Beranda blog Halaman 812

Wali Kota Makassar Launching Gerakan Urban Farming di Bukit Baruga

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri kegiatan Launching Gerakan Urban Farming Bukit Baruga yang dirangkaikan dengan Launching Buku Makassar Urban Farming karya Muh. Fadly Arifuddin dan Aslam Katutu.

Launching digelar di Masjid Bin Baz, Perumahan Bukit Baruga, sebagai lokasi dari gerakan Urban Farming Bukit Baruga, Senin (15/9). Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, turut hadir dalam acara ini ni.

Inisiator sekaligus Ketua Urban Farming Bukit Baruga, Aslam Katutu, menyampaikan gerakan urban farming Bukit Baruga tersebut diisiasi oleh empat inisiator termasuk dirinya bersama Prof. Sudirman Numba, Andi Rahman, dan Muliadi Saleh.

“Insyaallah setelah gerakan ini kita launching, kita akan membentuk komunitas, ini juga bisa dilakukan halaman rumah kita. Saya sudah mulai dirumah saya, mulai dari satu ember kangkung,” ujarnya.

Munafri pada kesempatan tersebut mengapresiasi langkah supportif yang telah dilakukan masyarakat bukit Baruga dalam mendukung program Pemerintah Kota Makassar.

Ia menyampaikan terimakasih kepada para penggagas dan seluruh warga yang terlibat, serta berharap Bukit Baruga menjadi tonggak sejarah lahirnya sistem ketahanan pangan berbasis komunitas di Makassar.

Urban Farming ini merupakan gerakan yang sangat relevan dengan program unggulan Pemerintah Kota Makassar, terutama dalam hal pengelolaan sampah rumah tangga.

Munafri menjelaskan, proses menuju ketahanan pangan perkotaan tidak bisa dilepaskan dari kesadaran masyarakat memilah sampah sejak dari rumah.

“Sampah organik yang dikelola dengan baik dapat menjadi kompos, eco-enzim, hingga pakan maggot yang memiliki nilai ekonomi sekaligus mampu mengurangi volume sampah di TPA,” jelasnya

Munafri mencontohkan, maggot mampu mengurai sampah organik dalam jumlah besar. Ia menyoroti kondisi TPA Antang yang semakin penuh.

Dengan ketinggian timbunan sampah yang mencapai 17 meter, ia memperingatkan bahwa daya tampungnya tidak akan bertahan lama. Karena itu, diperlukan langkah nyata dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya.

Lebih jauh, Munafri menegaskan bahwa urban farming bukan sekadar aktivitas menanam sayuran di pot atau pekarangan rumah. Gerakan ini menurutnya merupakan strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan perkotaan.

“Next step urban farming adalah green house. Kalau kita liat di Belanda, seluruh tomatnya datang dari green house. Tingkat paling tinggi dari proses ini adalah ketahanan pangan,” jelasnya.

Munafri mengungkapkan Pemerintah Kota Makassar sendiri telah mendorong implementasi program ini selama beberapa bulan terakhir agar bisa diterapkan di tingkat komunitas hingga RT/RW. Bukit Baruga, dengan jumlah penduduk mencapai 7.300 jiwa, disebutnya memiliki potensi besar sebagai percontohan urban farming.

Dengan memanfaatkan lahan terbatas dan mengolah sampah secara mandiri, Munafri berharap program ini tidak hanya menjawab persoalan sampah masyarakat. Tapi juga dapat menghasilkan pangan sehat, menciptakan nilai tambah ekonomi, dan bahkan menyediakan pakan ternak dari maggot.

“Urban farming ini bukan hanya bertani di lahan sempit, tetapi cara membangun kemandirian pangan sekaligus kesadaran lingkungan,” ujarnya.

Usai memberikan sambutan, Munafri dan Melinda meninjau langsung progres urban farming di sekitar Masjid Bin Baz Bukit Baruga. Ia melihat berbagai inovasi yang telah dijalankan warga, mulai dari pemanfaatan limbah masjid seperti air wudhu untuk penyiraman tanaman, budidaya sayur, buah hingga ternak ayam dan kolam ikan.

“Pemerintah Kota, katanya melalui dinas terkait akan mengambil peran masing-masing dalam memberikan dukungan penuh,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Bekasi Apresiasi Prestasi Siswa Berkelas Dunia dan Penghargaan Layanan Publik

Penulis
Syifa
-

Apel pagi Pemerintah Kota Bekasi hari ini menjadi momen penuh kebanggaan. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada putra-putri terbaik Kota Bekasi yang berhasil menorehkan prestasi di tingkat nasional hingga internasional, sekaligus menyerahkan penghargaan kepada perangkat daerah yang meraih predikat pelayanan prima.

Salah satu sorotan utama adalah prestasi membanggakan yang ditorehkan oleh Joanna Stevia, siswi SMA Global Prestasi, yang berhasil meraih medali perunggu pada Olimpiade Astronomi Internasional di Mumbai, India. Ajang bergengsi tersebut diikuti oleh 300 siswa dari 60 negara. Joanna melaju ke tingkat internasional bersama empat siswa lainnya mewakili Indonesia.

Wali Kota Tri Adhianto menyatakan rasa bangga dan harapannya agar Joanna menjadi teladan bagi pelajar Kota Bekasi.

“Saya sangat berbangga hati dengan ananda Joanna yang mampu menembus ajang internasional dan membawa harum nama Kota Bekasi. Prestasi ini adalah kenangan berharga dan bukti nyata bahwa siswa-siswi Kota Bekasi mampu bersaing di level dunia. Semoga Joanna menjadi role model dan motivasi bagi pelajar lain untuk terus berprestasi,” ujar Tri.

Selain itu, Wali Kota juga menyerahkan penghargaan kepada Emily Ravdanty Laras, siswi SMK Negeri 8 Kota Bekasi, yang berhasil meraih medali perak pada Olimpiade Bahasa Inggris 2025 di Universitas Sriwijaya Palembang serta Olimpiade Sejarah 2025 di Universitas Padjadjaran Jawa Barat.

Tidak hanya bidang akademik, apresiasi juga diberikan pada perangkat daerah. Tiga unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi ditetapkan sebagai lokus evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024 dari Kemenpan RB, dengan predikat A kategori Pelayanan Prima, yaitu:

  • Disdukcapil Kota Bekasi dengan indeks 4,63.
  • Dinas Sosial Kota Bekasi dengan indeks 4,56.
  • RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid dengan indeks 4,55.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Bekasi berhasil meraih nilai indeks pelayanan publik 4,58 kategori A (Pelayanan Prima). Hasil tersebut menempatkan Kota Bekasi pada peringkat ke-5 klaster Pemerintah Kota se-Jawa Barat dan peringkat ke-16 klaster Pemerintah Kota se-Indonesia.

Tri Adhianto menegaskan, capaian ini menjadi bukti konsistensi Pemkot Bekasi dalam memberikan pelayanan terbaik sekaligus mendorong terciptanya generasi muda berprestasi.

“Prestasi akademik para pelajar dan penghargaan di bidang pelayanan publik ini adalah cerminan semangat maju bersama. Mari kita jadikan ini motivasi untuk terus meningkatkan kualitas SDM dan layanan publik di Kota Bekasi,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemnaker Panggil 41 Perusahaan di Jawa Barat karena Langgar BPJS Ketenagakerjaan

Penulis
Syifa
-

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memanggil 41 perusahaan di Jawa Barat yang belum memenuhi kewajiban dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Pemanggilan ini merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan terhadap 95 perusahaan pada Maret 2025. Dari hasil pengawasan, ditemukan sejumlah pelanggaran seperti tidak mendaftarkan pekerja, melaporkan upah lebih rendah dari yang sebenarnya, hingga menunggak iuran.

Tim pengawas Kemnaker kemudian meminta klarifikasi kepada 41 perusahaan tersebut pada 25–29 Agustus 2025. Beberapa perusahaan yang dipanggil antara lain PT TMI2, ET, IEAB, BCP, TJC, JYI (PWBD), SCW, YT, AYJ, NCO, PPA, MK, MRS, MMI, GPGM, KM, DCM, DRB, BI, HPI, MCI, SMS, RSS, CPS, MIR, PS, TMM, BMM, HMI, PT, KYI, MKG, SPB, ITKM, YDK, AMA, EPPI, NAH, OKM, FBI, JIT, TGS, KHI, dan TCI.

Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemnaker, Rinaldi Umar, menjelaskan bahwa sebelumnya perusahaan-perusahaan tersebut sudah diberikan nota peringatan. Namun, sebagian masih belum patuh sehingga kembali dipanggil untuk dimintai komitmennya.

“Meski ada beberapa perusahaan yang telah menindaklanjuti nota peringatan dengan membayar tunggakan sebesar Rp25 miliar, jumlah itu masih jauh dari kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Karena itu, kami mendorong agar perusahaan serius menjalankan kewajiban sesuai ketentuan,” tegas Rinaldi dalam keterangannya melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (14/9).

Rinaldi menambahkan, Kemnaker akan terus mengintensifkan pengawasan di daerah. Menurutnya, langkah ini bukan semata untuk menindak, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran perusahaan bahwa kepatuhan terhadap jaminan sosial adalah bentuk tanggung jawab kepada pekerja.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, mengapresiasi langkah Kemnaker. Menurutnya, penegakan kepatuhan tidak bisa dilakukan BPJS sendiri, melainkan harus berkolaborasi, salah satunya melalui Pengawasan Terpadu (Waspadu).

Hingga Agustus 2025, program Waspadu telah dilakukan bersama Kemnaker terhadap 166 perusahaan di delapan provinsi, termasuk Jawa Barat.

“Tujuannya sederhana, yakni memastikan hak pekerja benar-benar terlindungi,” ujarnya.

Pramudya juga menegaskan, pengawasan tidak hanya berlaku bagi pekerja lokal, tetapi juga Tenaga Kerja Asing (TKA). “Setiap pekerja berhak atas perlindungan sosial, tanpa terkecuali,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Cianjur Serap Aspirasi Warga Cijedil Terkait Perbaikan Jalan 400 Meter

Penulis
Syifa
-

Bupati Cianjur, dr. Wahyu, melakukan peninjauan jalan sekaligus bersilaturahmi dengan warga Kampung Coblong, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, pada Minggu (14/9).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati menyerap langsung aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan serta kebutuhan pembangunan di wilayah setempat. Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperhatikan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa.

Selain meninjau jalan, Bupati Wahyu juga menyempatkan diri berdialog dengan warga. Suasana hangat penuh kekeluargaan tampak ketika orang nomor satu di Kabupaten Cianjur itu berbaur dengan masyarakat, mendengarkan masukan, sekaligus menyampaikan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Cianjur yang lebih maju.

“Kehadiran kami di sini bukan hanya sekadar meninjau, tetapi juga untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan warga. Silaturahmi seperti ini penting agar pemerintah dan masyarakat selalu dekat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Wahyu juga menambahkan, “Insya Allah, jalan yang menjadi akses utama warga akan kita upayakan perbaikannya secara bertahap, akses jalan ini memiliki panjang 400 meter. Mohon doa dan dukungan dari masyarakat agar pembangunan bisa berjalan lancar.”

Warga Kampung Coblong menyambut baik kunjungan tersebut. Mereka berharap pemerintah daerah dapat segera merealisasikan perbaikan jalan dan pembangunan infrastruktur lain yang dibutuhkan demi menunjang aktivitas sehari – hari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Cimahi Alokasikan Rp7,6 Miliar untuk Perbaikan 304 Rumah Tidak Layak Huni

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cimahi menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Tahun ini, Pemkot Cimahi mengalokasikan anggaran Rp7,6 miliar dari APBD untuk memperbaiki 304 unit rumah, termasuk rumah warga terdampak bencana alam.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyampaikan hal tersebut pada kegiatan sosialisasi calon penerima bantuan Rutilahu dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Cimahi Techno Park, Rabu (10/09). Ia menegaskan, program Rutilahu masih menjadi salah satu prioritas pembangunan di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah.

“Rumah yang sehat dan layak huni sangat penting, karena dari situlah lahir generasi-generasi berkualitas. Program ini bukan hanya soal fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ngatiyana.

Data Pemkot Cimahi mencatat, dari total sekitar 120 ribu unit rumah di wilayahnya, lebih dari 12 ribu unit masih masuk kategori tidak layak huni. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kawasan kumuh jika tidak segera ditangani.

Wali Kota mengakui, keterbatasan anggaran daerah, regulasi yang membatasi kewenangan, serta banyaknya usulan yang tidak memenuhi syarat menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Namun, pihaknya terus mengoptimalkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak warga.

Ia juga menekankan pentingnya peran RT, RW, dan masyarakat dalam proses pendataan hingga pelaksanaan fisik perbaikan rumah, agar program tepat sasaran dan tepat anggaran.

Melalui sosialisasi ini, Pemkot Cimahi berharap calon penerima memahami mekanisme, hak, dan kewajiban yang berlaku. “Kami berharap bantuan ini tidak hanya memperbaiki rumah, tapi juga memperbaiki kualitas hidup penghuninya,” tutup Ngatiyana.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Garut Sampaikan Nota RAPBD 2026: Fokus Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik

Penulis
Syifa
-

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menghadiri acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut dalam rangka Penyampaian Nota Tahun 2026, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Senin (15/9).

‎Dalam rapat tersebut, Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin menjelaskan tema pembangunan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut tahun 2026 adalah “Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Peningkatan Pelayanan Publik.”

‎Ia merinci struktur anggaran secara umum, di mana pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp4,94 triliun, sementara belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp5,28 triliun. Dengan demikian, RAPBD 2026 ini masih belum seimbang dengan selisih sekitar Rp345,28 miliar.

‎Bupati Garut menjelaskan, ketidakseimbangan ini terjadi karena masih ada selisih yang perlu disesuaikan, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer dari pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah. Ia menerangkan penyesuaian ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan belanja dan pembiayaan yang wajib dikeluarkan oleh Pemkab Garut.

‎”Kami optimis, seiring dengan berjalannya proses pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2026 ini, kami dapat memenuhi kekurangan tersebut,” ujar Bupati Garut.

‎Bupati Garut juga merinci sumber pendapatan daerah tahun 2026, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp770,32 miliar, bersumber dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain. Syakur mengapresiasi peningkatan PAD dari rumah sakit yang dinilainya sangat baik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Dorong Pendanaan Berkelanjutan untuk Kawasan Segitiga Karang

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong penguatan skema pendanaan berkelanjutan sebagai langkah strategis untuk mencapai tujuan Regional Plan of Action (RPOA) 2.0 Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) sekaligus mendukung target Kerangka Keanekaragaman Hayati Global 2030.

Workshop and Knowledge Exchange on Sustainable Financing fase ketiga ini diawali dengan pertemuan Internal Resources Committe (IRC) pada 8–12 September 2025 di Jimbaran, Bali.

“Pendanaan berkelanjutan harus dirancang strategis agar memberi dampak nyata bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ini sangat penting untuk menjawab ancaman serius seperti perubahan iklim, penangkapan ikan berlebih, pencemaran, dan degradasi habitat,” tegas Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP sekaligus Chair of CSO CTI-CFF, Koswara, dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Jumat (13/9).

Sementara itu menurut Ketua Delegasi Indonesia sekaligus Staf Ahli Menteri KKP Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry, momentum ini penting memperkuat kapasitas dan kolaborasi negara-negara CT6—Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor-Leste dalam menghadirkan skema pendanaan inovatif.

“Inovasi pembiayaan seperti Debt for Nature Swap, Indonesia Coral Reef Bond, Coral Insurance, dan Impact Bond yang sudah diinisiasi Indonesia perlu terus dikembangkan bersama untuk mendukung keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir di kawasan Segitiga Karang,” ujarnya.

Dalam kegiatan Internal Resources Committee (IRC) Meeting, sejumlah isu strategis menjadi bahasan penting, termasuk operasionalisasi Sekretariat Regional CTI-CFF, peluang integrasi program Arafura and Timor Seas Echo system Action (ATSEA) ke dalam CTI-CFF, serta persiapan pelaksanaan Senior Officials Meeting (SOM) ke-20 yang akan digelar tahun ini. Pertemuan ini juga menjadi momentum bersejarah dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) antara Sekretariat Regional CTI-CFF dengan Rare untuk memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan RPOA 2.0 CTI-CFF.

Direktur Eksekutif Sekretariat Regional CTI-CFF, Dr. Frank Griffin, menekankan pentingnya komitmen kolektif antarnegara CT6. “Menjaga dan mengelola sumber daya di Kawasan Segitiga Karang adalah tanggung jawab bersama, bukan satu negara saja. Kerja sama ini penting untuk melindungi laut dan memastikan ketahanan pangan generasi mendatang,” ujarnya.

Penandatanganan MoU tersebut juga membuka peluang pengembangan CTI Regional Impact Bond, yakni skema pembiayaan berbasis hasil untuk mendukung kawasan laut prioritas, perikanan berkelanjutan, perlindungan spesies terancam punah, dan ketahanan iklim di Segitiga Karang.

“Segitiga Karang adalah kawasan laut dengan keanekaragaman hayati tinggi namun rentan. Kemitraan ini memperkuat kolaborasi regional, memperluas dampak, dan menandai visi bersama menuju Segitiga Karang yang sejahtera, di mana ekosistem terlindungi dan masyarakat pesisir tangguh,” kata Direktur Eksekutif Fish Forever Rare, Rocky Sanchez Tirona.

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, KKP terus memperkuat sinergi multipihak dalam pengelolaan ruang laut untuk mewujudkan Ekonomi Biru, demi laut sehat, berkelanjutan, dan mensejahterakan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gus Ipul: Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Triwulan III Tembus 75 Persen

Penulis
Syifa
-

Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat penyaluran Bantuan Sosial (bansos) triwulan III telah mencapai 75 persen lebih per 15 September 2025. Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Gus Ipul menjelaskan pada triwulan III total kuota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sembako adalah 18.277.083 orang, sedangkan kuota PKH adalah 10.000.000 KPM. Dari jumlah tersebut bansos untuk KPM sembako sudah tersalur 75,89 persen dan KPM PKH sudah tersalur 74,43 persen.

“Per tanggal 15 September untuk triwulan III, bansos sembako atau BPNT telah tersalur 13.687.433 KPM atau 75,89 persen. Sementara untuk PKH sudah tersalur 7.443.448 KPM dengan presentase 74,43 persen,” ujarnya.

Di samping bansos sembako dan PKH, Kemensos juga menyalurkan bantuan PBI JK atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang menjadi bagian dari program kerja sama Kemensos dan Kementerian Kesehatan.

“Kami yang mengumpulkan data-datanya lewat DTSEN kerja sama dengan Bupati, Wali Kota. Kemudian hasil verifikasi dan validasi terakhir itu kita jadikan pedoman untuk memberikan bantuan iuran kepada 96,8 juta peserta dengan anggaran lebih dari Rp48 triliun. Kita yang meng-SK-kan tapi kemudian yang membayarkan ke BPJS Kesehatan adalah Kementerian Kesehatan,” urainya.

Pada proses salur bansos sembako dan PKH ini juga terdapat KPM baru yang sedang Buka Rekening Kolektif (Burekol) yaitu KPM yang sebelumnya masuk ke dalam exclusion error atau yang seharusnya menerima bansos namun belum memiliki rekening, maka dibukakan rekening secara kolektif.

KPM baru yang sedang burekol akan menerima bansos triwulan ke-2 dan triwulan ke-3 secara bersamaan pada triwulan ke-3. Sebagai informasi progress Burekol pada triwulan ke-3 yaitu:
– 2.164.852 KPM Sembako sedang Burekol dan 1.736.558 di antaranya telah berhasil burekol.
– 1.945.399 KPM PKH sedang burekol dan 1.720.156 di antaranya telah berhasil burekol.

Gus Ipul menjelaskan, sisa KPM yang belum berhasil burekol disebabkan tidak terpenuhinya syarat administratif perbankan, maka akan dialihkan kepada masyarakat di desil 1 DTSEN yang hanya menerima salah satu bansos PKH, BPNT dan PBI JK, sehingga mereka mendapat bansos secara penuh.

“Jadi karena mungkin juga NIK-nya, mungkin hal-hal lainnya, sehingga belum bisa diterima itu, maka insya Allah nanti akan kita pastikan sekali lagi ini, kalau belum bisa, maka kita akan alihkan menggunakan skema komplementaritas atau ditambahkan kepada masyarakat desil 1 yang selama ini hanya menerima salah satu bansos,” jelasnya.

Gus Ipul menekankan beberapa hal penting dalam progress salur bansos triwulan III yang mendasari adanya perubahan KPM penerima bansos, yaitu pemutahiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) seperti KPM meninggal, lahir, menikah, pindah, dan lain sebagainya.

Lalu selanjutnya adalah upaya penyaluran bansos agar tepat sasaran dengan mengubah penerima yang terindikasi terlibat judi online atau mereka yang memiliki profesi di luar peruntukan bansos seperti ASN, TNI-Polri, pegawai BUMN, DPR, DPRD, dan lain sebagainya.

Dalam kesempatan ini Gus Ipun juga menjelaskan bahwa Kemensos terus mendorong upaya pemutahiran DTSEN melalui jalur formal yaitu melalui Kemensos atau Pemerintah Daerah, maupun jalur partisipatif dari masyarakat. “Prosesnya sudah sering kita sampaikan dan juga bisa melalui aplikasi Cek Bansos, ini juga bisa melalui tambahan aplikasi SIKS-NG di Dinsos,” kata Gus Ipul.

Ia menambahkan Kemensos juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas sosial untuk sosialisasi dan pelatihan kepada operator-operator atau admin aplikasi tingkat desa.

Untuk diketahui, bansos Kemensos dicairkan secara bertahap setiap triwulan melalui bank Himbara atau PT Pos. Saat ini, penyaluran bansos program keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) memasuki triwulan III (Juli–September 2025).

Adapun nominal bantuan BPNT sebesar Rp600.000 per tiga bulan sekali, besaran iuran PBI JK Rp42.000 per orang per bulan yang dibayarkan langsung ke BPJS Kesehatan, serta nominal bansos PKH sesuai kategori penerima sebagai berikut:

Anak usia dini (0-6 tahun): Rp 750.000 setiap 3 bulan atau Rp 3 juta per tahun.

Anak sekolah

– SD: Rp 225.000 setiap 3 bulan atau Rp 900.000 per tahun

– SMP: Rp 375.000 setiap 3 bulan atau Rp 1,5 juta per tahun

– SMA: Rp 500.000 setiap 3 bulan atau Rp 2 juta per tahun

Ibu hamil: Rp 750.000 setiap 3 bulan atau Rp 3 juta per tahun

Lanjut usia (60 tahun ke atas): Rp 600.000 setiap 3 bulan atau Rp 2,4 juta per tahun

Penyandang disabilitas: Rp 600.000 setiap 3 bulan atau Rp2,4 juta per tahun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Respon Aspirasi Publik, Gubernur Pramono Hadirkan Pelican Crossing di Stasiun Cikini

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung uji coba fasilitas Pedestrian Light Controlled (Pelican) Crossing di Stasiun Cikini, Jakarta Pusat, pada Senin (15/9). Ia menegaskan, langkah ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terus meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran mobilitas warga Ibu Kota.

“Fasilitas ini dihadirkan sebagai tindak lanjut dari aduan masyarakat terkait keterbatasan akses masuk ke Stasiun KRL Cikini. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) membuka pagar di sisi timur stasiun sekaligus menyediakan fasilitas pelican crossing,” ujarnya.

Gubernur Pramono menjelaskan, pagar stasiun mulai dibuka pada Minggu (14/9), sedangkan pelican crossing resmi beroperasi sejak Senin (15/9) mengikuti jam operasional commuter line, yakni pukul 05.00–24.00 WIB. Menurutnya, fasilitas ini memberikan akses lebih mudah dan aman bagi pengguna KRL.

“Dengan adanya fasilitas ini, warga tidak perlu lagi memanjat pagar atau berjalan memutar untuk masuk ke stasiun. Harapannya, aksesibilitas, kenyamanan, dan keselamatan pengguna KRL meningkat, sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas di sekitar stasiun,” imbuhnya.

Gubernur Pramono juga menekankan, setelah fasilitas ini berfungsi, tidak boleh ada kendaraan yang berhenti atau parkir sembarangan di sekitar stasiun, baik ojek daring, taksi, maupun kendaraan lainnya.
“Kalau itu dibiarkan, pasti menambah kemacetan. Karena itu, kami sudah berkoordinasi dengan PT KAI. Apabila ada kendala di lapangan, kami berharap segera diinformasikan agar bisa langsung ditindaklanjuti,” tandasnya.

Gubernur Pramono memastikan pengawasan di lokasi dilakukan oleh petugas yang disiagakan untuk menjaga ketertiban. Terkait durasi lampu pelican crossing, ia menyampaikan pengaturan waktunya sudah disimulasikan agar tidak menimbulkan kemacetan.

“Durasi 10 detik adalah yang paling optimal agar arus lalu lintas tetap lancar. Namun yang terpenting, area ini tidak boleh dijadikan titik naik-turun penumpang, karena justru akan menimbulkan kemacetan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyebutkan, Pemprov DKI akan mengevaluasi rencana pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Stasiun Cikini dalam kurun waktu dua tahun mendatang.

“Prinsipnya, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memberikan kemudahan bagi seluruh warga dalam memanfaatkan fasilitas publik. Karena itu, setiap pembangunan, termasuk JPO, akan dievaluasi untuk memastikan manfaatnya maksimal bagi masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Percepat Program Rumah Subsidi, Kuota Naik Jadi 350 Ribu Unit di 2025

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/9). Pertemuan ini membahas percepatan penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

“Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sangat concern kepada perumahan. Buktinya tahun ini kuota rumah subsidi dinaikkan secara signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit,” ujar Maruarar.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar melaporkan perkembangan terkini penyerapan program rumah subsidi sepanjang tahun 2025. Maruarar menekankan bahwa peningkatan kuota ini telah diiringi dengan progres realisasi yang positif di lapangan.

“Dari 1 Januari sampai 15 September, ini yang sudah diserahkan 175.662, ini ya datanya ya, realisasi akad, kemudian yang kategori sedang pembangunan berjalan, ready stock dan persetujuan kredit, dan akad kredit ada 45 ribu. Jadi totalnya 221.047,” ungkap Maruarar.

Menteri PKP juga menjelaskan terobosan baru berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. Maruarar menyebut program senilai Rp130 triliun ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya KUR diarahkan mendukung pembiayaan rumah rakyat, baik dari sisi suplai maupun permintaan.

“Itu dari segi suplai ada 117 triliun. Itu yang bisa memanfaatkan adalah kontraktor, developer, dan toko bangunan. Nah itu bagus banget karena bunganya disubsidi 5 persen. Contoh mereka biasa minjem duit itu mungkin di bank 11 persen gitu ya. Dengan program ini jadi bisa disubsidi 5 persen, jadi bayarnya cuma 6 persen,” ujar Maruarar.

Selain mendukung sektor suplai, KUR perumahan ini juga menyasar sisi permintaan dengan menyokong pelaku usaha mikro di bidang hunian. Maruarar menilai kebijakan ini akan membuka peluang luas bagi masyarakat kecil yang berusaha di rumahnya untuk turut meningkatkan kesejahteraan.

“Kemudian dari segi demand itu kita memberikan buat misalnya yang punya homestay gitu ya. Kemudian yang buka rumah makan atau warung di rumahnya. Nah ini buat UMKM ya yang masuk ke UMKM, Pak Prabowo sangat concern itu bunganya hanya 6 persen. Dan jumlahnya sampai 500 juta. Sorry plafonnya, plafonnya sampai 500 juta, bunganya 6 persen,” ungkapnya.

Maruarar juga menegaskan bahwa program KUR perumahan merupakan hasil koordinasi lintas kementerian. Menteri PKP menyebut terobosan ini lahir berkat dukungan berbagai pihak yang mengoordinasikan pelaksanaan KUR melalui perbankan.

“Jadi belum pernah tuh ada KUR perumahan dari kita Merdeka sampai sekarang. Jadi itu terobosan banget tuh dan kita juga udah bekerja sama untuk program seperti arahan Presiden Prabowo, membuat program untuk melawan rentenir,” ujar Menteri PKP.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...811812813...4,913Halaman 812 dari 4,913