Beranda blog Halaman 790

Presiden Trump Puji Pidato Presiden Prabowo di PBB: “You Did a Great Job”

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mendapat sorotan internasional saat menghadiri Multilateral Meeting on the Middle East di Ruang Konsultasi Dewan Keamanan PBB, New York, Selasa (23/9). Kehadiran Presiden Prabowo dalam forum tersebut atas undangan langsung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Di antara deretan pemimpin dunia yang hadir, ada satu momen ringan namun penuh makna. Presiden Trump, dalam pengantar pertemuannya, tidak hanya berbicara tentang pentingnya forum tersebut bagi perdamaian di Timur Tengah, tetapi juga menyempatkan diri memberikan apresiasi khusus kepada Presiden Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Presiden Trump memberikan apresiasi terbuka kepada Presiden Prabowo. Menurut Trump, pidato yang disampaikan Presiden Indonesia pada Sidang Majelis Umum (SMU) ke-80 PBB penuh ketegasan, energi, serta mampu menggugah perhatian para pemimpin dunia.

“Anda juga, sahabatku. Pidato yang hebat. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan mengetukkan tangan di meja itu. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa. Terima kasih banyak,” kata Presiden Trump.

Pujian itu sontak menjadi sorotan, mengingat pidato Presiden Prabowo di Sidang Majelis Umum ke-80 PBB dinilai penuh ketegasan dan energi. Bagi Presiden Trump, gaya Presiden Prabowo yang menggetarkan meja menjadi simbol keberanian dalam menyuarakan keadilan di forum internasional.

Momen ringan namun penuh makna tersebut langsung menjadi sorotan. Pidato tegas Presiden Prabowo di SMU ke-80 PBB sebelumnya telah menarik perhatian karena keberaniannya menyuarakan keadilan di forum internasional, terutama dalam isu Gaza dan perdamaian Timur Tengah. Gaya komunikasinya yang lugas bahkan dinilai menjadi simbol keberanian Indonesia di forum internasional.

Apresiasi itu bukan hanya sekadar pujian pribadi, tetapi juga mencerminkan pengakuan dunia atas posisi Indonesia sebagai suara penting dalam diplomasi global. Senyum yang mengiringi kata-kata Presiden Trump pun menjadi tanda, bahwa di balik ketegangan isu internasional, ada penghargaan tulus atas keberanian dan ketegasan yang ditunjukkan Presiden Prabowo Subianto.

Urutan ke-3 yang diberikan kepada Presiden Prabowo dalam SMU ke-80 PBB juga menegaskan posisi strategis Indonesia di mata dunia. Kehormatan tersebut dipandang sebagai bentuk pengakuan atas kepemimpinan Presiden Prabowo di tingkat global. Indonesia juga dinilai mampu menjadi jembatan antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur, sekaligus menjembatani kepentingan negara-negara besar dan berkembang dalam mencari solusi atas berbagai persoalan internasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Buka Rapat Konsolidasi Haji dan Umrah 2025, Gus Irfan Tekankan Integritas dan Profesionalitas

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Haji dan Umrah terus memantapkan langkah menuju transformasi penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih baik. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah 2025 yang mengusung tema “Sukses Penyelenggaraan, Sukses Kelembagaan”, berlangsung pada Rabu 24 – 27 September 2025 di Movenpick Jakarta City Center.

Rapat yang digelar secara hybrid ini dihadiri oleh Menteri Haji dan Umrah RI KH. Moch Irfan Yusuf (Gus Irfan), Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Haji RI, dan para pemangku kepentingan haji dan umrah dari pusat hingga daerah.

Rapat konsolidasi membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penataan struktur kelembagaan hingga perumusan Standar Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) kinerja kementerian.

Dalam arahannya, Gus Irfan mengatakan bahwa jajaran Kementrian Haji dan Umrah saat ini memiliki tugas yang sangat berat. Karenanya, ia meminta kepada seluruh jajarannya untuk bekerja keras, sehingga Kementrian Haji dan Umrah benar-benar bermanfaat kepada seluruh bangsa Indonesia.

Menurutnya, Kementrian Haji dan Umrah merupakan kementrian yang baru, sehingga penting untuk mengedepankan identitas atau wajah baru yakni sebagai kementrian yang berintegritas, profesional dan beroreintasi target.
Dengan mengusung Value MABRUR sebagai panduan kerja, Kementerian Haji dan Umrah menargetkan penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih transparan, profesional, dan berorientasi pada kepuasan jamaah.

“Mambrur dalam artian, melayani, amanah, berintegritas, responsive, unggul dan ramah. Tugas kita adalah menghadirkan kinerja yang nyata, bukan sekedar seremonial,” ungkap Gus Irfan.

Gus Irfan juga memastikan bahwa kementrian yang dipimpinnya kedepan akan benar-benar bersih, berintegritas dan anti penyimpangan dalam setiap proses penataan kelembagaan.

“Saya pastikan, tidak ada satu rupiah pun yang diselewengkan dalam proses penataan struktur kewilayahan hingga daerah. Ini akan menjadi percontohan bagi kementerian lain,” tegas Gus Irfan.

Selain itu, Gus Irfan menyampaikan keseriusan aspek dalam penyelenggaraan haji dan umrah yaitu Tri Sukses Haji terutama berkaitan dengan pembinaan jamaah pasca haji. Juga penyusunan kebijakan kuota sesuai Undang-Undang yang berlaku, hingga peningkatan efektivitas manajerial petugas haji sebagai bentuk investasi pelayanan bagi jamaah.

Gus Irfan berharap, rapat koordinasi kali ini menghasilkan sesuatu yang berharga, sehingga menjadi kementrian yang benar-benar memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

BNN Ajak Komunitas Ojol Jadi Garda Terdepan Kampanye Anti Narkotika

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pesatnya perkembangan infomasi dan kemajuan teknologi saat ini menjadi celah bagi bandar maupun kurir untuk mendistribusikan narkotika serta melindungi diri dari operasi penyelidikan yang dilakukan oleh penegak hukum. Salah satunya, yakni dengan memanfaatkan platform jasa transportasi Ojek Online (Ojol) untuk mengirimkan barang haram tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, saat menggelar audiensi bersama Komunitas Ojek Online, di Ruang Rapat Sudirman, Gedung Tan Satrisna BNN, Cawang, Jakarta Timur, pada Selasa (23/9).

Menurutnya, jika hal ini tidak segera ditangani, nantinya akan menimbulkan kontradiksi dengan program pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun ketahanan pangan yang saat ini sedang berjalan sebagai upaya pemerintah guna mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Terlebih, perkembangan narkotika saat ini yang semakin mengkhawatirkan dengan munculnya berbagai macam narkotika jenis baru atau New Psycoactive Substances (NPS). Salah satunya berupa liquid vape yang disalahgunakan pada rokok elektrik atau vape.

“Oleh karena itu, peran Komunitas Ojol sebagai komunitas terbesar di Indonesia dalam mengampanyekan gerakan anti narkotika dinilai akan memberikan dampak yang luar biasa. Kehadiran mereka tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat luas, tetapi juga bagi lingkungan sekitarnya, mengingat aktivitas sehari-hari para pengemudi ojol yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik di bidang transportasi maupun pengiriman barang secara online,” imbuh Kepala BNN RI.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Igun Wicaksono, mengatakan saat ini sedang membuat Serikat Pengemudi Online terkait perkembangan jasa transportasi maupun pengiriman paket via online yang semakin pesat. Adapun anggotanya berasal dari pengemudi mobil online (taksi online) serta kurir online, jadi anggotanya tidak hanya berasal dari ojek online saja.

“Dengan terbentuknya Serikat Pengemudi Online ini diharapkan menjadi garda terdepan dalam upaya sosialisasi dan edukasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, karena Kami bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Igun.

Sebagai informasi, Igun Wicaksono mengatakan bahwa data jumlah pengemudi online yang terdaftar di Indonesia pada Januari 2025 dari seluruh platform aplikasi, sejumlah 7 juta pengemudi online.

“Kami hadir di sini memang sangat butuh arahan dan sangat ingin belajar mendapatkan edukasi dari Bapak-Bapak sekalian. Bahwa rentannya profesi Kami dan langsung mungkin berhadapan dengan risiko maupun dampak dari peredaran adanya narkoba ini yang perlu Kita waspadai bersama dan Kami inginkan kedepannya sinergitas antara BNN dengan Serikat Pengemudi Online bisa berjalan di seluruh Indonesia,” harap Igun.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemkab Purwakarta Genjot Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Demi Layanan Optimal

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR), berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan anggaran tahun ini guna mempercepat pembangunan wilayah. Fokus utama diarahkan pada penyediaan infrastruktur yang layak bagi masyarakat, tidak hanya melalui perbaikan, tetapi juga dengan memperkuat aspek pemeliharaan.

Kepala DPUTR Kabupaten Purwakarta, Didi Garnadi, menjelaskan bahwa pihaknya telah merumuskan alokasi anggaran khusus untuk program pembangunan infrastruktur. Penanganan jalan, misalnya, akan dilaksanakan secara bertahap dengan prioritas pada ruas-ruas yang memiliki dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

“Selain anggaran untuk perbaikan, kami juga memperkuat alokasi untuk pemeliharaan. Sebab, mempertahankan kondisi infrastruktur yang sudah baik adalah tantangan tersendiri,” ujar Didi Garnadi belum lama ini.

Didi memaparkan, untuk tahun 2025 ini, DPUTR telah mengalokasikan anggaran melalui Bidang Pemeliharaan untuk beberapa kegiatan krusial. Rinciannya meliputi Rp 8,4 miliar untuk pemeliharaan jalan dengan kondisi rusak ringan, Rp 3 miliar untuk perbaikan atau pemeliharaan jalan dengan kondisi rusak sedang, serta Rp 8,9 miliar untuk perbaikan saluran drainase.

Adapun sasaran kegiatan perbaikan jalan rusak ringan mencapai 30 kilometer. Namun, dengan anggaran tahun ini, perbaikan jalan di Purwakarta baru dapat dimaksimalkan sepanjang 5,2 kilometer. Hal ini mengindikasikan bahwa penanganan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. “Perbaikan atau pemeliharaan jalan kategori rusak ringan ini sifatnya pemeliharaan berkala,” jelas Didi.

Selanjutnya, untuk perbaikan jalan kategori rusak berat, sasaran tahun ini adalah sepanjang 289 kilometer. Dengan anggaran yang tersedia, perbaikan baru dapat menjangkau 33,65 kilometer, yang sifatnya pemeliharaan rutin. Sementara itu, untuk perbaikan saluran drainase, dari sasaran 1.552 kilometer, dinas baru mampu menargetkan 10,3 kilometer dengan anggaran yang ada. “Seperti yang telah disampaikan, kami akan melakukan penanganan infrastruktur ini secara bertahap,” tegasnya.

Didi menambahkan, untuk program kerja tahun 2026 mendatang, pihaknya telah mengusulkan penambahan anggaran guna menuntaskan tiga rencana kerja tersebut. Usulan anggaran untuk perbaikan atau pemeliharaan jalan kategori rusak ringan di tahun 2026 mencapai Rp41,4 miliar, dengan target perbaikan berkala sepanjang 24,72 kilometer.

Untuk perbaikan atau pemeliharaan jalan kategori rusak sedang, diusulkan anggaran sebesar Rp 22,7 miliar dengan sasaran perbaikan rutin sepanjang 255 kilometer. Sementara itu, untuk perbaikan atau pemeliharaan saluran drainase di tahun 2026, diusulkan anggaran Rp 28 miliar dengan sasaran sepanjang 30 kilometer.

“Intinya, kami akan memaksimalkan anggaran yang ada untuk pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur,” ujarnya.

Didi juga menggarisbawahi bahwa pemerintah daerah terus berupaya memberikan pelayanan maksimal terkait infrastruktur, meskipun menyadari bahwa penuntasan pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang cukup besar. Kebutuhan anggaran untuk penanganan jalan kabupaten secara menyeluruh dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2028 diperkirakan mencapai Rp 650 miliar. Dengan alokasi sebesar itu, persoalan infrastruktur diyakini dapat diselesaikan.

“Target kami, tiga tahun ke depan kemantapan jalan angkanya bisa kembali naik,” tutupnya, optimis. Dengan alokasi anggaran yang optimal dan perencanaan yang matang, Pemkab Purwakarta menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Kota Cimahi Pastikan Ketersediaan Pangan Lewat Program Sibesti

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian kembali melaksanakan program Sibesti (Siapkan Beras untuk Masyarakat Kota Cimahi) sebagai upaya menjaga ketersediaan pangan sekaligus menekan dampak gejolak harga beras. Program ini rutin digelar setiap Kamis pekan terakhir setiap bulan dengan distribusi langsung ke masyarakat melalui jejaring kelurahan.

Kepala Bidang Perdagangan Disdagkoperin Cimahi, Indra Bagjana, menjelaskan bahwa Sibesti telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) lintas SKPD hingga tingkat kelurahan. Satgas ini diakui Bulog sebagai penyalur resmi beras SPHP, sehingga Cimahi bisa menyalurkan beras dengan harga lebih murah. “Melalui fasilitasi transportasi dari APBD, masyarakat hanya membayar Rp55.000 per 5 kilogram atau Rp11.000 per kilogram. Padahal HET SPHP nasional Rp12.500 per kilogram,” ujar Indra.

Beras yang disalurkan merupakan stok resmi Bulog dengan kualitas di atas medium, sehingga aman dikonsumsi. Untuk periode September 2025, total beras yang didistribusikan mencapai 31,15 ton atau setara lebih dari 6.000 kantong beras. Setiap kelurahan rata-rata menerima kuota 400 kantong (2 ton), dengan penyesuaian sesuai kebutuhan warga.

Indra menambahkan, keberadaan Sibesti sangat membantu masyarakat di tengah isu kenaikan harga beras beberapa bulan terakhir. Meski tidak langsung menurunkan inflasi, program ini memastikan ketersediaan pasokan terjaga. “Jangan sampai harga naik sementara pasokan kosong. Itu yang kita cegah melalui Sibesti,” tegasnya.

Respon masyarakat pun terbilang tinggi. Setiap bulan, distribusi beras tidak pernah kurang dari 25 ton, bahkan bulan sebelumnya mencapai 27 ton. Pemkot Cimahi menargetkan kuota awal 30 ton per bulan dan siap menambah jika permintaan meningkat.

Ke depan, Sibesti direncanakan tidak hanya menyalurkan beras, tetapi juga diversifikasi komoditas lain seperti minyak goreng, gula, dan terigu. “Walaupun namanya Siapkan Beras, semangatnya untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat. Ini sedang dijajaki dengan beberapa rekanan,” tutup Indra.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ketua BPK Isma Yatun Tekankan Transformasi Digital dalam Audit di Forum ASOSAI China

Penulis
Syifa
-
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menjadi salah satu pembicara kunci dalam kegiatan Young ASOSAI Excellence Programme (YAEP) di China National Audit Office (CNAO) di Nanjing, pada Selasa (23/9). Kegiatan ini diikuti oleh 78 auditor muda dari 42 negara anggota Asian Organization of Supreme Audit Institution (ASOSAI). Forum ini menjadi wadah strategis bagi generasi pemeriksa muda se-Asia untuk menjadi lebih adaptif, inovatif, dan berintegritas.
Dalam pidatonya, Ketua BPK menekankan pentingnya transformasi digital dalam pemeriksaan keuangan negara dengan mengusung filosofi Digital by Default. Ketua BPK juga menyampaikan, teknologi seperti big data dan artificial intelligence (AI) harus didukung budaya digital yang berpusat pada manusia, sehingga auditor masa depan dapat berperan sebagai ahli dengan tetap menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.
“Transformasi digital tidak hanya soal inovasi teknologi, tetapi juga budaya digital yang berpusat pada manusia. Auditor masa depan bukan digantikan teknologi, tetapi ditingkatkan kemampuannya oleh teknologi,” tegas Ketua BPK.
Turut hadir sebagai pembicara dalam kegiatan YAEP tersebut adalah Auditor General CNAO, HOU Kai selaku tuan rumah, Ketua Supreme Audit Chamber Kazakhstan, Smailov Alikhan, dan Presiden Federal Board of Supreme Audit Irak, Ammar S. Khala.
Selain itu, Ketua BPK menyampaikan kuliah umum di Nanjing Audit University (NAU) dengan tema “Environmental Auditing for Climate Action and Sustainable Development” di hadapan lebih dari 200 peserta, termasuk mahasiswa, dosen dan manajemen NAU. Kuliah umum ini merupakan wujud kontribusi Ketua BPK kepada NAU sebagai Guru Besar Kehormatan NAU sejak tahun 2024.
Dalam kuliahnya, Ketua BPK menekankan peran strategis pemeriksaan lingkungan dalam mendukung pencapaian target iklim global, termasuk pengalaman Indonesia dalam rehabilitasi hutan, lahan gambut, dan mangrove. Isma juga menegaskan bahwa pemeriksaan lingkungan menjadi instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari kunjungan ke Tiongkok ini, Ketua BPK juga melakukan pertemuan bilateral dengan Auditor General CNAO pada 22 September 2025 yang menegaskan komitmen kedua lembaga pemeriksa untuk memperkuat kerja sama, khususnya dalam pengembangan kapasitas sumber daya pemeriksa dan pertukaran pengetahuan.

Melalui rangkaian kegiatan ini, BPK berharap dapat terus memperkuat jejaring internasional, mendorong kolaborasi yang lebih erat di bidang audit sektor publik, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan dan tata kelola keuangan negara yang lebih baik di kawasan Asia maupun global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Munafri Ajak Mahasiswa UNM Sinergikan Program dengan Pemkot Makassar

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintah kota dalam menyusun program yang berdampak bagi masyarakat. Ia mendorong mahasiswa untuk tidak sekadar banyak membuat program, tetapi cukup menghadirkan satu hingga dua kegiatan yang maksimal dan memiliki gaung besar.

Program-program tersebut, lanjut Munafri, dapat dibawa ke dinas teknis terkait untuk dilihat potensi kerja samanya. Jika sudah matang dan jelas, pemerintah kota siap memberikan dukungan penuh.

“Cukup satu atau dua program, tapi betul-betul maksimal dan punya gaung besar. Silakan nanti dibawa ke dinas teknis, dilihat mana yang bisa dikerjasamakan,” kata Munafri.

Penegasan itu disampaikan Munafri saat menerima audiensi Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar (UNM) di Balai Kota, Rabu (24/9/2025).

Ia mendorong inisiatif program pengurus Himaprodi sebagai mahasiswa di bidang bahasa dan pendidikan, untuk mengkolaborasikan program mereka dalam meningkatkan literasi dan memperkuat sektor pendidikan.

Munafri menjelaskan, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perpustakaan saat ini tengah gencar menggaungkan literasi sehingga peluang kerja sama dengan mahasiswa terbuka lebar. Begitu pula di sektor pendidikan yang saat ini menjadi perhatian besar Pemerintah.

“Kadis Perpustakaan juga gencar menggaungkan literasi, begitu juga di bidang pendidikan. Jadi bisa kita kolaborasikan,” jelasnya.

Terakhir, Ia menekankan bahwa pemerintah selalu membuka ruang kolaborasi dan berharap kegiatan mahasiswa tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum Himaprodi, Muhammad Faried, memaparkan rencana pelaksanaan Perayaan Bulan Bahasa yang akan melibatkan siswa Sekolah Luar Biasa (SLB).

Keterlibatan siswa SLB, menurutnya, menjadi wujud bahwa bahasa tidak terbatas pada komunikasi lisan, melainkan dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk yang inklusif.

Pengurus Himaprodi pun meyamapaikan komitmen dalam menghadirkan program kerja yang bisa disinergikan langsung dengan Pemkot Makassar.

“Selain perayaan bulan bahasa, teman teman akan mensinergikan program dengan pemerintah kota Makassar,” pungkas Faried.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Cilacap Canangkan Desa Wringinharjo sebagai Desa Antikorupsi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Cilacap memperluas program pembangunan zona integritas menuju desa antikorupsi di wilayah Kecamatan Gandrungmangu. Setelah Desa Karanganyar pada 2024, kini giliran Desa Wringinharjo dicanangkan sebagai desa antikorupsi, Rabu (24/9).

Pencanangan dipimpin Inspektur Daerah Kabupaten Cilacap, Aris Munandar, mewakili Bupati Cilacap. Hadir dalam kesempatan itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap, Bintang Dwi Cahyono, Camat Gandrungmangu Fathan Adi Chandra, serta sejumlah kepala desa se-Kecamatan Gandrungmangu.

Aris menegaskan, pembangunan zona integritas bukan sekadar seremoni, melainkan komitmen kolektif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. “Tahapan paling sulit adalah implementasi. Karena itu, seluruh komponen masyarakat harus ikut mengawasi agar budaya integritas benar-benar tumbuh di desa,” katanya.

Camat Gandrungmangu, Fathan Adi Chandra, menyebut pencanangan Desa Wringinharjo sejalan dengan misi Bupati dan Wakil Bupati Cilacap, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, desa merupakan ujung tombak pelayanan publik sehingga budaya integritas harus dibangun sejak tingkat desa.

Berbagai langkah penguatan integritas telah dilakukan pemerintah kecamatan, antara lain pendampingan penyusunan dokumen perencanaan desa, verifikasi peraturan desa dan APBDes, hingga monitoring pembangunan di lapangan. Pemerintah juga menggelar inovasi seperti Festival Anggaran Desa untuk membuka transparansi penggunaan dana desa serta mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Desa Wringinharjo, Hasanan, menyampaikan apresiasi atas pendampingan dari Pemkab Cilacap. “Kami berharap pencanangan ini menjadi awal gerakan bersama, bukan sekadar seremoni, untuk memperkuat pelayanan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Sejak 2023, Pemkab Cilacap telah memulai program desa antikorupsi. Saat itu baru satu desa percontohan, yakni Desa Maos Lor. Setahun kemudian, program diperluas menjadi 20 desa di seluruh kecamatan, termasuk Desa Karanganyar di Gandrungmangu saat itu.

Pencanangan ditandai pembacaan ikrar desa antikorupsi oleh Kepala Desa Wringinharjo, diikuti penandatanganan pakta integritas bersama perangkat desa dan BPD. Dengan pencanangan Desa Wringinharjo, Pemkab Cilacap menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perdana, Bupati Magelang Ngantor Serap Aspirasi Warga di Kecamatan Borobudur

Penulis
Syifa
-

Bupati Magelang, Grengseng Pamuji perdana ngantor di kecamatan. Kegiatan ngantor di kecamatan ini diawali di kantor Kecamatan Borobudur, Selasa (23/9). Kegiatan bertujuan untuk sharing dan mendengarkan aspirasi langsung dari masyarakat, khususnya Kecamatan Borobudur.

Ngantor di kecamatan, bupati didampingi Wakil Bupati Magelang, Sahid, Forkopimda, kepala Organisasi Perangkat (OPD), kepala desa se-Kecamatan Borobudur, perwakilan masyarakat setempat dan masih banyak lagi.

Dalam ruang aspirasi yang dikonsep dengan Forum Group Discussion (FGD), tampak sejumlah masyarakat menyampaikan aspirasi-aspirasinya seperti halnya tentang pertanian, pengelolaan sampah, pariwisata, hingga adanya tambang ilegal dikeluhkan masyarakat di hadapan Bupati Magelang dan Forkopimda langsung.

Bupati Magelang, Grengseng Pamuji mengatakan, dirinya ingin membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat kecamatan Borobudur untuk menyampaikan masukan, keluhan, usulan, dan harapan.

“Ini adalah rumah kita bersama, dan saya ingin mendengar langsung dari hati ke hati, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Borobudur,” ujar Grengseng.

Lebih lanjut, Grengseng juga menyampaikan visi Kabupaten Magelang Anyar Gress (Aman, Nyaman Religius, Unggul dan Sejahtera) dengan misi mewujudkan masyarakat berpendidikan, berbudaya, berkarakter, dan berdaya saing dengan titik fokus pada pembangunan SDM, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.

“Memajukan perekonomian daerah berbasis pada potensi lokal dalam rangka meningkatkatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah dan meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana,” lanjutnya.

Tidak hanya visi misi, Grengseng juga menjelaskan tujuh Program Prioritas pembangunan daerah atau sapta cipta yaitu, pinter ngaji, pinter sekolah bocahe, sehat wargane, makmur rakyate, gemilang potensine, ngelayani birokrasine, gumregah wargane, lestari alame.

“Untuk itu, dalam mewujudkan semua itu, Pemerintah Kabupaten Magelang tidak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan sinergi dari seluruh stakeholder dan masyarakat Kabupaten Magelang,” ajak Grengseng.

Menurutnya, pembangunan yang dilaksanakan harus selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Borobudur, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, pembangunan fasilitas umum, peningkatan pelayanan kesehatan, hingga dukungan untuk UMKM lokal dan sektor pariwisata.

Borobudur memiliki potensi yang luar biasa. Tidak hanya Candi Borobudur yang megah, tetapi juga desa-desa wisata yang kreatif, seni budaya yang luhur, dan kerajinan tangan yang mempesona.

“Potensi ini harus kita jaga dan kembangkan bersama. Kita harus bersinergi untuk memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat meningkat seiring dengan kemajuan Borobudur sebagai destinasi wisata unggulan,” ujarnya.

“Oleh karena itu, jangan sungkan. Ini adalah kesempatan untuk berdiskusi secara terbuka. Sampaikanlah dengan lugas dan jelas, apa yang selama ini menjadi ganjalan atau harapan.

Insya Allah, setiap aspirasi yang masuk akan kami catat dan tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan dan kemampuan pemerintah,” janjinya.

Camat Borobudur, Subiyanto mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya Ruang Aspirasi di Kecamatan Borobudur.

“Sebuah momen langka yang bermakna praktis dan strategis dalam menjalin kolaborasi melalui penyampaian aspek perkembangan visi misi Kabupaten Magelang dengan penyerapan aspirasi, harapan, ide dan gagasan untuk kemajuan Kabupaten Magelang secara umumnya dan masyarakat Borobudur secara khususnya,” kata Subiyanto.

Ia berharap ruang aspirasi seperti ini bisa menjadi ruang untuk masyarakat Kabupaten Magelang dalam menyampaikan masukan, keluhan, usulan, dan harapan apa yang diinginkan dan dirasakan masyarakat khususnya Kecamatan Borobudur.

Untuk diketahui bersama setelah Ngantor di Kecamatan Borobudur ini, nantinya akan berlanjut ke kecamatan-kecamatan lainnya. Sehingga seluruh warga di setiap kecamatan di Kabupaten Magelang bisa menyampaikan setiap aspirasinya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kaltim Masuk 10 Besar Daya Saing Digital Nasional

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Daerah yang dijuluki Benua Etam ini, berhasil menembus 10 besar provinsi dengan daya saing digital tertinggi di Indonesia versi East Ventures Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2025.

Dengan skor 47,9 Kaltim menempati posisi ke-8 nasional sekaligus menjadi provinsi dengan daya saing digital tertinggi di kawasan Kalimantan.

Capaian ini dinilai membuka peluang besar bagi penguatan partisipasi politik berbasis digital. Data EV-DCI mencatat, jumlah pengguna internet di Kaltim mencapai 5,5 juta jiwa, dengan sekitar 3,4 juta di antaranya aktif menggunakan media sosial. Angka tersebut setara dengan setengah lebih dari total populasi Kaltim.

Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia Kaltim Tri Wahyuni melihat fenomena ini sebagai peluang untuk menjadikan media sosial sebagai ruang partisipasi politik yang lebih sehat dan inklusif. Menurutnya, generasi muda Kaltim, khususnya Gen Z, memiliki kecenderungan lebih percaya pada konten kreatif yang diproduksi influencer dibandingkan sosialisasi politik konvensional.

“Generasi digital hari ini tidak sekadar penonton. Mereka aktif membentuk opini, ikut dalam diskusi, dan menyebarkan informasi politik. Jika diarahkan dengan baik, ini bisa memperkuat demokrasi,” ujar Tri Wahyuni saat menjadi pemateri dalam Sosialisasi Pendidikan Politik yang digelar Badan Kesbangpol Kota Samarinda di Arutalla Ballroom Bapperida Samarinda, Selasa (23/9/2025) kemarin.

Meski begitu, peluang ini tidak lepas dari tantangan. Berdasarkan data Kementerian Kominfo, sepanjang 2023–2024, hoaks politik mendominasi percakapan digital menjelang kontestasi elektoral. Narasi berbasis SARA dan politik identitas juga kerap menjadi bahan kampanye yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Tri Wahyuni mengingatkan, kredibilitas dan integritas menjadi kunci agar influencer tidak terjebak dalam arus disinformasi. Ia mendorong agar konten politik yang beredar tetap berlandaskan verifikasi fakta, etika komunikasi, dan kepatuhan terhadap aturan kampanye.

Penguatan partisipasi politik di ruang digital harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil. Aturan kampanye di media sosial pun sudah diatur dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dan UU ITE yang memberi batasan jelas terkait hoaks, ujaran kebencian, hingga serangan pribadi.

Dengan posisi Kaltim di peringkat delapan daya saing digital, peluang partisipasi politik berbasis media sosial dinilai semakin terbuka lebar. Potensi ini sekaligus menegaskan peran penting influencer lokal dalam membangun ruang demokrasi yang lebih sehat, damai, dan inklusif. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...789790791...4,911Halaman 790 dari 4,911