Beranda blog Halaman 813

Presiden Prabowo Panggil Menteri ESDM Bahas Percepatan Transisi Energi

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/9). Pertemuan tersebut berfokus pada percepatan program transisi energi nasional melalui pembangunan energi terbarukan, salah satunya tenaga surya.

“Kita mau bangun solar panel yang satu desa itu 1-1,5 gigawatt. Jadi ke depan itu kita akan bangun kurang lebih sekitar 80 sampai dengan 100 gigawatt. Itu yang tadi kita bahas teknis,” ucap Bahlil dalam keterangannya kepada awak media.

Menteri ESDM mengatakan bahwa pemerintah membuka kesempatan pada investor asing untuk turut serta dalam percepatan program ini. Tidak hanya itu, melalui investasi ini, pemerintah juga mendorong kolaborasi erat antara pengusaha nasional dan BUMN dengan pihak internasional.

“Karena soal panel 100 gigawatt itu kan cukup besar, sementara kapasitas industri kita di sini hanya satu tahun tidak lebih dari 5 gigawatt. Nah oleh karena itu, pasti kita akan mencari investor asing dan bisa berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha nasional dan BUMN kita termasuk di dalamnya adalah PLN,” kata Menteri ESDM.

Selain isu transisi energi, perkembangan negosiasi dengan Freeport turut menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut. Menteri ESDM mengungkapkan bahwa awalnya disepakati penambahan saham sebesar 10 persen, tetapi ada potensi peningkatan nilai penambahan saham tersebut.

“Awalnya kan kita sepakat untuk penambahan saham 10 persen Freeport, tapi tadi berkembang negosiasi yang insyaallah katanya lebih dari itu. Saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan dan kalau itu sudah fix insyaallah Freeport akan kita mempertimbangkan untuk melakukan kelanjutan dari pada kontrak,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Sediakan Jutaan Lapangan Kerja Baru Lewat Program Strategis Nasional

Penulis
Syifa
-

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas lapangan kerja melalui program paket ekonomi penyerapan tenaga kerja. Program penyerapan tersebut turut menjadi pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/9).

Dalam keterangannya usai mengikuti rapat, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden menaruh perhatian terhadap sejumlah program strategis yang memiliki dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Program pertama yang dibahas adalah koperasi desa merah putih.

“Yang pertama tentu koperasi desa merah putih itu ada 80 ribu, karyawan baru diperkirakan bisa menyerap 681 ribu dan targetnya sampai sejuta orang di bulan Desember,” ujar Menko Perekonomian.

Selain itu, program kampung nelayan merah putih juga menjadi prioritas dengan target pembangunan 100 desa nelayan pada tahun 2025. Melalui program ini, penyerapan tenaga kerja diharapkan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kampung nelayan.

“Tahun ini targetnya 100 desa, diharapkan bisa menyerap 8.645 tenaga kerja. Jangka panjang 4.000 titik bisa menciptakan 200 ribu lapangan kerja,” kata Airlangga.

Pemerintah juga menaruh perhatian pada sektor kelautan dengan revitalisasi tambak di kawasan Pantura di area seluas 200 hektare dan diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja hingga 168 ribu pekerja. Di samping ketiga program tersebut, upaya modernisasi kapal nelayan turut menjadi bagian penting dalam agenda pembahasan.

“Ini ada 1.000 kapal nelayan. Ini diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru. Dan juga ada kapal 30 GT, 150 GT dan unitnya untuk KN Koperasi Merah Putih, 30 GT 1.000 unit, 150 GT 200 unit, 200 GT 200 unit, 300 GT 170 unit, 600 GT 10 unit, 2.000 GT 2 unit untuk pelaku usaha existing BUMN atau Jaladri,” ujarnya.

Tak hanya di sektor maritim, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah juga mendorong program perkebunan rakyat melalui penanaman kembali 870 ribu hektare lahan.

“Diharapkan bisa membuka lapangan kerja lebih dari 1,6 juta dengan komoditas prioritas antara lain tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ratas di Istana, Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak dan Perluas Jaminan Perlindungan bagi Pekerja

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/9). Agenda rapat difokuskan pada pembahasan kelanjutan paket kebijakan fiskal dan insentif bagi sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM), pariwisata, industri padat karya, serta perluasan jaminan perlindungan bagi pekerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan kepastian jangka panjang atas berbagai insentif. Salah satu keputusan penting adalah kelanjutan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM dengan pendapatan Rp4,8 miliar per tahun di mana tarif pajak sebesar 0,5 persen akan diperpanjang hingga 2029.

“Jadi tidak kita perpanjang satu tahun-satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029. Kemudian tahun 2025 alokasinya sudah Rp2 triliun, kemudian wajib pajak yang terdaftar sudah 542 ribu, ini dari Kementerian Keuangan. Kemudian kita memerlukan revisi PP,” jelas Menko Airlangga dalam keterangannya kepada awak media usai rapat.

Selain UMKM, pemerintah juga melanjutkan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor pariwisata, termasuk hotel, restoran, dan kafe (horeka). Insentif ini berlaku untuk pegawai dengan gaji di bawah Rp10 juta, dengan estimasi anggaran Rp480 miliar.

“Perpanjangan PPH Pasal 21 DTP untuk pekerjaan sektor pariwisata yang tadi baru diberlakukan akan dilanjutkan tahun depan, jadi ada kepastian sampai tahun depan PPH sektor Horeka ini masih ditanggung pemerintah,” papar Airlangga.

Untuk sektor industri padat karya seperti alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit, dan barang kulit, insentif PPh Pasal 21 DTP juga berlanjut.

“Ini targetnya adalah 1,7 juta pekerja dan alokasi tahun ini sudah disediakan Rp800 miliar. Jadi ini pun akan dilanjutkan tahun depan,” ujarnya.

Kebijakan lain yang dibahas adalah perluasan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Jika sebelumnya mencakup ojek daring, ojek pangkalan dan lainnya, kini diperluas ke petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga.

“Targetnya sebesar 9,9 juta dan perkiraan anggarannya Rp753 miliar,” kata Airlangga.

Rangkaian kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang pro rakyat dengan menjaga daya beli masyarakat, memberikan kepastian fiskal bagi UMKM, serta melindungi pekerja lintas sektor di tengah dinamika ekonomi global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Siapkan Delapan Program Akselerasi Pembangunan Tahun 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah menyiapkan delapan program akselerasi pembangunan yang akan mulai dijalankan pada tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (15/9) yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Airlangga menyampaikan bahwa program pertama yang diluncurkan adalah program magang bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun. Program ini menargetkan 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau setara yang akan ditempatkan di sektor industri. Selama enam bulan masa magang, para peserta akan menerima uang saku setara upah minimum provinsi (UMP).

“Itu (lulusan) di-link and match-kan, dikerjasamakan dengan sektor industri, di mana penerima manfaat di tahap pertama 20 ribu orang, dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum, UMP. Dan ini untuk 6 bulan, dan anggarannya sudah disediakan sebesar Rp198 miliar,” terang Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga akan memperluas insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP). Skema ini sebelumnya diterapkan pada sektor padat karya.

“Ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe, target penerimanya 552 ribu pekerja, dan ini diberikan 100 persen PPH untuk sisa tahun pajak 2025, ataupun 3 bulan, anggarannya sebesar Rp120 miliar,” imbuh Airlangga.

Airlangga juga menyebutkan bahwa pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan berupa penyaluran beras 10 kilogram untuk bulan Oktober–November, yang kemudian akan dievaluasi untuk bulan Desember.

“Nah itu diperlukan dana sebesar Rp7 triliun,” ucap Airlangga.

Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyiapkan bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah seperti pengemudi transportasi daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Sebanyak 731.361 pekerja akan mendapat potongan 50 persen iuran, dengan total anggaran sekitar Rp36 miliar yang disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

“Nah, ini JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp174 juta untuk dua orang anak, dan jaminan kematian,” papar Airlangga.

Pemerintah juga menyiapkan manfaat layanan tambahan (MLT) dari program perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan menurunkan bunga kredit dari BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen untuk pembiayaan perumahan pekerja, termasuk cicilan, uang muka, maupun pembiayaan bagi pengembang yang juga diturunkan dari BI rate plus 6 persen menjadi BI rate plus 4 persen. Langkah ini turut didukung relaksasi slik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Nah ini targetnya Rp150 miliar ditanggung oleh BPJS. Tahun ini ditargetkan sampai seribu (penerima manfaat), namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya, karena ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah,” kata Airlangga.

Pemerintah juga menyiapkan program Padat Karya Tunai (cash for work) yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk September hingga Desember 2025. Program ini menargetkan sebanyak 609.465 penerima manfaat. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp3,5 triliun untuk program KemenPU dan Rp1,8 triliun untuk program Kemenhub.

Di bidang regulasi, pemerintah juga akan mempercepat deregulasi PP 28 tahun 2025 dengan mendorong integrasi rencana detail tata ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS) dengan dukungan data dari Badan Informasi Geospasial.

“Dan untuk RDTR itu disediakan dana Rp3,5 miliar per RDTR, di mana dari badan geologi informasi geospasial akan menyiapkan data, sehingga nanti OSS punya fiktif positif untuk 20 hari kerja. Sehingga kalau ini tidak selesai maka otomatis akan berlaku, dan itu kebutuhan dananya diperkirakan sekitar Rp1 triliun,” jelasnya.

Terakhir, pemerintah akan memulai pilot project pengembangan ekosistem Gig Economy dengan menyediakan ruang kerja bersama (working space) di Jakarta, yang akan diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.

“Kalau di Jakarta menggunakan dana yang sudah tersedia di Jakarta, dan juga akan mendorong dana yang ada di Ekraf,” imbuh Airlangga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Samsat Keliling Jadetabek Buka di 14 Titik, Berikut Lokasi dan Syarat Bayar Pajak Kendaraan Hari Ini

Penulis
Syifa
-

Polda Metro Jaya kembali membuka layanan Samsat Keliling di 14 titik wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Selasa (16/9). Layanan ini ditujukan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat.

Melalui akun resmi X @TMCPoldaMetro, diinformasikan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan layanan Samsat Keliling mulai pagi hingga sore sesuai lokasi yang telah ditentukan.

Lokasi Samsat Keliling Jadetabek Hari Ini

Berikut daftar lokasi dan jam operasional Samsat Keliling:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat & Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat Jakarta Utara & Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Barat: Gelanggang Remaja Cengkareng (08.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat Jakarta Selatan (09.00–15.00 WIB) & Pos Polisi TMP Kalibata (09.00–14.00 WIB)

  • Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat Jakarta Timur (08.00–15.00 WIB) & Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB)

  • Kota Tangerang: Alun-Alun Cibodas & parkiran busway Foodmosphere (09.00–13.00 WIB)

  • Serpong: Halaman parkir Samsat Serpong (08.00–14.00 WIB) & ITC BSD Serpong (16.00–19.00 WIB)

  • Ciledug: Giant Poris Gaga Indah & Metland Cyber City Cipondoh (09.00–14.00 WIB)

  • Ciputat: Halaman parkir Samsat Ciputat & Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB)

  • Kelapa Dua: Halaman Gtown House Square Gading (08.00–14.00 WIB)

  • Kota Bekasi: KFC Zamrud (09.00–12.00 WIB)

  • Kabupaten Bekasi: Pasar Bersih Cikarang Pusat (09.00–12.00 WIB)

  • Depok: Halaman parkir Samsat Depok (08.00–14.00 WIB) & RS Bhayangkara Brimob (08.00–12.00 WIB)

  • Cinere: Kantor Kelurahan Pondok Petir (08.00–12.00 WIB)

Syarat dan Ketentuan Membayar Pajak di Samsat Keliling

Wajib pajak yang ingin menggunakan layanan ini perlu menyiapkan:

  • KTP asli pemilik kendaraan (beserta fotokopi)

  • STNK asli (beserta fotokopi)

  • BPKB asli (beserta fotokopi)

Catatan penting, layanan Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Untuk pembayaran pajak kendaraan lima tahunan atau penggantian plat nomor, masyarakat wajib datang langsung ke kantor Samsat. Selain itu, layanan ini tidak bisa digunakan bagi kendaraan dengan tunggakan pajak lebih dari satu tahun.

Alternatif Pembayaran Melalui Aplikasi SIGNAL

Sebagai alternatif, masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) untuk membayar pajak kendaraan secara daring di 33 provinsi. Melalui aplikasi ini, pembayaran bisa dilakukan lewat ponsel, dan dokumen STNK akan dikirim ke alamat pemilik kendaraan.

Namun, pemilik kendaraan yang menunggak pajak lebih dari setahun tetap diwajibkan datang ke kantor Samsat terdekat untuk menyelesaikan kewajibannya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini, Selasa 16 September 2025

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling Jakarta pada Selasa (16/9) untuk mempermudah masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Melalui akun resmi X (Twitter) @tmcpoldametro, Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa layanan perpanjangan SIM A dan SIM C ini tersedia di lima titik wilayah DKI Jakarta. Warga dapat mengakses layanan mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini

  • Jakarta Timur: Lobby depan Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: Lobby utama LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Universitas Trilogi

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

Syarat Perpanjangan SIM

Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM di gerai SIM Keliling perlu menyiapkan dokumen berikut:

  1. Fotokopi KTP yang masih berlaku

  2. SIM lama yang asli dan masih berlaku

  3. Bukti pemeriksaan kesehatan

  4. Bukti tes psikologi melalui aplikasi Simpel Pol

Layanan SIM keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. Bagi pemegang SIM yang masa berlakunya telah habis, meski hanya satu hari, wajib mengajukan permohonan pembuatan SIM baru di kantor Satpas terdekat.

Biaya Perpanjangan SIM

Mengacu pada PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang PNBP Polri, biaya perpanjangan SIM di Jakarta adalah:

  • Rp80.000 untuk SIM A

  • Rp75.000 untuk SIM C

Selain biaya utama, pemohon juga dikenakan biaya tambahan untuk tes psikologi serta tes kesehatan melalui aplikasi Simpel Pol.

Dengan adanya layanan SIM Keliling Jakarta, masyarakat diharapkan lebih mudah dalam memperpanjang dokumen legal berkendara tanpa harus mengantre di kantor Satpas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Ringan dan Cuaca Cerah Berawan

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta akan bervariasi sepanjang hari ini, Selasa (16/9). Cuaca diperkirakan berganti mulai dari cerah, cerah berawan, hingga hujan dengan intensitas ringan.

Pada pagi hari, hujan ringan diperkirakan turun di wilayah Kepulauan Seribu, sementara Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan diprediksi cerah. Sedangkan Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur akan diliputi cuaca cerah berawan.

Memasuki siang hari, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu dan Jakarta Barat. Adapun Jakarta Pusat dan Jakarta Timur akan mengalami cuaca cerah berawan. Sementara itu, hujan ringan diprediksi mengguyur Jakarta Utara dan Jakarta Selatan.

Pada sore hingga malam hari, hujan ringan berpotensi merata di hampir seluruh wilayah Jakarta, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Hanya Kepulauan Seribu yang diperkirakan berawan tanpa hujan.

BMKG juga melaporkan suhu udara di Jakarta hari ini berada pada kisaran 24 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 56–93 persen.

Masyarakat diimbau untuk tetap menyiapkan perlengkapan hujan saat beraktivitas, terutama pada sore hingga malam hari ketika potensi hujan ringan lebih besar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi V Setujui Anggaran Rp2,5 T untuk Kemendes PDT di RAPBN 2026

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui alokasi anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar Rp2.504.226.052.

Seluruh anggaran tersebut diharap dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan memanfaatkan secara maksimal sejak awal tahun disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tupoksi setiap Kementerian/Lembaga.

Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung program-program pembangunan desa dan daerah tertinggal di Indonesia. Struktur dan komposisi anggaran di antaranya untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp695.926.121 Miliar dan Program Desa dan Daerah Ternggal (Program Teknis) sebesar Rp1.808.299.931 Triliun.

Terkait dengan pagu anggaran setiap Unit Kerja Eselon I Kemendes PDT Tahun 2026 telah diputuskan berdasarkan rapat kerja pada 8 September 2025. Sekretariat Jenderal sebesar Rp480.661.751 Miliar dan Inspektorat Jenderal sebesar Rp23.334.047 Miliar.

Sementara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan Rp218.220.409 Miliar, Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Rp348.204.346 Miliar, Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Rp48.213.172 Miliar, Badan Pengembangan dan Informasi Rp68.463.532 Miliar, dan Rp1.317.128.795 Miliar untuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat.

Selain itu Komisi V DPR RI juga berharap wilayah desa yng masuk dalam kawasan hutan atau kawasan lindung segera dilepaskan dari status tersebut. Hal ini dinilai sangat penting karena berkaitan dengan keamanan dan kepastian hukum tempat tinggal masyarakat terkait.

“Kami meminta agar Kementerian Desa maupun Kementerian Transmigrasi untuk segera mengeluarkan desa-desa dalam kawasan. Ini sangat prinsip, bagaimana mereka pinjam ke bank menjaminkan sertifikat bagaimana keberlanjutan mereka tinggal di kawasan itu kalau kawasan itu bukan hak mereka sesuai aturan negara,” tutur Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Senin (15/9/2025).

Berikutnya sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan, Komisi V DPR RI sepakat dengan seluruh mitra kerja untuk wajib menyerahkan bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan satuan tiga.

Adapun rentan waktunya paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang tentang APBN Tahun 2026 ditetapkan di Paripurna DPR RI.

Operasi Senyap BNN RI, 18 Hari, 11 Titik, 11 Jaringan Runtuh

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Lewat semangat ‘War on Drug for Humanity’ Perangi Narkoba Demi Kemanusiaan, Badan Narkotika Nasional (BNN RI) menggelar pengungkapan kasus hasil tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang serta pemusnahan barang bukti di Lapangan Parkir BNN dan di PT. Jasa Medivest, Cikarang pada Senin (15/9).

Kepala BNN RI, Komjen.Pol. Suyudi Ario Seto bekerja cepat, dalam 18 hari pertama sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto, BNN Pusat dan BNN Provinsi bersinergi dengan stakeholder terkait berhasil melumpuhkan 11 jaringan narkotika di berbagai daerah strategis dengan 53 tersangka, dua diantaranya warga negara asing (WNA).

Pada periode Agustus s.d September total barang bukti narkotika yang diamankan 503.715,65 gram, terdiri dari jenis narkotika sabu 60.226,71 gram, sabu cair 352 milliliter (ml), ganja 441.376,17 gram, ekstasi 2.134 butir atau 791,77 gram, kokain 1.321 gram, ganja sintetik 80 milliliter (ml) dan BNN RI menyita bahan kimia padat 4.674,37 gram serta bahan kimia cairan 5.483 milliliter (ml).

Pada kesempatan ini, BNN RI juga membongkar kasus Clandestine Laboratory jenis sabu dengan skala home industri, kemudian mengamankan vape yang mengandung narkotika dan obat berbahaya.

Selain itu, BNN RI berhasil mengungkap kasus hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) jaringan Sutarnedi dkk di wilayah Palembang Sumatera Selatan. Total aset dari bisnis haram ini diestimasikan senilai +/- Rp. 52.788.500.000 (Lima puluh dua miliar, tujuh ratus delapan puluh delapan juta, lima ratus ribu rupiah).

Dalam operasi ini, Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman nyata yang merongrong generasi penerus bangsa. Tindakan yang dilakukan BNN RI telah menyelamatkan lebih dari 1,1 juta jiwa dari bahaya barang haram dan mencegah kerugian ekonomi negara sebesar Rp130 miliar.

“Angka ini bukan hanya sekadar barang bukti, melainkan cermin dari besarnya ancaman yang dihadapi bangsa ini. Berdasarkan estimasi, tindakan ini telah menyelamatkan lebih dari 1,1 juta jiwa anak bangsa dari bahaya narkoba, sekaligus mencegah kerugian ekonomi negara senilai Rp130 miliar,” ungkap Jenderal Bintang Tiga itu.

Selain pemberantasan melalui perangi narkoba demi kemanusiaan, Kepala BNN RI menyampaikan bahwa pihaknya akan memperkuat program rehabilitasi bagi penyalahguna. Bahkan memperkuat Desa Bersinar (Bersih Narkoba) agar tercipta masyarakat yang sehat dan produktif.

“Saya menegaskan bahwa BNN tidak hanya bergerak pada aspek represif. Kami juga memperkuat program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, agar mereka dipulihkan dan dikembalikan menjadi bagian produktif dari masyarakat. Selain itu, program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) terus kami dorong sebagai benteng pencegahan di tingkat akar rumput, dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat desa, tokoh masyarakat, dan pemuda,” jelasnya.

Melalui kegiatan ungkap kasus dan pemusnahan barang bukti, Kepala BNN secara tegas menjelaskan pihaknya akan tegas terhadap sindikat, humanis kepada korban, dan transparan kepada publik. Dengan begitu, masyarakat bisa tahu bahwa setiap langkah yang diambil BNN didasarkan pada data, riset, dan analisis intelijen yang terukur, sehingga operasi menjadi efektif dan tepat sasaran.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mendukung upaya ini. Perang melawan narkoba adalah perjuangan kolektif. Tidak ada satu pun institusi yang bisa melakukannya sendirian. Mari kita jaga keluarga, sahabat, dan lingkungan agar terbebas dari narkoba demi Indonesia Bersinar – Bersih Narkoba,” pungkasnya.

BNN RI juga melakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkotika yang telah mendapatkan penetapan status dari kejaksaan. Adapun kasus-kasus itu berasal dari perkara yang ditangani oleh BNN RI, BNNP Sumsel, Kepri, Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan utara, dan Sulawesi Selatan.

Total barang bukti narkotika yang dilakukan pemusnahan yaitu sabu sebanyak 48.794,78 gram. Lalu, barang bukti ganja sebesar 387.656,08 gram, kemudian, barang bukti ekstasi dimusnahkan sebanyak 2.086 butir, kokain 1.310,40 gram, dan narkotika jenis sabu dalam bentuk cairan serta bahan kimia prekursor yang dimusnahkan sebanyak 4.638,65 gram dan 5.237 ml.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menhan RI Saksikan Penyerahan Kawasan Hutan Tahap IV, Perkuat Penertiban Aset Negara

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Sjafrie Sjamsoeddin, menyaksikan Penyerahan Kawasan Hutan Tahap IV dari Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), di Kantor Kejaksaan Agung Jakarta, pada Jumat (12/9). Acara yang berlangsung di Kejaksaan Agung ini menegaskan dukungan penuh dari Kemhan terhadap upaya pemerintah untuk mengambil kembali aset-aset negara yang dikuasai secara ilegal.

Penyerahan aset ini merupakan bagian dari program strategis nasional yang bertujuan mengembalikan kepemilikan sah negara atas sumber daya alam. Dalam operasinya, Satgas PKH telah menunjukkan kinerja yang sangat baik. Selama delapan bulan terakhir, Satgas berhasil menguasai kembali lahan seluas sekitar 3,3 juta hektar, jauh melebihi target awal yang ditetapkan. Penyerahan aset ini dilakukan secara bertahap, dan penyerahan tahap keempat ini saja mencakup lahan seluas lebih dari 674 ribu hektar.

Secara keseluruhan, total lahan yang telah diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara mencapai sekitar 1,5 juta hektar, termasuk sekitar 1.600 hektar kebun sawit. Sementara itu, masih ada sekitar 1,8 juta hektar lahan lainnya yang sedang dalam proses verifikasi dan akan segera diserahkan.

Tidak hanya fokus pada kawasan hutan, Satgas PKH juga memulai penertiban terhadap usaha pertambangan tanpa izin. Sekitar 4,2 juta hektar lahan pertambangan telah diidentifikasi dan diverifikasi. Baru-baru ini, Satgas berhasil menguasai kembali lahan dari dua perusahaan yang beroperasi tanpa izin di Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara. Dengan perubahan Peraturan Pemerintah yang berlaku, Satgas PKH kini dapat menghitung dan menagih denda administratif kepada subjek hukum yang terlibat, menambah kekuatan hukum dalam penertiban ini.

Aset yang berhasil diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara diperkirakan bernilai sekitar Rp150 triliun. Lebih dari itu, kegiatan Satgas telah memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan negara. Pendapatan ini mencakup sekitar Rp325 miliar dari kas negara, sekitar Rp185 miliar dari sektor pajak, dan sekitar Rp1,2 triliun dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Acara seremonial diakhiri dengan penyerahan dokumen hasil penguasaan kembali dari berbagai pejabat terkait, menandai keberhasilan kolektif dalam mengamankan aset negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...812813814...4,913Halaman 813 dari 4,913