Beranda blog Halaman 809

Pemprov Sumsel dan DJKN Sepakati Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Penulis
Syifa
-
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, bersama Kakanwil DJKN Ferdinan Lengkong di Ruang Rapat Griya Agung Palembang, Selasa (16/9).
Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin dengan DJKN dalam mendukung pengelolaan aset daerah. Ia menegaskan pentingnya penataan dan pengelolaan aset dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
“Bicara aset ini kita harus betul-betul melakukan dengan baik dan tertib. Dalam MoU ini kita sepakati optimalisasi pendataan, penataan, penilaian, hingga penagihan piutang. Ini berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di Sumsel dengan dukungan DJKN,” ujar Herman Deru.
Sementara itu, Kakanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel, Ferdinan Lengkong, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan kerja sama yang terjalin dengan Pemprov Sumsel. Menurutnya, sinergi yang telah dilakukan bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumsel selama ini sudah berjalan sangat baik.
“Kerja sama ini sangat penting agar pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) setara dengan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Bicara aset tentu harus tertib hukum dan administrasi. Melalui kesepakatan ini, DJKN siap membantu optimalisasi pengelolaan aset, termasuk penilaian maupun pengelolaan piutang,” jelas Ferdinan.

Dengan adanya kesepakatan ini, Pemprov Sumsel bersama DJKN berharap pengelolaan aset daerah dapat semakin optimal, tertib, dan bermanfaat bagi pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementan Apresiasi Inovasi Padi Apung, Sumsel Siap Dukung Swasembada Pangan Nasional

Penulis
Syifa
-

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendapat apresiasi tinggi dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI karena berani menjadi pionir dalam inovasi pertanian. Penghargaan ini diberikan pada acara Gebyar Perbenihan Tanaman Pangan Nasional X di Jakabaring Sport City, Sabtu (13/9).

Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Dr. Yudi Sastro, memuji Sumsel karena telah mengembangkan teknologi Padi Apung, yang dinilai sebagai solusi cerdas untuk meningkatkan produksi di lahan rawa.

Selain itu, peluncuran Gerakan Sumsel Mandiri Benih juga diapresiasi sebagai langkah strategis untuk menjamin ketersediaan benih berkualitas. “Kami yakin hambatan terkait benih dapat terselesaikan,” ujarnya.

Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, merasa bangga setelah meninjau lokasi penanaman padi apung. Ia optimis inovasi ini bisa diimplementasikan secara luas. “Ini hasilnya bisa begitu membanggakan. Tugas kita selanjutnya adalah mengimplementasikannya di lapangan,” kata Herman Deru.

Ia juga meminta para penyuluh dan pemangku kepentingan pertanian untuk mendorong petani memanfaatkan varietas-varietas baru. Herman Deru menekankan pentingnya disiplin petani dan fokus pada intensifikasi pertanian.

Dengan strategi ini, ia yakin Sumsel bisa meningkatkan indeks pertanaman dan mengejar produksi provinsi-provinsi di Jawa.
Ia juga menyoroti masalah “losis” atau kehilangan hasil panen dan meminta semua pihak memperhatikan hal tersebut. Dengan komitmen ini, Sumsel menegaskan posisinya sebagai lumbung pangan yang siap mendukung swasembada nasional.

Turut hadir Pangdam II/Swiwijaya Mayor Jenderal TNI Ujang Darwis, M.D.A, para kepala OPD Prov Sumsel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Bekasi Ade Kuswara Ajak Warga Hidupkan Lagi Budaya Ronda Malam

Penulis
Syifa
-

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi untuk kembali menghidupkan budaya ronda malam atau Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Ajakan ini ditujukan bagi warga di tingkat kecamatan, desa/kelurahan, hingga RT/RW, baik di kawasan perumahan maupun perkampungan.

Menurut Bupati, ronda malam merupakan langkah efektif untuk mencegah tindak kriminalitas serta menjaga kondusivitas wilayah agar tetap aman, nyaman dan tertib.

“Sebagai Bupati Bekasi saya diperintahkan Presiden melalui Kemendagri untuk mendorong sistem keamanan lingkungan tetap terjaga. Malam ini saya bersama Pak Kapolres dan Pak Dandim hadir berdialog langsung dengan warga, mengingatkan pentingnya ronda malam,” ujar Ade saat menghadiri acara Ngopi Bareng Kamtibmas di Balai Warga Pos Satkamling Cluster D’Menjangan, RT 06 RW 09 Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Jumat (12/09/2025) malam.

Acara silaturahmi tersebut juga dihadiri Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustofa dan Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Arh. Sabdho Aji Wibowo, yang menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Pemkab Bekasi menjaga keamanan lingkungan melalui sinergi TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Imbauan ronda malam ini juga sejalan dengan Surat Edaran Kemendagri Nomor 300.1.4/e.1/BAK tertanggal 3 September 2025, yang menindaklanjuti Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam aturan tersebut, kepala daerah diminta mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk meningkatkan kewaspadaan dini, termasuk menghidupkan kembali pos-pos ronda di lingkungan RT dan RW.

Ade menegaskan pihaknya akan segera mengirimkan surat instruksi kepada camat di 23 kecamatan agar setiap desa dan kelurahan mengaktifkan kembali kegiatan Siskamling.

“Artinya, perwakilan dari setiap kepala keluarga ikut berpartisipasi menjaga keamanan rumah dan lingkungannya. Dengan begitu, potensi tindak kejahatan bisa dicegah sejak dini,” tegasnya.

Tidak hanya sekadar mengimbau, Pemkab Bekasi juga menyiapkan langkah konkret. Ade menyampaikan bahwa lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) milik pemerintah daerah akan dimanfaatkan untuk membangun poskamling sebagai pusat kegiatan ronda.

“Warga yang begadang untuk ronda ini harus ada poskamling yang representatif. Kalau di perumahan sudah ada pos, nanti akan kita bantu fasilitasnya. Kalau belum ada, insya Allah kita siapkan melalui fasos-fasum. Jadi ini bukan hanya tempat jaga, tapi juga sarana kebersamaan warga dalam menjaga lingkungan,” ucapnya.

Ade berharap budaya gotong royong masyarakat semakin kuat dengan adanya ronda malam. Menurutnya, keamanan bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab bersama.

“Kalau lingkungan aman, masyarakat bisa lebih nyaman beraktivitas. Pembangunan pun berjalan lebih lancar,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Egi Jawab Harapan Warga Sidomulyo, Jembatan Way Buatan Kini Kokoh dan Aman Dilintasi

Penulis
Syifa
-
Warga Kecamatan Sidomulyo akhirnya bisa bernapas lega. Setelah bertahun-tahun bergantung pada jembatan gantung yang sempit dan rawan, kini Jembatan Way Buatan di Dusun Kelapa Tiga, Desa Suak, Lampung Selatan, resmi rampung dibangun dan sudah dapat digunakan masyarakat.
Jembatan baru dengan panjang sekitar 15 meter dan lebar 3 meter ini dikerjakan Dinas PUPR Lampung Selatan melalui Bidang Bina Marga.
Proyek tersebut menjadi prioritas pemerintah daerah lantaran jembatan lama sebelumnya terputus total dan masyarakat tak memiliki jalan alternatif. Kondisi itu sempat mengganggu aktivitas harian, distribusi ekonomi, hingga menimbulkan ancaman keselamatan warga.
Kesulitan kian terasa saat musim hujan. Lokasi jembatan berada di pertemuan tiga aliran sungai dengan arus deras yang kerap memicu banjir. Kini, dengan konstruksi yang lebih kokoh, warga dapat melintas dengan aman tanpa dihantui rasa was-was.
Darmaji (31), warga Kota Dalam, mengaku lega dengan hadirnya jembatan baru. “Terbantu benar, lebih enak lewat dari bawah. Sebelumnya jembatan gantung, ngeri,” tuturnya sambil tersenyum, Senin (15/9).
Senada dengan itu, Nur Hayati (30), warga Dusun Buatan, menyampaikan rasa syukurnya. “Sangat terbantu dengan adanya jembatan baru ini. Kalau banjir dulu nggak bisa lewat, jadi harus muter jauh. Sekarang lebih mudah. Untuk Pak Bupati terima kasih banyak sudah membantu kami, sehat selalu dan makin sukses,” ujarnya.
Kepala Dusun Kelapa Tiga, Desa Suak, juga mengapresiasi perhatian Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, serta Dinas PUPR yang merespons cepat kebutuhan masyarakat. “Sekarang kami bisa melintas dengan aman, akses perekonomian masyarakat pun kembali normal,” katanya.

Jembatan Way Buatan kini menjadi bukti nyata perhatian pemerintah daerah terhadap kebutuhan warga Sidomulyo. Lebih dari sekadar infrastruktur, jembatan ini menjadi penopang utama mobilitas dan denyut perekonomian masyarakat di wilayah rawan banjir.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Pramono Tinjau RSUD Budi Asih, Pastikan Layanan Kesehatan Meningkat

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Budi Asih, Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Selasa (16/9). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan bagi masyarakat terus meningkat.

“RSUD Budi Asih memiliki performa yang baik. Hampir 95 persen pasiennya merupakan peserta BPJS, sementara sisanya non-BPJS dengan layanan prioritas, termasuk perawatan kulit dan kecantikan. Memang ada beberapa kendala, seperti soal ketersediaan obat, dan itu akan segera kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Pramono menegaskan komitmennya menjadikan RSUD Budi Asih sebagai rumah sakit rujukan terpercaya di Jakarta dengan fasilitas dan layanan prima.

“Kami ingin RSUD Budi Asih semakin dipercaya masyarakat. Fasilitas dan layanan akan terus kami sempurnakan agar warga Jakarta mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan nyaman,” tuturnya.

Gubernur Pramono juga menyoroti tingginya kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Budi Asih. Dukungan Pemprov DKI mencakup peningkatan fasilitas, seperti renovasi Instalasi Gawat Darurat (IGD), penguatan sistem rujukan melalui inovasi Smart Our System (SOS), pengembangan ruang rawat inap modern, hingga penyediaan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS).

“Hal ini menunjukkan kedekatan rumah sakit dengan masyarakat. Mudah-mudahan pelayanan di RSUD Budi Asih akan semakin baik, modern, dan memberi kenyamanan lebih bagi warga Jakarta,” harapnya.

RSUD Budi Asih merupakan rumah sakit kelas B dengan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu-anak (KIA). Rumah sakit ini memiliki fasilitas Kateterisasi Jantung 24 jam, ruang Cathlab, serta layanan stroke dengan tindakan trombolisis yang mampu menekan angka kematian dan kecacatan akibat stroke.

Selain itu, RSUD Budi Asih menghadirkan Poliklinik Eksekutif (Klinik Zamrud) dengan 17 layanan spesialistik yang terintegrasi dengan ruang rawat VIP. Rumah sakit ini juga terus mengembangkan layanan preventif dan holistik melalui Wellness Center, yang menyediakan fasilitas terpadu seperti medical check up, vaksinasi, layanan gizi, estetika, hingga pendampingan kesehatan menyeluruh berbasis one stop service.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bukan Pedemo! Inilah 16 Tersangka Perusakan Fasum yang Ditangkap Polda Metro

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya menetapkan 16 tersangka dalam aksi perusakan fasilitas umum (fasum) di momen anarkis beberapa waktu lalu. Mereka yang ditetapkan tersangka di antaranya III, ARP, SPU, HH, seorang anak berhadapam hukum, MFH, MA, AS, EJS, MTE, SW, JP, dan DH.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Asep Edi Suheri, menyatakan bahwa masih ada tiga tersangka yang dalam pengejaran. Ia menegaskan, 16 tersangka itu bukanlah berasal dari para pedemo dan hanya datang untuk merusak fasilitas umum serta menganggu ketertiban.

Yang kami amankan adalah para pelaku pengrusakan dan pembakaran, bukan pedemo dan pengunjuk rasa, jelasnya di Polda Metro Jaya pada Senin (15/9).

Irjen Pol. Asep merincikan 16 orang itu terlibat melakukan aksi perusakan di Arborea Cafe di Kementerian LHK, halte Transjakarta di depan Kemendikdasmen, gedung DPR/MPR, dan halte di depan Polda Metro Jaya. Mereka melakukan aksi perusakan pada 28 hingga 31 Agustus 2025.

Menangkap 16 tersangka dari 4 TKP yang berbeda, jelasnya.

Akibat perbuatannya, para pelaku disangkakan Pasal 187, 170, dan 406 KUHP.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos Sampaikan Penyesuaian Rencana Kerja Tahun 2026 di Raker Komisi VIII DPR RI

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menghadiri rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI membahas alokasi anggaran Kementerian Sosial untuk tahun 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9).

Dalam kesempatan ini, Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, para Direktur Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kemensos.

“Memang siklusnya anggaran tahun 2026 ini sekarang sudah persetujuan Komisi VIII, nanti akhirnya disetujui di tingkat DPR. Nah, sekarang masih dalam proses bahasan di komisi, dari semua mitra Komisi VIII,” ujarnya usai rapat.

Lebih lanjut Gus Ipul menjelaskan meski sudah masuk tahap persetujuan namun Kemensos tetap memberikan catatan terkait program prioritas yang perlu mendapat perhatian khusus.

“Tapi intinya ini masih ada beberapa catatan yang kita usulkan khususnya dari Kementerian Sosial tentang beberapa program-program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Sosial. Seperti dukungan kepada lansia, penyandang disabilitas, yatim piatu, dan juga khususnya kepada penanggulangan bencana pada masa kedaruratan,” jelasnya.

Berdasarkan hasil rapat, Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Sosial tahun 2026 sebesar Rp84.440.056.166.000. Anggaran ini terdiri dari Program Perlindungan Sosial dan Program Dukungan Manajemen.

Namun, Gus Ipul menekankan bahwa jumlah tersebut belum mencakup dukungan tanggap darurat bencana, program permakanan, bantuan yatim piatu (YAPI), ATENSI, pemberdayaan sosial, serta pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Oleh karena itu, Kemensos mengusulkan tambahan anggaran Rp12,51 triliun.

Gus Ipul juga menegaskan bahwa usulan penambahan anggaran ditujukan agar program prioritas yang memang langsung menyentuh masyarakat berjalan lebih efektif.

“Ini kita ajukan agar layanan seperti permakanan lansia terlantar, bantuan untuk penyandang disabilitas, anak yatim piatu, serta kebutuhan darurat akibat bencana dapat terus berjalan lebih efektif,” katanya.

Untuk itu, Komisi VIII DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran Kemensos sebesar Rp12,51 triliun yang akan dibahas lebih lanjut bersama Banggar DPR RI dan Kementerian Keuangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Matangkan Magang Nasional Bagi Lulusan Baru Perguruan Tinggi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah saat ini tengah mematangkan program magang nasional yang ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi dengan maksimal satu tahun kelulusan atau fresh graduate. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa program prioritas nasional ini tengah difinalkan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk segera diimplementasikan.

“Program magang sedang dimatangkan Menristekdikti. Tapi salah satunya adalah mereka yang eligible adalah yang lulus maksimal 1 tahun. Sehingga bisa fresh graduate, bisa ditangkap,” ujar Airlangga usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, (16/9).

Airlangga menjelaskan, program magang tersebut terbuka untuk seluruh perusahaan, baik swasta maupun badan usaha milik negara, dan akan dijalankan melalui skema kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha.

“Perusahaan semuanya bisa, swasta atau milik negara dan akan ada kerja sama link and match antara perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan tersebut,” jelas Airlangga.

Selain itu, Airlangga menjelaskan bahwa program magang nasional ini ditargetkan dapat mulai berjalan pada kuartal keempat tahun 2025 dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Para peserta magang juga akan mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) di daerah masing-masing. “Sesuai dengan UMP daerah masing-masing,” kata Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menuturkan bahwa peserta akan mendapatkan biaya upah selama enam bulan yang ditanggung oleh pemerintah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Naik MRT, LRT, dan Transjakarta Cuma Rp1 di Hari Perhubungan Nasional 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan kembali meluncurkan program tarif transportasi publik Rp1. Program ini digelar dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional 2025 sekaligus Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional 2025.

Kebijakan tarif spesial tersebut berlaku pada 17 dan 19 September 2025, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB. Selama periode tersebut, seluruh masyarakat dapat menikmati layanan Transjakarta (BRT, non-BRT, Transjabodetabek), LRT Jakarta, dan MRT Jakarta hanya dengan membayar Rp1.

Meski begitu, penumpang tetap diwajibkan melakukan tap in dan tap out menggunakan kartu uang elektronik atau aplikasi pendukung. Nantinya, saldo yang terpotong dari kartu maupun aplikasi hanya sebesar Rp1.

Adapun metode pembayaran yang bisa digunakan meliputi Kartu Uang Elektronik (KUE) seperti Mandiri E-Money, BCA Flazz, BNI TapCash, BRI Brizzi, serta Kartu JakLingko, KMT, dan Jakcard. Pengguna juga dapat memanfaatkan aplikasi JakLingko dan MyMRTJ untuk melakukan pembayaran.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat yang konsisten menggunakan transportasi umum.

“Melalui tarif Rp1 ini, kami ingin mengajak lebih banyak warga untuk mencoba layanan transportasi massal sekaligus merayakan Hari Perhubungan Nasional dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan semangat kebersamaan,” ujar Syafrin, Selasa (16/9).

Syafrin mengimbau agar masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk beralih ke transportasi publik dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Menurutnya, dengan beralih ke transportasi publik, bisa membantu mengurangi kemacetan dan emisi di Jakarta.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk merasakan pengalaman positif dalam bertransportasi. Program ini diharapkan bisa mendorong warga untuk menjadikan transportasi publik sebagai pilihan utama,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lokasi dan Jadwal Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Rabu 17 September 2025

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), Rabu (17/9).

Informasi resmi yang dibagikan melalui akun X TMC Polda Metro Jaya mencatat, layanan Samsat Keliling tersedia di sejumlah titik berikut:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB).

  • Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat dan Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading (08.00–14.00 WIB).

  • Jakarta Barat: Gelanggang Remaja Cengkareng (08.00–14.00 WIB).

  • Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat (09.00–15.00 WIB) dan Gedung Sarinah Cikoko Pancoran (09.00–14.00 WIB).

  • Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB) dan Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB).

  • Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere (08.00–14.00 WIB).

  • Serpong: Halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB) dan Mal ITC BSD Serpong (16.00–19.00 WIB).

  • Ciledug: Pasar Modern Banjar Wijaya Cipondoh dan Metland Cyber Puri Cipondoh (09.00–14.00 WIB).

  • Ciputat: Halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB).

  • Kelapa Dua: Halaman GTown Square Gading (08.00–14.00 WIB).

  • Kota Bekasi: Kantor Kecamatan Bekasi Utara (08.00–12.00 WIB).

  • Kabupaten Bekasi: Ruko Robson Lippo Cikarang (08.00–12.00 WIB).

  • Depok: Halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB) dan Kantor Kecamatan Tajur Halang (09.00–12.00 WIB).

  • Cinere: Halaman kantor Samsat (08.00–12.00 WIB).

Syarat dan Ketentuan Samsat Keliling

Masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor wajib membawa KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopi. Perlu dicatat, layanan Samsat Keliling hanya menerima pembayaran PKB tahunan. Untuk perpanjangan STNK lima tahunan dan penggantian pelat nomor kendaraan, wajib pajak tetap harus datang ke kantor Samsat terdekat.

Imbauan Protokol Kesehatan

Polda Metro Jaya juga mengingatkan masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan saat mengakses layanan Samsat Keliling. Wajib pajak diminta menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran penyakit menular.

Dengan adanya layanan Samsat Keliling ini, masyarakat Jadetabek diharapkan lebih mudah dan cepat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus antre panjang di kantor Samsat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...808809810...4,913Halaman 809 dari 4,913