Beranda blog Halaman 833

Bupati, DPRD, dan Forkopimda Garut Temui Mahasiswa, Sepakati Transparansi dan Perbaikan Kinerja

Penulis
Syifa
-

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menemui massa aksi dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Garut Menggugat, bertempat di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (2/9).

‎Pertemuan ini menjadi wadah dialog antara pemerintah dan mahasiswa untuk menanggapi sejumlah tuntutan yang disampaikan. Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa diterima oleh Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, Wakil Bupati, Putri Karlina, Ketua DPRD Garut, Aris Munandar, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Garut, Yudi Bayu Hendarto, Komandan Distrik Militer (Dandim) 0611/ Garut, Andrik Fachrizal, dan Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Helena Octavianne.

‎‎Bupati beserta Forkfimda Amin menyambut baik aksi ini dan mengapresiasi cara mahasiswa menyampaikan aspirasinya dengan tertib.

‎‎”Kami dari Forkopimda menerima ungkapan dan harapan aksi dari aliansi mahasiswa dan masyarakat,” ujarnya.

‎‎Ia menyebutkan, ada beberapa poin tuntutan yang bersifat nasional dan lokal, dan pihaknya telah mencapai kesepakatan bersama. Beberapa poin kesepakatan yang dibahas meliputi:

  1. Transparansi Anggaran DPRD: Bupati sepakat bahwa penggunaan anggaran DPRD perlu dijabarkan secara nyata, akuntabel, dan bertanggung jawab.
  2. Reses Anggota Dewan: Anggota dewan akan mempertanggungjawabkan secara moral dan politis hasil reses mereka.
  3. ‎Peningkatan IPM: Pemerintah berkomitmen untuk fokus pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), salah satunya dengan program beasiswa 1.000 mahasiswa.
  4. ‎Perbaikan Infrastruktur: Bupati menjanjikan perbaikan 139 jalan dan irigasi yang didedikasikan untuk kemajuan masyarakat.

‎‎Ia juga mengapresiasi cara aksi mahasiswa yang santun dan kondusif.

‎‎”Saya ucapkan terima kasih kepada aliansi mahasiswa sudah tertib dalam aksi ini,” tambahnya.

‎Sementara itu, Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Garut, Adrian Hidayat, menjelaskan bahwa dari 6 tuntutan, poin-poin yang berkaitan dengan Kabupaten Garut telah diakomodir oleh DPRD. Tuntutan utama mereka adalah transparansi kinerja dan anggaran DPRD, perbaikan kode etik dewan, dan fokus pemerintah pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

‎‎Adrian menegaskan bahwa aksi yang melibatkan sekitar 600-700 massa ini berjalan kondusif.

‎‎”Garut ingin menjadikan sebagai contoh panggung demonstrasi yang lebih mendekatkan kepada aksi damai, tidak ada provokasi dan tidak ada anarkis atau kekerasan,” katanya.

‎‎Ia juga meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) di Garut tidak melakukan tindakan represif terhadap aksi mahasiswa ke depannya. Adrian berharap, legislatif, eksekutif, dan yudikatif dapat selalu terbuka untuk berdialog langsung dengan mahasiswa.

‎‎Berikut adalah poin-poin kesepakatan dari hasil pertemuan:

  1. DPRD Kabupaten Garut siap melaksanakan transparansi kinerja dan pertanggungjawaban anggaran melalui publikasi media.
  2. DPRD akan melaporkan secara tertulis hasil reses.
  3. DPRD segera merevisi peraturan tata tertib serta menyelesaikan peraturan tentang kode etik dan tata beracara.
  4. ‎Pemerintah Kabupaten Garut akan memprioritaskan peningkatan IPM.
  5. Mendesak Bupati Kabupaten Garut untuk segera menyelesaikan kekosongan jabatan di setiap SKPD.
  6. ‎Menuntut (Aparat Penegak Hukum) APH Kabupaten Garut untuk menjamin keamanan dan kebebasan berpendapat tanpa adanya refresifitas dan pembungkaman di ruang publik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Hadiri Tradisi Muludan yang Sudah Berjalan Sejak 1939

Penulis
Syifa
-

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kota Tangerang terasa begitu meriah. Ribuan warga tumpah ruah mengikuti arak-arakan Perahu Maulud dan Gunungan hasil bumi, yang dilepas dari Masjid Raya Al-A’zhom hingga berakhir di Masjid Agung Al-Ittihad.

Tradisi Ngarak Perahu Muludan, yang sudah berjalan sejak tahun 1939 di Kampung Kalipasir, kembali menghidupkan suasana penuh suka cita dan kebersamaan.

Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, yang hadir melepas peserta arak-arakan, menyampaikan rasa syukur dan bangganya.

“Alhamdulillah, tahun ini suasana Muludan makin semarak. Kita syukuri nikmat Allah dengan arak-arakan perahu maulud, pembacaan Al-Barzanji, serta lantunan salawat. Semua ini agar kita semakin dekat dengan Rasulullah,” ujarnya.

Selain arak-arakan, perayaan juga dimeriahkan dengan makan bersama 1.447 porsi nasi kebuli dan khitanan massal bagi anak-anak. Kedua kegiatan ini menjadi simbol berbagi nikmat sekaligus wujud kepedulian sosial.

Sachrudin menekankan pentingnya menjadikan Maulid sebagai momentum meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW.

“Di tengah situasi yang penuh tantangan, kita perlu menumbuhkan kesabaran, menjaga hati, dan menghidupkan nilai-nilai Nabi Muhammad yang jujur, peduli, penuh kasih sayang. Inilah yang akan menjaga Kota Tangerang tetap rukun dan diberkahi,” pesannya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, yang turut serta dalam prosesi, menyebut acara ini bukan sekadar tradisi keagamaan, tetapi juga perekat kebersamaan warga.

“Perahu maulud ini simbol perjalanan hidup kita. Mari terus berlayar bersama dalam iman dan persaudaraan,” ungkap Maryono.

Dengan semangat kebersamaan, kata Maryono, Maulid Nabi di Kota Tangerang tidak hanya menjadi ajang meriah, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

“Semoga tradisi ini terus hidup, diwariskan kepada generasi muda, dan menjadi pengingat bahwa kebersamaan serta cinta kepada Rasulullah adalah sumber kekuatan kita sebagai warga Kota Tangerang,” tutup Maryono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ombudsman RI: Harga Beras Mahal Bukan Karena Kurangnya Stok, Tetapi Tata Kelola yang Buruk

Penulis
Syifa
-

Ombudsman Republik Indonesia menegaskan bahwa kenaikan harga beras yang terjadi belakangan ini bukan disebabkan oleh kekurangan stok, melainkan karena tata kelola perberasan yang tidak optimal. Untuk itu Ombudsman RI memberikan 5 catatan kepada pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola perberasan nasional.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, dalam konferensi pers bertajuk”Menjamin Hak Publik atas Beras Berkualitas dan Terjangkau”, Rabu (3/9) di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan.

Sejak Agustus 2025, Ombudsman melakukan pemantauan di Karawang, Pasar Induk Beras Cipinang, 137 ritel tradisional di 25 provinsi dan ritel modern di Jabodetabek. Hasil pemantauan menunjukkan pasokan gabah ke penggilingan padi menurun, sementara dari 35 ritel modern yang dipantau di wilayah Jabodetabek, 8 di antaranya tidak memiliki stok beras untuk dijual.

Harga beras premium tercatat mulai Rp14.700 per kilogram hingga Rp32.400 per kilogram, sedangkan beras non-premium dijual Rp21.000-Rp37.500 per kilogram. Beras operasi pasar SPHP tersedia di harga Rp12.500 per kilogram, namun kualitas dan mutunya kerap dikeluhkan masyarakat.

“Ombudsman juga mencatat kondisi cadangan beras pemerintah yang mengkhawatirkan. Dari total stok Bulog 3,9 juta ton, terdapat lebih dari 1,2 juta ton beras berumur lebih dari enam bulan. Kondisi ini berpotensi menimbulkandisposal hingga 300 ribu ton dengan taksiran kasar kerugian negara sekitar Rp4 triliun,” ungkap Yeka.

Ia menambahkan, realisasi penyaluran SPHP baru mencapai 302 ribu ton atau 20 persen dari target 1,5 juta ton, dengan rata-rata distribusi harian hanya 2.392 ton. Jauh di bawah kebutuhan harian sekitar 86.700 ton.

Yeka juga menyoroti realisasi bantuan pangan baru 360 ribu ton atau sekitar 98,62 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Menurutnya, baik SPHP maupun bantuan pangan belum mampu menekan harga beras yang secara umum masih di atas HET. Ombudsman menilai kondisi tersebut memperbesar biaya pengelolaan di Bulog, mulai dari pengadaan gabahany quality, penyimpanan stok hingga 4 juta ton, serta penyaluran cadangan beras pemerintah yang rendah. Total taksiran kasar potensi kerugian negara akibat tata kelola perberasan tersebut diperkirakan mencapai Rp3 triliun.

Menurut Yeka, kondisi tersebut membuka ruang terjadinya maladministrasi. Potensi maladministrasi yang menonjol meliputi risikodisposal stok cadangan beras pemerintah, penyaluran SPHP yang tidak berkualitas, keterbatasan ketersediaan beras di ritel modern, harga beras yang tetap di atas HET, serta potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan cadangan beras pemerintah.

“Publik kini menghadapi situasi harga mahal, kualitas rendah, dan distribusi terbatas. Jika ini dibiarkan, akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pangan,” ujarnya.

Ombudsman pun memberikan catatan kepada pemerintah agar segera memperkuat operasi pasar SPHP dengan jaminan kualitas, mendorong Satgas Pangan mengevaluasi distribusi, memberikan iklim usaha yang nyaman dan melibatkan pelaku usaha secara transparan. Ombudsman mendorong pemerintah memastikan bantuan pangan untuk masyarakat miskin disalurkan hingga Desember 2025.

“Karena ada potensi potensi kerugian negara, maka sebaiknya Presiden Republik Indonesia menugaskan BPKP melakukan evaluasi menyeluruh agar tata kelola pangan lebih akuntabel dan pembagian peran antarinstansi menjadi lebih jelas. Ombudsman akan melakukan investigasi lebih lanjut terkait tata kelola cadangan beras pemerintah yang ada saat ini,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Eri Lantik Lilik Arijanto Jadi Sekda Surabaya, Fokus APBD 2026 dan Pengentasan Kemiskinan

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi resmi melantik Lilik Arijanto sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Kamis (4/8/2025). Pelantikan ini juga berbarengan dengan pelantikan sejumlah pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri mengatakan, pelantikan ini dilakukan setelah keluarnya hasil penilaian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. “Alhamdulillah, setelah turun dari provinsi beberapa hari yang lalu, kita segera lakukan pelantikan. Ini berbarengan dengan pelantikan beberapa posisi yang kosong,” jelas Wali Kota Eri.

Ia menjelaskan bahwa salah satu tugas utama Sekda dan seluruh jajaran Pemkot Surabaya adalah menyelesaikan persoalan kota. Sebagai contoh, peristiwa kerusuhan yang baru-baru ini terjadi di Surabaya. Menurutnya, insiden tersebut menjadi momentum untuk menguatkan kembali semangat “Kampung Pancasila” di mana masyarakat diajak untuk menjalankan nilai-nilai agama dan Pancasila.

Selain itu, Wali Kota Eri juga memberikan apresiasi khusus kepada warga Wonokromo dan Bubutan yang berani keluar untuk menjaga kota saat terjadi kerusuhan “Ketika ada yang menginjak Surabaya, ada yang merusak Surabaya, maka warga Surabaya harus bangkit mempertahankan Kota Surabaya,” tegasnya.

Tugas selanjutnya berfokus pada pemanfaatan APBD secara optimal demi kepentingan masyarakat Kota Pahlawan. Upaya ini meliputi program pengentasan kemiskinan, penanganan kasus anak putus sekolah, serta percepatan penurunan angka stunting. Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Surabaya akan melakukan perubahan pola pembangunan dari yang semula terpusat.

“Insyaallah di tahun 2026, pembangunan setiap RW di Kota Surabaya akan dilakukan. Pemerintah tidak lagi membuat program, tapi program akan berasal dari masukan warga, kemudian kita kerjakan dan jaga bersama. Ini akan terasa ada rasa saling memiliki,” jelasnya.

Terkait posisi Kepala Dinas (OPD) yang masih kosong, Wali Kota Eri menyebutkan Pemkot Surabaya akan segera mengisi jabatan tersebut. Namun, pengisiannya baru akan berlaku efektif mulai Januari tahun depan.

“TMT (Tanggal Mulai Terhitung) pasti per Januari. Kalaupun ada kepala dinas yang dilantik sekarang, kontrak kerjanya tidak akan cukup karena dia tidak bertanggung jawab atas kinerja kepala dinas hari ini,” ungkapnya.

Wali Kota Eri juga memaparkan, pengisian posisi eselon 2, 3, dan 4 akan dilakukan setelah berdiskusi dengan tim internalnya. “Tugas saya hanya menentukan kepala dinas eselon 2, itu pun kami selalu berdiskusi. Sementara untuk eselon 3 dan 4, saya serahkan kepada tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk mencari talenta-talenta terbaik,” paparnya.

Sementara itu, Sekda Kota Surabaya, Lilik Arijanto menegaskan komitmennya untuk segera berkoordinasi dengan jajaran Pemkot Surabaya dan masyarakat guna membahas alokasi anggaran APBD 2026 berdasarkan skala prioritas

“Sesuai arahan Pak Wali, tugas utama saya adalah menyelesaikan permasalahan kota seperti penurunan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja, serta fokus pada APBD 2026 yang lebih efisien dan memprioritaskan hal-hal penting,” kata Lilik.

Terkait pembahasan APBD 2026, Lilik menegaskan akan ada skala prioritas dan efisiensi anggaran. “Kita utamakan untuk hal-hal yang lebih penting, seperti bantuan untuk anak-anak tidak mampu. Nanti saya akan melihat kondisinya bersama teman-teman,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Medan: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Berjalan Baik dan Miliki Multiplier Effect

Penulis
Syifa
-

Sejak dicanangkan Pemko Medan telah melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sampai dengan saat ini MBG berjalan dengan baik. Program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini dinilai sangat baik dan memiliki Multiplier effect atau efek berganda.

“MBG merupakan Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang Multieplier Effect”, Kata Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat menerima audiensi Direktur Pelayanan HAM, Kementerian HAM, Osbin Samosir di rumah Dinas Wali Kota Medan, jalan Sudirman, Rabu (3/9/25).

Dijelaskan Rico Waas, Multieplier Effect dari program MBG adalah anak sekolah menjadi rajin dan pintar karena gizi yang cukup. Kemudian mereka juga bahagia setiap hari di sekolah mendapatkan makanan.

“Orang tua siswa pasti juga senang. Karena program MBG membantu mereka tidak lagi repot menyediakan makan siang. Tentunya ini juga akan berdampak dengan penghematan pengeluaran setiap orang tua”, Jelas Rico Waas.

Ditambahkan Rico Waas, MBG juga berefek terhadap pertumbuhan ekonomi, karena banyak supplier baru yang hadir untuk menjalankan program ini. Selain itu pastinya menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dengan berdirinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap wilayah.

“Satu SPPG bisa merekrut kurang lebih 30 sampai 40 orang. Jadi ini membantu lapangan pekerjaan. Untuk saat ini di Kota Medan telah ada 18 SPPG dan di targetkan tahun ini akan lebih banyak SPPG yang beroperasi”, ujar Rico Waas.

Menurut Rico Waas, MBG di Kota Medan berjalan dengan baik. Hal ini dilihat Rico Waas dengan mengunjungi ke sekolah sekolah termasuk dapur yang senantiasa menjaga kebersihan. ” Seperti kemarin waktu melihat pelaksanaan MBG di Marelan, makanannya sangat enak dan siswa bisa meminta untuk menu besok, tentunya ini menandakan program MBG berjalan dengan baik”, ucap Rico Waas.

Selanjutnya Rico Waas mengungkapkan Pemko Medan melalui Dinas terkait akan terus mengawasi pelaksanaan program MBG dan memastikan pemenuhan gizi benar-benar terpenuhi.

“Hal lain yang menjadi perhatian kita adalah program ini kedepannya. Kita harus dapat memastikan kualitas dan fasilitas dalam mendukung MBG tetap baik, seperti dapur, peralatan makannya sampai dengan tenaga kerjanya. agar program ini terus berjalan dengan baik,” pungkas Rico Waas.

Sebelumnya Direktur Pelayanan HAM Kementerian HAM, Osbin Samosir didampingi Kakanwil Kementerian HAM Sumut, Flora Nainggolan, menjelaskan kehadiran dirinya selain bersilaturahmi juga untuk memastikan program pemerintah pusat berjalan dengan baik di Kota Medan, salah satunya program MBG.

“Kami hadir disini untuk memastikan program Pemerintah Pusat berjalan dengan baik seperti MBG, Sekolah Rakyat dan Penanganan TBC yang dipusatkan di 8 Provinsi termasuk Sumatera Utara”, jelasnya

Menurut Osbin, Kementerian HAM hadir untuk memastikan hak dasar dari masyarakat yang mendapatkan manfaat program Pemerintah. Jika di kota Medan pelaksanaan MBG sudah berjalan dengan baik, maka MBG di Medan dapat menjadi contoh bagi kota maupun daerah lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PU Siap Rehabilitasi Fasilitas Umum Rusak Pasca Aksi Massa

Penulis
Syifa
-

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap membangun kembali dan merehabilitasi fasilitas umum yang rusak pasca aksi penyampaian aspirasi masyarakat yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia pada akhir Agustus 2025 ini. Langkah ini merupakan bentuk respon cepat pemerintah dalam memulihkan fungsi fasilitas publik demi menjaga keberlangsungan pelayanan masyarakat.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa Kementerian PU telah menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk segera melakukan tanggap darurat. “Kemarin ada Sidang Kabinet Paripurna dan ada arahan Presiden kepada Kementerian PU agar segera melakukan rehabilitasi kepada fasilitas umum yang terdampak. Saya sudah meminta Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Cipta Karya untuk mulai mengidentifikasi infrastruktur publik mana saja yang harus kita rehabilitasi. Instruksi Presiden bersifat cepat dan tepat, sehingga kita harus klasifikasikan mana kerusakan yang ringan, sedang, berat, atau perlu rehabilitasi total.” ujar Menteri Dody di Jakarta pada Senin (1/9).

Menteri PU Dody Hanggodo juga menekankan percepatan pendataan. “Saya minta teman-teman di lapangan untuk bekerja lebih cepat dalam situasi tanggap darurat ini. Harapannya sore ini data sudah terkumpul sehingga dapat segera dilaporkan kepada Presiden. Jadi kita selesaikan laporan administrasi dulu, lalu pekerjaan fisik dapat dimulai setelah kondisi cukup tenang, yaitu akhir minggu ini atau awal minggu depan,” tegas Menteri Dody.

Menteri Dody juga berpesan agar koordinasi dengan pemerintah daerah juga ditingkatkan. “Mohon dapat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota setempat serta Polda dan Polres. Supaya lebih jelas terkait pembagian tugas penanganan infrastrukturnya, mana yang ditangani Kementerian PU dan mana yang ditangani pemerintah daerah,” ujar Menteri Dody.

Dengan langkah cepat ini, Kementerian PU memastikan rehabilitasi fasilitas umum dapat segera dilakukan untuk memulihkan fungsi layanan publik dan mendukung stabilitas sosial di daerah terdampak.

Direktur Jenderal Cipta Karya Dewi Chomistriana, menambahkan bahwa seluruh Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) di seluruh Indonesia saat ini tengah melakukan identifikasi lapangan.

“Direktorat Jenderal Cipta Karya akan segera menindaklanjuti Instruksi Presiden untuk merespon peristiwa yang berdampak pada kerusakan infrastruktur. Kriteria awal meliputi terbakar atau tidak terbakar, serta indikasi tingkat kerusakan ringan, sedang, atau berat. Hingga hari ini telah diidentifikasi 42 bangunan gedung dan 32 pos polisi yang tersebar di 29 kota pada 12 provinsi. Data ini masih berpotensi terus bertambah dan akan difinalisasi terus sesuai perkembangan di lapangan. Untuk kerusakan sedang hingga berat, kami akan berkoordinasi dengan Komite Keandalan Bangunan Gedung untuk pengecekan dan perencanaan perbaikannya,” jelas Dewi.

Pendanaan rehabilitasi juga telah disiapkan dengan mekanisme tanggap darurat. “Untuk kerusakan ringan, alokasi pendanaan bisa dilakukan dalam waktu tujuh hari menggunakan anggaran tanggap darurat. Sedangkan untuk kerusakan sedang dan berat, perhitungan kebutuhan biayanya sedang dilakukan. Jika diperlukan, tambahan anggaran akan segera kami sampaikan,” tambah Dewi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemnaker Latih Kader Hubungan Industrial Pancasila untuk Perkuat Dialog Sosial

Penulis
Syifa
-

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melatih kader Hubungan Industrial Pancasila (HIP) untuk memperkuat hubungan kerja yang harmonis, dengan fokus pada nilai-nilai Pancasila, asas kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah mufakat.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pelatihan kader HIP ini bertujuan membentuk kader yang mampu menjembatani komunikasi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah, serta mendorong dialog sosial yang sehat untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan bersama.

“Tujuan utama pelatihan ini adalah mencetak kader-kader yang kompeten dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip HIP di perusahaan, ” ujar Yassierli saat membuka acara pembentukan kader HIP dalam rangka Gerakan Produktivitas Nasional (GPN) di Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/9/2025) malam.

Ditegaskan Yassierli, GPN adalah kunci untuk mencapai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. “Para kader yang terlatih dapat memahami asas-asas, prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila, akan menjadi ujung tombak dalam menciptakan hubungan kerja yang produktif, ” ujarnya.

Yassierli menjelaskan dalam pelatihan ini, peserta akan mempelajari dan mendiskusikan berbagai aspek tentang hubungan industrial termasuk pengelolaan konflik, ciptakan dialog sosial, negosiasi yang lebih efektif, dan penguatan posisi kerja dalam kerangka kerja yang berkelanjutan.

“Saya berharap peserta pelatihan kader HIP mampu menyerap nilai-nilai industrial berbasis Pancasila, menguasai keterampilan dialog sosial, dan memiliki kemampuan untuk menginisiasi program-program produktivitas di lingkungan kerja masing-masing, ” ujarnya.

Dirjen PHI & Jamsos Indah Anggoro Putri mengatakan melalui hubungan industrial yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, GPN dapat diwujudkan secara optimal sehingga mampu meningkatkan daya saing, memperluas lapangan kerja, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi kemajuan lndonesia.

“Peserta pelatihan kader angkatan 4 dan 5 dalam rangka GPN diikuti 200 orang. Terdiri atas 40 orang unsur pemerintah; 80 orang unsur pengusaha; dan unsur serikat pekerja/serikat buruh 80 orang, ” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Cimahi Ajak Ulama dan Tokoh Agama Perkuat Persatuan Masyarakat

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan pertemuan bersama Ulama, Umaro, dan Tokoh Agama pada Senin (1/9) di Aula Gedung Pemerintah Kota Cimahi. Kegiatan ini digelar sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan para pemuka agama dalam menjaga ketentraman serta keharmonisan masyarakat di tengah berbagai dinamika sosial yang berkembang.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana menyampaikan bahwa kebebasan dalam menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Namun demikian, Ngatiyana mengingatkan pentingnya menyampaikan aspirasi secara bijak dan damai, tanpa menimbulkan perpecahan atau aksi-aksi anarkis seperti yang terjadi dalam beberapa gelombang demonstrasi di sejumlah daerah akhir-akhir ini.

Wali Kota Cimahi menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan mekanisme yang tepat, terbuka, dan bermartabat. Ia juga menekankan pentingnya rasa aman dan kondusif sebagai fondasi utama dalam menjalankan pembangunan di kota.

“Negeri dan kota yang kita cintai ini akan terus maju apabila suasana aman, damai, dan harmonis dapat kita rawat bersama. Hal ini penting karena pembangunan hanya akan berhasil jika seluruh masyarakat merasa dilibatkan, dihargai, dan didengarkan,” tambahnya.

Wali Kota Cimahi juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para ulama dan tokoh agama, untuk terus menumbuhkan semangat musyawarah, saling menghargai perbedaan, dan mengedepankan persatuan.

Dengan terselenggaranya pertemuan ini, Pemerintah Kota Cimahi berharap terjalin sinergi yang semakin kuat antara unsur pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial serta membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Melalui forum-forum semacam ini, semangat kebersamaan dan persatuan diharapkan terus tumbuh, menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan Cimahi sebagai kota yang aman, damai, dan penuh keberkahan di tengah berbagai tantangan yang ada.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OJK: Kinerja Industri Jasa Keuangan Syariah Tumbuh Positif

Penulis
Syifa
-

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan kinerja industri jasa keuangan syariah nasional terus menunjukkan kinerja positif. Per Juni 2025, total aset keuangan syariah nasional mencapai Rp2.972,94 triliun atau tumbuh 8,21 persen yoy, dengan pangsa pasar sebesar 11,47 persen terhadap industri keuangan nasional.

Demikian disampaikan Dian dalam pertemuan dengan kalangan pengusaha dan industri perbankan syariah di Provinsi Aceh, Sabtu (30/8).

Dian menjelaskan, pada periode yang sama, aset sektor perbankan syariah nasional meningkat 7,83 persen yoy menjadi Rp967,33 triliun. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan aset perbankan nasional dan konvensional yang tumbuh masing-masing sebesar 6,40 persen dan 6,29 persen.

Kinerja positif tersebut turut mendorong kenaikan pangsa pasar perbankan syariah terhadap perbankan nasional yang telah mencapai 7,41 persen. Sementara itu, aset pasar modal syariah tumbuh 8,23 persen yoy menjadi Rp1.828,25 triliun serta aset IKNB syariah naik 10,20 persen yoy menjadi Rp177,32 triliun pada periode yang sama.

“Pertumbuhan ini terjadi di tengah ketidakpastian global, sekaligus membuka peluang besar bagi perbankan syariah untuk mendukung perekonomian domestik,” kata Dian.

Untuk mendorong kinerja perbankan syariah serta mengupayakan pengembangan ekonomi dan perbankan syariah, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027 (RP3SI), dengan visi menghadirkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berdaya saing, dan berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional maupun daerah.

Sebagai bagian dari implementasi mandat RP3SI tersebut, secara rutin OJK telah menyelenggarakan Rangkaian Kegiatan Pertemuan Tahunan Perbankan Syariah, dan mengembangkan produk inovatif, salah satunya Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) sebagai produk perbankan syariah yang inovatif guna memenuhi kebutuhan masyarakat atas produk perbankan syariah yang inklusif.

Program ini telah diterapkan secara sinergis bersama pemerintah daerah guna mendukung pengembangan Kota Wakaf di Tasikmalaya dan Kabupaten Siak, dengan dana wakaf dikelola secara produktif untuk kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat, serta memberikan akses pembiayaan bagi UMKM melalui pengelolaan dana wakaf secara produktif dan berkelanjutan bagi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Dalam rangka mendukung pengembangan produk tersebut, OJK juga secara konsisten melakukan workshop produk unik perbankan syariah kepada industri BPRS di berbagai daerah. Pada tahun ini produk yang menjadi fokus workshop adalah CWLD dan pembiayaan istishna’. Dengan adanya workshop tersebut, diharapkan dapat mendorong sinergi antara fungsi sosial dan komersial dengan pemanfaatan dana sosial seperti wakaf melalui produk CWLD dan menyediakan solusi pembiayaan untuk segmen rumah indent, renovasi rumah, dan pemesanan barang/jasa dengan jangka waktu pendek melalui pembiayaan istishna’ di industri BPRS.

OJK terus mendorong pengembangan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penting dalam memperkuat perekonomian nasional dan daerah. Sebagai wujud komitmen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), telah dibentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) yang menjadi tonggak strategis dalam memperkuat tata kelola serta karakteristik keuangan syariah di Indonesia.

Dengan turut melibatkan berbagai pakar eksternal yang kompeten di bidangnya, KPKS diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengakselerasi perkembangan keuangan syariah nasional sekaligus mendukung pelaksanaan program ekonomi dan prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BNPB Dorong Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah Lewat Webinar inaRISK Series Kedua

Penulis
Syifa
-

Dalam upaya mendorong peran daerah menggunakan inaRISK, BNPB melalui Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi menyelenggarakan Webinar Series #2 pada Kamis (28/8), yang berlangsung secara daring, diikuti lebih dari 500 peserta yang terdiri dari perwakilan BPBD, relawan, mahasiswa dan masyarakat umum.

Webinar Series #2 ini mengangkat tema ‘Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah melalui inaRISK’. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menyampaikan pentingnya investasi pengurangan risiko bencana bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi dengan dampak nyata.

“InaRISK diharapkan menjadi sistem pendukung keputusan decision support system bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha,” tambah Raditya.

Sistem informasi inaRISK adalah portal resmi BNPB yang menyediakan informasi risiko bencana di Indonesia. Portal ini menampilkan data ancaman bencana, kerentanan, kapasitas dan risiko di berbagai wilayah sehingga masyarakat dapat memahami potensi bencana di sekitarnya. Pada Webinar Series #2 ini, terdapat tiga materi utama yang dipaparkan, yaitu Sistem Penanggulangan Bencana di Indonesia, praktik baik penggunaan inaRISK oleh daerah, serta Pemanfaatan inaRISK untuk daerah.

Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo, dalam materinya menjelaskan Sistem Penanggulangan Bencana di Indonesia. Pemerintah berupaya untuk menekan angka kematian akibat bencana dengan melakukan berbagai upaya mitigasi dan pencegahan termasuk pemutakhiran teknologi untuk meminimalisir potensi adanya korban akibat bencana.

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan berbagai fitur pada inaRISK web, seperti informasi potensi bahaya, kerentanan, kapasitas dan risiko, dashboard SPAB, dashboard AceB, juga portal dashboard peta bahaya, serta layanan lainnya.

Diharapkan melalui Webinar Series #2 ini, semakin banyak pemerintah daerah memanfaatkan portal inaRISK website, sehingga lebih siap menghadapi potensi bencana di daerah masing-masing dengan langkah mitigasi yang lebih cepat, tepat, efektif dan efisien. Sebagai tindak lanjut, Webinar Series #3 berikutnya akan dilaksanakan pada bulan September mendatang dengan tema inaRISK untuk Perguruan Tinggi dan Sekolah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...832833834...4,913Halaman 833 dari 4,913