Beranda blog Halaman 821

Bupati Blitar Resmikan Yayasan Sananul Huda Sebagai Salah Satu Lokasi SPPG

Penulis
Syifa
-

Bupati Blitar Rijanto meresmikan Yayasan Sananul Huda sebagai salah satu lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Blitar, pada Senin (8/9).

Bupati Blitar berharap agar seluruh SPPG segera berfungsi dan melaksanakan penyaluran Makanan Bergizi Gratis (MBG) kepada seluruh siswa.

“Harapan kami semua SPPG ini berfungsi, mengadakan operasional penyaluran makan bergizi gratis kepada anak-anak, semua murid di semua jenjang pendidikan. Kalau ini betul-betul terlaksana secara serentak, program presiden yang sangat mulia ini nanti akan betul-betul punya dampak positif” Ungkapnya.

SPPG juga memberi manfaat bagi UMKM dan masyarakat sekitar seperti terbukanya lapangan pekerjaan, pemanfaatan potensi pangan daerah seperti telur, susu, dan berbagai potensi hortikultura.

Sebagai informasi, Kegiatan peresmian ini dihadiri oleh Komandan Kodim 0808/Blitar Letkol Inf. Hendra Sukmana, M.Han., OPD terkait, dan pengelola SPPG.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Malam Puncak Anugerah VDK, Bupati Grengseng Apresiasi Kinerja ASN Kabupaten Magelang

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Magelang menggelar malam puncak penganugerahan Verifikasi Data Kemiskinan (VDK) awards Tahun 2025 di taman tengah gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Rabu (10/9) malam.

Anugerah ini diserahkan langsung oleh Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, Wakil Bupati Magelang, Sahid, Sekretaris Daerah, Adi Waryanto dan Forkopimda Kabupaten Magelang kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyelesaikan VDK dengan beberapa kategori yang sudah ditentukan.

Bupati Magelang Grengseng Pamuji menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh ASN, di tengah rutinitas kesibukannya, seluruh ASN dan PPPK di Kabupaten Magelang dengan penuh dedikasi dan kerja kerasnya menyelesaikan seluruh pendataan Verifikasi Data Kemiskinan (VDK) 2025.

“Tugas ini bukanlah perkara mudah, semua harus turun langsung ke lapangan, dari desa ke desa, dari dusun ke dusun, dari rumah-ke rumah bahkan hingga ke pelosok terpencil yang sulit dijangkau. Tidak sedikit tantangan yang dihadapi, mulai dari kondisi geografis, keterbatasan akses, kondisi cuaca, hingga dinamika sosial di masyarakat,” ujarnya.

Namun dengan dedikasi, komitmen, dan semangat pengabdian, pendataan keluarga miskin di Kabupaten Magelang dapat berjalan dengan baik dan sukses. Menurutnya, penganugerahan ini sebagai bentuk apresiasi dan rasa terima kasih Pemerintah Kabupaten Magelang menyelenggarakan VDK.

“Ini bukan sekadar ajang penghargaan, melainkan wujud nyata pengakuan atas dedikasi, inovasi, dan kerja keras yang telah Bapak/Ibu tunjukkan dalam melayani masyarakat,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Grengseng menjelaskan, data yang dihimpun bukan sekadar angka, ini adalah cerminan nyata kehidupan masyarakat Kabupaten Magelang. Data ini pula yang akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, menyusun program, dan menyalurkan bantuan agar benar-benar tepat sasaran.

“Dengan data yang valid dan akurat, kita bisa memastikan bahwa setiap keluarga miskin mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak dari pemerintah,” harapnya.

Penghargaan ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Jadikan momen ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas diri dan pelayanan kita. Jadilah agen perubahan, pendorong kemajuan, dan pelayan publik yang tulus dan ikhlas.

Ia berharap adanya penganugerahan ini bisa semakin memotivasi seluruh ASN di Kabupaten Magelang untuk terus memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang tercinta.

Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang, Adi Waryanto menyampaikan, dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan, Pemerintah Kabupaten Magelang perlu memiliki basis data kemiskinan yang valid, mutakhir, dan terintegrasi.

“Data ini akan menjadi bahan penting dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang,” kata Adi.

Verifikasi dan validasi data kemiskinan bertujuan mengintegrasikan kegiatan pengumpulan data SKPD ke dalam satu kegiatan, menyediakan data profil lengkap keluarga desil 1 dan desil 2 yang akurat dan terbarukan, meningkatkan kerjasama antar wilayah, antar sektor bagi ASN, menumbuhkan rasa empati ASN di masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan, pendataan ini dilaksanakan dari 14-29 Agustus 2025 (16 hari kerja) dengan jumlah petugas sebanyak 7.554 orang, terdiri dari 25 orang supervisor, 984 orang pengawas, dan 6.545 orang PCL. Dari target 87.791 keluarga, terdata 86.045 keluarga atau sebanyak 99,75 persen target berhasil dilakukan pendataan.

Meskipun merupakan pengalaman yang baru, berkat kerja sama dan pendampingan dari BPS, angka error yang diperoleh dari kegiatan ini cukup memuaskan.

“Coverage error hanya berada di angka 0,23 persen. Angka ini diperoleh melalui pemadanan data pada DTSEN. Sementara untuk content error angkanya akan diperoleh pasca pelaksanaan PES (Post Enumeration Survey),” jelasnya.

Berdasarkan data tersebut diperoleh hasil identifikasi 11.775 keluarga yang belum memiliki rumah, 1.102 keluarga tinggal di rumah yang kondisinya memprihatinkan, 10.211 keluarga masih belum memiliki akses air bersih, 18.951 keluarga sumber air minumnya diduga terkontaminasi air limbah, 4.931 keluarga belum memiliki fasilitas jamban, 7.728 keluarga masih belum memiliki fasilitas listrik PLN, bahkan 213 keluarga belum tersentuh listrik.

“Dari hasil pendataan ini Pemkab Magelang telah memiliki data untuk mengidentikfikasi kebutuhan program yang dibutuhkan secara akurat serta alat monitoring yang dapat memantau setiap perubahan yang terjadi di keluarga prioritas,” ungkapnya.

Hadir pada acara tersebut, Ketua TP PKK Kabupaten Magelang, Dian Grengseng Pamuji, Kepala OPD di lingkungan Pemkab Magelang, Camat se-Kabupaten Magelang, Direktur RSUD Merah Putih, Kepala BPS Kabupaten Magelang, Perwakilan Bank Bapas 69, dan masih banyak lagi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Deepfake Naik 550%, Kemkomdigi Minta Platform Global Sediakan Fitur Cek Konten AI

Penulis
Syifa
-

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria meminta platform digital global menghadirkan fitur pengecekan dalam mengenali konten yang dibuat oleh kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) untuk membantu masyarakat menangkal hoaks dan deepfake.

“Kita berharap platform media sosial global juga bisa melakukan filter, atau setidaknya menyediakan fitur untuk mengecek apakah sebuah konten buatan AI atau bukan. Fitur ini sebaiknya bisa digunakan publik secara gratis,” kata Nezar dalam Talkshow Bentara Nusantara bertajuk Urun Daya Tangkal Hoax dan Deepfake AI di kantor RRI, Jakarta, Selasa (09/09/2025).

Menurut Nezar, fenomena deepfake kian mengkhawatirkan. Data Sensity AI mencatat peningkatan 550 persen konten deepfake dalam lima tahun terakhir.

“Saya yakin jumlahnya jauh lebih besar karena kemampuan aplikasi untuk membuat video atau foto deepfake kini sangat masif,” tegas Nezar.

Nezar Patria menyatakan platform memiliki teknologi komputasi dan algoritma yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

“Kalau kita meragukan satu isi konten, bisa dicek dengan kekuatan komputasi dan AI yang mereka punya. Misalnya di Meta atau Google, fitur seperti ini bisa jadi bagian layanan standar,” jelasnya.

Nezar menekankan pemerintah berupaya menyeimbangkan inovasi dengan regulasi agar pemanfaatan AI tidak disalahgunakan sebagai alat pembuat konten hoaks.

Indonesia sudah memiliki perangkat hukum seperti UU ITE, UU PDP, PP TUNAS, dan sejumlah peraturan teknis.

Saat ini, pemerintah juga menyiapkan regulasi khusus pemanfaatan AI yang etis, bermakna, dan bertanggung jawab.

Selain regulasi, Kementerian Komdigi juga menggandeng ekosistem luas, termasuk Mafindo dan media, dalam program cek fakta.

“Ruang digital ini milik kita bersama, maka kita perlu kerja sama yang erat untuk menjaga publik dari hoaks dan konten negatif,” tegas Nezar Patria.

Ketua Mafindo Septiaji Eko Nugroho menyatakan fenomena deepfake pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 2023 dan semakin berkembang pesat saat ini.

Konten deepfake kerap disalahgunakan untuk melakukan penipuan digital dan menggiring opini publik, terutama pada isu-isu politik.

“Untuk isu politik juga ada tapi deepfake paling banyak digunakan untuk penipuan digital. Kalau ada konten hoaks bentuknya video yang muncul di tahun 2025 dengan tema penipuan digital, itu mayoritas adalah deepfake,” jelasnya.

Septiaji menegaskan Mafindo akan terus bekerja sama dengan Kementerian Komdigi, media, dan komunitas pegiat literasi lainnya melakukan pengecekan fakta terhadap konten-konten hoaks, termasuk deepfake, yang beredar di internet.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tinjau SDN 7 Peguyangan, Walikota Jaya Negara Komitmen Wujudkan Sarana Prasarana Pendidikan yang Berkualitas

Penulis
Syifa
-

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara berkomitmen untuk mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Denpasar. Hal tersebut dilaksanakan dengan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana rermasuk infrastruktur pendidikan yang berkualitas.

Kali ini, Walikota Jaya Negara meninjau langsung Gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri 7 Peguyangan pada Senin (8/9). Peninjauan ini merupakan bentuk respon cepat dalam menginventarisasi kondisi gedung SD di Kota Denpasar. Sehingga ke depan dapat dirumuskan solusi yang tepat dengan tetap mengedepankan skala prioritas.

Dalam kunjungan tersebut, Walikota Jaya Negara didampingi Ketua Komisi II DPRD Kota Denpasar, I Wayan Sutama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama, Camat Denpasar Utara, I Wayan Yusswara, Perbekel Desa Peguyangan Kangin, I Wayan Susila, serta jajaran terkait.

Walikota Jaya Negara menegaskan, Pemkot Denpasar berkomitmen mendukung terwujudnya infrastruktur pendidikan yang representatif.

“Tadi kami sudah tinjau bersama, tujuanya untuk menginventarisasi masalah sekaligus menyerap aspirasi, sehingga dapat diciptakan solusinya untuk mendukung infrastruktur pendidikan yang representatif di Kota Denpasar,” ujar Jaya Negara

Dikatakannya, dengan adanya inventarisasi riil tentang kondisi infrastruktur Gedung SDN 7 Peguyangan maka secara cermat dapat dilaksanakan perencanaan. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan renovasi, pembangunan atau lainnya. Namun demikian, pelaksanaannya tetap berpedoman pada skala prioritas yang ada.

“Kami sangat menerima masukan masyarakat maupun para guru, namun dengan peninjauan lapangan dapat dilaksanakan pemetaan dengan cermat, untuk selanjutnya dilaksanakan perbaikan atau pembangunan dengan mempedomani skala prioritas,” jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama mengatakan, untuk realisasi perbaikan, renovasi dan pembangunan gedung baru sedianya akan dilaksanakan bertahap, mengingat tahun ini di SDN 7 Peguyangan sudah dilaksanakan perbaikan tembok di sekeliling sekolah.

“Setelah peninjauan ini akan dilaksanakan inventarisasi dan penghitungan biaya dan kebutuhan, yang dilanjutkan dengan perencanaan dan realisasi, sehingga kedepan infrastruktur gedung SD di Kota Denpasar yang refresentatif dapat tercipta secara merata dan tentunya bermuara pada kualitas pendidikan di Kota Denpasar,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDN 7 Peguyangan, Kadek Paria Wati, menyampaikan apresiasi atas respon cepat Walikota Jaya Negara yang meninjau langsung kondisi sekolah.

“Terima kasih atas perhatian Bapak Walikota beserta jajaran. Kami berharap, solusi yang diberikan pemerintah dapat meminimalisir kendala dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa dan guru bisa lebih tenang dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran,” harapnya.

Untuk diketahui, di Tahun 2025 ini, Pemerintah Kota Denpasar melalui Disdikpora akan merealisasikan pembangunan, renovasi hingga perbaikan infrstruktur dan sarana prasarana pendidikan di 24 SD Negeri dan 11 SMP Negeri. Sementara itu, pemetaan terus dilaksanakan yang dikerjakan sesuai dengan skala prioritas berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Makassar Ikuti Pengarahan Mendagri Bersama Gubernur dan Kepala Daerah se-Sulsel

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menghadiri pengarahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, di Baruga Asta Cuta, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (11/9).

Pengarahan tersebut dilakukan secara tertutup diikuti oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, para Bupati, dan Wali Kota se-Sulsel. Pengarahan ini turut diikuti sejumlam kepala SKPD terkait Pemkot Makassar.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan sejumlah pesan penting. Ia menekankan pentingnya kekompakan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menjalankan roda pemerintahan.

Bahkan, Tito mendorong adanya evaluasi rutin empat bulan sekali sebagai forum brainstorming untuk memperkuat sinergi antar daerah.

Tito juga mengingatkan pentingnya stabilitas keamanan. Ia meminta pemerintah daerah bersama forkopimda memperkuat deteksi dini, komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta mempererat soliditas agar potensi gangguan kamtibmas bisa dicegah sejak awal.

“Tanpa keamanan yang baik, pembangunan tidak akan berjalan. Kalau pembangunan tidak berjalan, otomatis masyarakat akan susah,” tegas Tito.

Tito juga menyinggung program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca peristiwa anarkis di Kota Makassar tepatnya di gedung DPRD, yang menelan korban jiwa. Ia memastikan bantuan perumahan akan segera disalurkan kepada keluarga korban.

Lebih jauh, ia menekankan perlunya daerah memperkuat sektor swasta, mempermudah izin, memberi insentif bagi UMKM, serta menjaga inflasi agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

“Kalau swasta hidup, otomatis pertumbuhan ekonomi akan baik, inflasinya terjaga, dan pendapatan asli daerah juga meningkat,” tambahnya.

Di akhir arahannya, Tito mengingatkan pentingnya belanja pemerintah yang tepat waktu dan berkualitas untuk mendorong daya beli masyarakat, sekaligus menstimulasi pertumbuhan sektor swasta.

Ia juga menegaskan agar seluruh kepala daerah menjaga stabilitas keamanan, memperkuat program penanganan kemiskinan, serta menekan angka stunting.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik arahan Mendagri tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh kabupaten/kota, baik dalam menjaga stabilitas keamanan maupun mempercepat pembangunan.

“Pesan Bapak Mendagri menjadi pengingat bagi kita semua untuk bekerja lebih solid. Pemerintah Kota Makassar akan terus bersinergi menjaga keamanan, menekan inflasi, meningkatkan kualitas belanja, sekaligus mendorong tumbuhnya sektor swasta dan UMKM. Semua ini pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Munafri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker Dorong Pelatihan Agroforestri untuk Tingkatkan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong masyarakat, khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan, untuk memiliki keterampilan agroforestri. Ia meyakini keterampilan agroforestri yang baik dapat berkontribusi terhadap ekonomi keluarga tanpa merusak hutan.

Optimisme Yassierli tersebut dikemukakan saat membuka Launching Program Pelatihan Argoforestri bertema ‘Sinergi Program Pelatihan Vokasi untuk Pengembangan SDM Sektor Kehutanan’ di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (9/9).

“Keterampilan agroforestri menjadi sebuah solusi bagi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan untuk menunjang mata pencaharian berkelanjutan, tanpa harus merusak ekosistem hutan, ” kata Yassierli.

Agroforestri merupakan suatu sistem pengelolaan lahan yang menggabungkan tanaman pohon dengan tanaman pertanian atau ternak dalam satu unit pengelolaan.

Pelatihan Agroforestri hasil sinergi Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kehutanan ini merupakan bagian dari program nasional untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja di sektor-sektor potensial berbasis lokalitas.

“Kolaborasi ini penting, salah satunya untuk perluasan kesempatan kerja dalam pengelolaan hutan sosial, terutama agroforestri,” ujar Yassierli.

Ditegaskan Yassierli, Kemnaker akan mendukung penuh dari sisi pelatihan hingga praktik lapangan agar ini menjadi ekosistem bisnis bagi para petani. Ia menyebut ada potensi pemanfaatan lahan seluas 2 juta hektare, yang dapat melibatkan hingga 1 juta petani. “Ini angka signifikan untuk penciptaan lapangan kerja baru,” katanya.

Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meyakini pelatihan agroforestri merupakan investasi jangka panjang yang akan menumbuhkan green jobs, pekerjaan yang bukan hanya menghasilkan pendapatan, tetapi juga menjaga bumi.

“Inilah arah pembangunan kehutanan masa depan yang produktif, lestari dan inklusif,” ujar Menhut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Bobby Nasution Ajak Garuda Indonesia Promosikan Kekayaan Sumut

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengajak maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia, agar berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Salah satunya untuk mempromosikan kekayaan dan budaya Sumut.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi PT Garuda Indonesia, di Anjungan Lantai 9, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (10/9/2025). Bobby berharap lagu daerah Sumut, bisa diputar di pesawat saat akan hendak berangkat atau tiba di Sumut.

“Seperti memutar lagu daerah Sumut di pesawat, saat mau take off atau landing, jadi bisa menandakan akan berangkat atau tiba di Sumut,” kata Bobby.

Bobby juga mengharapkan produk UMKM khas Sumut, juga bisa dikenalkan saat di pesawat. Menurutnya hal itu akan menambah nilai produk UMKM yang dikenalkan.

“Jadi bagian promosi UMKM, mungkin bisa masuk dari makanannya asli dari Sumut,” ujar Bobby.

Selain lagu daerah dan produk UMKM khas Sumut, kekayaan lain yang bisa dipromosikan oleh Garuda Indonesia adalah pariwisata Sumut. Dengan promosi yang bisa dilakukan Garuda, maka pasar pariwisata Sumut akan semakin lebar.

Bobby pun menyebut bahwa Kaldera Toba baru kembali mendapat kartu hijau (green card). Menurutnya hal tersebut merupakan kebanggaan bagi Indonesia. Ia meminta agar hal tersebut juga bisa disampaikan pada penumpang di pesawat Garuda.

“Garuda juga bisa support pariwisata Sumut, salah satunya Danau Toba, mungkin kalau boleh bisa didukung, juga destinasi wisata lain di Sumut,” kata Bobby.

Senada dengan Bobby, Wakil Gubernur (Wagub) Surya juga memberi masukan agar Garuda bisa memutar lagu daerah di pesawat. Sehingga kekayaan Sumut seperti lagu-lagu daerah, bisa dikenal oleh penumpang Garuda Indonesia.

General Manager Garuda Indonesia Branch Office Medan Agny Galus Pratama akan menindaklanjuti apa yang disampaikan Gubernur Bobby Nasution tersebut. Pihaknya tentu siap kolaborasi dengan Pemprov Sumut terkait mempromosikan kekayaan dan kebudayaan Sumut.

Turut hadir, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Effendy Pohan, Plt Kepala Dinas Perhubungan Sumut Moettaqien Hasrimi, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif Yuda P Setiawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Purworejo Dorong Optimalisasi Penerimaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah

Penulis
Syifa
-

Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH mendorong peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo untuk mengoptimalkan potensi penerimaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS).

“Potensi Zakat, Infaq, dan Sedekah di Purworejo sangat besar, namun belum sepenuhnya tergali optimal. Oleh karena itu, peran aktif UPZ sangat penting untuk meningkatkan pengumpulan dan pendistribusian ZIS agar lebih efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Bupati pada Rapat Koordinasi UPZ BAZNAS Kabupaten Purworejo yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Purworejo, Senin (8/9).

Turut hadir dalam acara tersebut Pj Sekda Kabupaten Purworejo Dr Tolkha Amarudin, Asisten Pemerintahan dan Kesra Ahmad Jainudin SIP MM, Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Jawa Tengah Drs HM Zain Yusuf MM, Ketua BAZNAS Kabupaten Purworejo KH Achmad Hamid SPdI, serta Kepala Kemenag Purworejo Mukhlis Abdillah SH MH.

Disampaikan Bupati, untuk mendukung optimalisasi penerimaan zakat, Pemkab Purworejo juga telah menerbitkan surat edaran terbaru mengenai pengelolaan dan optimalisasi penerimaan ZIS dari ASN di Kabupaten Purworejo melalui BAZNAS Kabupaten Purworejo.

“Dalam surat edaran ini juga ditegaskan kewajiban pembayaran zakat, infaq, dan sedekah bagi ASN beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya kesadaran kolektif bahwa ZIS merupakan instrumen strategis dalam mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat solidaritas sosial.

“Pada tahun 2023 dan 2024 angka kemiskinan ekstrem di Purworejo berhasil menurun, salah satunya berkat kontribusi program BAZNAS, khususnya pada program jambanisasi dan penanganan stunting,” terang Bupati.

Dengan adanya sosialisasi dan rakor ini, Bupati berharap capaian BAZNAS semakin meningkat. Selain itu diharapkan dana ZIS dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal, terutama untuk menuntaskan persoalan kemiskinan yang masih tersisa.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Purworejo KH Achmad Hamid SPdI dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga Agustus 2025, BAZNAS Purworejo telah berhasil menghimpun dana ZIS sebesar Rp5.801.321.484.

Dana tersebut terdiri dari zakat Rp3.833.747.514, infaq Rp1.945.658.570, dan dana sosial keagamaan lainnya Rp21.915.400. Dari jumlah tersebut, BAZNAS telah menyalurkan Rp4.317.263.000 atau dengan rasio penyaluran sebesar 74 persen.

Dalam acara ini juga turut dilaksanakan pemberian penghargaan kepada UPZ terbaik di Kabupaten Purworejo, serta penyaluran berbagai bantuan, antara lain bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), biaya pengobatan, bantuan pendidikan, bantuan modal usaha, hingga pembangunan Masjid Filul Qoriyah di Desa Lugu, Kecamatan Butuh.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Bantul Terbitkan Surat Edaran: ASN Wajib Buat Biopori di Rumah

Penulis
Syifa
-

Permasalahan sampah masih menjadi pekerjaan rumah serius di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya di Kabupaten Bantul. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, setiap orang di Bantul rata-rata menghasilkan sekitar 0,6–0,7 kilogram sampah per hari. Dari jumlah tersebut, sekitar 60–70 persen merupakan sampah organik yang sebenarnya bisa dikelola dan dimanfaatkan kembali.

Untuk menyukseskan program Pemerintah Kabupaten Bantul Bantul Bersih Sampah 2025 (BANTUL BERSAMA), berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah tersebut, mulai dari penyediaan TPS3R, pengembangan bank sampah, hingga edukasi masyarakat. Namun, upaya-upaya tersebut belum mampu secara signifikan menyelesaikan permasalahan sampah, khususnya karena masih rendahnya kesadaran memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah tangga.

Menurut sambutan Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih pada Sosialisasi Surat Edaran Bupati tentang Gerakan Pilah Sampah Dari Rumah dan Gerakan Pengolahan Sampah Organik di Rumah, Rabu (10/09/2025) di Gedung Induk Komplek Parasamya. Halim menyampaikan Surat Edaran Bupati Bantul tentang gerakan ini diterbitkan dalam rangka evaluasi program Bantul Bersih Sampah 2025. Ia menegaskan gerakan ini akan dimulai dengan memberi teladan dari aparatur negara. Menurutnya, aparatur negara adalah salah satu agen perubahan.

“Gerakan pilah sampah dari rumah dan pengolahan sampah organik di rumah ini akan dimulai oleh ASN, PPPK, tenaga honorer, karyawan BUMN-BUMD, hingga pamong kalurahan se-Kabupaten Bantul,” tutur Halim.

Halim menegaskan agar setiap rumah aparatur negara diwajibkan membuat lubang resapan biopori di rumah masing-masing dan melaporkannya kepada pimpinan secara konkret, mulai dari proses pembuatan, pemasangan, hingga penggunaan biopori.

Biopori sendiri merupakan lubang resapan berdiameter kecil yang dibuat ke dalam tanah dengan kedalaman tertentu. Lubang ini berfungsi untuk meningkatkan daya serap air, mencegah genangan, sekaligus mengubah sampah organik rumah tangga menjadi kompos secara alami dengan bantuan organisme tanah. Dengan demikian, biopori tidak hanya membantu mengurangi timbunan sampah, tetapi juga memberi manfaat ekologis bagi lingkungan.

Gerakan ini diharapkan mampu menekan jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya. Dengan penerapan biopori, sampah organik dapat diolah langsung di rumah tangga sehingga lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk dukungan, dalam acara ini juga dilakukan penyerahan alat biopori kepada perwakilan kapanewon, kalurahan, hingga puskesmas di seluruh Bantul. Penyerahan simbolis ini menandai komitmen bersama bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi gerakan bersama yang dimulai dari rumah tangga.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Saepul Bahri Dukung Pemutakhiran Rencana Bisnis PDAM Purwakarta

Penulis
Syifa
-

Di tengah dinamika pembangunan Purwakarta, air bersih menjadi pondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat. Rapat Paparan Direksi PDAM Gapura Tirta Rahayu pada 10 September 2025, menjadi momentum krusial untuk memastikan fondasi ini tetap kokoh dan berkelanjutan dengan bahasan pemutakhiran rencana bisnis perusahaan untuk periode 2025-2029 serta rencana kerja dan anggaran perubahan tahun buku 2025.

Acara penting ini dihadiri oleh Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzen, yang didampingi oleh Sekda Norman Nugraha, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan PDAM terkait air bersih bagi masyarakat Purwakarta.

Rapat yang berlangsung di Aula Janaka ini menghadirkan Direktur PDAM, Riana A. Wangsadiredja, sebagai pemapar. Dalam paparannya, Riana menjelaskan secara rinci mengenai pemutakhiran rencana bisnis yang mencakup visi, misi, tujuan, strategi, dan program operasional perusahaan.

“Pemutakhiran ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi PDAM serta perluasan pelayanan dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat Purwakarta,” ujar Riana.

Ia juga mengungkapkan soal percepatan perluasan wilayah layanan air bersih di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Purwakarta. “Terutama di empat kecamatan yaitu Kecamatan Babakan Cikao, Bungursari, Campaka dan Cibatu, dengan target perluasan bisa diselesaikan dalam 5 tahun ini,” kata Riana.

Sementara, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzen, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas perencanaan yang telah disusun oleh jajaran direksi PDAM. Ia menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi seluruh masyarakat sebagai prioritas utama.

“Yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan air bersih masyarakat dapat terlayani dan terpenuhi dengan baik,” kata Om Zein.

Selain itu, Om Zein juga menegaskan bahwa rencana bisnis PDAM tidak hanya berfokus pada aspek keuntungan semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelayanan. Ia menekankan perlunya jaminan ketersediaan bahan baku air bersih, mulai dari keberadaan mata air yang berkelanjutan.

“Rencana bisnis PDAM bukan hanya berbicara tentang keuntungan, tetapi juga bagaimana layanan harus lebih baik, dengan jaminan ketersediaan bahan baku mulai dari ketersediaan mata air,” ujarnya.

Diharapkan, rencana bisnis yang telah dipaparkan ini dapat menjadi panduan bagi perusahaan dalam mengembangkan usaha secara optimal. Orientasi utama dari pengembangan ini adalah peningkatan pelayanan air bersih bagi masyarakat atau pelanggan PDAM. Dengan demikian, masyarakat Purwakarta dapat menikmati akses air bersih yang lebih baik dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Asda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kabag Perekonomian dan SDA, serta jajaran PDAM Gapura Tirta Rahayu. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan sinergi antara pemerintah daerah dan PDAM dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di bidang air bersih.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...820821822...4,913Halaman 821 dari 4,913