Beranda blog Halaman 807

Wali Kota Denpasar Pimpin Pembersihan Sampah Pasca Banjir di Tukad Tegal Kertha

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara turun langsung memimpin upaya penanganan dan pembersihan sampah pasca banjir, di sepanjang Tukad Jalan Resimuka, Desa Tegal Kertha, Minggu (14/9). Hal ini sekaligus untuk memastikan bahwa penanganan dan pembersihan sampah sisa banjir telah tertangani.

Pada saat itu, Walikota Jaya Negara yang langsung turun ke sungai, bersama Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, serta Komandan Kodim (Dandim) 1611/Badung Letkol Inf. I Putu Tangkas Wiratawan, secara bahu membahu membersihkan sampah-sampah bersama TNI, Petugas Kebersihan dari Dinas PU dan DLHK Kota Denpasar, BWS serta masyarakat Desa Tegal Kertha.

Walikota Jaya Negara mengatakan, bahwa kolaborasi antara masyarakat, TNI dan petugas kebersihan sangat membantu dalam percepatan penanganan sampah pasca banjir yang terjadi beberapa hari silam.

“Aksi gotong royong antara masyarakat dan petugas dari DLHK, PUPR, BWS, dan para personil TNI sangat membantu langkah percepatan pengangkutan sampah yang menghambat aliran sungai, sehingga diharapkan dalam beberapa hari sungai bisa kembali bersih, upaya ini juga dilakukan untuk memastikan aliran air kembali lancar serta mencegah potensi banjir susulan,” ungkap Jaya Negara.

Pada momen tersebut, tampak beberapa truk pengangkut sampah dan alat excavator turut dikerahkan untuk mempermudah mengangkut tumpukan sampah yang menyumbat aliran sungai.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan, untuk penanganan sampah ini, Pemkot Denpasar sudah mengerahkan truk-truk pengangkut sampah dan juga alat excavator agar mempermudah pengerjaan pembersihan aliran sungai.

“Kami sudah mengerahkan armada truk dan juga alat excavator untuk pengangkutan sampah-sampah pasca banjir sehingga pengerjaan nya diharapkan bisa cepat selesai dalam beberapa hari kedepan,” tutur Arya Wibawa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Vina Dampingi Menteri PU Tinjau Kondisi Gedung DPRD Kota Kediri Pasca Terbakar

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Pimpinan DPRD Kota Kediri mendampingi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk melihat kondisi Kantor DPRD Kota Kediri yang terbakar pada 30 Agustus lalu, Minggu (14/9). Kunjungan ini bertujuan untuk melihat kondisi bangunan pasca kebakaran sekaligus membahas langkah penanganan. Menteri PU bersama Wali Kota Kediri dan Pimpinan DPRD berkeliling melihat beberapa bagian gedung yang mengalami kerusakan paling parah.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi untuk menentukan langkah penanganan. Sebab ada permintaan dari Anggota DPRD yang didukung Wali Kota Kediri untuk memindahkan gedung DPRD ke lokasi lain. Apabila ingin dipindahkan maka harus ada persetujuan dari Menteri Keuangan, karena dari Kementerian PU hanya untuk melakukan rehabilitasi. “Mirip-mirip di Kabupaten Kediri tadi Kantor DPRD Kota Kediri juga rusak parah. Setelah ini kami akan teruskan permintaan ini ke Kementerian Keuangan jadi sementara waktu kita tidak teruskan upaya rehab di sini. Nanti sampai diperoleh persetujuan untuk membangun Kantor DPRD Kota Kediri di tempat lain,” jelasnya.

Mbak Wali kota kediri vinanda Bersama Pimpinan DPRD Dampingi Menteri PU dody hanggodo Tinjau Kondisi Gedung DPRD Kota Kediri Pasca Terbakar

Untuk skema porsi anggarannya, Dody Hanggodo mengungkapkan nanti akan diputuskan bersama dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Pasti nanti dari Kementerian Keuangan akan memberikan arahan berapa porsi dari APBN dan APBD. Untuk Kabupaten Kediri diperkirakan sekitar 100 milyar, kalau Kota Kediri sekitar 15 milyar. Tetapi karena ada permintaan untuk membangun di lokasi lain maka nanti total pastinya, serta porsi antara APBN dan APBD disesuaikan dengan Kementerian Keuangan.

“Misalnya seperti sayap kanan kiri ini kan kerusakannya sedang kalau gedung utamanya wajib dihancurkan. Ini kira-kira sebesar 15 milyar. Pasti saat kita membangun kemungkinan lebih dari itu maka kita tunggu arahan dari Kementerian Keuangan,” ungkapnya.

Menteri PU menambahkan pemerintah pusat sudah menyiapkan skema anggaran pemulihan gedung-gedung yang terbakar di sejumlah daerah. Secara hitungan kasar hampir 1 triliun. Setiap tempat yang mengalami kerusakan berat dan masif, didatangi oleh Kemeterian PU untuk dihitung ulang. “Semua mohon Kantor DPRD dipindahkan tetapi setelah saya jelaskan mereka berpikir ulang, dan mengatakan dibangun di sini saja daripada lama. Tapi kalau di Kota Kediri Bu Dewan dan Bu Wali mau menunggu ya tidak masalah nanti segera kita proses,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini Ketua DPRD Kota Kediri Firdaus menyampaikan dasar pertimbangan untuk Kantor DPRD Kota Kediri dibangun di lokasi lain. Kantor saat ini terlalu sempit dan kurang representatif. Sehingga saat masyarakat ingin audiensi dapat lebih tenang, nyaman dan representatif. Begitu pula saat rapat dengar pendapat dengan masyarakat, banyak yang harus berada di luar untuk mendengarkannya.

“Jadi 29 anggota DPRD sudah berparipurna dengan Mbak Wali terkait hal ini. Karena Kota Kediri punya lahan atau aset yang bisa dimanfaatkan maka kita manfaatkan. Bangunan ini dibangun sejak tahun 70 sekian, luasannya pun juga kita tidak pernah merubahnya,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Kediri menjelaskan terkait lokasi, ada beberapa alternatif. Apabila sudah ada kesepakatan dan dari Kementerian setuju nanti akan disampaikan lokasi yang baru. Untuk saat ini rapat-rapat yang dilakukan oleh DPRD, menggunakan ruangan-ruangan yang dimiliki oleh Pemkot Kediri.

Mbak Wali kota kediri vinanda Bersama Pimpinan DPRD Dampingi Menteri PU Tinjau Kondisi Gedung DPRD Kota Kediri Pasca Terbakar

Turut mendampingi, jajaran Kementerian PU, perwakilan Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Plt Kepala Dinas PUPR Kota Kediri Yono Heryadi, dan tamu undangan lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Madiun Kukuhkan Kepala Dinas Pendidikan, Kesehatan, PUPR, dan Bakesbangpol

Penulis
Syifa
-

Untuk mengisi kekosongan serta memperkuat formasi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun, Bupati Madiun Hari Wuryanto, melantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama setingkat eselon II. Prosesi pelantikan yang digelar di Pendopo Muda Graha, Selasa malam (16/9), berlangsung dengan suasana unik dan sakral.

Suasana gelap dengan karpet hitam bertabur bunga melati serta cahaya lilin yang diletakkan di empat penjuru ruangan, menjadikan prosesi terasa sakral. Semua lampu pendopo sengaja dipadamkan.

Bupati Hari Wuryanto menjelaskan, konsep tersebut sarat makna.

“Pelantikan bukan semata-mata melihat sosok orangnya, tapi menilai dari pekerjaan dan ketulusan hatinya,” ungkapnya.

Adapun empat pejabat yang dilantik adalah Hestu Wiradriawan sebagai Kepala Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Bakesbangpol), Bobby Saktia Putra Lubis sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Agus Sucipto sebagai Kepala Dinas Pendidikan, serta dr. Hery Setiana sebagai Kepala Dinas Kesehatan.

Sebelumnya, keempat pejabat ini telah melewati seleksi terbuka serta uji kompetensi manajerial, teknis, dan sosial-kultural yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Madiun sejak 21 Agustus hingga 4 September 2025.

Dalam arahannya, Bupati Hari Wuryanto menegaskan agar para pejabat baru segera meningkatkan kualitas kerja dan mampu mengawal percepatan pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah serta pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah besar yang menuntut tanggung jawab dan integritas tinggi.

“Jabatan adalah amanah dan tanggung jawab besar yang sungguh tidak mudah. Namun, saya yakin ketika kita bekerja dengan hati, ikhlas, dan sungguh-sungguh, segala bentuk tantangan insyaallah mampu kita hadapi. Saya minta saudara sekalian menjaga sikap, menjadi teladan, serta mengedepankan integritas, pelayanan publik, dan keharmonisan dengan berbagai pihak,” tegasnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Mas Hariwur ini menegaskan bahwa proses seleksi pejabat telah sesuai mekanisme panitia seleksi (pansel).

“Prosesnya terbuka dan transparan. Dari beberapa yang mendaftar, mereka adalah yang terbaik di antara yang terbaik,” katanya.

Bupati berharap nilai dasar aparatur sipil negara berorientasi melayani, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif senantiasa dipegang teguh.

“Harapan kami, pokoknya bagaimana Kabupaten Madiun makin bersahaja: bersih, sehat, sejahtera. Itu yang harus dicapai sehingga bisa dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi, pimpinan DPRD Kabupaten Madiun, jajaran asisten, staf ahli bupati, kepala OPD, serta para camat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Mahayastra Apresiasi DPRD Gianyar Soal Raperda Pelestarian Seni dan Budaya

Penulis
Syifa
-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar menyampaikan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Gianyar tentang Pelestarian Seni dan Budaya, Senin (15/9) di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Gianyar. Sidang tersebut juga diisi dengan penyampaian Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026.

Nyoman Alit Sutarya yang membacakan Raperda inisiatif dewan tentang Pelestarian Seni dan Budaya menjelaskan bahwa Gianyar merupakan denyut nadinya seni dan budaya Bali. Akan tetapi, derasnya arus globalisasi, perubahan gaya hidup generasi muda, hingga berbagai tantangan eksternal yang dihadapi dewasa ini, telah membawa pengaruh yang nyata terhadap kelestarian seni dan budaya. “Jika tidak segera kita sikapi secara serius, maka warisan luhur leluhur kita akan menghadapi ancaman degradasi yang semakin besar,” ujar Alit Sutarya.

Alit Sutarya memaparkan bahwa tujuan dari Raperda Pelestarian Seni dan Budaya untuk melestarikan nilai-nilai kesenian dan kebudayaan daerah agar tidak punah dan tetap diwariskan kepada generasi berikutnya, serta mempertahankan kearifan lokal yang menjadi identitas khas sekaligus pedoman hidup masyarakat.

“Tujuannya memperteguh jati diri daerah agar semakin kokoh menghadapi derasnya arus globalisasi. Selain itu, Raperda ini juga diarahkan untuk memanfaatkan seni dan budaya dalam berbagai bidang, baik untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga seni dan budaya dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah,” paparnya.

Ditambahkannya, ada beberapa substansi yang ditekankan dalam Raperda Pelestarian Seni dan Budaya seperti perlindungan, yaitu upaya menjaga keberlanjutan seni dan budaya Gianyar melalui langkah-langkah konkret seperti inventarisasi, pengamanan, penyelamatan, pendokumentasian, serta publikasi, agar seluruh aset budaya dapat terjaga, terdokumentasi, dan dikenal luas lintas generasi.

Kemudian pengembangan, yakni upaya menghidupkan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan seni dan budaya. Substansi ketiga yakni pemanfaatan, yaitu pemanfaatan seni dan budaya untuk berbagai kepentingan strategis, mulai dari pendidikan, agama, sosial, ekonomi, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Terakhir adalah pembinaan, yaitu upaya pemberdayaan sumber daya manusia di bidang seni dan budaya, pemberdayaan lembaga seni dan budaya, serta pranata seni dan budaya, sehingga mampu meningkatkan serta memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat Gianyar dalam menjaga, mengembangkan, sekaligus menghidupkan seni dan budaya sebagai kekuatan daerah,” pungkasnya.

Menyikapi Raperda Pelestarian Seni dan Budaya yang disampaikan DPRD Gianyar, Bupati Gianyar, I Made Mahayastra menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Gianyar, yang telah berkenan mengambil inisiatif menyampaikan Pengantar Raperda Inisiatif tentang Pelestarian Seni dan Budaya.

“Raperda ini diharapkan akan menjadi payung hukum terhadap pelestarian seni dan budaya daerah, serta perlindungan untuk warisan luhur Gianyar yang berlandaskan Tri Hita Karana dan Sad Kerthi,” ujar Bupati Mahayastra.

Bupati Gianyar juga menyampaikan pengantar Raperda tentang APBD Gianyar Tahun 2026. Dimana dalam Rancangan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.3,222 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp.2,045 triliun lebih atau 63,46 persen. Serta Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp.1,177 triliun lebih atau 36,54 persen. Selanjutnya Belanja Daerah dalam Rancangan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026, direncanakan sebesar Rp.3,527 triliun lebih.

“Defisit anggaran dalam Rancangan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.304,911 miliar lebih. Hal ini terjadi karena rencana pendapatan untuk membiayai sektor prioritas, lebih kecil dibandingkan dengan proyeksi rencana belanja. Namun defisit anggaran tahun 2026 tersebut akan ditutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp.304,911 miliar lebih,” jelas Bupati Mahayastra.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Anggaran Naik Jadi Rp55,4 Triliun, Mendikdasmen Tegaskan Komitmennya Pendidikan Bermutu untuk Semua

Penulis
Syifa
-

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, beserta jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menghadiri rapat kerja dengan Komisi X DPR RI untuk membahas rencana kerja dan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun Anggaran 2026, termasuk alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan di gedung Nusantara I, Komplek DPR RI, Jakarta pada Senin (15/9).

Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, menegaskan kembali bahwa arah kebijakan Kemendikdasmen tahun 2026 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Visi Kemendikdasmen yang diusung adalah “terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta.”

Ia mengungkapkan bahwa dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Kemendikdasmen menetapkan lima program prioritas nasional, yakni percepatan lanjut belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan penguatan kualitas pendidikan vokasi serta pengembangan kebahasaan dan kesastraan.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa pada tahun 2026, Kemendikdasmen memperoleh Pagu Definitif sebesar Rp55 triliun atau sekitar 7 persen dari total anggaran pendidikan. Namun berdasarkan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Belanja Pemerintah Pusat pada 11 September 2025, Kemendikdasmen mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp400 miliar, sehingga total Pagu yang diterima menjadi Rp55,4 triliun.

“Tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk enam program utama, antara lain penguatan kompetensi guru melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di daerah, pengadaan peralatan pendidikan, pengembangan konten dan bimbingan teknis digitalisasi pembelajaran, penguatan pelaksanaan tes kemampuan akademik berupa peningkatan kualitas materi dan soal, peningkatan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan, serta pembangunan kebahasaan dan kesastraan, khususnya Bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA),” terang Menteri Mu’ti di Jakarta (15/9).

Meski demikian, Menteri Mu’ti mengatakan bahwa masih terdapat sejumlah kebutuhan strategis, antara lain perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang TK, penyesuaian biaya pendidikan jenjang SD dan SMP, kebutuhan tambahan tunjangan profesi dan insentif guru Non-ASN, revitalisasi satuan pendidikan dan pemenuhan peralatan pendidikan, pelatihan dan uji kompetensi guru, program kebahasaan dan kesastraan, penanganan anak tidak sekolah, penguatan pendidikan vokasi dan pendidikan khusus, penjaminan mutu, talenta serta pendidikan karakter.

Menteri Mu’ti menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi X DPR RI atas dukungan dalam memperjuangkan pembangunan pendidikan nasional. “Kami terus berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan bermutu bagi semua anak Indonesia sebagai fondasi mencerdaskan kehidupan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” tutur Menteri Mu’ti.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyambut positif penetapan Pagu Definitif Kemendikdasmen untuk Tahun Anggaran 2026. Ia menegaskan, meski tambahan anggaran yang diperoleh relatif terbatas, pemanfaatannya harus difokuskan pada program-program prioritas.

“Alhamdulillah, ada penambahan sebesar Rp400 miliar sehingga total anggaran Kemendikdasmen di tahun 2026 menjadi Rp55,4 triliun. Ini merupakan langkah strategis yang telah kami diskusikan bersama untuk mendukung program kegiatan ke depan. Mudah-mudahan dalam proses berikutnya masih ada kesempatan mendapatkan dukungan pembiayaan tambahan bagi Kemendikdasmen, yang merupakan salah satu kementerian dengan amanah terbesar dalam melaksanakan program strategis pemerintah saat ini,” ujar Hetifah.

Hetifah juga mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. “Satu rupiah pun dari anggaran yang diamanahkan harus dilaksanakan sebaik-baiknya, sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama. Kami berharap anggaran yang ada benar-benar difokuskan pada program-program prioritas. Kami pun masih memperjuangkan beberapa mata anggaran lain yang saat ini belum terakomodasi, agar bisa mendapat perhatian dalam pembahasan perubahan anggaran mendatang,” tegas Hetifah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wisata Kabupaten Bandung Naik 300%, Bupati Bandung Dorong Pembangunan Tol dan Kereta Gantung

Penulis
Syifa
-

Kabupaten Bandung Jawa Barat bagian dari wilayah strategis nasional menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung mengalami kenaikan signifikan.

Dengan perbandingan pada tahun 2020 kunjungan wisatawan capai 2 juta jiwa. Memasuki tahun 2024 capai 7 juta pengunjung, sehingga mengalami kenaikan sekitar 300 persen.

Melihat kunjungan wisatawan yang mengalami kenaikan signifikan pada setiap tahunnya, Bupati Bandung Dadang Supriatna yang juga Ketua Harian Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyoroti kebutuhan peningkatan infrastruktur transportasi di Kabupaten Bandung.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna sempat mengungkapkan hal ini saat menghadiri Grand Opening Podcast APKASI bertajuk “Suara Pemimpin Daerah untuk Indonesia” di Studio Helmy Yahya, Jakarta Pusat, Selasa (16/9).

Podcast yang dipandu Helmy Yahya ini menghadirkan Ketua Umum APKASI sekaligus Bupati Lahat Bursah Zarnubi, Sekjen APKASI sekaligus Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, serta Wakil Ketua Umum APKASI sekaligus Bupati Pati H. Sudewo.

Diskusi menyoroti sinergi antar kabupaten melalui APKASI sebagai wadah kolaborasi dan promosi potensi daerah. Topik lain adalah peluang ekspor komoditas unggulan, tantangan industrialisasi, serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai target pemerintah pusat mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Bupati Kang DS mengungkapkan, Kabupaten Bandung menerima tujuh juta wisatawan per tahun, sehingga terjadi kemacetan terutama pada saat weekend atau musim libur.

“Karena itu dibutuhkan akses baru, seperti pembangunan jalan tol Soreang–Ciwidey–Pangalengan serta transportasi modern seperti kereta gantung,” ungkapnya.

Menurutnya, pembangunan jalan tol baru wilayah selatan Jabar itu untuk mengurangi kemacetan di kawasan wisata Kabupaten Bandung. Sedangkan wacana pembangunan kereta gantung untuk mendorong investasi dan pariwisata di wilayah Bandung Selatan.

“Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah, terutama di kawasan seperti Pacira dan Pangalengan, serta membantu mengatasi masalah kemacetan dengan menyediakan alternatif transportasi dan menarik investor,” kata Kang DS.

Alasan Kang DS ingin membangun kereta gantung adalah untuk mengatasi kemacetan dan menyediakan transportasi wisata di Kabupaten Bandung. Kereta gantung akan memungkinkan wisatawan berkeliling di wilayah Kabupaten Bandung tanpa menggunakan kendaraan pribadi.

Kereta gantung menjadi solusi transportasi untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Kabupaten Bandung. Selain itu, kereta gantung sebagai transportasi wisata.

Wacana yang digulirkan Bupati Bedas untuk membangun kereta gantung dengan membuat dokumen Pra FS (Feasibility Study) yang dipromosikan ke West Java Investment Summit 2024.

Terkait wacana itu, Kang DS pun sempat mengundang sejumlah investor untuk membuat kereta gantung wisata menuju kawasan Pacira (Pasir Jambu, Ciwidey, Rancabali) serta Pangalengan.

Sementara itu, Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, menegaskan pentingnya industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk daerah.

“Selama ini produk kabupaten hanya dijual mentah. Jika dikelola melalui industrialisasi, potensi ekonominya besar dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pajak daerah,” ujarnya.

Demikian halnya yang dikatakan Wakil Ketua Umum APKASI, H. Sudewo. Ia menambahkan bahwa APKASI tidak hanya wadah sinergi, tetapi juga memperkuat regency branding.

“Kolaborasi antarwilayah akan memperkuat pembangunan nasional sekaligus menjadi media saling melengkapi,” katanya.

Grand Opening Podcast ini diharapkan menjadi ruang komunikasi publik yang konstruktif serta memperkuat peran pemerintah kabupaten dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui sinergi, inovasi, dan pemberdayaan potensi daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Imron Minta Pejabat Kreatif dalam Kontrak Kinerja 2025

Penulis
Syifa
-

Bupati Cirebon Imron menegaskan kontrak kinerja pembangunan tahun 2025 harus menjadi momentum bagi pejabat di lingkungan pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menjalankan program pelayanan publik.

Hal itu ia sampaikan saat penandatanganan kontrak kinerja di Ruang Paseban Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, Selasa (16/9), yang dihadiri para pimpinan perangkat daerah.

Menurut Imron, kontrak kinerja tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, melainkan juga sebagai komitmen pejabat untuk bekerja sesuai target yang telah ditetapkan.

“Kesuksesan pembangunan daerah ada di tangan bapak-ibu semua. Dari pejabatlah evaluasi dan capaian itu bisa terlihat,” kata Imron.

Ia menekankan, pejabat harus mampu berinovasi, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial.

“Jangan sekadar menunggu instruksi. Pejabat harus kreatif mencari solusi. Kalau ada kebutuhan mendesak masyarakat dan tidak bertentangan dengan aturan, segera laksanakan,” ujarnya.

Imron menilai kontrak kinerja akan menjadi tolak ukur keberhasilan masing-masing perangkat daerah, sehingga setiap indikator yang disepakati harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

“Kontrak ini adalah alat ukur kinerja sekaligus bahan evaluasi. Transparansi dan akuntabilitas harus dijaga,” katanya.

Selain itu, ia mengingatkan pejabat agar peka terhadap kondisi sosial masyarakat. Menurutnya, pelayanan publik tidak hanya menekankan aspek formal aturan, tetapi juga etika dan cara berkomunikasi.

“Kita ini bangsa timur, ada tata krama. Menyampaikan kebijakan pun harus bijak, supaya masyarakat merasa dilayani dengan baik,” ujar Imron.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menegaskan bahwa kontrak kinerja 2025 menjadi instrumen untuk memperkuat integritas pejabat.

“Tujuannya adalah membangun komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Cirebon,” katanya.

Dengan penandatanganan kontrak kinerja tersebut, Pemkab Cirebon menargetkan seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan capaian pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Stunting, Cerminan Kualitas SDM Indonesia di Masa Depan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Stunting bukan sekadar persoalan gizi tapi cermin kualitas sumber daya manusia kita di masa depan. Jika anak-anak kita tumbuh tidak optimal, maka daya saing bangsapun akan melemah.

Demikian dikatakan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria dalam rapat antar kementerian/lembaga dalam upaya percepatan penurunan stunting di desa yang digelar di Best Western Hotel, Jakarta, Selasa (16/9/2025)

“Karena itu, keberhasilan kita menurunkan stunting adalah investasi terbesar untuk menyiapkan generasi emas Indonesia 2045,” kata Wamendes Ariza.

Dikatakannya, Pemerintah telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai agenda prioritas nasional. Namun, ditekankan Ariza jika penurunan stunting menjadi tugas bersama, bukan hanya Pemerintah.

Selain program dari Kementerian Desa menggalakkan Kolaborasi OCTAHELIX, yaitu keterlibatan semua unsur bangsa dari mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai padaentitas tekhnologi dan inovasi.

“Kolaborasi inilah yang akan mempercepat langkah kita, karena stunting hanya bisa diatasi bila kita bekerja bersama,” kata Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Wamendes Ariza berharap di setiap desa di Indonesia yang berjumlah 75.256 itu menjadi basis solusi. Melalui program Investing in Nutrition and Early Years (INEY), penguatan kader, dan pemanfaatan data desa, Indonesia sudah punya fondasi.

Tugas kita, kata Wamendes Ariza, saat ini adalah memastikan fondasi tersebut ditindaklanjuti dengan kerja nyata, koordinasi erat, dan sinergi yang konsisten.

Olehnya, pada pertemuan tersebut, dapat didorong sinergi ousat dan daerah serta komitmen dalam rangka peningkatan implementasi dan pencegahan stunting diantaranya dengan optimalisasi pemanfaatan electronic Human Development Worker (e-HDW) dalam memantau cakupan layanan maupun pemanfaatan data konvergensi untuk menentukan arah kebijakan perencanaan program pembangunan khususnya di desa terkait pencegahan dan percepatan penurunan stunting

“Menempatkan pencegahan stunting sebagai prioritas, termasuk pembangunan sarana kesehatan dan sanitasi serta penguatan koordinasi TPPS di semua tingkatan, dari pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa,” kata Wamendes Ariza.

Selain itu, harus ada kolaborasi lintas sektor kesehatan, pendidikan, pangan, sosial, hingga infrastruktur yang benar-benar menyatu dalam konvergensi.

Berdasarkan hasil data perkembangan jumlah desa yang melakukan konvergensi, Ariza berharapa data itu jadi perhatian dan harus segera ditindaklanjuti. Forum ini diharapkan jadi ajang menyatukan pandangan, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan solusi konkret.

Wamendes Ariza tidak ingin rapat ini berhenti pada diskusi, melainkan menghasilkan Rencana Tindak Lanjut (RKTL) yang nyata, dapat diimplementasikan, dan berdampak langsung bagi percepatan penurunan stunting di desa.

“Saya menyadari bahwa pencegahan dan percepatan penurunan stunting bukanlah pekerjaan mudah. Namun, saya percaya bahwa dengan kerja bersama, koordinasi yang erat, dan komitmen yang kuat, kita mampu memperbaiki capaian yang masih rendah di Triwulan II, dan mendorong peningkatan signifikan di Triwulan III dan IV,” kata Wamendes Ariza.

“Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat langkah bersama, demi terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” pungkas Ariza.

Turut hadir Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keuarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat, Sukaryo Teguh Santoso, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaaan Nugroho Setijo Nagoro, Direktur Penggerak Lini Lapangan BKKBN Lisa Prihantini dan Direktur Sosial Budaya Ditjen PDP Andrey Ikhsan Lubis.

Bupati Bengkalis Kukuhkan 5 Pejabat BRIDA, Tegaskan Komitmen Percepatan Pembangunan Daerah

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus memperkuat kelembagaan dan pelayanan publik dengan mengukuhkan pejabat baru di Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Pengukuhan ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis dr. Ersan Saputra TH, mewakili Bupati Bengkalis, di Aula BRIDA pada Selasa (16/9).

Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 800.1.3.3/BKPP/2025 tanggal 12 September 2025, lima pejabat yang dilantik dan dikukuhkan adalah:

1. Fadhlan Fuad Daulay, AP., M.Si – Kepala BRIDA Kabupaten Bengkalis.
2. Nurliana Arifianti, SE., M.Si – Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BRIDA.
3. Juminanin Hartatik, SE – Fungsional Analis Pemanfaatan IPTEK Bidang Riset dan Inovasi.
4. Afrizal, SE., M.M – Fungsional Analis Pemanfaatan IPTEK Bidang Riset dan Inovasi.
5. Farah Maulanie Febrianty, SE., M.Si – Fungsional Analis Data Ilmiah Bidang Riset dan Inovasi.

Dalam sambutan tertulis Bupati Bengkalis, Sekda Ersan menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa BRIDA bukan sekadar perangkat daerah baru, melainkan motor penggerak pembangunan berbasis riset dan inovasi.

BRIDA Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 mengenai susunan perangkat daerah.

“Kami berharap BRIDA melahirkan inovasi dan riset-riset yang mampu menjawab tantangan pembangunan daerah, sehingga program strategis pemerintah berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujar Ersan.

Sekda Ersan menekankan beberapa hal penting kepada pejabat yang baru dilantik yakni menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku, mulai dari Perda, Permendagri, hingga UU. Kedua menciptakan terobosan yang mendorong kinerja BRIDA lebih optimal dan profesional.

Ketiga, fokus pada percepatan pembangunan daerah, mendukung visi dan misi Bengkalis Bermarwah, Maju, dan Sejahtera. Terkhir, menerapkan nilai ASN BerAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif).

Selain itu, Sekda juga mengingatkan agar Kepala BRIDA segera menyusun program kerja, sementara pejabat pengawas dan fungsional diharapkan memberi dampak nyata pada peningkatan disiplin, kualitas pelayanan publik, dan inovasi daerah.

Acara pengukuhan turut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Bappeda, sejumlah kepala dinas, serta jajaran pejabat Pemkab Bengkalis. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan komitmen bersama untuk mendukung BRIDA dalam mempercepat pembangunan berbasis riset.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gelar Evaluasi APBD, Pemkab Bengkalis Dorong Percepatan Serapan Anggaran

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menggelar Rapat Evaluasi Fisik dan Keuangan APBD 2025 pada Rabu (17/9) di Ruang Rapat Hang Tuah, Lantai II Kantor Bupati Bengkalis. Agenda ini digelar untuk memastikan percepatan realisasi fisik maupun keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis hingga periode 31 Agustus 2025.

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan SDM Johansyah Syafri, didampingi Sekretaris Bappeda Syahrudin dan Kabag Administrasi Pembangunan Setda Asnurial. Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, dan para Camat se-Kabupaten Bengkalis turut hadir dalam forum tersebut.

Johansyah menekankan bahwa transparansi dan akurasi sangat penting dalam penyampaian progres realisasi anggaran. Setiap perangkat daerah diminta tidak hanya melaporkan capaian, tetapi juga menjelaskan hambatan yang mengganggu percepatan penyerapan dana, baik dari APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Kita tidak ingin keterlambatan berulang. Hambatan harus diidentifikasi sejak dini agar segera dicarikan solusi. Percepatan realisasi anggaran adalah tanggung jawab kolektif,” tegas Johansyah.

Dalam arahannya, Johansyah mengingatkan perangkat daerah agar tidak memaksakan penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) apabila anggaran belum tersedia. Ia menegaskan bahwa ke depan tidak ada lagi kebijakan tunda bayar SPPD.

“Segera tuntaskan kegiatan yang sudah memiliki anggaran, serta selesaikan pertanggungjawaban keuangan tanpa menunda,” tambahnya.

Johansyah juga menekankan pentingnya akselerasi percepatan kegiatan, dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menegaskan agar perangkat daerah fokus pada program prioritas, dan tidak memaksakan kegiatan yang kurang mendesak agar tidak menghambat agenda strategis yang lebih utama.

Rapat evaluasi ini menjadi komitmen Pemkab Bengkalis untuk mempercepat serapan anggaran demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan koordinasi lintas perangkat daerah, percepatan realisasi APBD diharapkan bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...806807808...4,912Halaman 807 dari 4,912