Beranda blog Halaman 793

Mendes Yandri Bakal Buka Serentak 1.000 Musdesus

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Mendes PDT Yandri Susanto bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Plt. Menteri BUMN Dony Oskaria menggelar rapat koordinasi di Kementerian Koperasi, Jakarta, Senin (22/9/25).

Rapat membahas Skema Pembiayaan dan Pembangunan/Penyediaan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Mendes Yandri mengatakan, ada sekitar 1.000 Desa yang dalan waktu dekat bakal melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dan bakal dibuka olehnya secara langsung.

“Musdesus ini akan mempercepat proses pengajuan proposal bisnis yang diajukan oleh Pengurus Koperasi Desa Merah Putih ke Himbara,” kata Mendes Yandri.

Saat ini, kata Mendes Yandri, Kemendes PDT sedang lakukan invetarisasi potensi dan tipe desa yang dibagi Desa Mandiri dan Desa Maju.

Saat ini, pihaknya terfokus pada Desa Mandiri sebanyak 20.503 desa. Setelah itu fokus dialihkan ke Desa Maju sebanyak sekitar 23.000an.

“Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih nantinya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan desa, ternasuk kebutuhan gudang hingga bisnis yang akan dijalankan,” kata Mantan Wakil Ketua MPR RI.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, rapat koordinasi ini membahas Skema Pembiayaan dan Pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Rapat ini juga membahas tata cara pencairan dan persiapan Koperasi Desa Merah Putih untuk mengajukan pinjaman ke Himbara,” kata Menkop Ferry.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, saat ini Danantara dan BUMN sudah siapkan sekitar 1.000 Calon Penerima Kredit Tahap Pertama.

“Diharapkan dalam seminggu ini digelar Musdesus untuk memastikan jika kredit bisa cair dengan persetujuan Kepala Desa,” kata Kartika.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemkab Ngawi Gelar Aksi Bersih-Bersih Saluran Ketonggo di World Cleanup Day 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus berkomitmen meningkatkan kualitas lingkungan hidup berbasis partisipasi masyarakat. Komitmen ini diwujudkan dalam aksi bersih-bersih Saluran Ketonggo di Desa Beran, sebagai peringatan World Cleanup Day, Minggu (21/9).

Kegiatan yang menjadi bagian penekanan pentingnya kesadaran bersama untuk mengatasi masalah sampah yang berpotensi menimbulkan penyakit hingga banjir, dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko. Bertajuk “Kolaborasi Beran Smart”, aksi ini melibatkan partisipasi aktif warga setempat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta sejumlah organisasi kemasyarakatan yang peduli lingkungan.

“Saluran Ketonggo dari hulu ke hilir menyambung dan terus aktif, saya sangat mengapresiasi kelanjutan kegiatan ini, kita berupaya agar tetap bersih, nyaman, dan menjadi bagian dari tata kelola lingkungan yang baik untuk mencegah terjadinya banjir”, kata Antok.

Pemerintah daerah, selanjutnya, akan terus mendukung dan memfasilitasi gerakan-gerakan positif dari masyarakat. Berharap, semangat gotong royong terus tumbuh dan menjadi budaya, sehinga sungai tetap bersih dan lingkungan lebih asri lestari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kepala BNPB Lantik Andi Eviana, Jadi Deputi Bidang Logistik dan Peralatan

Penulis
Syifa
-

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., secara resmi melantik Dra. Andi Eviana, M.Si., sebagai Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB. Upacara pelantikan berlangsung khidmat di Kantor Gudang Logistik dan Peralatan BNPB Jatiasih, Kota Bekasi, Senin (22/9), dengan dihadiri jajaran pejabat eselon I, eselon II, serta pejabat tinggi madya lainnya.

Sebagaimana diucapkan dalam sumpah jabatan, Andi Eviana berkomitmen untuk menjalankan amanahnya dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi etika jabatan, serta bekerja sebaik-baiknya demi mendukung upaya penanggulangan bencana di seluruh Indonesia.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Andi Eviana dalam sumpahnya.

Usai pelantikan, Andi Eviana yang didampingi keluarga menerima ucapan selamat dari seluruh tamu undangan yang hadir. Momentum ini menandai dimulainya kepemimpinan baru pada Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan BNPB.

Sebagai Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana akan membawahi Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan serta Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan. Direktorat pertama berfokus pada pengadaan, pemeliharaan, penyimpanan, dan pengendalian kualitas logistik maupun peralatan, sehingga setiap dukungan siap digunakan ketika bencana terjadi. Sementara itu, direktorat kedua memastikan kelancaran distribusi melalui penguatan jaringan pergudangan, sistem rantai pasok, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan mitra terkait.

Kedeputian ini menjadi ujung tombak dukungan operasional BNPB pada fase tanggap darurat. Kecepatan dan ketepatan distribusi logistik yang dikelola di bawah kepemimpinannya sangat menentukan keselamatan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di seluruh Indonesia.

Nama Dra. Andi Eviana, M.Si. bukanlah sosok baru di lingkungan BNPB. Sebelum dipercaya menjabat sebagai Deputi Bidang Logistik dan Peralatan, ia telah lama mengabdikan diri di bidang kebencanaan dengan menempati sejumlah posisi strategis. Pada Januari 2020, ia dilantik sebagai Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum di Sekretariat Utama BNPB. Selanjutnya, ia dipercaya menjabat sebagai Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi, di mana ia terlibat langsung dalam pendampingan pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana di berbagai daerah.

Perjalanan kariernya berlanjut pada Maret 2023 ketika ia dilantik menjadi Kepala Biro Perencanaan BNPB, sebuah posisi yang menuntut ketelitian, ketajaman analisis, serta kemampuan mengintegrasikan program lintas unit di BNPB. Pengalaman panjang dari biro hingga direktorat membuatnya matang dalam memahami manajemen organisasi dan penanganan bencana dari hulu hingga hilir.

Dalam kesehariannya, Andi Eviana dikenal sebagai pribadi yang disiplin, detail, dan memiliki komitmen tinggi terhadap pelayanan kemanusiaan. Loyalitas dan dedikasinya dalam setiap penugasan membuat dirinya dipercaya untuk memimpin kedeputian yang memiliki peran vital dalam mendukung operasi penanggulangan bencana di seluruh Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wakil Ketua BPK Buka Pelatihan Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri bagi Pemeriksa Organisasi Internasional

Penulis
Syifa
-

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Budi Prijono, secara resmi membuka Pelatihan Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (22/9). Pelatihan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa BPK dalam bidang diplomasi, negosiasi, keprotokolan, penyusunan laporan, komunikasi internasional, serta aspek psikologis dalam penugasan ke luar negeri.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua BPK menyampaikan bahwa BPK memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara dan terus mengembangkan kapasitasnya, termasuk peran di kancah internasional. “Peran BPK di dunia internasional, termasuk sebagai pemeriksa eksternal organisasi internasional, tidak hanya meningkatkan pengaruh BPK dan Indonesia secara global, tetapi juga mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dan pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif,” ujarnya.

Beliau juga menegaskan bahwa pencalonan BPK sebagai Pemeriksa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations Board of Auditors (UN BoA) merupakan langkah strategis untuk memperluas kontribusi Indonesia terhadap tata kelola keuangan global. “Ini bukan hanya sebuah kebanggaan BPK tetapi juga sebuah bentuk dedikasi Indonesia terhadap dunia,” ungkapnya.

Wakil Ketua BPK menyambut positif pelatihan ini sebagai langkah awal dalam mempersiapkan pemeriksa BPK dengan kemampuan diplomasi dan pemahaman hubungan luar negeri. “Menjadi pemeriksa eksternal PBB merupakan pengalaman pertama BPK, maka, kemampuan diplomasi, dan hubungan luar negeri menjadi bekal penting bagi pemeriksa PBB dan organisasi internasional lainnya.” sebutnya.

“Saya berharap setelah mengikuti pelatihan ini para peserta dapat memahami pentingnya komunikasi internasional, khususnya penguasaan Bahasa Inggris dan Perancis, soft skills diplomatik dan pemahaman lintas budaya yang relevan dalam kerja sama dengan organisasi internasional,” imbuhnya.

Dalam laporannya, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badan Diklat PKN) BPK, R. Yudi Ramdan Budiman, menjelaskan bahwa pelatihan berlangsung selama lima hari dan diikuti oleh 43 orang peserta. Para peserta terdiri dari para pejabat struktural dan pemeriksa pada Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VIII dan Organisasi Internasional, serta pemeriksa dari unit kerja lain di lingkungan BPK yang tergabung dalam kelompok keahlian pemeriksa eksternal.

Sebagai narasumber, BPK menghadirkan pejabat dan praktisi dari Kementerian Luar Negeri yang memiliki keahlian di bidang tata cara diplomasi dan hubungan luar negeri serta etiket pergaulan internasional.

Acara pembukaan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal BPK, Syamsudin, Direktur Jenderal PKN VIII dan Organisasi Internasional, Bahtiar Arif, dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri, Mohammad Khasan Ashari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ombudsman RI Ingatkan Calon Birokrat Jangan Tergoda Maladministrasi

Penulis
Syifa
-

Ombudsman RI menekankan pentingnya menekankan menjaga integritas dan konsistensi bagi setiap calon birokrat. Seorang pemimpin sejati harus menyelaraskan ucapan dengan tindakan. Jangan sampai di forum berbicara tentang antikorupsi, namun di ruang kerja justru mengatur proyek demi kepentingan pribadi.

Demikian disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI Dadan S. Suharmawijaya menjadi narasumber dalam kuliah umum di Kampus IPDN Regional Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Jumat (19/9). Kegiatan ini mengangkat tema “Ombudsman RI Mengawal Birokrasi Anti-Maladministrasi & Menjamin Hak Warga: Peluang, Tantangan & Posisi Strategis” dan diikuti oleh 146 praja IPDN serta para civitas akademika.

Dadan menambahkan, dilema loyalitas dan integritas kerap dihadapi birokrat di lapangan. “Loyalitas penting, namun jika perintah atasan keliru, maka loyalitas kita harus ditempatkan kepada negara dan rakyat. Itulah bentuk loyalitas tertinggi,” tegas Dadan.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan peran Ombudsman sebagai lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik. “Ombudsman bukan lembaga penegak hukum. Kami magistratur of influence yang bekerja mendorong perbaikan sistem pelayanan publik dan menghilangkan maladministrasi,” jelasnya.

Sebagai contoh, ia menyampaikan pengalaman Ombudsman dalam menangani kasus perizinan pabrik sawit di Nunukan, Kalimantan Utara. Dengan pendekatan menyeluruh, Ombudsman mendorong perubahan regulasi agar lebih adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. “Kalau hanya berhenti pada regulasi, masalah tidak selesai. Ombudsman melihat dari perspektif yang lebih luas, demi keadilan substansial,” ujarnya.

Direktur Kampus IPDN Regional NTB, Dedy Suhendi, mengapresiasi kehadiran Ombudsman RI di tengah praja. Menurutnya, kuliah umum ini membuka wawasan baru bagi para calon birokrat. “Bagi kami, ini momen penting. Praja bisa lebih mengenal Ombudsman, perannya, dan manfaatnya. Selama ini kami lebih sering berinteraksi dengan OPD, baru kali ini praja mendapatkan pemahaman langsung tentang Ombudsman,” ucap Dedy. Ia mendorong para praja untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan aktif bertanya dan berdialog.

Mengakhiri kuliah umum, Dadan mengajak praja IPDN untuk menjaga idealisme dan konsistensi ketika kelak menjadi pejabat publik. “Anda semua calon pemimpin bangsa. Integritas adalah kunci untuk membangun birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang adil,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Perkuat Tata Kelola Digital, Layanan Publik Cimahi Kantongi Sertifikasi ISO 27001:2022

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cimahi terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan menjamin keamanan informasi pada layanan publik. Hal ini disampaikan Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, dalam apel pagi Pemerintah Kota Cimahi pada Senin (22/9) di Lapangan Pemerintah Kota Cimahi terkait pencapaian sertifikasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

Menurut Ngatiyana, di era digital serangan siber menjadi ancaman nyata yang dapat terjadi kapan saja, mulai dari peretasan, kebocoran data, hingga penyalahgunaan sistem informasi. Karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keamanan informasi yang terstruktur, berstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berhasil meraih sertifikasi ISO 27001:2022 dengan ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) untuk operasi dan layanan pusat data. Keberhasilan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola keamanan informasi di lingkungan pemerintahan.

Komitmen tersebut tidak berhenti di situ. Pada tahun 2025, prosesnya berlanjut dengan pelaksanaan surveillance sekaligus perluasan ruang lingkup sertifikasi. Langkah ini mencakup penyediaan pusat data dan operasional untuk lima aplikasi layanan publik Kota Cimahi, yaitu LAPAKAMI dan POLAKAMI yang dikelola Diskominfo, DILANDACITA milik Disdukcapil, E-PBB yang dikelola Bappenda, serta SIPINTER di bawah DPMPTSP. Dengan demikian, semakin banyak layanan publik yang terjamin keamanan informasinya dan dapat memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat.

“Capaian ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Kota Cimahi dalam menghadirkan tata kelola teknologi informasi yang aman, handal, dan sesuai standar internasional, khususnya dalam melindungi data dan informasi publik,” ujar Ngatiyana.

Wali Kota Cimahi juga memberikan apresiasi kepada Diskominfo Kota Cimahi yang telah memfasilitasi dan mengawal proses sertifikasi tersebut, sehingga layanan publik dapat terjamin keamanannya dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Lebih lanjut, Ngatiyana berharap keberhasilan ini dapat terus ditingkatkan melalui inovasi, konsistensi pengelolaan keamanan informasi, serta komitmen seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Mari kita jadikan momentum keberhasilan surveillance ISO 27001:2022 ini untuk semakin memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital yang aman, terpercaya, dan bermanfaat bagi seluruh warga Cimahi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Yogyakarta Canangkan Perluasan Parkir Digital hingga 110 Titik

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan memperluas layanan parkir digital hingga 110 titik. Sebelumnya, Kota Yogyakarta hanya memiliki 10 titik parkir digital.

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, usai memimpin Upacara Peringatan Hari Perhubungan di Lapangan Balai Kota Yogyakarta, Senin (22/9).

Menurutnya, pengendalian parkir merupakan langkah penting untuk mengurangi kemacetan sekaligus menertibkan praktik parkir liar.

“Sebagai penanda Hari Perhubungan sekaligus HUT Kota Yogyakarta, maka Dishub mendeclare 100 titik parkir digital tambahan. Targetnya bulan ini bisa terealisasi, menjelang peringatan hari jadi Kota Yogyakarta pada 6 Oktober mendatang,” ujar Hasto.

Hasto menambahkan, digitalisasi parkir diharapkan menjadi solusi dalam penataan lalu lintas. Pemkot juga menyiapkan langkah lain untuk mengurai kemacetan, salah satunya melalui penataan di kawasan Terminal Giwangan.

“Dengan kemampuan keuangan yang ada, kita akan lakukan line clearing dan pembenahan di Giwangan. Nantinya, sebagian bus wisata akan diarahkan parkir di sana, lalu disediakan shuttle bus menuju pusat kota. Rencana ini akan kita uji coba awal tahun depan, dengan penyiapan lokasi pada akhir tahun ini,” jelas Hasto.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho, mengungkapkan, akan terus mendorong percepatan digitalisasi, termasuk pembinaan kepada para juru parkir (jukir). Selain itu, pada kesempatan ini Dishub juga memberikan apresiasi kepada jukir yang disiplin dan responsif terhadap masyarakat.

“Kami berikan apresiasi kepada Jukir. Penghargaan Jukir Teladan ini menunjukkan perilaku baik, disiplin seragam, dan minim keluhan masyarakat,” katanya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menargetkan hingga akhir tahun 2025, sekitar 50 persen dari total 785 jukir di Kota Yogyakarta sudah beralih ke sistem digital.

Selanjutnya, salah satu juru parkir (jukir) yang mendapatkan penghargaan, Muhammad Nurulisa, mengungkapkan rasa bangganya usai menerima penghargaan dari Pemerintah Kota Yogyakarta.

“Saya sebagai juru parkir merasa bangga karena mendapat apresiasi dari pemerintah. Harapannya kedepan bisa lebih banyak penghargaan lagi untuk para jukir. Sehingga bisa meningkatkan kinerja teman-teman di lapangan,” katanya.

Saat ditanya terkait implementasi pembayaran parkir secara digital, Ia mengaku tidak menemui kendala. “Menurut saya tidak ada kendala, hanya mungkin sistemnya bisa diperbaiki lagi karena masih fleksibel. Jadi nanti saat scan barcode, langsung bisa memasukkan nominal. Kalau bisa ditambah pilihan, misalnya ada tambahan tip atau opsi lain untuk pengguna,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wawali Arya Wibawa Ajak Warga Bergandeng Tangan Pulihkan Lingkungan Pasca Banjir

Penulis
Syifa
-

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa kembali turun langsung memimpin aksi gotong royong bersama masyarakat. Kegiatan kali ini difokuskan di Pura Taman Dalem Majapahit, Banjar Dadakan, Kelurahan Peguyangan, Denpasar Utara, Kamis (18/9).

Sejak pagi, ratusan personel gabungan dari pemerintah, TNI, Polri, perangkat desa, relawan, hingga masyarakat bahu-membahu membersihkan lumpur, hingga mengangkut sampah. Hasil gotong royong menunjukkan progres nyata. Tumpukan sampah di sungai berhasil diangkut dan pohon tumbang yang menghalangi arus air sudah dipotong.

“Terus berlanjut kegiatan gotong royong bersama yang didukung TNI, Polri, hingga masyarakat untuk mempercepat pemulihan kawasan pasca musibah banjir beberapa waktu lalu,” ujar Arya Wibawa di sela kegiatan.

Wawali Arya Wibawa menegaskan, penanganan pasca bencana tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan memerlukan kerja kolektif. Meski status bencana telah bergeser dari Tanggap Darurat menjadi Transisi Darurat ke Pemulihan selama tiga bulan, dampak banjir masih dirasakan masyarakat. “Bencana ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga kemanusiaan, sosial, kesehatan, dan infrastruktur. Karena itu, pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan,” tegasnya.

Aksi gotong royong juga berlangsung serentak di berbagai wilayah. Sungai belakang Pura Rambut Siwi Jalan Cokroaminoto Kelurahan Ubung, Jalan Trenggana Kelurahan Penatih.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Puncak World Cleanup Day, Bupati Cilacap Ajak Masyarakat Pungut dan Pilah Sampah

Penulis
Syifa
-

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengadakan puncak acara World Cleanup Day (WCD), Sabtu (20/9) di sepanjang Jalan Setiabudi hingga Pantai Kemiren Cilacap. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak dengan melakukan kerja bakti membersihkan sampah di wilayah masing-masing khususnya di titik-titik sampah liar ataupun Tempat Pembuangan Sampah (TPS) liar.

Kegiatan WCD Indonesia yang mengusung tema “Menuju Indonesia Bersih 2029” dilaksanakan dalam bentuk kampanye masif di 38 Provinsi melalui aksi gotong royong selama 30 hari, yaitu mulai tanggal 15 September sampai dengan 15 Oktober 2025. Tak hanya dari Pemkab Cilacap, kegiatan ini juga melibatkan unsur Forkopimda, sekolah dan perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas, pelaku usaha, pengelola kawasan, pengguna fasilitas publik serta elemen masyarakat.

“Hari ini kami bersama-sama memungut sampah dan nanti akan ditimbang, yang berhasil memungut sampah terbanyak akan dapat doorprize”, jelas Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman.

Pelaksanaan Aksi Cleanup dan Pilah Sampah yaitu dengan mengelompokkan sampah menjadi sampah organik, sampah anorganik dan sampah residu. Penanganan sampah yang dapat didaur ulang selanjutnya dikerjasamakan dengan bank sampah, masyarakat, ataupun komunitas pendaur ulang sampah terdekat. Sedangkan sampah yang tidak dapat didaur ulang diangkut dari lokasi Aksi Cleanup dan Pilah Sampah di lingkungan masing-masing ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Refused Derived Fuel (TPST RDF), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, atau Tempat Penampungan Sementara Sampah (TPS) terdekat.

Dari hasil penelusuran, didapati beberapa titik di Jalan Setiabudi yang menjadi TPS liar. Hal ini akan segera ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan fungsi TPS Kemiren, harapannya agar tidak ada lagi sampah di tepi jalan yang dapat menganggu dari segi estetika dan higienitasnya. Mas Syamsul juga menghimbau agar masyarakat mengurangi penggunaan plastik, mengoptimalkan pengelolaan sampah di rumah seperti melalui bank sampah, serta yang utama jangan biasakan membuang sampah di tepi jalan.

“Kami berencana akan memasang cctv di titik-titik tertentu, nanti kalau sudah ketahuan siapa yang sering membuang sampah sembarangan disitu akan kami datangi dan bina”, pungkasnya.

Kedepannya, Mas Syamsul juga akan mencoba memaksimalkan pengelolaan sampah melalui Koperasi Merah Putih di tingkat kelurahan. Harapannya, Koperasi Merah Putih dapat ikut memberdayakan para pemungut sampah, memberikan akses permodalan, serta menghadirkan fasilitas baru seperti mobil atau gerobak keliling untuk mempermudah masyarakat mendistribusikan sampah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Tahan Lima Tersangka Korupsi Kredit Fiktif pada PT BPR Bank Jepara Artha TA 2022-2024

Penulis
Syifa
-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 5 orang tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pencairan kredit usaha pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Jepara Artha (Perseroda) (PT BPR Jepara Artha) Tahun Anggaran 2022 s.d. 2024.
Para tersangka tersebut yaitu JH selaku Direktur Utama PT BPR Jepara Artha; IN selaku Direktur Bisnis dan Operasional PT BPR Jepara Artha; AN selaku Kepala Divisi Bisnis, Literasi dan Inklusi Keuangan PT BPR Jepara Artha; AS selaku Kepala Bagian Kredit PT BPR Jepara Artha, serta MIA selaku Direktur PT BMG atau pihak swasta.
Para Tersangka selanjutnya ditahan untuk jangka waktu 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 18 September s.d 7 Oktober 2025. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK.
Dalam konstruksi perkaranya, bermula dari kesepakatan antara JH dan MIA untuk melakukan pemberian 40 kredit fiktif dari Bank PT BPR Jepara Artha pada tahun 2022 senilai Rp263,6 miliar. JH melakukan pengkondisian bersama IN, AN, dan AS untuk merealisasikan pencairan kredit, tanpa dasar analisa yang sesuai dengan kondisi debitur. Pemberian kredit ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan PT BPR Jepara Artha yang dinyatakan rugi. Sebagai bentuk kompensasi, para debitur fiktif mendapatkan sekurang-kurangnya Rp100 juta.
Terhadap realisasi kredit fiktif ini, MIA lantas memberikan sejumlah fee, masing-masing Rp2,6 miliar untuk JH; Rp793 juta untuk IN; Rp637 juta untuk AN; Rp282 juta untuk AS; serta uang umroh sebesar Rp300 juta untuk JH, IN, dan AN.
Berdasarkan penghitungan awal, kerugian keuangan negara yang timbul dari perkara ini sekurang-kurangnya Rp254 miliar. Sebagai optimalisasi pemulihan aset, KPK juga telah menyita sejumlah aset, diantaranya agunan 40 debitur fiktif sebanyak 136 bidang tanah/bangunan (setara Rp60 miliar); aset milik JH berupa uang tunai sebesar Rp1,3 miliar, 4 Mobil SUV dan 2 bidang tanah; aset milik MIA berupa uang sebesar Rp11,5 miliar, 1 bidang tanah rumah, dan 1 unit mobil; serta aset milik AM berupa 1 bidang tanah rumah dan 1 unit sepeda motor.

Atas perbuatannya, para Tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...792793794...4,911Halaman 793 dari 4,911