Momen Kedekatan Presiden Prabowo dan Presiden MBZ: Dari Jabat Tangan Erat hingga Bisik Akrab di Abu Dhabi

Penulis

-

13 Sep 2025

Suasana penuh keakraban terlihat saat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA), Yang Mulia Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di salah satu ruangan di Presidential Flight Abu Dhabi, pada Jumat, 12 September 2025. Momen hangat itu ditandai dengan jabat tangan erat yang segera disusul dengan pelukan persahabatan, mencerminkan kedekatan personal sekaligus hubungan baik kedua negara.

Pertemuan keduanya berlangsung dalam suasana penuh rasa hormat dan keakraban, mencerminkan hubungan yang terjalin bukan hanya sebatas diplomasi formal. Bagi banyak pihak, pemandangan ini menjadi simbol betapa eratnya persahabatan Presiden Prabowo dan Presiden MBZ. Tidak hanya hubungan antarnegara, tetapi juga hubungan antarsahabat yang saling percaya.

Seusai pertemuan, keduanya bahkan masih tampak berbincang santai sambil berjalan keluar ruangan. Sesekali mereka berbisik satu sama lain, memperlihatkan interaksi yang lebih dari sekadar hubungan diplomatik formal.

Kehangatan percakapan ringan sambil berjalan itu menunjukkan bahwa pembicaraan serius antara kedua pemimpin juga selalu dilandasi rasa saling menghormati dan persaudaraan.

Suasana pertemuan yang hangat dan penuh keakraban di Presidential Flight ini seakan menegaskan bahwa hubungan Indonesia–PEA tidak hanya ditopang kepentingan strategis di berbagai bidang, tetapi juga oleh kedekatan personal para pemimpinnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Tegaskan Komitmen ESG untuk Perkuat Ekonomi Berkelanjutan

Penulis

Syifa

-

13 Sep 2025

Kondisi perekonomian dunia saat ini masih dilingkupi dengan tantangan yang kompleks dan penuh ketidakpastian, termasuk perubahan iklim, disrupsi teknologi, ketegangan geo-politik maupun geo-ekonomi, hingga volatilitas pasar. Meski demikian, perekonomian nasional justru menunjukkan ketahanan yang solid dengan kinerja kuartal kedua 2025 mencatat pertumbuhan 5,12% (yoy) dan pertumbuhan sepanjang Semester I-2025 sebesar 4,99% (yoy).

Fundamental perekonomian nasional yang mumpuni tersebut juga ditopang oleh penguatan sejumlah indikator seperti tingkat inflasi yang terkendali hingga peningkatan indeks PMI Manufaktur. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan ruang yang lebih signifikan untuk mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam kebijakan Pemerintah maupun praktik dunia usaha, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang kian inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

“Kalau kita bicara penerapan ESG, kita bicara nanti ke depan. Ini pasti akan menjadi satu area yang sangat penting baik dari aspek lingkungan di ekonominya dan aspek aspek sosial. Apalagi kalau kita bicara mengenai masalah governance, tata kelola,” ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso saat menyampaikan keynote spech dalam acara Katadata Sustainability Action for the Future Economy 2025 (KataData SAFE 2025), Rabu (10/09).

Lebih lanjut, Sesmenko Susiwijono menegaskan bahwa Pemerintah terus berkomitmen dalam mendukung penerapan ESG sebagai fondasi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. Katadata ESG Index telah melakukan penilaian terhadap delapan sektor dengan menggunakan 80 indikator. Hasil penilaian menunjukkan bahwa sektor perkebunan serta energi dan pertambangan memperoleh nilai ESG tertinggi. Kedua sektor tersebut tidak hanya menjadi andalan ekspor nasional, tetapi juga mencerminkan bahwa tingginya kepatuhan dan kualitas penerapan ESG sejalan dengan keberlanjutan ekonomi nasional.

Capaian tersebut juga memberi optimisme bagi arah kebijakan Pemerintah ke depan, sekaligus menegaskan resiliensi perekonomian nasional yang terbukti mampu bertahan menghadapi dinamika global berkat konsumsi domestik yang signifikan. Di sisi lain, Pemerintah juga menekankan pentingnya inklusivitas, di mana pertumbuhan ekonomi harus berkualitas dengan mengurangi kesenjangan, menekan kemiskinan ekstrem, serta membuka lebih banyak kesempatan kerja.

Aspek keberlanjutan juga menjadi perhatian utama, khususnya terkait isu lingkungan dan perubahan iklim. Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi baik di tingkat nasional maupun internasional, serta terus mendorong pembiayaan hijau dan pelaksanaan proyek-proyek pengurangan emisi. Upaya ini diperkuat dengan berbagai kerja sama multilateral, termasuk melalui forum G20 dan skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Integrasi prinsip ESG diharapkan tidak hanya menjadi standar global, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat daya saing, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, Sesmenko Susiwijono meyampaikan bahwa saat ini Indonesia juga tengah menempuh proses aksesi menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dimana standar OECD sendiri mencakup seluruh sektor termasuk aspek ESG. Proses aksesi tersebut secara umum membutuhkan waktu hingga 5–8 tahun, namun Indonesia bertekad untuk memenuhi standar internasional tersebut dalam waktu yang lebih singkat. Langkah ini juga menjadi pijakan penting agar Indonesia dapat memiliki tata kelola yang kian optimal sesuai dengan standar global.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah juga terus memperkuat kebijakan domestik melalui berbagai stimulus ekonomi. Dari sisi demand, Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial, subsidi, dan program penguatan daya beli masyarakat. Sedangkan pada sisi supply, Pemerintah juga telah memberikan insentif industri padat karya, diskon tarif transportasi, dan berbagai program lainnya. Strategi tersebut bertujuan untuk dapat menjaga konsumsi rumah tangga sebagai penopang utama perekonomian nasional.

“Kejadian beberapa hari ini tidak terlepas dari masalah isu sosial. Kami di Pemerintah sudah mulai membahas bagaimana mem-balance supaya tidak terjadi beberapa hal yang bisa menjadi driver kemunculan dari masalah, dan itu bisa menjadi faktor yang sangat penting mengalahkan hal-hal teknis. Karena sosial ini sangat-sangat penting sekali, banyak isu yang mungkin harus kita balance dan kita selesaikan bersama-sama antara Pemerintah, dunia usaha, dan juga Katadata yang melakukan riset, serta media bagaimana membuat narasi ke publik,” pungkas Sesmenko Susiwijono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bertemu Emir Qatar, Presiden Prabowo beri Dukungan dan Solidaritas Indonesia untuk Doha

Penulis

Syifa

-

13 Sep 2025

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melakukan pertemuan resmi dengan Emir Qatar, Yang Mulia Syekh Tamim bin Hamad Al-Thani pada Jumat, 12 September 2025. Ketibaan Presiden Prabowo di Istana Lusail, Doha, disambut secara langsung oleh Emir Qatar di serambi luar Istana.

Pertemuan ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban sekaligus keprihatinan pascaserangan Israel yang terjadi di Doha pada Selasa lalu (9/9). Mengawali pertemuannya dengan Emir Qatar, Kepala Negara menyampaikan rasa simpati yang mendalam terhadap masyarakat yang terdampak akibat insiden tersebut.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia mendukung kedaulatan Qatar. Di samping itu, Kepala Negara juga menekankan pentingnya solidaritas Internasional dalam merespons serangan yang mengancam stabilitas kawasan.

Selain membahas situasi keamanan global, Presiden Prabowo dan Emir Qatar juga berdiskusi mengenai dinamika global, termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah. Presiden Prabowo menekankan perlunya peran aktif negara-negara sahabat untuk menjaga keseimbangan geopolitik dan mengedepankan dialog Internasional.

Kepala Negara turut mendorong suara kolektif dunia agar makin lantang dalam menyerukan penghentian segala bentuk agresi yang merugikan rakyat sipil. Tidak hanya itu, diplomasi yang berlandaskan kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian juga diyakini menjadi bagian penting demi masa depan yang lebih stabil.

Sementara itu, Emir Syekh Tamim menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia. Emir Qatar pun turut menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam memperkuat diplomasi global, terutama dalam isu-isu kemanusiaan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menperin Reformasi Kebijakan TKDN: Kini Lebih Murah, Mudah, Cepat, dan Transparan

Penulis

Syifa

-

13 Sep 2025

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita telah meresmikan kebijakan baru terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Ketentuan dan Tata Cara Sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).

Reformasi ini dinilai menjadi langkah besar untuk menghadirkan sistem yang lebih murah, mudah, cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga semakin mendorong investasi dan memperkuat daya saing industri nasional.

“Reformasi ini dibangun atas empat pilar utama, yakni pemberian insentif, penyederhanaan, kemudahan, dan kecepatan. Keempat pilar ini melahirkan 13 perubahan penting yang mendasar,” ujar Menperin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/9).

Pada pilar insentif, perubahan dilakukan dengan memberikan penghargaan kepada pelaku industri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Jika sebelumnya kegiatan litbang tidak memperoleh nilai tambah, kini reformasi menghadirkan tambahan nilai TKDN hingga maksimal 20 persen.

Selanjutnya, perusahaan yang berinvestasi di dalam negeri juga memperoleh insentif berupa nilai TKDN minimal 25 persen. Sementara itu, perolehan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) yang dahulu sulit dicapai maksimal 15 persen, kini menjadi lebih mudah karena terdapat 15 komponen pembentuk nilai BMP yang bisa dipilih.

Pilar kedua adalah penyederhanaan. Jika dahulu penghitungan TKDN barang berbasis biaya dan dilakukan dengan syarat yang cukup kompleks, kini pendekatan tersebut diubah menjadi lebih sederhana tanpa harus menghitung keseluruhan biaya, kecuali untuk jasa industri.

Bahan atau material juga langsung dilihat nilai TKDN pada tingkat kedua, dan apabila tidak ada, dilihat dari asal barang. Masa berlaku sertifikat TKDN dan BMP yang sebelumnya hanya tiga tahun kini diperpanjang menjadi lima tahun dengan sistem pengawasan yang lebih terstruktur.

Ketiga, pilar kemudahan. Reformasi ini membawa terobosan bagi industri kecil. Jika sebelumnya nilai TKDN mereka dibatasi maksimal 40 persen dengan masa berlaku sertifikat hanya tiga tahun, kini melalui metode self declare industri kecil bisa mendapatkan nilai TKDN lebih dari 40 persen dengan masa berlaku sertifikat hingga lima tahun.

Perubahan juga terjadi dalam pencantuman nilai TKDN. Bila dahulu konsumen harus mencari daftar inventaris barang bersertifikat untuk mengetahui besaran TKDN, kini nilai tersebut tercantum langsung pada label dan kemasan produk.

Untuk penghitungan litbang yang sebelumnya dihitung berbasis biaya, kini disederhanakan melalui aspek intelektual. Bahkan, sertifikasi TKDN jasa industri yang sebelumnya tidak memiliki tata cara jelas, kini sudah dapat diajukan dengan menghitung komponen biaya tenaga kerja, peralatan, dan jasa umum.

Pilar terakhir adalah kecepatan. Waktu yang dibutuhkan untuk sertifikasi TKDN juga dipangkas signifikan. Sertifikasi melalui Lembaga Verifikasi Independen (LVI) yang sebelumnya memakan waktu 22 hari kerja, kini dapat diselesaikan hanya dalam 10 hari kerja.

Sementara untuk industri kecil, yang dahulu memerlukan lima hari kerja setelah dokumen lengkap, kini hanya tiga hari. Penghitungan kandungan tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung pabrik yang sebelumnya dilakukan dengan mempertimbangkan komposisi biaya yang rumit, kini cukup disederhanakan melalui checklist pada komponen pembentuk.

Penghitungan TKDN pun tidak lagi harus dilakukan sampai lapisan ketiga, melainkan hanya sampai lapisan pertama dengan melihat sertifikat TKDN dan kandungan dalam negeri yang dimiliki perusahaan di tingkat berikutnya.

Selain reformasi dalam aspek insentif, penyederhanaan, kemudahan, dan kecepatan, pemerintah juga mempertegas pengawasan dan sanksi. Praktik yang tidak sesuai, seperti TKDN washing, penyampaian dokumen yang tidak benar, pelanggaran komitmen, hingga pemalsuan sertifikat akan ditindak tegas.

Sanksi yang dapat dijatuhkan mulai dari pencabutan sertifikat TKDN, pencabutan penunjukan lembaga verifikasi, hingga rekomendasi sanksi bagi pejabat pengadaan di kementerian, lembaga, BUMN, maupun BUMD.

“Reformasi TKDN adalah jawaban atas kebutuhan dunia usaha sekaligus wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada industri dalam negeri. Kami ingin memastikan bahwa industri Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu melompat maju dan memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan rakyat,” tegas Agus.

Kemenperin mencatat, hingga 11 September 2025, sebanyak 88.218 produk industri telah tersertifikasi TKDN dengan melibatkan lebih dari 15.000 perusahaan industri di berbagai sektor. Capaian ini memberi dampak signifikan, antara lain menjaga keberlanjutan produksi, menyerap tenaga kerja, meningkatkan penerimaan pajak, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejalan dengan reformasi TKDN, Kemenperin juga mengumumkan terbitnya empat sertifikat TKDN untuk produk iPhone 17 yang diajukan oleh PT Apple Indonesia. Sertifikat ini diterbitkan pada 11 September 2025 setelah produk tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan yang diatur dalam Permenperin Nomor 29 Tahun 2017 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN.

Agus menegaskan, penerbitan sertifikat ini tidak hanya menegaskan komitmen Apple untuk mematuhi regulasi nasional, tetapi juga melanjutkan investasi strategis Apple di Indonesia yang berada di luar skema TKDN, termasuk pembangunan Apple Developer Academy dan program pengembangan ekosistem talenta digital.

“Investasi Apple terus berjalan seiring dengan terbitnya sertifikat TKDN untuk iPhone 17. Ini membuktikan bahwa Indonesia tetap menjadi mitra penting bagi perusahaan global dalam membangun rantai nilai industri berbasis inovasi,” ungkap Agus.

Menperin menyatakan bahwa reformasi TKDN dan komitmen investasi global seperti Apple akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan industri nasional di masa depan. “Dengan reformasi TKDN, kami ingin memastikan industri Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu melompat maju dan memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan rakyat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wapres Gibran Sampaikan Duka Cita Presiden kepada Keluarga Korban Banjir Bandang di Bali

Penulis

Syifa

-

13 Sep 2025

Usai melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Sudirman, Jalan Slamet Riyadi, Denpasar, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menyambangi rumah duka salah satu korban meninggal dunia akibat banjir bandang yang melanda Bali beberapa waktu lalu, Jumat (12/9).

Korban bernama Dedek Rio Adi Saputra, mahasiswa berusia 19 tahun asal Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Almarhum merupakan anak kedua dari dua bersaudara dan dikenal aktif dalam kegiatan karang taruna di lingkungannya. Jenazah almarhum telah dimakamkan pada Rabu (10/9) pukul 09.00 WITA di TPU Mukarobin, Denpasar.

Pada kesempatan ini, Wapres menyampaikan duka cita mendalam dari Presiden Prabowo dan dirinya kepada keluarga korban, terutama ayah almarhum, Rony Sunyoto. Ia juga memberikan dukungan moril agar keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini.

Kehadiran Wapres di rumah duka didampingi Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Melalui kunjungan ini, Wapres menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya hadir dalam bentuk penanganan teknis pascabencana, tetapi juga dalam mendampingi serta menguatkan masyarakat yang tengah berduka.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus memberikan perhatian dan penanganan lanjutan bagi para korban serta keluarga yang terdampak banjir bandang di Bali.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Pastikan Program Prioritas Berjalan dengan Baik dan Sesuai Aturan

Penulis

Syifa

-

13 Sep 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan program prioritas yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Hal ini tidak terlepas dari kehadiran pengawas intern yaitu Inspektorat Jenderal (Itjen) disetiap pelaksanaan program kegiatan di KKP.

“Rencana pengawasan yang akan dilaksanakan Itjen telah dirumuskan ke dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Jadi memang setiap kegiatan yang dilaksanakan seluruh unit kerja di KKP pasti ada pendampingan dari para Auditor,” kata Inspektur Jenderal KKP Lotharia Latif melalui keterangan tertulis, Sabtu (13/9).

Latif memaparkan ada beberapa program prioritas yang saat ini menjadi fokus pengawasan Itjen, di antaranya Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), pengembangan kawasan Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) Karawang, percepatan Swasembada Garam, serta Peluasan Kawasan Konservasi.

“Saat ini pengawalan dan pengawasan Itjen sedang difokukan pada beberapa program prioritas kementerian maupun yang menjadi arahan langsung dari Bapak Presiden, namun pengawalan dan pengawasan pada program prioritas KKP lainnya juga tetap dilaksanakan. Kemarin saya baru meninjau perkembangan proyek pengembangan modeling BINS Karawang, dan saya lihat progresnya bagus dan sesuai aturan,” imbuh Latif.

Karenanya, dia menghimbau kepada seluruh auditor Itjen agar peran pengawasan tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga memberikan bimbingan dan konsultasi sejak tahap perencanaan. Pendekatan preventif ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko penyimpangan sejak dini.

“Komitmen kami yaitu mengawal setiap tahapan program kegiatan yang dilaksanakan di KKP benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya masyarakat sektor kelautan dan perikanan, dan yang paling penting terhindar dari penyimpangan,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa pengawasan intern yang diperankan oleh Inspektorat Jenderal merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adanya tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan program dan kegiatan KKP dapat efektif, efisien, dan akuntabel, serta tercapainya tujuan organisasi yang lebih baik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi untuk Percepat Program Pembangunan

Penulis

Syifa

-

13 Sep 2025

Pemerintah menegaskan komitmen untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan melalui berbagai paket kebijakan ekonomi baru. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (12/9).

Menko Airlangga menjelaskan, sejumlah program tengah dipersiapkan sesuai arahan Presiden Prabowo. Program-program yang disiapkan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas tingkat penerimaan atau kesempatan magang bagi mahasiswa fresh graduate, serta perpanjangan bantuan pangan tiga bulan ke depan. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan perluasan insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) ke berbagai sektor.

“Kemudian juga fasilitas yang selama ini diberikan kepada pekerja, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan kematian itu juga untuk didorong kepada pekerja lepas atau pekerja mitra, dalam hal ini ojek online. Nah ini kita akan dorong juga. Pemerintah kemarin memberikan bantuan untuk 50% bayarnya, teknisnya sedang kita siapkan,” imbuh Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan pemerintah akan menyiapkan fasilitas melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk kepemilikan maupun renovasi rumah, serta program cash for work di sektor perhubungan dan perumahan.

Menkeu Purbaya menegaskan dukungan penuh Kementerian Keuangan dari sisi anggaran. Menkeu juga menyampaikan bahwa pemerintah akan membentuk Tim Akselerasi Program Prioritas untuk memastikan program-program prioritas pemerintah berjalan lebih cepat dan efektif.

“Semua sudah dijelaskan Pak Menko. Tapi yang jelas Menteri Keuangan akan menunjang seluruh program percepatan ini semaksimal mungkin. Nanti Pak Menko akan membentuk Tim Akselerasi Program Prioritas supaya semua programnya bisa berjalan dengan baik,” ujar Menkeu Purbaya.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap program-program pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat serta perekonomian nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Mulai Salurkan Dana Rp200 Triliun ke 5 Bank Milik Negara

Penulis

Syifa

-

13 Sep 2025

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah hari ini mulai menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke lima bank milik negara. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan likuiditas di sistem perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam pernyataan pers di Kementerian Koordinator Perekonomian pada Jumat (12/9), Menkeu merinci alokasi dana tersebut. Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp 55 triliun, sementara BTN mendapatkan Rp 25 triliun dan BSI Rp 10 triliun.

“Jadi saya pastikan dana yang Rp200 triliun dikirim masuk ke sistem perbankan hari ini,” ujar Menteri Keuangan. Ia berharap tambahan likuiditas ini akan menggerakkan sektor ekonomi riil.

Menkeu Purbaya juga menjelaskan bahwa dana tersebut bukan dana darurat, melainkan dana pemerintah yang sebelumnya belum dibelanjakan dan disimpan di bank sentral. Dengan menempatkannya di bank komersial, dana ini dapat diakses untuk kredit.

Ia menegaskan, tujuan kebijakan ini adalah menciptakan likuiditas di sistem finansial dan menggerakkan perekonomian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kepala BNN Suyudi Ario Seto Resmi Sandang Pangkat Komjen Pol

Penulis

Jalaludin Rummi

-

13 Sep 2025

Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, resmi menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) pada Upacara Korps Raport di Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (12/9).

Dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kenaikan pangkat ini diberikan setelah Suyudi Ario Seto resmi dilantik Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Kepala BNN RI pada 25 Agustus 2025.

Suyudi Ario Seto merupakan lulusan Akpol 1994 dengan rekam jejak panjang di kepolisian. Menempuh pendidikan di PTIK tahun 2003 dan Sespimti pada 2018, kini beliau dipercaya memimpin BNN RI untuk memperkuat upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Dalam upacara Korps Raport, Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga menaikkan pangkat sejumlah perwira tinggi Polri, di antaranya Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Karyoto, yang kini berpangkat Komjen Pol. Selain itu, terdapat tujuh Pati Polri yang naik pangkat pada jenjang Inspektur Jenderal (Irjen) Pol, antara lain Kapolda Kaltara, Kapolda Banten, Kapolda Aceh, serta pejabat utama di Divhubinter dan Lemdiklat Polri.

Selanjutnya terdapat 18 perwira lainnya naik pada jenjang Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol, yang terdiri atas Wakapolda, pejabat utama Mabes Polri, Kapusjarah, dosen kepolisian, hingga pejabat di BNPT dan BIN.

Usai Korps Raport, Komjen Pol Suyudi Ario Seto tiba di kantor BNN RI dan disambut jajaran pimpinan serta keluarga besar BNN. Dalam sambutannya, Ia menyampaikan rasa syukur dan menekankan bahwa pangkat bukan hanya kebanggaan, tetapi juga amanah besar.

“Pangkat memang bukan untuk dikejar, tapi merupakan karunia sekaligus pencapaian atas perjuangan. Saya bisa sampai di titik ini berkat doa keluarga, sahabat, dan seluruh jajaran. Doa adalah kekuatan, Kita tidak pernah tahu doa siapa yang dikabulkan Tuhan,” ungkapnya.

Suyudi juga menegaskan pentingnya kebersamaan seluruh jajaran BNN dalam menjalankan tugas.

“Saya bukan siapa-siapa tanpa dukungan keluarga besar BNN. Mari Kita jadikan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan dalam menjalankan tugas mulia memberantas narkoba dan melindungi bangsa,” tambahnya.

Dengan kenaikan pangkat ini, Kepala BNN RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran BNN dalam menjaga generasi bangsa dari ancaman narkoba. Dukungan dan sinergi seluruh jajaran diharapkan menjadi kunci keberhasilan langkah besar ke depan.

#warondrugsforhumanity
*BIRO HUMAS DAN PROTOKOL BNN*

Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Suyudi Ario Seto, resmi menyandang pangkat Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) pada Upacara Korps Raport di Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (12/9).