Beranda blog Halaman 834

BNPB Dorong Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah Lewat Webinar inaRISK Series Kedua

Penulis
Syifa
-

Dalam upaya mendorong peran daerah menggunakan inaRISK, BNPB melalui Kedeputian Bidang Sistem dan Strategi menyelenggarakan Webinar Series #2 pada Kamis (28/8), yang berlangsung secara daring, diikuti lebih dari 500 peserta yang terdiri dari perwakilan BPBD, relawan, mahasiswa dan masyarakat umum.

Webinar Series #2 ini mengangkat tema ‘Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah melalui inaRISK’. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menyampaikan pentingnya investasi pengurangan risiko bencana bukan sekadar pengeluaran, melainkan investasi dengan dampak nyata.

“InaRISK diharapkan menjadi sistem pendukung keputusan decision support system bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha,” tambah Raditya.

Sistem informasi inaRISK adalah portal resmi BNPB yang menyediakan informasi risiko bencana di Indonesia. Portal ini menampilkan data ancaman bencana, kerentanan, kapasitas dan risiko di berbagai wilayah sehingga masyarakat dapat memahami potensi bencana di sekitarnya. Pada Webinar Series #2 ini, terdapat tiga materi utama yang dipaparkan, yaitu Sistem Penanggulangan Bencana di Indonesia, praktik baik penggunaan inaRISK oleh daerah, serta Pemanfaatan inaRISK untuk daerah.

Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo, dalam materinya menjelaskan Sistem Penanggulangan Bencana di Indonesia. Pemerintah berupaya untuk menekan angka kematian akibat bencana dengan melakukan berbagai upaya mitigasi dan pencegahan termasuk pemutakhiran teknologi untuk meminimalisir potensi adanya korban akibat bencana.

Pemerintah daerah dapat memanfaatkan berbagai fitur pada inaRISK web, seperti informasi potensi bahaya, kerentanan, kapasitas dan risiko, dashboard SPAB, dashboard AceB, juga portal dashboard peta bahaya, serta layanan lainnya.

Diharapkan melalui Webinar Series #2 ini, semakin banyak pemerintah daerah memanfaatkan portal inaRISK website, sehingga lebih siap menghadapi potensi bencana di daerah masing-masing dengan langkah mitigasi yang lebih cepat, tepat, efektif dan efisien. Sebagai tindak lanjut, Webinar Series #3 berikutnya akan dilaksanakan pada bulan September mendatang dengan tema inaRISK untuk Perguruan Tinggi dan Sekolah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pj Gubernur Papua Dorong Percepat Realisasi APBD, Maksimalkan Dampak Nyata Bagi Masyarakat

Penulis
Syifa
-

Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni mendorong percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua tahun berjalan. Hingga saat ini, realisasi anggaran Provinsi Papua tercatat telah mencapai 51 persen.

“Ini sudah cukup baik namun perlu kita genjot lagi. Tentu menjelang akhir tahun harus terus kita maksimalkan realisasi belanja maupun realisasi pendapatan. Evaluasi terus dilakukan agar pelaksanaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran,” ucap Fatoni di Gedung Negara, Jayapura, Papua, Selasa (2/9).

Pemerintah Provinsi secara rutin menggelar rapat evaluasi setiap minggu untuk memantau progres realisasi. Dari hasil evaluasi sementara, salah satu perangkat daerah dengan capaian tertinggi adalah Kesbangpol yang sudah mencapai 86 persen.

Fatoni menjelaskan, kegiatan atau program yang sulit dilaksanakan akan segera dilakukan refocusing maupun pergeseran anggaran. Tak hanya itu, langkah efisiensi juga terus dijalankan sesuai arahan pemerintah pusat.

“Kegiatan-kegiatan apa saja yang susah atau sulit dilaksanakan tentu kita akan refocusing, kita akan lakukan pergeseran. Termasuk anggaran-anggaran yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fatoni menegaskan bahwa percepatan serapan anggaran tidak hanya sebatas memenuhi target angka, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita terus maksimalkan realisasi anggaran tapi juga tidak hanya sekedar dilaksanakan, tetapi harus ada dampaknya ke masyarakat. Jadi anggaran itu bukan hanya terserap, tetapi harus ada dampaknya,” tegasnya.

Fatoni menekankan bahwa siklus pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan secara tertib, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, semuanya wajib sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Saya sering sampaikan kepada teman-teman di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk terus bekerja keras, kita di Papua ini harus bekerja keras agar hasilnya bisa lebih maksimal lagi,” ucap Fatoni.

“Dan juga yang paling penting juga kita lakukan sesuai dengan ketentuan dan kita bertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang ada,” sambungnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Temui Ketua MPR RI, Gubernur Mirza Sampaikan Aspirasi Mahasiswa Lampung

Penulis
Syifa
-

Suasana unjuk rasa yang digelar ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat Lampung pada Senin, (1/9) yang lalu berlangsung damai dan penuh kesejukan. Meski menyuarakan 10 tuntutan keras terhadap pemerintah, aksi ini mencatat sejarah sebagai perwujudan aspirasi rakyat yang disalurkan tanpa kericuhan sedikit pun sebagai bentuk kedewasaan masyarakat Lampung dalam berdemokrasi.

Sepuluh tuntutan aksi tersebut meliputi: pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, pemotongan tunjangan dan gaji DPR, penghentian penggunaan pajak rakyat sebagai alat penindasan, desakan kepada Presiden Prabowo agar memecat menteri bermasalah, restrukturisasi partai politik yang kadernya duduk di eksekutif maupun legislatif, peningkatan gaji dosen dan guru, reformasi total Polri serta penegakan keadilan bagi almarhum Affan Kurniawan, penolakan RKUHAP yang dinilai merugikan rakyat, penolakan efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan, hingga pembebasan lahan untuk petani Anak Tuha serta reformasi agraria di Lampung.

Aksi yang digelar di DPRD Provinsi Lampung itu mendapat pengawalan ketat aparat keamanan, namun berjalan tertib dan penuh kedamaian. Suasana terasa sejuk ketika mahasiswa, aparat, dan masyarakat saling menjaga situasi kondusif bahkan berdialog langsung dengan Gubernur dan jajaran Forkopimda Provinsi Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung segera menanggapi aspirasi dari aksi unjuk rasa, setelah aksi, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar membawa langsung 10 tuntutan tersebut ke Jakarta pada Rabu (3/9/2025) kemarin, tuntutan resmi itu diserahkan kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat.

Ini merupakan bukti bahwa aspirasi rakyat Lampung tidak dibiarkan berlama-lama terhenti di jalanan. Pemerintah Provinsi Lampung akan selalu menjadi jembatan cepat dan tegas bagi suara rakyat.

Tindakan sigap Pemprov Lampung, yang juga didukung oleh seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Lampung dan Pangdam II/Sriwijaya Raden Intan Lampung Mayjen TNI Kristomel Sianturi, menjadi penegasan bahwa pemerintah daerah benar-benar mendengar denyut nadi rakyat.

Respon ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai slogan, melainkan langsung diterjemahkan dalam langkah konkret menuju perubahan. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Herman Deru Bawa Sumsel Raih Prestasi Infrastruktur Terbaik Nasional

Penulis
Syifa
-

Provinsi Sumsel kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Herman Deru. Berdasarkan data yang dirilis oleh GoodStats melalui Instagramnya pada Selasa (2/9), Sumsel berhasil menempati peringkat ke-7 secara nasional dalam kategori Provinsi dengan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Terbaik 2025.

Pencapaian ini menjadi bukti nyata dari komitmen Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan.

Provinsi Sumsel masuk peringkat ke-7 sebagai Provinsi dengan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Terbaik 2025 dengan nilai 3,63%. Dalam informasi grafis tersebut tampak bahwa hanya Provinsi Sumsel dan Provinsi Sumut yang berhasil masuk 10 besar provinsi terbaik kualitas pembangunan infrastrukturnya. Catatan ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan infrastruktur di Provinsi Sumsel menjadi terbaik ke-2 di wilayah Sumatera.

Selebihnya, provinsi-provinsi dengan kualitas pembabgunan infrastruktur terbaik tahun 2025 didominasi Provinsi yang ada di pulau Jawa.

Pemeringkatan yang dilakukan GoodStats ini berdasarkan skor indeks daya saing daerah (IDSD), mencakup berbagai faktor seperti kualitas infrastruktur jalan, bandara, kereta, hingga pelabuhan.

Sejak awal masa jabatannya, Herman Deru memang telah menekankan pentingnya infrastruktur sebagai fondasi utama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur bukan hanya soal membangun jalan atau jembatan, tapi tentang membuka akses dan mempercepat konektivitas antarwilayah. Ini akan berdampak langsung pada distribusi ekonomi dan pelayanan publik,” ujar Herman Deru dalam suatu kesempatan.

Tak mengherankan sejak ia menjabat Gubernur Sumsel periode pertama tajun 2018-2023, penanganan jalan di Sumsel mengalami peningkatan signifikan.

Berdasarkan data Bappeda Provinsi Sumsel, Kemajuan infrastruktur dan konektivitas tampak pada capaian kinerja penanganan jalan di provinsi Sumsel yang terus meningkat sejak tahun 2018-2023.

Dimana persentase jalan mantap kewenangan Provinsi naik berturut-turut sebesar 61, 22% pada tahun 2018, menjadi 79,17% pada tahun 2019 (naik sebesar 17,95%). Peningkatan ini kemudian berlanjut pada tahun 2020 menjadi 90,02% dan naik kembali menjadi 93,94% pada tahun 2021.

Selanjutnya pada 2022, Pemprov Sumsel melalui Dinas PU terus melakukan upaya pemantapan jalan dan perbaikan infrastruktur di sejumlah Kab/kota di tengah situasi daerah yang baru mulai kembali pulih dari Covid-19.

Sementara itu salah satu pembangunan infrastruktur jalan bersejarah yang berhasil dilakukan Gubernur HD mewujudkan konektivitas yang mampu mendekatkan jarak antara Kabupaten Musirawas-Lubuklinggau-Muratara (MLM) dengan Ibukota Provinsi Kota Palembang dengan waktu tempuh menjadi 4 jam saja dari sebelumnya mencapai 7-8 jam.

Catatan sejarah yang berhasil dilakukannya itu ditandai dengan peresmian Infrastruktur jalan penghubung antara Kabupaten PALI-Musirawas melalui Ruas Jalan Simpang Semambang – Cecar SP 9 – Simpang Kulim (Batas PALI), di Halaman Kantor Camat Bulang Tengah Suku (BTS) Ulu, Kabupaten Musirawas Senin (25/9) pada tahun 2023.

GoodStats sendiri merupakan lembaga pemeringkat nasional yang dikenal dengan analisis data berbasis indikator objektif, menilai kualitas pembangunan infrastruktur berdasarkan sejumlah aspek seperti kelayakan jalan, cakupan layanan dasar, efisiensi penggunaan anggaran, serta dampak pembangunan terhadap kualitas hidup masyarakat.

Pilar infrastruktur memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Infrastruktur yang memadai memungkinkan penghubungan antar daerah lebuh efektif, mempercepat pergerakan barang dan jasa serta meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan.

Masuknya Sumsel dalam 10 besar provinsi dengan kualitas infrastruktur terbaik nasional menunjukkan keberhasilan strategi pembangunan yang selama ini diterapkan. Sejumlah proyek strategis yang digarap, seperti revitalisasi jalan provinsi, pembangunan jembatan penghubung antar kabupaten, hingga peningkatan sarana air bersih dan sanitasi, menjadi faktor pendukung utama capaian ini.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan, agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkat pembangunan daerah, Pemprov Sumsel melalui Dinas PU terus melakukan berbagai upaya mempertahankan kemantapan jalan provinsi yakni dengan meningkatkan kualitas pemeliharaan jalan dan jembatan serta meningkatkan kualitas struktur dan kapasitas jalan dan jembatan. Hal ini merupakan Program Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu program prioritas infrastruktur tuntas merata.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Pekanbaru Beri Dukungan untuk Atlet Paralimpade Bulan Karunia

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menyatakan dukungan penuh terhadap salah seorang atlet paralimpiade, Bulan Karunia Rudianti yang akan bertanding dalam ajang ASEAN Para Games 2026 di Thailand.

Dukungan ini disampaikan langsung Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, saat menyambut Bulan Karunia Rudianti di ruang kerjanya, Komplek Perkantoran Pemerintah, Tenayan Raya, Rabu (3/9).

Agung menyebut, Pemko Pekanbaru siap mensuport Bulan Karunia untuk berlaga di Thailand pada Januari tahun depan, dengan cabang olahraga yang diambil sniper atau menembak.

“Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan support kepada Bulan, semoga support kita ini bisa menjadikan semangat bagi Bulan,” ujar Agung Nugroho.

Sebelum berangkat ke Thailand, atlet asal Pekanbaru yang masih berusia 18 tahun ini akan mengikuti pemusatan latihan di Kota Solo.

Sementara itu, Bulan sangat berterimakasih kepada Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho atas dukungan yang diberikan kepada dirinya.

Bulan menyatakan bakal berusaha semaksimal mungkin dalam kompetisi ini supaya dapat membanggakan Indonesia, khususnya Kota Pekanbaru.

“Bulan akan berusaha semaksimal mungkin untuk masyarakat Indonesia, khususnya Pekanbaru,” papar Wako.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota dan Wawali Makassar Jenguk Korban Insiden DPRD, Pastikan Pengobatan Ditanggung BPJS

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, menjenguk Agung Setiawan, (anggota Satpol PP) yang menjadi korban dalam insiden di Gedung DPRD Makassar, tanggal 29 Agustus lalu.

Agung, yang mengalami patah tulang belakang, awalnya mendapat perawatan di RS Hermina. Namun, demi penanganan lebih optimal, ia kemudian dirujuk ke RS Kementerian Kesehatan di CPI untuk menjalani operasi lanjutan.

Dalam kunjungan tersebut, Munafri dan Aliyah, di RS CPI, Rabu (3/9/2025) pukul 17.15 Wita, tidak hanya memberikan santunan sebagai bentuk kepedulian, tetapi juga memastikan seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung penuh oleh Pemerintah Kota Makassar, lewat BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita berharap bisa segera pulih dan kembali beraktivitas seperti sedia kala,” harap Munafri.

Kehadiran orang nomor satu dan dua di Kota Makassar ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian langsung kepada aparat yang tengah menjalankan tugasnya.

Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan rasa duka mendalam atas peristiwa yang terjadi, seraya memberikan semangat agar para korban tetap tegar menjalani proses pemulihan.

“Hati saya sangat berduka melihat saudara-saudara kita harus menjadi korban dari peristiwa yang memilukan ini. Kami hadir di sini untuk menguatkan mereka,” ujarnya.

“Mari kita jadikan kejadian ini pelajaran berharga agar ke depan aspirasi dan perbedaan selalu disampaikan dengan cara yang damai, bukan dengan kekerasan,” tambah Aliyah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Dedi Mulyadi Bentuk Forum Rektor Jabar untuk Jawab Tantangan Pembangunan

Penulis
Syifa
-

Gubernur Dedi Mulyadi sepakat membentuk Forum Rektor Jabar guna menjawab berbagai tantangan pembangunan. Pembentukan Forum Rektor Jabar muncul dalam pertemuan antara KDM – panggilan akrab Dedi Mulyadi – dengan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Gedung Sate Bandung, Selasa (2/9).

“Hari ini kita bertemu dengan para rektor yang intinya ingin mendengarkan pokok pikiran, gagasan, dan orientasi akademik untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ujar Dedi Mulyadi.

Menurut KDM, Forum Rektor Jabar akan menjadi wadah pemikir atau ‘think thank’ yang akan memberikan masukan kepada Pemda Provinsi dari sudut pandang ilmiah.

Ia mencontohkan permasalahan sampah dan pengembangan kawasan pendidikan di Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Bandung. Termasuk, isu politik dan unjuk rasa yang tensinya lima hari terakhir masih panas.

Menurut KDM, untuk meredakan suasana Pemda Provinsi bersama berbagai elemen termasuk Forum Rektor Jabar akan membuka ruang dialog dengan mahasiswa.

Direncanakan hari ini, Rabu (3/9), Pemda Provinsi Jabar membuka ruang dialog bagi mahasiswa untuk hadir di halaman Gedung Sate Bandung,” katanya.

“Kita akan memfasilitasi, mendengarkan, kemudian insyaallah seluruh gagasan konstruksif akan kita tampung,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, KDM akan memosisikan diri sebagai orang tua yang mengayomi anaknya.

“Gubernur hadir sebagai orang tua. Namanya anak muda, namanya mahasiswa, semangatnya luar biasa,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPOM Butuh Tambahan Rp2,6 Triliun di 2026 untuk Perkuat Pengawasan Nasional

Penulis
Syifa
-

Komisi IX DPR RI menyetujui pagu anggaran BPOM untuk tahun 2026 sebesar Rp2,24 triliun. Anggaran ini akan difokuskan untuk meningkatkan pengawasan, penindakan, serta edukasi masyarakat.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Gedung DPR RI, Komisi IX menyepakati alokasi anggaran BPOM Tahun 2026. Selain itu, Komisi IX menyetujui pengalihan dana sebesar Rp371,11 miliar yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan uji sampel program makan bergizi gratis (MBG) dan pelatihan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dana tersebut akan dialihkan kembali ke fungsi utama BPOM, yaitu untuk penindakan kasus obat dan makanan, penguatan sistem dan kapasitas kelembagaan, serta pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE). Pelaksanaan kegiatan uji sampel MBG dan pelatihan SPPG dusulkan dilaksanaan BPOM dengan menggunakan anggaran Badan Gizi Nasional.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyambut baik dukungan dari Komisi IX DPR RI ini. Taruna menekankan bahwa pengalihan dana ini akan memperkuat mandat BPOM dalam melindungi masyarakat. “Dengan pengalihan anggaran ini, kami dapat lebih fokus pada tugas dan fungsi utama kami, yakni penindakan terhadap kasus obat dan makanan ilegal, penguatan sistem kelembagaan, dan edukasi publik. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan keamanan produk yang beredar di masyarakat,” ujar Taruna Ikrar di hadapan Komisi IX DPR RI.

Kepala BPOM juga mengungkapkan lembaganya membutuhkan tambahan anggaran pada tahun 2026 minimal Rp2,6 triliun untuk menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan secara menyeluruh di Indonesia. “Saya kira total anggaran kami bisa menjadi prioritas Presiden,” lanjut Taruna Ikrar. Adapun rincian dari usulan tambahan anggaran tersebut, yang pertama, untuk intervensi utama pada program prioritas Presiden sebesar Rp838 miliar. Kedua, untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM sebesar Rp1,76 triliun.

Pimpinan Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh juga memberikan pernyataan mengenai keputusan ini. Secara umum, Komisi IX DPR RI menerima penjelasan atas usulan ini, dan akan dibahas lebih lanjut dalam tahap perencanaan anggaran berikutnya termasuk anggaran dukungan pada program prioritas Presiden.

“Kami mengapresiasi penjelasan BPOM dan menyetujui pagu anggaran yang diajukan. Kami meminta agar dana yang dialihkan digunakan secara optimal untuk penindakan, penguatan kelembagaan, dan edukasi. Prioritas kami adalah memastikan BPOM memiliki sumber daya yang cukup untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat,” tukasnya.

BPOM mengapresiasi persetujuan yang diberikan Komisi IX DPR RI atas usulan penambahan anggaran yang diajukan. BPOM berkomitmen akan memanfaatkan anggaran yang diamanatkan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mengoptimalkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat melalui ketersediaan obat dan makanan yang aman dan berkualitas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Anggaran ESDM 2026 Naik Jadi Rp21,67 Triliun, Prioritaskan Rasio Elektrifikasi

Penulis
Syifa
-

Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan pagu definitif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar Rp21,67 triliun untuk Tahun Anggaran 2026. Selain untuk belanja rutin, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk percepatan pelaksanaan visi dan misi Presiden RI Prabowo Subianto, termasuk peningkatan rasio elektrifikasi lewat pembangunan Listrik Desa (Lisdes) bagi masyarakat yang belum berlistrik.

Usulan pagu definitif sebesar Rp21,67 triliun merupakan kenaikan signifikan dibandingkan pagu awal yaitu sebesar Rp8,12 triliun.

“Pagu Anggaran Awal Kementerian ESDM TA 2026 adalah sebesar Rp8,12 triliun, dengan komposisi anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar Rp4,82 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp2,69 triliun dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp0,61 triliun,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII dengan agenda Penetapan RKA-K/L Kementerian ESDM T.A. 2026 di Jakarta, Rabu (3/9).

Menurut Yuliot, penambahan pagu menjadi Rp21,67 triliun akan dimanfaatkan untuk melanjutkan berbagai program prioritas, seperti pembangunan jaringan gas kota (jargas), kegiatan eksplorasi migas dan batubara, serta program peningkatan rasio elektrifikasi melalui pembangunan Lisdes.

“Untuk melanjutkan percepatan visi misi Bapak Presiden, pada Tahun Anggaran 2026, Kementerian ESDM mendapatkan anggaran tambahan Rp8,55 triliun yang akan digunakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi melalui pembangunan Listrik Desa yang mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun dan akan digunakan untuk infrastruktur listrik di 1.135 lokasi,” ungkap Yuliot.

Selain program tersebut, belanja infrastruktur Kementerian ESDM pada TA 2026 juga direncanakan untuk kepentingan masyarakat, seperti pemberian konverter kit untuk nelayan, pembangunan jargas, serta bantuan pasang baru listrik bagi masyarakat kurang mampu.

Sebagian anggaran tambahan juga akan dialokasikan untuk kegiatan swakelola, antara lain studi kajian migas di 10 open area, persiapan dan promosi penawaran wilayah kerja migas, serta kegiatan eksplorasi mineral dan batubara dengan target rekomendasi masing-masing 9 dan 10 lokasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Diskusi Hangat Menhan RI dengan Pemimpin Redaksi: Pererat Silaturahmi dan Komitmen Kebangsaan

Penulis
Syifa
-

Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Sjafrie Sjamsoeddin menggelar pertemuan akrab dengan para Pemimpin Redaksi di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Selasa (2/9/2025). Pertemuan bernuansa “Kangen Teman Lama” ini digelar untuk mempererat silaturahmi, sekaligus menjadi wadah berbagi untuk menyampaikan perkembangan situasi terkini, serta menghimpun masukan dan aspirasi dari dunia pers.

Dalam sambutannya, Menhan Sjafrie menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya dapat kembali bertemu dengan para Pemimpin Redaksi. “Ini adalah kesempatan yang sangat berharga. Saya mengapresiasi atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Ini menunjukkan komitmen bersama untuk bangsa dan negara,” ucap Menhan.

Menhan menegaskan bahwa tujuan utama pertemuan ini adalah untuk berbagi perspektif mengenai kondisi nasional, khususnya pasca peristiwa pada Rabu lalu. “Alhamdulillah, kondisi saat ini semakin menunjukkan perbaikan dan stabil. Namun, kewaspadaan dan kehati-hatian tetap harus kita jaga bersama. Keamanan dan ketertiban adalah fondasi mutlak bagi bangsa kita untuk dapat terus melanjutkan pembangunan menuju kesejahteraan bersama,” tegas Sjafrie.

Pertemuan ini sekaligus menjadi wadah bagi Menhan untuk mendengar secara langsung masukan, tanggapan, dan pertanyaan dari para Pemimpin Redaksi. Acara berlanjut dalam suasana diskusi yang hangat dan dimoderatori secara akrab, dengan format yang dirancang agar seluruh platform media, baik cetak, televisi, maupun online dapat menyampaikan pandangannya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...833834835...4,913Halaman 834 dari 4,913