Desa Semingkir, Desa Kreo, dan Desa Kalitorong di Kecamatan Randudongkal, Desa Penakir dan Desa Gambuhan di Kecamatan Pulosari, Desa Tegalsari Timur di Kecamatan Ampelgading, Desa Kendal Rejo di Kecamatan Petarukan, Desa Pedagung di Kecamatan Bantarbolang, dan Desa Pecangakan di Kecamatan Comal.

Lebih lanjut, Bupati mengatakan Pemenuhan 8 Layanan Dasar tersebut adalah pemenuhan akses elektrikal, air bersih, ketersediaan jamban, RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni, penanganan pengangguran melalui program UMKM dan lain-lain, pencegahan dan penanganan stunting, penanganan anak tidak sekolah, serta perlindungan terhadap penyandang disabilitas.

“Ini perlu kolaborasi antar instansi, juga antar lintas badan yang ada di Pemalang, ini akan difokuskan pemenuhan delapan layanan dasar yang perlu kita siapkan pada desa desa yang dimaksud,” ungkapnya.

“Rapat ini untuk kita sama-sama menyamakan persepsi sehingga kriteria dan penanganannya akan sama dan kita akan mangawal serta mendukung program di desa-desa sehingga akan memberikan dampak bagi masyarakat dengan status kemiskinan ekstrem,” sambungnya.

Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang Mohammad Sidik dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan kegiatan tersebut adalah melakukan analisis situasi untuk menentukan strategi yang tepat sehingga dapat memberikan daya ungkit paling besar dalam mengatasi kemiskinan di Pemalang.

Hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Nurkholes, Sekda Heriyanto, Ketua Komisi D DPRD Sapi’i, para Kepala OPD Pemkab Pemalang, serta menghadirkan narasumber dari Bappeda Provinsi Jateng dan Universitas Diponegoro Semarang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkomdigi: Pidato Presiden di PBB, Sikap Berani Indonesia di Panggung Dunia

Penulis
Syifa
-
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyebut pidato Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Selasa (23/9), sebagai salah satu pernyataan berani Indonesia di panggung dunia.
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan kesiapan Indonesia mengirim 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza maupun wilayah konflik lain bila diputuskan PBB.
“Presiden ingin menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bicara soal perdamaian. Kita siap ikut menanggung beban itu dengan prajurit kita, bahkan dengan dukungan dana. Pesan ini kuat sekali: Indonesia tidak akan diam,” kata Meutya di Jakarta, Rabu (24/9).
Ia menambahkan, sikap tersebut lahir dari pengalaman panjang bangsa Indonesia yang pernah merasakan pahitnya penjajahan dan ketidakadilan. “Karena itu ketika Presiden mengatakan ‘kekuasaan tidak bisa menjadi kebenaran, kebenaranlah yang harus menjadi kebenaran’, dunia patut mendengarnya,” ujarnya.
Menurut Meutya, langkah Presiden juga menegaskan bahwa negara berkembang seperti Indonesia bisa mengambil peran penting di kancah global. “Indonesia tidak menunggu. Kita menawarkan solusi. Kita ingin menjadi bangsa yang memberi harapan, bukan hanya untuk Palestina, tapi untuk kemanusiaan,” katanya.

Meutya menegaskan, pernyataan Presiden soal Palestina juga meneguhkan posisi Indonesia dalam mendukung solusi dua negara: Palestina yang merdeka berdampingan dengan Israel yang aman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Sinergi, Pemprov Sumsel dan KPK Kolaborasi Berantas Korupsi Terintegrasi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) memperkuat komitmennya dalam memberantas korupsi dengan menjalin sinergi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyampaian piagam pengawasan/audit intern oleh Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, di Auditorium Graha Bina Praja, Selasa (23/9).

Acara ini merupakan bagian dari rapat koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2025 melalui Mekanisme Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (MCP) KPK. Fokus utama pertemuan ini adalah optimalisasi pendapatan daerah dari pajak dan retribusi, serta penertiban aset dan pengelolaan barang milik daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyoroti beberapa permasalahan krusial. Ia meminta perbaikan kinerja yang lebih fokus untuk mendongkrak pelayanan publik dan mewujudkan good governance. Ia juga menyoroti aset Pemprov yang perlu ditertibkan dan pendapatan daerah yang dianggap stagnan.

“Untuk pendapatan daerah kita hanya mengalir saja, tidak ada ekspansi. Seharusnya kita ini berusaha untuk menggali, bukan hanya menerima,” tegasnya.

Herman Deru juga menekankan agar semua OPD dapat menjalankan program sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Untung Wicaksono, hadir untuk menegaskan pentingnya akuntabilitas dan integritas. Ia berpesan agar setiap rupiah yang digunakan harus dipertanggungjawabkan.

“APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) adalah mitra strategis, bukan hal yang menakutkan,” ujarnya. Menurutnya, APIP hadir sebagai solusi untuk setiap permasalahan.

Untung Wicaksono juga menekankan pentingnya kejujuran, integritas yang teguh, dan keikhlasan dalam menjalankan tugas. Pertemuan ini menunjukkan keseriusan Pemprov Sumsel dalam memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih bersih dan transparan.

Turut hadir PIC Koordinasi dan Supervisi Sumsel Norce Martauli Sitanggang, Sekda Sumsel Edward Candra dan OPD lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...784785786...4,911Halaman 785 dari 4,911