Beranda blog Halaman 801

Pemkab Jombang Gelar Operasi Empati, Tertibkan Kabel FO yang Membahayakan Warga

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menggelar operasi penertiban kabel fiber optik (FO) yang semrawut dan membahayakan warga. Operasi yang diberi nama Operasi Empati ini dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Jombang, Drs. Purwanto, M.KP. sekaligus Plt. Kepala Satpol PP. Apel operasi dilaksanakan di lapangan Pemkab Jombang pada Selasa (16/9) siang.

Disampaikan Purwanto, operasi ini merupakan respons atas keprihatinan Pemkab Jombang terhadap kondisi kabel yang semrawut, menjuntai hingga menelan korban. “Kami prihatin melihat kondisi kabel yang semrawut, apalagi sudah ada korban,” ujar Purwanto. Ia menambahkan bahwa operasi ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi penyedia jasa internet agar segera merapikan dan bertanggung jawab atas infrastruktur mereka.

Kegiatan penertiban ini melibatkan tim gabungan dari berbagai instansi, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tim ini menargetkan tiga lokasi utama yang dianggap paling semrawut, dan rawan yaitu Kecamatan Gudo, Megaluh, dan Kabuh.

Purwanto juga menekankan bahwa penertiban ini tidak hanya bertujuan untuk merapikan kabel, tetapi juga untuk mengevaluasi legalitas izin pemasangan kabel oleh para penyedia layanan. “Kami akan melakukan evaluasi terhadap provider, apakah mereka sudah mengurus izinnya atau belum,” tegasnya.

Selain Satpol PP, operasi ini juga melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Inspektorat, Dinas Kominfo dan Bagian Hukum.

Dengan adanya Operasi Empati ini, Pemkab Jombang berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi seluruh masyarakat, serta mendorong para penyedia layanan internet untuk lebih bertanggung jawab.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Bupati Paparkan 9 Langkah Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bangka

Penulis
Syifa
-

Pj Bupati Bangka Jantani Ali S.T Pimpin Rapat Koordinasi Membahas Rencana Aksi/Tindak Lanjut 9 (Sembilan) Langkah Konkret Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, bertempat di Ruang Rapat Parai Tenggiri, Selasa (16/9).

Pj Bupati menekankan pentingnya langkah konkret dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sesuai arahan dari surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun periode 2025–2029,” ucap Pj Bupati

Selanjutnya, Pj Bupati dalam paparannya menuturkan terdapat 9 (Sembilan) langkah yang harus dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendorong percepatan ekonomi daerah.

Langkah pertama yaitu percepatan realisasi APBD; kedua mendorong percepatan realisasi investasi daerah melalui Penanaman Modal Dalam Daerah (PMDA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Lalu ketiga, percepatan pembangunan proyek infrastruktur strategis; keempat, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui pemantauan daring yang terintegrasi dengan Kemendagri; kelima, pengawasan terhadap ekspor dan impor ilegal.

Sambungnya keenam, perluasan kesempatan kerja di seluruh wilayah provinsi maupun kabupaten/kota; ketujuh, peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan berbasis potensi lokal.

Kemudian kedelapan, peningkatan output industri manufaktur yang menyesuaikan kondisi dan kekuatan daerah; dan kesembilan, yakni kepastian hukum dan kemudahan dalam keinginan perusahaan.

Menutup sambutannya, Pj Bupati menegaskan percepatan pertumbuhan ekonomi ini sebagai bagian dari upaya strategis mendukung pencapaian target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Semoga rapat hari ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, kita ini bukan hanya butuh data tetapi kita butuh realisasi daerah, agar masyarakat kabupaten bangka menjadi sejahtera,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Siapkan Regulasi Permudah Perizinan Usaha Pengolah & Pemasar Hasil Perikanan

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menyiapkan payung hukum mempermudah layanan perizinan berusaha perikanan, khususnya yang bergerak di bidang pengolahan dan pemasaran.

Payung hukum tersebut berupa Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

“Peraturan menteri ini merupakan kepastian hukum pelaksanaan perizinan berusaha di lapangan untuk mendapatkan perizinan berusaha hingga pemenuhan kewajibannya, termasuk Sertifikat Penerapan Distribusi Ikan (SPDI), Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), hingga HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points),” ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Tornanda Syaifullah di Jakarta, Rabu (17/9).

Di peraturan itu nantinya juga akan menyebut secara detail Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sub sektor pengolahan, pemasaran dan jasa pasca panen. Adanya peraturan terkait perizinan berusaha ini bukan saja melindungi, tapi juga mensejahterakan serta mencerdaskan masyarakat kelautan dan perikanan.

KBLI merupakan pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi di Indonesia yang menghasilkan produk/output berdasarkan lapangan usahanya. Kegiatan usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan, misalnya terdiri dari KBLI 10211 sampai 10214, 10217, 10291 sampai 10294, 10297 dan 10298 tentang industri penggaraman/pengeringan ikan, pengasapan /pemanggangan ikan, pembekuan Ikan, pemindangan ikan, pendinginan/pengesan Ikan hingga pengolahan pengolahan rumput laut.

Kemudian di bidang usaha pemasaran ikan, terdiri dari KBLI 46206, 46324, 47215, 47753, 47815, 47825, 47828 tentang perdagangan besar dan eceran hasil perikanan. Serta KBLI 03133 dan 03143 tentang jasa pasca panen penangkapan ikan di laut dan di perairan darat.

“Layanan perizinan terkait pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berada di KKP, dan petugas kami siap memberikan pelayanan prima dalam penyelenggaraan perizinan tersebut,”kata Sekretaris Ditjen PDSPKP, Machmud.

Sebagai informasi, KKP telah menggelar Konsultasi Publik Rancangan Permen KP tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa dalam Penyelenggaraan PB Berbasis Risiko Sektor KP – Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan secara hybrid (luring dan daring) pada Selasa (9/9) lalu.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono menegaskan terkait perizinan harus bertujuan memberikan kepastian hukum. Dia juga menekankan perlunya menjaga keberlanjutan ekosistem, dan meningkatkan lapangan kerja di sektor kelautan dan perikanan dari peraturan yang diterbitkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Terima Kunjungan Tribunal de Recurso Timor-Leste, Jajaki Inisiasi Kerja Sama Baru

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerima kunjungan kehormatan dari Tribunal de Recurso/Supreme Audit Institution (SAI) Timor-Leste yang dipimpin oleh Presiden Tribunal de Recurso Afonso Carmona, pada Kamis (18/9). Delegasi disambut langsung oleh Ketua BPK Isma Yatun, didampingi Plt. Sekretaris Jenderal Bahtiar Arif, Kepala Badan Renvaja PKN Novy G.A. Pelenkahu, dan Kepala Badan Diklat PKN Raden Yudi Ramdan Budiman.

Dalam sambutannya, Ketua BPK menyampaikan apresiasi atas kunjungan Presiden Tribunal de Recurso dan perwakilan Kedutaan Besar Timor-Leste di Indonesia. Isma juga menyampaikan ucapan selamat kepada Afonso Carmona atas pengangkatannya sebagai Presiden Tribunal de Recurso Timor-Leste pada April tahun ini.

“Kunjungan ini menandai momen penting dalam upaya berkelanjutan untuk mempererat hubungan kerja sama antara BPK dan Tribunal de Recurso Timor-Leste, setelah kunjungan pertama pada tahun 2016,” ujarnya.

Pertemuan ini membahas berbagai peluang kerja sama antara kedua institusi, di antaranya pertukaran pengetahuan dan pengalaman di bidang pengembangan institusi, pemeriksaan publik, dan kapasitas sumber daya manusia. Secara khusus, Ketua BPK mengundang partisipasi Tribunal de Recurso dalam berbagai program pelatihan internasional yang diselenggarakan oleh BPK, termasuk Pelatihan Internasional tentang Ketahanan Pangan yang akan digelar pada November 2025.

Ketua BPK juga menegaskan bahwa seiring dengan proses bergabungnya keanggotaan Timor-Leste ke ASEAN, BPK menyambut hangat keikutsertaan Tribunal de Recurso dalam ASEANSAI, organisasi kerja sama lembaga audit tertinggi se-Asia Tenggara yang diprakarsai BPK sejak 2011. “Sebagai sekretariat ASEANSAI, BPK berkomitmen penuh untuk memastikan kelancaran bergabungnya SAI Timor-Leste demi memperkuat kapasitas dan kerja sama audit di kawasan,” jelanya.

Menutup pertemuan, Ketua BPK mengundang Tribunal de Recurso untuk hadir dalam International Congress of Supreme Audit Institutions (INCOSAI) pada 2028 di Indonesia, di mana BPK akan menjabat sebagai Ketua INTOSAI periode 2028-2031.

“Kami percaya, diskusi hari ini menjadi landasan yang kokoh untuk membangun kemitraan yang saling menguatkan di bidang pengelolaan keuangan publik,” imbuhnya.

Melalui kunjungan singkat ini, diharapkan menjadi langkah maju dalam membuka peluang kerja sama bilateral antara Indonesia dan Timor-Leste, serta mendorong peningkatan kapasitas kedua negara dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Jatim Perkuat Pasar Antar Daerah Lewat Silaturahmi Warga Perantauan di Kalsel

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri Forum Silaturahmi dengan masyarakat Jawa Timur yang merantau di Kalimantan Selatan. Acara yang digelar di Banjarmasin ini tidak hanya menjadi ajang temu kangen, tetapi juga momentum penting dalam memperkuat jejaring perdagangan antar daerah.

Forum silaturahmi tersebut diawali dengan penampilan tari Gandrung Banyuwangi dari Sanggar Tari Ikawangi. Suasana keakraban kian terasa saat Ketua Paguyuban Masyarakat Jawa Timur di Kalimantan Selatan menyerahkan cinderamata kepada Gubernur Khofifah. Sebagai balasan, Khofifah juga memberikan cinderamata dan tali asih kepada paguyuban setempat.

Dalam sambutannya, Khofifah menekankan peran besar perdagangan antar daerah dalam menggerakkan perekonomian Jawa Timur. “Pada tahun 2025 kekuatan ekonomi Jawa Timur cukup signifikan dari perdagangan antar daerah dan antar provinsi. Oleh karena itu, kita terus memaksimalkan melalui business matching dan meeting virtual sebelum misi dagang dilakukan. Persiapan ini panjang karena kita akan mempertemukan traders dan buyers dari Jawa Timur dan Kalimantan Selatan,” ujarnya, di Banjarmasin, Selasa (16/9) malam.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang hadir mewakili Gubernur Kalsel, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai kehadiran Khofifah menjadi bentuk kepedulian sekaligus penyemangat bagi warga Jawa Timur di tanah rantau. “Acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga momentum penting untuk mempererat persaudaraan antarwarga Jatim di Kalsel. Lebih dari itu, kegiatan ini sangat strategis karena dirangkai dengan upaya penguatan pasar antar daerah,” ungkapnya.

Forum silaturahmi ini diharapkan menjadi jembatan yang memperkuat hubungan emosional masyarakat Jawa Timur di Kalimantan Selatan sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas antara kedua provinsi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Tuban Genjot Pembentukan Koperasi Merah Putih, Selesai Akhir 2025

Penulis
Syifa
-

Pemkab Tuban mendukung penuh program yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto. Salah satunya pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di desa dan kelurahan di Kabupaten Tuban.

Presiden menargetkan pembentukan 80.000 KDKMP secara nasional, dengan peluncuran bertepatan pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025. Program ini juga dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan KDKMP.

Selaras dengan visi pemerintah pusat, Pemkab Tuban menggelar Penguatan dan Percepatan Operasionalisasi KDKMP di Kabupaten Tuban, Rabu (17/09). Berlokasi di Pendapa Krida Manunggal Tuban, forum ini dipimpin Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE.

Hadir pada kesempatan ini, Wabup Tuban bersama Forkopimda, Sekda Tuban, pimpinan OPD dan Camat, pimpinan BUMD/BUMD, Kepala Desa dan Lurah bersama pengurus KDKMP se-Kabupaten Tuban.

Bupati Tuban, Mas Lindra mengungkapkan kegiatan ini sebagai upaya percepatan operasionalisasi KDKMP di 328 desa/kelurahan di Kabupaten Tuban. Ditargetkan akhir tahun 2025 seluruh desa/kelurahan telah memiliki KDKMP.

Lebih lanjut, Bupati Lindra meminta agar KDKMP melengkapi seluruh dokumen persyaratan hukum, sehingga kelembagaannya semakin kuat dan memiliki landasan yang jelas. Dengan adanya tata kelola administrasi yang jelas akan memudahkan koperasi mengajukan bantuan permodalan dan menjalin kerja sama dengan BUMN/BUMD.

Mas Lindra menekankan KDKMP harus berperan aktif menyediakan produk kebutuhan dasar masyarakat. Mulai dari bahan pangan, gas, hingga layanan kesehatan. Menurutnya, dengan basis kebutuhan pokok, koperasi tidak memerlukan strategi pemasaran yang rumit namun tetap memberikan dampak besar. Hal ini juga untuk mendukung sinergi antara KDKMP dan BUMN, yang diharapkan mampu memangkas rantai distribusi dan membuat harga produk lebih terjangkau.

“KDKMP memegang prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Dengan begitu, keberadaannya betul-betul menjawab kebutuhan masyarakat. Manfaatnya bisa dirasakan lebih luas dan nyata,” ungkapnya.

Bupati Tuban dua periode ini berharap keberadaan KDKMP bisa menjadi rujukan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala desa dan pengurus KDKMP harus aktif berkomunikasi dengan OPD, BUMN, maupun instansi terkait. “Tujuannya, agar operasional KDKMP berjalan baik dan benar-benar memberi manfaat,” tegasnya.

Bupati Halindra menambahkan kehadiran KDKMP diyakini mampu mempercepat roda perekonomian dari tingkat desa hingga kabupaten. Keberadaan KDKMP tidak hanya menjadi wadah usaha, tetapi juga instrumen percepatan ekonomi masyarakat desa. Ini adalah momentum untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Tuban dari sektor rumah tangga.

Dengan dukungan regulasi, pendampingan pemerintah, serta komitmen para pengurus di tingkat desa, KDKMP di Kabupaten Tuban diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Sukabumi Resmikan Jembatan Gantung Leuwi Sintok Di Cimanggu

Penulis
Syifa
-

Bupati Sukabumi, Asep Japar, meresmikan Jembatan Gantung Leuwi Sintok di Desa Cimanggu, Kecamatan Cimanggu, Senin (15/9). Jembatan yang menghubungkan Desa Cimanggu dengan Desa Karangmekar ini disambut penuh suka cita oleh masyarakat.

Dalam sambutannya, bupati menyampaikan bahwa keberadaan jembatan akan mempermudah mobilitas warga, terutama dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Menurutnya, pembangunan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Semoga jembatan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi,” ujarnya.

Bupati juga memberikan apresiasi kepada berbagai pihak, khususnya Yayasan Jampang Peduli (Jampe), yang telah mendukung pembangunan jembatan tersebut bersama pemerintah daerah.

Warga pun menyampaikan rasa syukur atas peresmian jembatan. Dendi Hermawan, warga Desa Cimanggu, mengatakan kehadiran jembatan sangat membantu karena mempersingkat waktu tempuh, terutama bagi anak-anak sekolah yang harus menuju SD maupun SMP di desa seberang.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur jembatan ini bisa diakses kembali. Kalau dulu harus memutar sekitar 30 menit, sekarang lebih singkat,” ungkapnya.

Sementara itu, Engkus (83), warga lainnya, menilai jembatan ini sangat memudahkan aktivitas sehari-hari.

“Alhamdulillah, memudahkan kami untuk ke sekolah maupun ke desa seberang. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu membangun jembatan ini,” katanya.

Dengan peresmian Jembatan Gantung Leuwi Sintok, masyarakat Cimanggu kini memiliki akses yang lebih baik untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Pemerintah daerah berharap keberadaan jembatan ini dapat meningkatkan kualitas hidup warga serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Garut Buka Seminar Pendidikan, Tekankan Peningkatan Kompetensi Guru

Penulis
Syifa
-

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, membuka Seminar Pendidikan bertema “Guru Bahagia, Pembelajaran Berkualitas: Strategi Meningkatkan Kesejahteraan dan Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Triful” di Auditorium IAIPI Garut, Selasa (16/9).
‎
‎Syakur menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut sedang memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan. Ia juga menyinggung kebijakan pembebastugasan Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan.
‎
‎”Kami putuskan untuk membebastugaskan Korwil karena diindikasikan berdampak ada praktik yang tidak semestinya,” katanya.

Ia menambahkan, evaluasi terhadap keberadaan Korwil akan terus dilakukan.
‎
‎Syakur juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru melalui rencana pelaksanaan Uji Kompetensi Bahasa Indonesia (UKBI) bagi 1.700 guru di Kabupaten Garut.
‎
‎”Kami ingin meyakinkan bahwa guru di Kabupaten Garut memiliki kompetensi yang diakui,” ucapnya.
‎
‎Selain itu, Syakur menyampaikan langkah lain seperti penerapan absensi untuk mengukur kedisiplinan guru serta penyusunan kurikulum soft skill untuk sekolah dasar dan menengah.

Program ini akan didukung dengan lomba cerdas cermat antar sekolah mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.
‎
‎Menurutnya, kegiatan tersebut akan mendorong siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran.
‎
‎Syakur berharap, melalui berbagai program tersebut, kualitas pendidikan di Kabupaten Garut dapat semakin meningkat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Cimahi: Koperasi Merah Putih Sudah Berjalan, Masih Terkendala Dana Operasional

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana mengatakan, program Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di Kota Cimahi. Namun belum optimal karena masih terbatasnya dana operasional.

Untuk operasional sementara, kata Ngatiyana, masih menggunakan uang iuran dari anggota. Selain itu, kantor hingga gudang untuk sementara waktu masih menggunakan aset milik kelurahan masing-masing. Dirinya memastikan Koperasi Merah Putih di Kota Cimahi sudah berbadan hukum.

“Sudah operasional, sudah berjalan, tapi ya seadanya. Modal dari anggota Koperasi Merah Putih, ada yang iuran satu orang Rp50.000 ada yang Rp100.000. Tetapi itu hanya untuk digulirkan saja, belum maksimal. Belum punya kantor, tetapi saya titipkan di kelurahan masing-masing,” kata Ngatiyana, Rabu (17/9/2025).

Namun dengan adanya kemudahan pinjaman dari Bank Himbara dengan memanfaatkan dana simpanan pemerintah Rp 200 triliun, menurut Ngatiyana menjadi opsi yang bisa saja ditempuh untuk operasional Koperasi Merah Putih sehingga bisa optimal melayani masyarakat.

Seperti diketahui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengizinkan Koperasi Merah Putih memanfaatkan pinjaman uang Rp 200 triliun. Uang Rp 200 triliun tersebut merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang disalurkan dari Bank Indonesia ke Bank Himbara.

“Mudah-mudahan nanti ada anggaran, kita membangun bagaimana gudang ada apotek, bagaimana gudangnya sembako. Nah seperti itu yang kita harapkan. Pokoknya menyambut baik, kita harapkan mudah-mudahan suntikan anggaran ada sehingga Koperasi Merah Putih seluruh Indonesia bisa berjalan,” kata Ngatiyana.

Secara umum, Ngatiyana meyakini keberadaan Koperasi Merah Putih di setiap kelurahan ini akan mendongkrak roda perekonomian di Kota Cimahi. Seperti tujuan penyaluran Rp 200 triliun dari Bank Indonesia ke Bank Himbara yakni untuk menggerakan roda perekonomian di tengah perlambatan kredit.

“Harapannya itu (Koperasi Merah Putih) langsung terjun melayani masyarakat terdekat, khususnya masyarakat yang kurang mampu bisa diatasi, dilayani oleh Koperasi Merah Putih,” ucap Ngatiyana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harhubnas 2025 di Batam, Wali Kota Amsakar: Transportasi Dorong Ekonomi Inklusif

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memimpin Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2025 Tingkat Kota Batam, Rabu (17/9). Semula upacara dijadwalkan berlangsung di Dataran Alun-alun Engku Putri, Batam Centre, namun karena kondisi hujan, pelaksanaan dialihkan ke Lantai 4 Kantor Wali Kota Batam.

Dalam upacara tersebut, hadir Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, Forkopimda Kota Batam, serta diikuti oleh jajaran insan perhubungan se-Kota Batam.

Peringatan Harhubnas ke-55 tahun ini mengusung tema “Bakti Transportasi untuk Negeri”. Tema ini menggambarkan semangat kolaborasi dan pengabdian insan transportasi dalam mewujudkan sistem transportasi nasional yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

Membacakan amanat Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, Wali Kota Amsakar menyampaikan bahwa pelabuhan, bandara, terminal, stasiun, hingga kendaraan yang melayani rakyat merupakan wujud nyata bakti insan transportasi bagi Ibu Pertiwi.

Transportasi hadir untuk menghubungkan harapan rakyat, memperkuat ketahanan pangan melalui distribusi hasil pertanian, serta mendukung ketahanan energi dengan jalur logistik yang memadai.

“Transportasi yang terintegrasi dengan baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan mengentaskan kemiskinan,” demikian amanat Menhub yang dibacakan Amsakar.

Ia menambahkan, pengembangan transportasi cerdas akan terus digencarkan guna meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan kecepatan layanan. Langkah ini diharapkan mampu menjangkau wilayah terpencil dan perbatasan, sehingga seluruh sarana transportasi dapat beroperasi optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Amsakar juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh insan perhubungan. “Terima kasih kepada insan perhubungan yang selama ini telah menjaga konektivitas bangsa. Momentum Harhubnas ini semoga semakin memacu kiprah insan perhubungan, termasuk di Kota Batam, yang masih memiliki banyak pekerjaan rumah,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...800801802...4,911Halaman 801 dari 4,911