Beranda blog Halaman 838

Wali Kota Madiun Ajak OPD Kerja Bakti dan Cek Poskamling

Wali Kota Madiun Dr. Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun kembali gowes pagi bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Madiun, Selasa (2/9). Berangkat dari Jalan Merpati, rombongan keliling kota mengecek fasilitas umum (fasum) di Kota Madiun.

Tak sekadar gowes cek fasum, Dr. Maidi beserta rombongan juga ikut kerja bakti di Kantor DPRD Kota Madiun.

“Hari ini (2/9) kita kerja bakti. Insya Allah kantor DPRD sudah bersih dan dapat digunakan kembali,” ujar wali kota.

Dr. Maidi menjelaskan, kerja bakti melibatkan Tim 90, tenaga upahan, dan sejumlah perwakilan dari organisasi masyarakat (ormas). Fokusnya, membersihkan sampah hingga pecahan kaca dampak kericuhan aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. Menurut dia, kerja bakti perlu dilakukan untuk membantu DPRD agar bisa kembali melakukan aktivitas pemerintahan seperti biasanya.

“Semua kegiatan normal. Termasuk kegiatan dewan normal. Kegiatan pemerintahan normal semua,” ujarnya.

Seusai kerja bakti, wali kota melanjutkan gowes. Dia ingin mengecek langsung kesiapan sarana dan prasarana poskamling. Di sela gowes, Dr. Maidi membagikan makanan, minuman, dan buah kepada masyarakat yang dijumpai. Kebanyakan tukang becak dan driver ojek online (ojol).

Tidak sekadar menyapa dan membagikan makanan-minuman, dia juga menitip pesan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kota Madiun agar tetap aman dan nyaman.

“Poskamling sudah kita aktifkan semua. Camat dan lurah harus memantau perkembangan situasi di wilayah mereka. Mari masyarakat bersama-sama kita menjaga Kota Madiun tercinta ini,” pungkas Dr. Maidi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Malang Tinjau Lokasi Produksi Garam Tunnel Pantai Modangan

Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, MM Meninjau Lokasi Produksi Garam Tunnel Pantai Modangan Kecamatan Donomulyo, Selasa (2/9) siang. Turut hadir pada acara ini Kapolres Malang AKBP Danang Setiyo Pambudi Sukarno, Pengasuh Pondok Pesantren Annur II Bululawang H. Khairuddin, M.Si. (Gus Udin), Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang, jajaran Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Malang, Forkopimcam Dinomulyo, serta Kepala Desa Sumberoto.

Bupati Malang menyampaikan bahwa kunjungan Lokasi Produksi Garam Tunnel ini merupakan kegiatan menindaklanjuti arahan dari Bapak Wakil Menteri UMKM untuk mengunjungi dan melaporan produksi garam tunnel di Kabupaten Malang.

“Produksi Garam Tunnel ini nantinya akan dibina oleh Kementerian UMKM untuk dikembangkan menjadi Garam Industri, segingga nantinya Garam Industri ini akan dikembangkan di Malang Selatan dengan lahan seluas 25 hektare dengan volume 80 sampai 100 ton per bulan,” tutur Bupati Malang

Sebagai informasi di Pantai Modangan ini terdapat 30 Tunnel garam yang setiap bulannya menghasilkan 4 ton garam. Sedangkan di seluruh Kabupaten Malang sudah menghasilkan kurang lebih 14 ton yang diproduksi di Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan dan Desa Sidoasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang untuk saat ini penyerapannya masih di peredarkan di masyarakat sekitar.

“Melalui Gus Udin Garam Produksi di Kabupaten Malang ini akan dilaporkan secara langsung kepada Wakil Menteri UMKM dan dikawal oleh Anggota DPR RI dari Kabupaten Malang Gus Ma’ruf Mubarok untuk percepatan Garam Tunnel ini bisa beredar di masyarakat secara luas dan diekspor,” jelas Bupati Malang.

Dengan besarnya volume 80 sampai 100 ton per bulan produksi Garam Tunnel ini maka kedepannya di wialayah pantai selatan Kabupaten Malang diperkirakan sekitar 25 hektare akan dibagi untuk menbuka lahan produksi Garam Tunnel yang di kelola oleh Koperasi Desa Merah Putih masing-masing desa.

“Saya berharap di awal Tahun 2027 ini nantinya akan terealisai 25 hektare Produksi Garam Tunnel di wialayah Malang Selatan dan pengerjaan proyek diharapkan sudah mulai di awal Tahun 2026,” tandas Bupati Malang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah Ajak Masyarakat Jatim Jaga Kondusifitas Daerah

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusifitas daerah melalui sinergi dengan pemerintah, TNI, Polri, serta tokoh masyarakat.

“Acara ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi momentum penting untuk meneguhkan komitmen kita bersama menjaga Jawa Timur tetap aman, damai, dan kondusif,” kata Khofifah di apel dan doa bersama potensi masyarakat Jawa Timur untuk negeri di Surabaya, Selasa (2/9/2025).

Khofifah menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 100.3.4.3/013.1/2025 tentang peningkatan upaya pencegahan gangguan keamanan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.

“SE tersebut ditujukan kepada bupati dan wali kota se-Jawa Timur dengan instruksi agar dilakukan langkah-langkah strategis mencegah peristiwa yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Langkah itu antara lain penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), instansi pemerintah lain, serta elemen masyarakat. Selain itu, pengamanan obyek vital, pencegahan pelibatan peserta didik dalam kegiatan melanggar hukum, hingga menghidupkan kembali program Kampung Tangguh dan Kampung Merah Putih.

Khofifah juga mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga lembaga adat untuk terus menjaga kerukunan. “Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak mudah terprovokasi informasi yang tidak benar, khususnya yang diviralkan di media sosial,” katanya.

Ia mencontohkan informasi hoaks yang beredar dua hari lalu terkait isu penyerangan rumah dinas gubernur. “Banyak yang menghubungi saya untuk mengamankan, saya sampaikan insyaallah aman, karena TNI-Polri bekerja keras menjaga Jawa Timur,” katanya menegaskan.

Gubernur juga berpesan agar orang tua mengawasi anak-anaknya. “Kami temukan pelaku anarkis masih usia SMP, SMA, bahkan ada yang SD. Saya mohon orang tua proaktif menjaga putra-putrinya,” ujarnya.

Tak lupa, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komando Daerah Militer V/Brawijaya, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), hingga Korps Marinir yang telah bersinergi menjaga keamanan bersama masyarakat.

“Kolaborasi ini adalah pondasi utama untuk menciptakan Jawa Timur yang aman, tertib, dan damai. Mari kita senantiasa waspada, peka terhadap lingkungan, dan melaporkan potensi gangguan sejak dini,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Tangsel Resmikan Yayasan Rumah Indria Sejahtera dan PKBM untuk Pendidikan Inklusif

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie meresmikan Yayasan Rumah Indria Sejahtera dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Rumah Indria di Pondok Pucung, Pondok Aren, pada Selasa (2/9).

Dalam kesempatannya, Benyamin menyampaikan bahwa PKBM Rumah Indria ini hadir untuk menyediakan wadah dan akses pendidikan yang merata dan berkualitas, bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang berkebutuhan khusus.

“Pendirian yayasan ini merupakan langkah nyata yang sejalan dengan visi kita untuk mewujudkan Tangsel sebagai kota yang inklusif dan terwujudnya Tangsel unggul, menuju kota lestari, saling terkoneksi, efektif dan efisien, termasuk untuk anak-anak disabilitas,” jelasnya.

Dirinya menjelaskan, yayasan dan PKBM rumah indria adalah bukti nyata bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap individu, tanpa terkecuali. Melalui program-program dijalankan, diharapkan anak-anak akan dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang esensial untuk masa depan mereka.

Keberadaan PKBM rumah indria akan menjadi motor penggerak bagi pendidikan nonformal yang inklusif.

“Kita harus memastikan bahwna tidak ada satu pun anak yang tertinggal dalam meraih pendidikan. Dengan pendekatan yang personal dan kurikulum yang sesuai, saya yakin PKBM ini dapat menjadi harapan baru bagi banyak keluarga,” tuturnya.

Menurutnya, pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Inovasi pendidikan dari yayasan rumah indria sejahtera dan PKBM rumah indria adalah contoh kolaborasi yang ideal yang holistik.

Sementara itu, Ketua Pembina Yayasan Rumah Indria Sejahtera, Tini Indrayanthi Benyamin mengatakan bahwa hadirnya PKBM ini merupakan awal perjalanan panjang yang didasari semangat kepedulian dan keinginan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dan masyarakat kita.

“Nama “Indria” sendiri berarti panca indera, memiliki makna mendalam. Kami percaya bahwa setiap manusia memiliki potensi luar biasa yang perlu diasah dan dikembangkan melalui seluruh indranya,” ujarnya.

Tini menambahkan, melalui yayasan tersebut pihaknya ingin memastikan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, mendapatkan kesempatan yang sama untuk merasakan, melihat, mendengar dan belajar, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang utuh dan berdaya.

“Yayasan rumah indria sejahtera didirikan dengan visi untuk menjadi rumah bagi anak-anak berkebutuhan khusus, memberikan mereka pendidikan, terapi, dan dukungan yang mereka butuhkan,” tambahnya.

Pihaknya memahami bahwa perjalanan mereka mungkin berbeda tapi, potensi mereka sama besarnya dengan anak-anak lainnya. Pihaknya tidak hanya akan mengajarkan ilmu tapi, juga menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian dan kasih sayang.

“Hadirnya PKBM rumah indria adalah bukti nyata komitmen kami untuk tidak hanya fokus pada satu kelompok tapi, merangkul seluruh lapisan masyarakat. Kami percaya bahwa pendidikan adalah hak semua orang, sepanjang hayat,” jelasnya.

Melalui PKBM pihaknya akan membuka pintu bagi siapapun yang ingin terus belajar, mengasah keterampilan dan mengembangkan diri, baik itu melalui program kejar paket, pelatihan vokasi, atau kegiatan kreatif lainnya.

“Kami akan menyediakan program-program belajar yang inovatif, relevan dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak, agar potensi unik mereka dapat berkembang secara maksimal,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut tentu tidaklah mudah. Itu adalah kerja keras tim yang solid, dukungan penuh dari para orang tua dan partisipasi aktif dari masyarakat.

“Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, baik dalam bentuk materi, waktu, maupun tenaga,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Tuban Serahkan Hadiah Pemenang Lomba Semarak Kemerdekaan HUT ke-80 RI

Rangkaian lomba dalam rangka Semarak Kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Tuban resmi ditutup dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang. Penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, S.E., pada laga final Smash Kemerdekaan di Lapangan Voli GOR Ranggajaya Anoraga, Selasa (2/9).

Hadir pada kegiatan ini Sekda Tuban, Ketua Bhayangkari Cabang Tuban, Kepala Bank Jatim Tuban, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tuban, Kepala OPD terkait dan undangan lainnya.

Mas Lindra, sapaan akrab Bupati Tuban, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan penuh semangat.

“Momentum peringatan HUT ke-80 RI ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga wujud kebersamaan dan semangat gotong royong. Saya bangga seluruh peserta tampil sportif dan ikut memeriahkan suasana,” ungkapnya.

Adapun pemenang Lomba Semarak Kemerdekaan 2025 adalah:

  • Supporter Terbaik
  • Esport Juang Digital: TPPI
  • Rally Patriotik: Bapperida
  • Smash Kemerdekaan: Kecamatan Semanding

Esport Juang Digital

  1. Juara 1: Polres Tuban
  2. Juara 2: TPPI
  3. Juara 3: Kecamatan Semanding

Rally Patriotik – Ganda Campuran

  1. Juara 1: Dinas Kesehatan P2KB
  2. Juara 2: Bapperida
  3. Juara 3: Kecamatan Bangilan dan Satpol PP Damkar

Rally Patriotik – Ganda Putra

  1. Juara 1: Disbudporapar
  2. Juara 2: DKP2P
  3. Juara 3: Sekretariat Daerah dan RSUD dr. R. Koesma

Smash Kemerdekaan (Turnamen Bola Voli)

  1. Juara 1: Polres Tuban
  2. Juara 2: Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Tuban
  3. Juara 3: Kecamatan Soko dan Kecamatan Semanding

Sebelum puncak penyerahan hadiah, berbagai lomba telah digelar dan mendapat sambutan meriah dari masyarakat Tuban. Rally Patriotik dimulai 13 Agustus 2025 di Lapangan Bulutangkis GOR Ranggajaya Anoraga. Bupati Tuban, Mas Lindra, turut hadir bahkan ikut bertanding bulu tangkis bersama peserta. Ia menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan bukan sekadar seremoni, tetapi momentum memperkuat kebersamaan di tengah keberagaman.

Selanjutnya, Esport Juang Digital berlangsung pada 19–22 Agustus 2025 di Lapangan Basket GOR Ranggajaya Anoraga. Lomba ini menjadi wadah kreativitas generasi muda dalam olahraga elektronik yang sedang berkembang pesat. Dan sebagai pamungkas, Smash Kemerdekaan digelar pada 25 Agustus hingga 2 September 2025 di Lapangan Voli GOR Ranggajaya Anoraga. Pertandingan bola voli antarinstansi ini menjadi penutup yang manis, menghadirkan suasana penuh energi, sportivitas, dan persahabatan.

Dengan berbagai kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tuban berharap semangat kemerdekaan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sekaligus menjadi ajang memperkuat persaudaraan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pimpin Rakor, Bupati Jayapura Tegaskan Kepala Distrik Fokus Selesaiakan Persoalan di Distrik

Bupati Jayapura, Dr. Yunus Wonda, SH, MH memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi bersama seluruh kepala Distrik Se-Kabupaten Jayapura di Aula Lantai II Kantor Bupati, Senin (1/9).

Bupati Jayapura dalam arahannya saat memimpin Rakor dan evaluasi tersebut menegaskan, bahwa setiap Kepala Distrik fokus menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di tingkat Distrik.

“Pembangunan akan berjalan lebih efektif apabila persoalan di tingkat distrik segera dituntaskan. Kepala Distrik wajib melakukan pendataan ulang terkait kondisi infrastruktur, layanan kesehatan, hingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ujarnya.

Dirinya menambahkan, pendataan itu sangat penting karena berdasarkan data tersebut akan muncul kebutuhan riil dari masyarakat yang kemudian bisa disusun menjadi program pembangunan di tingkat distrik.

“Dengan data, kita tahu kebutuhan riil masyarakat dan bisa menyusun kebijakan yang tepat. Selain itu, pelayanan publik di Kantor Distrik harus berjalan baik,” tegas mantan Ketua DPR Papua ini.

Dikatakan, permasalahan di tingkat distrik harus segera diselesaikan, khususnya masalah terkait tanah. “Rapat kali ini guna merekam berbagai persoalan yang dialami masyarakat di kampung,” ungkapnya.

Wonda menyebut, persoalan di kampung umumnya tidak jauh berbeda dengan persoalan di distrik. Karena itu, kepala kampung harus diarahkan untuk fokus pada peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

Ia juga menegaskan, agar para kepala distrik dan kepala kampung tidak meninggalkan wilayah tugas karena kehadiran kepala distrik dan kepala kampung sangat di butuhkan oleh masyarakat guna mendengar aspirasi.

Ditambahkan, kepala distrik maupun kepala kampung harus tetap berada di tempat guna mendengar langsung apa yang diinginkan rakyat, yang selanjutnya menyampaikannya kepada pemerintah untuk di tindaklanjuti.

Sementara itu, mewakil seluruh kepalah distrik, Kepala Distrik Depapre, R. Alfa S. Tamaela, S.IP menyampaikan mendukung penuh apa yang di tegaskan bupati guna di kerjakan bersama rekan-rekan Kepala Distrik di Distrik masing-masing.

Menurutnya, arahan penyelesaian masalah di tingkat distrik sebagaimana yang di tegaskan bupati tersebut akan menjadi perhatian dari dirinya bersAma tekan-rekannya.

“Kami juga mendukung penuh program pembangunan yang diprioritaskan di tiga wilayah pembangunan,” terangnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PU Pastikan Perbaikan Fasilitas Umum Rusak Rampung Maksimal 6 Bulan

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan proses pemulihan fasilitas umum (fasum) yang rusak pasca penyampaian aspirasi di berbagai daerah Indonesia akan dikerjakan secepat mungkin. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, Pemerintah menargetkan perbaikan selesai maksimal dalam kurun waktu enam bulan agar tidak mengganggu layanan publik.

Menteri Dody mengatakan pendataan tentang kerusakan bangunan sudah dilakukan dan telah dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Terdapat tiga kriteria kerusakan fasilitas publik mulai dari ringan, sedang hingga berat.

“Kalau ringan, kurang dari satu minggu harus sudah selesai. Misalnya kaca-kaca pecah. Kalau sedang, mungkin bisa 3-4 bulan, dan kalau susah sampai berat, ya mungkin sekitar 6 bulanan,” kata Menteri Dody saat meninjau kerusakan Gerbang Tol Pejompongan, Selasa (2/9/2025).

Menurut Menteri Dody, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, prioritas utama adalah memperbaiki fasilitas publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti fasilitas jalan tol, halte, gedung perkantoran pemerintah, serta sarana pemerintahan di daerah.

“Ini kondisi tanggap darurat, kami anggarkan untuk perbaikan fasilitas publik di seluruh Indonesia sekitar Rp900 miliar. Diutamakan Jakarta dulu sebagai pusat pemerintahan,”kata Menteri Dody.

Langkah cepat Kementerian PU dalam memperbaiki fasilitas umum ini diharapkan mampu mengembalikan aktivitas masyarakat serta berdampak positif pada layanan publik dan pergerakan ekonomi. Berdasarkan data terdapat 21 fasilitas umum rusak ringan, 18 rusak sedang, dan 35 rusak berat.

“Pemerintah bergerak cepat, tapi kami juga butuh waktu untuk memastikan semua perbaikan dilakukan dengan kualitas terbaik. Yang penting masyarakat jangan khawatir, kami akan tuntaskan,” kata Menteri Dody.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendagri Dorong Pemda Segera Perbaiki Fasilitas Publik yang Rusak

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) segera memperbaiki fasilitas yang rusak akibat tindakan anarkistis di sejumlah daerah yang terjadi beberapa waktu terakhir. Ia menekankan agar kerusakan tersebut tidak dibiarkan terlalu lama karena dapat menimbulkan trauma bagi masyarakat.

“Jangan menimbulkan, dibiarkan [fasilitas yang rusak] karena itu akan membuat trauma publik. Jadi segera dilakukan perbaikan dan kalau yang memerlukan waktu yang lama, tutup (areanya ditutupi),” ujar Mendagri kepada awak media usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (2/9).

Mendagri menjelaskan, perbaikan kerusakan dapat dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, sumber pembiayaan juga bisa berasal dari gotong royong, misalnya bantuan dari masyarakat yang mampu.

“Kalau nanti APBD-nya kesulitan, ya bisa melalui mekanisme hibah. Misalnya hibah dari pemerintah provinsi, dari kabupaten lain yang lebih mampu anggaran fiskalnya kuat,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat juga tidak menutup kemungkinan turut membiayai perbaikan tersebut. Saat ini pemerintah masih berkoordinasi untuk memetakan daerah mana yang bisa memperbaiki secara mandiri dan mana yang memerlukan bantuan, termasuk menghitung total kerugian secara nasional.

“Kita belum menghitung secara nasional. Belum. Sedang dalam proses penghitungan,” ujarnya.

Di sisi lain, Mendagri mendorong seluruh Pemda untuk memastikan kegiatan ekonomi di daerah tetap berjalan. Hal ini penting karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Jangan kita kemudian kegiatan ekonomi terhenti karena akan terdampak kepada masyarakat semua,” ujarnya.

Mendagri mencatat, sejak 25 Agustus 2025 aksi penyampaian pendapat digelar di berbagai daerah. Sebagian aksi berlangsung secara damai, meski ada pula sejumlah aksi yang menimbulkan kerusakan karena dilakukan secara anarkistis.

Selain memperbaiki fasilitas rusak, Pemda diminta segera menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membahas kondisi terkini di wilayahnya masing-masing.

Pemda juga diharapkan membuka dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga akademisi, serta menggelar kegiatan yang menghadirkan kedamaian, seperti doa bersama yang melibatkan lintas masyarakat.

Lebih lanjut, Pemda diimbau menggencarkan program prorakyat, seperti pasar murah dan penyaluran bantuan sosial yang menjadi kewajiban negara. Sebaliknya, kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan diminta untuk ditunda. Para pejabat dan keluarganya pun diingatkan agar tidak menampilkan kemewahan secara berlebihan.

“Tolong dijaga betul, termasuk acara pribadi di momentum saat ini dan ke depan, laksanakan secara sederhana,” ujarnya.

Mendagri juga menegaskan, pihaknya menunda persetujuan permohonan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah. Ia meminta seluruh kepala daerah yang wilayahnya tergolong rawan untuk tetap berada di daerah masing-masing guna mengendalikan situasi bersama Forkopimda.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Gresik Gelar Pasar Sembako Murah, Beras Dijual Rp11.500 per Kg

Pemerintah Kabupaten Gresik kembali menggelar Pasar Sembako Murah di halaman Kantor Kelurahan Tlogopojok, Kecamatan Gresik, Senin (1/9). Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Achmad Washil Miftahul Rachman.

Bekerja sama dengan Perum Bulog, program pangan murah ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang dimulai sejak Sabtu (30/8) secara serentak di seluruh Indonesia.

“Dusun Jono, Desa Cerme Kidul, menjadi lokasi pertama di Gresik yang menggelar pasar sembako murah ini. Antusiasme warga sejak awal menunjukkan bahwa program ini memang sangat dibutuhkan,” ujar Sekda Gresik Washil.

Hingga hari ini, dari target 116 ton beras yang disiapkan, sebanyak 77 ton sudah berhasil tersalurkan kepada masyarakat. Antusiasme warga sangat tinggi, terlihat dari panjangnya antrean sejak pagi.

“Terima kasih atas antusias masyarakat. Semoga semakin banyak gerakan pangan murah di Kabupaten Gresik agar dapat menekan laju inflasi,” tambahnya.

Dalam pasar murah ini, beras dijual dengan harga Rp 11.500 per kilogram atau Rp 57.500 per kemasan 5 kg. Harga ini lebih rendah dibandingkan harga eceran di pasaran yang mencapai Rp 12.500-Rp 15.000 per kilogram. Untuk menjaga pemerataan, setiap pembeli hanya diperbolehkan membeli maksimal dua kemasan.

Setiap kecamatan di Gresik mendapatkan alokasi delapan ton beras. Di beberapa wilayah dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu padat, stok beras masih tersisa dan akan terus disalurkan hingga habis.

Masyarakat menyambut baik program ini. Salah satunya, Ana (48), warga Kelurahan Tlogopojok. “Saya cukup terbantu dengan kegiatan pangan murah ini. Karena harga beras di pasar eceran bisa sampai Rp15.000, di sini cuma Rp11.500,” ungkapnya.

Dengan adanya program pasar sembako murah ini, Pemerintah Kabupaten Gresik berharap stabilitas harga pangan dapat terjaga sekaligus meringankan beban pengeluaran masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Laksanakan Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Aanwijzing Digelar 11 September 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melaksanakan lelang eksekusi barang rampasan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lelang ini dilakukan melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada Rabu, 17 September 2025, secara daring.
Sebelum lelang dilaksanakan, KPK membuka kesempatan bagi calon peserta untuk melihat objek lelang (aanwijzing) pada Kamis (11/9) pukul 10.00-15.00 berlokasi di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) KPK, Jalan Dewi Sartika Nomor 68, Cawang, Jakarta Timur.
Selain itu, calon peserta juga dapat menghubungi Jaksa KPK untuk informasi lebih lanjut melalui Leo Manalu (0811603665), Aryaguna (081350115709/087883360290), serta Anggiat Sautma (082217100992).
Adapun barang rampasan yang akan dilelang meliputi berbagai aset tidak bergerak dan bergerak, antara lain tanah dan bangunan di Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, dan Bali; unit apartemen dan rumah susun di Jakarta, Bogor, serta sekitarnya.
Selain itu, terdapat kendaraan bermotor, perhiasan emas, hingga barang elektronik (gawai, laptop, perangkat forensic) serta nilai limit bervariasi mulai dari jutaan hingga puluhan miliar rupiah sesuai jenis objek dan lokasi.
Lebih lanjut, lelang dilakukan secara tertutup (closed bidding) melalui aplikasi dan situs www.lelang.go.id. Peserta diwajibkan menyetor uang jaminan sesuai ketentuan masing-masing objek paling lambat sehari sebelum pelaksanaan.
Ketentuan dan Syarat
Sehubungan dengan itu, masyarakat dan calon peserta lelang diimbau untuk memperhatikan dengan seksama ketentuan dan persyaratan yang berlaku:
  1. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening Virtual Account harus sama dengan nominal yang disyaratkan.
  2. Jaminan wajib sudah efektif diterima KPKNL paling lambat satu hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
  3. Segala biaya transaksi perbankan yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.
  4. Peserta wajib memiliki akun terverifikasi pada situs resmi https://lelang.go.id.
  5. Tata cara serta syarat mengikuti lelang dapat dipelajari pada menu “Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” di situs tersebut.
  6. Peserta wajib memahami dan menyetujui seluruh aspek legal objek lelang sesuai kondisi nyata.
  7. Jika terjadi pembatalan atau penundaan lelang, peserta maupun pihak yang berkepentingan tidak dapat mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Jakarta III, pejabat lelang, maupun KPK selaku penjual.
Melalui mekanisme ini, KPK memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang rampasan negara. Hasil lelang sepenuhnya akan disetorkan ke kas negara sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi.
Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News