Beranda blog Halaman 831

Pemkot Cimahi Hadirkan Layanan Publik 24 Jam Melalui WhatsApp WA Mantap

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi resmi meluncurkan layanan publik terintegrasi berbasis WhatsApp yang dinamakan WA Mantap “WhatsApp Masyarakat Nyaman Tanpa Ribet” pada Kamis (4/9) di Cimahi Command Center, Kantor Pemkot Cimahi.

Terobosan ini digagas Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi sebagai bagian dari upaya transformasi layanan publik. Langkah ini diambil untuk menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih responsif, efisien, dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Melalui pendekatan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Diskominfo Kota Cimahi berkomitmen menghadirkan sistem pelayanan yang tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga transparan dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Melalui WA Mantap dengan nomor resmi 0822-8999-9034, masyarakat Kota Cimahi dapat mengakses berbagai layanan publik, mencari informasi pariwisata, CCTV kota, memantau antrian MPP, status permohonan layanan kependudukan, status permohonan layanan kecamatan dan kelurahan Lapakami, hingga melaporkan kejadian kegawatdaruratan. Layanan ini beroperasi selama 24 jam penuh. Selain itu berbagai aplikasi layanan publik mulai dari Polakami, Sidakeptri untuk para pencari kerja, permohonan informasi SIMPONI, e-Lib perpustakaan digital Kota Cimahi, layanan kecamatan Lapakami, sampai layanan kependudukan Dilandacita bisa diakses lewat satu nomor tersebut.

Selain layanan administrasi kependudukan, WA Mantap juga terkoneksi dengan program pelayanan Kejaksaan Negeri Cimahi, seperti e-Tilang, Rumah Restorative Justice, dan layanan Barang Bukti Bebas Ongkos (Baros).

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyampaikan bahwa hadirnya WA Mantap adalah jawaban atas tuntutan masyarakat di era digital yang membutuhkan layanan publik lebih ringkas, cepat dan mudah.

“WA Mantap memudahkan warga menyampaikan kebutuhan maupun keluhan, termasuk layanan penting seperti KTP, KK, hingga aduan masyarakat. Semuanya bisa ditangani hanya lewat WhatsApp tanpa harus datang ke kantor pelayanan,” ujarnya.

Kepala Diskominfo Kota Cimahi, Hendra Gunawan, menjelaskan bahwa WA Mantap tidak hanya sebagai kanal komunikasi, tetapi juga platform layanan publik terintegrasi. “Ini adalah bagian dari implementasi pemerintahan digital sekaligus mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kami berkolaborasi dengan kecamatan, kelurahan, hingga perangkat daerah agar fitur-fitur di WA Mantap benar-benar bermanfaat bagi warga,” ujarnya.

Dengan hadirnya WA Mantap, masyarakat Cimahi kini memiliki akses yang lebih cepat, transparan, dan akurat terhadap layanan publik. Pemkot Cimahi berharap inovasi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat budaya pelayanan prima di lingkungan birokrasi daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Perkuat Integritas BUMN Jabar-Banten Lewat Sinergi dengan Satuan Pengawas Intern

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan peran penting Satuan Pengawas Intern (SPI) dalam menjaga integritas dan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pesan ini disampaikan Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, secara daring dalam Seminar Nasional Forum Komunitas Satuan Pengawas Intern (FKSPI) Wilayah Jawa Barat dan Banten, Rabu (3/9).

“Salah satu langkah penting yaitu pencegahan sesuai tugas dan fungsi korporasi dalam membangun kepatuhan melalui risk based approach. Peran SPI BUMN di Jawa Barat dan Banten sangat krusial, karena dapat memastikan manajemen efisien dan bersih,” ujar Amin dalam seminar bertema ‘Menjaga Profesionalisme Direksi dalam Bingkai Governance, Risk, and Compliance (GRC) dan Business Judgement Rule’ yang digelar 3–4 September di Bandung, Jawa Barat.

Amin menjelaskan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN menjadi landasan hukum bagi penerapan business judgement rule (BJR). Prinsip ini memberi perlindungan bagi direksi dari tanggung jawab atas keputusan bisnis yang berujung kerugian, sepanjang keputusan diambil dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, serta sesuai kewenangan.

Namun, perlindungan ini tidak boleh dimaknai sebagai celah impunitas. Direksi yang lalai atau menyalahgunakan kewenangan tetap bertanggung jawab secara hukum. Untuk memperkuat pengawasan, KPK mendorong penerapan Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) sebagai instrumen pengendali, sekaligus mendorong BUMN konsisten menerapkan prinsip BJR, mulai dari good faith, fiduciary duty, informed basis, duty of care, hingga menghindari konflik kepentingan pribadi.

“Keputusan direksi harus berhati-hati agar terhindar dari unsur mens rea yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor menegaskan korupsi terjadi ketika terdapat kerugian negara yang dilatarbelakangi niat, kesengajaan, serta tujuan tertentu,” jelas Kepala Satgas II Direktorat Antikorupsi Badan Usaha KPK, Roro Wide Sulistyowati.

KPK menegaskan kerugian BUMN adalah kerugian negara, sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara pidana apabila timbul akibat penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran prinsip BJR. Hal ini diperkuat Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, serta Putusan MK Nomor 62/PUU-XVII/2019.

Melalui Direktorat Monitoring, KPK juga mengidentifikasi sejumlah titik rawan lewat Corruption Risk Assessment (CRA) terhadap UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Beberapa temuan krusial antara lain:

  • Pembagian tugas antara Menteri BUMN dan Badan Pelaksana belum jelas.
  • Kewenangan pemeriksaan menteri terhadap BUMN belum memiliki dasar hukum kuat.
  • Pemberian pinjaman dan agunan aset masih membutuhkan persetujuan presiden, rawan diskresi berlebihan.
  • Potensi konflik kepentingan dalam jabatan Dewan Pengawas.
  • Tidak adanya prosedur jelas pembelaan diri bagi direksi/komisaris.
  • Sumber modal tambahan dari luar belum diatur transparan.
  • Definisi penyelenggara negara tidak sejalan dengan UU No. 28/1999.

Ketua Umum FKSPI, Constantianus Christiadji, menegaskan bahwa direksi dituntut menerapkan prinsip kehati-hatian dan analisis risiko komprehensif sebelum mengambil keputusan strategis. “Direksi harus menyediakan dokumentasi yang jelas sebagai bukti keputusan diambil secara rasional dan terukur. Dalam menjalankan akuntabilitas, direksi juga wajib bertanggung jawab secara moral maupun hukum atas kebijakan yang ditetapkan, demi menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Seminar ini dihadiri perwakilan berbagai BUMN strategis, termasuk Pertamina, Telkom Indonesia, BRI, Bio Farma, Mining Industry Indonesia, Perkebunan Nusantara, serta auditor internal. Melalui sinergi ini, KPK berharap BUMN semakin profesional, transparan, dan berintegritas dalam mendukung iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Bandung Turun ke Lapangan Salurkan Bansos Lansia

Penulis
Syifa
-

Pemkot Bandung memastikan keamanan wilayah sekaligus menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk warga lanjut usia (lansia). Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyambangi Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung, Kelurahan Cihaurgeulis Kecamatan Cibeunying Kaler, dan Kelurahan Dago Kecamatan Coblong pada (5/9) malam.

Sejak pukul 19.30 WIB, rombongan yang terdiri atas unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), DPRD, TNI, Polri, serta tokoh masyarakat memulai kegiatan dari Kelurahan Merdeka.

“Bandung tidak mengenal zona merah. Yang menjaga keamanan bukan hanya aparat, tetapi juga warga. Prinsipnya adalah warga jaga warga, warga jaga kota. Dengan semangat ini insyaallah Bandung akan selalu kondusif,” ujar Farhan saat menyapa warga di RW 02 Kelurahan Merdeka.

Kegiatan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) ini merupakan tindak lanjut surat edaran Gubernur Jawa Barat yang meminta seluruh daerah memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah.

Di sela agenda monitoring, Wali Kota Bandung bersama Kepala Dinas Sosial menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako untuk para lansia. Penyaluran dilakukan secara simbolis di titik-titik kunjungan.

“Ekonomi memang mulai membaik, tetapi belum merata. Lansia adalah kelompok yang paling rentan, sehingga kita prioritaskan bantuan bagi mereka. Dengan dukungan sosial seperti ini, kita berharap para orang tua kita bisa lebih tenang dan sejahtera,” ucap Farhan.

Langkah ini mendapat sambutan positif dari warga. Tokoh masyarakat menilai kehadiran langsung Wali Kota bersama jajaran Forkopimda menunjukkan komitmen nyata Pemkot Bandung dalam melayani masyarakat secara merata.

Di Kelurahan Cihaurgeulis, rombongan mengunjungi RW 5, RW 4, dan RW 3. Farhan disambut hangat warga yang tengah menggelar bazar peringatan HUT ke-80 RI.

Suasana riuh bazar semakin semarak dengan kehadiran wali kota yang berinteraksi langsung dengan pedagang maupun pengunjung.

“Alhamdulillah, Bandung sudah beberapa hari ini kondusif. Semua ini berkat keguyuban urang Bandung. Pertahanan paling kuat untuk menjaga kota adalah warga yang menjaga warganya sendiri,” kata Farhan.

Ia kembali mengingatkan pentingnya peran warga dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, khususnya di titik-titik strategis.

“Insyaallah dengan kebersamaan, Bandung akan selalu jadi kota yang aman, nyaman, dan kondusif. Tidak hanya aparat, tapi juga warga ikut serta menjaga lingkungannya. Dengan cara ini, Bandung bisa jadi teladan bagi daerah lain,” tutur Farhan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Haornas ke-42: Gubernur Pramono Targetkan DKI Jakarta Juara Umum PON 2028

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI menggelar Apel Akbar dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-42 di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, pada Minggu (7/9) pagi. Gubernur Pramono menekankan kontingen atlet dari DKI Jakarta harus meraih juara umum dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) di Solo dan Semarang.

“Pelaksanaan apel ini menjadi momentum penting bagi Jakarta karena membuktikan Jakarta tetap aman dan nyaman, sekaligus memulai babak baru, tradisi baru melepaskan kontingen, dan mempersiapkan para atlet mengikuti pemusatan latihan daerah (Pelatda) DKI,” tuturnya.

Gubernur Pramono menambahkan, Haornas menjadi motivasi bagi Jakarta yang tengah bertransformasi menuju kota global untuk semakin meningkatkan perannya dalam penyelenggaraan even nasional maupun internasional di Ibu Kota.

Dalam apel akbar tersebut, Gubernur Pramono mengukuhkan para atlet yang akan mengikuti pemusatan latihan daerah (Pelatda) DKI Jakarta sebagai persiapan menghadapi PON XXII Tahun 2028 di NTB dan NTT. Ia mendorong kontingen atlet DKI dapat meraih prestasi juara umum dalam perhelatan olahraga tingkat nasional tersebut.

“Ketika saya menyerahkan bendera kepada atlet, pesan saya hanya satu, juara umum. Saya tidak minta apa-apa, hanya minta juara umum. Mari kita bersama-sama mewujudkan keinginan kita bersama, bahwa Jakarta menjadi pusat atlet nasional yang mempunyai prestasi, bukan hanya nasional, tetapi juga internasional,” ajaknya.

Gubernur Pramono juga menyatakan bangga terhadap atlet mahasiswa dan pelajar yang akan berlaga di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) XXIX yang akan digelar di Solo dan Semarang, Jawa Tengah, pada 19–27 September 2025; Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XXVII; dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional (Pepapernas) XI pada 1–10 November 2025 di Jakarta.

Ia menegaskan, kehadiran para atlet mahasiswa di Pomnas menjadi bukti nyata bahwa Jakarta memiliki talenta yang cerdas, unggul, tangguh, dan siap bersaing untuk menjadi juara umum. Begitu juga dengan Popnas dan Pepapernas yang menjadi ruang lahirnya atlet muda potensial dari berbagai daerah sekaligus menjadi wadah inklusif yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak bangsa, termasuk atlet disabilitas.

Sebagai tuan rumah penyelenggara Popnas dan Pepapernas, Gubernur Pramono menandaskan bahwa Jakarta berkomitmen memberikan yang terbaik dan transparan, mulai dari proses manajemen hingga pembinaan olahraga pelajar. Ia berharap, olahraga di Jakarta dan Indonesia semakin marak, mempunyai karakter, serta dapat menjadi identitas bangsa sekaligus penggerak ekonomi nasional.

“Ke depan, saya juga berharap Dispora DKI, KONI DKI, dan _National Paralympic Committee of Indonesia_ (NPCI) DKI dapat menguatkan sinerginya dengan berbagai pihak untuk menjadikan Jakarta sebagai lumbung prestasi sekaligus pusat kegiatan olahraga nasional,” jelasnya.

Dalam apel tersebut, Gubernur Pramono mengukuhkan 613 atlet, 118 pelatih, dan 105 asisten pelatih yang akan mengikuti Pelatda DKI Jakarta menuju PON XXII Tahun 2028 di NTB dan NTT; melepas 554 atlet DKI Jakarta yang akan berlaga di Pomnas 2025 di Solo dan Semarang; serta memulai hitung mundur resmi menuju Popnas XVII dan Pepapernas XI yang akan digelar di Jakarta pada 2025.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Dody Gerak Cepat Tangani Kerusakan Infrastruktur di Pekalongan Sesuai Arahan Presiden Prabowo

Penulis
Syifa
-

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekalongan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memulihkan fasilitas umum yang mengalami kerusakan berat pasca aksi penyampaian aspirasi masyarakat. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan pelayanan publik dapat segera kembali berjalan dan aktivitas warga tidak terganggu.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo semua yang terdampak kemarin, pusat harus membereskan, jadi kita harus bergerak cepat,” kata Menteri Dody.

Kota Pekalongan menjadi wilayah dengan kerusakan paling signifikan yang terdampak kebakaran dan mengakibatkan kerusakan pada tiga bangunan utama milik pemerintah daerah, yaitu Gedung DPRD Kota Pekalongan dengan luas area 3.886 m², gedung Sekretariat Daerah Kota Pekalongan dengan luas 2.679 m², dan Gedung Kantor Walikota Pekalongan dengan luas 1.704 m².

“Pekalongan ini masuk bangunan yang rusak berat, mau tidak mau harus dirubuhkan dan dibangun kembali. Saya tidak mau seorang kepala daerah tidak punya kantor, jadi kita berusaha mengerjakan secepat mungkin,” kata Menteri Dody.

Menteri Dody meminta percepatan penyelesaian rehabilitasi gedung-gedung pemerintahan di Kota Pekalongan yang mengalami kerusakan berat. Estimasi anggaran penanganan kerusakan sekitar Rp80–90 miliar, namun biaya tersebut masih bersifat perkiraan awal dan akan dihitung ulang secara detail.

“Tadi dikatakan targetnya selesai akhir 2026, tetapi saya minta untuk lebih dipercepat sebelum itu selesai,” kata Menteri Dody.

Menteri Dody meminta Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jawa Tengah Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Pekalongan dalam melakukan asesmen teknis di lapangan. Perencanaan dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan fungsi pelayanan publik, standar keamanan, dan desain yang efisien.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes Siapkan Program Deteksi Dini Kanker Paru, Prioritas Utama Infrastruktur Kesehatan

Penulis
Syifa
-

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah tengah menyiapkan program besar untuk memperkuat deteksi dini kanker paru, salah satu penyebab kematian tertinggi akibat kanker di Indonesia. Kanker paru ditetapkan sebagai prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur kesehatan.

“Kanker, sebagai strategi bukan pada pengobatan, tetapi pada deteksi dini. Karena kalau kita bisa identifikasi sejak awal, maka peluang hidup pasien jauh lebih besar,” kata Menkes Budi dalam Pertemuan Tahunan ke-5 Asian Association for Pediatric and Congenital Heart Surgery (AAPCHS) yang dirangkaikan dengan Pertemuan Ilmiah Tahunan Himpunan Bedah Toraks Kardiak dan Vaskular Indonesia (PIT HBTKVI) di Bali, Jumat (5/9).

Menkes Budi menekankan pentingnya deteksi dini, mengingat kanker paru merupakan penyebab kematian nomor satu akibat kanker di Indonesia.

“Jika terdeteksi pada stadium satu, terapinya bukan kemoterapi atau radioterapi, melainkan operasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, peningkatan fasilitas skrining akan berdampak besar pada meningkatnya jumlah pasien yang terdiagnosis lebih awal dan mendapatkan penanganan lebih cepat. Program ini merupakan bagian dari strategi besar Kementerian Kesehatan dalam menurunkan angka kematian akibat penyakit tidak menular, khususnya jantung dan kanker.

“Apapun infrastrukturnya, ujungnya kembali pada manusianya. Tapi dengan skrining yang lebih baik, kita bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa,” tegas Budi.

Sebagai langkah nyata, pemerintah sedang mendistribusikan CT Scan dosis rendah ke seluruh kota di Indonesia. Teknologi ini memungkinkan layanan kesehatan melakukan skrining kanker paru secara cepat dan merata.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga menyiapkan 514 laboratorium imunohistokimia di kota-kota tersebut untuk mendukung diagnosis dengan akurasi lebih tinggi. Di tingkat provinsi, akan dikembangkan laboratorium patologi anatomi berbasis teknologi Next Generation Sequencing (NGS) sehingga diagnosis kanker dapat dilakukan lebih cepat sekaligus menunjang terapi yang lebih tepat sasaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Buka Program Management Trainee CPNS 2024 dan Luncurkan Corporate University

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuka Program Management Trainee (MT) CPNS Formasi Tahun 2024, sekaligus meluncurkan Corporate University (Corpu) KKP sebagai tonggak transformasi pembelajaran aparatur sipil negara di lingkungan KKP di Jakarta, Rabu (3/9).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan bahwa CPNS yang mengikuti program ini adalah calon pemimpin masa depan KKP yang diharapkan mampu mengawal pembangunan ekonomi biru, sejalan dengan visi besar Presiden RI melalui Asta Cita.

“Melalui Corporate University, saudara akan belajar kepemimpinan, pengambilan keputusan, budaya organisasi, hingga kompetensi teknis yang terintegrasi. Yang kita bangun bukan sekadar pengetahuan, tetapi sebuah ekosistem pembelajaran agar setiap kebijakan dan instrumen yang lahir tidak hanya administratif, melainkan mampu mempengaruhi pasar, meningkatkan daya saing, dan memberi dampak nyata bagi masyarakat serta lingkungan,” ujar Menteri KP Trenggono.

Tantangan terbesar sektor kelautan dan perikanan menurut Menteri Trenggono, adalah pertumbuhan populasi manusia yang terus meningkat sementara daya dukung alam tidak semerta-merta bertambah, sehingga pengelolaan sumber daya alam yang ada harus dilakukan secara bijak, inovatif, dan berkelanjutan. Karenanya, CPNS KKP harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan laut yang sehat. Para CPNS diminta memanfaatkan program ini sebagai kawah candradimuka untuk mengasah kompetensi di dua jalur karir sekaligus, yakni jalur kepemimpinan dan jalur keahlian teknis. Keduanya sama pentingnya untuk memastikan KKP memiliki pemimpin visioner sekaligus spesialis handal di berbagai bidang.

“Kita belajar dari pengalaman Corporate University di Kemenkeu, dan hari ini KKP menapaki langkah serupa untuk membangun ekosistem pembelajaran ASN yang berkelanjutan,” ujarnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), I Nyoman Radiarta, dalam laporannya menjelaskan bahwa 215 CPNS akan mengikuti program Management Trainee selama 99 hari dengan total 792 jam pelatihan intensif.

Program ini mengusung dual track learning journey, yaitu 81 CPNS jalur kepemimpinan (S1 dan S2) untuk menyiapkan future leaders, serta 134 CPNS jalur spesialisasi teknis (D3 dan D4) untuk memperkuat peran operasional dan pelayanan publik. Metode pembelajaran mencakup induksi organisasi, pelatihan kepemimpinan, bela negara, praktik lintas unit, habituasi unit kerja, hingga penyusunan karya inovasi. Lima karya inovasi terbaik akan dipresentasikan langsung di hadapan menteri dan pimpinan KKP pada Desember 2025.

Pada kesempatan yang sama, turut diluncurkan Corporate University KKP, sebuah payung besar pembelajaran yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Corporate University KKP dibangun di atas tiga pilar utama: Strategic Learning untuk memperkuat visi strategis dan kepemimpinan; Managerial Learning untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan operasional; serta Technical Learning yang berfokus pada pendalaman kompetensi teknis sesuai bidang kerja.

“Management Trainee CPNS 2025 adalah langkah awal sekaligus tonggak penting bagi berjalannya Corporate University KKP secara nyata. Dari sinilah lahir ASN unggul yang siap mengawal Indonesia Emas 2045 melalui ekonomi biru yang berkelanjutan,” tutup Nyoman.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kapolri Apresiasi Komunitas Ojol hingga Buruh Ikut Pulihkan Situasi Nasional

Penulis
Syifa
-

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengapresiasi komunitas ojek online (ojol) hingga buruh membantu memulihkan situasi nasional usai kericuhan terjadi di sejumlah titik. Kapolri mengungkapkan peran komunitas ojol hingga buruh.

Hal itu diutarakan Jenderal Sigit saat sambutan di acara Doa Bersama dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Lapangan Presisi Polda Metro Jaya, Minggu (7/9/2025). Awalnya Kapolri mengatakan situasi Indonesia kembali normal namun menjadi pengingat untuk terus dikawal dan dijaga.

Alhamdulillah situasi kembali normal dan alhamdulillah ini tentunya menjadi PR bagi kita terus mengawal dan menjaga, ujar Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit kemudian mengucapkan terima kasih kepada komunitas ojol hingga buruh yang membantu menciptakan situasi menjadi cepat kondusif.

Oleh karena itu, tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari ojek online yang telah membantu dalam hal menciptakan situasi menjadi cepat kondusif. Buruh yang telah bekerja keras dan selalu mendukung untuk tetap menjaga keamanan, tuturnya.

Rekan-rekan dari Banser, Kokam dan Jawara yang juga terus membantu mendampingi kami semua untuk menjaga dan memulihkan situasi Kamtibmas agar cepat kondusif, tambahnya.

Kapolri juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran TNI yang mendukung penuh mengembalikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kapolri juga mengucapkan terima kasih kepada anggota Polri karena kerja kerasnya mampu mewujudkan situasi kondusif.

Rekan-rekan dari TNI yang mendukung penuh untuk mengembalikan situasi kamtibmas, dan secara khusus kepada anggota Polri. Anak-anak saya di mana pun kalian berada saya ucapkan terima kasih atas kerja keras kalian, tuturnya.

Saya sangat memahami bagaimana situasi kondisi dan beban yang kalian hadapi, namun kalian mampu mewujudkan dan mengembalikan situasi yang ada sehingga kamtibmas kembali pulih. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya, lanjutnya.

Jenderal Sigit kemudian mengajak masyarakat pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Saya mengajak kita semua di bulan maulid, bulan penuh berkah mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan karena dengan persatuan dan kesatuan pembangunan bisa kita laksanakan, ucapnya.

Sebab, lanjut Sigit, situasi kamtibmas yang kondusif akan berdampak pada ekonomi yang baik, pemerintah juga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Sehingga Indonesia bisa menjadi bangsa yang unggul dan besar.

Dengan situasi kamtibmas yang kondusif maka pertumbuhan ekonomi bisa dilaksanakan, pemerintah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan tentunya ini menjadi cita-cita kita bersama untuk bersama membawa negeri ini, membawa rakyat ini, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik, bangsa yang unggul, bangsa yang besar. Itu yang menjadi harapan kita bersama, tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mensos Gus Ipul Jenguk Korban Luka Berat Unjuk Rasa di RS Makassar

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjenguk korban luka imbas unjuk rasa di Rumah Sakit Primaya, Makassar, Jumat (5/9). Budi Haryadi yang merupakan Satpol PP Kota Makassar mengalami luka berat dan mendapatkan perawatan intensif.

Sebelum menjenguk, Mensos Gus Ipul sempat memberikan santunan kepada para korban meninggal dan luka di kediaman salah satu korban. Budi yang mengalami luka berat juga mendapatkan santunan sebesar Rp5 juta dan paket sembako. Gus Ipul menyerahkan langsung santunan tersebut kepada orang tua Budi. Ia juga sempat berdialog dengan para keluarga korban.

Ayah Budi, Saharuddin turut berbincang dengan Mensos Gus Ipul dalam kesempatan tersebut. Ia menceritakan, anaknya viral di media sosial dan diisukan meninggal dunia. Ia ingin berita tidak benar tersebut diluruskan. “Anak saya viral di medsos dinyatakan meninggal,” katanya.

Ia juga bertanya kepada Mensos Gus Ipul soal nasib anaknya selepas pulih dan tak lagi dalam perawatan rumah sakit. Pasalnya, biaya rumah sakit selama ini memang ditanggung pemerintah. “Bagaimana setelah dia selesai di rumah sakit? Apakah masih dalam tanggungan pemerintah atau bagaimana?” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Mensos Gus Ipul memastikan akan menindaklanjuti dan mengawal hal yang menjadi kebutuhan para korban. Ia pun menyebutkan Kemensos memiliki program perlindungan sosial, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial untuk memulihkan korban agar sehat dan memiliki fungsi sosial yang utuh.

“Kemensos akan mengawal sampai beliau bisa mandiri, sehat jasmani rohani. Pembiayaan segala macam bisa kita diskusikan bersama,” kata Gus Ipul. Usai memberikan santunan, malam harinya Gus Ipul juga menyempatkan diri menjenguk Budi ke RS Primaya. Ia juga berbincang dengan dokter mengenai kondisi Budi. Lalu juga mendoakan kesembuhan Budi.

Kemensos memberikan santunan untuk keluarga 4 korban meninggal masing-masing sebesar Rp15 juta. Total santunan untuk keluarga dari 4 korban meninggal sebesar Rp60 juta. Lalu Gus Ipul juga memberikan santunan untuk 5 korban luka dalam insiden unjuk rasa sebesar Rp5 juta. Total santunan untuk korban luka sebesar Rp25 juta.

Kemensos juga menyalurkan paket sembako untuk keluarga korban meninggal dan korban luka sebesar Rp500 ribu untuk masing-masing orang. Total bantuan paket sembako untuk 9 orang sebesar Rp89.500.000. Insiden unjuk rasa di Makassar mengakibatkan 4 korban meninggal dunia dan lima lainnya terluka.

Berikut daftar korban meninggal dunia:

1. Rusdam Diansyah alias Dandi (ojek online);

2. Muhammad Akbar Basri (staf Humas DPRD Kota Makassar);

3. Syahrina Wati, staf DPRD;

4. Syaiful Akbar, Kasi Kesra di Kecamatan Ujung Tanah.

Berikut daftar korban luka:

1. Budi Haryadi (karyawan swasta)

2. Agung Setiawan (karyawan honorer)

3. Sahabudin (sopir anggota DPRD)

4. Arif Rahman

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI Sepakati Postur Sementara RAPBN 2026

Penulis
Syifa
-

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada rapat kerja hari ini, Kamis (4/9) menyepakati postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk Tahun Anggaran 2026. Pada kesepakatan tersebut, target Pendapatan Negara meningkat Rp5,9 triliun menjadi Rp3.153,6 triliun.

Kenaikan Pendapatan Negara ini berasal dari komponen Kepabeanan dan Cukai yang mengalami kenaikan Rp 1,7 triliun sementara target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khususnya dari Kementerian dan Lembaga naik Rp4,2 triliun. Dengan demikian, total target penerimaan Kepabeanan dan Cukai untuk tahun 2026 naik menjadi Rp336 triliun, sedangkan total PNBP naik menjadi Rp 459,2 triliun.

Ketua Banggar Said Abdullah menyebut peningkatan target Pendapatan Negara sebesar Rp5,9 triliun itu akan dimanfaatkan untuk cadangan belanja negara Rp5,2 triliun dan cadangan anggaran pendidikan Rp0,7 triliun. Ia menjabarkan, kriteria pemanfaatan belanja tersebut adalah sesuai dengan prioritas Presiden, fungsi utama yang belum dialokasi, dan berdampak terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Pemerintah dan Banggar DPR juga menyepakati Asumsi Dasar Ekonomi Makro dengan Pertumbuhan Ekonomi yang diproyeksikan sebesar 5,4%; inflasi ditargetkan pada 2,5%; nilai tukar rupiah diasumsikan sebesar Rp16.500,0 per Dolar AS; suku bunga SBN 10 tahun 6,9%; harga minyak mentah Indonesia sebesar 70,0 Dolar AS per barel; lifting migas 1.594 ribu barel/hari; lifting minyak bumi 610 ribu barel/hari; dan lifting gas bumi 984 ribu barel setara minyak/hari.

Kesepakatan juga mencakup Sasaran Pembangunan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan berada di kisaran 4,44% hingga 4,96%; Angka Kemiskinan ditargetkan 6,5% hingga 7,5%; Angka Kemiskinan Ekstrem disepakati antara 0% hingga 0,5%; Rasio Gini berada di rentang 0,377 hingga 0,380; Indeks Modal Manusia pada level 0,57; Indeks Kesejahteraan Petani pada level 0,7731; Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja 37,95%; serta Pendapatan Nasional per Kapita (GNI) ditargetkan mencapai 5.520 Dolar AS.

Rapat Kerja ini turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...830831832...4,913Halaman 831 dari 4,913