Beranda blog Halaman 841

Wali Kota Semarang Ajak Warga Panjatkan Doa Demi Kedamaian di Tengah Dinamika Politik

Penulis
Syifa
-

Mencermati dinamika politik nasional dan situasi yang berkembang akhir-akhir ini, di mana hampir di berbagai kota besar di Indonesia terjadi aksi unjuk rasa, Agustina Wilujeng, Wali Kota Semarang menyerukan kepada seluruh masyarakat Kota Semarang untuk senantiasa memanjatkan doa demi kebaikan dan keselamatan ibu kota Jawa Tengah.

Agustina yang ditemui wartawan usai zoom meeting bersama pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sabtu (30/8) di Semarang, mengimbau agar warga kota Semarang, di manapun berada, meluangkan waktu untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Menurutnya, doa adalah kekuatan batin yang mampu menjaga ketenangan, mempererat kebersamaan, serta menumbuhkan semangat optimisme di tengah suasana politik yang penuh dinamika.

“Semarang adalah rumah kita bersama. Saya mengajak seluruh warga masyarakat, tanpa terkecuali, untuk berdoa di tempat masing-masing. Doa kita, dengan tulus dari hati, akan menjadi kekuatan besar untuk menjaga kedamaian, keselamatan, dan keberkahan bagi kota tercinta kita, Kota Semarang,” ujar Agustina.

Selain itu, Wali Kota juga menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kedamaian di tengah masyarakat. Ia mengingatkan agar warga kota Semarang tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah.

“Mari kita jadikan doa sebagai pengikat hati, agar kita tetap rukun, guyub, dan bergotong-royong membangun kota ini menjadi semakin maju dan sejahtera. Kita jaga Semarang tetap aman, damai, dan kondusif di tengah situasi nasional yang penuh tantangan. Persatuan adalah kunci, dan kedamaian adalah jalan menuju kesejahteraan,” pungkas Agustina.

Seruan doa sekaligus ajakan menjaga persatuan dan kedamaian ini diharapkan dapat menggugah kesadaran seluruh lapisan masyarakat untuk selalu menjaga kerukunan dan menjadikan Kota Semarang sebagai kota yang aman, nyaman, serta kondusif.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Yogya Pastikan Kondisi Aman dan Terkendali, Masyarakat Diimbau Tak Reaktif

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Yogyakarta terkendali di masa-masa kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat di beberapa titik. Kondisi itu dipastikan usai Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan jajaran Pemkot Yogyakarta melakukan pemantauan di sejumlah lokasi di Kota Yogyakarta pada Senin (1/9).

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan sudah memantau kondisi di 5 titik lokasi yaitu DPRD Kota Yogyakarta, Mako Brimob Polda DIY di Baciro, DPRD DIY, Kompleks Kepatihan dan Pasar Beringharjo serta kawasan Malioboro. Saat pemantauan di pagi hari sampai menjelang siang, kondisi di lima lokasi itu aman serta petugas kemanan, aparat TNI/ Polri dan relawan masyarakat juga siap bersiaga menjaga keamanan.

“Saya tadi sudah memantau di lima titik. Saya pantau di DPRD Kota Yogyakarta kondisi bagus, siap. Saya kunjungi ke Mako Brimob juga terkondisi dengan baik dan siap. Saya cek juga di Kepatihan juga tenang tidak ada masalah. Kemudian saya cek juga di pasar ini (Beringharjo) tadi pasar tetap berjualan,” kata Hasto ditemui di sela pemantauan di kawasan Malioboro.

Sebelum melakukan pemantauan di sejumlah lokasi, Hasto memimpin apel ratusan personel Satpol PP dan Satlinmas Kota Yogyakarta. Apel itu sebagai bentuk kesiapsiagaan personel untuk menjaga keamanan dan ketertiban di sejumlah titik lokasi. Menurutnya kondisi di kompleks Balai Kota Yogyakarta dan sekitarnya juga aman. “Tadi saya pimpin apel Satpol PP semua juga aman di sana (balai kota),” ujarnya.

Hasto menyatakan kegiatan ekonomi masyarakat di sepanjang Malioboro masih ada yang buka. Dicontohkan di Pasar Beringharjo masih ada yang berjualan terutama area pedagang sembako. Namun demikian sebagian besar pelaku ekonomi di sekitar Malioboro memilih menutup sementara.

“Kita menyarankan untuk tidak usah tutup. Tapi mereka kan tutup sendiri. Kita memaklumilah mereka memitigasi sendiri-sendiri. Tapi prinsipnya pemerintah bersama tim pengaman dan Jogoboro, Jogomaton Jogo Malioboro dan Kraton ini juga siap. Meskipun tutup tapi himbauan saya tidak usah terlalu berlebihan kita takut ya, karena Insya Allah kita jaga,” terang Hasto.

Pihaknya juga masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Termasuk jangan mudah terpancing emosi dan akhirnya merusak fasilitas umum maupun infrastruktur dan tempat berjualan. Masyarakat diharapkan menyampaikan aspirasi tapi mengikuti aturan. Hasto menegaskan Pemkot Yogyakarta juga terbuka bagi masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi apapun melalui kegiatan open house setiap Rabu pagi di Kantor Wali Kota Yogyakarta.

“Saya mohon untuk tidak reaktif dan tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang sering memanas-manasi. Jangan kemudian terpancing dan akhirnya merusak. Kalau tempat jualan dirusak juga, kita akhirnya tidak jualan. Kalau misalkan Malioboro ini dibuat menakutkan juga akhirnya tidak ada pembeli datang,” tuturnya.

Sebagian kios-kios yang berjualan produk fesyen di Pasar Beringharjo memilih tutup sementara.

Sementara itu Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Octo Noor Arafat, menyebut menyiapkan sekitar 200 personel Satpol PP dan Satgas Linmas Kota Yogyakarta . Personel dibagi melakukan pengamanan di tiga titik lokasi utama yaitu di kompleks Balai Kota Yogyakarta, Gedung DPRD Kota Yogyakarta, dan Rumah Dinas Wali Kota Yogyakarta. Octo menyampaikan kondisi Kota Yogyakarta secara umum masih aman dan terkendali (mandali) serta diharapkan terus mandali.

“Kita siapkan personel sejumlah itu uaat ini mengingat kami juga melakukan pengamanan di beberapa objek vital di luar tiga lokasi utama. Kekuatan personel kita bagi dalam dua shit perharinya. Fungsinya selain mendukung kenyamanan, keamanan dan ketertiban, Satgas Linmas juga kita perbantukan dalam penanganan kedaruratan,” tandas Octo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Ratu Dewa Hadiri Pelantikan Ketua Baru PMPB Palembang Masa Bakti 2025–2028

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Palembang Ratu Dewa, di rumah dinasnya, Sabtu (30/8), menghadiri pelantikan pengurus Pengganti Antar Waktu (PAW) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu (PMPB) masa bakti 2025–2028. Dalam acara tersebut, Randy Aditya Saputra resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPC PMPB Palembang.

Wali Kota Ratu Dewa dalam sambutannya mengapresiasi kiprah PMPB sebagai wadah kebersamaan warga. Ia berharap, kepengurusan baru PMPB mampu menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah.

“PMPB memiliki peran penting sebagai perekat sosial. Saya berharap organisasi ini dapat terus menjaga silaturahmi, mempererat persaudaraan, dan berkontribusi positif untuk kemajuan Palembang,” ujar Dewa.

Ia berharap, di kepemimpinan ketua yang baru ini akan membawa PMPB menjadi lebih baik.

“Saya yakin di bawah kepemimpinan Randy, bergandeng tangan bermitra dengan Pemerintah Kota, Insya Allah PMPB akan menjadi besar di Kota Palembang,” ujar Ratu Dewa.

Acara pelantikan juga dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk mantan Gubernur Sumatera Selatan Syahrial Oesman.

Kehadiran para tokoh ini menegaskan dukungan penuh terhadap eksistensi PMPB sebagai wadah masyarakat Palembang untuk terus tumbuh dan berkembang.

Dengan pelantikan kepengurusan PAW masa bakti 2025–2028 ini, PMPB diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai organisasi masyarakat yang berperan nyata dalam mempererat persatuan dan membangun Palembang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Purwakarta Tuntaskan Perbaikan Jalan SMPN 5, Warga Nikmati Akses Lebih Nyaman

Penulis
Syifa
-

Di bawah kepemimpinan yang dekat dengan rakyat, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, atau yang akrab disapa Om Zein, kembali membuktikan komitmennya dalam memajukan infrastruktur wilayah.

Dengan semangat gotong royong dan visi Purwakarta Istimewa, Om Zein turun langsung ke lapangan pada Selasa, 2 September 2025, didampingi oleh jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Purwakarta, untuk memastikan setiap proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satu ruas jalan yang menjadi fokus perhatian adalah jalan SMPN 5 yang menghubungkan Munjuljaya (Jalan Ipik Gandamanah) hingga Ciseureuh (Jalan Veteran). Proyek perbaikan di ruas ini telah diselesaikan, dan masyarakat kini dapat menikmati akses yang lebih nyaman dan aman.

“Pemerintah telah menyelesaikan perbaikan jalan ini. Kami berharap masyarakat dapat menikmati jalan yang mulus ini. Selanjutnya, marka jalan akan segera dilengkapi untuk meningkatkan keselamatan,” ujar Om Zein saat berinteraksi dengan warga yang menyambutnya.

Selain jalan SMPN 5, Om Zein juga meninjau beberapa ruas jalan lain yang masih dalam tahap pengerjaan. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan secara bertahap untuk memastikan hasil yang optimal.

“Kami memohon kesabaran bagi masyarakat yang jalannya belum diperbaiki. Pembangunan akan dilakukan secara merata, meskipun tidak dapat dilakukan secara bersamaan,” jelasnya.

Selain fokus pada perbaikan jalan, Om Zein juga memberikan perhatian khusus pada sistem drainase. Ia mengingatkan pentingnya saluran air yang baik untuk menjaga kualitas jalan dan mencegah kerusakan akibat genangan air.

“Pembangunan infrastruktur jalan harus diimbangi dengan pembangunan saluran air yang memadai. Tanpa drainase yang baik, investasi dalam perbaikan jalan akan menjadi sia-sia,” tegasnya. Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk perbaikan dan pemeliharaan saluran air.

Melalui program pembangunan infrastruktur ini, Om Zein menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mewujudkan Purwakarta Istimewa. Peningkatan kualitas jalan dan drainase merupakan bagian integral dari upaya menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Pemerintah telah berupaya maksimal dalam memperbaiki infrastruktur. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta menjaga dan merawat jalan ini agar dapat bertahan lama dan memberikan manfaat yang berkelanjutan,” kata Om Zein.

Dengan sentuhan pembangunan yang merata dan perhatian yang mendalam, Purwakarta terus berbenah menuju masa depan yang lebih baik. Om Zein, dengan gaya kepemimpinan yang khas, membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur adalah investasi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Jepara Jalin Kerja Sama dengan Investor China, Dorong Pengolahan Sampah Berbasis Energi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara terus berkomitmen dalam mencari solusi pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah menjalin kerja sama dengan investor asing dalam pengolahan sampah menjadi energi terbarukan.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Bupati Jepara, Witiarso Utomo, dengan perwakilan perusahaan pengelolaan sampah asal Tiongkok, Zheneng Jinjiang Environment, yang berlangsung di ruang kerja Bupati Jepara, Senin (1/9).

Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menjelaskan bahwa mulai tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Jepara akan menerapkan kebijakan baru dalam pengelolaan sampah, khususnya dalam upaya menurunkan jumlah residu di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Residu yang selama ini hanya menjadi timbunan sampah, ke depan akan diproses secara teknologi sehingga dapat menghasilkan energi. Investor menyampaikan bahwa residu ini masih memiliki potensi untuk diolah, tidak lagi hanya dibuang begitu saja,” terang Bupati Jepага.

Menurutnya, teknologi yang ditawarkan investor asal Tiongkok tersebut berfokus pada pengolahan sampah residu – yaitu jenis sampah yang selama ini dianggap tidak memiliki nilai ekonomis. Dengan pendekatan ini, Pemkab Jepara berharap dapat menekan volume sampah yang masuk ke TPA secara signifikan.

Selain aspek lingkungan, Bupati juga menekankan pentingnya manfaat sosial dari program ini, termasuk keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah.

“Melalui program ini, kami ingin mendorong partisipasi masyarakat, terutama ibu-ibu rumah tangga, agar bisa mendapatkan manfaat ekonomi dari hasil pemilahan dan pengumpulan sampah,” tambahnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jepara, Aris Setiawan, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya transformasi sistem pengelolaan sampah di Jepara, yang selama ini masih mengandalkan metode penimbunan di TPA.

“Dengan teknologi pengolahan sampah menjadi energi, sampah residu akan diproses, sementara sampah bernilai ekonomis seperti plastik dan logam tetap dapat dikelola oleh masyarakat. Harapannya, semua jenis sampah bisa dimanfaatkan secara optimal,” jelas Aris.

Ia juga menambahkan bahwa target dari program ini adalah tercapainya pemanfaatan 100 persen dari sampah yang terkumpul, sehingga tidak ada lagi sampah yang menjadi beban lingkungan.

“Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya mengurangi beban TPA, tetapi juga membuka peluang baru dalam pemberdayaan masyarakat, serta mempercepat pencapaian target Jepara sebagai kabupaten yang lebih bersih dan ramah lingkungan,” pungkasnya.

Dengan hadirnya teknologi pengolahan sampah berbasis energi terbarukan ini, Pemkab Jepara berharap mampu menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berorientasi pada masa depan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Bogor Beri Diskon Pajak Hingga 100%, Bebaskan PBB-P2 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, kembali mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat, dengan meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak, diantaranya memberikan diskon hingga 100 persen, menghapus denda, hingga pembebasan pajak PBB P2 tahun 2025.

Program tersebut dikeluarkan Bupati Bogor, Rudy Susmanto yakni diskon besar-besaran hingga 100 persen untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), menghapus denda, hingga membebaskan PBB-P2 tahun 2025 bagi ketetapan sampai dengan Rp.100.000 bagi wajib pajak perseorangan.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bogor, Adi Mulyadi memastikan, kebijakan relaksasi PBB P2 ini dikeluarkan Bupati Bogor, Rudy Susmanto demi meringankan beban masyarakat. Berlaku mulai tanggal 1 September 2025 sampai 31 Desember 2025.

“Diskon 100% yakni untuk PBB P2 tahun 1994 s/d 2011 dengan syarat lunas PBB P2 tahun 2025, kemudian program penghapusan denda untuk semua tahun pajak, serta pembebasan pajak PBB P2 untuk ketetapan hingga Rp100.000 bagi wajib pajak perorangan terus diberlakukan tanpa batas waktu,” jelas Adi.

Adi mengungkapkan, Pak Bupati Rudy Susmanto betul betul perhatian kepada masyarakatnya, salah satu yang bermanfaat bagi masyarakat adalah Pemkab Bogor membebaskan PBB-P2 bagi wajib pajak perorangan dengan nilai ketetapan di bawah Rp100.000.

“Artinya, wajib pajak dengan nominal ketetapan pajak Rp100.000 ke bawah, tidak perlu melakukan pembayaran karena sudah dianggap lunas untuk tahun 2025,” ungkap Adi.

Ia menambahkan, khusus hal tersebut, jumlah wajib pajaknya cukup signifikan, kebijakan ini benar-benar menyentuh langsung masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, wajib pajak dengan nilai ketetapan Rp.100.000 kebawah dibebaskan dari kewajiban pembayaran PBB P2 tahun 2025.

“Saya mengajak kepada masyarakat untuk segera memanfaatkan program ini. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank BJB, bank BRI, bank BCA, marketplace, hingga minimarket terdekat,” pungkas Ady.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tingkatkan Kinerja Birokrasi, Bupati Purworejo Rotasi Tiga Kepala Perangkat Daerah

Penulis
Syifa
-
Dalam rangka memastikan keberlangsungan operasional dan keseimbangan organisasi dan meningkatkan kinerja birokrasi, Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH kembali merotasi tiga Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Jumat, (29/8) di Ruang Bagelen, Kantor Bupati Purworejo.
JPT yang dilantik yaitu Ahmad Jainudin SIP MM secara resmi beralih tugas dari Kepala Dinsosdaldukkb menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda, Drs R Achmad Kurniawan Kadir MPA mengakhiri jabatannya sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda dan selanjutnya menjabat sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Purworejo, dan Agus Widiyanto SIP MSi dari Kepala Badan Kesbangpol kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan.
Selain melantik tiga JPT tersebut, pada kesempatan ini Bupati juga mengambil sumpah janji pada dua orang CPNS yang telah resmi diangkat sebagai PNS.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan kembali bahwa penataan jabatan ini dilakukan untuk memastikan kinerja birokrasi pemerintah berjalan lebih baik, sesuai dengan kebutuhan organisasi.
“Dengan demikian saya berharap pejabat terlantik hari ini dapat langsung segera melaksanakan tugas barunya dengan penuh dedikasi dan bertanggung jawab,” kata Bupati.
Bupati mendorong seluruh pejabat dan PNS agar memegang teguh nilai-nilai dasar ASN BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dalam menjalankan tugasnya.
“Tak lupa kedepankan integritas, profesionalisme, serta komitmen pelayanan publik dalam menjalankan tugas. Saya percaya Saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik,” ujar Bupati.

Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Panitia Seleksi JPT yang telah bekerja keras dalam menyelenggarakan proses penataan jabatan yang profesional dan mengedepankan pengisian jabatan sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Kendal Resmikan Kantor Suara Merdeka, Dorong Media Jadi Mitra Pembangunan Daerah

Penulis
Syifa
-

Bupati Kendal, Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E., M.M., hadiri acara peresmian kantor media Suara Merdeka Cabang Kendal, Senin (1/9) di kantor yang berlokasi di Patebon, Kabupaten Kendal.

Turut hadir dalam acara tersebut, Ketua PCNU Kendal, KH. Mustamsikin, pengurus PD Muhammadiyah Kendal, Utomo, Pimpinan Redaksi Suara Merdeka, Agus Toto Widyatmoko beserta jajaranya, pimpinan OPD Kendal, Ketua Paguyuban Kepala Desa Bahurekso Kabupaten, Suyoto, Rektor Sekolah Tinggi Islam Kendal, Prof. Tantowi, para mahasiswa, beserta para tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Sambutan Bupati Kendal, Hj. Dyah Kartika Permanasari mengucapkan selamat dan sukses atas dibukanya kantor media Suara Merdeka Kendal.

“Meski acaranya sederhana, namun yang terpenting penuh dengan kekeluargaan dan persahabanatan. Semoga dengan ini makin bisa menjadi media bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kendal,” tutur Bupati Kendal.

Lebih lanjut Bupati Kendal mengatakan, melalui media sosial bisa memberikan Informasi terbaru, valid, bersih dengan menjunjung tingi kearifan lokal. Semoga ini menajdi elemen yang bisa mendukung pemberitaan di Kendal.

Menurut Bupati Kendal, Media adalah elemen penting bagi Pemerintah Daerah. Karena keberhasilan pemerintah dalam berbagai program pembangunan bisa tersampaikan kepada masyarakat, juga bisa bersinergi denga pemerintahan.

“Mari sediakan ruang informasi dan pengetahuan bagi masyarakat, dan bersama-sama memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat kendal. SM tidak hanya menyediakan informasi saja, tp juga berbagai upaya mencarikan solusi,” tambah Bupati Kendal.

Dalam kesempatan itu, Bupati Kendal juga mengatakan, ada 340 dari 514 kabupaten di Indonesia yang dinyatakan sebagai kabupaten terkotor, salah satunya adalah Kabupaten Kendal.

“Kendal ini termasuk kabupaten terkotor, sehingga penanganan sampah menjadi persoalan utama yang akan segera dibahas. Meskipun kita tahu itu bukan tanggung jawab pemerintah saja tapi juga tanggung jawab bagi semua elemen masyarakat,” kata Bupati Kendal.

Bupati juga berpesan kepada insan pers di Kendal, khususnya Suara Merdeka, agar dapat meemberikan peran, terutama dalam mendorong pelaksanaan pembangunan Kendal.

Menurut Bupati Kendal, kondisi saat ini sedang kurang baik, tapi jika semua elemen masyarakat Kendal bisa bersinergi dan bergotong royong. maka semuanya akan baik-baik saja dan tentunya kondusivitas dapat terjaga dengan baik.

Ia berharap, seluruh media dan pers di Kendal bisa terus memberitakan hal-hal yang baik dan kondusif.

“Semoga dengan sinergisitas yang baik dengan berbagai elemen bisa terus menjaga kekompakan untuk menjaga situasi kondusif di Kabupaten Kendal,” harap Bupati Kendal.

Ia juga berpesan kepada para pihak sekolah, agar melakukan pengawasan dan memberikan himbauan kepada para siswanya maupun mahasiswanya, agar bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah di Kabupaten Kendal.

Sementara itu, pemimpin redaksi Suara Merdeka, Agus Toto Widyatmoko mengatakan, bahwa Kendal menjadi salah satu titik yang bisa berperan dalam mendinginkan suasana, baik di Kabupaten Kendal maupun di Jawa Tengah.

“Kalau di luar sana banyak informasi tentang hoaks, maka kami Suara Merdeka di Kendal ingin menjadi penyaji informasi yang jernih,” ujar Agus Toto.

Ia berharap, SM Kendal menjadi bagian untuk turut serta menjaga kedamaian dan ketentraman di Kabupaten Kendal. Kami hadir tidak hanya koran online saja, tapi juga koran cetak yang sudah online.

“Kami juga terdiri atas 20 subdomain yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah, dan memiliki SM Gen,” ungkap pemimpin reaksi Suara Merdeka.

Lebih lanjut Toto menyampaikan, SM Kendal terus berupaya membuat informasi baik di SM Online maupun medsos yang jernih yang bisa dipertanggungjawabkan.

“Terima kasih kepada bupati dan semua elemen masyarakat yang hadir juga adik-adik mahasiswi. Kantor ini terbuka menjadi tempat utuk berdiskusi berbagai hal demi kemajuan Kendal dan Jawa Tengah,” ujar Agus Toto.

Dalam kesempatan itu, pimpinan SM Kendal, Khusnul Huda mengatakan, Suara Merdeka Kendal tidak hanya memberitakan, tapi juga siap untuk bersinergi dan mencari solusi berbagai persoalan di Kabupaten Kendal.

Ia menambahkan, bahwa ruang tersebut akan dibuka utk umum, siapa saja boleh datang ke sini untuk berdiskusi berbagai hal, juga termasuk persoalan pengelolaan sampah yang akhir-akhir ini banyak disorot.

“Pokoknya tempat ini sangat terbuka untuk kegiatan yang positif, termasuk kegiatan berdiskusi tentang banyak hal derni kemajuan Kabupaten Kendal,” kata Khusnul Huda.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Bandung Luncurkan Gerakan “Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota”

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengumumkan lahirnya gerakan Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota sebagai upaya memperkuat konsolidasi dan kolaborasi masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan di Kota Bandung.

Farhan menyebut, Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat kembali menjadi pusat penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat. Meski demikian, aktivitas kota tetap berjalan lancar.

“Hari ini betul-betul membuka kita pada sebuah cakrawala baru. Kita berusaha membuktikan kuatnya ikatan konsolidasi dan kolaborasi di Kota Bandung,” ujarnya, Senin 1 September 2025.

Ia menyatakan, unjuk rasa merupakan bagian dari demokrasi yang dijamin konstitusi. Pemerintah Kota Bandung menyikapi hal itu dengan tetap fokus pada pelayanan publik dan menjaga kondusivitas.

“Demo itu bagian dari kebebasan berekspresi, harus diterima dengan baik. Kami mengikuti terus perkembangannya,” ungkapnya.

Program Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota akan digerakkan mulai dari tingkat kecamatan. Bentuknya beragam, salah satunya adalah Siskamling yang kembali digalakkan sejak akhir pekan lalu. Tidak hanya melibatkan aparat, RT dan RW, tetapi juga para anggota DPRD Kota Bandung.

“Sebanyak 50 anggota dewan bersepakat untuk kembali ke dapil masing-masing, ikut bersama warga saling menjaga, baik secara fisik maupun kesejahteraan,” jelas Farhan.

Selain aspek keamanan, pemerintah juga menyiapkan langkah perbaikan fasilitas publik pasca aksi unjuk rasa. Beberapa titik seperti Cikapayang, Sulanjana, Diponegoro, dan Jalan Sentot dibersihkan dari puing-puing. Perbaikan penuh, termasuk traffic light dan CCTV, baru dilakukan setelah aparat menyatakan situasi kondusif.

Di sektor pendidikan, Farhan memastikan pembelajaran jarak jauh (PJJ) tetap berlangsung hingga evaluasi berikutnya.

“Hari ini dan besok masih PJJ. Jika hasil evaluasi menunjukkan situasi membaik, maka hari Rabu mudah-mudahan sekolah sudah kembali normal 100 persen,” ucapnya.

Lebih jauh, Farhan menyebut, unjuk rasa berhari-hari ini menjadi pengingat bagi pemerintah maupun dewan untuk terus melakukan introspeksi.

“Kita harus memastikan apa yang kita kerjakan bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, tapi benar-benar memberi manfaat sesuai aspirasi masyarakat,” katanya.

Gerakan Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota dipimpin langsung oleh setiap kecamatan melalui musyawarah warga.

Kehadiran anggota dewan di tingkat kecamatan diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam menjaga wilayah.

“Warga jaga warga itu sebetulnya jaga wilayah. Makanya leading sektornya ada di setiap kecamatan. Jadi, hari ini nih kecamatan semua koordinasi bikin musyawarah warga,” tutur Farhan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Munafri-Aliyah Serahkan Santunan bagi Keluarga Korban DPRD Makassar

Penulis
Syifa
-

Di tengah duka yang menyelimuti keluarga almarhum Muhammad Akbar Basri atau Abay, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan kepedulian dengan menyerahkan santunan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Bantuan ini bukan hanya sekadar angka, melainkan bentuk nyata perhatian dan tanggung jawab pemerintah untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, sekaligus memastikan hak-hak sosial korban tetap terpenuhi.

Sebagai bentuk kepedulian, Pemerintah Kota Makassar menyerahkan santunan sebesar Rp 98.762.730 kepada keluarga almarhum Muhammad Akbar Basri atau Abay, korban kebakaran saat unjuk rasa di DPRD Makassar, 29 Agustus malam.

Bantuan jaminan sosial bagi almarhum Muhammad Akbar Basri atau Abay telah resmi ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Adapun manfaat yang diterima keluarga berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) senilai Rp 94.000.000 dan Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp 4.762.730.

Dengan demikian, total santunan yang akan dibayarkan kepada ahli waris berjumlah Rp 98.762.730. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi dukungan nyata bagi keluarga yang ditinggalkan serta memastikan hak-hak almarhum sebagai peserta jaminan sosial tetap terpenuhi.

Santunan ini bukan hanya sekadar bantuan materi, tetapi juga wujud nyata perhatian dan tanggung jawab sosial pemerintah terhadap warganya yang mengalami musibah.

Santunan tersebut, diserahkan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham serta
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku Mintje Wattu. Berlokasi di Jl. Balang Baru II, Makasar, Senin (1/9/2025).

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah terhadap warganya.

Munafri menjelaskan, santunan ini bersumber dari jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, berupa manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

“Ini adalah tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS,” ujar Munafri, di kediaman keluarga almarhum.

“Sehingga, jaminan kematian akibat kecelakaan kerja bisa tercover. Hari ini kita serahkan kepada keluarga almarhum Akbar atau Abay,” tambah Appi.

Ia menegaskan, Pemkot Makassar akan terus mendorong agar semakin banyak masyarakat, khususnya pekerja rentan, terdaftar dalam program jaminan sosial ini.

“Setiap tahun kita berharap semakin banyak saudara-saudara kita pekerja rentan yang terlindungi melalui program ini,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, pihak keluarga almarhum juga menyampaikan permohonan agar ada pengganti posisi Abay, mengingat ia merupakan tulang punggung keluarga.

Menanggapi hal tersebut, Munafri menyebutkan bahwa penggantian langsung memang tidak diatur dalam regulasi.

Namun, ia memastikan pemerintah akan memberi solusi. Nanti status pengganti akan dimasukan sebagai PJLP (Pekerja Jasa Lainnya Perorangan).

“Secara regulasi tidak ada pergantian langsung. Tapi insya Allah di tempat lain, kami akan berupaya mengambil salah satu saudara almarhum untuk bisa ditempatkan sebagai tenaga pegawai di pemerintah. Nanti statusnya sebagai PJLP,” jelasnya.

Terkait korban lain dalam insiden kebakaran tersebut, orang nomor satu Kota Makassar itu menambahkan sebagian sudah keluar dari rumah sakit, sebagian masih menjalani pemulihan, dan ada yang menunggu proses penanganan lebih lanjut.

“Pada intinya semua korban akan dibantu Pemerintah Kota. Terutama saudara Budi yang masih dirawat di Primaya. Nanti kami akan terus update,” tutupnya.

Tak hanya itu, Pemkot Makassar dipimpin Munafri, memastikan bantuan bagi semua korban insiden brutal di DPRD, baik meninggal dunia dan yang menjalani perawatan di RS.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...840841842...4,914Halaman 841 dari 4,914