Beranda blog Halaman 816

Cetak Tenaga Kerja Andal, Pemkab Lampung Selatan Sukses Gelar Pelatihan Migran hingga Hospitality

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) resmi menutup tiga program pelatihan tenaga kerja, Jumat (12/9).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Rajabasa, kantor bupati ini, ditutup langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto.

Tiga program yang ditutup meliputi Pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) bekerja sama dengan Bintang Indo Corpora yang diikuti 7 peserta, Pelatihan Food and Beverage Product (F&B Product) bersama Captain’s Club yang melibatkan 10 peserta, serta Pelatihan Housekeeping bekerja sama dengan Indonesia Hotel School yang diikuti 10 peserta. Masing-masing berlangsung antara satu hingga dua bulan.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Lampung Selatan, Badruzzaman, menjelaskan pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja lokal sekaligus membuka akses lebih luas ke pasar kerja dalam maupun luar negeri.

“Dengan meningkatnya keterampilan masyarakat, diharapkan dapat membantu mengurangi pengangguran, menanggulangi kemiskinan ekstrem, dan meningkatkan kesejahteraan,” jelas Badruzzaman saat menyampaikan laporan kegiatan.

Sementara itu, Sekda Supriyanto dalam sambutannya menekankan pentingnya kesiapan generasi muda untuk menghadapi persaingan global.

Ia menyebut, para pekerja migran maupun tenaga di sektor food and beverage dan hospitality merupakan representasi Lampung Selatan di kancah dunia.

“Yang kita siapkan bukan hanya keterampilan teknis, tapi juga karakter, mentalitas, dan integritas,” tegas Supriyanto.

Ia juga memberi motivasi agar peserta terus belajar dan menjadikan pelatihan ini sebagai langkah awal.

“Pelatihan ini bukanlah akhir, tapi awal dari perjuangan. Tunjukkan bahwa generasi muda Lampung Selatan bisa menjadi tenaga kerja profesional yang dibanggakan, dimana pun kalian berada,” pesannya.

Suasana acara berlangsung khidmat namun penuh semangat, ditutup dengan apresiasi Sekda kepada semua pihak yang telah mendukung suksesnya program. “Terima kasih atas kerja sama, dedikasi, dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PU Sigap Pulihkan Infrastruktur Terdampak Banjir Bandang di Nagekeo NTT

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat melakukan penanganan darurat pasca bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Banjir yang terjadi akibat hujan deras sejak 8 September 2025 telah menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan serta mengakibatkan korban jiwa.

Berdasarkan hasil laporan di lapangan, terdapat 2 jembatan yang aksesnya terputus di Desa Sawu (Jembatan Teodhae 1 dan Teodhae 2). Sementara, 2 jembatan lainnya di Desa Maukeli dan Aewoe mengalami kerusakan berat. Selain itu, beberapa rumah, kendaraan, dan ternak terbawa arus banjir, serta tercatat korban jiwa sebanyak 3 orang meninggal dunia dan 7 orang hilang yang belum ditemukan.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa penanganan banjir ini harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah daerah.

“Kita harus duduk bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat kenapa ini bisa terjadi. Alat berat seperti pompa dan tim kita harus turun semua. Bahkan di beberapa tempat sudah mulai kering,” ujar Menteri Dody.

Sebagai langkah tanggap darurat, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Direktorat Jenderal Bina Marga telah mengerahkan alat berat seperti excavator dan wheel loader untuk membersihkan material lumpur dan puing yang menutup ruas jalan Maumbawa–Mauponggo–Sp. Gako. Selain itu, tim di lapangan juga telah memasang rambu peringatan di sejumlah titik rawan dan mulai melakukan pemasangan bronjong guna mencegah erosi lebih lanjut.

“Kementerian PU juga sedang memobilisasi jembatan bailey darurat sepanjang 30 meter dari Pulau Timor untuk menghubungkan kembali jalur yang terputus. Target pemasangan jembatan darurat ini pada minggu depan, sehingga akses masyarakat dapat segera pulih. Namun, karena terdapat 2 jembatan dengan panjang masing-masing 60 meter yang rusak total, masih dibutuhkan tambahan jembatan bailey sepanjang 90 meter untuk penanganan darurat berikutnya,” kata Kepala BPJN NTT Janto.

Kementerian PU juga mencatat kekurangan bronjong di lokasi yang mencapai 10.000 m³, sementara stok yang tersedia saat ini baru 1.300 m³ (1.000 m³ dari BPJN NTT dan 300 m³ dari Dinas PUPR Kabupaten Nagekeo). Kekurangan sebesar 8.700 m³ akan segera dipenuhi melalui pengiriman tambahan material dari gudang pusat dan penyedia jasa konstruksi.

Kementerian PU juga akan terus memastikan seluruh jalur strategis dan fasilitas publik dapat segera difungsikan kembali. “Kementerian PU berkomitmen untuk selalu sigap melakukan penanganan terhadap bencana. Fokus utamanya adalah keselamatan masyarakat dan memastikan konektivitas antarwilayah tetap terjaga,” tambah Janto.

Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, aparat setempat, serta seluruh elemen masyarakat, Kementerian PU berharap infrastruktur di Kabupaten Nagekeo dapat segera dimanfaatkan kembali. Dengan penanganan cepat, diharapkan mobilitas warga dapat kembali normal dan perekonomian daerah dapat segera pulih.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Seabad RSUP Kariadi, Menkes Budi Harapkan Jadi Sentra Layanan Kesehatan di Jawa

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin berharap Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Kariadi menjadi sentra layanan kesehatan di Jawa. Ia menekankan pentingnya rumah sakit berani melakukan lompatan besar dalam mendukung transformasi kesehatan nasional.
“Saya berharap Rumah Sakit Kariadi bisa menjadi pusat pelayanan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Semua orang yang sakit bisa sembuh di Kariadi. Untuk itu, layanan yang diberikan harus paripurna dan paling canggih,” ujar Menkes Budi pada acara puncak Seabad RSUP Dr. Kariadi, Sabtu (13/9).
Salah satu terobosan yang diapresiasi adalah layanan transplantasi sumsum tulang belakang (bone marrow transplant) bagi pasien kanker darah seperti multiple myeloma, lymphoma, dan leukemia.
“Ini terapi paling paripurna untuk kanker darah. Kariadi sudah bisa melakukan itu,” jelasnya.
Menkes Budi menegaskan Indonesia tidak boleh kalah dari negara tetangga. Setiap tahun ratusan pasien memilih berobat ke luar negeri dengan biaya miliaran rupiah, termasuk untuk bone marrow transplant.
“Kalau keterampilan dokter kita meningkat dan reputasi rumah sakit bagus, orang akan percaya dan memilih berobat di Indonesia,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya inovasi pembiayaan di rumah sakit.
“Kalau ada dua pasien yang mampu, itu bisa mensubsidi lima sampai enam pasien kurang mampu. Jadi dana harus dipakai untuk menyelamatkan nyawa, bukan disimpan di deposito,” tegasnya.
Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi, dr. Agus Akhmadi, M.Kes, menyatakan usia seabad bukan sekadar angka, melainkan perjalanan pengabdian. Dari rumah sakit kecil di masa kolonial, kini Kariadi tumbuh menjadi rumah sakit vertikal kelas A, pusat pendidikan nasional, rumah sakit pendidikan utama, dan pengampu layanan kesehatan masyarakat Jawa Tengah dan sekitarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Agus juga memperkenalkan Kariadi Now sebagai simbol kesiapan memasuki abad baru.
“Kami bertekad menjadikan RS Kariadi sebagai rumah sakit harapan masyarakat, pusat ilmu pengetahuan, dan mercusuar kesehatan bangsa,” ungkapnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut memberikan apresiasi dan berharap layanan kesehatan menjangkau hingga desa-desa.

“Pelayanan kesehatan sejatinya harus dirasakan masyarakat desa yang sangat membutuhkan. Tidak boleh ada diskriminasi, termasuk bagi disabilitas, lansia, maupun kelompok rentan lainnya,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG Gelar Rakornas 2025, Teguhkan Sinergi Pusat dan Daerah Demi Keselamatan Bangsa

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2025 yang diikuti jajaran pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama II, serta para Kepala UPT/Stasiun BMKG dari seluruh Indonesia, baik secara luring maupun daring. Rakornas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga keselamatan rakyat, pulau, dan laut Indonesia.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menekankan bahwa Rakornas bukan sekadar agenda rutin, melainkan wadah untuk meneguhkan komitmen bersama dalam mewujudkan BMKG yang handal, terpercaya, serta mampu menjawab tantangan kebencanaan dan perubahan iklim.

“Tema besar Rakornas kali ini adalah peningkatan sinergi pusat dan daerah. Janji kita adalah bersatu untuk mengabdi bagi negara dan dunia dengan setulus jiwa. Dalam kata-kata pada lagu mars BMKG kita sudah sering menyuarakannya, sekarang saatnya membuktikan dalam aksi nyata,” tegas Dwikorita dalam sambutannya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya soliditas lintas unit dan konsistensi dalam menjalankan operasional, agar BMKG benar-benar dapat menjadi pemandu bangsa melalui sains dan teknologi. “BMKG itu harus menjadi salah satu pandu, pemandu dengan sains dan teknologi. Tugas kita adalah memastikan rakyat selamat, pulaunya selamat, lautnya selamat. Inilah yang akan dimantapkan dalam Rakornas ini,” ujarnya.

Rakornas 2025 juga menjadi forum strategis untuk mengawal Renstra BMKG yang selaras dengan prioritas nasional, khususnya ketahanan pangan, energi, air, keselamatan infrastruktur, transportasi, serta mitigasi iklim dan bencana.

“Kita harus terus optimis. Sesulit apa pun hambatan yang dihadapi, insan BMKG sudah terbiasa menghadapi situasi operasional yang menuntut ketekunan dan ketangguhan. Selama kita bersatu, pusat dan daerah, maka BMKG akan semakin solid dalam mengabdi,” pungkas Kepala BMKG.

Dengan semangat kebersamaan yang terbangun dalam Rakornas 2025, BMKG meneguhkan langkah untuk memperkuat koordinasi, mempercepat layanan, dan memastikan setiap informasi cuaca, iklim, gempabumi, tsunami, serta lingkungan diterima masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat. Melalui sinergi pusat dan daerah, BMKG menegaskan komitmennya untuk terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keselamatan dan mendukung pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Rakornas 2025 sendiri berlangsung selama dua hari, pada 9–10 September 2025. Hari pertama diawali dengan pembukaan oleh Kepala BMKG, dilanjutkan dengan paparan utama Sekretaris Utama dan Kepala Satker Mandiri, serta sesi diskusi. Sejumlah materi strategis juga disampaikan, antara lain Sosialisasi Manajemen Risiko oleh BPKP, Sosialisasi UKPBJ oleh LKPP, serta Sosialisasi Strategi Kebijakan SDM.

Pada hari kedua, agenda difokuskan pada paparan para Deputi BMKG. Sesi I menghadirkan Deputi Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dilanjutkan dengan diskusi, Sesi II diisi paparan Deputi Bidang Modifikasi Cuaca, dan Sesi III oleh Deputi Bidang Infrastruktur MKG.

Melalui rangkaian agenda tersebut, Rakornas 2025 diharapkan menghasilkan langkah-langkah konkret dalam membangun BMKG yang semakin solid, sinergis, dan responsif terhadap kebutuhan bangsa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menag Minta PTK Tak Hanya Transfer Ilmu, Tapi Penanaman Nilai

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK) tidak boleh hanya berfokus pada transfer ilmu, tetapi juga harus menanamkan nilai, membentuk karakter, dan menumbuhkan kasih sayang.

Pesan ini Menag sampaikan dalam kuliah umum bertema “Kurikulum Berbasis Cinta” di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Minggu (14/9/2025).

Kuliah umum tersebut diikuti dosen dan mahasiswa UIN Ponorogo, serta dihadiri Rektor UIN Ponorogo, Bupati Ponorogo, Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Kepala Kankemenag Ponorogo, dan sejumlah rektor PTKIN.

Menag menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak boleh berhenti pada aspek kognitif semata.

“Kurikulum kita jangan hanya fokus pada transfer ilmu. Yang lebih penting adalah menanamkan nilai, membentuk karakter, dan menumbuhkan kasih sayang. Dengan cinta, ilmu akan lebih bermakna dan menghadirkan manfaat bagi sesama,” ujarnya.

Menurut Menag, inti ajaran Islam hakikatnya berakar pada cinta dan kasih sayang.

“Kalau Al-Qur’an dipadatkan, muaranya adalah cinta. Karena itu, jangan sampai ada yang mengajarkan Islam dengan kebencian. Islam adalah rahmatan lil-‘alamin. Pendidikan Islam harus berangkat dari nilai itu,” jelasnya.

​​​​​Lebih jauh, Menag mengajak para dosen agar tidak berhenti pada peran sebagai pengajar, tetapi juga menjadi pembimbing spiritual bagi mahasiswa.

“Seorang dosen PTKIN tidak cukup hanya sebagai pengajar di kelas. Ia harus menjadi mursyid, pembimbing ruhani yang menanamkan nilai-nilai cinta dalam diri mahasiswa. Dengan begitu, mahasiswa bukan hanya pintar secara intelektual, tapi juga berakhlak dan penuh cinta,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menag menekankan peran dosen PTKIN sebagai pembimbing ruhani, bukan sekadar pengajar.

“Seorang dosen tidak cukup hanya mengajar di kelas. Ia harus menjadi mursyid, penuntun ruhani yang menanamkan nilai-nilai cinta. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya cerdas, tapi juga berakhlak mulia,” tambahnya.

Ia juga menyoroti suasana asri kampus UIN Ponorogo yang mendukung praktik kurikulum berbasis cinta. Kedekatan mahasiswa dengan alam, lanjutnya, dapat menumbuhkan kesadaran ekoteologi: mencintai ciptaan Tuhan sebagai bagian dari ibadah.

Menutup kuliahnya, Menag berharap UIN Ponorogo dan seluruh PTKIN di Indonesia konsisten mengimplementasikan kurikulum berbasis cinta.

“Kalau cinta yang menjadi dasar, maka pendidikan akan melahirkan generasi yang toleran, humanis, dan bermanfaat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Minta Santri Teladani Ulama Terdahulu, Kenapa?

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengajak para santri untuk meneladani ulama-ulama terdahulu yang mampu melahirkan karya besar sekaligus membangun peradaban. Menurutnya, pesantren memiliki potensi besar untuk menjadi episentrum peradaban Islam dunia, jika santri mampu menghidupkan kembali semangat keilmuan para pendahulu.

Pesan ini ia sampaikan dalam kuliah umum bertema “Gerakan Pesantren Berbasis Cinta” di Auditorium Pondok Pesantren Walisongo (PPWS) Ngabar, Ponorogo, Minggu (14/9/2025), yang diikuti tenaga pendidik, santri, serta tokoh masyarakat.

Dalam paparannya, Menag menegaskan bahwa pesantren bukan hanya pusat pendidikan agama, tetapi juga lembaga yang berkontribusi besar bagi pembangunan bangsa. “Tradisi pesantren kita kaya dengan warisan intelektual. Dari sinilah lahir ulama, pemikir, sekaligus pemimpin umat. Pesantren harus tampil sebagai pusat lahirnya generasi yang mampu berperan dalam percaturan global,” ujarnya.

Ulama Klasik sebagai Teladan

Menag menyinggung kisah para ulama klasik sebagai teladan bagi santri. Ia mencontohkan Imam Al-Ghazali yang menulis karya monumental Ihya Ulumuddin untuk menghidupkan kembali spiritualitas umat, serta Ibn Rushd yang menjembatani ilmu agama dengan filsafat sehingga menjadi rujukan dunia Barat. “Mereka adalah contoh bagaimana seorang ulama tidak hanya menguasai teks agama, tetapi juga ilmu pengetahuan luas yang membangun peradaban,” jelasnya.

Ia juga mengisahkan Syekh Abdul Qadir al-Jailani yang menekankan pentingnya kejujuran dalam menuntut ilmu. “Syekh Abdul Qadir pernah dinasehati oleh ibunya: ‘jangan bohong, maka selamat.’ Pesan inilah yang relevan bagi santri zaman sekarang, bahwa ilmu tanpa kejujuran akan kehilangan berkah,” imbuhnya.

Pentingnya Sinergi Ilmu Agama dan Umum

Lebih lanjut, Menag menekankan bahwa pendidikan pesantren harus senantiasa berlandaskan kesungguhan, doa, dan keikhlasan. “Ilmu yang berkah lahir dari hati yang jujur, tekun, dan doa yang tulus. Inilah ciri khas pendidikan pesantren yang harus terus dirawat,” terangnya.

Ia juga menegaskan pentingnya keterhubungan antara ilmu agama dan ilmu umum. Menurutnya, kejayaan peradaban Islam di Baghdad menjadi bukti bagaimana ulama, ilmuwan, dan filosof bersinergi membangun peradaban dunia. “Tidak boleh ada pemisahan ilmu. Santri harus menguasai kitab, sekaligus terbuka pada sains dan teknologi modern. Dengan begitu, pesantren akan melahirkan generasi alim, cerdas, dan siap memimpin,” tegasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Bupati Ponorogo, Rektor UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Kepala Kankemenag se-Karisidenan Madiun, Ketua MUI Ponorogo, serta para rektor perguruan tinggi.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Resmikan Alih Status IAIN Ponorogo Jadi UIN Kiai Ageng Muhammad Besari

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo resmi beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ageng Muhammad Besari. Peresmian perubahan status ini dilakukan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, sekaligus meresmikan Gedung Pusat Sumber Belajar, Minggu (14/9/25). Gedung baru tersebut akan difungsikan sebagai pusat pendidikan sekaligus kantor layanan, mempertegas peran UIN Ponorogo sebagai pusat keilmuan dan pengabdian masyarakat.

Menag berharap dengan status universitas, UIN Ponorogo semakin produktif melahirkan generasi muda yang berakhlak, berilmu, dan berdaya saing global. “Saya bangga dengan kampus-kampus yang bersih, asri, disiplin, dengan mahasiswa produktif dan sopan, serta dosen-dosen kreatif. InsyaAllah UIN Ponorogo bisa menjadi kampus yang membanggakan,” kata Menag.

Lebih lanjut, Menag mengingatkan bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) memiliki peran lebih luas dibandingkan kampus umum. “Kampus UIN harus berbeda. Bukan hanya lembaga akademik, tetapi juga institusi dakwah,” pesan Menag.

“PTKIN tidak cukup hanya melahirkan ilmuwan, tapi juga intelektual dan cendekiawan. Ilmuwan itu tahu, intelektual mengamalkan, dan cendekiawan menghadirkan resonansi kebermanfaatan bagi masyarakat,” sambungnya.

Dalam sambutannya, Menag juga menyoroti suasana kampus yang hijau dan asri sebagai salah satu keunggulan UIN Ponorogo. “Kampus ini indah, hijau, dan sejuk. Banyak pepohonan dan hewan di sekitarnya. Suasana seperti ini akan membuat mahasiswa betah belajar,” ujarnya.
​​​​​​​
​​​​​​​Menag menekankan bahwa keasrian kampus harus sejalan dengan kualitas akademik dan karakter mahasiswa.

“Prasarananya sudah bagus, tinggal bagaimana kita merawatnya. Yang lebih penting adalah manusianya. Produk yang lahir dari UIN Ponorogo harus hebat dan terkenal, menjadi kebanggaan Ponorogo bahkan Indonesia,” tegasnya.

Peresmian ini turut dihadiri Rektor UIN Ponorogo, Bupati Ponorogo, Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Kepala Kankemenag Ponorogo, serta para rektor PTKIN dari berbagai daerah.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Perkuat Layanan Darurat 112, Pemkot Ambon Gandeng 11 Rumah Sakit

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon resmi memperkuat layanan Darurat Call Center 112 dengan menggandeng 11 rumah sakit di Kota Ambon. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran layanan darurat 112 yang dilakukan pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-450 Kota Ambon beberapa waktu lalu.

Kesepakatan kerja sama tersebut diumumkan langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat memimpin apel pagi di Balai Kota, Senin (15/9).

“Kerja sama ini adalah komitmen Pemkot Ambon bersama pihak rumah sakit untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, terutama dalam kondisi darurat,” tegas Wali Kota.

Sebanyak 11 rumah sakit resmi mendukung layanan darurat 112, di antaranya RSUP dr. Johanes Leimena Ambon, RSUD dr. Haulussy Ambon, RSKD Provinsi Maluku, RS Siloam Ambon, RS Tk. II Prof. Dr. J. Latumeten, RSAL dr. F.X. Suhardjo Ambon, RS Tk. III Bhayangkara Ambon, RS Sumber Hidup GPM, RSU Al-Fatah Ambon, RS Hative Passo, RS Bhakti Rahayu Ambon.

Menurut Wali Kota Bodewin, integrasi call center 112 dengan rumah sakit menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Dengan kerja sama ini, pelayanan medis bisa lebih cepat menjangkau warga, terutama mereka yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan.

Selain layanan medis, sistem ini juga mencakup penanganan kondisi darurat lain, seperti kecelakaan, kebakaran, hingga penyediaan transportasi untuk keluarga yang membutuhkan mobil jenazah.

“Kita ingin memastikan bahwa ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, jarak dengan rumah sakit bukan lagi penghalang. Ini bagian dari upaya Pemkot Ambon untuk memberikan layanan maksimal,” ujarnya.

Bodewin memberikan apresiasi kepada 11 rumah sakit yang bersedia bekerja sama. Ia menegaskan bahwa aspek teknis akan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Ambon bersama dinas terkait, sehingga layanan dapat berjalan optimal.

“Kerja sama ini bukan sekadar seremoni. Harus ada reaksi cepat dan pelayanan terukur bagi masyarakat,” tambahnya.

Dengan adanya kolaborasi ini, Pemkot Ambon berharap masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dalam kondisi darurat. Layanan darurat 112 diharapkan meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga Kota Ambon.

Acara apel pagi juga dihadiri Penjabat Sekretaris Kota Ambon, pimpinan OPD, kepala dinas, ASN lingkup Pemkot Ambon, serta awak media.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bawaslu Gelar Penguatan Kelembagaan, Wali Kota Ambon Dorong Evaluasi dan Masukan Bersama

Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Ambon menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan Bersama Mitra: Evaluasi Pengawasan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, pada Senin (15/9) di Manise Hotel.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menekankan pentingnya evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keberhasilan pemilu tidak hanya bergantung pada Bawaslu, tetapi juga kesadaran kolektif partai politik, masyarakat, dan lembaga pemantau pemilu.

“Saya berharap kegiatan ini menjadi wadah untuk saling memberikan masukan. Pemilu berjalan baik atau tidak, sangat tergantung kita semua yang terlibat di dalamnya. Minimal kita bisa memotret persoalan yang terjadi pada pemilu kemarin untuk menjadi acuan memperbaiki kontestasi berikutnya,” ujar Wali Kota.

Evaluasi Jadi Edukasi Politik Masyarakat

Wali Kota menegaskan, evaluasi pemilu merupakan bagian penting dari edukasi politik bagi masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak mulai dari parpol, LSM, OKP, hingga ormas harus berperan aktif menambah pemahaman publik tentang pentingnya berdemokrasi secara sehat.

Harapan dari Bawaslu Maluku dan Ambon

Anggota Bawaslu Provinsi Maluku, Astuti Usman, menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan menjadi media saling memberikan masukan antar mitra kerja Bawaslu. “Evaluasi kelembagaan ini bukan hanya untuk Bawaslu, tapi juga bagi individu yang terlibat di dalamnya,” jelasnya.

Senada dengan itu, Ketua Bawaslu Kota Ambon, Alberth Talabessy, berharap kegiatan hasil kerja sama dengan Komisi II DPR RI ini dapat menghasilkan gagasan konstruktif untuk sistem pemilu yang lebih baik.

“Kami berharap kegiatan ini bisa dimanfaatkan untuk memberikan pemikiran-pemikiran cerdas dalam membangun sistem pemilu ke depan,” ungkap Alberth.

Acara ini turut dihadiri berbagai pihak, di antaranya partai politik peserta Pemilu dan Pilkada 2024 Kota Ambon, LSM, OKP, Badan Eksekutif Mahasiswa perguruan tinggi di Kota Ambon, mitra kerja Bawaslu, serta jajaran sekretariat Bawaslu.

Dengan kolaborasi lintas pihak ini, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi pijakan untuk memperkuat kelembagaan Bawaslu serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di tahun-tahun mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Bekasi Pangkas Anggaran Rp171,58 Miliar, Fokus Program Pro-Rakyat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyepakati pemangkasan anggaran belanja sebesar Rp171,58 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025. Kebijakan ini diambil untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efisien sekaligus memprioritaskan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Nota Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025. Dari semula Rp8,471 triliun, anggaran belanja kini dikoreksi menjadi Rp8,299 triliun.

“Perubahan KUA-PPAS ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah. Setiap rupiah anggaran harus tepat sasaran,” kata Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, akhir pekan lalu.

Pemangkasan anggaran terutama diarahkan pada kegiatan seremonial, rapat, bimbingan teknis, serta perjalanan dinas. Meski begitu, program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap dipastikan berjalan, terutama proyek infrastruktur yang sudah terealisasi.

Belanja wajib untuk kesejahteraan masyarakat, serta belanja rutin seperti listrik, air, dan operasional juga menjadi prioritas utama dalam APBD Perubahan 2025. “Pembangunan tetap jalan, terutama yang sudah dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Pemangkasan ini tidak lepas dari upaya antisipasi terhadap defisit keuangan daerah. Pada perencanaan awal APBD 2025, pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp834,82 miliar. Namun realisasi hanya Rp398,17 miliar sehingga selisih tersebut dikoreksi dalam APBD Perubahan.

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dipastikan tidak mencapai target. Target PAD 2025 diturunkan sebesar Rp4,58 miliar, dari Rp4,174,39 triliun menjadi Rp4,169,81 triliun.

Meski PAD turun, Pemkab Bekasi mendapat tambahan pendapatan transfer dari pusat dan provinsi yang naik Rp265,07 miliar menjadi Rp7,901,33 triliun. Kenaikan terbesar berasal dari transfer pemerintah pusat senilai Rp269,65 miliar.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini, menyebutkan bahwa penyesuaian anggaran telah melalui kajian mendalam dan mekanisme resmi. Pihaknya juga memberikan rekomendasi strategis, di antaranya:

  • Optimalisasi aset daerah sebagai sumber pendapatan baru
  • Inovasi layanan publik
  • Penerapan teknologi smart city untuk efisiensi birokrasi
  • Pengawasan ketat dalam perencanaan pembangunan dan realisasi anggaran guna mencegah korupsi
  • Komitmen Pembangunan Berkelanjutan

Bupati Ade Kuswara Kunang menegaskan bahwa seluruh langkah efisiensi dilakukan demi menjaga kesehatan fiskal daerah. “Landasan pentingnya adalah bagaimana menjaga keberlangsungan pembangunan daerah agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Bekasi,” ucapnya.

Dengan langkah efisiensi ini, Pemkab Bekasi berharap pembangunan tetap berjalan berkesinambungan meski anggaran mengalami pemangkasan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News