Beranda blog Halaman 808

Gelar Evaluasi APBD, Pemkab Bengkalis Dorong Percepatan Serapan Anggaran

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menggelar Rapat Evaluasi Fisik dan Keuangan APBD 2025 pada Rabu (17/9) di Ruang Rapat Hang Tuah, Lantai II Kantor Bupati Bengkalis. Agenda ini digelar untuk memastikan percepatan realisasi fisik maupun keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis hingga periode 31 Agustus 2025.

Rapat dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan SDM Johansyah Syafri, didampingi Sekretaris Bappeda Syahrudin dan Kabag Administrasi Pembangunan Setda Asnurial. Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, dan para Camat se-Kabupaten Bengkalis turut hadir dalam forum tersebut.

Johansyah menekankan bahwa transparansi dan akurasi sangat penting dalam penyampaian progres realisasi anggaran. Setiap perangkat daerah diminta tidak hanya melaporkan capaian, tetapi juga menjelaskan hambatan yang mengganggu percepatan penyerapan dana, baik dari APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Kita tidak ingin keterlambatan berulang. Hambatan harus diidentifikasi sejak dini agar segera dicarikan solusi. Percepatan realisasi anggaran adalah tanggung jawab kolektif,” tegas Johansyah.

Dalam arahannya, Johansyah mengingatkan perangkat daerah agar tidak memaksakan penggunaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) apabila anggaran belum tersedia. Ia menegaskan bahwa ke depan tidak ada lagi kebijakan tunda bayar SPPD.

“Segera tuntaskan kegiatan yang sudah memiliki anggaran, serta selesaikan pertanggungjawaban keuangan tanpa menunda,” tambahnya.

Johansyah juga menekankan pentingnya akselerasi percepatan kegiatan, dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia menegaskan agar perangkat daerah fokus pada program prioritas, dan tidak memaksakan kegiatan yang kurang mendesak agar tidak menghambat agenda strategis yang lebih utama.

Rapat evaluasi ini menjadi komitmen Pemkab Bengkalis untuk mempercepat serapan anggaran demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan koordinasi lintas perangkat daerah, percepatan realisasi APBD diharapkan bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi B DPRD Jateng Soroti Pengangguran, Apresiasi Strategi Pemkab Batang

Penulis
Syifa
-

Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan kunjungan kerja tematik dengan fokus isu pengangguran ke Pemerintah Kabupaten Batang. Dalam pertemuan itu, anggota dewan menyoroti pentingnya pengawasan terpadu dan program khusus untuk menekan angka pengangguran di daerah.

Anggota Komisi B DPRD Jateng dari Fraksi PPP Soleha Kurniawati menegaskan, bahwa persoalan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Jawa Tengah. Berdasarkan data BPS, angka pengangguran di provinsi ini mencapai 4,33 persen atau sekitar 950 ribu orang.

“Kami sepakat bahwa bonus demografi harus dikelola dengan baik. Kalau tidak, bukan menjadi berkah, tapi bisa berubah menjadi bencana sosial,” katanya saat ditemui di Aula Bupati, Kabupaten Batang di Aula Bupati Batang, Selasa (16/9).

Komisi B DPRD Jateng menyambut positif strategi yang dijalankan Pemkab Batang dan menilai pendekatan berbasis sumber daya alam lintas sektoral menjadi langkah tepat.

“Melihat paparan Bupati Batang Ini tentu menjadi bahan berharga yang bisa direplikasi di daerah lain di Jawa Tengah,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menyampaikan, Kabupaten Batang memiliki jumlah penduduk 838.187 jiwa, dengan 69,16 persen di antaranya masuk usia produktif. Kondisi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi daerah.

“Kalau tidak dikelola dengan baik, usia produktif yang besar ini bisa menjadi bencana sosial. Tapi jika dimaksimalkan, akan menjadi mesin utama pembangunan,” jelasnya.

Dijelaskannya, Pemkab Batang menyiapkan sejumlah strategi untuk menekan pengangguran yang saat ini tercatat 28.516 jiwa, mayoritas lulusan SMA dan SMK.

“Beberapa langkah yang ditempuh dari Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, yang ditargetkan menampung 32 pabrik hingga 2027 dengan serapan tenaga kerja 80.000125.000 jiwa,” jelasnya.

Kemudian, ada Program DAKER (Pelatihan dan Penempatan Kerja Terintegrasi), yang menargetkan pelatihan 2.000 orang pada 2025 dan 5.000 orang pada 2026. Hingga September ini, 1.000 peserta telah dilatih dan seluruhnya terserap kerja.

“Selanjutnya, Fokus sektor agraris dan UMKM, termasuk pemberdayaan peternak lokal untuk mendukung suplai susu ke Nestlé Batang, serta penguatan batik sebagai sektor budaya sekaligus ekonomi dan Pelatihan berbasis sumber daya alam menggunakan APBD, mencakup perkebunan, hortikultura, hingga peternakan,” terangnya.

Fais juga menyebutkan, selain itu Pemkab Batang juga menyiapkan regulasi insentif pajak bagi UMKM atau industri yang menyerap lebih dari 70 persen tenaga kerja lokal, dengan potongan hingga 50 persen.

Ia menegaskan bahwa penurunan angka pengangguran membutuhkan dukungan lintas sektor.

Diharapkan, Komisi B DPRD Jateng dan Pemerintah Provinsi Jateng mendukung agar pengangguran di Kabupaten Batang bisa ditekan secara maksimal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Bangkalan Pimpin Rakor Bersama Camat: Fokus pada Pembangunan dan Pelayanan Dasar

Penulis
Syifa
-

Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh camat se-Kabupaten Bangkalan pada Senin (15/9) di Pendopo Agung Bangkalan.

Rakor ini digelar untuk menyamakan persepsi tentang prioritas pembangunan daerah sekaligus membahas isu-isu strategis yang muncul di setiap kecamatan dan desa.

Dalam arahannya, Bupati Lukman menegaskan bahwa dua tahun terakhir masa kepemimpinannya harus difokuskan pada pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain pembangunan infrastruktur, ia juga menyoroti peningkatan layanan dasar seperti administrasi kependudukan di tingkat kecamatan.

“Kami berharap layanan perekaman dan pengajuan data kependudukan bisa dilakukan di kecamatan. Ini agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kabupaten,” ujar Lukman.

Bupati menekankan pentingnya validasi data jumlah penduduk. Data yang akurat, menurutnya, sangat menentukan keberhasilan program pemerintah, termasuk Universal Health Coverage (UHC), penyaluran bantuan sosial, hingga perencanaan pembangunan.

“Jika ada penduduk yang sudah meninggal, datanya harus segera dihapus agar valid. Ini perlu kita benahi bersama,” tegasnya.

Selain itu, Lukman mendorong camat untuk berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menilai pengembangan sektor usaha dan potensi lokal dapat menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi Bangkalan.

Di bidang kesehatan, Bupati menegaskan pentingnya penanganan stunting secara terpadu dengan melibatkan PKK, bidan, puskesmas, serta masyarakat.
Ia juga meminta seluruh pihak lebih waspada terhadap wabah penyakit menular. Kasus campak yang sempat terjadi, kata dia, harus menjadi pelajaran penting.

“Layanan imunisasi dan pemantauan kesehatan harus diperkuat bersama Dinas Kesehatan,” tambahnya.

Rakor ini diharapkan menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa dalam mewujudkan pembangunan merata serta meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat Bangkalan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNPB Pasang Sensor Peringatan Dini Banjir Lahar Dingin Gunung Semeru

Penulis
Syifa
-

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat sistem peringatan dini banjir lahar dingin Gunung Semeru dengan memasang sejumlah sensor pemantauan baru. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bahaya sekunder erupsi gunung api, terutama saat memasuki musim hujan.

Gunung Semeru merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Saat ini tingkat aktivitas gunung yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang ini berada di Level II (Waspada). Menurut data dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), gunung dengan ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut ini telah mengalami erupsi sebanyak 2.449 kali selama tahun 2025.

Berdasarkan kajian risiko, potensi bencana yang dapat timbul akibat erupsi Gunung Semeru bukan hanya guguran awan panas dan semburan abu vulkanik. Gunung ini juga berpotensi tinggi akan risiko bahaya sekunder yaitu banjir lahar dingin terutama jika wilayah di sekitar Gunung Semeru memasuki masa musim hujan. Tiga daerah aliran sungai (DAS) yang berpotensi tinggi terdampak aliran lahar dingin yaitu Sungai Besuk Kobokan di Kecamatan Pronojiwo, Sungai Besuk Lanang di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, dan Sungai Regoyo di Kecamatan Candipuro.

Pada 2024, banjir lahar dingin yang dipicu oleh intensitas hujan yang tinggi di wilayah Gunung Semeru, menyebabkan meluapnya debit air Daerah Aliran Sungai (DAS) Regoyo, DAS Mujur dan DAS Glidik di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Kamis (18/4) pukul 19.30 WIB.

Banjir lahar dingin ini menyebabkan sembilan Kecamatan, yaitu Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Lumajang, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Sumbersuko, Kecamatan Pasrujambe, Kecamatan Padang, dan Kecamatan Tempeh terdampak akibat meluapnya tiga Daerah Aliran Sungai tersebut.

Kejadian ini menyebabkan empat rumah warga, satu unit sepeda motor, 24 unit DAM irigasi dan 17 jembatan rusak berat, bahkan delapan jembatan diantaranya putus total akibat luapan lahar dingin yang meluap dari Daerah Aliran Sungai Regoyo, DAS Mujur dan DAS Glidik. Dua warga meninggal dunia akibat terbawa arus lahar dingin di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Peringatan Dini Banjir Lahar Dingin

Menyikapi kejadian dan potensi banjir lahar dingin di wilayah Gunung Semeru, diperlukan penguatan dari sisi identifikasi risiko dan jangkauan dampak bahaya yang diiringi kolaborasi lintas lembaga dalam upaya kesiapsiagaan guna mengurangi risiko warga terdampak dan korban jiwa.

Saat ini, sistem peringatan dini untuk Gunung Semeru telah terpasang dari beberapa instansi seperti dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan PVMBG.

Guna memperkuat sistem peringatan dini risiko banjir lahar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menambah unit alat peringatan dini banjir lahar dingin di kawasan Gunung Semeru, Provinsi Jawa Timur. Penguatan perangkat peringatan dini ini didukung oleh Pemerintah Swiss melalui Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). Dua macam alat yang dipasang antara lain Automatic Rain Gauge (ARG) atau alat penakar hujan otomatis sebanyak empat unit dan Automatic Weather Station (AWS) atau stasiun cuaca otomatis sebanyak satu unit. Sensor tersebut dilengkapi dengan panel surya dan sistem teletransmisi untuk melengkapi jaringan pemantauan yang telah ada.

Sensor ARG dipasang di Pos Pengamat Gunungapi (PGA) Gunung Sawur, Stasiun Ranu Kumbolo, Stasiun Besuk Bang, dan Stasiun Tawon Songo. Sementara sensor AWS dipasang di stasiun Argosuko.

Sistem baru ini akan melengkapi EWS yang sudah ada, mencakup pemantauan aliran dari hulu ke hilir, serta memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di empat desa prioritas, yaitu Jugosari, Gondoruso, Pasrujambe, dan Kertosari.

Pemasangan sensor ini bekerja sama dengan PVMBG, BMKG, dan BPBD Kabupaten Lumajang. Dengan kerja sama lintas lembaga ini diharapkan sistem pemantauan dan peringatan dini terhadap potensi bencana lahar hujan di Gunung Api Semeru dapat berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan mampu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah sekitar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Papua Sambut Baik Rencana Pembangunan Kantor DPD RI di Jayapura

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni menyambut baik rencana pembangunan kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) di Provinsi Papua. Hal ini diungkapkannya saat Konsolidasi Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI dengan Pemerintah Provinsi Papua terkait Pembangunan Gedung Kantor DPD RI di Provinsi Papua di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Senin (15/9).

“Kita tadi membicarakan berbagai hal, salah satunya penyiapan kantor DPD RI di Papua yang ada di Jayapura,” ucap Fatoni.

Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bersama DPD RI menyepakati rencana jangka pendek terkait pembangunan Kantor DPD RI. Hasilnya disepakati Kantor DPD di Jayapura nantinya akan menempati lantai 13 Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dikenal dengan Gedung Tifa.

“Tentu akan menggunakan pinjam pakai, nanti mekanismenya akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan,” jelas Fatoni.

“Diharapkan nanti masyarakat Papua bisa menyampaikan aspirasi, berdiskusi dengan anggota DPD RI yang merupakan perwakilan dari masyarakat Papua di Gedung Tifa itu,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Hasan Basri menyampaikan pentingnya Kantor DPD RI di Provinsi Papua. Hal ini dikarenakan Provinsi Papua merupakan provinsi induk dari provinsi-provinsi pemekaran baru di Papua.

“Jangan sampai di provinsi papua yang mana papua induk tidak memiliki kantor DPD RI karena ini untuk kepentingan daearah,“ ucapnya.

Kemudian terkait dengan rencana jangka pendek, untuk sementara Kantor DPD RI akan bertempat di lantai 13 Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang dikenal dengan Gedung Tifa. Dirinya berharap agar dapat segera ditindaklanjuti sekretariat sehingga dapat mulai berkantor.

“Terkait kebutuhan biaya dan sebagainya kami dari DPD RI akan mempersiapkan di anggaran 2026 agar dapat dilaksanakan. Mudah-mudahan dengan hadirnya Kantor DPD RI ini dari daerah dapat bermanfaat bagi masyarakat Papua dan Indonesia,” kata Hasan.

Melalui kesempatan ini, Pj. Gubernur Papua Agus Fatoni bersama Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Hasan Basri menandatangani MoU terkait percepatan pembangunan Kantor DPD RI.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua PURT DPD RI Hasan Basri, Anggota DPD RI, Perwakilan Masyarakat Rakyat Papua (MRP), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan para tamu undangan yang hadir.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Purwakarta Komitmen Perbaiki Jalan Sukamaju–Cipicung, Bupati Tegas Larang Truk Tambang

Penulis
Syifa
-

Di sebuah desa yang asri, di antara hamparan sawah yang menghijau dan keramahan warganya, hadir sebuah oase pelayanan publik yang membawa harapan baru. Desa Sukamaju, Kecamatan Sukatani, pada tanggal 16 September 2025, menjadi pusat perhatian dengan digelarnya Gempungan Pelayanan Publik. Sebuah inisiatif yang mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, menghadirkan solusi nyata, dan memberikan senyuman kebahagiaan.

Desa Sukamaju yang asri, pada hari itu, dipenuhi oleh antusiasme warga yang ingin memanfaatkan layanan yang disediakan. Belasan jenis layanan hadir, mulai dari administrasi kependudukan, layanan kesehatan, hingga penyediaan sembako murah. Tak ketinggalan, program khitanan massal gratis juga menjadi daya tarik tersendiri, memberikan senyum bahagia bagi anak-anak dan orang tua.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, dan jajaran pejabat Pemkab Purwakarta hadir langsung di tengah-tengah masyarakat. Kehadirannya bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan warganya. Om Zein, sapaan akrabnya, menyempatkan diri berdialog dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan memberikan solusi cepat atas permasalahan yang dihadapi.

Salah satu isu yang mencuat adalah perbaikan jalan Sukamaju-Cipicung. Bupati Saepul Bahri Binzein menegaskan komitmennya untuk melanjutkan perbaikan jalan tersebut hingga ujung Cipicung pada tahun mendatang. Namun, ia juga memberikan pesan tegas kepada para pengusaha tambang agar tidak menggunakan jalan tersebut sebagai jalur pengangkutan material. “Jalan ini bukan untuk tambang. Jika masih dilanggar, kami akan hentikan perbaikan dan menutup akses jalan,” ujarnya dengan nada serius.

Sementara itu, Kepala Desa Sukamaju, Agus Sunandar, menyampaikan apresiasi atas respons cepat pemerintah terhadap aspirasi masyarakat. Ia mengakui bahwa selama ini banyak kendaraan pengangkut material tambang yang memilih jalur Sukamaju sebagai alternatif, meskipun perusahaan telah menyediakan jalan khusus. “Kami berharap dengan adanya perbaikan jalan dan penertiban kendaraan proyek, kenyamanan dan keselamatan warga dapat lebih terjamin,” tuturnya.

Kegiatan Gempungan Pelayanan Publik di Desa Sukamaju bukan hanya sekadar memberikan layanan, tetapi juga menjadi momentum penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk saling berinteraksi, membangun kepercayaan, dan menciptakan solusi bersama. Ini adalah langkah nyata menuju Purwakarta yang lebih baik, di mana pelayanan publik hadir tanpa batas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Magelang Serahkan SK PPPK Formasi 2024 Periode II dan SK PNS

Penulis
Syifa
-

Bupati Magelang Grengseng Pamuji, secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024 Periode II di Pendopo drh. Soepardi Komplek Setda Kabupaten Magelang, Selasa (16/9). Dalam kesempatan itu bupati juga menyerahkan SK PNS, serta memimpin pengambilan sumpah PNS dan sumpah jabatan fungsional ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Momentum tersebut tidak hanya menjadi tonggak penting bagi para ASN baru, tetapi juga mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat peran birokrasi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Dalam sambutannya Bupati Magelang Grengseng Pamuji menyampaikan hari tersebut merupakan momen membahagiakan bagi ASN yang baru diangkat. Ia menegaskan, khusus untuk PPPK Formasi 2024 Periode II, seleksi hanya diperuntukkan bagi tenaga yang sebelumnya telah mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

“Menjadi PPPK adalah amanah pemerintah yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan menerima keputusan ini, saudara-saudara tidak lagi bebas berbuat sesuka hati, melainkan terikat aturan dan norma sebagai ASN. Karena itu, saya harap saudara-saudara menjaga sikap, perilaku, dan integritas sebagai abdi negara,” pesan Grengseng.

Ia juga menekankan sumpah PNS bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk komitmen untuk menaati kewajiban, menjauhi larangan, serta mengabdi sepenuhnya kepada negara dan masyarakat.

“Pengambilan sumpah ini bertujuan membina PNS yang bersih, jujur, serta sadar akan tugas dan tanggung jawab. Hendaknya amanah ini diterima dengan penuh rasa syukur, kejujuran, dan keikhlasan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Magelang,” tambahnya.

Grengseng turut mengajak seluruh ASN untuk bekerja profesional sesuai peraturan yang berlaku, serta berperan aktif dalam mewujudkan visi Kabupaten Magelang: Aman, Nyaman, Religius, Unggul, dan Sejahtera (Anyar Gress).

Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Magelang, Aziz Amin Mujahidin, menjelaskan jumlah penerima SK PPPK pada tahap kedua lebih sedikit dibandingkan dengan tahap pertama. Hal ini karena periode kedua hanya diperuntukkan bagi tenaga yang belum terakomodasi dalam seleksi sebelumnya.

“Formasi tahap kedua ini memang kita buka kembali untuk mengakomodasi tenaga yang belum tercover di tahap pertama. Walaupun jumlahnya lebih sedikit, tetapi tetap penting karena menyasar tenaga guru dan tenaga kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ungkap Aziz.

Aziz menyebutkan, sebanyak 21 unsur PPPK penuh waktu terdiri dari tenaga guru dan tenaga kesehatan yang tidak tercover pada tahap pertama. Dari hasil seleksi tahap kedua, terdapat 18 guru dan tiga tenaga kesehatan yang resmi dilantik, serta delapan orang lainnya diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kebahagiaan turut disampaikan oleh ASN penerima SK. Arwa Fatimah, Pranata laboratorium Puskesmas Kaliangkrik, mengaku bersyukur akhirnya memperoleh kepastian status setelah lima tahun bertugas di Puskesmas Tegalrejo sebelumnya.

“Saya sangat bahagia dan bersyukur. Semoga bisa mengemban tugas dengan baik demi masyarakat,” kata dia.

Pengangkatan PPPK dan PNS tidak hanya menambah kekuatan birokrasi, tetapi juga menjadi simbol komitmen Pemkab Magelang dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik. Para ASN diharapkan benar-benar hadir di tengah masyarakat sebagai teladan, penggerak, dan pelayan, sejalan dengan visi Bupati Magelang untuk membangun pemerintahan yang responsif, transparan, dan berpihak pada kebutuhan rakyat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Sumsel dan DJKN Sepakati Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Penulis
Syifa
-
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, bersama Kakanwil DJKN Ferdinan Lengkong di Ruang Rapat Griya Agung Palembang, Selasa (16/9).
Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin dengan DJKN dalam mendukung pengelolaan aset daerah. Ia menegaskan pentingnya penataan dan pengelolaan aset dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
“Bicara aset ini kita harus betul-betul melakukan dengan baik dan tertib. Dalam MoU ini kita sepakati optimalisasi pendataan, penataan, penilaian, hingga penagihan piutang. Ini berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di Sumsel dengan dukungan DJKN,” ujar Herman Deru.
Sementara itu, Kakanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel, Ferdinan Lengkong, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan kerja sama yang terjalin dengan Pemprov Sumsel. Menurutnya, sinergi yang telah dilakukan bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumsel selama ini sudah berjalan sangat baik.
“Kerja sama ini sangat penting agar pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) setara dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Bicara aset tentu harus tertib hukum dan administrasi. Melalui kesepakatan ini, DJKN siap membantu optimalisasi pengelolaan aset, termasuk penilaian maupun pengelolaan piutang,” jelas Ferdinan.

Dengan adanya kesepakatan ini, Pemprov Sumsel bersama DJKN berharap pengelolaan aset daerah dapat semakin optimal, tertib, dan bermanfaat bagi pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementan Apresiasi Inovasi Padi Apung, Sumsel Siap Dukung Swasembada Pangan Nasional

Penulis
Syifa
-

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI karena berani menjadi pionir dalam inovasi pertanian. Penghargaan ini diberikan pada acara Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional X di Jakabaring Sport City, Sabtu (13/9).

Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Dr. Yudi Sastro, memuji Sumsel karena telah mengembangkan teknologi Padi Apung, yang dinilai sebagai solusi cerdas untuk meningkatkan produksi di lahan rawa.

Selain itu, peluncuran Gerakan Sumsel Mandiri Benih juga diapresiasi sebagai langkah strategis untuk menjamin ketersediaan benih berkualitas. “Kami yakin hambatan terkait benih dapat terselesaikan,” ujarnya.

Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, merasa bangga setelah meninjau lokasi penanaman padi apung. Ia optimis inovasi ini bisa diimplementasikan secara luas. “Ini hasilnya bisa begitu membanggakan. Tugas kita selanjutnya adalah mengimplementasikannya di lapangan,” kata Herman Deru.

Ia juga meminta para penyuluh dan pemangku kepentingan pertanian untuk mendorong petani memanfaatkan varietas-varietas baru. Herman Deru menekankan pentingnya disiplin petani dan fokus pada intensifikasi pertanian.

Dengan strategi ini, ia yakin Sumsel bisa meningkatkan indeks pertanaman dan mengejar produksi provinsi-provinsi di Jawa.
Ia juga menyoroti masalah “losis” atau kehilangan hasil panen dan meminta semua pihak memperhatikan hal tersebut. Dengan komitmen ini, Sumsel menegaskan posisinya sebagai lumbung pangan yang siap mendukung swasembada nasional.

Turut hadir Pangdam II/Swiwijaya Mayor Jenderal TNI Ujang Darwis, M.D.A, para kepala OPD Prov Sumsel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Bekasi Ade Kuswara Ajak Warga Hidupkan Lagi Budaya Ronda Malam

Penulis
Syifa
-

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi untuk kembali menghidupkan budaya ronda malam atau Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Ajakan ini ditujukan bagi warga di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, hingga RT/RW, baik di kawasan perumahan maupun perkampungan.

Menurut Bupati, ronda malam merupakan langkah efektif untuk mencegah tindak kriminalitas serta menjaga kondusivitas wilayah agar tetap aman, nyaman dan tertib.

“Sebagai Bupati Bekasi saya diperintahkan Presiden melalui Kemendagri untuk mendorong sistem keamanan lingkungan tetap terjaga. Malam ini saya bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim hadir berdialog langsung dengan warga, mengingatkan pentingnya ronda malam,” ujar Ade saat menghadiri acara Ngopi Bareng Kamtibmas di Balai Warga Pos Satkamling Cluster D’Menjangan, RT 06 RW 09 Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Jumat (12/09/2025) malam.

Acara silaturahmi tersebut juga dihadiri Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustofa dan Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Arh. Sabdho Aji Wibowo, yang menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Pemkab Bekasi menjaga keamanan lingkungan melalui sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Imbauan ronda malam ini juga sejalan dengan Surat Edaran Kemendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK tertanggal 3 September 2025, yang menindaklanjuti Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam aturan tersebut, kepala daerah diminta mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk meningkatkan kewaspadaan dini, termasuk menghidupkan kembali pos-pos ronda di lingkungan RT dan RW.

Ade menegaskan pihaknya akan segera mengirimkan surat instruksi kepada camat di 23 kecamatan agar setiap desa dan kelurahan mengaktifkan kembali kegiatan Siskamling.

“Artinya, perwakilan dari setiap kepala keluarga ikut berpartisipasi menjaga keamanan rumah dan lingkungannya. Dengan begitu, potensi tindak kejahatan bisa dicegah sejak dini,” tegasnya.

Tidak hanya sekadar mengimbau, Pemkab Bekasi juga menyiapkan langkah konkret. Ade menyampaikan bahwa lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) milik pemerintah daerah akan dimanfaatkan untuk membangun poskamling sebagai pusat kegiatan ronda.

“Warga yang begadang untuk ronda ini harus ada poskamling yang representatif. Kalau di perumahan sudah ada pos, nanti akan kita bantu fasilitasnya. Kalau belum ada, insya Allah kita siapkan melalui fasos-fasum. Jadi ini bukan hanya tempat jaga, tapi juga sarana kebersamaan warga dalam menjaga lingkungan,” ucapnya.

Ade berharap budaya gotong royong masyarakat semakin kuat dengan adanya ronda malam. Menurutnya, keamanan bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab bersama.

“Kalau lingkungan aman, masyarakat bisa lebih nyaman beraktivitas. Pembangunan pun berjalan lebih lancar,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...807808809...4,912Halaman 808 dari 4,912