Beranda blog Halaman 815

Mbak Wali Bawa Pulang Dua Penghargaan Pada Syariah Award untuk Kota Kediri

Penulis
Syifa
-

Kota Kediri kembali menorehkan prestasi gemilang. Kali ini, Kota Kediri berhasil memborong dua penghargaan di ajang Syariah Award Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Penghargaan diterima langsung oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Timur Ibrahim. Pemberian penghargaan dilaksakan dalam acara Closing Ceremony Festival Ekonomi Syariah, Minggu (14/9) di Masjid Al-Akbar Surabaya.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur Kota Kediri mendapat dua penghargaan di ajang Syariah Award pada kategori Zona KHAS/Wisata Ramah Muslim dan Keuangan Mikro Syariah. Ini berkat kolaborasi dari seluruh stakeholder terkait. Penghargaan ini menjadi semangat bersama pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah di Kota Kediri,” ujarnya.

A certificate of appreciation held by a person, awarded to Kota Kediri for winning the Syariah Awards.

Mbak Wali mengungkapkan Pemkot Kediri berkomitmen terus mendukung para pelaku UMKM khususnya yang bergerak di sektor kuliner halal dan ekonomi syariah. Serta memberi manfaat luas bagi masyarakat. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus menghadirkan inovasi dan layanan terbaik dalam mewujudkan ekosistem halal di Kota Kediri. “Apa yang kita capai ini menjadi semangat dan motivasi bagi kami untuk lebih baik. Harapannya ekosistem ekonomi syariah dan ekosistem halal dapat terwujud,” ungkapnya.

Juara I kategori Zona KHAS/ Wisata Ramah Muslim Kota Kediri Pemkot Kediri bersama Bank Indonesia memfasilitasi terbentuknya Zona KHAS Kampung Soto Ayam Bok Ijo di Kelurahan Tamanan dan Zona KHAS Food Center Halal di Kediri Town Square.

Three individuals pose with certificates at a Syariah Economic Festival event, showcasing their achievements.

Selanjutnya, keberhasilan meraih juara II pada kategori Keuangan Mikro Syariah berkat program kolaborasi antara Pemkot Kediri dan OJK. Dimana Pemkot dan OJK berkolaborasi memberikan pembinaan dan dukungan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Salah satu yang terbesar adalah Bank Waqaf Mikro Syariah Berkah Rizki Lirboyo. Berfokus pada pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan tanpa agunan dengan sistem bagi hasil.

Mbak Wali kota kediri vinanda Bawa Pulang Dua Penghargaan Pada Syariah Award untuk Kota Kediri

Turut mendampingi, Kepala Kantor Perwakilan wilayah Bank Indonesia Kediri Yayat Cadarajat, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Cirebon Imron: Anak Terlibat Kerusuhan DPRD Harus Dibimbing, Bukan Distigma

Penulis
Syifa
-

Bupati Cirebon Imron meminta agar anak-anak yang terlibat kerusuhan di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon tidak diberi stigma, melainkan dibimbing agar masa depannya tetap terselamatkan.

Imron menyampaikan hal itu saat mendampingi kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi ke Mapolresta Cirebon, Selasa (9/9), untuk meninjau 13 anak yang kini berhadapan dengan hukum.

Menurutnya, anak adalah amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang harus dijaga. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa mereka bukan penjahat yang harus dijauhi, tetapi generasi yang perlu dibimbing dan dilindungi.

“Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan, keadilan restoratif, serta perlindungan anak,” kata Imron.

Ia menambahkan, anak-anak tersebut perlu mendapatkan pembinaan berupa pendampingan hukum, layanan psikologis, pendidikan, hingga keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan mereka.

Selain itu, ia mengajak semua pihak untuk bersinergi, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi sosial, maupun masyarakat, agar proses pembinaan berjalan optimal.

“Keberhasilan membina anak tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi harus bergandeng tangan,” ucapnya menambahkan.

Imron juga menekankan pentingnya nilai agama dan kearifan lokal dalam pembinaan. Ia percaya, penanaman iman dan moral akan membantu anak kembali ke jalan yang benar dan diterima masyarakat.

Ia mengingatkan para orang tua, agar menjadi benteng pertama bagi anak-anaknya dengan memberi perhatian, pengawasan, dan pendidikan penuh kasih sayang. Hal itu dinilai penting agar anak tidak terjerumus ke pergaulan salah.

Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi yang hadir dalam kesempatan itu menyampaikan, kasus 13 anak yang terlibat kerusuhan di Kabupaten Cirebon menjadi pengingat, bahwa hak anak untuk menyampaikan pendapat harus disalurkan dengan cara baik dan damai.

Ia memastikan meski proses hukum tetap berjalan, pemerintah memberikan pendampingan, agar hak-hak anak tetap terpenuhi.

“Karena masih di bawah 18 tahun, pendekatan keadilan restoratif akan ditempuh,” kata Arifatul.

Arifatul menambahkan, kementeriannya terus berkoordinasi dengan kepolisian, KPAI, dan dinas PPPA di daerah untuk mendata anak-anak yang terlibat aksi unjuk rasa di berbagai wilayah Indonesia.

Ia menyebut, mayoritas anak terlibat, karena tidak memahami tujuan aksi tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wagub Seno Aji Hadiri Panen Demplot Padi Berbasis Teknologi, Dorong Ketahanan Pangan Daerah

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Wagub Kaltim Seno Aji, menghadiri panen Demonstration Plot (Demplot) padi di Gapoktan Bukit Biru, Kutai Kartanegara, Jumat (12/9/2025). Panen ini menerapkan teknologi bio-invigorasi benih, sistem Low External Input Sustainable Agriculture (LEISA), serta digital farming melalui pemanfaatan drone sprayer agriculture.

Dalam kesempatan itu, Wagub Seno Aji menyampaikan bahwa hasil panen mencapai 6,2 ton per hektare. Ia optimistis, jika pola ini diterapkan secara konsisten hingga mampu panen tiga kali setahun dengan rata-rata hasil yang sama, produktivitas padi Kaltim akan semakin meningkat.

“Hari ini kita panen 6,2 ton per hektare. Alangkah baiknya jika di Kaltim bisa tiga kali panen per tahun dengan rata-rata 6,2 ton per hektare,” ujarnya.

Wagub Seno Aji menegaskan, Pemprov Kaltim telah mengoptimalkan 33.000 hektare lahan baku sawah. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam demplot ini diharapkan menjadi percontohan bagi wilayah lain di Kaltim sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

“Inovasi ini harus terus dikembangkan agar petani kita bisa lebih produktif, efisien, ramah lingkungan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Timur,” tegasnya.

Selain panen, kegiatan juga menampilkan demonstrasi penggunaan drone sprayer agriculture sebagai bagian dari implementasi digital farming, yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, dan biaya bagi petani.

Turut hadir dalam kegiatan ini Bupati Kutai Kartanegara, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Forkopimda Kaltim dan Kukar, jajaran Bank Indonesia, Tim Inflasi Daerah Kaltim, serta para mitra kerja terkait. Kehadiran berbagai pihak tersebut menegaskan dukungan kolaboratif dalam mengendalikan inflasi pangan sekaligus meningkatkan produksi pertanian daerah.

Partisipasi Wagub Seno Aji bersama para pemangku kepentingan menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Kaltim dalam mendorong transformasi pertanian menuju sistem yang modern, efisien, berkelanjutan, dan berorientasi pada ketahanan pangan. (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Empat Perda Resmi Ditetapkan, Bupati Jepara Harap Berdampak Nyata bagi Warga

Penulis
Syifa
-

DPRD Kabupaten Jepara menetapkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah, masing-masing tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, serta Fasilitasi dan Penyelenggaraan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pengesahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan di Gedung Shima DPRD Jepara, Senin (15/9). Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Jepara H. Witiarso Utomo, Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar, Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna, serta jajaran Forkopimda Jepara.

Dalam penyampaian pandangan akhir, Bupati Witiarso Utomo menjelaskan bahwa dari empat ranperda tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara hanya mengusulkan Ranperda tentang Fasilitasi dan Penyelenggaraan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sedangkan tiga ranperda lainnya merupakan usulan legislatif

“Ketahanan keluarga yang baik akan menciptakan masyarakat yang sehat, harmonis, produktif, serta mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ujarnya.

Bupati juga menegaskan pentingnya pendidikan Pancasila untuk membangun generasi muda yang tangguh. Sementara itu, perda perlindungan petani disebutnya akan memperkuat akses sarana produksi, teknologi, permodalan, dan pasar. Adapun perda narkotika ditegaskan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi korban penyalahgunaan

“Mari bersama-sama mengawal pelaksanaannya agar membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Saya yakin, semua didasari dengan niat tulus untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat,” ucap Mas Wiwit.

Terkait ranperda narkotika, Bupati menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait maraknya peredaran narkotika, khususnya obat-obatan terlarang di wilayah Jepara.

“Obat-obatan ini sebetulnya legal di masyarakat, namun disalahgunakan dan tidak menggunakan resep dokter. Ini yang perlu kita awasi,” tandasnya.

Lebih lanjut, Mas Wiwit menambahkan bahwa dalam penindakan nantinya Pemerintah Kabupaten Jepara akan menggandeng Polres Jepara dan BNN, Adapun rencana pembangunan fasilitas rehabilitasi narkotika masih dalam tahap pembahasan bersama pihak-pihak terkait.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Resmi! Gubernur Rudy Mas’ud Umumkan Hasil Seleksi Direktur Utama BUMD Kaltim 2025

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi mengumumkan hasil seleksi Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2025. Pengumuman ini ditetapkan melalui Surat Pengumuman Nomor 500/19681/EK yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud pada 11 September 2025.

Proses seleksi berlangsung ketat, dimulai dari tahapan administrasi hingga wawancara akhir bersama Gubernur Kaltim selaku pemegang saham. Dari proses itu, ditetapkan empat nama yang akan menakhodai BUMD strategis di Kaltim.

Adapun hasil seleksi tersebut adalah sebagai berikut: Muhammad Iqbal, Direktur Utama PT Migas Mandiri Pratama Kaltim. Siti Hamnah Ahsan, Direktur Utama PT Ketenagalistrikan Kaltim. Aji Mohammad Abidharta Wardhana Hakim, Direktur Utama PT Kaltim Melati Bhakti Satya. Serta Widyasmoro Eko Prawito, Direktur Utama PD Sylva Kaltim Sejahtera

Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan, keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

“Pengumuman ini dikeluarkan untuk diketahui dan disebarluaskan kepada mereka yang berkepentingan,” sebut Gubernur Rudy Mas’ud dalam pengumuman tersebut.

Dengan penetapan ini, Pemprov Kaltim berharap BUMD dapat semakin profesional, adaptif, dan inovatif dalam menjawab tantangan pembangunan daerah, terutama di tengah momentum Ibu Kota Nusantara (IKN).  (JR/ADV/Diskominfo Kaltim)

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Gerakan Naik Angkutan Umum di Banyuwangi, Cara Bupati Ipuk Dongkrak Pendapatan Sopir

Penulis
Syifa
-

Meningkatkan pendapatan para sopir angkutan umum, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak seluruh karyawan pemkab untuk intens menggunakan jasa angkutan umum di setiap Hari Jumat. Mulai dari berangkat dan pulang kerja, hingga memanfaatkan layanan pesan antar.

Seperti yang terlihat Jumat pagi (12/9), Bupati Ipuk terlihat memanfaatkan jasa tranportasi online dari rumah menuju Kantor Pemkab.

Tidak hanya Ipuk, namun tampak hilir mudik karyawan pemkab yang memanfaatkan transportasi umum di jalanan. Termasuk Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono yang juga tampak naik ojek dari rumah menuju Kantor Pemkab.

“Hari ini saya ke kantor naik ojol. Ini adalah gerakan yang akan kita rutinkan mulai Jumat ini dan seterusnya. Seluruh karyawan pemkab akan berangkat dan pulang kerja menggunakan moda transportasi publik, baik kendaraan umum maupun ojek online (ojol), termasuk layanan pesan antar,” kata Ipuk.

Menurut Ipuk, ini adalah bagian dari upaya pemkab untuk meningkatkan pendapatan para sopir angkutan umum. “Kami berharap dengan masifnya para karyawan memanfaatkan transportasi umum akan berdampak pada peningkatan pendapatan mereka,” kata Ipuk.

Selama perjalanan, Ipuk sempat menanyakan suka duka driver ojol yang membonceng dia. “Sejak kapan jadi driver online Bu Trisilawati?” tanya Ipuk.

“Sudah enam tahun saya kerja ngojek bu. Saya ndak malu melakoninya, yang penting halal dan bisa menghidupi lima anak saya Bu,’ jawab Trisilawati yang merupakan orang tua tunggal.

Gerakan memanfaatkan transportasi umum ini mendapat sambutan antusias dari para sopir angkutan publik, baik angkutan umum maupun ojol. Salah satunya diungkapkan oleh Siti, yang baru empat bulan ini melakoni profesi ini.

“Di tengah banyak turunnya orderan akhir-akhir ini karena semakin banyaknya yang jadi ojol, program ini sangat membantu kami, bisa untuk menambah pendapatan. Orderan makin banyak kalau tiap Jumat dirutinkan kegiatan ini,” kata Siti.

Hal yang sama diungkapkan oleh Ian, sopir ojol lainnya. “Terima kasih Bu Ipuk karena memperhatikan kami. Semoga gerakan ini berlangsung rutin sehingga menambah orderan kami,” kata Ian.

Sebelumnya, pemkan juga telah melaksanakan program angkutan sekolah gratis yang melibatkan puluhan sopir angkot. Setiap pagi hari dan pulang sekolah, para sopir angkot keliling menjemput pelajar di titik tertentu. “Alhamdulillah, program ini terbukti mampu menambah pendapatan para mereka,” kata Ipuk.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Pacitan Raih Ketik Award 2025 sebagai Tokoh Pelestari Budaya Nasional

Penulis
Syifa
-

Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji mendapatkan penghargaan Ketik Award 2025 sebagai Tokoh Penggerak dan Pelestari Budaya Nasional. Penghargaan diserahkan langsung perwakilan media Ketik.com di Ruang Bupati Pacitan, Kamis (11/9).

Penghargaan Ketik Award 2025 merupakan anugerah yang diberikan kepada sejumlah kepala daerah di Indonesia sebagai bentuk penghargaan terhadap tokoh daerah yang secara konsisten menjaga dan menghidupkan kembali budaya lokal. Bupati Pacitan dinilai berhasil mengangkat kembali berbagai kesenian khas Pacitan yang sempat terpinggirkan. Termasuk, beberapa kesenian yang sempat hilang bisa hidup kembali. Mulai dari tarian khas Desa Kalipelus, destinasi wisata Pantai Pangasan, hingga tarian eklek dari Kecamatan Pringkuku dan Donorojo.

Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji menyampaikan terima kasih atas anugerah ini. Baginya, pelestarian budaya bukan hanya sekedar menjaga warisan, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan daerah.

“Dengan melestarikan kesenian dan tradisi lokal, kita sekaligus mendongkrak pariwisata dan perekonomian masyarakat Pacitan,” ungkap Bupati dilansir dari ketik.com.

Penganugerahan Ketik Award 2025 digelar dalam rangka ulang tahun ke-3, Ketik.com. Penghargaan ini diberikan untuk motivasi para kepala daerah untuk terus menjaga budaya sebagai identitas bangsa sekaligus mendukung pembangunan daerah berbasis kearifan lokal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK-Pemkab Kendal Bersinergi, Optimalkan Pendapatan Hingga Pengamanan Aset

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal memperkuat inovasi tata kelola pemerintahan. Fokus utamanya adalah digitalisasi pelayanan publik, optimalisasi pendapatan daerah, serta pengamanan aset. Upaya ini menjadi bagian penting dalam pencegahan korupsi sekaligus peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/9). Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Korsup Wilayah III KPK, Azril Zah, menegaskan digitalisasi layanan publik akan menutup celah praktik korupsi sekaligus mendorong transparansi.

“Kendal perlu menunjukkan kemajuan dan inovasi dalam pelayanan publik. Hal itu menjadi penting, mengingat Kendal berada pada wilayah strategis sebagai satelit ibu kota Jawa Tengah. Kita berupaya bersama memperbaiki dan optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat Kendal,” terang Azril.

Berdasarkan hasil Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI), KPK menilai masih ada ruang perbaikan di Kendal. Nilai MCSP Kendal meningkat menjadi 93 poin dalam dua tahun terakhir. Namun, skor SPI 2024 justru turun 1,66 poin menjadi 75,38 dibandingkan tahun sebelumnya.

“Skor MCSP merupakan upaya perbaikan sistem yang dilakukan Pemda, sementara skor SPI merupakan cerminan pendapat masyarakat terhadap tata kelola Pemda. Dengan demikian, semestinya skor MCSP dan SPI menunjukkan keselarasan,” jelas Azril.

Selain itu, KPK mendorong Kendal memperkuat kemandirian fiskal. Dari APBD 2025 senilai Rp2,70 triliun, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai 24 persen, sementara sisanya masih bergantung pada transfer pusat.

PIC Korsup KPK Wilayah Jawa Tengah, Alfi Rachman Waluyo, menekankan pentingnya mengoptimalkan seluruh potensi daerah, termasuk Kawasan Industri Kendal yang sudah berhasil mendatangkan investasi besar.

“Kami berharap Kendal mampu memanfaatkan seluruh potensi yang ada, termasuk keberadaan Kawasan Industri Kendal. Kami juga berharap Kendal mampu menutup celah korupsi dalam pengelolaan pendapatan daerah yang mungkin terjadi,” tegas Alfi.

Dalam pertemuan ini, KPK juga menyoroti masih ada 2.387 bidang aset Pemkab Kendal yang belum bersertifikat. Kondisi ini dinilai rawan menimbulkan kerugian keuangan daerah jika tidak segera ditangani.

“Jumlah tersebut sangat besar jika dibandingkan dengan Pemda lain di Jawa Tengah. Kondisi tersebut tentunya berpotensi muncul kerugian keuangan daerah dari hilangnya aset daerah sehingga perlu cepat ditindaklanjuti Pemda,” tambah Alfi.

Selain itu, KPK memberikan atensi khusus terhadap pengelolaan pokok-pokok pikiran (Pokir), hibah, bantuan sosial (bansos), dan pengadaan barang/jasa (PBJ), agar seluruh proses pembangunan daerah berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik lancung.

“KPK berharap rangkaian proses pembangunan daerah, mulai dari Perencanaan, Penganggaran hingga eksekusi Pengadaan Barang dan Jasa dapat senantiasa dijaga prosesnya dalam koridor taat terhadap aturan dan senantiasa berada dalam semangat antikorupsi,” terang Azril.

Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, menegaskan komitmen pemerintah daerah menjaga konsistensi perbaikan tata kelola.

“Oleh karena itu, kami di Kendal tidak hanya berorientasi secara kelembagaan saja, tetapi juga memastikan adanya dampak nyata dan kepercayaan masyarakat. Hal ini dibarengi dengan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan,” ujar Dyah.

Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq, turut menekankan pentingnya sinergi legislatif dan eksekutif. “Apa yang disampaikan KPK menjadi early warning bagi kami. Dengan begitu, tercipta sinergitas antara pemerintah daerah dengan dewan dalam membangun Kendal,” kata Mahfud.

Sinergi KPK dan Pemkab Kendal diharapkan bermanfaat langsung bagi masyarakat serta menjadi contoh praktik baik tata kelola pemerintahan bagi daerah lain. Hadir dalam rapat ini jajaran Satgas III.2 Korsup KPK, Wakil Bupati Kendal Benny Karnadi, Wakil Ketua DPRD Kendal Akhmat Suyuti dan Bagus Bimo Alit, serta perangkat daerah Kabupaten Kendal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Siap Berantas Penyalahgunaan Bahan Berbahaya pada Produk Obat dan Makanan

Penulis
Syifa
-

BPOM menggelar Kick Off Aksi Bersama Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Berbahaya/Bahan Dilarang yang digunakan dalam pembuatan sediaan farmasi dan pangan olahan, Senin (15/9). Aksi ini melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Bareskrim Polri, dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta asosiasi hingga pelaku usaha untuk memperkuat pengawasan dari hulu hingga hilir.

Deputi Bidang Penindakan BPOM, Tubagus Ade Hidayat, dalam laporannya menyampaikan bahwa tren tindak pidana terkait obat dan makanan terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pada 2024, PPNS BPOM menangani 282 perkara, terdiri dari 124 perkara obat dan NAPPZA, 55 perkara obat bahan alam, 91 perkara kosmetik, dan 12 perkara pangan olahan.

“Sejumlah temuan menunjukkan nilai keekonomian yang signifikan, di antaranya perkara obat-obat tertentu di Semarang, Cikarang, dan Marunda senilai Rp398 miliar, serta perkara kosmetik mengandung bahan berbahaya di beberapa kota dengan nilai Rp5,5 miliar. Fakta menarik, di berbagai lokasi kasus juga ditemukan bahan baku berbahaya seperti formalin, merkuri, tramadol, hingga hidrokinon,” ujar Tubagus.

Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan pentingnya aksi bersama ini untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga daya saing ekonomi nasional. Obat dan makanan adalah kebutuhan dasar yang harus aman dan bermutu. Pada 2025, potensi pasar obat dan makanan diperkirakan mencapai Rp4.674 triliun dan menyumbang 8,7 persen PDB.

“Namun (perlindungan masyarakat) tantangannya besar, karena masih marak peredaran produk mengandung bahan berbahaya yang berisiko merusak organ, meningkatkan risiko kanker, hingga menyebabkan kematian,” kata Taruna.

Ia menambahkan, pengawasan tidak bisa hanya menyasar produk jadi, melainkan juga rantai pasok bahan baku. “Selama bahan berbahaya mudah didapatkan, penyalahgunaan dalam produksi masih sangat mungkin terjadi. Karena itu, kita harus bergerak bersama dari hulu dengan kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.

Pencegahan dan penanganan rantai pasok bahan berbahaya/bahan dilarang ini juga melibatkan beberapa asosiasi dan pelaku usaha yang memiliki komitmen sama. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI), Indonesian E-Commerce Association (IdEA), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres (ASPERINDO), serta Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia (PAPPKINDO) hadir dalam kegiatan ini dan melakukan penandatanganan komitmen bersama.

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang, menyoroti pentingnya pengawasan impor dan distribusi bahan berbahaya. “Fakta di lapangan masih menunjukkan adanya pelanggaran, di mana pelaku usaha menggunakan bahan berbahaya untuk menekan biaya produksi atau memperpanjang masa simpan produk. Praktik ini jelas membahayakan konsumen dan merusak sistem produksi nasional. Karena itu, kolaborasi lintas sektor mutlak dilakukan,” ujar Moga.

Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Alexander Sabar, menekankan bahaya peredaran bahan berbahaya melalui kanal daring.
“Kita masih ingat tragedi 2022 saat obat sirup mengandung bahan kimia berbahaya menyebabkan gangguan ginjal akut pada 251 anak. Dari Oktober 2024 hingga September 2025, kami telah menangani lebih dari 11.000 konten negatif, termasuk 830 konten terkait bahan berbahaya secara online. Ini menunjukkan besarnya ancaman di ranah digital,” kata Alexander.

Aksi bersama antara 7 Kementerian dan lembaga serta 5 asosiasi ini disimbolkan dengan penandatanganan dokumen ini akan diawali dengan pertukaran informasi antar instansi. Kemudian, aksi akan dilanjutkan dengan operasi gabungan dan pembentukan satuan tugas (Satgas) dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Seluruh pihak diharapkan berperan aktif untuk mencegah penyalahgunaan bahan berbahaya demi melindungi kesehatan masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang adil dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Pariwisata Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Bali Pascabanjir

Penulis
Syifa
-

Sejumlah titik yang ditinjau Presiden Prabowo Subianto antara lain Jalan Gajah Mada, Denpasar. Presiden dan rombongan terbatas berjalan kaki memasuki pemukiman, tepatnya di Gang IV dan berbincang dengan sejumlah warga. Setelahnya, Presiden Prabowo bersama Menteri Pariwisata Widiyanti mengunjungi Pasar Kumbangsari seraya menyapa masyarakat.

Menteri Pariwisata Widiyanti dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa prihatin dan duka bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir.

“Kami turut berduka cita atas korban meninggal dan juga keluarga yang ditinggalkan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bangkit bersama dan menata kembali Denpasar, Bali dan daerah lainnya lebih baik lagi,” ujar Menteri Widiyanti.

Kehadiran Presiden menjadi wujud komitmen sekaligus pesan bahwa negara hadir memberikan dukungan bagi masyarakat. Pemerintah bersama berbagai pihak terkait telah menyiapkan langkah-langkah serta program dalam upaya mendukung pemulihan bagi wilayah yang terdampak di Bali.

Terkait dampak dari bencana banjir terhadap sektor pariwisata, Menteri Pariwisata memastikan tidak ada pengaruh yang signifikan baik terhadap pergerakan wisatawan maupun daya tarik wisata di Bali. Menteri Pariwisata Widiyanti juga menyampaikan bahwa tidak ada laporan pembatalan rencana kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara.

Ia memastikan Bali tetap terbuka bagi wisatawan yang ingin mendapatkan pengalaman berwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

“Destinasi atau titik daya tarik wisata juga tidak ada yang terdampak. Dari sisi pariwisata, semua sudah berjalan dengan baik,” katanya menjelaskan.

Ia memahami sepenuhnya adanya peringatan berperjalanan (travel warning) yang sebelumnya dikeluarkan sejumlah negara untuk warga negaranya terkait bencana banjir di Bali.

“Travel warning adalah kewajiban dari satu negara untuk mengingatkan warganya dan itu hal yang biasa. Tapi intinya adalah bagaimana pemerintah, termasuk Pemda Bali, telah berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki situasi dan sekarang insyaallah (Bali) sudah berjalan dengan baik, bisa menerima wisatawan,” ucapnya menegaskan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...814815816...4,913Halaman 815 dari 4,913