Beranda blog Halaman 806

Gubernur Rudy Mas’ud Serahkan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di PPU

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud secara simbolis menyerahkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada masyarakat kelurahan Janebora, Kabupaten Penajam Paser Utara, Rabu (17/9/2025)

Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan sehat.

Acara dihadiri Anggota Komisi VI DPR RI, Sarifah Suraidah Harum maupun Kepala Perangkat Daerah Kaltim serta perwakilan dari masing-masing penerima bantuan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat menargetkan 1.000 unit Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH) di 10 kabupaten/kota pada tahun anggaran 2025.

Adapun rincian rehabilitasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) adalah sebagai berikut

PPU I : 50 unit di Kelurahan Janebora, dengan 29 unit telah selesai dibangun (50,56%) dan nilai kontrak Rp 1.232.552.200,00.

PPU II : 50 unit di Kelurahan Janebora, dengan 26 unit telah selesai dibangun (40,38%) dan nilai kontrak Rp 1.231.303.000,00.

PPU III : 37 unit di Kelurahan Janebora, dengan 30 unit telah selesai dibangun (50,46%) dan nilai kontrak Rp 1.232.755.000,00.

Salah satu penerima bantuan, Nurendang warga PPU mengungkapkan rasa terima kasihnya.

“Terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur, bantuan ini sangat berarti bagi kami,” tuturnya dengan haru.

Nurendang berharap program ini terus digalakkan untuk menciptakan lingkungan organisasi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kaltim. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Perkenalkan Kurikulum Berbasis Cinta di Forum Lintas Iman Asia

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memperkenalkan Kurikulum Berbasis Cintasebagai solusi untuk memperkuat pendidikan inklusif, moderasi beragama, dan perlindungan hak-hak minoritas di Asia.

Pesan ini Menag sampaikan saat menjadi keynote speaker pada Inter Religious Conference on Freedom of Religion and Rights of Religious Minorities in Asia yang digelar Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) bersama Christian Conference of Asia (CCA) di Auditorium Graha Oikoumene, Jakarta.

Menag mengapresiasi inisiatif PGI dan CCA yang menurutnya menjadi wadah penting untuk memperkuat dialog lintas iman. “Saya ingin mengucapkan penghargaan kepada PGI dan CCA yang menginisiasi dan menyediakan pertemuan penting ini. Dedikasi Anda untuk dialog, keamanan, dan keadilan merupakan sumber inspirasi, bukan hanya untuk Asia tetapi juga untuk seluruh dunia,” ujar Menag Nasaruddin Umar, Rabu (17/9/2025).

Ia menegaskan bahwa Indonesia kerap dipandang sebagai negara demokrasi dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia. Namun, lebih dari itu, Indonesia memiliki keragaman luar biasa dengan lebih dari 17.000 pulau, 1.300 kelompok etnis, dan enam agama yang diakui negara.

“Diversitas ini adalah keberuntungan sekaligus tantangan terbesar kita. Kesatuan tidak bisa dipaksakan, melainkan harus ditumbuhkan melalui fondasi moral yang lebih dalam daripada politik atau ekonomi. Fondasi itu adalah budaya cinta,” tegasnya.

Menurut Menag, Kurikulum Berbasis Cinta bukan sekadar teori, melainkan praktik sehari-hari yang ditopang oleh empati, belas kasih, dan rasa hormat.

“Untuk benar-benar mencintai Tuhan, seharusnya juga mencintai manusia. Perbedaan keyakinan bukan alasan untuk takut, tetapi peluang untuk saling belajar,” jelasnya.

Ia mencontohkan implementasi Kurikulum Berbasis Cinta yang diwujudkan di Masjid Istiqlal, di antaranya pembangunan Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta.

“Bagi saya, Masjid Istiqlal bukan hanya untuk komunitas Muslim, tapi pusat kemanusiaan. Kurikulum ini lebih dari sekadar bangunan fisik, tapi metafora hidup tentang apa yang Indonesia inginkan: kepercayaan tidak saling berlawanan, melainkan bekerja sama; komunitas tidak terpisah, melainkan saling terhubung,” ujarnya.

Menag juga menyoroti tantangan kebebasan beragama yang masih dihadapi masyarakat Asia. Menurutnya, intoleransi, diskriminasi, dan ketidakadilan masih menyisakan persoalan serius, terutama bagi kelompok minoritas.

Ia menekankan bahwa pendidikan berbasis kasih sayang adalah alat terkuat untuk perubahan. Melalui Kurikulum Berbasis Cinta, generasi muda dididik untuk melihat kemanusiaan dalam diri orang lain, menolak potensi kekerasan, dan tumbuh menjadi warga yang melindungi hak semua orang, termasuk kelompok rentan.

“Melindungi kebebasan beragama bukan hanya kewajiban konstitusional, tetapi juga tugas spiritual. Setiap tindakan toleransi, setiap penghormatan atas hak asasi manusia, adalah refleksi kasih sayang kita kepada Tuhan,” tutur Menag.

Ia berharap pengalaman Indonesia dalam menjaga keragaman dapat menjadi kontribusi penting bagi dunia, sekaligus inspirasi bagi negara-negara lain di Asia.

Menutup pidatonya, Menag mengajak seluruh peserta konferensi menjadikan forum ini sebagai titik kerja sama lintas negara dan lintas agama.

“Biarkan semangat kasih sayang membimbing kita semua. Biarkan semangat itu membentuk kita dalam melindungi keadilan dan kemanusiaan. Mari jadikan perjumpaan ini sebagai penunjuk harapan untuk dunia,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Jenderal CCA Mathews George Chunakara, Ketua Umum PGI Pdt. Jacklevyn Fritz Manuputty, para kontingen dari sejumlah negara Asia, serta Direktur Bimas Kristen Kementerian Agama, Suwarsono.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bersama Menko AHY Serahkan Sertipikat Tanah untuk Rakyat di Bengkulu, Wamen Ossy Apresiasi Peran Pemerintah Daerah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan, bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan 184 sertipikat di wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Bengkulu.

Penyerahan Sertipikat Elektronik ini dilakukan secara _door to door_ di Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Selasa (16/09/2025).

“Sertipikat yang diserahkan berjumlah total 184 sertipikat, dengan rincian 5 sertipikat wakaf, 100 Sertipikat Hak Milik hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan 79 Hak Pakai pemerintah daerah,” jelas Wamen Ossy.

Wamen Ossy mengapresiasi para kepala daerah, mulai dari tingkat gubernur, bupati, dan wali kota, beserta seluruh jajaran Forkopimda setempat, atas kerja sama menyukseskan layanan pertanahan kepada masyarakat Bengkulu.

“Saya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang terus mendukung program dan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan. Kami menyadari masih ada kekurangan, namun kami berkomitmen untuk terus bebenah dan meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin cepat, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat,” ujar Wamen Ossy.

Di kesempatan ini, sertipikat yang diserahkan secara _door to door_ ada 5 sertipikat. Kemudian, ada pula 12 sertipikat yang diserahkan kepada perwakilan masyarakat penerima. Penyerahan ke-12 penerima itu dilakukan oleh Menko AHY bersama Wamen Ossy; Wakil Gubernur Bengkulu, Mian; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu, Indera Imanuddin. Seluruh peserta penerima sertipikat resmi mendapat alas haknya dengan sertipikat elektronik (Sertipikat-El).

Sertipikasi tanah untuk rakyat di Bengkulu disebut Menko AHY sebagai bukti bahwa negara dan pemerintah hadir untuk memastikan hak atas tanah bagi masyarakat. “Provinsi Bengkulu termasuk yang aktif dan progresif, tapi masih ada pekerjaan besar, yaitu mendaftarkan dan menyertipikatkan seluruh bidang tanah di provinsi ini. Semoga sertipikat ini tak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan nilai ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wamen Ossy Dorong Penguatan Peran Kepala Daerah dalam GTRA

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senin (15/09/2025), menekankan pentingnya optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam penyelesaian persoalan agraria di daerah.

GTRA sendiri dipimpin langsung oleh kepala daerah, baik bupati di tingkat kabupaten maupun gubernur di tingkat provinsi.

“Kami terus mendorong penguatan peran GTRA di daerah. Kami melihat adanya _success story_ di daerah, seperti di Majalengka, di mana Plt. Bupati Majalengka saat itu berhasil mendorong pelepasan kawasan hutan seluas 34 hektare yang telah ditempati warga selama bertahun-tahun,” ungkap Wamen Ossy di Gedung Nusantara, Jakarta.

Hasil dari pelepasan kawasan hutan tersebut sangat signifikan. Lebih dari 1.600 kepala keluarga akhirnya memperoleh sertipikat hak atas tanah mereka secara resmi. Keberhasilan ini, menurut Wamen Ossy, merupakan bukti nyata bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat menentukan dalam percepatan Reforma Agraria.

“Kami percaya bahwa pengelolaan pertanahan di daerah tidak bisa lepas dari peran aktif kepala daerah. Maka dari itu, GTRA harus diperkuat dan dioptimalkan agar masyarakat di kawasan-kawasan yang selama ini belum tersentuh legalisasi bisa segera memperoleh hak hukumnya,” tutur Wamen Ossy.

Pengelolaan kawasan hutan itu sendiri, secara administratif merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan. Pelepasan kawasan hutan bisa terjadi karena ada masyarakat yang telah tinggal di atas kawasan hutan selama puluhan tahun tanpa memiliki kepastian hukum atas tanah yang ditempati. Untuk itu, Wamen Ossy bukan hanya mengajak GTRA daerah ikut berkontribusi memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat, namun ia juga mendorong sinergi dengan Kementerian Kehutanan.

“Kementerian ATR/BPN tidak bisa melakukan legalisasi hak atas tanah yang berada di kawasan hutan sebelum ada proses pelepasan kawasan dari Kementerian Kehutanan,” pungkas Wamen ATR/Waka BPN.

Sebelumnya, dalam RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda ini, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid memaparkan rencana kerja aksi Kementerian ATR/BPN tahun 2026.

Selain Kementerian ATR/BPN, rapat ini juga diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Turut hadir, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kemenpar Gelar Diskusi Wujudkan Pariwisata Berkelanjutan Lewat STDev Forum Series #1

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) membuka ruang diskusi dengan para pemangku kepentingan pariwisata untuk menyerap berbagai gagasan sekaligus meningkatkan kesadaran kolektif, partisipasi, dan langkah konkret untuk membangun dan menata ekosistem pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan melalui Sustainable Tourism Development Forum (STDev Forum) 2025.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Kemenpar, Frans Teguh, saat membuka STDev Forum Series #1 secara daring di Jakarta, Selasa (16/9/2025) menyampaikan bahwa forum yang dihadirkan dalam rangka menyambut World Tourism Day pada 27 September 2025 menjadi penting untuk menunjukkan komitmen kolektif dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi segala aspek kehidupan.

“Sebab, model pariwisata saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi dengan memperkuat sistem tata kelola dengan kepemimpinan yang visioner. Bagaimana kebijakan, koordinasi, dan pengambilan keputusan dilakukan di antara para pemangku kepentingan dengan memperhatikan faktor alam, sosial, budaya, dan bisnis, sehingga tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, namun juga masyarakat,” ujar Frans Teguh. Dalam paparannya, dia menekankan pentingnya kesadaran para pihak akan perspektif ekosistem kepariwisataan dalam membangun sinergi, konvergensi, keterkaitan dan keterhubungan ekosistem dan sistem kepariwisataan secara utuh dan holistik. Tidak egosentris namun menata keselarasan tatakelola yang ekosentris dan berkelanjutan. Peran aktor dan kepemimpinan dalam tatakelola kepariwisataan menentukan pertumbuhan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia.

Pada STDev Seri #1 ini topik yang diangkat adalah Tata Kelola dan Kepemimpinan Kepariwisataan melalui Regulasi, Manajemen Krisis, Teknologi Digitalisasi dalam Transformasi Ekosistem Kepariwisataan Berkelanjutan.

Menurut pandangan Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kementerian Pariwisata, Kurleni Ukar, dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan salah satu yang dapat dilakukan yaitu reformasi birokrasi dan regulasi. Hal ini penting untuk menghadirkan birokrasi yang efisien dan adaptif serta regulasi yang lebih sederhana dan konsisten.

Regulasi pariwisata berkelanjutan di Indonesia sendiri sudah cukup komprehensif. Namun perlu ada transformasi pada beberapa dimensi seperti dimensi ekonomi agar birokrasi mampu mendukung investasi yang inklusif, mendukung UMKM dan komunitas lokal menjadi aktor utamanya.

“Intinya konsistensi dalam menjalankannya itu yang menjadi kunci utama agar pariwisata berkelanjutan itu bisa dilaksanakan dan memberikan kesetaraan,” ujar Kurleni

Senada dengan Frans Teguh, Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kementerian Pariwisata Fadjar Hutomo mengatakan transformasi pariwisata berkelanjutan dapat dicapai jika Indonesia memperkuat tata kelola dan kepemimpinan atau leadership salah satunya melalui penerapan manajemen krisis yang proaktif.

“Ketika bicara krisis kita tidak bisa hanya bicara tentang bagaimana mengatasi kejadiannya, memadam kebakarannya. Tetapi juga ketika kejadian itu selalu berulang, maka kita harus pelajari pola apa yang terjadi,” ujar Fadjar Hutomo.

Untuk itu tata kelola manajemen krisis yang efektif dibarengi dengan pendekatan kolaboratif perlu diperkuat untuk memastikan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

“Manajemen krisis pariwisata bukan hanya tentang keindahan tetapi juga tentang keselamatan, keamanan, dan keselamatan. Sehingga destinasi pariwisata juga harus mampu membangun persepsi ini bagi wisatawan sehingga menjadi preferensi atau pilihan bagi wisatawan untuk berkunjung ke destinasi itu,” kata Fadjar

Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Masruroh mengatakan pariwisata berkelanjutan memberikan dampak perubahan yang luas tidak hanya lingkungan, sosial, maupun ekonomi, namun juga mempengaruhi pemanfaatan digital. Yang meliputi penggunaan platform perjalanan daring, pembayaran non-tunai, Artificial Intelligence (AI), VR/AR, dan analitik big data.

Dalam mendukung transformasi ini, Kementerian Pariwisata mengembangkan program Tourism 5.0, termasuk penguatan basis data melalui Sisparnas (Sistem Informasi Indikator Kepariwisataan Nasional) dan Jadesta (Jaringan Desa Wisata); serta melakukan pengembangan website indonesia.travel yang lebih imersif, informatif, dan ramah pengguna.

“Sustainable tourism itu bukan pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan baik itu demand dari pasar maupun juga kebutuhan kita sendiri sebagai pemilik destinasi wisata. Dan diperlukan kerja sama semua pihak dalam mewujudkannya. Sedangkan digital adalah platform yang bisa memperkuat upaya-upaya itu, sehingga dapat lebih transparan dan memberi benefit seluas-luasnya kepada masyarakat,” kata Masruroh.

Wakil Ketua 1 Dewan Kepariwisatan Berkelanjutan Indonesia David Makes menyampaikan bahwa sebelum destinasi pariwisata menjadi berkelanjutan, tentu produk pariwisata itu harus kompetitif dan dapat survive terhadap dinamika kepariwisataan nasional maupun global.

“Dan kita sepakat bahwa pendekatannya memang harus holistik sebagai sebuah ekosistem. Hal ini tentu memang membutuhkan kerja sama, kolaborasi baik antara instansi kementerian, lembaga, pemerintah pusat maupun daerah termasuk masyarakat, baik masyarakat adat, masyarakat pendatang yang yang bertindak selaku investor di dalam pengembangan pariwisata dalam sebuah destinasi,” tutur David.

“Untuk itu, mari kita lanjutkan semangat kolaborasi dalam seri berikutnya hingga cita-cita transformasi pariwisata berkelanjutan benar-benar dapat terwujud,” katanya.

STDev Forum Series #2 akan digelar pada 23 September 2025 dengan topik Gerakan Penguatan Sustainable & Regeneratives Practices. Sementara, Series #3 akan digelar pada 30 September 2025 dengan topik Sinergi Transformasi ESU Tourism Development Program dan Pariwisata Regeneratif.

Rangakaian STDev Forum ini diharapkan akan ada tindak lanjut nyata berupa pelaksanaan gerakan Green Action dan Regenerative Action dengan seluruh stakeholder pada September sampai dengan Desember 2025.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Banyumas Sadewo Hadiri Pembinaan Pegawai RSUD, Dorong Layanan dan Disiplin Kerja

Penulis
Syifa
-

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, menghadiri kegiatan Pembinaan Pegawai RSUD Banyumas yang dilaksanakan di Ruang Thalasemia, Lantai 3 RSUD Banyumas, pada Senin (15/9). Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi oleh Direktur RSUD Banyumas dr. Widyana, Dewan Pengawas RSUD Banyumas, serta tamu undangan penting lainnya.

Acara ini bertujuan untuk mempererat koordinasi internal serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja seluruh civitas hospitalia dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang pelayanan kesehatan.

Dalam sambutannya, Direktur RSUD Banyumas, dr. Widyana menyampaikan bahwa RSUD sebagai institusi pelayanan publik memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Ia menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, tuntutan regulasi baru terkait strata kompetensi rumah sakit, serta kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana yang lebih memadai.

“Kami menyadari bahwa pelayanan kepada pasien tidak hanya menuntut keahlian medis, tetapi juga dukungan fasilitas serta alat medis yang canggih. Untuk itu, kami memohon arahan dan dukungan dari Bapak Bupati agar kami dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar dr. Widyana.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sadewo menegaskan pentingnya soliditas, disiplin, dan peningkatan etos kerja seluruh jajaran RSUD Banyumas. Ia juga menekankan bahwa pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan, agar mampu bersaing dengan rumah sakit swasta.

“Saya yakin semua sudah menjalankan tugas dengan baik, tetapi saya tekankan kembali pentingnya koordinasi yang lebih kuat. Direktur adalah koordinator utama di rumah sakit ini, dan saya tidak ingin ada kesenjangan antara pimpinan dan jajaran di bawahnya,” ujar Sadewo.

Lebih lanjut, Sadewo mengingatkan bahwa persaingan pelayanan kesehatan kian ketat, terutama dari rumah sakit swasta yang semakin agresif dan kompetitif. Maka dari itu, pelayanan di RSUD Banyumas harus setara, bahkan melebihi rumah sakit swasta tidak hanya dari segi fasilitas, tetapi juga dari kualitas pelayanannya.

Menanggapi kondisi fiskal nasional, Bupati juga menjelaskan bahwa dana transfer dari pusat mengalami pemotongan, namun ia menjamin bahwa dana kesehatan tetap menjadi prioritas. Sadewo mendorong agar semua alat kesehatan yang tersedia di RSUD Banyumas dioptimalkan penggunaannya untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja rumah sakit.

“Penghasilan rumah sakit tidak diambil oleh pemerintah daerah, tetapi tetap dikelola untuk kebutuhan rumah sakit. Begitu juga dengan sisa anggaran (Silpa), itu akan tetap dikembalikan ke fungsi utamanya, yaitu untuk pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Di akhir arahannya, Sadewo berharap agar seluruh pegawai RSUD Banyumas dapat meningkatkan semangat kerja dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional kepada masyarakat.

 

Wali Kota Eri Sebut 425 Pendonor “Pahlawan Kemanusiaan”, Tiga Diantaranya Punya Golongan Darah Langka

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan penghargaan istimewa kepada 425 pahlawan kemanusiaan yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 50 kali. Penghargaan ini diserahkan dalam Peringatan Hari Palang Merah Indonesia (PMI) ke-80, yang berlangsung di Graha Sawunggaling, Rabu (17/9).

Dari 425 pendonor yang menerima penghargaan, tiga di antaranya memiliki golongan darah dengan rhesus negatif, yang dikenal sangat langka. Dedikasi mereka yang tidak hanya donor darah secara rutin, tetapi juga siap siaga saat ada permintaan khusus, bahkan dari luar kota.

“Saya sangat berterima kasih kepada semua warga Surabaya yang melakukan donor darah. Saya yakin, doa para pendonor ini adalah doa yang mustajab. Maka dari itu, saya menitipkan pesan agar mereka mendoakan Surabaya agar tetap aman, tenang, sejahtera, dan warganya saling membantu satu sama lain,” kata Wali Kota Eri.

Bagi para pendonor, kriteria penghargaan bervariasi, 25 kali mendapat penghargaan dari PMI, 50 kali dari Wali Kota, 75 kali dari Gubernur, dan 100 kali dari Presiden. “Bahkan Pemkot Surabaya juga ikut mendampingi dan memberangkatkan para pendonor yang mendapat apresiasi dari presiden,” sebutnya.

Ia juga memuji sifat tanpa pamrih para pendonor. Menurutnya, mereka tidak pernah bertanya darahnya diberikan kepada siapa, atau meminta imbalan. “Mereka memberikan dengan tulus, tanpa melihat latar belakang, warna kulit, atau suku penerimanya. Saya berharap seluruh warga Surabaya mencontoh semangat ini untuk membangun kota dengan cinta,” tambahnya.

Oleh karena itu, Wali Kota Eri menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam mendukung PMI, salah satunya melalui bantuan kantong darah. Ia menyebut, kolaborasi ini sejalan dengan program Kampung Pancasila yang digagasnya, yaitu semangat gotong royong warga untuk saling membantu di lingkungan masing-masing.

“Bahkan tadi dari PT Matahari Sakti melalui Presiden Direktur Puspita Dewi Prijadi sudah memberikan bantuan ambulans dua kali. Ada juga bantuan dari Konsulat Jenderal Jepang. Semangat ini disatukan, semua permasalahan di Surabaya akan selesai,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Inspektorat yang juga menjabat Ketua PMI Kota Surabaya, Ikhsan menambahkan bahwa PMI merasa bangga bisa memberikan penghargaan kepada para pahlawan kemanusiaan. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Pemkot Surabaya atas dedikasi luar biasa para pendonor yang telah mendonorkan darahnya hingga 50 kali.

“Seperti yang Bapak Wali Kota sampaikan tahun lalu, penghargaan ini tidak sebanding dengan misi kemanusiaan yang telah dilakukan para relawan. Mereka adalah orang-orang tulus yang tidak pernah mengeluh,” kata Ikhsan.

Ia juga menyampaikan bahwa PMI mengusung tema ‘Tebarkan Kebaikan’ tahun ini, yang sejalan dengan semangat gotong royong yang digaungkan oleh Pemkot Surabaya.

“Tema ini sejalan dengan program Bapak Wali Kota, karena kami menyadari bahwa melayani seluruh warga Surabaya tidak bisa hanya mengandalkan Pemerintah Kota. Program Kampung Pancasila yang digagas Bapak Wali Kota adalah bukti nyata bagaimana gotong royong dan kepedulian dapat terwujud di lingkungan terkecil, mulai dari RT hingga RW. Kerja sama ini sangat selaras dengan visi kami di PMI Kota Surabaya,” jelasnya.

Terakhir, Ikhsan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh relawan dan pihak yang telah membantu PMI dalam menyelamatkan nyawa saudara-saudara yang membutuhkan darah. “Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berkolaborasi dengan PMI selama ini,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ratu Dewa Tinjau Terminal Karya Jaya Untuk Kantong Parkir Kendaraan Besar

Penulis
Syifa
-

Sebagai tindak lanjut rapat besar yang membahas pengaturan lalu lintas kendaraan besar pengangkut di jalan-jalan protokol Kota Palembang, Wali Kota Palembang Drs. H. Ratu Dewa, M.Si meninjau langsung Terminal Karya Jaya, Selasa (16/9).

Peninjauan ini dilakukan guna memastikan kesiapan terminal tersebut dijadikan kantong parkir kendaraan bertonase besar sebelum memasuki kawasan perkotaan.

Ratu Dewa mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan selaku pemilik aset Terminal Karya Jaya.

Menurutnya, terminal ini menjadi lokasi representatif untuk menampung kendaraan besar sehingga tidak menimbulkan kemacetan maupun potensi kecelakaan di dalam kota.

“Alhamdulillah, hari ini kepala balai juga hadir untuk melihat kesiapan terminal karya jaya untuk dijadikan kantong parkir. Jangan sampai nyawa masyarakat jadi korban sia-sia. Banyak desakan dari warga agar segera dicarikan solusi, dan pagi ini kita tindak lanjuti hasil rapat kemarin,” ujarnya.

Sesuai Peraturan Wali Kota, kendaraan besar baru diperbolehkan masuk Kota Palembang mulai pukul 21.00 WIB. Namun, dalam praktiknya masih banyak truk trailer dan fuso yang beroperasi di luar ketentuan.

“Kemarin kita sudah minta dihentikan mulai dari Jalan Parameswara, sambil menunggu kantong parkir disiapkan,” tambahnya.

Berdasarkan pengalaman saat arus mudik Lebaran, Terminal Karya Jaya mampu menampung sekitar 75 kendaraan.

Kapasitas itu, kata Ratu Dewa, akan dievaluasi kembali agar dapat menampung hingga 150 unit, tentunya dengan pengecekan kekuatan dan daya tampung.

Selain Terminal Karya Jaya, Ratu Dewa mengungkapkan sempat ada opsi lahan milik alex noerdin, namun setelah koordinasi dengan pihak kepolisian, lokasi tersebut dinilai tidak memungkinkan. Karena itu, untuk di terminal karya jaya akan ada perbaikan fasilitas, seperti pengecoran jalan, penerangan, hingga pemasangan CCTV.

“Hari ini surat resmi ke balai langsung kita buat, sembari administrasi berjalan kendaraan besar juga sudah bisa diarahkan ke sini. Jika ada yang masih melanggar, kepolisian akan bertindak dengan penilangan, sementara dinas perhubungan hanya bisa mengarahkan,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Tangerang Serahkan Bantuan Rp1,5 Miliar untuk Rakyat Palestina

Penulis
Syifa
-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menyerahkan 1,5 Milyar donasi kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Donasi kemanusiaan yang dikumpulkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tangerang dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tangerang tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid kepada Ketua Umum PMI Pusat, Jusuf Kalla (JK), di Kantor PMI Pusat, Jakarta, Selasa (16/9).
Pada kesempatan tersebut, Bupati Maesyal Rasyid menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan untuk Palestina tersebut merupakan hasil donasi dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat Kabupaten Tangerang sebagai wujud nyata kepedulian masyarakat Kabupaten Tangerang terhadap penderitaan yang dialami rakyat Palestina.
“Kami bersama para ASN, masyarakat Kabupaten Tangerang, serta Baznas datang untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan melalui PMI sebesar Rp 1,5 miliar. Kami menyadari bahwa bantuan ini tidak akan mampu menghapus penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, namun setidaknya menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas dari masyarakat Kabupaten Tangerang,” ujar Bupati Maesyal Rasyid
Dia menambahkan, bantuan kemanusiaan ini juga menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-393 Kabupaten Tangerang yang jatuh pada 13 Oktober mendatang.
“Ini juga sebagai salah satu aksi nyata, bagian dari peringatan HUT ke-393 Kabupaten Tangerang yang diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap sesama,” imbuhnya
Sementara itu, Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada Bupati Tangerang, PMI dan Baznas Kabupaten Tangerang, serta seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang yang telah bergotong-royong memberikan donasinya untuk kepada rakyat Palestina.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Tangerang, PMI, Baznas, dan masyarakat Kabupaten Tangerang atas kepedulian dan bantuannya. Semoga ini menjadi amal ibadah dan memberikan manfaat nyata bagi saudara-saudara kita di Gaza,” ucap Jusuf Kalla.
Lebih lanjut, Jusuf Kalla menegaskan bahwa kondisi di Palestina saat ini sangat memprihatinkan. Banyak korban jiwa dan hancurnya berbagai fasilitas publik akibat agresi militer.

“Saat ini keadaannya sangat memprihatinkan. bantuan dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat Indonesia, sangat berarti untuk meringankan penderitaan warga Palestina,” pungkasnya

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Denpasar Pimpin Pembersihan Sampah Pasca Banjir di Tukad Tegal Kertha

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara turun langsung memimpin upaya penanganan dan pembersihan sampah pasca banjir, di sepanjang Tukad Jalan Resimuka, Desa Tegal Kertha, Minggu (14/9). Hal ini sekaligus untuk memastikan bahwa penanganan dan pembersihan sampah sisa banjir telah tertangani.

Pada saat itu, Walikota Jaya Negara yang langsung turun ke sungai, bersama Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, serta Komandan Kodim (Dandim) 1611/Badung Letkol Inf. I Putu Tangkas Wiratawan, secara bahu membahu membersihkan sampah-sampah bersama TNI, Petugas Kebersihan dari Dinas PU dan DLHK Kota Denpasar, BWS serta masyarakat Desa Tegal Kertha.

Walikota Jaya Negara mengatakan, bahwa kolaborasi antara masyarakat, TNI dan petugas kebersihan sangat membantu dalam percepatan penanganan sampah pasca banjir yang terjadi beberapa hari silam.

“Aksi gotong royong antara masyarakat dan petugas dari DLHK, PUPR, BWS, dan para personil TNI sangat membantu langkah percepatan pengangkutan sampah yang menghambat aliran sungai, sehingga diharapkan dalam beberapa hari sungai bisa kembali bersih, upaya ini juga dilakukan untuk memastikan aliran air kembali lancar serta mencegah potensi banjir susulan,” ungkap Jaya Negara.

Pada momen tersebut, tampak beberapa truk pengangkut sampah dan alat excavator turut dikerahkan untuk mempermudah mengangkut tumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan, untuk penanganan sampah ini, Pemkot Denpasar sudah mengerahkan truk-truk pengangkut sampah dan juga alat excavator agar mempermudah pengerjaan pembersihan aliran sungai.

“Kami sudah mengerahkan armada truk dan juga alat excavator untuk pengangkutan sampah-sampah pasca banjir sehingga pengerjaan nya diharapkan bisa cepat selesai dalam beberapa hari kedepan,” tutur Arya Wibawa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...805806807...4,912Halaman 806 dari 4,912