Beranda blog Halaman 810

Pemerintah Matangkan Magang Nasional Bagi Lulusan Baru Perguruan Tinggi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah saat ini tengah mematangkan program magang nasional yang ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi dengan maksimal satu tahun kelulusan atau fresh graduate. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa program prioritas nasional ini tengah difinalkan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk segera diimplementasikan.

“Program magang sedang dimatangkan Menristekdikti. Tapi salah satunya adalah mereka yang eligible adalah yang lulus maksimal 1 tahun. Sehingga bisa fresh graduate, bisa ditangkap,” ujar Airlangga usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, (16/9).

Airlangga menjelaskan, program magang tersebut terbuka untuk seluruh perusahaan, baik swasta maupun badan usaha milik negara, dan akan dijalankan melalui skema kerja sama antara perguruan tinggi dengan dunia usaha.

“Perusahaan semuanya bisa, swasta atau milik negara dan akan ada kerja sama link and match antara perguruan tinggi dan perusahaan-perusahaan tersebut,” jelas Airlangga.

Selain itu, Airlangga menjelaskan bahwa program magang nasional ini ditargetkan dapat mulai berjalan pada kuartal keempat tahun 2025 dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Para peserta magang juga akan mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) di daerah masing-masing. “Sesuai dengan UMP daerah masing-masing,” kata Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga menuturkan bahwa peserta akan mendapatkan biaya upah selama enam bulan yang ditanggung oleh pemerintah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Naik MRT, LRT, dan Transjakarta Cuma Rp1 di Hari Perhubungan Nasional 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan kembali meluncurkan program tarif transportasi publik Rp1. Program ini digelar dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional 2025 sekaligus Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional 2025.

Kebijakan tarif spesial tersebut berlaku pada 17 dan 19 September 2025, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB. Selama periode tersebut, seluruh masyarakat dapat menikmati layanan Transjakarta (BRT, non-BRT, Transjabodetabek), LRT Jakarta, dan MRT Jakarta hanya dengan membayar Rp1.

Meski begitu, penumpang tetap diwajibkan melakukan tap in dan tap out menggunakan kartu uang elektronik atau aplikasi pendukung. Nantinya, saldo yang terpotong dari kartu maupun aplikasi hanya sebesar Rp1.

Adapun metode pembayaran yang bisa digunakan meliputi Kartu Uang Elektronik (KUE) seperti Mandiri E-Money, BCA Flazz, BNI TapCash, BRI Brizzi, serta Kartu JakLingko, KMT, dan Jakcard. Pengguna juga dapat memanfaatkan aplikasi JakLingko dan MyMRTJ untuk melakukan pembayaran.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa program ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat yang konsisten menggunakan transportasi umum.

“Melalui tarif Rp1 ini, kami ingin mengajak lebih banyak warga untuk mencoba layanan transportasi massal sekaligus merayakan Hari Perhubungan Nasional dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan semangat kebersamaan,” ujar Syafrin, Selasa (16/9).

Syafrin mengimbau agar masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk beralih ke transportasi publik dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Menurutnya, dengan beralih ke transportasi publik, bisa membantu mengurangi kemacetan dan emisi di Jakarta.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk merasakan pengalaman positif dalam bertransportasi. Program ini diharapkan bisa mendorong warga untuk menjadikan transportasi publik sebagai pilihan utama,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lokasi dan Jadwal Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini, Rabu 17 September 2025

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali menghadirkan layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Keliling untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), Rabu (17/9).

Informasi resmi yang dibagikan melalui akun X TMC Polda Metro Jaya mencatat, layanan Samsat Keliling tersedia di sejumlah titik berikut:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB).

  • Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat dan Masjid Al-Musyawarah Kelapa Gading (08.00–14.00 WIB).

  • Jakarta Barat: Gelanggang Remaja Cengkareng (08.00–14.00 WIB).

  • Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat (09.00–15.00 WIB) dan Gedung Sarinah Cikoko Pancoran (09.00–14.00 WIB).

  • Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB) dan Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB).

  • Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere (08.00–14.00 WIB).

  • Serpong: Halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB) dan Mal ITC BSD Serpong (16.00–19.00 WIB).

  • Ciledug: Pasar Modern Banjar Wijaya Cipondoh dan Metland Cyber Puri Cipondoh (09.00–14.00 WIB).

  • Ciputat: Halaman parkir Samsat dan Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB).

  • Kelapa Dua: Halaman GTown Square Gading (08.00–14.00 WIB).

  • Kota Bekasi: Kantor Kecamatan Bekasi Utara (08.00–12.00 WIB).

  • Kabupaten Bekasi: Ruko Robson Lippo Cikarang (08.00–12.00 WIB).

  • Depok: Halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB) dan Kantor Kecamatan Tajur Halang (09.00–12.00 WIB).

  • Cinere: Halaman kantor Samsat (08.00–12.00 WIB).

Syarat dan Ketentuan Samsat Keliling

Masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor wajib membawa KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopi. Perlu dicatat, layanan Samsat Keliling hanya menerima pembayaran PKB tahunan. Untuk perpanjangan STNK lima tahunan dan penggantian pelat nomor kendaraan, wajib pajak tetap harus datang ke kantor Samsat terdekat.

Imbauan Protokol Kesehatan

Polda Metro Jaya juga mengingatkan masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan saat mengakses layanan Samsat Keliling. Wajib pajak diminta menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran penyakit menular.

Dengan adanya layanan Samsat Keliling ini, masyarakat Jadetabek diharapkan lebih mudah dan cepat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor tanpa harus antre panjang di kantor Samsat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Jakarta Hari Ini, Rabu: Berikut Lokasi dan Syarat Perpanjangan

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling Jakarta untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), Rabu (17/9). Layanan ini tersedia di lima titik berbeda yang tersebar di wilayah Jakarta.

Melalui akun resmi X TMC Polda Metro Jaya, disebutkan bahwa layanan perpanjangan SIM Keliling dibuka mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini

Berikut daftar lokasi layanan SIM Keliling di Jakarta:

  • Jakarta Timur : Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara : LTC Glodok

  • Jakarta Selatan : Universitas Trilogi

  • Jakarta Barat : Lobby Selatan Mall Ciputra

  • Jakarta Pusat : Kantor Pos Lapangan Banteng

Syarat Perpanjangan SIM

Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM di gerai SIM Keliling perlu menyiapkan dokumen berikut:

  • KTP asli dan fotokopi

  • SIM asli dan fotokopi

  • Formulir permohonan perpanjangan

  • Mengikuti tes kesehatan di lokasi

Adapun layanan ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Sementara itu, bagi pemegang SIM yang sudah kedaluwarsa, wajib mengajukan permohonan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Biaya Perpanjangan SIM

Mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perpanjangan SIM ditetapkan sebagai berikut:

  • Rp80.000 untuk SIM A

  • Rp75.000 untuk SIM C

Dengan adanya layanan SIM Keliling Jakarta ini, diharapkan masyarakat lebih mudah dalam memperpanjang masa berlaku SIM tanpa harus datang langsung ke Satpas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Update Cuaca Jakarta 17 September 2025: Suhu 24-31 Derajat, Hujan di Beberapa Wilayah

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta akan didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang sepanjang hari ini, Rabu (17/9/2025).

Berdasarkan informasi resmi BMKG, cuaca pada pagi hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah, mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur.

Memasuki siang hari, kondisi berawan masih terjadi di Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara. Sementara itu, hujan ringan diprediksi mengguyur Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, sedangkan hujan sedang berpotensi turun di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Pada sore hari, BMKG mencatat cuaca berawan akan terjadi di Kepulauan Seribu. Di saat yang sama, hujan ringan berpeluang melanda Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat, sedangkan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur kembali diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Menjelang malam, hujan ringan diperkirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Sementara Jakarta Selatan diprediksi hanya berawan.

BMKG juga melaporkan suhu udara di Jakarta hari ini berkisar antara 24–31 derajat Celsius dengan kelembapan udara mencapai 66–96 persen.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi V DPR RI dan Kemendes Sepakat Seluruh Desa Dilepaskan Statusnya dari Kawasan Hutan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) sepakat agar seluruh desa dan kawasan transmigrasi dilepaskan statusnya dari kawasan hutan atau taman nasional.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw saat rapat kerja dengan Kemendes PDT dan Kementerian Transmigrasi yang membahas keberadaan Desa dan Kawasan Transmigrasi yang dinyatakan berada dalam kawasan hutan/taman nasional, di ruang rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Selasa, (16/9/2025).

Robert Rouw juga mengatakan bahwa Komisi V DPR RI bersama Kemendes PDT dan Kementrans juga sepakat agar pemerintah mengeluarkan produk hukum secara komprehensif terkait pelepasan desa dan kawasan transmigrasi dari kawasan hutan atau taman nasional.

Selain itu, Komisi V DPR RI mewajibkan Kemendes PDT dan Kementrans untuk meningkatkan koordinasi dalam percepatan inventarisasi data, verifikasi lapangan dan proses pelepasan desa dan kawasan transmigrasi dari kawasan hutan atau taman nasional.

“Komisi V DPR RI sepakat dengan Kemendes PDT dan Kementrans untuk menjalankan amanat pasal 98 ayat 6 MD3,” ungkap Robert Rouw.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam paparannya mengatakan bahwa pembahasan terkait desa di dalam kawasan hutan sangat urgen, karena menyangkut hak hidup masyarakat, kelestarian hutan, serta kepentingan pembangunan nasional dan global.

Saat ini, jumlah desa yang berada di kawasan hutan mencapai 2.966 desa, sementara jumlah desa yang berada di tepi/sekitar kawasan hutan mencapai 15.481 desa.

Menurutnya, banyak desa berada dalam batas kawasan hutan tanpa status hukum yang jelas. Jika tidak segera diselesaikan, desa akan terus mengalami ketidakpastian administrasi dan sulit mengakses program pembangunan.

Selain itu, tumpang tindih kepentingan masyarakat, pemerintah dan perusahaan konsesi akan menyebabkan konflik antara masyarakat dengan negara atau swasta yang berkepanjangan. Warga desa hutan umumnya bergantung pada hutan untuk hidup, jika tidak segera diselesaikan, masyarakat desa akan tetap miskin secara struktural, karena akses ekonomi dibatasi aturan kehutanan

“Tekanan ekonomi bisa mendorong deforestasi, masyarakat desa tidak produktif sehingga tidak terjadi kemandirian pangan dan energi,” ujar Yandri.

Oleh karena itu, pihaknya bersama Kementerian/Lembaga terkait akan melakukan pemetaan kembali kawasan hutan sebagai wilayah administrasi pemerintahan desa dan sebagai hak milik warga desa.

Kawasan hutan negara yang telah dikelola masyarakat yang di dalamnya termasuk kehidupan sosial ekonomi, budaya dan religi masyarakat diubah statusnya menjadi perhutanan sosial atau skema lain yang sesuai.

Selain itu, pihaknya juga memberikan rekomendasi agar dapat menerapkan skema enclave wilayah administrasi pemerintahan desa yang meliputi permukiman warga desa, fasilitas sosial dan fasilitas umum secara menyeluruh.

“Pemberian hak akses atas pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan bagi kesejahteraan desa dan masyarakat desa yang wilayahnya sebagian berada di dalam Kawasan hutan dan sebagian berada di luar jika skema enclave wilayah administrasi pemerintahan desa tidak dapat dilakukan, seperti taman nasional,” ungkap Yandri.

Turut mendampingi Mendes Yandri dalam kegiatan ini yaitu Wamendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Dirjen PEID Tabrani, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PPDT Samsul Widodo, Kepala BPI Mulyadin Malik, Kepala BPSDM Agustomi Masuk dan Irjen Teguh.

Wamen Ossy Apresiasi Dukungan Komisi II DPR RI dalam Kenaikan Pagu Anggaran 2026

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam hal kenaikan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2026.

Apresiasi itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/09/2025).

“Atas nama Kementerian ATR/BPN dan mewakili Bapak Menteri, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi II terhadap kenaikan anggaran. Harapan kami, peningkatan ini dapat memberikan dampak nyata dan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Ossy Dermawan dalam RDP tersebut.

Wamen Ossy mengatakan, sekitar 80% tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan anggaran 2026 akan difokuskan pada dua aspek utama, yaitu perbaikan sistem layanan dan penguatan sumber daya manusia (SDM).

“Fokus pertama adalah penyederhanaan dan perbaikan _business process_, baik di tingkat pusat maupun daerah. Saat ini, Kementerian ATR/BPN memiliki 527 satuan kerja (Satker) di seluruh Indonesia. Maka, proses pelayanan harus semakin mudah, namun tetap akurat karena produk yang kami hasilkan bersifat hukum. Cepat bukan berarti tidak teliti,” jelas Wamen Ossy.

Aspek kedua yang menjadi prioritas adalah pembenahan SDM, terutama melalui rotasi penugasan pegawai di berbagai daerah.

“Kami ingin mengatur _tour of duty_ dan _tour of area_ bagi seluruh personel agar mereka mendapatkan pengalaman dinas yang beragam dan tidak terjebak di zona nyaman. Ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh,” tambah Ossy Dermawan.

Salah satu layanan Kementerian ATR/BPN yang menjadi sorotan anggota Komisi II DPR RI dalam RDP ini adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menanggapi hal tersebut, Wamen Ossy merespons soal program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat ini. Ia menjelaskan, dinamika PTSL dari tahun ke tahun. Pada 2024, target PTSL mencapai hampir 5 juta bidang tanah, namun sempat turun menjadi 1,3 juta di 2025. Berkat dukungan dan perhatian DPR, target 2026 kembali meningkat menjadi 1,9 juta bidang tanah.

“Sejak PTSL diluncurkan pada 2016-2017, kita telah mencatat kemajuan signifikan. Namun demikian, dari target 126 juta bidang tanah di Indonesia, kita masih memiliki pekerjaan rumah sekitar 25% yang belum tersertipikasi. Inilah yang terus kami kejar,” ungkap Wamen Ossy.

Menurutnya, percepatan PTSL sangat penting dalam mencegah konflik, sengketa, dan perkara pertanahan di masa depan. Untuk itu, ia berharap pengawasan dan dukungan dari Komisi II DPR RI dapat terus berlanjut.

“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi, mudah-mudahan para Pimpinan dan Anggota Komisi II dapat terus mengawasi pelaksanaan PTSL ini agar pelaksanaannya semakin maksimal dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” pungkas Wamen Ossy.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Ombudsman RI Dukung Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029, DPR Setujui Anggaran 2026

Penulis
Syifa
-

Ombudsman RI berkomitmen untuk mendukung prioritas nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Demikian disampaikan Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus dalam Rapat Dengan Pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI di Gedung Nusantara II, Jakarta pada Senin (15/9).

Lanjut Bobby, Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas pelayanan publik mendukung prioritas nomor 2 dan 7 yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dan memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam enam rincian output program pengawasan Ombudsman RI 2026 berupa penyelesaian laporan masyarakat tingkat pusat sebanyak 725 laporan, penyelesaian laporan tingkat perwakilan 7.100 laporan, laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) reguler 17 laporan, laporan IAPS tematik prioritas presiden 34 laporan, serta Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan target 85 Kementerian Lembaga dan 552 pemerintah daerah.

“Berdasarkan output yang direncanakan tersebut Ombudsman mengusulkan tambahan sebesar Rp199.348.354.000,” kata Bobby.

Pada rapat yang dipimpin oleh Anggota DPR RI Rifqinizamy Karsayuda ini disetujui pagu definitif Ombudsman RI Tahun 2026 sebesar Rp251.978.173.000 dengan alokasi pada Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebesar Rp37.022.541.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp214.955.632.000.

Adapun terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan Ombudsman RI sebesar Rp199.348.354.000 juga disetujui dan melalui Badan Anggaran DPR RI akan ditambahkan ke dalam pagu definitif tahun 2026. Ombudsman RI diminta untuk memperhatikan dengan seksama pandangan, saran, dan masukan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI terkait implementasi anggaran tahun 2026.

Turut hadir dalam RDP DPR RI kali ini Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais dan Sekretaris Jenderal Suganda Pandapotan Pasaribu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Banjarnegara Terima Dukungan KLH untuk Perbaikan TPA dan Pengelolaan Sampah

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dalam pengelolaan sampah dan pembinaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta dukungan pelaksanaan penilaian Adipura Tahun 2025 di wilayah Kabupaten Blora dan Kabupaten Banjarnegara.

Dukungan ini disampaikan Direktur Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (B3 KLH/BPLH ) Firdaus Alim Damopoli saat audiensi bersama Bupati Banjarnegara, dr. Amalia Desiana di rumah dinas bupati pada Kamis (11/9).

Audensi tersebut juga sekaligus untuk memperkuat sinergi serta mendorong percepatan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Banjarnegara.

Audensi juga dihadiri, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Banjarnegara adalah Herrina Indri Hastuti, Kepala Badan Kesbangpol Banjarnegara adalah Izak Danial Aloys, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Banjarnegara Sagiyo serta sejumlah perwakilan pelajar Sekolah Menengah dan Badan ekseskutif Mahasiswa Kabupate Banjarnegara.

Kepada media, Direktur Pengelolaan B3 KLH/BPLH Firdaus Alim Damopoli mengatakan bahwa pengelolaan sampah di Banjarnegara harus fokus tidak hanya di hilirnya saja namun juga melakukan intervensi di hulu dan ditengah.

“Kalau kita lihat saat ini komposisi sampah di dominasi sampah rumah tangga, dimana 30 persennya adalah makanan, ” Kata Firdaus.

Ia juga menekankan untuk maksimalkan penanganan sampah dihulu, sehingga yang di TPA hanya berupa residu dimana sampahnya sudah tidak bisa diolah atau dimanfaatkan.

“Residu itu harus kurang dari 20 persen dari total timbulan sampah,” lanjutnya.

Terkait sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk pengelolaan sampah di Banjarnegara, Firdaus mengatakan jika semua progres penanganan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan arahan dari kementrian lingkungan hidup.

“Kita tunggu sampai 180 hari kedepan atau sampai bulan Desember, kita berharap semua progres bisa diselesaikan dengan baik oleh kabupaten Banjarnegara,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi bupati Banjarnegara dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Banjarnegara terkait dengan progres pelaksanaan penyelesaian sangsi administrasi yang diberikan oleh kementrian lingkungan hidup.

Sementara Bupati Banjarnegara Amalia. Desiana mengatakan, bahwa kedatangan Kementrian Lingkungan hidup di Banjarnegara adalah untuk berdiskusi terkait dengan sangsi administrasi yang diberikan kepada kabupaten Banjarnegara terkait dengan penglolaan sampah.

“Mudah mudahan waktu yang diberikan 180 hari ini bisa kami tindak lanjuti sehingga Banjarnegara bisa lebih baik lagi dalam pengelolaan sampahnya, “katanya.

Ia mengaku mendapat beberapa masukan dan saran dari Kementrian LH yang akan segera ditindak lanjuti sehingga open dumping di Banjarnegara segera di tutup dan segera membuka zona baru .

Ia berharap pembukaan zona baru pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir bisa dimaksimalkan, sehingga sampai dengan pembukaan TPA zona dua hanya tinggal residunya saja, sehingga bisa memenuhi segera saran dan masukan dari Kementrian lingkungan hidup.

Terkait dengan lokasi zona dua, bupati mengatakan masih satu daerah atau bersebelahan dengan TPA lama, namun dengan berbagai teknik yang sudah disesuaikan harapannya tidak akan melanggar kaidah-kaidan lingkungan hidup yang ada.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhub Dudy Berkomitmen Tingkatkan Aspek Keselamatan di Semua Moda Transportasi

Penulis
Syifa
-

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan komitmennya untuk terus mengutamakan aspek keselamatan di semua moda transportasi pada tahun anggaran 2026. Hal ini disampaikan Menhub Dudy usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI terkait Penetapan Hasil Penyesuaian RKA-K/L Tahun 2026 di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Jakarta, Senin (15/9).

“Anggaran yang diterima Kemenhub pada tahun 2026 akan dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, salah satunya untuk meningkatkan aspek keselamatan di semua moda transportasi. Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk meningkatkan layanan keperintisan di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Menhub Dudy.

Menhub menuturkan, pagu kebutuhan Kementerian Perhubungan pada tahun 2026 adalah sebesar Rp48,88 triliun. Namun demikian, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tanggal 24 Juli 2025, Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2026 adalah sebesar Rp28,48 triliun.

Dari pagu anggaran tersebut, alokasi belanja terbesar adalah Belanja Non Operasional sebesar 72,29 persen atau Rp20,59 triliun, sementara alokasi program terbesar adalah untuk Infrastruktur Konektivitas sebesar 59,24 persen atau Rp16,87 triliun. Sumber Pendanaan terbesar adalah Rupiah Murni sebesar 69,16 persen atau Rp19,7 triliun.

Menhub Dudy menjelaskan, masing-masing unit kerja Eselon I di Kemenhub telah menyusun rencana kegiatan untuk tahun anggaran 2026. Ditjen Perhubungan Darat akan fokus pada peningkatan keselamatan lalu lintas sekaligus menjaga konektivitas lewat subsidi angkutan jalan perintis, layanan perkotaan Buy the Service, serta pembangunan dan rehabilitasi terminal dan pelabuhan penyeberangan.

Ditjen Perhubungan Laut akan fokus pada peningkatan keselamatan melalui pemeliharaan navigasi pelayaran, fasilitas telekomunikasi, dan kapal patroli. Sedangkan layanan keperintisan dijalankan melalui subsidi angkutan barang dan penyeberangan perintis, termasuk pembangunan fasilitas pelabuhan di wilayah 3TP serta pembangunan pelabuhan untuk mendukung Asta Cita dan Swasembada Pangan.

Selanjutnya, Ditjen Perhubungan Udara akan memprioritaskan keselamatan melalui rampcheck, inspeksi penerbangan, serta pemenuhan standar keamanan bandara. Selain itu, layanan perintis penumpang maupun kargo tetap berjalan, termasuk dukungan untuk kawasan strategis, IKN, dan bandara di wilayah terpencil. Adapun Ditjen Perkeretaapian akan fokus pada keselamatan perjalanan kereta api serta penyelenggaraan kereta api perintis hingga program Angkutan Motor Gratis.

“Semoga kami dapat mengemban amanah ini dengan baik, demi terciptanya sistem transportasi yang aman, nyaman, dan berkelanjutan,” tutur Menhub.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam rapat tersebut menyatakan, Komisi V DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Perhubungan dan mitra kerja Komisi V lainnya. Dengan anggaran yang tersedia, Lasarus berharap Kemenhub dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Memang kita memahami anggaran di Kementerian Perhubungan ini masih kekurangan. Tentu kami berharap kepada Pemerintah, paling tidak pelayanan minimal Kementerian sudah bisa terpenuhi dengan kondisi sekarang,” ucapnya.

Turut hadir dalam rapat kerja ini, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI M Syafi’i, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, dan seluruh Pimpinan Tingga Madya di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...809810811...4,913Halaman 810 dari 4,913