Beranda blog Halaman 802

Bupati Garut Buka Seminar Pendidikan, Tekankan Peningkatan Kompetensi Guru

Penulis
Syifa
-

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, membuka Seminar Pendidikan bertema “Guru Bahagia, Pembelajaran Berkualitas: Strategi Meningkatkan Kesejahteraan dan Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Triful” di Auditorium IAIPI Garut, Selasa (16/9).
‎
‎Syakur menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut sedang memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan. Ia juga menyinggung kebijakan pembebastugasan Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan.
‎
‎”Kami putuskan untuk membebastugaskan Korwil karena diindikasikan berdampak ada praktik yang tidak semestinya,” katanya.

Ia menambahkan, evaluasi terhadap keberadaan Korwil akan terus dilakukan.
‎
‎Syakur juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru melalui rencana pelaksanaan Uji Kompetensi Bahasa Indonesia (UKBI) bagi 1.700 guru di Kabupaten Garut.
‎
‎”Kami ingin meyakinkan bahwa guru di Kabupaten Garut memiliki kompetensi yang diakui,” ucapnya.
‎
‎Selain itu, Syakur menyampaikan langkah lain seperti penerapan absensi untuk mengukur kedisiplinan guru serta penyusunan kurikulum soft skill untuk sekolah dasar dan menengah.

Program ini akan didukung dengan lomba cerdas cermat antar sekolah mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.
‎
‎Menurutnya, kegiatan tersebut akan mendorong siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran.
‎
‎Syakur berharap, melalui berbagai program tersebut, kualitas pendidikan di Kabupaten Garut dapat semakin meningkat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Cimahi: Koperasi Merah Putih Sudah Berjalan, Masih Terkendala Dana Operasional

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana mengatakan, program Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di Kota Cimahi. Namun belum optimal karena masih terbatasnya dana operasional.

Untuk operasional sementara, kata Ngatiyana, masih menggunakan uang iuran dari anggota. Selain itu, kantor hingga gudang untuk sementara waktu masih menggunakan aset milik kelurahan masing-masing. Dirinya memastikan Koperasi Merah Putih di Kota Cimahi sudah berbadan hukum.

“Sudah operasional, sudah berjalan, tapi ya seadanya. Modal dari anggota Koperasi Merah Putih, ada yang iuran satu orang Rp50.000 ada yang Rp100.000. Tetapi itu hanya untuk digulirkan saja, belum maksimal. Belum punya kantor, tetapi saya titipkan di kelurahan masing-masing,” kata Ngatiyana, Rabu (17/9/2025).

Namun dengan adanya kemudahan pinjaman dari Bank Himbara dengan memanfaatkan dana simpanan pemerintah Rp 200 triliun, menurut Ngatiyana menjadi opsi yang bisa saja ditempuh untuk operasional Koperasi Merah Putih sehingga bisa optimal melayani masyarakat.

Seperti diketahui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengizinkan Koperasi Merah Putih memanfaatkan pinjaman uang Rp 200 triliun. Uang Rp 200 triliun tersebut merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang disalurkan dari Bank Indonesia ke Bank Himbara.

“Mudah-mudahan nanti ada anggaran, kita membangun bagaimana gudang ada apotek, bagaimana gudangnya sembako. Nah seperti itu yang kita harapkan. Pokoknya menyambut baik, kita harapkan mudah-mudahan suntikan anggaran ada sehingga Koperasi Merah Putih seluruh Indonesia bisa berjalan,” kata Ngatiyana.

Secara umum, Ngatiyana meyakini keberadaan Koperasi Merah Putih di setiap kelurahan ini akan mendongkrak roda perekonomian di Kota Cimahi. Seperti tujuan penyaluran Rp 200 triliun dari Bank Indonesia ke Bank Himbara yakni untuk menggerakan roda perekonomian di tengah perlambatan kredit.

“Harapannya itu (Koperasi Merah Putih) langsung terjun melayani masyarakat terdekat, khususnya masyarakat yang kurang mampu bisa diatasi, dilayani oleh Koperasi Merah Putih,” ucap Ngatiyana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Harhubnas 2025 di Batam, Wali Kota Amsakar: Transportasi Dorong Ekonomi Inklusif

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memimpin Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2025 Tingkat Kota Batam, Rabu (17/9). Semula upacara dijadwalkan berlangsung di Dataran Alun-alun Engku Putri, Batam Centre, namun karena kondisi hujan, pelaksanaan dialihkan ke Lantai 4 Kantor Wali Kota Batam.

Dalam upacara tersebut, hadir Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, Forkopimda Kota Batam, serta diikuti oleh jajaran insan perhubungan se-Kota Batam.

Peringatan Harhubnas ke-55 tahun ini mengusung tema “Bakti Transportasi untuk Negeri”. Tema ini menggambarkan semangat kolaborasi dan pengabdian insan transportasi dalam mewujudkan sistem transportasi nasional yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.

Membacakan amanat Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, Wali Kota Amsakar menyampaikan bahwa pelabuhan, bandara, terminal, stasiun, hingga kendaraan yang melayani rakyat merupakan wujud nyata bakti insan transportasi bagi Ibu Pertiwi.

Transportasi hadir untuk menghubungkan harapan rakyat, memperkuat ketahanan pangan melalui distribusi hasil pertanian, serta mendukung ketahanan energi dengan jalur logistik yang memadai.

“Transportasi yang terintegrasi dengan baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan mengentaskan kemiskinan,” demikian amanat Menhub yang dibacakan Amsakar.

Ia menambahkan, pengembangan transportasi cerdas akan terus digencarkan guna meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan kecepatan layanan. Langkah ini diharapkan mampu menjangkau wilayah terpencil dan perbatasan, sehingga seluruh sarana transportasi dapat beroperasi optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Amsakar juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh insan perhubungan. “Terima kasih kepada insan perhubungan yang selama ini telah menjaga konektivitas bangsa. Momentum Harhubnas ini semoga semakin memacu kiprah insan perhubungan, termasuk di Kota Batam, yang masih memiliki banyak pekerjaan rumah,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Mojokerto Tekankan Standarisasi Pju Demi Keselamatan Warga

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Mojokerto menggelar sosialisasi teknis terkait pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (PJU). Sosialisasi yang melibatkan PT PLN ULP Mojokerto dan Dinas Perhubungan ini bertujuan memastikan setiap PJU terpasang sesuai standar keamanan.

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menegaskan bahwa keselamatan warga menjadi prioritas utama. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka sosialisasi di Kantor Kecamatan Kranggan, Rabu (17/9).

“Keselamatan warga nomor satu, apalagi saat ini sudah memasuki musim penghujan. Karena itu, kami telah menerbitkan surat edaran dan menggelar sosialisasi ini sebagai bentuk keseriusan untuk melindungi keselamatan masyarakat,” tuturnya.

Suasana sosialisasi teknis terkait pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum (PJU)

Surat edaran yang terbit awal 2025 tersebut mewajibkan camat hingga lurah untuk aktif memantau, mengecek, dan melaporkan kondisi PJU di wilayah masing-masing.

Wali Kota juga mengingatkan warga agar tidak melakukan pemasangan PJU secara mandiri tanpa pengawasan dari PLN maupun Dinas Perhubungan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak memasang lampu PJU lingkungan tanpa pengawasan dari PLN atau Dinas Perhubungan, demi memastikan keamanan dan keberlangsungan fungsinya,” tambahnya.

Selain untuk keselamatan, sosok Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita ini juga menekankan pentingnya penerangan kota bagi geliat perekonomian masyarakat.

“Kami berharap Kota Mojokerto menjadi kota yang terang, karena penerangan malam hari juga mendorong aktivitas ekonomi, khususnya wisata kuliner dan usaha warga,” katanya.

Dengan langkah ini, Pemkot Mojokerto berharap PJU dapat benar-benar memberi manfaat bagi warga tanpa menimbulkan risiko, khususnya di musim penghujan yang rawan korsleting.

“Penerangan jalan umum dibutuhkan untuk kenyamanan, tetapi jangan sampai tujuan baik itu justru menimbulkan korban jiwa karena pemasangan yang tidak sesuai standar,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Yogyakarta Perkuat Program Mas JOS untuk Wujudkan Zero Sampah Organik 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terus memperkuat program Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas Jos) dengan menekankan pentingnya sistem pengelolaan sampah yang lebih optimal. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, saat mensosialisasikan program Mas JOS kepada masyarakat dan jajaran pemerintahan khususnya di Kemantren Mantrijeron, Kamis (18/9).

“Program Mas JOS tidak cukup hanya dengan kampanye atau edukasi. Harus ada sistem yang dibangun agar pengelolaan sampah benar-benar berjalan setiap hari,” tegas Hasto.

Ia menambahkan, Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan waktu hingga bulan Desember 2025 untuk memastikan sistem tersebut berjalan dengan baik.

Upaya ini bahkan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sebagai pembina yang bertanggung jawab di tiap kelurahan agar sistem Mas JOS berjalan efektif.

Selain itu, Pemkot juga membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Mas JOS yang dapat dihubungi masyarakat ketika menghadapi permasalahan sampah tertentu, seperti pohon tumbang, limbah rumah tangga berukuran besar, hingga sampah non-organik. Nomor panggilan TRC rencananya akan resmi diluncurkan pada Senin mendatang.

“Sarana kita sudah cukup, mulai dari biopori, gerobak sampah, hingga daya dukung lain. Tinggal bagaimana manajemennya agar optimal. OPD pembina harus memastikan sistemnya jalan, siapa melakukan apa, dan bagaimana pengawasannya,” jelas Hasto.

Hasto juga menjelaskan, Pemkot Yogyakarta akan membagikan ember yang mampu menampung 25 kg sampah kepada warga untuk memisahkan sampah dapur kering dan basah.

Selain itu, Pemkot Yogya tengah menyiapkan skema penghargaan (reward system) bagi masyarakat yang aktif dan berpartisipasi dalam program Mas JOS. “Kami ingin ada apresiasi untuk masyarakat yang disiplin mengelola sampahnya, agar gerakan ini bisa berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, Rajwan Taufiq, menjelaskan, saat ini distribusi sarana pengelolaan sampah organik menggunakan ember masih berjalan.

“Hari ini sudah didistribusikan 2 ember bagi para penggerobak. Besok ditargetkan selesai. Jumat semua kebutuhan sudah terpenuhi,” ujarnya.

DLH juga tengah menguji coba mesin pencacah kering berkapasitas 6 ton untuk mempercepat proses pembuatan kompos.

“Harapannya semakin banyak keluarga yang sadar memilah sampah, sehingga target zero sampah organik benar-benar bisa terwujud. Namun memang masih ada warga yang cuek, sehingga perlu pendekatan komunikasi secara langsung,” jelas Rajwan.

Selanjutnya, Mantri Pamong Praja (MPP) Kemantren Mantrijeron, Narotama juga turut menggerakkan Gerakan Mantrijeron Atasi Sampah (GEMAS) sebagai bentuk pengelolaan sampah. Program ini melibatkan 70 penggerobak dan menyasar 12 kampung dengan cakupan 231 RT dan 55 RW.

Sebelum adanya program Mas JOS, volume sampah di wilayah Mantrijeron mencapai 70 ton per hari. Namun, setelah program berjalan, angka turun menjadi 68 ton, atau berkurang sekitar 2 ton.

“Upaya yang kami lakukan dalam pengurangan sampah melalui edukasi pemilahan organik dan anorganik, serta penerapan berbagai teknologi ramah lingkungan, antara lain Biopori jumbo 22 unit dan biopori reguler 648 unit serta terdapat Komposter tanam sebanyak 462 unit. Di wilayah Kemantren Mantrijeron juga terdapat 59 bank sampah aktif,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Gorontalo Komitmen Rehabilitasi PPI Tongo untuk Nelayan Bone Bolango

Penulis
Syifa
-

Gubernur Gusnar Ismail berkomitmen untuk memfungsikan kembali Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tongo. Hal itu diutarakan orang nomor satu di Gorontalo ini saat menanggapi aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Camat Bone Pantai Lili Prawaty Abas pada penyaluran bantuan penanggulangan kerawanan pangan di Desa Tihu, Kabupaten Bone Bolango, Kamis (18/9).

PPI Tongo merupakan sebuah pelabuhan perikanan yang ada di Kecamatan Bone Pantai. Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah menyerakah aset PPI Tongo kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Terus terang tahun ini sudah anggaran yang kami siapkan untuk pengembangan PPI Tongo, serta memperbaiki tambatan perahu dan pabrik es. Tetapi karena ada efisiensi, maka anggaran itu dipotong dari pemerintah pusat. Namun kami akan terus berjuang agar PPI Tongo ini bisa difungsikan kembali,” jelas Gusnar.

Sebelumnya pada kesempatan itu Camat Bone Pantai mengungkapkan aspirasi masyarakat nelayan yang ada di wilayahnya untuk pemanfaatan kembali PPI Tongo. Pemerintah Kecamatan Bone Pantai bahkan sudah pernah membahas rencana rehabilitasi PPI Tongo dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo.

“Oleh karena itu kepada pak gubernur kami bermohon kiranya PPI Tongo ini bisa difungsikan kembali. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pak gubernur yang telah memperhatikan warga di Kecamatan Bone Pantai dan insya Allah bantuan ini akan berkelanjutan,” pungkas Lili.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Lampung dan Menko Perekonomian Bahas Tata Niaga Singkong, Hasilkan Empat Kesepakatan

Penulis
Syifa
-

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama sejumlah kepala daerah di Provinsi Lampung menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Jakarta, Rabu (17/9).

Pertemuan tersebut membahas persoalan tata niaga singkong atau ubi kayu yang selama ini menjadi komoditas penting di Lampung.

Dalam pertemuan itu hadir Sekretaris Menko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, juga hadir dari sejumlah pejabat Kementrian terkait seperti Kementrian Pertanian, Kementrian Perdagangan dan Kementrian Perindustrian.

Turut hadir juga Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI), Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia PPUKI), Gabungan Pengusaha industri pengolahan kertas, serta perwakilan industri pengolahan pangan.

Dari Lampung yang hadir dalam pertemuan itu Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tataniaga Ubi Kayu DPRD Lampung Mikdar Ilyas, serta Kepala Derah atau yang mewakili dari Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Mesuji, dan Lampung Timur.

Pertemuan menghasilkan empat kesepakatan strategis yang diharapkan mampu memperbaiki tata kelola dan keberlanjutan komoditas ubi kayu di Lampung, yaitu:

Pembatasan impor tapioka melalui pengaturan larangan terbatas (lartas), di mana impor hanya dapat dilakukan oleh produsen yang mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

Penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sementara selama 200 hari sebagai safe guard tambahan untuk impor tapioka.

Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk ubi kayu yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pertanian, serta HET tapioka yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Perdagangan.

Standarisasi alat ukur kadar aci yang akan ditetapkan oleh Kernenterian Perdagangan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Lampung, Mulyadi Irsan, mengatakan bahwa dalam pertemuan itu Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djauzal meminta Pemerintah Pusat segera menetapkan kepastian harga acuan singkong yang ditetapkan oleh kementan dan Tapioka yang ditetapkan oleh kemendag secepat mungkin agar harga singkong bisa segera naik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Denpasar Percepat Verifikasi Korban Banjir, 883 Bangunan Rusak Tercatat

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Denpasar bergerak cepat dalam menindaklanjuti dampak banjir yang melanda beberapa wilayah beberapa waktu lalu. Untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran, Pemkot Denpasar membentuk tim gabungan yang bertugas melakukan verifikasi data warga terdampak di empat kecamatan. Adapun beberapa obyek yang disasar yakni rumah, pasar, pura serta fasum/fasos lainya.

Dalam Rapat Koordinasi yang di pimpin langsung Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara serta Wakil Walikota, Kadek Agus Arya Wibawa ini juga turut dihadiri Sekda, IB. Alit Wiradana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), OPD terkait serta Perbekel/Lurah se-Kota Denpasar.

Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara mengungkapkan bahwa tim ini terdiri dari OPD dan perangkat daerah terkait, camat, lurah, hingga hukum. Fokus utama tim adalah memvalidasi data rumah warga, sekolah dan pura yang mengalami kerusakan.

“Saat ini kita menggelar rapat koordinasi membahas penanganan pasca bencana. Proses verifikasi ini sangat penting agar bantuan bisa segera turun,” ujar Jaya Negara.

Menurut Jaya Negara, pembagian wilayah kerja akan diterapkan agar proses pendataan berjalan lebih cepat. Tujuannya, bantuan dari pemerintah pusat bisa segera menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

“BNPB menekankan setiap rumah terdampak harus diklasifikasikan apakah rusak ringan, sedang, atau berat. Dari kemarin, tim Pengkajian, Perbekel/Lurah sudah mulai turun melakukan verifikasi lapangan,” jelas Jaya Negara.

Data hasil pendataan tersebut nantinya akan divalidasi kembali sebelum diajukan ke pemerintah pusat. Pemkot Denpasar akan mempercepat langkah agar korban banjir segera mendapat bantuan.”Kami harus bergerak cepat. Agar bantuan segera terealisasi. ” katanya.

Berdasarkan data hasil verikasi per hari Selasa (16/9), kerusakan Rumah, Pura, Pasar dan lainnya (fasilitas umum, fasilitas sosial, dll) dibagi menjadi tiga kategori yakni ringan, sedang dan berat. Adapun data verifikasi yang telah masuk di 4 kecamatan tercatat sebanyak 883 kerusakan. Yakni di Kecamatan Denpasar Utara jumlah kerusakan sebanyak 675 bangunan. Yakni kerusakan rumah kategori ringan tercatat nihil, sedang sebanyak 5 rumah dan rusak berat tercatat sebanyak 221 rumah. Sedangkan untuk kerusakan pura kategori ringan dan sedang tercatat nihil, dan kategori rusak berat tercatat sebanyak 28 orang. Sementara untuk pasar kategori ringan hingga berat tercatat nihil. Dan kerusakan lainnya kategori ringan dan sedang tercatat nihil dan kategori berat sebanyak 41 titik.

Selanjutnya di Kecamatan Denpasar Timur tercatat sebanyak 87 kerusakan bangunan. Yakni rumah kategori ringan sebanyak 7 rumah, untuk kateogori sedang sebanyak 18 rumah dan kategori rusak berat 24 rumah. Sedangkan kerusakan pura kategori ringan tercatat sebanyak 1 pura, kategori sedang sebanyak 3 pura dan kategori berat sebanyak 8 pura. Kerusakan Pasar kategori ringan dan sedang tercatat nihil dan berat sebanyak 2 pasar. Sedangkan kerusakan lainnya kategori ringan tercatat nihil, kategori sedang sebanyak 8 titik dan berat sebanyak 16 titik.

Selanjutnya untuk kerusakan di Kecamatan Denpasar Selatan tercatat sebanyak 48 kerusakan bangunan. Yakni kerusakan rumah kategori ringan sebanyak 18 rumah, kategori sedang sebanyak 22 rumah dan kategori berat tercatat nihil. Selanjutnya untuk kerusakan Pura kategori ringan, sedang dan berat tercatat nihil. Kerusakan pasar kategori ringan, sedang, dan berat tercatat nihil. Sementara itu, kerusakan lainnya kategori ringan tercatat nihil, sedang sebanyak 5 titik dan kategori berat 3 titik.

Dan untuk di Kecamatan Denpasar Barat tercatat sebanyak 73 kerusakan bangunan. Yakni kerusakan rumah kategori ringan tercatat sebanyak 5 rumah, sedang sebanyak 14 rumah dan kategori berat sebanyak 23 rumah. Selanjutnya untuk kerusakan pura kategori ringan dan sedang tercatat nihil dan kategori berat sebanyak 2 pura. Kerusakan pasar kategori ringan dan sedang tercatat nihil, kategori berat sebanyak 1 pasar. Sedangkan kerusakan lainnya kategori ringan tercatat sebanyak 2 titik, kategori sedang 18 titik dan kategori berat sebanyak 8 titik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tenggelamkan “Fish Bank” Bareng Nelayan, Bupati Ipuk Dukung Upaya Konservasi Ekosistem Laut

Penulis
Syifa
-

Bupati Ipuk Fiestiandani bersama-sama nelayan pesisir Pantai Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari melakukan penenggelaman “fish bank” ke dalam laut, Senin (15/9/2025). Penenggelaman Fish Bank ini sebagai upaya konservasi ekosistem laut hingga meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Fish Bank merupakan rumah buatan bagi ikan yang berfungsi seperti terumbu karang untuk tempat berkumpul dan berkembangbiaknya ikan. Ada tiga unit fishbank yang ditenggelamkan dari total 80 unit di Pesisir Pantai Desa Patoman. Fish bank tersebut diletakkan di zona inti dengan kedalaman 9-12 meter di dalam laut.

Program penenggelaman fish bank ini merupakan hasil kolaborasi Sinergi Foundation, Fish Bank Indonesia bersama Pemkab Banyuwangi.

“ini adalah bentuk kolaborasi yang baik untuk konservasi laut. Program ini selaras dengan program dalam RPJMN Presiden dan juga RPJMD Banyuwangi untuk strategi pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan,” kata Ipuk.

“Kami sangat mendukung program ini karena langsung dikelola dan bermanfaat bagi nelayan,” imbuhnya.

Fish bank merupakan teknologi sederhana yang memiliki banyak manfaat dalam menjaga ekosistem laut. Dari perspektif ekologi, ini menjadi upaya menjaga siklus berkelanjutan dari kehidupan laut. Dari perspektif sosial menguatkan gotong royong karena dalam membuat dan mengelolanya membutuhkan kerjasama nelayan.

“Dari perspektif ekonomi, fish bank meningkatkan kesejahteraan nelayan karena ikan-ikan terjaga keberlanjutannya. Dan dari perspektif pariwisata juga bisa menjadi destinasi hingga pusat edukasi,” kata Ipuk.

“Semoga para nelayan bisa mengelola, memonitoring hingga mengevaluasi penggunaan Fish Bank agar program ini berdampak oada kesejahteraan nelayan,” harap Ipuk.

Founder Sinergi Foundation sekaligus pencetus Fish Bank Indonesia Eri Sudewo mengatakan, penenggelaman Fish Bank di Desa Patoman merupakan bagian dari kolaborasi pihaknya dengan nelayan Banyuwangi yang telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu.

“Saat 5-6 tahun lalu saya ke Banyuwangi, ternyata fish bank sudah dikerjakan oleh pemerintah daerah di Pantai Bangsring (Desa Bagsring). Sehingga kami optimis ini juga akan sukses dijalankan di tempat lainnya di Banyuwangi,” kata Eri.

Awalnya, kata Eri, program fish bank dilaksanakan di pantai Desa Bomo dan Desa Badean. Ternyata berhasil dan juga meningkatkan kesejahteraan nelayan. Bahkan kini Desa Bomo juga berkembang menjadi desa wisata.

“Ke depan kami juga akan menjadikan Banyuwangi sebagai Fish Bank Centre di Indonesia dengan pemasangan fish bank sepanjang 100 kilometer di sepanjang pesisirnya,” imbuh Eri.

Sementara itu, Ketua Kelompok Nelayan Benteng Samudra Desa Bomo Aan Mutowif mengatakan pemasangan fish bank sukses meningkatkan populasi ikan endemik seperti kakap merah dan kerapu. Adanya fish bank, hasil tangkapan ikan nelayan tidak lagi tergantung pada musim. Saat ini di Pantai Bomo ada 150 fish bank yang sudah ditenggelamkan.

“Kelebihan adanya fish bank meskipun tidak sedang musim barat (banyak ikan) ikan tetap ada, sekali melaut nelayan bisa dapat 5-10 kg. Sedangkan kalau sedang musim barat satu orang bisa dapat 6-12 kg ikan,” ujarnya.

Menangkap ikan juga makin efisien, biasanya sekali menangkap ikan dengan kapal, bahan bakar yang dihabiskan sebanyak 3-4 liter. Sekarang dengan satu liter bahan bakar, bisa digunakan untuk berangkat menangkap ikan dengan kapal 3-4 kali.

“Karena ikan sudah banyak di sekitar fish bank jadi nelayan tidak perlu jauh-jauh lagi melaut,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Pariwisata Promosikan Wisata Kebugaran lewat “Wonderful Indonesia Wellness 2025”

Penulis
Syifa
-

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memperkenalkan dan mempromosikan potensi wisata kebugaran (wellness tourism) yang ada di Indonesia, khususnya di sekitar Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui ajang “Wonderful Indonesia Wellness 2025”.

Dalam peluncuran “Wonderful Indonesia Wellness 2025” di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Rabu (17/8/2025), Menteri Pariwisata mengatakan di tengah dunia yang semakin sibuk, banyak orang mencari ketenangan dan pemulihan. Menurutnya, terapi herbal, healthy dining, pengalaman spiritual, dan pengalaman wellness, saat ini semakin banyak dicari.

“Inilah peluang bagi Indonesia untuk memperkenalkan diri dengan cara yang lebih visioner, sebagai negeri yang tidak hanya indah untuk dikunjungi, tetapi juga menyehatkan, menenangkan, dan menginspirasi,” kata Menteri Pariwisata.

“Wonderful Indonesia Wellness 2025” yang akan dilaksanakan pada 1-30 November 2025 di Surakarta, Jawa Tengah dan Yogyakarta ini menjadi momentum untuk mendorong wisata kebugaran di tanah air naik kelas, sekaligus menghadirkan event by Indonesia berskala internasional.

Indonesia memiliki poisisi unik dalam wellness tourism. Pada tahun 2023, Global Wellness Institute (GWI) mencatat wellness economy dunia bernilai 6,32 triliun dolar Amerika Serikat (AS) dan diproyeksikan tumbuh 7,44 persen pertahun hingga 2029 mencapai angka 9,68 triliun dolar (AS). Di tahun yang sama, Global Wellness Institute menempatkan Indonesia sebagai penyumbang nilai wellness economy global tertinggi di Asia Tenggara sebesar 56,4 miliar dolar (AS).

Selain itu, Indonesia juga ditetapkan sebagai negara dengan wellness economy ke-6 terbesar di Asia Pasifik, dan mencatat pertumbuhan ke-3 tertinggi di Kawasan Asia-Pasifik.

“Saat ini wisatawan rela membayar lebih untuk pengalaman yang autentik, menyembuhkan, dan transformatif. Dan Indonesia berada pada posisi yang sangat unik untuk memenuhi kebutuhan ini,” ungkap Menteri Pariwisata Widiyanti.

Event “Wonderful Indonesia Wellness 2025” yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata bersama Keraton Kasunanan Hadiningrat Surakarta dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) DI Yogyakarta akan mempromosikan budaya wellness, khususnya tradisi wellness Kerajaan Mataram yang telah turun-temurun diwariskan. Acara ini menggabungkan dua festival yaitu Jogja Cultural Wellness Festival (JCWF) 2025 dan Royal Surakarta Wellness Festival (RSWF).

Dirancang sebagai signature event tahunan bertaraf internasional, ‘Wonderful Indonesia Wellness’ diharapkan menjadi payung besar untuk memperkenalkan keautentikan budaya wellness Indonesia kepada dunia.

Menteri Pariwisata Widiyanti berharap, acara ini bisa mengamplifikasi potensi wisata kebugaran Indonesia di pasar internasional. “Dengan semangat kolaborasi, mari kita bawa Indonesia sebagai panggung wellness berkelas dunia, kebanggaan bangsa sekaligus daya tarik dunia,” ajak Menteri Widiyanti.

Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kemenpar Vinsensius Jemadu menambahkan visi besar di balik penyelenggaraan “Wonderful Indonesia Wellness. “Kami ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat event kebugaran kelas dunia, dengan menampilkan ciri khas budaya hidup sehat dan bugar Indonesia di kancah global,” ungkap Vinsensius.

Sementara itu, Ketua BPPD DI Yogyakarta sekaligus Ketua JCWF 2025 Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara menambahkan, tradisi kebugaran di Yogyakarta merupakan bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat di kota gudeg.

“Lebih dari sekadar tren gaya hidup, wellness di Yogyakarta berakar pada falsafah hidup yang menekankan keseimbangan antara manusia dan alam, serta harmoni dalam interaksi sosial dan spiritual yang semuanya terangkum dalam tema ‘Salarasing Urip, Wiraga, Wirasa, Wirama’ yang bermakna Kesatuan Hidup, Raga, Rasa, dan Irama,” ungkap GKR Bendara.

Pada kesempatan yang sama, Gusti Raden Ayu (GRAy) Putri Purnaningrum selaku Project Leader RSWF mengatakan wisata kebugaran merupakan salah satu cara untuk mengistirahatkan diri, menyembuhkan, dan menghargai diri sendiri dari segala macam kesibukan dan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.

“Ini selaras dengan konsepsi ‘Titi, Ngadi, Ngusadi’ dari Keraton Surakarta yang bermakna bahwa menyelesaikan berbagai problem kehidupan perlu ada upaya untuk menyembuhkan dan menghargai diri sendiri,” ucap GRAy Putri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...801802803...4,912Halaman 802 dari 4,912