Beranda blog Halaman 819

Gubernur Lampung dan 4 Bupati Temui Mentan, Perjuangkan Harga Layak untuk Petani Singkong

Penulis
Syifa
-

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan nasib petani singkong. Bersama empat bupati dari wilayah sentra produksi singkong di Lampung, Gubernur menemui langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa (9/9) malam.

Gubernur dan para bupati, yakni Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, dan Bupati Mesuji Elfianah datang membawa satu misi konkret untuk mengamankan harga singkong dan masa depan petani singkong di Provinsi Lampung.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Mirza menyampaikan langsung keresahan petani singkong di Lampung akibat anjloknya harga jual di tingkat petani. Padahal, Lampung merupakan penyumbang hampir 70% produksi singkong nasional.

“Bersama beberapa bupati kami menghadap Pak Menteri, karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun. Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung, tapi juga di seluruh Indonesia,” kata Gubernur Mirza.

Gubernur menambahkan, jika situasi ini dibiarkan, bukan tidak mungkin petani akan meninggalkan singkong karena sudah tidak lagi menguntungkan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyambut baik laporan dari Lampung dan langsung merespon dengan langkah konkret. la menyatakan akan segera mengeluarkan surat resmi penetapan harga minimal singkong yang berlaku secara nasional.

“Regulasi ini harus kita kawal bersama. Saya akan buatkan surat agar harga singkong minimal sesuai regulasi harga di Lampung, sehingga petani punya jaminan harga. Kita tidak boleh membiarkan petani terus merugi,” tegas Mentan.

Selain soal harga, Mentan juga mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas singkong, agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. la bahkan menawarkan pelatihan khusus yang akan diterapkan langsung di Lampung.

“Saya mau singkong Lampung bisa 70 ton per hektare. Saya minta Pak Sekjen memanggil tim khusus. Nanti saya ajarkan langsung supaya bisa diterapkan di Provinsi Lampung. Kita kawal regulasi sistem tata niaga singkong, petani untung, pabrik juga tidak dirugikan,” kata Amran.

Gubernur Mirza menegaskan bahwa persoalan singkong bukan isu kecil. Komoditas ini menyumbang signifikan terhadap ekonomi daerah, bahkan luas lahan singkong di Lampung melampaui luas tanaman padi dan jagung.

“Kalau tata niaga singkong dibiarkan amburadul, kita kehilangan potensi ekonomi besar dan petani kehilangan mata pencaharian. Kami minta pemerintah pusat segera melakukan intervensi,” tegasnya.

Dengan langkah proaktif ini, Pemerintah Provinsi Lampung bersama kabupaten sentra singkong menunjukkan sinergi nyata untuk melindungi petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis komoditas lokal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Gusnar Ajak Semarakkan Hari Besar Keislaman di Lingkungan Pemprov

Penulis
Syifa
-

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail meminta perayaan hari besar keislaman tingkat provinsi Gorontalo untuk makin ditingkatkan. Hal tersebut diutarakannya saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di masjid Djabbal Muhsinin, kompleks gubernuran, Kamis (11/9).

“Mungkin dikalangangan kita ada yang bertanya-tanya, seumur-umur berapa tahun ini tidak pernah melaksanakan peringatan ini, saya terus terang, memang nampaknya pemerintah provinsi Gorontalo ini, mungkin karena saking sibuknya, peringatan hari-hari besar islam ini luput dari agenda kegiatan, oleh karenanya, tidak ada kata terlambat, ketika teringat kita bikin” Ucap Gusnar.

Gusnar menyampaikan pentingnya perayaan hari besar keislaman sebagai refleksi kecintaan kepada Rasulullah dan nilai-nilai keagamaan. Disamping itu juga sebagai spirit dalam beribadah lebih khsusus dalam menjalankan tugas pokok sehari-sehari sebagai pelayan rakyat.

Selanjutnya Gusnar juga menyampaikan perayaan keagamaan sebagai bentuk responsif atas perkembangan transformasi kehidupan masyarakat. Dikatakannya di Gorontalo saat ini banyak berkembang majelis-majelis keagamaan. Olehnya melalui perayaan keagamaan akan membawa dampak ekonomi yang baik bagi para UMKM dengan berpartisipasinya majelis-majelis keagamaan maupun masyarakat lainnya.

“Bapak ibu ketahui, sekarang majelis taklim itu ada kurang lebih seratusan sampai dua ratusan di Kota Gorontalo ini. Bayangkan kalau dia memiliki lima seragam, maka ada sekian ribu UMKM yang laku, khusus untuk majelis taklim ini. Nah, oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan ini bisa membangkitkan ekonomi kreatif di tengah-tengah masyarakat” ujar Gusnar.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad tingkat Provinsi Gorontalo dilaksanakan secara sederhana dengan mengadakan doa dan dzikir bersama. Acara juga diisi dengan ceramah hikmah Maulid nabi oleh Sofyan Kau dari IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Garut Ajak Camat dan Kades Percepat Reaktivasi BPJS PBI, Utamakan Warga Sakit Keras ‎

Penulis
Syifa
-

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memimpin rapat koordinasi (rakor) secara daring untuk membahas percepatan reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Rakor ini melibatkan camat, kepala desa, kepala puskesmas, dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh wilayah Garut.

‎Rakor digelar di Command Centre Garut, Jalan Kiansantang, Kecamatan Garut Kota, Kamis (11/9/2025). Menurut Bupati Abdusy Syakur, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat yang memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS PBI warga yang sebelumnya dinonaktifkan.

‎Ia menuturkan, sebelumnya pemerintah pusat melakukan ground checking terhadap data PBI dengan menggunakan 39 indikator. Dari hasil verifikasi itu, sekitar 201.000 warga Garut dinyatakan tidak lagi layak menerima bantuan. Namun, proses tersebut dinilai kurang tepat, sebab banyak warga yang seharusnya masih berhak justru tercoret dari daftar penerima.

‎”Ketika mereka masuk ke puskesmas, tidak mendapatkan layanan seperti ketika mereka menjadi peserta BPJS,” kata Bupati.

‎Setelah pemerintah daerah menyampaikan keberatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memberi peluang untuk melakukan reaktivasi. Saat ini, terdapat 4.900 peserta BPJS PBI yang diprioritaskan untuk segera diaktifkan kembali.

‎”Diberi kesempatan untuk orang yang membutuhkan dalam konteks pelayanan sangat urgent, contohnya sedang mengalami perawatan dan sedang mengalami penyakit kronis,” ujarnya.

‎Bupati menegaskan, seluruh peserta prioritas harus segera mendapatkan pelayanan kesehatan. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam program ini.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Kesehatan Tinjau Fasilitas BGSi dan Uji Klinik di Gedung Eijkman RSCM

Penulis
Syifa
-

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meninjau fasilitas laboratorium di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), termasuk Laboratorium Mikrobiologi Klinik dan pusat penelitian genomik di Gedung Eijkman, Kamis (11/9).

Kunjungan diawali dengan melihat Ruang Sekuensing, pusat kegiatan human whole genome sequencing (hWGS) untuk mendukung riset genomik nasional. Menkes juga meninjau Biobank sebagai pusat penyimpanan sampel biologis berstandar internasional, serta Server Room yang mengelola data genomik berskala besar dengan sistem keamanan mutakhir.

Selanjutnya, Menkes menyambangi Ruang Program Generasi Sehat yang dipersiapkan untuk pengembangan program kesehatan berbasis data genomik. Kunjungan ditutup di Laboratorium Uji Klinik RSCM yang berperan penting dalam penelitian terapan dan pengujian klinis untuk mendorong inovasi layanan kesehatan.

Menkes mengapresiasi capaian Bio Genome Science Initiative (BGSi) sesuai roadmap program nasional.

“Kita patut bangga karena infrastruktur riset genomik Indonesia semakin maju. Data genomik akan menjadi fondasi penting untuk mendukung precision medicine, kesehatan masyarakat, serta generasi Indonesia yang lebih sehat di masa depan,” ujar Menkes.

Kemenkes menegaskan pentingnya percepatan persiapan Program Generasi Sehat di Gedung Eijkman. Untuk tahun 2026, pemerintah telah menyetujui dukungan anggaran sebesar Rp30 miliar—lebih efisien dibanding rencana awal Rp300 miliar. Sementara kebutuhan tambahan akan ditopang melalui skema multi donor trust fund (MDTF) dengan komitmen awal sekitar Rp10,9 miliar.

Menurut Menkes, penguatan riset dan laboratorium di RSCM merupakan bagian dari transformasi layanan kesehatan di Indonesia, dengan tujuan menghadirkan layanan yang presisi, berbasis data, dan berstandar internasional. Ia juga mendorong kolaborasi lintas sektor agar riset genomik Indonesia berdaya saing global dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Direktur Utama RSCM dr. Supriyanto menilai kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan RSCM dalam riset dan layanan berbasis genomik.

“Kunjungan Bapak Menteri dan jajaran ini melihat langsung perkembangan fasilitas, potensi yang bisa terus dikembangkan, serta hambatan yang perlu segera dipecahkan—mulai dari sarana-prasarana hingga regulasi. Semua ini penting agar pelayanan dan penelitian di RSCM berkembang lebih pesat, sejalan dengan standar negara maju,” ujar dr. Supriyanto.

Selain fasilitas BGSi, Menkes juga mengunjungi Laboratorium Mikrobiologi Klinik RSCM. Ketua KSM Mikrobiologi Klinik, dr. Yulias Rosa, memperkenalkan sejumlah instrumen diagnostik terbaru, antara lain:

1. Mesin Kultur Darah untuk mendeteksi patogen penyebab sepsis secara cepat, khususnya pada pasien ICU.

2. MALDI-TOF, teknologi mutakhir di Indonesia untuk identifikasi mikroorganisme hingga tingkat spesies dalam waktu 30 detik, termasuk bakteri, jamur, kapang, dan Mycobacterium tuberculosis.

3. Alat Uji Kepekaan Antibiotik untuk memastikan pasien mendapat terapi sesuai pola resistensi mikroba.

“Dengan teknologi ini, pasien infeksi, termasuk sepsis di ICU, bisa mendapat diagnosis cepat dan akurat sehingga terapi lebih tepat sasaran. Ke depan, kami juga akan mengembangkan pemeriksaan berbasis molekuler untuk mengidentifikasi mikroba hingga gen resistensi antibiotiknya. Hasil diagnostik akan semakin mendalam dan komprehensif,” jelas dr. Yulias Rosa.

Ia juga melaporkan perkembangan implementasi BGSi. Hingga 10 September 2025, telah direkrut 15.231 partisipan, dihasilkan 12.378 data hWGS, dilakukan 11.349 analisis sekunder, serta 5.781 analisis farmakogenomik. Dengan instrumen yang ada, kapasitas maksimal pemeriksaan hWGS mencapai 15.456 sampel per tahun, dengan asumsi operasional 5 hari kerja per minggu selama 46 minggu efektif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OJK Dorong Literasi Pasar Modal Generasi Muda Lewat SEPMT 2025 di Kalimantan Timur

Penulis
Syifa
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) yakni Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta Asosiasi terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi pasar modal kepada generasi muda di daerah dengan menggelar Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) 2025 di Samarinda, Kalimantan Timur yang berlangsung pada 10–12 September 2025.

Dalam salah satu rangkaian SEPMT, yaitu Kuliah Umum di Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda, Kamis, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi menyampaikan pentingnya pemahaman literasi keuangan bagi generasi muda untuk menyiapkan masa depannya.

“Tentu secara khusus kami mengarahkan pada sivitas akademika dan adik-adik mahasiswa sekalian, karena kami percaya pemahaman atau literasi ini akan menjadi justru modal utama dan modal awal sebelum kita dapat katakanlah melakukan investasi secara baik, secara cermat, dan bijak,” kata Hasan di hadapan ratusan mahasiwsa Unmul.

Ia mengharapkan dengan kegiatan edukasi pasar modal ini, para mahasiswa semakin memahami risiko investasi dan tujuan investasi yang disesuaikan dengan arah dan tujuan hidup.

“Nah yang lebih penting lagi tentu mengenal secara cermat risiko yang melekat pada tadi ya lembaganya dan instrumen atau produk yang ditawarkan. Jadi kalau mau dalam tanda petik berinvestasi di saham, ya harus mengenal lebih dulu sahamnya seperti apa, jangan hanya karena ikut-ikutan kemudian kita terjebak dengan pilihan yang keliru,” kata Hasan.

Hasan menegaskan untuk memahami setiap karakteristik investasi yang ingin digunakan termasuk potensi keuntungan dan risiko yang melekat, serta mengingatkan agar tidak terjebak pada Fear of Public Opinion (FOPO), atau sekadar ikut-ikutan pendapat orang lain dalam mengambil keputusan investasi.

“Jadi kalau sudah ahli di saham jangan kemudian setelah itu di kriptonya gak belajar dulu. Tetap juga pelajari dengan baik, seperti waktu kita mempelajari instrumen tertentu sampai kita cukup paham dan wise atau dewasa dalam melakukan itu,” kata Hasan.

Turut hadir dalam Kuliah Umum UNMUL, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Parjiman, Wakil Rektor UNMUL Lambang Subagiyo, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa PT Bursa Efek Indonesia Irvan Susandy, Direktur Kliring dan Penjaminan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Antonius Herman Azwar, serta Kepala Divisi Hubungan Internasional dan Dalam Negeri PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Rasmi Maryda Ramyakim.

Lambang Subagiyo dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan kegiatan Kuliah Umum di Universitas Mulawarman yang dapat meningkatkan literasi finansial mahasiswa, khususnya di bidang pasar modal serta investasi di aset keuangan digital lainnya.

“Harapan kami tentu para mahasiswa nanti akan mendapatkan literasi yang bagus tentang pengelolaan keuangan, tentang cara berinvestasi, cara memproteksi diri, memproteksi aset-aset, dan lain-lain. Kemudian juga bagaimana cara berinvestasi yang baik,” ujar Lambang.

Dalam SEPMT 2025 di Kalimantan Timur ini OJK juga mengajak perusahaan lokal untuk memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif sumber pendanaan. Go Public bukan sekadar mencari dana, tetapi lompatan besar untuk meningkatkan reputasi dan keberlanjutan usaha.

SEPMT 2025 di Kalimantan Timur melibatkan ribuan peserta dari berbagai kalangan, dengan agenda utama:

Coaching Clinic TPAKD dan Bursa Karbon yang membahas strategi pengembangan ekonomi daerah, pemanfaatan securities crowdfunding (SCF), dan peluang perdagangan karbon.

Kuliah Umum di Universitas Mulawarman yang diikuti lebih dari 500 mahasiswa, membahas aset digital, produk pasar modal, mekanisme transaksi, dan perlindungan investor.

Sosialisasi Pasar Modal sebagai Alternatif Pendanaan Perusahaan yang dilanjutkan Coaching Clinic IPO di Balikpapan, untuk mendorong pelaku usaha lokal untuk go public.

Sosialisasi Pasar Modal Syariah bersama ratusan santri, mengenalkan saham dan reksa dana syariah sekaligus penyerahan bantuan pembangunan fasilitas pesantren.

Pelaksanaan SEPMT ini juga merupakan bagian dari rangkaian peringatan 48 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia, yang menegaskan komitmen OJK dan SRO dalam memperluas akses keuangan, meningkatkan literasi pasar modal, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pengadaan Katalis di PT Pertamina TA 2012- 2014

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pengadaan katalis di PT Pertamina (Persero) Tahun Anggaran (TA) 2012- 2014. Para tersangka tersebut yaitu GW selaku Direktur PT MP; FAG selaku Manajer Operasi PT MP, yang juga merupakan anak dari GW; CD selaku Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero) periode 2012 s.d. 2014; serta APA selaku pihak swasta, yang juga merupakan anak dari CD.

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap 3 tersangka tersebut yaitu Sdr. GW, FAG, dan APA. Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 9 s.d 28 September 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih K4 dan Rutan Cabang KPK Gedung C1.

Dalam konstruksi perkaranya, FAG atas perintah GW, menghubungi APA selaku rekannya, untuk meminta CD melakukan pengkondisian atas perusahaan milik GW yakni PT MP, menggunakan nama Albemarle Corp, agar dapat mengikuti dan memenangkan tender pengadaan katalis di PT Pertamina. Sebelumnya PT MP juga pernah mengikuti tender tersebut namun tidak lolos uji ACE Test.

Atas pengkondisian tersebut, CD membuat kebijakan penghapusan kewajiban lolos uji ACE Test bagi produk katalis, dan membuat PT MP menjadi pemenang tender di Balongan untuk periode tahun 2013 s.d. 2014, dengan nilai kontrak sebesar USD14,4 juta. PT MP kemudian memberikan sebagian fee kepada CD sekurang-kurangnya Rp1,7 miliar pada periode tahun 2013 s.d. 2015.

Atas perbuatannya, Tersangka GW dan Tersangka FAG sebagai pihak pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b UU PTPK jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Tersangka APA sebagai pihak penerima disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK mengimbau penanganan perkara ini dapat menjadi pemantik untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sistem kedepannya, agar praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya strategis, termasuk pengadaan katalis dapat dicegah dan dimitigasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Gubernur Pramono Dukung Program 3 Juta Rumah

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menghadiri acara Sosialisasi Kredit Program Perumahan “Membangun Hunian, Menggerakkan Usaha, Memajukan Indonesia” di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, pada Rabu (10/9). Kegiatan ini menjadi wujud nyata dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap program tiga juta rumah yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2026–2029 untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Pemprov DKI berkomitmen mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto, dan telah dituangkan dalam RPJMN 2026–2029. Untuk itu, hari ini kami melakukan sosialisasi Kredit Program Perumahan yang sangat bermanfaat bagi developer, UMKM, dan masyarakat,” ujar Gubernur Pramono.

Menurutnya, sebagai kota global, Jakarta dituntut menyediakan hunian yang tidak hanya layak dan terjangkau, tetapi juga mencerminkan tata kota modern, berdaya saing, dan ramah lingkungan. Dalam konteks kota berbudaya, setiap pembangunan hunian di Jakarta harus tetap menjaga nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta kualitas hidup masyarakat yang harmonis.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026–2029, Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan sebanyak 19.809 unit rumah. Program ini tidak hanya membuka peluang besar bagi pelaku pembangunan, tenaga kerja sektor konstruksi, serta pengusaha bahan bangunan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta, menggerakkan ekonomi nasional, dan menciptakan lapangan kerja.

“Mudah-mudahan pembangunan lebih dari 19 ribu rumah ini dapat memperkuat program tiga juta rumah pemerintah pusat,” tutur Gubernur Pramono.

Melalui sosialisasi program perumahan, Gubernur Pramono mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat komunikasi, memperluas kerja sama, dan membangun ekosistem perumahan yang sehat demi masa depan Jakarta dan Indonesia yang lebih maju.

“Mari kita sukseskan program ini. Karena rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan pusat tumbuh kembang generasi bangsa,” ajaknya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Temui Menteri Hukum, Kepala BNN Dorong Realisasi Revisi UU Narkotika

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, didampingi Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Hukum RI di Jakarta Selatan, pada Rabu (10/9).

Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi serta memperkuat peran dan kewenangan kelembagaan BNN dalam upaya penganggulangan narkotika.

Pada kesempatan tersebut, Suyudi Ario Seto menyampaikan beberapa program kerja terkait percepatan realisasi revisi Undang-Undang (UU) Narkotika dan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Hal ini dikarenakan UU Narkotika yang sekarang dinilai sudah tidak relevan lagi terkait cakupan jenis narkotika serta memiliki celah dalam penegakan hukumnya.

Lebih lanjut, Dirinya juga menyinggung terkait narkotika jenis baru atau New Psycoactive Substances (NPS) yang menjadi perhatian khusus BNN ketika disalahgunakan pada rokok elektrik atau yang dikenal dengan vape.

Hal ini menjadi tugas utama BNN dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika, mengingat pada tahun 2024 jumlah NPS di dunia diketahui sebanyak 1.247 jenis dan terdapat 167 jenis NPS yang sudah terindikasi beredar di Indonesia, ungkapnya.

Selain itu, Kepala BNN RI juga merekomendasikan program Tim Asesmen Terpadu (TAT) kepada Kementerian Hukum untuk dibuatkan surat keputusan nasional agar tidak menjadi celah bagi oknum penyidik bermain di dalamnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, mendukung penuh langkah strategis BNN dalam percepatan revisi UU Narkotika dan RUU KUHAP. Ia meyakini, dengan kepemimpinan Kepala BNN RI yang baru langkah tersebut dapat segera terealisasikan.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Menag Dampingi Presiden Terima Gerakan Nurani Bangsa, Bahas Aspirasi Kebangsaan

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menag Nasaruddin Umar mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Negara, Kamis (11/9/2025).

Dialog yang berlangsung hampir tiga jam itu dihadiri pula sejumlah tokoh lintas agama dan bangsa, di antaranya Quraish Shihab dan Lukman Hakim Saifuddin. Menag Nasaruddin menyampaikan bahwa pertemuan berlangsung hangat dan penuh keterbukaan. Presiden memberikan jawaban langsung terhadap berbagai pertanyaan yang diajukan para tokoh GNB.

“Semuanya kita berharap insyaallah ke depan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih besar, rukun, damai, dan menjadi kebanggaan kita semuanya,” ujar Menag.

Hal senada disampaikan tokoh bangsa Quraish Shihab. Ia menilai dialog tersebut sangat bermanfaat. Menurutnya, apa yang selama ini menjadi perhatian GNB telah dipahami dan diterima dengan baik oleh Presiden. “Apa yang kami sampaikan dipahami dengan baik sehingga dialog hari ini sungguh bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara,” ungkapnya.

Sementara itu, Lukman Hakim Saifuddin menuturkan bahwa GNB hadir menyampaikan pesan kebangsaan, termasuk berbagai tuntutan masyarakat sipil dan aspirasi mahasiswa. Ia menyebut Presiden tidak hanya menerima masukan, tetapi juga membahasnya secara rinci satu per satu. “Selain apa yang dikenal dengan istilah 17+8, ada banyak tuntutan lain yang diterima dengan baik, bahkan dibahas secara detil oleh Presiden,” jelasnya.

Lukman juga menekankan perlunya komisi investigasi independen terkait peristiwa Agustus lalu yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Selain itu, ia berharap para mahasiswa dan pelajar yang masih ditahan di sejumlah daerah dapat segera dibebaskan agar masa pendidikan mereka tidak terganggu. Ia menambahkan bahwa aspirasi lain menyangkut reformasi di bidang ekonomi, politik, hukum, dan HAM juga telah disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Menag Nasaruddin menegaskan bahwa aspirasi GNB sejalan dengan gagasan yang sudah dirumuskan Presiden. Menurutnya, pertemuan itu menunjukkan adanya kesamaan pandangan yang kuat, terutama mengenai kebutuhan reformasi kepolisian.

“Apa yang ada di Nurani Bangsa juga ada di nurani Presiden. Jadi gayung bersambut. Harapan yang disampaikan teman-teman justru sudah ada dalam konsep Presiden, terutama soal reformasi kepolisian,” tandas Menag.

Pertemuan ini menegaskan adanya titik temu antara Presiden dan Gerakan Nurani Bangsa, serta menguatkan komitmen bersama untuk mendorong bangsa Indonesia menjadi lebih rukun, damai, dan bermartabat di masa depan.

Sejumlah tokoh GNB yang dilaporkan hadir bertemu Presiden Prabowo di antaranya Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M Quraish Shihab, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Romo Franz Magnis Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Pdt. Gomar Gultom, Erry Riyana Hardjapamekas, Komaruddin Hidayat, Ery Seda, Alissa Wahid, Laode M. Syarif, dan Beka Ulung Hapsara.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Wamen Ossy Titip Tiga Nilai yang Perlu Dipedomani Taruna/i STPN

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) didirikan sejak tahun 1963 menjadi Kawah Candradimuka yang memegang peran dan tugas penting dalam hal mencetak tenaga-tenaga ahli pertanahan dan tata ruang. Hal itu dinyatakan oleh Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan saat memberikan pembekalan sekaligus menutup kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Taruna Baru (PKKTB) Prodi Diploma IV Pertanahan Tahun 2025, Kamis (11/09/25).

“STPN ini bukan sekadar proses menuntut ilmu, melainkan juga pembentukan karakter dan juga kepemimpinan, serta menjadi panggilan pengabdian kita kepada bangsa dan negara,” tutur Wamen Ossy secara daring kepada taruna baru STPN.

Saat berkecimpung di dunia pertanahan dan tata ruang, Wamen Ossy mengingatkan agar Taruna/i STPN untuk terus memegang prinsip dalam bekerja. Nantinya, pekerjaan para penerus insan pertanahan dan tata ruang ini bukan hanya membagikan sertipikat semata. Taruna/i diminta untuk memastikan dan berpegang teguh pada prinsip integritas dan karakter yang kuat dalam melayani masyarakat.

“Kalian nantinya tidak hanya akan mempelajari teknis pertanahan, hukum pertanahan, tetapi juga akan memahami filosofi, nilai keadilan, dan juga tanggung jawab moral. Kita semua adalah mengelola sumber daya agraria ini. Anak-anakku sekalian, sebagai calon profesional dan pemimpin di bidang agraria dan pertanahan tata ruang, kalian tentunya dituntut dapat memiliki kompetensi, integritas, dan juga keberpihakan kepada rakyat,” pesan Wamen Ossy.

Ada tiga nilai yang ia titipkan untuk dipedomani Taruna/i. “Integritas adalah modal utama. Tanpa integritas, ilmu setinggi apa pun bisa disalahgunakan. Integritas bisa berarti jujur tidak menyalahgunakan wewenang, setia kepada amanat rakyat,” ujar Wamen Ossy.

“Kedua, profesionalisme. Taruna/i STPN harus menjadi generasi yang unggul secara teknis dan akademisi, menguasai teknologi, paham hukum pertanahan, mampu membaca tata ruang, tapi juga profesional dalam melaksanakan tugas-tugas. Dengan profesionalisme, kepercayaan rakyat akan tumbuh,” lanjut Wamen Ossy.

Nilai ketiga yang juga sangat ia tekankan kepada Taruna/i STPN adalah empati. “Integritas dan profesionalisme tidak cukup. Kita membutuhkan empati, empati ini akan membuat ilmu kita tidak kering sehingga dalam membuat keputusan kita akan melakukan keputusan yang baik dan benar,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

1...818819820...4,913Halaman 819 dari 4,913