Beranda blog Halaman 800

Dukung Peran Global Indonesia, Presiden Prabowo Kunjungi Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka

Penulis
Syifa
-

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi Paviliun Indonesia di Expo 2025 Osaka, Jepang, Sabtu (20/9). Kehadiran Presiden menjadi simbol dukungan penuh pemerintah terhadap peran Indonesia dalam ajang berskala global yang menampilkan inovasi, warisan budaya, dan visi keberlanjutan. 

Pada Expo 2025 Osaka yang diikuti oleh 158 partisipan, paviliun Indonesia hadir dengan tema “Thriving in Harmony – Nature, Culture, Future”, terinspirasi dari filosofi Bali Tri Hita Karana yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Setibanya di paviliun, Presiden Prabowo langsung disuguhkan area paviliun dengan desain arsitektur menyerupai kapal megah yang melambangkan warisan maritim Indonesia. 

Dirancang dengan prinsip ramah lingkungan, desain paviliun ini memanfaatkan material berkelanjutan seperti kayu plana yang merupakan hasil olahan limbah sekam padi dan plastik daur ulang. Tidak hanya itu, paviliun ini menggunakan sistem pencahayaan dan pendingin hemat energi yang menjadi wujud nyata komitmen Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan.

Paviliun Indonesia terbagi menjadi empat area, salah satunya area nature yang menampilkan keindahan biodiversitas Indonesia melalui hutan tropis mini dan karya seni seniman terkemuka. Pada sesi “Nusantara Odyssey,” pengunjung juga dapat menikmati sajian sinematik yang membawa mereka menjelajah kekayaan geologis, kelautan, hutan, hingga warisan budaya.

Area culture bertajuk “The Resillience of Community” menampilkan sebuah penghargaan atas ketahanan budaya dan keterampilan masyarakat Indonesia. Pada area ini, pengunjung yang hadir dapat menyaksikan pameran foto ‘Wajah Nusantara’ karya Davy Linggar, koleksi senjata pusaka tradisional, serta video seni bela diri dan pandai besi tradisional.

Sementara dalam area future, pengunjung dapat menyaksikan peran kebijaksanaan lokal dalam membentuk masalah depan Indonesia. Pameran warisan tekstil yang ditampilkan dengan formasi tujuh layar kapal Phinisi, melambangkan warisan maritim Indonesia. Tidak hanya itu, sajian kuliner khas Indonesia juga bisa dicicipi oleh para pengunjung dari seluruh dunia.

Paviliun Indonesia setiap harinya dikunjungi sekitar 30 ribu pengunjung, menunjukkan antusiasme internasional yang tinggi terhadap warisan budaya dan inovasi Indonesia. Pada kunjungan tersebut, Presiden pun turut menyapa para pengunjung yang hadir dan menikmati keberagaman yang ditampilkan pada paviliun ini.

Dengan target pengunjung antara 2,8 hingga 3,5 juta orang selama expo berlangsung, paviliun Indonesia diharapkan mampu memperkuat citra bangsa sebagai negara yang kaya akan warisan budaya, sumber daya alam, serta inovasi berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lokasi SIM Keliling Jakarta Sabtu 20 September 2025, Catat Jadwal dan Syaratnya

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) keliling bagi warga DKI Jakarta pada Sabtu, 20 September 2025. Layanan berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WIB di sejumlah titik strategis.

Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini

Bagi masyarakat yang ingin memperpanjang masa berlaku SIM A maupun SIM C, berikut daftar lokasi SIM keliling di Jakarta pada Sabtu (20/9):

  • Jakarta Timur: Area parkir lobby depan Mall Grand Cakung.

  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi Kalibata.

  • Jakarta Barat: Lobby utama LTC Glodok.

  • Jakarta Barat: Lobby selatan Mall Ciputra.

  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng.

Jenis SIM yang Dilayani

Layanan SIM keliling Polda Metro Jaya hanya menerima perpanjangan SIM A dan C. Pemohon diwajibkan memperpanjang sebelum masa berlaku habis. Jika SIM sudah kedaluwarsa, maka proses yang berlaku adalah penerbitan SIM baru.

Biaya Perpanjangan SIM

Mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perpanjangan SIM adalah:

  • Rp80.000 untuk SIM A

  • Rp75.000 untuk SIM C

Syarat Perpanjangan SIM

Masyarakat yang hendak memperpanjang SIM A atau C melalui layanan keliling wajib menyiapkan dokumen berikut:

  1. Fotokopi KTP yang masih berlaku.

  2. Fotokopi SIM lama dan SIM asli.

  3. Bukti cek kesehatan.

  4. Bukti tes psikologi.

Layanan SIM keliling ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat Ibu Kota dalam mengurus administrasi perpanjangan SIM dengan cepat dan praktis tanpa harus datang ke kantor Satpas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Panggil Dirut Pertamina, Presiden Prabowo Bahas Distribusi BBM ke SPBU Swasta

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Simon Aloysius Mantiri ke Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (19/9), untuk membahas ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta. Usai pertemuan, Dirut Pertamina menyampaikan bahwa pihaknya diminta untuk segera menyiapkan alokasi kebutuhan BBM hingga akhir tahun 2025.

“Nanti kan akan dibicarakan antarpertamina, terus badan usaha swasta. Jadi per tadi setelah selesai meeting dengan Kementerian ESDM, masih lanjut nih, langsung lanjut. Jadi kita meminta alokasi kebutuhan dia sampai akhir tahun, begitu juga dengan semua tim langsung rapatkan tadi,” ujar Simon.

Terkait mekanisme bisnis antara Pertamina dan SPBU swasta, Simon menegaskan bahwa seluruh proses akan dilakukan secara terbuka. Simon juga memastikan bahwa Pertamina tidak memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan, melainkan menjalankan mandat utama menjaga ketahanan energi.

“Kita sudah minta untuk tadi saya juga udah sampaikan terbuka ke semua, untuk dilakukan mekanisme open book supaya bersama-sama gitu. Jadi kita melihat cost-cost apa yang muncul, kemudian diatur mekanisme secara business-to-business. Yang pasti jangan sampai membebankan dan nanti harga ke konsumen jadi lebih tinggi kan. Jadi kita harapkan harga ke konsumen tidak berubah,” lanjutnya.

Menurut Simon, Pertamina bersama badan usaha swasta saat ini juga tengah menyiapkan langkah impor tambahan untuk menutup kebutuhan pasokan. Untuk volume, Simon menyampaikan bahwa volume impor akan menunggu laporan kebutuhan dari masing-masing badan usaha.

“Iya, karena hanya sampai akhir tahun kan, 2025. 2026 nanti dipastikan,” kata Simon.

Selain menjamin kecepatan pasokan, Simon memastikan kualitas bahan bakar akan tetap sesuai standar. Pertamina pun berkomitmen menjaga konsistensi mutu BBM sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

“Nanti kan standarnya sesuai spesifikasi Dirjen Migas. Nah setelah itu, itu yang kita kirimkan ke semua, nanti akan diramu sesuai dengan resep dari masing-masing. Jadi penambahan aditif dan lainnya gitu,” tambahnya. 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Siapkan Skema Insentif Simpanan Dolar untuk Perkuat Cadangan Devisa

Penulis
Syifa
-

Pemerintah tengah mematangkan skema berbasis pasar (market based) yang memberikan insentif menarik bagi pemilik dana agar lebih memilih menempatkan simpanan dolar mereka di dalam negeri. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (19/9).

Menkeu mengatakan skema tersebut bisa dijalankan segera dalam waktu singkat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa, menambah suplai dolar di perbankan nasional, serta mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah.

“Rencana bagaimana menarik uang-uang dolar yang orang Indonesia suka taruh di luar balik ke sini. Tadi masih belum matang, masih kita matangkan lagi. Tapi kalau saya lihat rencananya cukup bagus sekali,” ujar Menkeu  dalam keterangannya.

Menkeu menambahkan, aliran dana valas ke luar negeri yang selama ini rutin dilakukan oleh sebagian Warga Negara Indonesia (WNI) diharapkan dapat ditekan melalui insentif tersebut, sehingga cadangan devisa meningkat dan pasokan dolar di perbankan domestik semakin kuat.

“Saya baru tahu juga bahwa ternyata setiap bulan banyak juga yang kirim ke luar negara orang Indonesia. Uang-uangnya utamanya ke beberapa negara di kawasan sini. Jadi kita akan menjaga itu dengan memberikan insentif yang menarik, sehingga mereka nggak usah capek-capek kirim dolarnya ke luar,” jelasnya.

Menkeu juga menekankan pentingnya menjaga agar aliran dana yang masuk ke dalam negeri tidak keluar kembali, sehingga dapat memperkuat cadangan devisa nasional dan meningkatkan pasokan dolar bagi perbankan domestik. Menkeu juga menjelaskan, kebutuhan pembiayaan dalam dolar untuk berbagai proyek ke depan dapat dipenuhi dari dalam negeri dengan tingkat bunga yang kompetitif.

“Kalau kita bisa jaga masuk ke sini, nggak keluar, cadangan kita akan lebih besar lagi, dan perbankan kita punya suplai dolar lebih banyak lagi,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Blora Fokus Bangun Infrastruktur Jalan Rp430 Miliar di 2025

Penulis
Syifa
-

Ruas-ruas jalan yang mengalami kerusakan di wilayah Kabupaten Blora akan segera tertangani, Pemerintah telah menyiapkan anggaran hampir Rp430 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan pada tahun 2025.

Meski menghadapi keterbatasan anggaran daerah, Pemkab Blora di bawah kepemimpinan Bupati Dr. H. Arief Rohman, terus menjalin sinergi dengan pemerintah pusat, provinsi, hingga mengupayakan pinjaman daerah demi mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.

“Kami laporkan bahwasannya Alhamdulillah tahun ini kita mungkin rekor ya, Saya total tahun ini anggaran pembangunan infrastruktur untuk membangun jalan, baik itu yang bersumber dari APBN dalam hal ini adalah bantuan keuangan Inpres Jalan Daerah, ada yang dari Provinsi, ada yang dari DAK, DAU dan juga ada yang dari pinjaman daerah tahun ini kira-kira hampir 430 miliar,” terang Bupati Blora pada acara Penyerahan Penghargaan Desa Lunas PBB P2 Tercepat di Pendopo Bupati Blora, Kamis (18/9/2025).

Disampaikan Bupati, saat ini sudah berlangsung ada sekitar 103 ruas jalan yang dibangun. Termasuk kaitannya dengan bantuan pinjaman daerah juga sudah diizinkan oleh Kementerian Keuangan.

Kemudian, untuk Kabupaten Blora di tahun ini mendapatkan bantuan Inpres Jalan Daerah yang mana akan sangat bermanfaat dalam mendukung pembangunan di Blora.

“Terkait dengan Inpres jalan daerah kita Alhamdulillah dapat rekor tertinggi se Jawa Tengah, ini juara satunya yang menerima banyak ini Blora yang dapat Inpres ini sekitar 97 miliar, hampir 100 miliar ini,” tambahnya.

Nantinya, sejumlah ruas-ruas strategis diperkirakan akan terselesaikan. Seperti Ruas jalan Jepon-Bogorejo perbatasan Tuban, Ruas Jalan Tunjungan-Nglangitan- Keser, Ruas Jalan Japah-Tunjungan, dan Ruas Jalan Cabak-Bleboh.

Bupati juga berharap kedepannya ruas jalan seperti Doplang arah Bangkleyan dan juga Kunduran arah Doplang agar dapat tertangani.
Meski demikian untuk ruas-ruas jalan yang belum tertangani, nantinya akan dilakukan pembangunan secara berkala.

Termasuk infrastruktur pendidikan seperti gedung-gedung sekolah akan diusulkan untuk dibangun.

Kemudian kaitannya dengan irigasi, dalam rangka mendukung ketahanan pangan nantinya juga akan menjadi prioritas.

“Jadi kita tentunya berkomitmen untuk bagaimana nantinya daerah-daerah yang belum kita bangun, secara berkala nanti kita bangun. Tidak hanya infrastruktur jalan saja, termasuk infrastruktur pendidikan seperti halnya gedung, bangunan SD dan sebagainya nanti silahkan, nanti secara bertahap juga akan kita kawal untuk bisa kita usulkan,” paparnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Syamsul Tegaskan Komitmen Cilacap Wujudkan Kabupaten Sehat 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Cilacap tengah mematangkan persiapan menghadapi validasi dan verifikasi lapangan penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) yang dijadwalkan berlangsung pada 23–24 September 2025. Agenda ini menjadi momentum penting untuk menggerakkan masyarakat dan menguatkan budaya hidup bersih dan sehat di seluruh lapisan.

Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, menegaskan bahwa validasi ini bukan sekadar penilaian administratif, melainkan ujian nyata komitmen daerah dalam membangun lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

“Apabila sesuai dengan indikator yang ada, penilaian akan baik. Tapi lebih dari itu, penghargaan bukan hanya sekadar pujian, melainkan ujian apakah Cilacap benar-benar layak menyandang predikat kabupaten/kota sehat,” kata Syamsul dalam rapat persiapan di Pendopo Wijayakusuma Sakti, Jumat (19/9/2025).

Menurutnya, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tanggung jawab untuk memastikan indikator yang menjadi bidangnya dipersiapkan dengan matang. Syamsul juga mendorong adanya kolaborasi lintas sektor, termasuk sinergi dengan perusahaan melalui program CSR dan dukungan swadaya masyarakat.

Lebih lanjut, Syamsul berharap validasi ini dapat menjadi pemicu lahirnya kebijakan prioritas OPD yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. “Kita ingin pelayanan publik semakin optimal, dan yang terpenting, budaya hidup sehat bisa menjadi keseharian masyarakat Cilacap,” ujarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Cilacap, Indarto, menambahkan bahwa penilaian KKS dilaksanakan dua tahun sekali. Tahun ini menjadi kali pertama Cilacap masuk tahap validasi lapangan setelah sebelumnya melalui proses desk evaluasi.

Cilacap menjadi salah satu dari enam daerah di Jawa Tengah yang masuk tahap validasi lapangan, dan termasuk dalam 28 kabupaten/kota se-Indonesia yang dinilai tahun ini. Ada sembilan tatanan indikator yang dinilai, mulai dari kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, permukiman, pendidikan, pasar, hingga perlindungan sosial dan penanggulangan bencana.

“Semua ini bermuara pada komitmen bersama mewujudkan budaya hidup bersih dan sehat,” ujar Indarto.

Validasi lapangan nantinya akan menyasar sejumlah lokasi strategis di Kabupaten Cilacap. Antara lain PLTU Karangkandri, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan fasilitas RDF di Jeruklegi, Posyandu Puspa Asih di Kelurahan Sidanegara, serta SD Negeri 09 Sidanegara. Selain itu, peninjauan juga akan dilakukan di Pasar Tanjungsari, SMP Negeri 5 Cilacap, Puskesmas Adipala 1, serta UMKM dan Pantai Jetis.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Rusdi Serahkan Satyalancana Karya Satya pada Peringatan Hari Jadi ke-1096 Pasuruan

Penulis
Syifa
-

Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo secara simbolis menyerahkan Anugerah Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Upacara Hari Jadi ke-1096 Kabupaten Pasuruan yang digelar di halaman Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan pada Kamis (18/9).

Ada tiga kategori yang dibagikan, pertama Satyalancana Karya Satya berwarna Emas (pengabdian selama XXX tahun). Kedua, Satyalancana Karya Satya berwarna Perak (pengabdian selama XX tahun). Ketiga, Satyalancana Karya Satya berwarna Perunggu (pengabdian selama X tahun).

Sebelumnya, pada saat memimpin seremonial upacara peringatan Hari Jadi ke-1096 Kabupaten Pasuruan, Mas Bupati Rusdi menyampaikan terimakasih dan apresiasinya kepada seluruh elemen masyarakat. Khususnya dalam membersamai Pemerintah Daerah telah bersama-sama bermitra dan bersinergi dalam membangun Kabupaten Pasuruan dan berharap agar sinergi dan kekompakan yang telah terjalin baik selama ini senantiasa terjaga demi kemajuan bersama.

“Peringatan Hari Jadi tahun ini mengusung tema “Pasuruan Bangkit, Bersama Kita Bisa”, mencerminkan semangat optimisme dan kebersamaan. Setelah melewati berbagai tantangan, baik secara ekonomi, sosial maupun lingkungan, kita percaya dengan sinergi dan melalui kerjasama Penthahelix mampu merumuskan solusi, merancang inovasi dan mengeksekusi kebijakan secara inklusif dan partisipatif. Fokusnya, menuju Kabupaten Pasuruan bangkit dan melaju menuju kemajuan yang berkelanjutan,” ujarnya.

“Mari kita jadikan seluruh rangkaian Hari Jadi ke-1096 sebagai ruang untuk merayakan kemajuan dan mengenang sejarah. Sekaligus menatap masa depan dengan tekad yang lebih kuat. Kita semua punya peran dan tanggungjawab. Pasuruan bangkit bukan karena satu orang, tapi karena kita semua bergerak bersama. Bersama, kita pasti bias,” tambahnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Jombang Gelar Operasi Empati, Tertibkan Kabel FO yang Membahayakan Warga

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menggelar operasi penertiban kabel fiber optik (FO) yang semrawut dan membahayakan warga. Operasi yang diberi nama Operasi Empati ini dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Jombang, Drs. Purwanto, M.KP. sekaligus Plt. Kepala Satpol PP. Apel operasi dilaksanakan di lapangan Pemkab Jombang pada Selasa (16/9) siang.

Disampaikan Purwanto, operasi ini merupakan respons atas keprihatinan Pemkab Jombang terhadap kondisi kabel yang semrawut, menjuntai hingga menelan korban. “Kami prihatin melihat kondisi kabel yang semrawut, apalagi sudah ada korban,” ujar Purwanto. Ia menambahkan bahwa operasi ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi penyedia jasa internet agar segera merapikan dan bertanggung jawab atas infrastruktur mereka.

Kegiatan penertiban ini melibatkan tim gabungan dari berbagai instansi, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tim ini menargetkan tiga lokasi utama yang dianggap paling semrawut, dan rawan yaitu Kecamatan Gudo, Megaluh, dan Kabuh.

Purwanto juga menekankan bahwa penertiban ini tidak hanya bertujuan untuk merapikan kabel, tetapi juga untuk mengevaluasi legalitas izin pemasangan kabel oleh para penyedia layanan. “Kami akan melakukan evaluasi terhadap provider, apakah mereka sudah mengurus izinnya atau belum,” tegasnya.

Selain Satpol PP, operasi ini juga melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Inspektorat, Dinas Kominfo dan Bagian Hukum.

Dengan adanya Operasi Empati ini, Pemkab Jombang berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi seluruh masyarakat, serta mendorong para penyedia layanan internet untuk lebih bertanggung jawab.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Bupati Paparkan 9 Langkah Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bangka

Penulis
Syifa
-

Pj Bupati Bangka Jantani Ali S.T Pimpin Rapat Koordinasi Membahas Rencana Aksi/Tindak Lanjut 9 (Sembilan) Langkah Konkret Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, bertempat di Ruang Rapat Parai Tenggiri, Selasa (16/9).

Pj Bupati menekankan pentingnya langkah konkret dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sesuai arahan dari surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun periode 2025–2029,” ucap Pj Bupati

Selanjutnya, Pj Bupati dalam paparannya menuturkan terdapat 9 (Sembilan) langkah yang harus dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendorong percepatan ekonomi daerah.

Langkah pertama yaitu percepatan realisasi APBD; kedua mendorong percepatan realisasi investasi daerah melalui Penanaman Modal Dalam Daerah (PMDA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Lalu ketiga, percepatan pembangunan proyek infrastruktur strategis; keempat, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui pemantauan daring yang terintegrasi dengan Kemendagri; kelima, pengawasan terhadap ekspor dan impor ilegal.

Sambungnya keenam, perluasan kesempatan kerja di seluruh wilayah provinsi maupun kabupaten/kota; ketujuh, peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan berbasis potensi lokal.

Kemudian kedelapan, peningkatan output industri manufaktur yang menyesuaikan kondisi dan kekuatan daerah; dan kesembilan, yakni kepastian hukum dan kemudahan dalam keinginan perusahaan.

Menutup sambutannya, Pj Bupati menegaskan percepatan pertumbuhan ekonomi ini sebagai bagian dari upaya strategis mendukung pencapaian target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Semoga rapat hari ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, kita ini bukan hanya butuh data tetapi kita butuh realisasi daerah, agar masyarakat kabupaten bangka menjadi sejahtera,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Siapkan Regulasi Permudah Perizinan Usaha Pengolah & Pemasar Hasil Perikanan

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan payung hukum mempermudah layanan perizinan berusaha perikanan, khususnya yang bergerak di bidang pengolahan dan pemasaran.

Payung hukum tersebut berupa Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Peraturan menteri ini merupakan kepastian hukum pelaksanaan perizinan berusaha di lapangan untuk mendapatkan perizinan berusaha hingga pemenuhan kewajibannya, termasuk Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI), Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), hingga HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points),” ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Tornanda Syaifullah di Jakarta, Rabu (17/9).

Di peraturan itu nantinya juga akan menyebut secara detail Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sub sektor pengolahan, pemasaran dan jasa pasca panen. Adanya peraturan terkait perizinan berusaha ini bukan saja melindungi, tapi juga mensejahterakan serta mencerdaskan masyarakat kelautan dan perikanan.

KBLI merupakan pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk/output berdasarkan lapangan usahanya. Kegiatan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan, misalnya terdiri dari KBLI 10211 sampai 10214, 10217, 10291 sampai 10294, 10297 dan 10298 tentang industri penggaraman/pengeringan ikan, pengasapan /pemanggangan ikan, pembekuan Ikan, pemindangan ikan, pendinginan/pengesan Ikan hingga pengolahan pengolahan rumput laut.

Kemudian di bidang usaha pemasaran ikan, terdiri dari KBLI 46206, 46324, 47215, 47753, 47815, 47825, 47828 tentang perdagangan besar dan eceran hasil perikanan. Serta KBLI 03133 dan 03143 tentang jasa pasca panen penangkapan ikan di laut dan di perairan darat.

“Layanan perizinan terkait pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berada di KKP, dan petugas kami siap memberikan pelayanan prima dalam penyelenggaraan perizinan tersebut,”kata Sekretaris Ditjen PDSPKP, Machmud.

Sebagai informasi, KKP telah menggelar Konsultasi Publik Rancangan Permen KP tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa dalam Penyelenggaraan PB Berbasis Risiko Sektor KP – Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan secara hybrid (luring dan daring) pada Selasa (9/9) lalu.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono menegaskan terkait perizinan harus bertujuan memberikan kepastian hukum. Dia juga menekankan perlunya menjaga keberlanjutan ekosistem, dan meningkatkan lapangan kerja di sektor kelautan dan perikanan dari peraturan yang diterbitkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...799800801...4,911Halaman 800 dari 4,911