Beranda blog Halaman 839

Menaker Dorong Kolaborasi Pemerintah, Serikat Pekerja, dan Dunia Usaha Tingkatkan Produktivitas

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah, Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), dan dunia usaha dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan. Hal itu ia sampaikan saat membuka Rapat Kerja Nasional Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin (FSP LEM SPSI) di Karawang, Senin (1/9).

Menurut Yassierli, ada tiga pekerjaan rumah (PR) utama yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu pembaruan regulasi, penguatan Gerakan Produktivitas Nasional, serta upskilling dan reskilling tenaga kerja.

Menaker menyebut sejumlah isu ketenagakerjaan masih membutuhkan solusi komprehensif, mulai dari upah minimum (UM), tenaga kerja asing (TKA), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), outsourcing, cuti, hingga pesangon dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Saya melihat ini adalah tantangan sekaligus kesempatan bagi kita semua untuk menghadirkan masa depan bangsa, bagi anak cucu kita,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menekankan bahwa hubungan industrial yang harmonis saja tidak cukup. Menurutnya, dunia kerja Indonesia perlu bergerak ke arah hubungan industrial transformatif dengan produktivitas sebagai kunci utama.

“Produktivitas kita masih 10% di bawah rata-rata ASEAN. Mimpi besar saya, SP/SB menjadi champion produktivitas, menjadi ahli dan konsultan, bahkan ikut mengampanyekan budaya kerja produktif,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Ketenagakerjaan telah menginisiasi pelatihan ahli produktivitas. Ia berharap ke depan FSP LEM SPSI akan terlibat dalam program training of trainers (ToT) agar nantinya bisa disebarkan ke seluruh wilayah Indonesia.

Selain produktivitas, peningkatan kompetensi pekerja juga menjadi PR strategis. Menaker menyampaikan, Balai Latihan Kerja (BLK) atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) akan terus diperluas di berbagai daerah.

“Kami terus memperbarui kurikulum melalui SKKNI agar relevan dengan kebutuhan industri. Balai-balai itu harus dimanfaatkan tidak hanya oleh pencari kerja, tetapi juga serikat pekerja untuk upskilling dan reskilling,” kata Yassierli.

Ia menambahkan, Kemnaker telah mencanangkan slogan A Nice Place to Grow yang diharapkan menjadi ruang pengembangan kapasitas pekerja secara berkelanjutan.

Menaker menegaskan, peningkatan produktivitas adalah salah satu kunci menuju Indonesia Emas 2045. Ia menyebut produktivitas nasional harus meningkat hingga 260% agar Indonesia dapat sejajar dengan negara maju.

“AI bukan untuk menggantikan kita, tapi untuk mendukung kita. Dengan kolaborasi pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, saya yakin kita bisa mewujudkan lompatan besar itu,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes Apresiasi Keberhasilan RSUP Wahidin Makassar Lakukan 34 Operasi Jantung

Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar bekerja sama dengan King Salman Humanitarian Aid and Relief Center berhasil melakukan 34 operasi jantung, termasuk 13 operasi pada pasien anak (pediatrik).

Jumlah tersebut merupakan update per Selasa pagi (2/9) dan masih berlangsung operasinya sampai besok Rabu (3/9). Sehingga jumlah nya lebih dari 34 operasi jantung yang dilakukan oleh RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dan King Salman Humanitarian Aid and Relief Center.

Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Prof. dr. Syarif Samsul Arif, menyampaikan bahwa program ini tidak hanya memberi manfaat bagi pasien, tetapi juga berdampak besar terhadap pengembangan ilmu kedokteran di Indonesia.

“Jumlahnya 34 pasien, dengan 13 pasien pediatrik. Program ini membawa manfaat besar, baik untuk keselamatan pasien maupun peningkatan kapasitas tenaga medis,” ujar Syarif pada Konferensi Pers Alih Iptek Bedah Jantung, Selasa (2/9) di Makassar.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi keberhasilan tersebut. Menurutnya, kolaborasi internasional semacam ini penting untuk mempercepat pemerataan layanan dan menekan angka kematian akibat penyakit kardiovaskular.

“Saya sangat berharap melalui program-program ini, kita bisa secara signifikan mengurangi jumlah kematian akibat penyakit kardiovaskular,” kata Menkes Budi.

Ia menambahkan, kerja sama kesehatan antara Indonesia dan Arab Saudi merupakan wujud hubungan erat antarnegara.

“Saya percaya bahwa hubungan Arab Saudi dan Indonesia adalah hubungan yang sangat istimewa,” imbuhnya.

Koordinator Tim Medis King Salman, Dr. Emad Abdullah Gh Bukhari, turut menyampaikan apresiasinya atas sambutan masyarakat Indonesia.

“Masyarakat Indonesia menyambut kami dengan hangat, penuh perasaan, dan keramahan luar biasa,” ujarnya.

Emad menuturkan, operasi yang dilakukan juga mencakup tindakan kompleks seperti Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI), yaitu pemasangan katup aorta tanpa operasi jantung terbuka. Menurutnya, misi ini bukan sekadar kerja sama antar lembaga, melainkan hubungan kemanusiaan yang lebih luas.

“Sebenarnya, ini bukan hanya hubungan antar kementerian. Ini adalah hubungan antara bangsa dengan bangsa, negara dengan negara, bahkan rakyat dengan rakyat,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemkomdigi Tegaskan Komitmen Jaga Ruang Digital Aman bagi Masyarakat

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dengan berbagai platform digital untuk mendukung terciptanya ekosistem digital yang sehat, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Salah satu fokus utama adalah memastikan keberlangsungan kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk pelaku UMKM yang banyak memanfaatkan platform digital untuk mengembangkan usaha.

“Kita akan membangun komunikasi dan memahami adanya kebutuhan UMKM serta kegiatan masyarakat yang menggunakan platform digital. Fitur-fitur yang ada dapat terus dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi. Ke depan, kita akan mendiskusikan bagaimana pemanfaatannya dapat dilakukan secara aman, baik bagi UMKM maupun bagi masyarakat umum,” ucap Nezar usai Rapat Kerja Kemkomdigi dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (02/09/2025).

Nezar juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keselamatan masyarakat dalam penggunaan media sosial.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan bahwa ruang digital tidak disalahgunakan untuk menyebarkan konten yang berpotensi membahayakan publik.

“Kami sedang mempelajari hal ini dan akan berkolaborasi dengan platform media sosial. Pemerintah menginginkan agar ekspresi warga dapat tersampaikan dengan baik, tetapi keselamatan masyarakat juga harus menjadi perhatian. Konten yang bersifat provokatif, menganjurkan pembakaran, bahkan mengarah pada tindakan kekerasan, harus diwaspadai,” jelasnya.

Sebagai penutup, Nezar menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam menjaga ruang digital yang aman, sehat, dan produktif bagi semua kalangan.

“Kami akan terus bekerja sama dengan platform digital untuk memastikan bahwa masyarakat dapat beraktivitas dengan aman di ruang siber, sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi bagi pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya UMKM,” tegas Nezar.

Agenda Rapat Kerja Komdigi dengan Komisi I DPR RI turut dihadiri oleh Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo, Ketua Komisi Informasi Publik (KIP), Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Ketua Dewan Pers, serta jajaran eselon I Kementerian Komdigi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur HD Pastikan Jembatan Muara Lawai Lahat Dibangun Kembali dengan Mutu Terbaik

Sebagai tindak lanjut dari ambruknya Jembatan Muara Lawai di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, memimpin penandatanganan berita acara kesepakatan pembangunan kembali jembatan tersebut pada Sabtu (30/8).

Herman Deru menyampaikan bahwa setelah insiden ambruknya jembatan, ia langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian PU, untuk membangun kembali jembatan.

Ia mengapresiasi rasa tanggung jawab para pengusaha tambang batu bara yang bersedia membangun jembatan dengan konstruksi baru, bukan sekadar rehabilitasi. Gubernur menekankan pentingnya pembangunan jembatan dengan mutu yang lebih baik.

“Diawasi dengan baik, ketahanannya, dan diawasi dengan baik dengan mutu yang baik,” tegas Herman Deru.

Dalam pembangunan tersebut, Ia juga meminta agar masyarakat sekitar dilibatkan dalam pembangunan sesuai dengan kapasitasnya, sehingga mereka dapat diikutsertakan dalam pembangunan.

Sementara itu Ketua Asosiasi Pertambangan Batu Bara Sumsel, Andi Asmara, menyampaikan bahwa jembatan ini merupakan akses utama yang telah digunakan sejak tahun 1980. Oleh karena itu, jembatan Muara Lawai harus segera dibangun kembali agar tidak menghambat lalu lintas masyarakat.

“Atas perhatian Pak Gubernur, kita hari ini menandatangani pembangunan kembali jembatan. Dan Pak Gubernur bergerak cepat untuk menginisiasi koneksi jalan khusus batu bara sehingga sudah meresmikan jalan khusus,” ungkap Andi Asmara.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumsel, Panji Kriswardana, menambahkan bahwa jalan dan jembatan Air Lawai ini dituntut untuk lebih baik guna kelancaran mobilisasi dan aktivitas sehingga akan segera dibangun kembali.

“Akan dilakukan pembongkaran segera, nanti proses serah terima, semoga kerja sama terjalin baik,” ungkapnya, menegaskan komitmen untuk segera memulai pembangunan.

Turut hadir Forkopimda Kab Lahat dan Prov Sumsel serta para Kepala OPD Kabupaten Lahat dan Prov Sumsel.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Garut Jadikan Aspirasi Anak Sebagai Rujukan Kebijakan Pemerintahan

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, memimpin apel gabungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut yang berlangsung di Lapangan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Senin (1/9).

‎Dalam apel ini, juga dilaksanakan penyerahan penghargaan kepada pemenang lomba menulis surat untuk Bupati Garut yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut bersama PT. Pos Indonesia. Lomba diadakan dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Selain itu, dilaksanakan pula pembacaan surat dari Juara I di tingkat SD yaitu Jovan Adi M dari SDN 1 Pakuwon.

‎Syakur menyebut acara ini sebagai proses pembelajaran penting bagi masyarakat, terutama anak-anak, untuk menyalurkan aspirasi secara demokratis.

‎“Ini merupakan salah satu proses pembelajaran bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak kita, bahwa kita memiliki banyak saluran demokrasi,” ujar Syakur.

‎Ia mengungkapkan, surat-surat yang dikirimkan berisi masalah nyata yang dihadapi oleh anak-anak, seperti kondisi sekolah dan fasilitas yang kurang memadai. Menyikapi hal ini, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menjadikan masukan tersebut sebagai referensi utama dalam pengambilan kebijakan.

‎“Meskipun ada keterbatasan, kita akan secara bertahap melakukan perbaikan. Saya sudah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan, rehabilitasi, dan kelengkapan sekolah.”

‎Selain infrastruktur, Bupati Syakur juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ia mengumumkan rencana pelaksanaan Uji Kompetensi Bahasa Indonesia bagi para guru untuk memastikan mereka memiliki kapabilitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

‎Syakur menyatakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor. Di bidang kesehatan, ia mendorong petugas untuk lebih tanggap dan responsif. Sementara itu, untuk meningkatkan efisiensi administrasi internal pemerintah, ia akan mendorong implementasi aplikasi digital SRIKANDI.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tuntaskan Penataan Tenaga Honorer, Bupati Bekasi Lantik 981 PPPK Tahap II

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang melantik dan mengambil sumpah/janji 981 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II secara virtual di Command Center Gedung Diskominfosantik, Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (1/9).

Meski pelantikan digelar secara daring, secara administrasi dinyatakan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ade Kunang menekankan, pegawai baru yang terdiri dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan teknis ini harus memiliki semangat dan tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugas.

“Tenaga PPPK harus betul-betul bisa memberikan kinerja terbaik untuk masyarakat,” tegasnya.

Ade Kunang juga mengingatkan bahwa PPPK yang tidak menunjukkan produktivitas kerja akan mendapat evaluasi dan sanksi. Selain itu, dia meminta kepala perangkat daerah untuk tidak merekrut tenaga non-asn untuk mengisi jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

“Kalau tidak mengikuti aturan yang berlaku, nanti akan dikenakan sanksi. Produktivitas itu wajib,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Bekasi Endin Samsudin mengatakan, pengangkatan 981 PPPK ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Bekasi dalam menuntaskan penataan tenaga honorer sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 66.

“Kabupaten Bekasi termasuk daerah yang taat aturan. Harapannya setelah diangkat, kinerja mereka harus lebih baik, lebih produktif, dan berbeda dengan saat masih menjadi honorer,” kata Endin.

Ia menambahkan, dengan status baru sebagai PPPK, pegawai kini juga mendapatkan tambahan penghasilan berupa TPP yang diharapkan bisa menjadi motivasi.

Endin juga menegaskan, kontrak kerja PPPK berlaku lima tahun, namun kinerja mereka tetap akan dievaluasi secara berkala.

“Bisa setiap tahun, bahkan enam bulan juga bisa dilakukan evaluasi. Kepala perangkat daerah yang menilai langsung, sedangkan BKPSDM menjadi fasilitator. Jika ada yang melanggar aturan, prosesnya akan melalui BKPSDM,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Pekanbaru Minta Camat dan Lurah Awasi Kinerja LPS agar Sampah Tidak Menumpuk

Camat dan lurah diminta untuk melakukan koordinasi, dan pengawasan terhadap kinerja Lembaga Pengelola Sampah (LPS). Mereka jangan sampai membiarkan kinerja LPS kelurahan mengendur.

Para camat dan lurah di lingkungan masing-masing bisa terus memantau kinerja LPS dalam melakukan pengangkutan sampah di lingkungan masyarakat.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, mendorong camat dan lurah supaya aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja LPS di wilayah masing-masing.

“Dimana beberapa titik masih terjadi persoalan-persoalan menumpuknya sampah,” kata Agung Nugroho, Selasa (2/9/2025).

Menurutnya, kinerja LPS dalam dua minggu terakhir mulai mengendur. Kinerja yang kurang optimal berdampak terhadap timbulnya tumpukan sampah di beberapa wilayah.

Agung juga mendorong camat dan lurah juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru. Mereka bisa melakukan pengawasan kinerja LPS secara bersama-sama.

“Makanya, harus ada koordinasi dan juga kolaborasi antara OPD, camat dan lurah terkait pemantauan LPS,” terang Agung.

Menurutnya, camat dan lurah ikut andil dalam menjaga kebersihan wilayah masing-masing. Agung membagi kewenangan untuk menjaga kebersihan wilayah berdasarkan pemilik wilayah masing-masing.

Dia berharap, agar OPD, camat dan lurah bisa berkolaborasi dalam melakukan pengawasan terhadap LPS. Supaya tidak ada timbulan sampah baru akibat sampah yang tidak terangkut LPS.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ketua BPK Minta CPNS BPK Jaga Integritas di Era Digital

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, menutup secara resmi pelatihan dasar (latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BPK Golongan III Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (29/8). Dalam pidatonya, Ketua BPK menekankan pentingnya integritas, terutama di era digital yang penuh tantangan.

Ketua BPK menyampaikan bahwa integritas dan etika para pemeriksa generasi muda akan semakin diuji di era digital. BPK juga saat ini sudah memanfaatkan berbagai teknologi canggih seperti Big Data Analytics dan Artificial Intelligence (AI) untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan.

Namun kemajuan teknologi ini juga membuka celah baru bagi pelanggaran. Pelanggaran etika bisa terjadi secara virtual, seperti manipulasi data, pembocoran informasi rahasia, atau penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, komitmen terhadap etika tidak boleh goyah. Para CPNS diharapkan tidak hanya menjadi ahli dalam melakukan pemeriksaan keuangan, tetapi juga ahli dalam menjaga etika digital.

“Kalian, para CPNS, adalah generasi yang lahir dan tumbuh bersama teknologi. Saya ingin kalian menjadi arsitek yang merancang solusi inovatif, membangun sistem yang efisien, dan membawa BPK menuju era baru,” kata Ketua BPK.

Ketua BPK menegaskan bahwa para CPNS yang baru lulus tersebut adalah putera-puteri terbaik bangsa yang telah melewati proses seleksi ketat. Mereka bukan hanya mengakhiri pelatihan, melainkan mengawali sebuah perjalanan pengabdian. “Kalian adalah agen perubahan, pilar integritas, dan penerus nilai-nilai luhur BPK,” ujarnya.

Ketua BPK mengingatkan bahwa BPK memiliki tiga nilai dasar yang harus dipegang teguh, yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme. Nilai-nilai ini selaras dengan nilai dasar ASN, BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Ketua BPK mengungkapkan bahwa dari 151 peserta latsar, 100% dinyatakan lulus, dan di antaranya memperoleh predikat sangat memuaskan dengan nilai di atas sembilan puluh. “Selamat untuk para peraih penghargaan dan seluruh peserta. Jadikan pencapaian ini sebagai momentum untuk terus berkembang, bukan sebagai garis akhir,” tutupnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN), R. Yudi Ramdan Budiman, Inspektur Jenderal, Suwarni Dyah Setyaningsih, Kepala Biro SDM, Gunarwanto, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan pejabat struktural serta para widyaiswara di lingkungan Badiklat PKN.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Depok Lantik PNS dan Serahkan SK PPPK Tahap 2, Tekankan Hal Ini

Wali Kota Depok, Supian Suri, melantik Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Senin (1/9).

Dalam acara tersebut dilakukan pelantikan satu orang CPNS yang diangkat menjadi PNS serta penyerahan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 sebanyak 21 orang.

Supian Suri menyampaikan ucapan selamat kepada para pegawai yang baru dilantik.

Ia berharap para PNS maupun PPPK dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan berdedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Selamat bertugas kepada seluruh ASN dan PPPK. Jadikan amanah ini sebagai kesempatan untuk mengabdi, bekerja dengan baik, dan terus meningkatkan pelayanan publik di Kota Depok,” ujar Supian Suri.

Dalam kesempatan ini, Wali Kota juga menekankan pentingnya disiplin, integritas, dan inovasi bagi para aparatur.

Dengan tambahan tenaga baru, diharapkan kinerja pelayanan masyarakat di Kota Depok semakin meningkat.

“Dengan pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Depok memperkuat sumber daya manusia aparatur, sekaligus memastikan pelayanan publik dapat berjalan optimal,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pasca Insiden Gas Air Mata, Dedi Mulyadi Temui Rektor Unisba dan Mahasiswa

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Kampus Universitas Islam Bandung (Unisba) pasca insiden gas air mata yang masuk ke area Kampus Unisba dan Universitas Pasundan (Unpas) di Jalan Taman Sari, Bandung, Senin (1/9) malam.

KDM – sapaan akrab Dedi Mulyadi – datang seorang diri dan langsung bertemu Rektor Unisba Harits Nu’man serta jajaran Presiden Mahasiswa Unisba yang dipimpin Kamal Rahmatullah, Selasa (2/9). Pertemuan berlangsung sekitar satu jam.

“Hari ini kita bertemu ya, kemudian bertanya apa yang terjadi dan tadi saya sudah mendapat penjelasan secara konprehensif dari teman-teman presiden mahasiswa dan kemudian dari Pak Rektor,” katanya

Menurut KDM, aksi demonstrasi belakangan ini berpotensi disusupi pihak luar yang tidak terkait dengan mahasiswa maupun kampus. “Yang tidak ada kaitannya dengan tuntutan, sehingga sering terjadi chaos ketika pelaksanaan kegiatan,” tuturnya.

Ia menuturkan, rombongan mahasiswa yang berdemo di DPRD Jabar sudah kembali ke kampus sekitar pukul 17.00 WIB dan tidak membuat keributan. Namun, di luar kampus terjadi pengadangan oleh kelompok tak dikenal.

“Kita tidak bisa menjelaskan mana karena saya kan bukan penyidik yang bisa mengidentifikasi. Tetapi kemudian terjadilah konflik di jalan dan konflik di jalan itu segala kemungkinan akan terjadi karena waktunya malam hari, kemudian kedua belah pihak sama-sama sudah lelah sampai malam,” kata KDM.

Sebagai tindak lanjut, KDM akan memfasilitasi dialog antara mahasiswa, Pemdaprov Jabar, dan DPRD Jabar. “Nanti pimpinan DPRD, para ketua fraksinya hadir dan saya minta seluruh mahasiswanya serentak untuk hadir menyampaikan pendapat dan murni kalangan mahasiswa,” ungkapnya.

Format dialog ini, menurut KDM, dapat meminimalisir penyusupan pihak luar. “Sehingga pada waktu dialog tidak lagi ada orang yang ngelempar bom molotov, tidak ada lagi orang yang melempar petasan atau kembang api yang justru bertentangan dengan prinsip semangat dialog itu,” tegasnya.

KDM juga mengungkap hasil komunikasinya dengan Kapolda Jabar terkait insiden semalam. Menurut Kapolda, saat patroli gabungan TNI-Polri, ada pihak yang melempari petugas dengan bom molotov. “Karena dilempari bom molotov, tentu ada tindakan pembubaran agar jalan kembali bisa digunakan,” jelasnya.

Gubernur KDM menegaskan, dirinya menyampaikan informasi dari kedua belah pihak, baik versi mahasiswa maupun polisi. “Saya menyampaikan penjelasan kedua-duanya. Itu yang penting saya tetap beritikad yang baik agar ini segera selesai masalahnya, seluruh tuntutan bisa terakomodasi dengan baik. Saya membuka ruang dialog,” pungkasnya.

Selain bertemu mahasiswa di Unisba, Gubernur KDM juga akan menggelar pertemuan dengan para rektor di Gedung Sate pukul 13.00 WIB.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News