Beranda blog Halaman 787

Bareskrim Polri Asistensi Penyelidikan Kasus Keracunan MBG di Sejumlah Daerah

Penulis
Syifa
-
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri turun tangan mengasistensi penyelidikan kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah. Penyelidikan utama ditangani Polda jajaran masing-masing wilayah.
“Untuk MBG yang keracunan itu ditangani Polda masing-masing. Polda, Polres masing-masing. Kita melakukan asistensi proses penanganannya, supaya kita bisa dapatkan fakta untuk keamanan pangan,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (25/9).
Helfi menjelaskan, salah satu fokus pendalaman adalah proses pengamanan makanan mulai dari hulu hingga hilir.
“Nanti dari hasil pengecekan dan asistensi tentu muaranya memberikan rekomendasi kepada pemerintah, terutama kepada penyelenggara MBG,” ujarnya yang juga menjabat Kepala Satgas Pangan Polri.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta aparat penegak hukum (APH) untuk turun langsung menginvestigasi kasus dugaan keracunan program MBG. Ia menilai langkah ini penting agar kasus bisa diusut tuntas.
“Kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya, sengaja begitu kan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan keracunan dalam program MBG. Tim ini bertugas memberikan second opinion agar publik memperoleh penjelasan kredibel.

“Kami membentuk tim khusus agar masyarakat mendapat penjelasan awal yang kredibel tanpa mengganggu otoritas BPOM. Diharapkan isu-isu tidak berdasar bisa ditekan dan arah penanganan di lapangan menjadi jelas,” ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Hari Ini, Senin 29 September: Berikut Lokasinya di Jakarta

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM keliling di lima titik lokasi di wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Senin (29/9).

Layanan ini disediakan untuk memudahkan masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) golongan A dan C tanpa harus datang langsung ke kantor Satpas.

Berdasarkan informasi dari akun resmi X (Twitter) @TMCPoldaMetro, layanan SIM keliling mulai beroperasi pukul 08.00 hingga 14.00 WIB di beberapa lokasi berikut:

  • Jakarta Timur: Lobi depan Mal Grand Cakung

  • Jakarta Barat: Lobi utama LTC Glodok, Jalan Letjen S. Parman, Tanjung Duren Utara

  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi, Kalibata

  • Jakarta Barat: Lobi selatan Mal Ciputra, Grogol Petamburan

Syarat Perpanjangan SIM Keliling

Bagi masyarakat yang hendak melakukan perpanjangan SIM melalui layanan keliling, Ditlantas Polda Metro Jaya mengimbau untuk mempersiapkan sejumlah dokumen administrasi berikut:

  1. Fotokopi KTP yang masih berlaku

  2. SIM lama (asli dan masih berlaku)

  3. Bukti pemeriksaan kesehatan

  4. Bukti tes psikologi yang dapat diakses melalui aplikasi Simpel Pol

Adapun biaya perpanjangan SIM ditetapkan sebesar Rp 80.000 untuk SIM A dan Rp 75.000 untuk SIM C.
Selain itu, pemohon juga perlu membayar biaya tambahan untuk tes psikologi dan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Catatan Penting

Layanan SIM keliling Polda Metro Jaya hanya melayani perpanjangan SIM A dan C yang masih aktif.
Apabila masa berlaku SIM telah habis meski hanya satu hari, pemilik wajib mengajukan permohonan SIM baru di kantor Satpas sesuai domisili.

Dengan adanya layanan ini, Ditlantas Polda Metro Jaya berharap masyarakat dapat lebih mudah memperpanjang SIM secara cepat dan efisien tanpa antre panjang di kantor utama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jadwal Samsat Keliling Jakarta Hari Ini, Senin 29 September 2025: Cek Lokasinya di Sini!

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Samsat Keliling pada Senin, 29 September 2025, untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) tanpa harus datang ke kantor Samsat.

Layanan ini tersedia mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB di berbagai titik strategis di wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jadetabek). Beberapa lokasi bahkan beroperasi hingga sore atau malam hari untuk memberi fleksibilitas bagi wajib pajak yang memiliki kesibukan di jam kerja.

Lokasi Samsat Keliling di Jakarta

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat & Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat & ITC Mall Artha Gading (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Barat: Mall Citraland (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat (08.00–15.00 WIB) & Pos Pol TMPN Kalibata (09.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat (08.00–15.00 WIB) & Irma Rinc Krama Jati (09.00–14.00 WIB)

Lokasi Samsat Keliling di Wilayah Penyangga

  • Kota Tangerang: Alun-Alun Cibodas & Parkiran Busway Foodomeshop (09.00–14.00 WIB)

  • Serpong: Halaman parkir Samsat (08.00–15.00 WIB) & ITC BSD (16.00–19.00 WIB)

  • Ciledug: Kantor Kecamatan Pinang & Ruko Green Village (09.00–12.00 WIB)

  • Ciputat: Halaman parkir Samsat & Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)

  • Kelapa Dua: Hall QTown Square Gading (08.00–14.00 WIB)

  • Kabupaten Bekasi: Pasar Bersih Cikarang Jababeka (09.00–14.00 WIB)

  • Depok: Halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB) & Kantor Kecamatan Bojong Gede (09.00–12.00 WIB)

  • Cinere: Halaman Kantor Pondok Petir (08.00–12.00 WIB)

  • Kota Bekasi: Tidak ada layanan Samsat Keliling hari ini.

Hanya untuk Pembayaran Pajak Tahunan

Ditlantas Polda Metro Jaya menegaskan, layanan Samsat Keliling hanya melayani pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor, bukan perpanjangan STNK lima tahunan atau penggantian pelat nomor.

Masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan ini diwajibkan membawa dokumen asli berupa KTP dan STNK sesuai data kendaraan.

Dorong Kepatuhan Pajak dan Pelayanan Publik yang Lebih Cepat

Melalui layanan keliling ini, Ditlantas Polda Metro Jaya berharap masyarakat bisa lebih mudah menunaikan kewajiban pajaknya tanpa harus mengantre panjang di kantor Samsat.

Selain itu, pemerintah juga menilai program Samsat Keliling mampu meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan serta mendukung pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perang Melawan Narkoba: Sinergi Tanpa Batas, Hancurkan Jaringan Sindikat Narkotika

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus bersinergi dalam menjaga bangsa dan negara dari ancaman narkoba. Sinergi ini merupakan perwujudan Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Adapun konferensi pers pada hari ini merupakan operasi gabungan antara BNN, yang dalam hal ini dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatera Utara dan BNN Provinsi Aceh, bersama dengan Polda Sumatera Utara. Sinergi ini menunjukkan bukti nyata bahwa perang melawan narkotika merupakan tugas bersama dan tidak mengenal batas wilayah dan sekat antar instansi.

Sinergitas yang terjalin antara BNN dan POLRI bukanlah sekadar slogan, melainkan sebuah jalinan operasional yang solid dan terpadu di lapangan. Sinergi ini sekaligus menegaskan bahwa negara hadir dengan seluruh kekuatannya untuk melindungi setiap jengkal tanah air dan setiap jiwa anak bangsa dari ancaman sindikat narkoba yang sangat masif.

Hubungan kolaborasi antara BNN dan POLRI akan terus terjalin dan menjadi pilar utama dalam ikhtiar bersama demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan generasi bangsa yang bebas dari ancaman narkotika, sebagai prasyarat mutlak tercapainya Indonesia emas 2045, dengan memperkuat sinergitas antar lintas sektoral, dan memastikan setiap langkah yang diambil mampu melindungi seluruh generasi penerus bangsa.

Sebagai bukti nyata dari komitmen bersama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), BNN dan Polda Sumatera Utara melaksanakan operasi terpadu pengungkapan kasus narkotika di wilayah Sumatera Utara dan Aceh yang berhasil mengungkap jaringan besar di dua provinsi tersebut, dengan kronologis sebagai berikut:

1. Di wilayah Sumatera Utara, pada Minggu (21/9), BNN bersama jajaran Polda Sumatera Utara berhasil menyita 1,4 ton narkotika yang terdiri dari sabu, ekstasi, kokain serta ganja. Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas gabungan. Dari operasi yang dilakukan, petugas gabungan mengamankan dua tersangka, berinisial Z dan IW, di Jl. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, dengan barang bukti berupa ekstasi yang disembunyikan di mobil tersangka.

Dari penangkapan tersebut, kemudian petugas gabungan melakukan pengembangan dan berhasil menangkap empat tersangka lainnya, masing-masing berinisial RR, E, DY, dan FAM di dua lokasi berbeda. Tersangka RR dan E diamankan di sebuah hotel di Kota Medan, sedangkan tersangka DY dan FAM yang merupakan pemilik dan pemasok narkotika tersebut ditangkap di wilayah Aceh Utara. Selain enam orang tersangka, terdapat dua tersangka lainnya dengan inisial F dan C, yang saat ini masih dalam pengejaran petugas dan telah ditetapkan sebagai DPO.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat 2 subsider 112 ayat 2 jo. Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati.

2. Di wilayah Aceh, petugas gabungan dari BNN Provinsi Aceh dan Polres Kutacane berhasil mengungkap peredaran ratusan kilogram ganja asal pegunungan yang akan diselundupkan oleh jaringan Aceh-Medan. Pengungkapan kasus ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas gabungan.

Pada Sabtu (20/9), petugas gabungan melakukan pengintaian terhadap dua mobil pick-up yang dicurigai membawa narkotika. Pengintaian dilakukan di sebuah rumah makan yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Setelah memastikan keberadaan kendaraan yang dimaksud, petugas segera melakukan penyergapan dan penggeledahan. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan ratusan bungkus ganja kering yang telah dibungkus secara rapi dan disembunyikan di dalam bodi kedua mobil tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, petugas langsung mengamankan dua orang terduga pelaku berinisial SK dan SH.

Selanjutnya, petugas gabungan melakukan pengembangan dari penangkapan awal. Hasil penyelidikan mengarah pada seorang tersangka lainnya, seorang perempuan berinisial IM, yang berhasil diidentifikasi dan diamankan di wilayah Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara. Saat dilakukan penggeledahan di kediamannya, petugas menemukan puluhan bungkus ganja yang disimpan di dalam kamar IM. Saat penangkapan berlangsung, IM didapati bersama suaminya yang berinisial SE alias WIN. Namun, SE berhasil melarikan diri dan hingga kini masih dalam pencarian petugas.

Petugas gabungan melakukan pengembangan kembali dan pada Senin (22/9), berhasil mengamankan tersangka lainnya berinisial R, dengan barang bukti ratusan bungkus ganja yang disembunyikan di area perkebunan Kutacane, Aceh Tenggara.

Para tersangka dijerat Pasal 114 ayat 2 jo. Pasal 132 ayat 1 subsider Pasal 111 ayat 2 jo. Pasal 132 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati.

Pengungkapan kasus ini menjadi cerminan nyata dari semangat dan komitmen bersama dalam menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkotika. Di balik setiap kasus yang terungkap, terdapat potensi keluarga yang hancur dan anak-anak muda yang kehilangan masa depan. Oleh karena itu, data yang disampaikan BNN dan Polri hari ini tidak bisa dipandang sebatas angka statistik atau data kuantitatif semata.

Setiap gram narkotika yang berhasil disita merupakan simbol perjuangan untuk melindungi masa depan bangsa Indonesia. Total barang bukti yang berhasil diamankan dalam operasi gabungan ini tercatat mencapai hampir 1,7 ton, yang terdiri dari sabu, ekstasi, kokain, dan ganja. Jumlah tersebut diperkirakan setara dengan penyelamatan sekitar 7,8 juta jiwa anak bangsa dari potensi penyalahgunaan narkoba.

Keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi yang kuat antara dua institusi penegak hukum, BNN dan Polri. Sinergi ini mencakup langkah preventif hingga represif, serta berhasil mencegah potensi kerugian finansial negara yang diperkirakan mencapai Rp 2,65 triliun.

Lebih dari sekadar penindakan, capaian ini juga merupakan bagian dari strategi komprehensif dalam mendukung program P4GN. Upaya ini dijalankan secara simultan melalui pendekatan pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, hingga pemberdayaan masyarakat.

BNN dan Polri akan terus memperkuat langkah-langkah strategis ini dengan orientasi utama untuk melindungi jutaan nyawa dari bahaya penyalahgunaan narkoba, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi nasional, guna mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari narkoba.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Perkokoh Moral dan Spiritual Warga Desa, Mendes Yandri MoU dengan BKMT

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menilai, majelis taklim amat penting untuk memperkokoh nilai moral dan spiritual warga desa sebagai sarana pendidikan agama non-formal yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, serta membentuk karakter mulia melalui kajian rutinnya.

Menurutnya, majelis taklim amat efektif membentengi moral warga desa, agar generasi muda di desa khususnya terbebas dari pergaulan buruk dan menjaga ketangguhan diri melalui jalan spiritualitas.

“BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) ini punya peran strategis tentang pemberdayaan umat. Sebab di desa hari ini banyak persoalan yang semakin rumit, dan ini perlu kerjasama dan komitmen kita, misalnya narkoba yang merajalela,” jelas Mendes Yandri saat menghadiri acara muktamar Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) sekaligus penandatanganan MoU antara Kemendes PDT dan BKMT, di Gedung Asrama Haji Jakarta Timur, Jumat (26/9/25).

“Siapa yang jadi korban? Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Juga tidak jarang ada oknum Kepala Desa yang kena, ada tokoh masyarakat yang kena,” imbuhnya.

Mendes Yandri menambahkan, pesatnya kemajuan teknologi sekarang ini, banyak dari warga desa yang terjerat kasus-kasus kenakalan remaja seperti melakukan mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba dan sejenisnya, khususnya kalangan remaja.

Di sini lah peran Majelis Taklim punya peran penting bagi warga desa dan para remajanya agar dapat merubah sikap, emosi, persepsi bahkan perilakunya. Karenanya Majelis Taklim amat perlu turut hadir memberikan bimbingan dan tuntunan sebagaimana anjuran para ulama dan pendahulu bangsa ini.

“Bagaimana dakwah BKMT ini bisa ikut berkontribusi menanggulangi peredaran narkoba Bapak Ibu, yang hari ini para bandarnya itu semakin canggih. Makanya kita tidak boleh kalah dengan bandar-bandar yang kurang ajar itu,” papar mantan Wakil Ketua MPR RI itu.

Mendes Yandri juga menegaskan, agar dakwah oleh majelis taklim bisa mengubah generasi di desa melalui pendekatan yang relevan. Misalnya memanfaatkan media digital dan kearifan lokal, serta berinteraksi tatap muka, dan dilibatkan pada kegiatan-kegiatan sosial.

Majelis taklim yang terdiri dari mayoritas kaum perempuan itu punya peran penting sebagai pendidik pertama dan utama bagi generasi di desa. Melalui peran ini, ibu-ibu majelis taklim ini turut serta membantu menyembuhkan penyakit sosial dengan cara-cara yang efektif.

“Belum tentu anak-anak di desa kita itu yang salah, belum tentu. Mungkin saja dakwah kita yang belum sampai kepadanya. Mungkin pesan baik kita belum sampai kepada mereka,” beber mantan Anggota DPR RI itu.

“Tetapi jika ibu-ibu yang berbicara, ibu-ibu yang mengayomi, ibu-ibu yang berdakwah, akan lebih didengar dan ditaati oleh orang-orang yang ada di desa,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Mendes Yandri, Dirjen PEID Kemendes PDT Tabrani, dan Staff Khusus Menteri M. Khairul Huda.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kepala BPOM Tinjau SPPG di Denpasar, Tekankan Pentingnya Keamanan Pangan Dalam Program MBG

Penulis
Syifa
-

Kepala BPOM Taruna Ikrar melakukan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari di Kota Denpasar, Bali pada Rabu (24/9). Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional.

Dalam keterangannya, Taruna Ikrar mengatakan bahwa dalam program ini BPOM berperan dalam melakukan mitigasi terhadap potensi masalah keamanan pangan yang disajikan kepada anak-anak penerima manfaat program MBG. BPOM melakukan upaya preventif antara lain berupa pelatihan personil kunci di SPPG dan monitoring insiden pangan sehingga dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Badan Gizi Nasional.

“Kami dari BPOM RI diberi tugas untuk membantu mengawal makanan yang dikonsumsi anak-anak dalam program ini aman, sehat, dan bergizi. Ini bukan sekadar program makan gratis, tapi investasi besar untuk generasi emas 2045,” ujar Taruna Ikrar.

Berdasarkan data nasional, sebanyak 80% anak Indonesia menghadapi masalah gizi dengan rincian 20% mengalami stunting, 40% mengalami defisiensi mikronutrien, dan 20% mengalami kelebihan gizi. Program MBG ditujukan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas.

Taruna Ikrar juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap standar pengolahan makanan di dapur SPPG. Ia menyebut dapur sebagai titik kritis yang bisa menjadi sumber masalah, jika tidak dikelola sesuai prosedur. Dalam kunjungan tersebut, BPOM bersama Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Balai Besar POM di Denpasar melakukan inspeksi menyeluruh terhadap fasilitas dapur, distribusi makanan, dan sanitasi lingkungan.

“Kami mendorong semua pengelola SPPG untuk menerapkan secara konsisten standar keamanan pangan dalam pengolahan makanan. Dari hasil kunjungan, pelaksanaan sudah cukup baik. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti masih adanya genangan air yang bisa menjadi sumber kontaminasi,” jelasnya.

BPOM telah melatih lebih dari 30.000 lebih Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia dan membimbing lebih dari 40.000 penjamah makanan di seluruh Indonesia. Semua ini dilakukan oleh 900 tenaga ahli BPOM yang tersebar di berbagai daerah. Pelatihan ini merupakan upaya preventif dasar untuk memastikan penerapan keamanan pangan MBG dilaksanakan secara konsisten oleh penanggung jawab SPPG dan para pengolah pangan.

Taruna Ikrar berharap SPPG di Denpasar telah memenuhi persyaratan sehingga dapat menjadi percontohan dalam pelaksanaan program MBG. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antar lembaga, komitmen SPPG dalam menerapkan standar keamanan pangan secara konsisten, dan edukasi penerima manfaat terkait higiene sanitasi.

“Kami memberikan dukungan penuh terhadap program ini karena sangat dibutuhkan oleh negara kita. Jangan sampai kejadian luar biasa seperti keracunan terulang kembali. Anak-anak kita adalah masa depan bangsa,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Tekankan Pentingnya Kode Etik dan Integritas Pegawai dalam Pemberantasan Korupsi

Penulis
Syifa
-

Pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan dan kampanye pendidikan, tetapi bertumpu pada kualitas sumber daya manusia yang disiplin, jujur, dan beretika. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan hal tersebut melalui kegiatan internalisasi kode etik dan kode perilaku pegawai di Auditorium Randy Yusuf, Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (24/9).

Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gusrizal, menekankan kode etik sebagai kompas moral yang menjaga arah kerja lembaga. “Integritas bukan hanya slogan, tapi harus hadir dalam perilaku nyata setiap pegawai. Kode etik adalah panduan agar setiap langkah kerja KPK tetap lurus, bersih, dan memberi teladan,” pesan Gusrizal.

Ia menambahkan bahwa setiap pegawai KPK wajib memegang teguh nilai-nilai dasar BerAKHLAK serta nilai IS KPK (Integritas, Sinergi, Keadilan, Profesionalisme, dan Kepemimpinan). Menurutnya, godaan kecil dalam keseharian justru kerap menjadi tantangan yang dapat menggerus integritas.

“Nilai-nilai inilah yang menjadi fondasi setiap insan KPK dalam menghadapi dinamika kerja yang penuh risiko dan tantangan. Kami ingin setiap pegawai mampu menghidupkan nilai ini, bukan sekadar menghafal,” tambahnya.

Disiplin dan etika disebutnya sebagai ciri khas pegawai KPK. “Disiplin yang berlandaskan etika akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga ini,” tegas Gusrizal.

Kegiatan ini juga menghadirkan materi tentang fungsi pengawasan Dewas KPK, pemahaman kode etik, serta studi kasus yang mendorong cara pikir kritis. Bagi KPK, membangun budaya disiplin bukan hanya kepentingan internal, melainkan komitmen moral untuk menjaga kepercayaan publik dan mengajak masyarakat bersama-sama merawat budaya antikorupsi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemensos Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan 2024 dari BPK

Penulis
Syifa
-

Kementerian Sosial (Kemensos) kembali mencatat capaian penting dalam pengelolaan keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Sosial (Kemensos) Tahun 2024. Opini WTP tersebut diserahkan secara resmi oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung BPK, Jakarta Pusat, Kamis (25/9).

Mensos Gus Ipul menyampaikan apresiasi atas hasil pemeriksaan tersebut. “Saya berterima kasih sekali, selama ini proses pemeriksaan berjalan dengan baik. Kami juga berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi apa yang dibutuhkan, hingga akhirnya Kemensos mendapat predikat WTP ini,” ungkapnya.

Meski meraih WTP, Gus Ipul menegaskan masih ada sejumlah catatan yang akan segera ditindaklanjuti. Ia memastikan bahwa Kemensos berkomitmen memperbaiki tata kelola keuangan secara berkelanjutan. “Dalam waktu 60 hari ke depan, kami akan bekerja keras menindaklanjuti temuan BPK. Mudah-mudahan langkah nyata ini semakin memperkuat akuntabilitas Kemensos demi kebaikan di masa mendatang,” jelasnya.

Menurut Gus Ipul, hasil pemeriksaan BPK tidak hanya menjadi evaluasi, tetapi juga menjadi pendorong Kemensos untuk semakin optimal dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto. Tiga mandat prioritas yang kini menjadi fokus utama adalah, Konsolidasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama BPS.

Kemudian Penyelenggaraan Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Dan Penyaluran Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran. “Kami bekerja sekuat tenaga agar bansos benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” tegas Gus Ipul.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, serta Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono. Dari pihak BPK hadir Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) III Dede Sukarjo, Kepala Direktorat Pemeriksaan III.B Poegoeh Yoedo Roesmanto, dan Kepala Subdirektorat Pemeriksaan III.B.1 Ari Kristiana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Akhiri Lawatan di Kanada, Perkuat Kemitraan Lewat ICA-CEPA

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto bertolak menuju Amsterdam, Belanda, pada Rabu, 24 September 2025, setelah menyelesaikan sejumlah pertemuan produktif bersama dengan para pemimpin Kanada. Dari Bandar Udara Internasional Ottawa Macdonald-Cartier, Presiden beserta rombongan terbatas lepas landas meninggalkan Kanada pada pukul 21.00 waktu setempat (WS).

Keberangkatan Presiden menuju Belanda dilepas oleh Duta Besar Kanada untuk Republik Indonesia Jess Dutton, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada Muhsin Syihab, dan Atase Pertahanan KBRI Ottawa Marsma TNI Edwardus Wisoko Aribowo.

Di Ottawa, Presiden telah melakukan dua pertemuan penting yang menandai babak baru dalam penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Kanada. Agenda pertemuan dimulai dengan pertemuan bilateral bersama Gubernur Jenderal Kanada, Mary Simon di Rideau Hall. Pertemuan ini mencerminkan penghormatan tinggi Kanada terhadap Indonesia.

Presiden Prabowo kemudian melanjutkan agenda pertemuan tete-a-tete dengan Perdana Menteri (PM) Kanada, Mark Carney, di West Block, Parliament Hill. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk membahas prioritas kerja sama di sejumlah bidang, termasuk diantaranya berdiskusi mengenai perkembangan isu-isu global, seperti Palestina, ASEAN, dan kawasan Indo-Pasifik.

Dalam kesempatannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas peran Kanada sebagai mitra pembangunan yang konsisten. Sementara PM Carney pun menegaskan bahwa Indonesia merupakan mitra strategis bagi Kanada di Asia Tenggara, bahkan mengutip pidato Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum PBB sebagai sumber inspirasi.

Kunjungan ini turut menghasilkan capaian konkret melalui penandatanganan sejumlah nota kesepahaman strategis, termasuk Indonesia–Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA). Selain itu, turut ditandatangani pula kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan, serta bisnis. Melalui kunjungan ini, Kepala Negara telah menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kemitraan dengan Kanada secara komprehensif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia-Kanada Resmi Tandatangani ICA-CEPA: Ekspor RI Diproyeksi Tembus USD 11,8 Miliar

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyaksikan upacara penandatanganan Nota Kesepahaman antara Indonesia dan Kanada yang berlangsung di West Block, Parliament Hill, Ottawa, pada Rabu, 24 September 2025. Agenda tersebut menjadi salah satu momen penting dalam kunjungan Presiden Prabowo ke Kanada.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia dan Kanada menandatangani tiga kesepakatan utama yang mencakup bidang perdagangan, pertahanan, serta koneksi antarpelaku usaha. Kesepakatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan bilateral, sekaligus membuka peluang baru bagi kolaborasi yang lebih luas dan berkelanjutan antara kedua negara.

Adapun Kesepakatan pertama adalah penandatanganan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA CEPA) oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan Internasional Kanada. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya kerja sama strategis antara Indonesia dan Kanada melalui penandatanganan CEPA yang sangat bernilai secara ekonomi maupun politik serta menjadi momentum bersejarah dalam hubungan kedua negara.

“Saya sangat senang berada di sini untuk penandatanganan CEPA dan saya pikir ini akan menjadi momen bersejarah. Ini akan terbukti sebagai tonggak yang signifikan,” ujar Presiden Prabowo sebelum prosesi penandatanganan.

ICA-CEPA menjadi tonggak penting dalam hubungan ekonomi Indonesia–Kanada. Perjanjian ini menghadirkan kepastian hukum sekaligus memperluas akses pasar bagi kedua negara. Melalui kesepakatan tersebut, Kanada berkomitmen menghapus 90,5 persen tarif impor terhadap produk asal Indonesia, sementara Indonesia memberikan liberalisasi sebesar 85,8 persen pos tarif.

Implementasi ICA-CEPA diproyeksikan akan mendorong ekspor Indonesia ke Kanada hingga mencapai USD 11,8 miliar pada 2030, dengan tambahan pertumbuhan PDB nasional sebesar 0,12 persen serta peningkatan investasi sebesar 0,38 persen. Selain dampak ekonomi, perjanjian ini juga menjamin transparansi regulasi, perlindungan investasi, serta memperkuat kerja sama di bidang pemberdayaan UMKM, lokapasar digital, hak kekayaan intelektual, dan perdagangan berkelanjutan.

Selanjutnya, kedua pemimpin menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Nasional Kanada tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Kesepakatan ini melengkapi memorandum saling pengertian yang ditandatangani pada Agustus 2025 lalu, serta memperluas ruang kerja sama pertahanan kedua negara, termasuk partisipasi Kanada dalam latihan Super Garuda Shield, pelaksanaan dialog pertahanan reguler, dan penguatan industri militer dalam jangka panjang.

Kepala Negara juga menyampaikan harapannya untuk memperkuat kolaborasi di bidang pertahanan “Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pertahanan, kami menghargai ini. Kami menghargai hubungan kami dengan Kanada. Kami ingin mengirim lebih banyak anak muda kami untuk belajar di sini, dilatih di sini, dan bekerja sama dalam bidang pertahanan di masa depan,” imbuh Presiden Prabowo.

Selain itu, turut ditandatangani MoU on Cooperation in Commerce, Trade, and Investment oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Ketua Business Council of Canada (BCC) on Cooperation in Commerce, Trade, and Investment . Meskipun bersifat business-to-business, kesepakatan ini memiliki arti penting dalam mendorong intensifikasi kerja sama ekonomi kedua negara melalui keterhubungan dunia usaha, yang sejalan dengan semangat pembentukan ICA CEPA.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Ottawa kali ini memiliki nilai strategis, karena tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menghasilkan kesepakatan-kesepakatan konkret yang bermanfaat bagi kedua bangsa. Presiden Prabowo juga mengungkapkan kerja keras yang telah dilakukan dalam proses finalisasi kerja sama ini.

“Kami mempelajari 9 ribu halaman dokumen perjanjian, ya itu benar, kami begadang semalaman. Tapi bagaimanapun, kami ada di sini untuk menyaksikan dan menandatangani perjanjian besar ini. Jadi saya sangat bangga, saya sangat beruntung menjadi Presiden Indonesia yang membawa ini kembali ke Indonesia,” ujar Kepala Negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...786787788...4,911Halaman 787 dari 4,911