Beranda blog Halaman 791

Kaltim Minta Pemotongan Dana Transfer Daerah Dikaji Ulang

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Ruang Tepian I Kantor Gubernur Kaltim, Senin (22/9/2025) pagi berubah menjadi arena diskusi penuh gagasan dan semangat. Dialog Panel “Menyikapi Kebijakan Efisiensi Transfer Keuangan Daerah dan Upaya Menuju Transformasi Ekonomi Provinsi Kaltim” menghadirkan tokoh-tokoh penting Benua Etam yang kompak menyuarakan satu pesan. Kaltim tak boleh dirugikan dari dampak pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD).

Ketua Forum Rakyat Kaltim Bersatu (FRKB) Edy Sofyan memantik diskusi dengan seruan agar semua pihak mencari terobosan konkret demi menyelamatkan pembangunan daerah dari dampak kebijakan pemotongan TKD. “Sudah saatnya kita melakukan tindakan representatif. Kita harus punya pemikiran-pemikiran baru agar pembangunan berkelanjutan tidak terganggu,” tegas Edy.

Gubernur Kalimantan Timur Dr H Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan bahwa dialog ini adalah wujud aspirasi masyarakat yang bermartabat. Ia mengingatkan, pemotongan dana transfer yang diatur dalam PMK Nomor 56 Tahun 2025 jelas akan memengaruhi jalannya program pembangunan Kaltim dan kabupaten/kota, termasuk upaya mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kami tidak menolak kebijakan nasional, tetapi pemotongan TKD jangan sampai mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan minimum lainnya. Aspirasi ini akan kami bawa langsung ke pemerintah pusat,” tegas Harum, disambut tepuk tangan peserta forum.

Ia menekankan pentingnya dukungan fiskal memadai, mengingat Kaltim adalah salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara, khususnya dari sektor sumber daya alam (SDA).

“Wajar bila Kaltim mendapat perhatian khusus,” tambahnya.

Senada, Wakil Gubernur Seno Aji menyoroti fakta bahwa Kaltim menyumbang hampir Rp 1.000 triliun PDRB kepada pemerintah pusat. Menurutnya, pemotongan dana transfer seharusnya tidak diberlakukan secara seragam.

“Kami sudah menyampaikan kepada Presiden dan Menteri Keuangan agar Kaltim mendapat perlakuan khusus. Kalau pun ada pemotongan, sebaiknya di bawah 20 persen,” ungkap Seno.

Ia juga mendorong semua elemen, termasuk anggota DPR RI dan DPD RI asal Kaltim, untuk aktif melobi pusat.

“Provinsi lain seperti Sulawesi Selatan berhasil menarik dana APBN besar dengan menjalin relasi kementerian. Kita juga harus bergerak,” serunya.

Dialog yang dihadiri tokoh Kaltim seperti eks Gubernur Kaltara Irianto Lambrie dan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kaltim Farid Wadjdy sebagai narasumber, Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahri, Anggota DPR RI Dapil Kaltim Syafruddin, dan Senator DPD RI Andi Sofyan Hasdam ini menjadi wadah bertukar gagasan tentang masa depan ekonomi Kaltim.

Selain isu TKD, forum juga membahas tantangan lain seperti penurunan kemiskinan, pengangguran terbuka, hingga stunting.

Di akhir diskusi, seluruh peserta sepakat untuk bersatu menyuarakan kepentingan Kaltim agar kebijakan pemotongan TKD dapat dikaji ulang. Aspirasi yang dihimpun dalam dialog ini akan dibawa Gubernur Harum dan jajaran ke Kementerian Keuangan dan lembaga legislatif pusat sebagai langkah konkret memperjuangkan hak daerah. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Hadiri Perayaan Hari Nasional ke-95, Menag Apresiasi Visi 2030 Arab Saudi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menag Nasaruddin Umar mengapresiasi kemajuan pembangunan di Arab Saudi dengan visi 2030. Pesan ini disampaikan Menag saat mewakili Pemerintah Republik Indonesia, menyampaikan pidato pada perayaan Hari Nasional ke-95 Kerajaan Arab Saudi (Saudi National Day 95) di Jakarta, Selasa (23/9/25).

Menurut Menag, Visi 2030 Arab Saudi mengubah Kerajaan menjadi pusat global untuk inovasi, budaya, dan diversifikasi ekonomi. “Di bawah kepemimpinan yang bijaksana dari Penjaga Dua Kota Suci, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, dan Yang Mulia Putra Mahkota dan Perdana Menteri Mohammed bin Salman, Kerajaan telah merangkul visi modernisasi sambil tetap melestarikan nilai-nilai luhur Islam,” sebut Menag.

Acara ini turut dihadiri Ketua MPR Ahmad Muzani, Wakil ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, serta beberapa tokoh penting Nasional dan internasional.

Menag menegaskan bahwa hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi tidak hanya bersifat diplomatik, melainkan terjalin lebih dalam dengan berakar pada peradaban. Jauh sebelum kedua negara menyatakan hubungan diplomatik pada tahun 1950, peradaban Arab sudah masuk ke Indonesia dengan perdagangan, dan cendekiawan menyebarkan ajarannya di Indonesia.

“Interaksi ini membantu membentuk identitas Islam Indonesia dan memperkaya warisan budaya dan intelektual kedua bangsa kita, membangun ikatan yang lebih dalam daripada ikatan politik, tetapi ikatan hati dan juga pengabdian”, tutur Menag.

Selama ini, lanjut Menag, hubungan antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi yang paling terlihat adalah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah Arab dengan Indonesia sudah berkolaborasi untuk waktu yang lama demi menciptakan penyelenggaraan ibadah yang nyaman dan aman bagi jutaan jemaah haji Indonesia.

“Meskipun saat ini pengelolaan haji di Indonesia sudah berada di bawah kementerian khusus, kerja sama dengan Arab Saudi tetap berlangsung hangat dan penuh rasa hormat”, ujarnya.

Menag Nasaruddin Umar juga menggarisbawahi beberapa area kerja sama lain yang berkembang pesat. Kerja sama ini mencakup perdagangan di bidang energi, pertanian, manufaktur, dan jasa, bidang Pendidikan, dan juga dalam perdamaian dan stabilitas.

“Kontribusi bersama dalam OKI dan G20 membuktikan komitmen kedua negara untuk terus menjaga stabilitas perdamaian di dunia Internasional,” ucap Menag.

Menag juga menyampaikan, Indonesia dan Arab Saudi adalah dua negara mayoritas Muslim terbesar dalam hal pengaruh dan tanggung jawab. Indonesia sebagai negara Muslim terpadat nomor dua di dunia (setelah Pakistan), dan Arab Saudi sebagai Penjaga Dua Kota Suci. Menurutnya, sebagai pemegang tanggung jawab tersebut, Indonesia dan Saudi harus bersama-sama memperjuangkan pendidikan bagi perempuan dan kaum muda, melawan ekstremisme kekerasan, dan mempromosikan penelitian ilmiah yang berlandaskan nilai-nilai etika.

“Bersama-sama, kita memikul tanggung jawab unik untuk menunjukkan bahwa Islam adalah kekuatan untuk kasih sayang, kearifan, dan kemajuan,” pesan Menag.

Menutup pidato, Menag menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto, serta doa untuk kerajaan Arab Saudi. “Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya sekali lagi menyampaikan, atas nama Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah, dan rakyat Republik Indonesia, ucapan selamat terhangat kami kepada Penjaga Dua Kota Suci, Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, kepada Yang Mulia Putra Mahkota dan Perdana Menteri Mohammed bin Salman, serta kepada seluruh rakyat Kerajaan Arab Saudi,” tuturnya.

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa terus memberkahi Kerajaan dengan perdamaian, kemakmuran, dan persatuan yang abadi,” harapnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Minta Jajarannya Tidak Ambil Putusan saat Emosi

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menag Nasaruddin Umar memberi pesan khusus kepada jajarannya tentang pengendalian emosi. Pimpinan Kementerian Agama diminta untuk tidak mengambil keputusan saat dalam keadaan emosi.

Pesan ini disampaikan Menag saat memimpin breakfast meeting secara hybrid, Selasa (23/9/2025). Rapat luring dipusatkan di kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta. Hadir, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin bersama para pejabat eselon I, Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kebijakan Publik, Media, dan Pengembangan SDM Ismail Cawidu, serta para pejabat Eselon II pusat. Ikut bergabung secara daring, para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

Menag meminta para pimpinan untuk selalu bertindak dengan pertimbangan matang. Setiap keputusan tidak diambil dalam keadaan emosi. “Jangan sampai memberi hukuman saat emosi, jangan mengambil keputusan dengan emosi, entah itu senang, sedih, marah, perlu pertimbangan yang lebih dalam. Karena akan membawa penyesalan dan kerugian,” pesannya.

Menag juga minta para pimpinan untuk meninggalkan praktik-praktik yang bersifat subjektif dalam pengambilan keputusan. Ia menekankan pentingnya membersihkan primordialisme dan keberpihakan, terutama dalam hal mutasi, rotasi, dan pelantikan pejabat.

“Untuk pemberhentian atau penghukuman pegawai jangan seenaknya, jangan didramatisasi dengan subjektivitas, hukuman sewajarnya, bukan semaunya,” ujarnya.

Setelah hukuman dijatuhkan, Menag berpesan agar tidak ada pegawai kompeten yang disia-siakan. Ia menekankan pentingnya meninjau kembali kompetensi dan latar belakang pegawai tersebut. Setiap pegawai yang kompeten diberi kesempatan untuk berkarya, tanpa terjebak dalam situasi yang tidak produktif.

“Pasca penghukuman, perlu ditinjau lagi kompetensi dan latar belakang pegawai, berikan haknya dan berdayakan kompetensinya”, jelas Menag.

Menag juga minta para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi dan pimpinan PTKN untuk meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah setempat. Ia mengingatkan bahwa pejabat tidak hanya bertindak sebagai simbol birokrasi, tetapi juga sebagai tokoh masyarakat.

“Mohon kepada Kakanwil dan rektor, tingkatkan komunikasi dengan pejabat lokal/pemda, perlu tingkatkan kolaborasi dengan pemerintah setempat dalam efisiensi kinerja ini,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

HANTARU 2025, Menteri Nusron Realisasikan Asta Cita dengan Menjaga Tanah dan Menata Ruang

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN menggelar Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2025, di Lapangan Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (24/09/25). Dengan mengusung tema “Tanah Terjaga, Ruang Tertata, Wujudkan Asta Cita”, upacara berlangsung khidmat dan penuh makna bagi jajaran Kementerian ATR/BPN sebagai pelayan masyarakat.

“Kebijakan agraria dan tata ruang hanya akan bermakna bila benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Inilah cara kita mewujudkan Asta Cita, dengan memastikan tanah terjaga dan ruang tertata sehingga manfaatnya bisa dirasakan rakyat hari ini dan di masa mendatang,” ujar Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang dalam Upacara Peringatan HANTARU 2025 bertindak sebagai inspektur upacara.

Menteri Nusron juga menilik perjalanan Kementerian ATR/BPN sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

“Lahirnya UUPA merupakan tonggak bersejarah yang menegaskan kembali mandat konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujar Menteri Nusron.

Dalam upacara ini, dilakukan pembacaan sejarah Kementerian ATR/BPN. Cikal bakal Kementerian ATR/BPN dimulai pada tahun 1946 dengan pembentukan Biro Agraria di bawah Departemen Dalam Negeri. Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, struktur Kementerian ATR/BPN ditegaskan kembali melalui Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara serta Peraturan Presiden Nomor 176 dan 177 Tahun 2024 yang mengatur Kementerian ATR dan BPN.

Setelah seluruh rangkaian upacara selesai, acara dilanjutkan dengan prosesi pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Hal itu sebagai bentuk rasa syukur dan kebersamaan keluarga besar Kementerian ATR/BPN dalam memperingati HANTARU 2025.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Surabaya Deflasi 0,07%, Mentan Puji Kinerja Wali Kota Eri Cahyadi Jaga Stabilitas Harga

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertanian Republik Indonesia (RI), Andi Amran Sulaiman, melihat secara langsung dan mengapresiasi Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak se-Jawa Timur yang digelar di Taman 10 Nopember, Tambaksari, Surabaya, pada Selasa (23/9).

Dalam acara tersebut, Pemkot Surabaya berkolaborasi bersama Bulog dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyediakan 10 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta berbagai komoditas lain seperti telur, minyak, gula, cabai, dan bawang.

Dalam sambutannya, Menteri Amran memuji kinerja Pemkot Surabaya yang berhasil mengendalikan inflasi, bahkan mengalami deflasi sebesar 0,07 persen. Ia menyebut bahwa Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, patut menjadi contoh bagi daerah lain.

“Pak Wali Kota Eri Cahyadi luar biasa, karena Surabaya deflasi 0,07 persen. Ini harus menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya,” ujar Menteri Amran.

Menteri Amran juga menekankan pentingnya menjaga harga beras tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurutnya, Kota Surabaya sudah melakukan hal tersebut dan terus menjaga pasokan beras SPHP di setiap pasar. “Kami lanjutkan pengecekan terus-menerus. Jangan menjual beras di atas HET. Terima kasih,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menteri Amran menjelaskan bahwa Jawa Timur menjadi lokasi operasi pasar besar-besaran dengan pelepasan 2.400 ton beras SPHP hari itu. Ia juga memastikan bahwa kegiatan ini akan terus berlanjut ke daerah lain diawali dari Jawa Timur.

“Kita melepas 2.400 ton hari ini, dan ini kita lanjutkan terus-menerus, bukan hari ini saja. Kami minta Bulog buka 24 jam. Kita tidak boleh biarkan rakyat jalan sendiri,” kata Menteri Amran.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto meminta dirinya untuk turun langsung ke lapangan memastikan pasokan beras aman hingga akhir tahun. Menteri Amran juga menyampaikan bahwa stok beras nasional saat ini mencapai 1,3 juta ton dan masih ada 1 juta ton yang akan digunakan untuk operasi pasar hingga akhir tahun.”Stok kita tertinggi selama merdeka dan kami sangat mengapresiasi Ibu Gubernur dan Pak Wali Kota yang turun ke lapangan, mengecek langsung, dan mendengarkan suara rakyat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya, Antiek Sugiharti, menjelaskan bahwa GPM di Taman Mundu merupakan hasil kerja sama dengan Kanwil Bulog dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Hari ini, sebenarnya semuanya dicover oleh kerja sama dengan Kanwil Bulog Provinsi Jawa Timur dan teman-teman dari provinsi. Jadi, penyediaan komoditasnya disediakan oleh teman-teman dari provinsi dan Bulog Kanwil Jawa Timur,” jelas Antiek ditemui dilokasi yang sama.

Antiek menekankan bahwa GPM kali ini lebih banyak menyediakan beras SPHP, meski begitu komoditas lain juga disediakan seperti telur, minyak, cabai dan bawang.“Untuk beras, disediakan 10 ton, telur 100 kilogram, gula 1 ton, minyak 700 liter, serta cabai dan bawang masing-masing 200 kilogram,” terangnya.

Terkait dampak GPM, Antiek menyebut bahwa kegiatan ini berkontribusi pada deflasi yang dialami Surabaya saat ini.”Kita saat ini malah deflasi, 0,07 persen. Di mana memang komoditas khususnya beras ini tidak masuk di 10 besar yang menyumbang inflasi,” ujar Antiek.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Surabaya terus melakukan GPM, pasar murah, dan intervensi langsung ke pasar untuk menjaga stabilitas harga. “Tentunya Pemkot Surabaya rutin melakukan GPM untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan menjaga stabilitas harga,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Bandung dan KPK Wacanakan Pendidikan Antikorupsi Masuk Kurikulum Lokal

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Bandung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pendidikan antikorupsi masuk dalam muatan lokal sekolah. Hal ini disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat Launching Pengetahuan Antikorupsi Dasar dan Integritas (PADI) di Balai Kota Bandung, Senin (22/9).

“Untuk muatan lokal, kita sudah berhasil melibatkan TNI dan Polri dalam pendidikan karakter. Berikutnya, pendidikan antikorupsi bisa kita adopsi menjadi muatan lokal juga,” ujar Farhan.

Ia menekankan agar seluruh ASN mengikuti pembelajaran PADI secara serius dan terukur. Kepala OPD diminta rutin meninjau progres serta mengevaluasi implementasinya.

“Bukan hanya tahu dan memahami, tapi juga mengamalkan,” tegasnya.

Farhan menambahkan, Bandung Learning Center harus dimanfaatkan tidak hanya ASN, tetapi juga masyarakat luas.

“Visi kita jelas, Bandung harus unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis. Pendidikan antikorupsi adalah fondasinya,” katanya.

Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menegaskan pentingnya pendidikan antikorupsi lintas jenjang.
“Tidak ada batasan usia. Pendidikan antikorupsi harus dari PAUD sampai menjelang maut,” ungkapnya.

Ia juga memperkenalkan sembilan nilai antikorupsi KPK yang dirangkum dalam akronim Jumat Bersepeda Kakak, yakni Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras.

Menurutnya, jika nilai-nilai ini tertanam kuat, masyarakat dan ASN akan mampu mencegah korupsi dari akarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

GPM Serentak Jawa Timur, Wali Kota Kediri Turun Langsung Layani Warga

Penulis
Syifa
-

Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak digelar di Jawa Timur. Kota Kediri turut ambil bagian dalam kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (23/9). Menariknya, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati turun langsung melayani masyarakat yang membeli berbagai komoditas yang tersedia di GPM ini.

Sejumlah komoditas pokok yang dijual antara lain beras SPHP seharga Rp57.000/5 kg, gula pasir Rp15.000/kg, dan minyak goreng Rp15.000/liter. Pelaksanaan GPM ini tersebar di tiga lokasi, yakni Kantor Kecamatan Pesantren, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Mojoroto.

Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa GPM serentak dilaksanakan di seluruh Jawa Timur, termasuk di Kota Kediri. “Di tiap kecamatan yang melaksanakan GPM di Kota Kediri ini, kami menyediakan sekitar 2 ton beras SPHP. Harganya sama seperti biasanya, begitu juga minyak dan gula yang dijual Rp15 ribu. Harapannya, kegiatan ini dapat memastikan ketersediaan bahan pangan di Kota Kediri agar tetap terjaga dengan harga yang terjangkau,” terangnya.

Lebih lanjut, Mbak Wali menambahkan bahwa antusiasme masyarakat juga terlihat cukup tinggi. Hampir tiap orang terlihat membeli semua komoditas yang tersedia. Bahkan sejak jam buka GPM ini, masyarakat sudah memadati lokasi. “Alhamdulillah, masyarakat sangat antusias dengan adanya GPM ini. Selain untuk menstabilkan harga, kegiatan ini juga sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,” imbuhnya.

Ika, ibu rumah tangga dari Kelurahan Banjaran, merasa sangat terbantu dengan adanya GPM. “Harga beras, gula, dan minyak di sini lebih murah dibanding di pasaran. Begitu juga produknya pun bagus. Semoga kegiatan seperti ini sering diadakan,” ungkapnya.

GPM Serentak Seluruh Jawa Timur, Mbak Wali kota kediri vinanda Turun Langsung Layani Masyarakat

Sebelumnya, Wali Kota Kediri bersama jajaran mengikuti pengarahan langsung dari Menteri Pertanian Republik Indonesia dan Gubernur Jawa Timur secara virtual.

Turut hadir dalam kegiatan ini Wakapolres Kediri Kota Kompol Rizal Ardhianto, Kasdim 0809 Kediri Mayor Inf Yuliadi Purnomo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko, Kepala Disperdagin Wahyu Kusuma Wardani, Kabag Perekonomian Tetuko Erwin Sukarno, Camat Kota Bagus Hermawan, perwakilan Dinkop UMTK, lurah se-Kecamatan Kota, serta masyarakat Kota Kediri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Banyuwangi Ingatkan Sekda Baru untuk Bangun Birokrasi yang Melayani

Penulis
Syifa
-

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melantik Sekretaris Daerah (Sekda), Guntur Priambodo, di Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Desa Balak, Kecamatan Songgon, Senin (22/9). Ini merupakan moment unik karena baru pertama kalinya pelantikan pejabat dilakukan di tempat pengolahan sampah.

Proses pelantikan digelar di halaman gedung pengolahan sampah. Berbaur dengan aroma kurang sedap tak membuat proses pelantikan terganggu. Prosesi itu tetap berjalan dengan lancar tanpa hambatan.

Selain dihadiri oleh seluruh pejabat Pemkab Banyuwangi, pelantikan juga dihadiri puluhan pegawai TPS3R sebagai tamu. Mereka turut mengikuti prosesi mulai awal hingga akhir.

“Ini bagian dari sebuah pelantikan yang “istimewa”. Karena selain tempatnya, juga dihadiri oleh para karyawan dari TPS3R Balak,” kata Ipuk.

Pemilihan TPS3R sebagai lokasi pelantikan bukan tanpa alasan. Dengan cara itu, Ipuk mengingatkan agar para pejabat di lingkup pemkab sesering mungkin turun ke lapangan.

“Bahwa tugas pemerintah daerah itu tidak hanya merancang kebijakan. Tetapi juga harus mampu menyelesaikan secara konkret permasalahan yang ada di masyarakat dengan turun langsung ke lapangan,” imbuh Ipuk.

Kepada Guntur, Ipuk mengingatkan tugas sekda adalah pusat dari kendali birokrasi. Maka, dia meminta agar sekda mampu mengendalikan birokrasi juga bisa menghubungkan visi kepala daerah dengan eksekusinya dalam program-program kerja.

Ipuk turut menjabarkan berbagai hal pokok yang harus dicapai untuk membawa Banyuwangi sebagai daerah yang berdaya saing. Tugas-tugas itu antara lain menurunkan angka kemiskinan, menciptakan inovasi yang berdampak, hingga mendorong sumber daya manusia yang unggul.

“Kepada sekda yang baru, saya titipkan amanah, saya minta membangun birokrasi yang melayani, bukan dilayani. Saya minta kepada semua pejabat untuk turun ke lapangan, lihat kondisi di bawah,” ucapnya.

Sementara Guntur menyatakan siap untuk mengemban berbagai tugas dari Bupati Banyuwangi. Termasuk untuk mendukung visi-misi kepala daerah dalam program-program pemerintah.

“Tugas-tugas pokok dari sekda adalah menyambungkan, menghubungkan, mengkoordinasikan, mengkarakterasi program kerja di OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” katanya.

Guntur merupakan salah satu ASN berpengalaman di Lingkungan Pemkab Banyuwangi. Sebelum dilantik menjadi Sekda, Guntur pernah menjabat sebagai Plh Sekda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas PU Pengairan Pengairan, dan sejumlah jabatan lainnya.

Ditambahkan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, mekanisme pengangkatan sekda telah melalui tahapan sesuai PP 11 Tahun 2017, sebagaimana diubah dengan PP 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS.

Seluruh proses pelaksanaan di bawah pengawasan Deputi Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara.

Pemkab Banyuwangi juga telah membuka pendaftaran jabatan Sekda melalui website resmi asn karir di bkn.go.id, dan telah menyosialisasikan ke BKPP lingkungan Pemprov Jatim.

“Mulai dari dibukanya seleksi terbuka selama 15 hari kalender, dan perpanjangan seleksi terbuka sebanyak 15 hari kalender tidak ada PNS yang mendaftar,” kata Ilzam.

Karena tidak ada yang mendaftar selanjutnya Menpan RB telah memberikan pertimbangan pengisian Sekda melalui mekanisme mutasi/rotasi dengan uji kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemkab Banyuwangi, termasuk usia di atas 58 tahun.

Hasil uji kompetensi JPT Pratama telah mendapatkan Rekomendasi dari Kepala BKN sebagai dasar, untuk penetapan dan pengangkatan JPT Pratama Sekda dari Pejabat yang terpilih.

Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan persetujuan Gubernur Jatim melalui surat tertanggal 22 September 2025 tentang Koordinasi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Banyuwangi, selanjutnya menetapkan dan melantik Sekda Banyuwangi melalui mekanisme rotasi dan mutasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker Ingatkan Perusahaan Wajib Lapor Lowongan Kerja Sesuai Perpres 57/2023

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan kembali pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (WLLP). Ia mengingatkan seluruh pemberi kerja agar segera melaporkan setiap lowongan pekerjaan melalui fitur Karirhub pada aplikasi layanan SIAPKerja Kemnaker.

“Melaporkan lowongan pekerjaan adalah kewajiban hukum sesuai Perpres 57 Tahun 2023. Pemerintah telah menyediakan mekanisme yang mudah dan terintegrasi, sehingga tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menunda,” ujar Yassierli dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Menaker menjelaskan, Karirhub merupakan portal pasar kerja nasional resmi milik pemerintah yang menjadi instrumen utama dalam penerapan Perpres 57/2023. Platform ini tidak hanya mendukung kepentingan perusahaan dalam mencari tenaga kerja, tetapi juga membantu pencari kerja memperoleh informasi yang valid dan terverifikasi.

Dalam penggunaannya, perusahaan dapat menentukan apakah lowongan yang dilaporkan akan dipublikasikan secara terbuka guna menjaring lebih banyak kandidat, atau hanya sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif. Setelah lowongan terisi, perusahaan juga wajib melaporkan status keterisian tersebut kepada Menteri Ketenagakerjaan.

Yassierli menambahkan, mulai tahun 2026 kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban WLLP akan diterapkan secara bertahap. Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban ini akan dikenakan sanksi administratif, termasuk pembatasan layanan ketenagakerjaan. Sebaliknya, perusahaan yang konsisten melaporkan lowongan kerja melalui Karirhub dan menunjukkan kinerja baik akan mendapatkan apresiasi khusus dari Menaker dalam ajang Naker Award 2025 pada November mendatang.

Selain melalui Karirhub, perusahaan juga diperbolehkan mempublikasikan lowongan kerja di job portal swasta yang telah bermitra dan terintegrasi dengan sistem Kemnaker. Dengan begitu, ekosistem pelaporan lowongan kerja dapat berjalan lebih luas, transparan, dan efisien.

Terakhir, Menaker meminta dukungan pemerintah daerah untuk aktif menyosialisasikan sekaligus mengawasi pelaksanaan aturan ini di wilayahnya masing-masing. “Dengan kepatuhan perusahaan serta pemanfaatan aktif dari masyarakat, pemerintah meyakini ekosistem pasar kerja nasional akan semakin kuat, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh pihak,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Garut Resmikan Ground Breaking ETLE, Dorong Tertib Lalu Lintas

Penulis
Syifa
-

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, hari ini menghadiri acara Ground Breaking pembangunan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) statis yang bertepatan dengan peringatan HUT Polantas dan terhubung melalui Zoom dengan Gubernur serta Forkopimda Provinsi Jawa Barat, yang dilaksanakan di Halaman Kantor KONI Garut, Jalan Cimanuk, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (22/9).

‎Syakur menyampaikan apresiasi atas pembangunan ETLE sebagai komitmen semua pihak untuk menegakkan aturan hukum. Ia berharap, kehadiran ETLE dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih patuh pada aturan lalu lintas.

‎”Kabupaten Garut sekarang sudah diterapkan ETLE atau tilang elektronik, yang merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas secara elektronik menggunakan teknologi seperti kamera CCTV untuk mendeteksi pelanggaran secara otomatis,” jelas Syakur.

‎Ia menegaskan, penerapan ETLE bukanlah semata keinginan polisi, melainkan bentuk kesadaran kolektif untuk menciptakan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan bersama. Sistem ini juga akan membantu pemerintah daerah dalam memantau data lalu lintas secara realtime di titik-titik yang terpasang ETLE.

‎Syakur berpesan kepada masyarakat untuk selalu menaati peraturan di jalan demi keselamatan bersama.

‎”Jangan berpikirlah yang lain, ini demi keselamatan kita semua,” tegasnya.

‎Di akhir statement, Bupati mengucapkan selamat ulang tahun ke-70 kepada Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Ia juga secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Satlantas Polres Garut atas pengabdiannya dalam menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas, terutama bagi pengguna jalan raya yang melewati ke Garut.

‎”Terima kasih jajaran Satlantas Kabupaten Garut, semoga senantiasa terus memberikan pengabdiannya dan keikhlasannya dalam membantu kelancaran lalu lintas di Kabupaten Garut,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...790791792...4,911Halaman 791 dari 4,911