Beranda blog Halaman 803

Tenggelamkan “Fish Bank” Bareng Nelayan, Bupati Ipuk Dukung Upaya Konservasi Ekosistem Laut

Penulis
Syifa
-

Bupati Ipuk Fiestiandani bersama-sama nelayan pesisir Pantai Desa Patoman, Kecamatan Blimbingsari melakukan penenggelaman “fish bank” ke dalam laut, Senin (15/9/2025). Penenggelaman Fish Bank ini sebagai upaya konservasi ekosistem laut hingga meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Fish Bank merupakan rumah buatan bagi ikan yang berfungsi seperti terumbu karang untuk tempat berkumpul dan berkembangbiaknya ikan. Ada tiga unit fishbank yang ditenggelamkan dari total 80 unit di Pesisir Pantai Desa Patoman. Fish bank tersebut diletakkan di zona inti dengan kedalaman 9-12 meter di dalam laut.

Program penenggelaman fish bank ini merupakan hasil kolaborasi Sinergi Foundation, Fish Bank Indonesia bersama Pemkab Banyuwangi.

“ini adalah bentuk kolaborasi yang baik untuk konservasi laut. Program ini selaras dengan program dalam RPJMN Presiden dan juga RPJMD Banyuwangi untuk strategi pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan,” kata Ipuk.

“Kami sangat mendukung program ini karena langsung dikelola dan bermanfaat bagi nelayan,” imbuhnya.

Fish bank merupakan teknologi sederhana yang memiliki banyak manfaat dalam menjaga ekosistem laut. Dari perspektif ekologi, ini menjadi upaya menjaga siklus berkelanjutan dari kehidupan laut. Dari perspektif sosial menguatkan gotong royong karena dalam membuat dan mengelolanya membutuhkan kerjasama nelayan.

“Dari perspektif ekonomi, fish bank meningkatkan kesejahteraan nelayan karena ikan-ikan terjaga keberlanjutannya. Dan dari perspektif pariwisata juga bisa menjadi destinasi hingga pusat edukasi,” kata Ipuk.

“Semoga para nelayan bisa mengelola, memonitoring hingga mengevaluasi penggunaan Fish Bank agar program ini berdampak oada kesejahteraan nelayan,” harap Ipuk.

Founder Sinergi Foundation sekaligus pencetus Fish Bank Indonesia Eri Sudewo mengatakan, penenggelaman Fish Bank di Desa Patoman merupakan bagian dari kolaborasi pihaknya dengan nelayan Banyuwangi yang telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu.

“Saat 5-6 tahun lalu saya ke Banyuwangi, ternyata fish bank sudah dikerjakan oleh pemerintah daerah di Pantai Bangsring (Desa Bagsring). Sehingga kami optimis ini juga akan sukses dijalankan di tempat lainnya di Banyuwangi,” kata Eri.

Awalnya, kata Eri, program fish bank dilaksanakan di pantai Desa Bomo dan Desa Badean. Ternyata berhasil dan juga meningkatkan kesejahteraan nelayan. Bahkan kini Desa Bomo juga berkembang menjadi desa wisata.

“Ke depan kami juga akan menjadikan Banyuwangi sebagai Fish Bank Centre di Indonesia dengan pemasangan fish bank sepanjang 100 kilometer di sepanjang pesisirnya,” imbuh Eri.

Sementara itu, Ketua Kelompok Nelayan Benteng Samudra Desa Bomo Aan Mutowif mengatakan pemasangan fish bank sukses meningkatkan populasi ikan endemik seperti kakap merah dan kerapu. Adanya fish bank, hasil tangkapan ikan nelayan tidak lagi tergantung pada musim. Saat ini di Pantai Bomo ada 150 fish bank yang sudah ditenggelamkan.

“Kelebihan adanya fish bank meskipun tidak sedang musim barat (banyak ikan) ikan tetap ada, sekali melaut nelayan bisa dapat 5-10 kg. Sedangkan kalau sedang musim barat satu orang bisa dapat 6-12 kg ikan,” ujarnya.

Menangkap ikan juga makin efisien, biasanya sekali menangkap ikan dengan kapal, bahan bakar yang dihabiskan sebanyak 3-4 liter. Sekarang dengan satu liter bahan bakar, bisa digunakan untuk berangkat menangkap ikan dengan kapal 3-4 kali.

“Karena ikan sudah banyak di sekitar fish bank jadi nelayan tidak perlu jauh-jauh lagi melaut,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Pariwisata Promosikan Wisata Kebugaran lewat “Wonderful Indonesia Wellness 2025”

Penulis
Syifa
-

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memperkenalkan dan mempromosikan potensi wisata kebugaran (wellness tourism) yang ada di Indonesia, khususnya di sekitar Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui ajang “Wonderful Indonesia Wellness 2025”.

Dalam peluncuran “Wonderful Indonesia Wellness 2025” di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Rabu (17/8/2025), Menteri Pariwisata mengatakan di tengah dunia yang semakin sibuk, banyak orang mencari ketenangan dan pemulihan. Menurutnya, terapi herbal, healthy dining, pengalaman spiritual, dan pengalaman wellness, saat ini semakin banyak dicari.

“Inilah peluang bagi Indonesia untuk memperkenalkan diri dengan cara yang lebih visioner, sebagai negeri yang tidak hanya indah untuk dikunjungi, tetapi juga menyehatkan, menenangkan, dan menginspirasi,” kata Menteri Pariwisata.

“Wonderful Indonesia Wellness 2025” yang akan dilaksanakan pada 1-30 November 2025 di Surakarta, Jawa Tengah dan Yogyakarta ini menjadi momentum untuk mendorong wisata kebugaran di tanah air naik kelas, sekaligus menghadirkan event by Indonesia berskala internasional.

Indonesia memiliki poisisi unik dalam wellness tourism. Pada tahun 2023, Global Wellness Institute (GWI) mencatat wellness economy dunia bernilai 6,32 triliun dolar Amerika Serikat (AS) dan diproyeksikan tumbuh 7,44 persen pertahun hingga 2029 mencapai angka 9,68 triliun dolar (AS). Di tahun yang sama, Global Wellness Institute menempatkan Indonesia sebagai penyumbang nilai wellness economy global tertinggi di Asia Tenggara sebesar 56,4 miliar dolar (AS).

Selain itu, Indonesia juga ditetapkan sebagai negara dengan wellness economy ke-6 terbesar di Asia Pasifik, dan mencatat pertumbuhan ke-3 tertinggi di Kawasan Asia-Pasifik.

“Saat ini wisatawan rela membayar lebih untuk pengalaman yang autentik, menyembuhkan, dan transformatif. Dan Indonesia berada pada posisi yang sangat unik untuk memenuhi kebutuhan ini,” ungkap Menteri Pariwisata Widiyanti.

Event “Wonderful Indonesia Wellness 2025” yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata bersama Keraton Kasunanan Hadiningrat Surakarta dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) DI Yogyakarta akan mempromosikan budaya wellness, khususnya tradisi wellness Kerajaan Mataram yang telah turun-temurun diwariskan. Acara ini menggabungkan dua festival yaitu Jogja Cultural Wellness Festival (JCWF) 2025 dan Royal Surakarta Wellness Festival (RSWF).

Dirancang sebagai signature event tahunan bertaraf internasional, ‘Wonderful Indonesia Wellness’ diharapkan menjadi payung besar untuk memperkenalkan keautentikan budaya wellness Indonesia kepada dunia.

Menteri Pariwisata Widiyanti berharap, acara ini bisa mengamplifikasi potensi wisata kebugaran Indonesia di pasar internasional. “Dengan semangat kolaborasi, mari kita bawa Indonesia sebagai panggung wellness berkelas dunia, kebanggaan bangsa sekaligus daya tarik dunia,” ajak Menteri Widiyanti.

Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kemenpar Vinsensius Jemadu menambahkan visi besar di balik penyelenggaraan “Wonderful Indonesia Wellness. “Kami ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat event kebugaran kelas dunia, dengan menampilkan ciri khas budaya hidup sehat dan bugar Indonesia di kancah global,” ungkap Vinsensius.

Sementara itu, Ketua BPPD DI Yogyakarta sekaligus Ketua JCWF 2025 Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Bendara menambahkan, tradisi kebugaran di Yogyakarta merupakan bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat di kota gudeg.

“Lebih dari sekadar tren gaya hidup, wellness di Yogyakarta berakar pada falsafah hidup yang menekankan keseimbangan antara manusia dan alam, serta harmoni dalam interaksi sosial dan spiritual yang semuanya terangkum dalam tema ‘Salarasing Urip, Wiraga, Wirasa, Wirama’ yang bermakna Kesatuan Hidup, Raga, Rasa, dan Irama,” ungkap GKR Bendara.

Pada kesempatan yang sama, Gusti Raden Ayu (GRAy) Putri Purnaningrum selaku Project Leader RSWF mengatakan wisata kebugaran merupakan salah satu cara untuk mengistirahatkan diri, menyembuhkan, dan menghargai diri sendiri dari segala macam kesibukan dan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.

“Ini selaras dengan konsepsi ‘Titi, Ngadi, Ngusadi’ dari Keraton Surakarta yang bermakna bahwa menyelesaikan berbagai problem kehidupan perlu ada upaya untuk menyembuhkan dan menghargai diri sendiri,” ucap GRAy Putri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendag Busan Tekankan Pentingnya Sinergi Pendidikan dan Spiritualitas Cetak SDM Unggul

Penulis
Syifa
-

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menekankan pentingnya sinergi antara pendidikan dan spiritualitas sebagai kunci untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Ia mengatakan, pendidikan dan spiritualitas yang berjalan beriringan dapat membentuk insan profesional sekaligus memiliki landasan etis dan moral yang kuat.

Mendag Budi Santoso menyampaikan hal ini saat meresmikan Masjid Al-Mizan di lingkungan Kampus Akademi Metrologi dan Instrumentasi, Sumedang, Jawa Barat, pada Rabu (17/9). Peresmian Masjid Al-Mizan ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Mendag Budi Santoso.

“Kehadiran rumah ibadah ini menjadi wujud nyata komitmen Kemendag dalam mencetak SDM unggul yang tidak hanya berkompeten secara teknis, tetapi juga memiliki landasan etis dan moral yang kuat,” ungkap Mendag Budi Santoso.

Mendag Budi Santoso juga mengingatkan, masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi sekaligus merupakan tempat menuntut ilmu dan berdiskusi tentang masa depan.

“Sejak zaman Rasulullah saw., masjid memiliki fungsi yang lebih luas dari sekadar tempat ibadah, melainkan menjadi pusat peradaban, ruang untuk bermusyawarah, serta tempat memikirkan kemajuan umat, bangsa, dan negara,” kata Mendag Budi Santoso.

Ia berharap, Masjid Al-Mizan dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menuntut ilmu, berdiskusi, dan membina karakter. “Saya berpesan agar Masjid Al-Mizan senantiasa dimakmurkan, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang diskusi keilmuan, pembinaan karakter, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan (BPSDMP) Mardyana Listyowati menjelaskan, pembangunan Masjid Al-Mizan berlangsung pada Juli—Desember 2024. Pembangunan menggunakan DIPA Biro Umum Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2024.

“Nama Al-Mizan berarti timbangan atau neraca. Dalam konteks Islam, Al-Mizan adalah simbol keadilan dan kebenaran. Istilah ini selaras dengan hakikat kemetrologian yang merupakan fokus utama pembelajaran di Akademi Metrologi dan Instrumentasi,” tambah Mardyana.

Menurut sivitas Akademi Metrologi dan Instrumentasi, Willi Sutanto, keberadaan masjid di lingkungan kampus memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas kemahasiswaan yang positif dan produktif.

“Dengan adanya Masjid Al-Mizan, mahasiswa dapat melaksanakan salat Jumat tanpa perlu keluar kampus. Selain itu, masjid memiliki ruang yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas positif, seperti diskusi antarsesama mahasiswa, kerja kelompok, dan rapat. Keberadaan masjid ini turut mendukung ikatan mahasiswa muslim untuk lebih aktif menyelenggarakan kajian keislaman serta memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk berlatih menjadi khatib Jumat,” kata Willi.

Masjid Al-Mizan memiliki total luas 760 m² dengan lantai dasar seluas 516,6 m² dan lantai atas seluas 243,4 m². Kapasitas total dari masjid ini sebanyak 300 orang yang terdiri atas 250 orang di lantai dasar dan 50 orang di lantai atas.

Mendampingi Mendag Budi Santoso pada kegiatan tersebut, yaitu Sekretaris Jenderal Isy Karim, Inspektur Jenderal Putu Jayan Danu Putra, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan Mardyana Listyowati, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shofwan, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang, serta Staf Ahli Bidang Manajemen, Tata Kelola, dan Hubungan Antar Lembaga Susy Herawaty.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PU Komitmen Percepat Pembangunan SPPG, Dukung Program Makan Bergizi Gratis

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama antara Kementerian PU, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Kementerian Dalam Negeri, Kamis (18/09) di Gedung BGN, Jakarta.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan, Program MBG tidak hanya berfungsi sebagai program sosial, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional. Program ini juga sejalan dengan sasaran PU608 untuk menurunkan angka kemiskinan, menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM. Dengan demikian, MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional,” ujar Menteri Dody.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PU bersama BGN telah menyiapkan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Prototipe SPPG telah ditetapkan melalui Kepmen PU Nomor 628 Tahun 2025 sebagai pedoman nasional. Saat ini, tiga unit percontohan telah dibangun di Jambi, Banjar, dan Kebumen, masing-masing dengan tipe konstruksi berbeda sebagai model pengembangan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil survei bersama BGN dan Kemendagri pada 13 Agustus–2 September 2025, tercatat 1.314 lokasi potensial. Dari jumlah tersebut, 801 lokasi memenuhi syarat dan setelah proses verifikasi, 483 lokasi ditetapkan siap bangun. “Dari total 483 lokasi tersebut, Kementerian PU akan menangani 264 titik lokasi di berbagai provinsi, termasuk 11 lokasi strategis di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN),” kata Menteri Dody.

Dalam kesepakatan bersama, lokasi pembangunan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditetapkan melalui koordinasi antara BGN dan Kementerian PU, dengan mempertimbangkan kebutuhan gizi masyarakat, aksesibilitas, wilayah perbatasan, serta prioritas pembangunan nasional. “Fokus percepatan pembangunan diarahkan pada wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) serta kawasan PLBN, mengingat kebutuhan layanan gizi yang sangat mendesak dan pentingnya kehadiran negara di lokasi tersebut,” tambah Menteri Dody.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menyampaikan apresiasi atas dukungan multisektor dalam program ini. “Kehadiran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PU sangat penting bagi BGN karena kami harus memenuhi target Presiden Prabowo. Sampai saat ini telah ada 8.344 SPPG yang 100% didanai masyarakat, kontribusi yang luar biasa. Dan kini BGN mendapatkan komitmen dari Kementerian PU, bahwa ada anggaran Kementerian PU yang bisa digunakan untuk pembangunan SPPG di daerah terpencil, sementara di kawasan aglomerasi kita akan mengandalkan kemitraan dengan berbagai pihak,” ungkap Kepala BGN Dadan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, juga menegaskan komitmennya dalam mendukung kelancaran program MBG. “Sesuai dengan arahan Presiden, Kementerian PU akan membangun dan Kemendagri akan menyiapkan lahannya. Kami siap untuk terus bekerja sama. Mudah-mudahan MoU ini menjadi awal langkah kita ke depan agar program MBG berjalan lancar dan dapat menjangkau target sesuai harapan Presiden. Mari bersama-sama kita dukung,” kata Mendagri Tito.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Pimpin Rapat di Hambalang: Bahas Pertanian, Energi, dan Infrastruktur

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas bersama jajaran menteri di bidang perekonomian dan instansi terkait lainnya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (18/9). Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa rapat tersebut membahas berbagai isu strategis di sektor pertanian, energi, dan infrastruktur.

Seskab menyampaikan bahwa di sektor pertanian pemerintah akan segera mengambil kebijakan khusus.

“Di sektor pertanian, pemerintah akan segera mengambil kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait ubi kayu, singkong, dan tapioka, dengan melibatkan pemerintah daerah dan pelaku industri serta memperhatikan kesejahteraan para petani,” ujarnya.

Selain itu, isu energi juga menjadi perhatian Presiden.

“Sementara di sektor energi, pembahasan difokuskan pada mekanisme impor etanol dan produksi tetes tebu atau molase serta penyediaan listrik pedesaan dengan tenaga sel surya,” jelas Seskab.

Lebih lanjut, Seskab mengungkapkan arahan langsung Presiden terkait penyediaan listrik pedesaan.

“Presiden memerintahkan Danantara untuk membuat prototipe listrik pedesaan berbasis tenaga surya. Prototipe ini akan dibangun di sejumlah daerah dan ditarget dapat berjalan dalam waktu 3-5 bulan,” ungkapnya.

Sementara itu, agenda pembangunan infrastruktur besar juga dibahas dalam rapat tersebut.

“Isu lain yang dibahas adalah mengenai rencana dan pendanaan pembangunan Giant Sea Wall yang akan berdampak pada sekitar 50 juta masyarakat di sekitar pantai utara (Pantura) Jawa,” pungkas Seskab.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes Budi Tekankan Pentingnya Talent Pool dan Surveilans Penyakit di Kemenkes

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus memperkuat kepemimpinan manajerial internal melalui program Manajerial Leaders Batch 3. Salah satu agenda utama program ini adalah Leader’s Talk bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, yang menekankan pentingnya talent management yang terukur, terintegrasi, dan berbasis kinerja.

Dalam kesempatan tersebut, Menkes Budi menegaskan perlunya klasifikasi talenta di rumah sakit maupun unit kerja Kemenkes. Program Manajerial Leaders Batch 3 menghadirkan kuliah daring dan luring, serta studi tiru beberapa institusi seperti CDC Amerika Serikat, Airport Health Accreditation di Singapura, Siloam Hospital, Paragon Corp, dan Laboratorium Prodia. Peserta Manajerial Leaders Batch 3 juga mendapatkan pembelajaran ekperiental di beberapa lokus UPT Vertikal terpilih untuk membuat proyek aksi pembelajaran yang bermanfaat sebagai tugas akhir.

Menkes Budi menjelaskan, sistem talent pool Kemenkes menggunakan kriteria yang mencakup kinerja, latar belakang pendidikan, potensi, dan kompetensi.

“Menentukan Box 7, 8, 9 kita pakai variabel antara lain kinerja, latar belakang termasuk pendidikan. Kinerja itu mencakup kalibrasi dan pemeringkatan,” jelas Menkes.

Selain itu, ia menyoroti peran strategis Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) sebagai garda terdepan pengendalian penyakit menular lintas batas. Menkes mendorong BKK mengoptimalkan otomasi dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat surveilans kesehatan.

“Saya ingin BKK lebih diotomatisasi, lebih disimplifikasi. Kalau bisa kreatif sedikit, gunakan AI agar surveillance lebih baik,” ungkapnya.

Menkes menambahkan, fungsi BKK tidak hanya terbatas pada pengawasan di pintu masuk negara, tetapi juga harus menjadi “radar” Kemenkes dalam mendeteksi penyakit menular di wilayah masing-masing.

“Saya mau tambah satu lagi, radarnya Kemenkes, untuk bisa melakukan surveilans penyakit menular di daerah dia berada. Jadi bukan hanya mengurus lintas batas,” tegas Menkes.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati Usulan Postur APBN 2026: Belanja Rp3.842,7 Triliun

Penulis
Syifa
-

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama Pemerintah menyepakati usulan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026. Dalam kesepakatan tersebut, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun dengan pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran didesain sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini terungkap dalam Raker Banggar pada Kamis (18/9), di Ruang Rapat DPR RI Jakarta.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi atas kerja bersama yang telah dilakukan antara Pemerintah dengan Banggar.

“Dengan tuntasnya pembahasan APBN Tahun Anggaran 2026 dari Badan Anggaran DPR RI, izinkan kami atas nama Pemerintah menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPR RI, Pimpinan Kementerian/Lembaga, Wakil Pemerintah lainnya, serta Pimpinan Bank Indonesia. Dari yang terjalin ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga APBN sebagai instrumen fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” terang Menkeu.

Dari sisi pendapatan negara, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp2.693,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp336,0 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditetapkan sebesar Rp459,2 triliun.

Adapun belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp3.149,7 triliun dan transfer ke daerah Rp693,0 triliun. Belanja pemerintah pusat tersebut mencakup belanja kementerian/lembaga Rp1.510,5 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga Rp1.639,2 triliun.

Dengan postur ini, keseimbangan primer tercatat defisit Rp89,7 triliun. Defisit tersebut akan dibiayai melalui pembiayaan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp689,1 triliun.

Hasil kesepakatan Banggar DPR RI bersama Pemerintah atas usulan postur APBN 2026 ini selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI yang dijadwalkan pada 23 September 2025 untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia-UEA Sepakat Kerja Sama Digitalisasi Pemerintahan dan Cetak 10 Juta Talenta Coder

Penulis
Syifa
-
Indonesia membuka peluang kerja sama dengan Uni Emirat Arab (UEA) dalam peningkatan layanan pemerintahan berbasis digital. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan langkah ini penting untuk menjawab kebutuhan konektivitas lebih dari 500 lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah.
“Kami harus menghubungkan 500 kota/kabupaten dan bahkan pemerintahan di Jakarta dari hampir 50–70 lembaga, dan itulah tantangannya,” jelas Meutya saat menerima Wakil Menteri Urusan Kabinet UEA untuk Daya Saing dan Pertukaran Pengetahuan Abdulla Nasser Lootah di Kantor Kementerian Komdigi, Selasa (16/9).
Meutya menjelaskan Kementerian Komdigi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah melakukan restrukturisasi dengan membentuk Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, unit kerja baru yang fokus pada percepatan layanan pemerintahan digital.
Menurutnya, Indonesia bisa belajar dari pengalaman UEA yang berhasil melakukan transformasi digital pemerintahan secara masif.
“Saya rasa akan baik untuk saling berdiskusi karena (sektor digital di UEA) telah banyak berkembang. Di Indonesia tantangannya sangat besar dengan 280 juta penduduk, kita masih memiliki kesenjangan 50 juta yang belum memiliki akses. Jadi, sekali lagi, itulah tantangan ketika bermigrasi sepenuhnya ke layanan digital,” ungkap Meutya.
Meski tantangan besar masih ada, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menutup kesenjangan digital.
“Kami percaya bahwa itu bukan hanya suatu keharusan, negara harus bermigrasi karena masyarakat menginginkannya dan pemerintah memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” tegasnya.
Dari sisi UEA, Abdulla Nasser Lootah menuturkan bahwa negaranya sudah lama menjalankan Zero Bureaucracy, sebuah inisiatif nasional sejak tahun 1990-an untuk merancang ulang proses layanan pemerintah menuju sistem e-government.
“Kami mencapai era digital di mana melihat kendaraan digital seperti UEA Pass yang saat ini dimiliki semua orang di UEA. Kami juga memiliki UAE Wallet, dompet digital tempat anda dapat menyimpan dokumen dan layanan aktif dengan aman,” jelasnya.
Selain kerja sama layanan pemerintahan digital, kedua negara juga meluncurkan Indonesia and UAE Government Experience Exchange Forum. Salah satu agenda besarnya adalah mencetak 10 juta talenta coder dalam tiga tahun ke depan.

“Ketika kami melihat Indonesia dengan ukuran sebesar itu (populasi penduduk), kami tidak bisa menawarkan satu juta atau lima juta coder. Kami bilang, mari kita mulai dengan 10 juta dan kami siap melakukannya,” tandas Abdulla.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Rekayasa Lalu Lintas di TB Simatupang-Lebak Bulus Sukses Atasi Kemacetan Jam Sibuk

Penulis
Syifa
-

Uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang–Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dinilai berhasil menurunkan tingkat kemacetan pada jam sibuk. Kebijakan tersebut diberlakukan setiap pukul 17.00 hingga 20.00 WIB dan terbukti mengurangi kepadatan kendaraan secara signifikan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, hasil sementara menunjukkan adanya penurunan kemacetan yang cukup besar, terutama saat arus pulang kerja.

“Memang terjadi penurunan yang signifikan ketika antara jam 5 sampai dengan jam 8 malam. Dan uji cobanya sampai besok, tetapi sampai hari ini menunjukkan penurunan yang luar biasa,” ujar Pramono di Plaza Selatan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Jumat (19/9).

Pramono menambahkan, rekayasa lalu lintas ini mendapat respons positif dari masyarakat pengguna jalan. Ia menyatakan keputusan mengenai perpanjangan kebijakan hingga akhir Oktober akan segera ditentukan.

“Besok akan kita putuskan apakah kita lakukan sampai dengan akhir Oktober,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan, laporan Dinas Perhubungan mencatat penurunan kemacetan mencapai 24 persen.

“Laporan dari Dinas Perhubungan, menurun sampai 24 persen. Memang cukup efektif ya. Sebetulnya kan memang pada waktu-waktu tertentu saja, terutama di pulang-pulang kerja, memang itu tingkat kemacetannya tinggi,” ungkapnya.

Menurutnya, kebijakan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan satu lajur di gerbang tol Fatmawati 2 secara gratis ini membantu mengurai kemacetan yang terjadi. Uji coba rekayasa lalu lintas ini berlangsung selama lima hari, dari pukul 17.00 hingga 20.00 WIB.

“Dengan dibukanya tol Fatmawati dengan sistem gratis ini sudah cukup membantu sebetulnya,” tandas Rano.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Cek 14 Lokasi Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Samsat Keliling Jadetabek untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Jumat (19/9). Tersedia total 14 lokasi yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Dilansir dari akun resmi X TMC Polda Metro Jaya, layanan Samsat Keliling beroperasi dengan jadwal berbeda di setiap titik. Warga dapat mengakses pembayaran pajak tahunan kendaraan di pusat-pusat keramaian maupun halaman Samsat setempat.

Lokasi Samsat Keliling Jakarta

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat & Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Utara: Samsat Jakarta Utara & Itali Mall Artha Gading (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Barat: Mal Citraland (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Selatan: Halaman Samsat (09.00–15.00 WIB) & Gedung Sampoerna Strategic (09.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Timur: Samsat Jakarta Timur (08.00–15.00 WIB) & Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB)

Lokasi Samsat Keliling Tangerang

  • Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas & Parkiran Busway Foodmosphere (09.00–13.00 WIB)

  • Serpong: Samsat Serpong (08.00–14.00 WIB) & Mal ITC BSD (16.00–19.00 WIB)

  • Ciledug: Kantor Kecamatan Pinang & Rukan Fresh Market Green City Cipondoh (09.00–12.00 WIB)

  • Ciputat: Samsat Ciputat & Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)

  • Kelapa Dua: GTown Square Gading (08.00–14.00 WIB)

Lokasi Samsat Keliling Bekasi dan Depok

  • Kota Bekasi: Pizza Hut Kosmem Jatiasih (09.00–11.30 WIB)

  • Kabupaten Bekasi: Kantor Pemda Kabupaten Bekasi (09.00–11.00 WIB)

  • Depok: Samsat Depok (08.00–14.00 WIB) & Kantor Kelurahan Tugu (09.00–11.00 WIB)

  • Cinere: Kantor Samsat Cinere (08.00–11.00 WIB)

Syarat Membayar Pajak di Samsat Keliling

Warga yang ingin membayar pajak tahunan di Samsat Keliling perlu membawa KTP asli beserta fotokopi, BPKB, dan STNK asli.

Namun, layanan Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Untuk perpanjangan STNK lima tahunan maupun penggantian pelat nomor, masyarakat tetap harus mendatangi kantor Samsat induk.

Dengan adanya layanan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses pembayaran pajak kendaraan tanpa harus menunggu di kantor Samsat pusat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...802803804...4,912Halaman 803 dari 4,912