Beranda blog Halaman 811

BPOM-BGN Bersinergi Kawal Program Makan Bergizi Gratis Lewat Anggaran 2026

Penulis
Syifa
-

Komisi IX DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran BPOM tahun anggaran 2026 sebesar Rp2,247 triliun. Persetujuan tersebut diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR RI bersama Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Senin (15/9/2025) di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI drg. Putih Sari dan dihadiri oleh 34 dari 43 anggota.

Dalam rapat tersebut, BPOM menjelaskan pengalihan anggaran sebesar Rp341 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana tersebut kini akan dimanfaatkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPOM untuk melindungi masyarakat melalui pengawasan serta edukasu obat dan makanan.

“Jumlah anggaran Rp341 miliar yang awalnya dianggarkan untuk pengawalan MBG akan tetap berada di BPOM tetapi peruntukannya dialihkan untuk pelaksanaan tupoksi BPOM. Pengawalan MBG sendiri akan menggunakan anggaran dari BGN sebesar Rp700 miliar yang akan dilakukan secara swakelola oleh BPOM,” jelas Kepala BPOM Taruna Ikrar.

Dengan demikian, peruntukan anggaran akan tepat sasaran dan sesuai MoU yang telah disepakati BPOM-BGN. Taruna Ikrar juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada BGN atas penganggaran tersebut.

Taruna juga menekankan bahwa tambahan anggaran memungkinkan penguatan di sejumlah bidang, termasuk pada Kedeputian 4 sebesar Rp22,7 miliar, meski masih jauh dari cukup untuk mendukung penindakan selama satu tahun penuh. BPOM, lanjutnya, akan menyusun strategi melalui pendekatan akar masalah kejahatan obat dan makanan serta memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga peningkatan kapasitas laboratorium BPOM.

“Sebagai contoh, penyelesaian akan difokuskan di hulu. Kami juga sedang melakukan pembaruan kemampuan laboratorium BPOM, serta sesuai usulan anggota, sebagian anggaran Rp700 miliar dari BGN akan dialokasikan untuk pengadaan mobil laboratorium guna mendukung pengawasan MBG,” tambah Taruna.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan mekanisme swakelola akan menjadi dasar pelaksanaan kerja sama dengan BPOM. Dadan mengatakan bahwa pihaknya telah berpengalaman dengan mekanisme ini.

“Msalnya pelatihan 32.000 SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) yang dilakukan bersama Kementerian Pertahanan melalui Universitas Pertahanan dengan pola swakelola. Begitu pula riset dengan BPS (Badan Pusat Statistik) terkait efek ekonomi program MBG. Pola yang sama akan kami lakukan bersama BPOM,” ujar Dadan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, menegaskan bahwa persetujuan anggaran ini sekaligus memberi mandat agar BPOM berperan lebih aktif dalam pengawasan program MBG. Komisi IX DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran BPOM tahun 2026 sebesar Rp2,247 triliun dan mengetuk palu.

“Kami juga menyepakati bahwa pelaksanaan pengujian sampel makanan bergizi gratis dan pelatihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan bersama-sama BPOM menggunakan pagu anggaran BGN sebesar Rp700 miliar. Tujuannya adalah memastikan peningkatan kualitas gizi masyarakat dan keberlangsungan program MBG,” tegas Putih Sari.

Kesepakatan dalam RDP ini mempertegas sinergi antara DPR, BPOM, dan BGN dalam memastikan implementasi program Makan Bergizi Gratis berjalan aman, bermutu, dan berdampak langsung pada peningkatan gizi generasi muda Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Fahmi Tegaskan Tidak Ada Ruang untuk Kepentingan Pribadi, Semua Kebijakan untuk Masyarakat

Penulis
Syifa
-

Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, menegaskan bahwa selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Dimas Prasetyahani tidak ada ruang bagi kepentingan pribadi maupun kelompok. Seluruh kebijakan diarahkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga.

“Tujuan saya menjadi Bupati tidak ada sama sekali untuk kepentingan pribadi atau golongan. Yang saya pikirkan hanya satu, bagaimana kewenangan dan sumber daya yang ada bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Purbalingga,” tegas Bupati Fahmi saat memimpin Apel Gabungan ASN dan BUMD di Alun-alun Purbalingga, Senin (15/9), yang diikuti lebih dari 2.300 peserta.

Apel gabungan tersebut menjadi momentum bagi Bupati Fahmi untuk mengingatkan bahwa aparatur sipil negara dan pegawai BUMD memegang peran penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Menurutnya, setiap program dan kegiatan harus bermuara pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar administrasi.

Bupati Fahmi juga menolak praktik jual beli jabatan dan nepotisme. “Saya tidak memberikan kewenangan kepada siapapun, baik keluarga, teman, maupun orang dekat, untuk memperjualbelikan jabatan atas nama saya. Kalau ada yang mengaku, jangan percaya. Laporkan langsung kepada saya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia memastikan pengisian jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, integritas, dan loyalitas kepada masyarakat. “Bukan soal kedekatan politik atau siapa yang kenal siapa, tapi profesionalisme dan meritokrasi. Saya ingin ASN yang berkompeten, berintegritas, dan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Get things done,” tegasnya.

Bupati Fahmi juga mendorong ASN potensial untuk tidak ragu tampil ke depan. “Saya ingin melihat banyak pegawai dengan kompetensi bagus dan integritas tinggi berani menunjukkan diri. Ke depan, mereka bisa menjadi kekuatan baru Purbalingga dan menempati posisi strategis,” ungkapnya memberi motivasi.

Sebagai bentuk komitmen moral, Bupati Fahmi menyampaikan bahwa dirinya tidak mengambil gaji dan tunjangan selama menjabat. “Saya merasa tidak pantas menerima gaji bila belum mampu memastikan seluruh amanah ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Alhamdulillah, rezeki saya cukup dari usaha pribadi, maka sejak awal saya putuskan tidak mengambil gaji dan tunjangan sebagai Bupati,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan para kepala OPD agar setiap program memiliki output yang jelas dan benar-benar dirasakan masyarakat. “Kalau tidak bisa meyakinkan saya bahwa program tersebut ada dampak positif untuk masyarakat, maka anggarannya akan saya alihkan ke program yang lebih dibutuhkan,” katanya.

Ia menambahkan, arah pembangunan daerah difokuskan pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. “Mari kita pastikan waktu yang kita miliki benar-benar bermakna. Fokus kita adalah pelayanan dasar agar masyarakat merasakan manfaat nyata dari pemerintah,” imbuhnya.

Selain itu, Bupati Fahmi menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran. “Anggaran kita harus digunakan seefektif mungkin agar benar-benar bermanfaat dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Ia menutup arahannya dengan ajakan agar seluruh ASN dan pegawai BUMD bekerja profesional dan berorientasi pada pelayanan. “Mari kita fokus memberikan kebermanfaatan dan nilai positif kepada masyarakat. Itu tujuan utama pemerintahan ini, bukan yang lain,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Lamongan Panen Raya Tembakau, Harga Tembus Rp47 Ribu per Kg

Penulis
Syifa
-

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi melakukan panen raya tembakau, Selasa (16/9) di Dusun Sahar Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng. Dituturkan oleh Bupati yang akrab disapa Pak Yes, musim tembakau tahun 2025 ini terdapat tantangan tersendiri. Yakni terjadinya anomali iklim, atau masyarakat biasa menyebut kemarau basah.

Meskipun mengalami tantangan pada iklim, musim tembakau di Kota Soto bisa dilaksanakan.

“Pada musim tembakau tahun ini memang tantangannya adalah iklim, menurut cerita para petani butuh menanam bibit tembakau lebih dari satu kali sampai bisa berhasil dan normal. Namun, Alhamdulillah hasil panennya memuaskan,” tutur Pak Yes.

Harga jual tembakau pada panen raya ini mencapai 46 ribu rupiah hingga 47 ribu rupiah per Kg.

Sedangkan total luas tanam tembakau di Kabupaten Lamongan ialah 7.570 hektar. 4.366 hektar diantaranya sebagai memasuki masa panen raya. Salah satunya di Desa Wateswinangun terdapat 145 hektar yang memasuki masa panen raya. Sebagai daerah dengan potensi tembakau yang tinggi, tentu Pemkab Lamongan terus mendukung produktivitas kemandirian petani tembakau. Dukungan yang diberikan diantaranya adalah menyerahkan 26.173 BPJS Ketenagakerjaan kepada Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Lamongan.

Tak hanya itu, fasilitasi juga disalurkan berupa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Meliputi alat perajang tembakau, hand sprayer elektrik, kendaraan roda tiga, pompa air dangkal, peningkatan jalan produksi tani, pembangunan sumur, handtraktor, hingga terpal kepada kelompok tani Kecamatan Sambeng. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan Mugito menambahkan bahwa pendampingan kepada petani tembakau di Kabupaten Lamongan terus dilakukan. Mulai dari himbauan penundaan jadwal tanam, himbauan pembuatan guludan yang tinggi, mengatur jalan keluar air untuk mengantisipasi tergenangnya lahan. Adapun upaya pelatihan pembibitan kepada satu kelompok, pelatihan intensifikasi kepada sembilan kelompok, dan pelatihan penerapan intensifikasi kepada empat kelompok.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Bandung Terapkan Perda Baru, Reklame Ilegal Wajib Dibongkar

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen membenahi penataan reklame. Langkah ini dilakukan untuk menata kota agar lebih tertib, aman, nyaman, indah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga kearifan lokal.

Wakil Walikota Bandung, Erwin, mengatakan, penertiban reklame dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Untuk mengimplementsikannya, Satpol PP telah diperintahkan mengirimkan surat pemberitahuan kepada para pengusaha reklame yang tidak berizin maupun yang izinnya sudah habis.

“Satpol PP akan memberi surat bertahap: tujuh hari, tiga hari, dua hari, dan satu hari agar reklame tersebut ditertibkan mandiri. Jika tidak diindahkan, Pemkot yang akan mengeksekusi,” jelas Erwin di Balai Kota Bandung, Senin 15 September 2025.

Untuk diketahui, Perda Nomor 5 Tahun 2025 ini menggantikan Perda Nomor 4 Tahun 2012 dan Nomor 2 Tahun 2017.

Aturan terbaru ini mencakup banyak aspek, mulai dari definisi reklame permanen dan insidental, perencanaan lokasi dan desain, mekanisme perizinan secara online maksimal 14 hari kerja, hingga sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggaran.

Dalam perda ini, terdapat ketentuan larangan pemasangan reklame pada titik-titik tertentu, antara lain di Jalan Asia Afrika, kawasan pendidikan, rumah sakit, serta radius 100 meter dari rumah ibadah dan kantor pemerintahan.

Selain itu, reklame yang memuat unsur SARA, pornografi, atau melanggar norma juga dilarang.

Di sisi lain, aturan teknis juga ditegaskan. Misalnya reklame tidak boleh dipasang di ruang milik jalan atau trotoar. Ada pun di lokasi perempatan jalan, reklame harus berjarak minimal 25 meter.

Meski begitu, untuk menjaga iklim bisnis, Pemkot Bandung memastikan keadilan bagi setiap pengusaha reklame.

“Perda ini juga memastikan keadilan tetap terjaga bagi para pengusaha reklame. Tapi yang jelas, semua yang tidak berizin atau sudah habis masa izinnya wajib dibongkar,” tegas Erwin.

Ia optimis, dengan implementasi perda yang baik dan dukungan peraturan wali kota (perwal) sebagai turunan teknis, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung dari sektor reklame akan meningkat signifikan.

“Kalau implementasi berjalan dengan baik, PAD dari reklame akan meningkat. Ini sekaligus menjaga ketertiban tata ruang dan keindahan Kota Bandung,” tutur Erwin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendikdasmen Soroti Pentingnya Literasi sebagai Bekal Peradaban Bangsa

Penulis
Syifa
-

Jagat Literasi hadir sebagai ruang perjumpaan gagasan dan refleksi dalam memperkuat budaya literasi bangsa. Mengusung tema “Menelusuri Semua Sisi, Jernih Memaknai”, forum ini diselenggarakan oleh Kompas.com sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-30, dan ditayangkan langsung melalui kanal YouTube Kompas.com dari Studio 2, Menara Kompas, Jakarta.

Dalam acara tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjadi pembicara kunci yang menekankan bahwa literasi adalah bekal peradaban bangsa. Menurutnya, literasi tidak berhenti pada keterampilan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan menafsirkan gagasan, berpikir kritis, serta membaca realitas di tengah derasnya arus teknologi dan disinformasi. “Literasi bukan sekadar membaca aksara, tetapi juga membaca pemikiran, menelaah secara kritis, dan berani menyumbangkan gagasan yang mampu membawa perubahan,” ujarnya.

Ia menegaskan, perkembangan teknologi saat ini membuat batas antara fakta dan hoaks kian kabur. Karena itu, generasi muda perlu dibekali pendidikan literasi sejak dini agar tidak hanya gemar membaca, tetapi juga mampu menghargai karya orang lain serta berani melahirkan pemikiran baru. “Generasi literat adalah generasi yang cerdas, beradab, dan siap menghadapi tantangan global,” tambahnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Stephanie Riyadi, penasihat ahli Kemendikdasmen sekaligus Executive Director Pelita Harapan Group, turut memberikan pandangannya tentang pentingnya literasi dan pendidikan STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) sebagai literasi abad ke-21. Ia menyoroti rendahnya capaian Indonesia dalam hasil PISA 2022, yang menjadi alarm penting untuk mendorong reformasi pendidikan STEM.

“Pendidikan STEM bukan sekadar soal rumus, robot, atau laboratorium, tetapi pola pikir yang mengajarkan keberanian bertanya, mencari solusi, dan berkolaborasi sebelum berkompetisi. Jika kita bersatu membangun ekosistem ini, kita sedang mempersiapkan generasi muda yang bukan hanya siap bersaing, tetapi juga siap memimpin dunia,” ujarnya.

Stephanie juga mengapresiasi peran Kompas.com sebagai media yang selama tiga dekade konsisten menyalakan cahaya literasi. Melalui kemitraan strategis, ia berharap dunia pendidikan, industri, pemerintah, media, dan masyarakat dapat saling bersinergi dalam membangun ekosistem literasi dan STEM yang kokoh.

Perayaan HUT ke-30 Kompas.com ini pun menjadi momen refleksi, bukan hanya bagi perjalanan media daring tersebut, tetapi juga bagi upaya bersama menyiapkan masa depan bangsa yang literat, cerdas, dan berdaya saing global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Bobby Nasution Bertemu Serikat Buruh, Bahas Lanjutan Kenaikan Upah dan Rumah Subsidi

Penulis
Syifa
-
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhamamd Bobby Afif Nasution bertemu dengan Pengurus Asosiasi Gerak Buruh untuk Sumatera Utara yang Kondusif, di Anjungan Lantai 9, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (11/9). Ini merupakan tindak lanjut pertemuan sebelumnya, dalam rangka menyejahterakan para buruh dalam hal kenaikan upah dan kepemilikan rumah subsidi.
Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan, penetapan kenaikan upah minimum harus diselaraskan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. “Secara pribadi, saya mendukung kenaikan upah minimum itu,” ucapnya.
Kenaikan upah buruh juga harus dilihat pada kemampuan para pelaku usaha, apalagi pada kondisi ekonomi saat ini. Bobby menerima laporan bahwa selama ini pelaku usaha harus menyiapkan setidaknya 30% dari anggaran untuk biaya tak terduga.
“Kalau memang upah buruh mau dinaikkan, tapi cost perusahaan yang bukan variabel dihilangkan, seperti kutipan preman, uang bongkar itu dihilangkan, maka anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan buruh. Kalau kita semua bergerak, kekompakan kita semua untuk kesejahteraan buruh,” ucapnya.
Untuk itu, Bobby mengajak kepada serikat buruh untuk menjaga kondusivitas di Provinsi Sumut. Salah satu caranya dengan memberikan perlindungan kepada pelaku usaha, yakni mencegah terjadinya pungutan liar (liar) yang sering dialami oleh pelaku usaha.
Bobby kemudian menanggapi terkait program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, harga satu unit rumah subsidi tersebut maksimum Rp166 juta. Artinya, harga tersebut masih bisa diturunkan.
Untuk membantu para buruh, Pemprov Sumut akan menanggung biaya awal kepemilikan rumah subsidi tersebut, seperti biaya notaris dan propisi. Jika subisid ditiadakan, maka biaya awal yang harus dikeluarkan buruh bisa mencapai Rp8 juta. Namun, dengan adanya bantuan pemerintah maka biaya awalnya diperkirakan hanya Rp1,2 juta.
“Dari kuota KPR subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Sumut diberi kuota 15.000 unit. Dari jumlah ini ada kuota untuk para buruh. Sebelumnya sudah ada kuota untuk rumah para prajurit TNI AD,” katanya.
Untuk mekanismenya, Bobby meminta kepada REI agar membangun rumah tersebut tidak jauh dari kawasan industri. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi tambahan biaya operasional bagi para pekerja.
“Kalau jauh, kasihan para buruh ini. Sudah bayar kredit rumah, ada tambahan ongkos ke pabrik karena lokasinya jauh. Kalau bisa cari di lokasi yang dekat,” usul Bobby.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Sumut CP Nainggolan menyampaikan tentang tuntutan kenaikan upah 8,5% sampai 10,5%. Menurutnya, kenaikan upah ini, akan berdampak terhadap kemampuan para pekerja dalam hal kepemilikan rumah subsidi.
“Kalau saat ini upah minimum sekitar Rp3,5 juta per bulan, paling tidak upah minimum mestinya minimal Rp4 juta per bulan,” kata CP Nainggolan.

Turu hadir pada pertemuan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Basarin Yunus Tanjung, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Yuliani Siregar, Kepala Dinas Kesehatan Sumut Muhamamd Faisal Hasrimy, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut I Nyoman Suarjaya, para elemen serikat pekerja, jajaran pimpinan BPJS Ketenagakerjaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pagu Anggaran Kementerian PU Tahun 2026 Resmi Ditetapkan Sebesar Rp118,5 Triliun

Penulis
Syifa
-

Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 telah secara resmi ditetapkan sebesar Rp118,5 triliun dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU dan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR di Gedung DPR Senayan, Senin (15/9).

Jumlah pagu tersebut ditetapkan setelah dilakukan penambahan sebesar Rp47,64 triliun dari pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp70,86 triliun. Penambahan anggaran tersebut diutamakan untuk pelaksanaan atau penyelesaian program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti swasembada pangan, Inpres Jalan Daerah, dan Sekolah Rakyat serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Kementerian PU.

“Pada prinsipnya anggaran dialokasikan secara strategis untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas, dukungan ketahanan pangan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Menteri PU Dody Hanggodo

Pagu Anggaran Kementerian PU TA 2026 sebesar Rp118,5 triliun tersebut akan dialokasikan kepada unit organisasi Sekretariat Jenderal sebesar Rp576,85 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp107,81 miliar, Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp34,73 triliun, Ditjen Bina Marga sebesar Rp45,61 triliun, Ditjen Cipta Karya sebesar Rp12,03 triliun, Ditjen Prasarana Strategis Rp24,10 triliun.

Kemudian Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp599,03 miliar, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp147,13 miliar, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebesar Rp172,93 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebesar Rp403,93 miliar.

Beberapa program kerja prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PU pada tahun 2026 diantaranya pembangunan 15.851 Ha jaringan irigasi, rehabilitasi 197.430 Ha jaringan irigasi, penyediaan 500 liter/detik air baku, pembangunan 191 km jalan baru, pembangunan 28,19 km jalan tol, preservasi rutin 46.451 km jalan dan 531.969 m jembatan, pembangunan dan preservasi 36,65 km jalan daerah, pembangunan dan peningkatan SPAM 918 liter/detik, pengelolaan air limbah 115.750 KK, pengembangan kawasan strategis 150 Ha, PHTC 1.000 Madrasah, pembangunan 200 unit Sekolah Rakyat, dan sebagainya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan dengan ditetapkannya anggaran TA 2026 ini, Kementerian PU serta seluruh mitra Komisi V DPR RI lainnya wajib menyerahkan bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan kepada Komisi V paling lambat 30 hari setelah undang-undang tentang APBN TA 2026 ditetapkan di paripurna DPR RI.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Riau Dukung ARSADA Gelar Seminar Tata Kelola Rumah Sakit Daerah Oktober 2025

Penulis
Syifa
-

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menerima audiensi Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) di Kantor Gubernur Riau, Senin (15/9). Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus wadah bagi ARSADA untuk menyampaikan sejumlah agenda kerja yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Pengurus ARSADA Riau, Wan Fajriatul, menjelaskan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan seminar tata kelola rumah sakit daerah yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober 2025. Seminar ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi penguatan koordinasi antar rumah sakit di Riau.

“Seminar ini akan menghadirkan para pengurus rumah sakit dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Melalui kegiatan ini, kami ingin menciptakan ruang konsolidasi sekaligus forum pertukaran gagasan yang bermanfaat untuk keberlangsungan rumah sakit daerah, “ujar Fajriatul.

Ia menambahkan, seminar yang akan digelar pada akhir Oktober tersebut juga akan menghadirkan sejumlah narasumber ahli. Kehadiran para pakar di bidang tata kelola rumah sakit diharapkan memberikan wawasan baru yang dapat memperkaya diskusi dan menghasilkan rekomendasi strategis.

Menanggapi hal itu, Gubernur Riau, Abdul Wahid, menyambut baik rencana ARSADA. Menurutnya, kegiatan seminar ini merupakan langkah nyata yang patut diapresiasi karena dapat memperkuat peran rumah sakit daerah sebagai institusi penting dalam sistem kesehatan daerah.

“Kegiatan yang digagas ARSADA ini sangat positif. Seminar pada akhir Oktober mendatang diharapkan dapat menghasilkan masukan dan strategi yang bermanfaat bagi pengelolaan rumah sakit daerah di Provinsi Riau,” ungkap Gubri.

Lebih lanjut, Gubri menyampaikan harapannya agar kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan benar-benar mampu memberi dampak yang signifikan. Ia menekankan bahwa hasil seminar nantinya perlu ditindaklanjuti dengan program konkret yang bisa dirasakan oleh seluruh rumah sakit daerah.

“Seminar ini jangan berhenti pada diskusi saja, tapi harus melahirkan langkah-langkah nyata yang bisa diimplementasikan. Saya berharap ARSADA konsisten menjadikan kegiatan ini sebagai agenda berkelanjutan untuk memperkuat kelembagaan rumah sakit di Riau,”tl tutup Gubri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pengusaha Apresiasi Langkah Gubernur Jateng Kembangkan Pelabuhan Tanjung Emas

Penulis
Syifa
-

Sejumlah pengusaha mengapresiasi langkah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam mendorong percepatan pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Sebab, pengembangan pelabuhan tersebut bisa menopang geliat investasi di wilayahnya.

“Gubernur menyampaikan, bahwa beliau ternyata sudah jauh melangkah. Jadi apa yang kami sampaikan hari ini, beliau sudah mengambil langkah-langkah di depan,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB), Iwa Koswara, seusai beraudiensi dengan Ahmad Luthfi, di ruang kerja gubenur, Senin (15/9).

Iwa menjelaskan, masa depan industri saat ini berada di Jawa Tengah. Hal itu dilihat dari banyaknya investasi maupun relokasi pabrik dari berbagai daerah ke wilayah provinsi ini. Namun, dukungan terhadap infrastruktur logistik masih perlu ditingkatkan.

Karena itu, APKB secara khusus menemui Gubernur Ahmad Luthfi untuk menyampaikan hal tersebut. Terutama, agar Jawa Tengah menyiapkan diri dan mendukung infrastruktur, terkait kemampuan logistik yang mumpuni.

“Apa yang kami sampaikan jawabannya sudah ada, mungkin satu tahun ini ada perubahan signifikan terhadap kawasan Pelabuhan Tanjung Emas. Saya senang sekali, apa yang menjadi keluhan kami, insyaallah dalam waktu 1-2 tahun ini sudah ada jalan keluarnya,” ucapnya.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, perkembangan sejumlah kawasan industri di Jawa Tengah juga terus meningkat. Sehingga, harus segera menyiapkan seluruh infrastruktur pendukungnya. Salah satunya, infrastruktur untuk logistik seperti pelabuhan.

Oleh karenanya, Luthfi terus mendorong agar pengembangan Tanjung Emas dipercepat dalam waktu satu tahun ini.

“Sebelum APKB datang ke sini, kami sudah ambil langkah. Pelabuhan Tanjung Emas sudah di-acc menjadi pelabuhan curah, sedangkan untuk peti kemas masih dalam proses. Dryport di Batang juga sudah siap untuk mendukung aktivitas di KITB (Kawasan Industri Terpadu Batang),” bebernya.

Sebagai informasi, sektor terbesar yang menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Tengah adalah industri pengolahan. Pada triwulan II tahun 2025, kontribusinya sebesar 33,34% dari total PDRB. Sementara kinerja ekspor nonmigas Jawa Tengah pada 2024 terdapat surplus neraca perdagangan sebesar 2,92 miliar dolar AS, sehingga menyumbang surplus pada neraca perdagangan nasional.

Secara month-to-month, ekspor nonmigas pada Juli 2025 meningkat 17,84% bila dibandingkan Juni 2025. Dari sebesar 1,01 miliar dolar AS pada Juni 2025 menjadi 1.19 miliar dolar AS pada Juli 2025. Demikian pula impor, meningkat 20,36%, dari sebesar 685,72 juta dolar AS pada Juni 2025, menjadi 825,35 juta dolar AS pada Juli 2025.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Transformasi Posyandu, Wali Kota Tangerang: Hadirkan Pelayanan Lebih Komprehensif

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Tangerang terus memperkuat fungsi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai pusat layanan masyarakat yang lebih holistik. Hal ini ditegaskan Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, saat membuka kegiatan Advokasi dan Koordinasi Tim Pembina Posyandu dalam Transformasi Layanan Primer, yang digelar di D’Prima Hotel, Senin (15/9).

Dalam sambutannya, wali kota, menekankan bahwa Posyandu kini tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu, anak, dan balita, tetapi juga mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2024. Enam bidang SPM tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum, serta ketenteraman dan kesiapsiagaan bencana.

“Posyandu harus menjadi pilar penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dengan 1.102 Posyandu yang tersebar di seluruh kecamatan dan kelurahan, kita memiliki kekuatan besar untuk menghadirkan layanan dasar yang dekat, ramah, dan bermanfaat bagi warga,” ujar Wali Kota Sachrudin.

Sachrudin, juga menyoroti berbagai inovasi layanan yang telah berjalan di Posyandu, mulai dari program Jemput Antar Balita dengan Becak (Putarbal), Kunjungan Bayi Balita dan Ibu Hamil Berisiko Tinggi (Jubah Besi), hingga pojok baca dan layanan gizi di sejumlah Posyandu.

“Semua ini menjadi bukti bahwa Posyandu semakin bertransformasi menjadi pusat layanan publik yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambah Wali Kota Tangerang.

Wali kota, juga menegaskan, peran tim pembina Posyandu sangat strategis dalam memberikan arahan, pendampingan, pembinaan, serta evaluasi.

“Sinergi antara pemerintah, kader Posyandu, dan masyarakat adalah kunci agar layanan Posyandu semakin efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dr. Dini Anggraeni, menekankan pentingnya semangat kader Posyandu dalam menjalankan amanah barunya.

“Para kader tidak hanya fokus di bidang kesehatan, tetapi juga harus siap bergerak di lima SPM lainnya. Inilah langkah awal menuju transformasi Posyandu sebagai lembaga masyarakat yang lebih kuat dan terintegrasi,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...810811812...4,913Halaman 811 dari 4,913