Beranda blog Halaman 845

Menteri Bahlil Lantik Laode Sulaeman Jadi Dirjen Migas, Fokus Tingkatkan Lifting Minyak

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik dan mengambil sumpah Laode Sulaeman sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Gedung Sarula, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/8). Dalam arahannya, Bahlil meminta Laode segera berkoordinasi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk menyelaraskan upaya peningkatan lifting migas.
“Salah satu tugas Bapak (Dirjen Migas) adalah untuk membantu saya adalah kedaulatan energi dalam konteks peningkatan lifting. Kita tahu semua bahwa lifting kita dalam kondisi yang tidak sebaik sebelum tahun 2020. Sekarang, laporan yang saya terima sudah menghasilkan 600 ribu barel, sementara target kita di tahun 2025 sebesar 605.000 barel,” kata Bahlil.
Untuk mewujudkan target tersebut, Menteri menekankan perlunya komunikasi yang intens antara Dirjen Migas, Satuan Kerja Khusus Migas, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), serta Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Lifting Migas. Koordinasi yang erat dinilai krusial agar kebijakan dan langkah teknis di lapangan berjalan selaras dan efektif.
Hal penting lain yang ditekankan Bahlil adalah integritas dalam bekerja. Ia meminta Dirjen Migas untuk menghindari praktik yang berisiko menimbulkan masalah hukum dan selalu menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jadi, saya titip Pak Laode agar aturan harus dipegang. Yang bisa saya jelaskan kepada Pak Laode adalah jangan mau dikendalikan oleh siapapun, jadikan aturan sebagai pedoman,” tegas Bahlil.
Ia mengingatkan agar regulasi yang dinilai menghambat percepatan peningkatan lifting segera direvisi dan proses tender terhadap blok-blok yang belum dilelang dipercepat. “Segera perbaiki regulasi yang menyulitkan percepatan peningkatan lifting migas dan segera lakukan tender-tender blok-blok yang belum melakukan tender. Kita harus fokus meningkatkan lifting dan menjalankan aturan,” tutur Bahlil.

Menanggapi arahan tersebut, Laode menyatakan akan mengimplementasikan petunjuk Menteri ESDM secara teknis dan berkomitmen menjaga realisasi lifting sesuai target. Ia menyebut peningkatan lifting menjadi prioritas sesuai dengan apa yang selalu disampaikan Menteri ESDM dalam setiap kesempatan serta menyegerakan melelang lapangan-lapangan migas yang belum ditenderkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Cimahi Lantik Sekda Definitif Kota Cimahi Maria Fitriana

Wali Kota Cimahi Ngatiyana melantik Maria Fitriana sebagai Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi. Jabatan tersebut terisi setelah kosong selama satu tahun terakhir. Pelantikan Maria berlangsung di aula gedung A Kompleks Pemkot Cimahi Jalan Raden Demang Hardjakusumah Kota Cimahi, Kamis (28/8).

Pengangkatan Sekda Kota Cimahi definitif mengacu kepada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 09456/R-AK.02.03/SD/F/2025, tanggal 5 Agustus 2025, hal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kota Cimahi dan Surat Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 6887/KPG.07/BKD, tanggal 21 Agustus 2025 hal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Cimahi.

“Semoga dengan dilantiknya Ibu Maria Fitriana menjadi sekretaris daerah, kinerja perangkat daerah yang berada di Kota Cimahi dapat menjadi lebih baik lagi,” ujar Wali Kota Cimahi Ngatiyana.

Pihaknya berharap Sekda Kota Cimahi dapat terus meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaan perangkat daerah dengan berkoordinasi bersama para asisten daerah. “Saya mengharapkan, dengan dilantiknya Ibu Pipit sebagai sekda, dapat mendorong dan menegaskan penerapan core value ASN “BerAkhlak”, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Serta dapat menghasilkan inovasi yang memberikan dampak besar dalam organisasi, terutama saat ini kita sudah masuk di fase krusial di tahun anggaran 2025,” katanya.

Jabatan sekda kosong sejak 1 Agustus 2024 dan telah dijalankan oleh beberapa orang Penjabat Sekda. Terakhir, posisi Pj. Sekda Kota Cimahi diemban Mochamad Ronny yang bertugas sejak tanggal 17 Juli 2025.

Pelantikan sekretaris daerah dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. “Tugas yang diemban bukanlah tugas yang ringan, namun saya yakin dengan pengalaman, integritas, serta kemampuan yang dimiliki maka amanah ini dapat dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Jabatan sekda memiliki peran vital sebagai manager utama pemerintahan daerah yang bertugas mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pelayanan publik prima, bukan sekedar jabatan administratif tapi sekda merupakan jantung koordinasi pemerintahan. Saya yakin, dengan pengalaman dan kompetensinya, Ibu Pipit akan mampu menjalankan tugas dengan cemerlang terutama mendukung pencapaian prioritas pembangunan di bidang infrastruktur, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan dan peningkatan potensi ekonomi kreatif, serta sebagai motor penggerak organisasi di lingkungan pemerintah Kota Cimahi, jelasnya.

Sekda Kota Cimahi juga diharapkan dapat merangkul seluruh stakeholders, baik dari forum koordinasi pimpinan daerah, akademisi, komunitas, maupun jajaran media massa. “Sebagai pejabat yang cukup lama malang melintang menjadi pimpinan di beberapa perangkat daerah, saya yakin sekda mampu menjalin sinergitas dan kolaborasi dengan semua pihak dalam membangun Kota Cimahi yang lebih baik,” tuturnya.

Pihaknya memastikan pengisian jabatan Sekda Kota Cimahi tersebut sudah memenuhi ketentuan normatif. “Pertimbangannya Ibu Pipit yang terpilih dari hasil pansel. Seleksi terbuka/open bidding sekda oleh tim panitia seleksi melibatkan akademisi salah satunya Rektor Unjani, ada dari UNPAD, UNPAS, dari BKN dan juga dari Pemprov. Jabar. Dari pendaftaran hingga mengerucut pada 1 nama, jadi kami lepas prosesnya dan mengikuti secara normatif,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Provinsi Papua Gelar Gerakan Pangan Murah Serentak di Seluruh Kabupaten dan Kota

Provinsi Papua menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak yang dilaksanakan di seluruh Kabupaten/Kota se-Papua. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Kegiatan GPM serentak berlangsung pada Sabtu (30/08) kemarin dan tersebar di 18 distrik pada sejumlah Kabupaten/Kota di Papua. Terdapat sejumlah produk pangan yang dijual, antara lain beras, minyak goreng, dan gula pasir.

Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni menyampaikan bahwa kegiatan GPM ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam meringankan beban masyarakat, menjaga daya beli, serta mendukung ketahanan pangan di Papua.

“Melalui Gerakan Pangan Murah, pemerintah ingin memastikan kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Kami berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat sekaligus menekan inflasi di daerah,” ucap Fatoni.

Pelaksanaan kegiatan GPM ini di antaranya, di Kabupaten Jayapura (Distrik Depapre) terjual 1.020 kg beras. Selanjutnya di Kabupaten Keerom (Distrik Arso) terjual 1.290 kg beras.

“Kemudian di Kabupaten Kepulauan Yapen diselenggarakan di lima distrik, yaitu Yapen Selatan, Anotaurei, Yawakukat, Kosiwo, Angkaisera secara keseluruhan terjual 5.500 kg beras,” ucap Fatoni.

Tak hanya itu, Kabupaten Waropen (Distrik Waropen Bawah) terjual 2.000 kg beras. Selanjutnya, di Kabupaten Biak Numfor diselenggarakan di tiga distrik, yaitu Biak Timur, Biak Kota dan Samofa terjual 2.385 kg beras terjual. Pada Kabupaten Supiori (Distrik Supiori Timur) terjual 1.080 kg beras dan Kabupaten Sarmi (Distrik Sarmi Kota) terjual 5.000 kg beras.

Sementara itu, di Kota Jayapura diselenggarakan di 5 distrik berbeda, di antaranya Abepura, Jayapura Selatan, Jayapura Utara, Heram, Muara Tami dengan total terjual 7.120 kg beras, 43 liter minyak goreng, dan 48 kg gula pasir.

“Secara keseluruhan, pelaksanaan GPM serentak di Provinsi Papua berhasil menyalurkan 25.395 kg beras, 43 liter minyak goreng dan 48 kg gula pasir,” kata Fatoni.

Kegiatan GPM serentak ini mendapat sambutan positif dari masyarakat yang hadir di berbagai titik pelaksanaan. Pemprov Papua berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkelanjutan bersama pemerintah pusat, TNI, Polri, serta stakeholder terkait.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gelar Doa Bersama, Gubernur Lampung Ajak Masyarakat Jaga Kondusivitas Daerah

Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Do’a Bersama dengan segenap elemen di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Minggu (31/8). Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kerukunan, menciptakan suasana kondusif di tengah dinamika kebangsaan, dan mendoakan Provinsi Lampung agar tetap aman dan damai.

Hadir para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, perwakilan kepemudaan, serta perwakilan organisasi pengemudi dan komunitas ojek online ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam merawat keberagaman.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan bahwa kegiatan do’a bersama ini merupakan wujud nyata dari harapan untuk merwujudkan Indonesia yang bersatu, maju, dan sejahtera.

Gubernur menambahkan bahwa dinamika yang terjadi dalam kehidupan berbangsa, di mana aspirasi masyarakat tumbuh semakin kuat dan perbedaan pendapat semakin terbuka, merupakan bagian dari iklim demokrasi yang harus dijaga dengan kedewasaan.

“Lampung sebagai Sai Bumi Ruwa Jurai adalah rumah besar bagi keberagaman, tempat semua suku, agama, dan budaya hidup berdampingan dalam harmoni,” ucap Gubernur.

“Tugas kita adalah memastikan kepedulian tersebut tersalurkan secara konstruktif dan menjunjung tinggi persatuan, sehingga energi bangsa tidak habis dalam perpecahan.” tambah Gubernur.

Gubernur menyatakan bahwa persatuan akan lebih mudah dirawat apabila dilandasi dengan rasa saling menghormati.

“Hari ini kita membuktikan bahwa do’a tidak hanya menghubungkan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengikat hati kita satu sama lain. Semoga do’a kita menjadi cahaya yang menerangi jalan bangsa ini menuju masa depan yang gemilang,” sambungnya.

Terkait rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar pada 1 September 2025, Gubernur mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama sama menjaga kondusivitas daerah serta menciptakan suasana aman dan damai.

“Tentunya yang kita tidak inginkan adanya anarkisme-anarkisme yang saya yakin tidak dilakukan oleh orang yang mendemo besok, karena demonya ini benar-benar menyuarakan hati masyarakat,” jelas Gubernur.

Gubernur berharap aksi unjuk rasa dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan damai.

“Yang demo kan adik-adik sendiri, saudara sendiri, anak-anak kita sendiri, kira-kira begitu dan mereka juga mau ya mau demo aja. Bukan mau yang macam-macam,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Gusnar Temui Kepala BPH Migas RI, Pastikan Kebutuhan Solar Petani & Nelayan Terpenuhi

Gubernur Gusnar Ismail menemui Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Republik Indonesia, Erika Retnowati, bersama jajaran komite, di Jakarta, Jumat (29/8). Pertemuan itu untuk memastikan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bagi petani dan nelayan Gorontalo terpenuhi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Wardoyo Pongoliu menjelaskan bahwa poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut antara lain menyangkut usulan penambahan kuota solar Jenis Bahan bakar Tertentu (JBT) sebesar 4.500 kiloliter (kl). Kouta itu untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir 2025 di mana dari kuota 41.846 kl sampai dengan Agustus, realisasinya sudah mencapai 25.605 kl.

Pertemuan itu juga bertujuan untuk memastikan pemindahan alokasi solar untuk kebutuhan nelayan di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo ke SPBN Tenda Kota Gorontalo. Hal lainnya yang dibahas adalah strategi peningkatan pendapatan daerah melalui dana bagi hasil BBM.

“Gubernur Gorontalo berharap usulan ini dapat direalisasikan karena menjadi penunjang suksesnya program prioritas agro maritim,” kata Wardoyo.

Kepala BPH Migas menyatakan akan mendukung penuh usulan Pemprov Gorontalo. BPH Migas akan berupaya secara realistis memenuhi kebutuhan solar JBT tersebut, sekaligus berharap agar kolaborasi serta sinergi dalam pengawasan distribusi penyaluran melalui Satgas BBM dan LPG Subsidi tetap berjalan optimal agar peruntukannya lebih tepat sasaran kepada masyarakat pengguna.

Turut mendampingi Gubernur Gusnar Ismail pada pertemuan itu Asisten 2 serta Staf Khusus Bidang Infrastruktur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Garut Dorong Lulusan Perguruan Tinggi Jadi Motor Penggerak Peningkatan Kualitas SDM

Bupati Garut, Abdusy Syakur, menghadiri Wisuda Sarjana Angkatan ke-II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah (STIE dan Bisnis Syariah) Nahdlatul Ulama Kabupaten Garut Tahun Akademik 2024–2025 di Ballroom Hotel Santika, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Sabtu (30/8).

‎Dalam acara yang meluluskan 80 sarjana baru tersebut, Bupati menekankan pentingnya peran lulusan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Garut.

‎Dalam sambutannya, Bupati Abdusy Syakur mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingkat pendidikan di Garut yang masih tergolong rendah. Ia menegaskan bahwa kondisi ini menjadi tantangan besar bagi Garut untuk bisa menjadi daerah yang tangguh dan mampu bersaing.

‎”Rata-rata lama sekolah di Garut itu baru mencapai 7,85 tahun, artinya rata-rata mereka baru sampai SMP kelas 2 sudah selesai,” jelasnya.

‎Syakur berharap para sarjana baru yang diwisuda bisa menjadi jawaban atas tantangan tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa gelar sarjana bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari pengabdian kepada masyarakat.

‎”Dengan adanya sarjana baru, saya harap ini akan menambah kualitas masyarakat Kabupaten Garut,” ujarnya.

‎Bupati Garut juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua, dosen, dan seluruh pihak yang telah berkorban demi keberhasilan para wisudawan.

‎Dalam sidang senat terbuka kali ini terdapat 80 wisudawan yang berasal dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Ekonomi Syariah, Manajemen Bisnis Syariah, dan Hukum Ekonomi Syariah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Eri Cahyadi Pimpin Gerak Cepat Pembersihan Kota Surabaya Pasca Aksi Massa

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi turun langsung memimpin pembersihan fasilitas publik pasca aksi massa, pada Jumat (29/8) kemarin. Kegiatan pembersihan ini dilakukan di beberapa ruas jalan, seperti di Jalan Pemuda dan Jalan Gubeng Pojok, dengan fokus utama memastikan keamanan dan kenyamanan warga.

Saat berada di lokasi, Wali Kota Eri langsung mengambil selang dan memimpin proses pembersihan jalan. Ia didampingi oleh jajaran Pemkot Surabaya dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM).

Wali Kota Eri mengungkapkan bahwa pembersihan ini diprioritaskan untuk mengantisipasi insiden kecelakaan. Ia menyebut, para pengguna jalan terganggu perjalanannya akibat masih banyak ya sisa-sisa material demo.

“Tadi ada dua orang yang jatuh karena jalan licin banyak tanah. Kita langsung minta disiram pakai PMK (Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) agar warga yang lewat bisa nyaman,” ujar Wali Kota Eri, Sabtu (30/8).

Selain jalanan yang licin, Wali Kota Eri juga memperhatikan sisa gas air mata yang masih terasa perih di mata pengendara motor. Untuk mengatasi hal ini, ia meminta penutupan sementara beberapa ruas jalan agar proses penyiraman dan pembersihan bisa berjalan optimal. Proses pembersihan ini sebetulnya telah dimulai sejak dini hari.

“Ketika kena angin, mata pengendara motor perih kalau ada angin besar karena masih ada bekasnya,” jelasnya.

Mengenai fasilitas umum yang rusak, Wali Kota Eri menyatakan bahwa Pemkot Surabaya akan segera melakukan perbaikan. Ia menegaskan bahwa semua fasilitas yang rusak akan dilakukan perbaikan.

“Kita akan perbaiki semuanya. Kita anggarkan lagi dan akan langsung kita perbaiki,” ujarnya.

Wali Kota Eri juga menyampaikan pesan agar warga menjaga fasilitas umum yang merupakan milik bersama. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang dan masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dengan tertib dan damai.

“Saya minta tolong untuk dijaga fasilitas umum karena ini adalah milik warga,” pesannya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Surabaya akan meniadakan sementara kegiatan yang mengundang keramaian, seperti Car Free Day di Jalan Darmo dan Jalan Tunjungan Surabaya untuk menjaga kondusifitas.

“Car Free Day kita tiadakan dulu karena kita ada pembersihan-pembersihan. Kita jaga begitu sebenarnya sampai kita lihat kondisi,” ungkapnya.

Meski demikian, ia juga menegaskan bahwa ekonomi Surabaya harus tetap bergerak. Upaya pembersihan ini merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan aktivitas warga, termasuk perekonomian, tidak terganggu.

“Ini untuk meyakinkan bahwa Surabaya guyup rukun gotong-royong bangun bareng-bareng,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Farhan Pastikan Bandung Aman Pasca Demo di DPRD Jabar

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memastikan, kondisi Kota Bandung tetap aman dan terkendali meski sebelumnya sempat terjadi aksi demonstrasi di kawasan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, pada 29–30 Agustus 2025.

Meski sempat terjadi bentrokan, situasi berhasil dilokalisasi dan tidak meluas ke wilayah lain.

“Semalam memang terjadi bentrok, tetapi kita berhasil lokalisir hanya ada di daerah DPRD Provinsi saja. Alhamdulillah, Kota Bandung tetap terkendali,” ujar Farhan di Cihampelas, Minggu, 30 Agustus 2025.

Ia memgatakan, jajaran Pemerintah Kota Bandung bersama aparat keamanan serta elemen masyarakat bergerak cepat untuk menjaga situasi.

Salah satunya dengan mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) 24 jam.

Selain itu, Wali Kota juga menekankan pentingnya menjaga empat sektor vital agar aktivitas masyarakat tetap berjalan normal, yakni sekolah, pasar, rumah sakit, dan rumah ibadah.

“Apabila ada warga yang ingin menyuarakan aspirasi melalui aksi demo, silakan. Mereka tetap akan dilindungi. Jika ada yang terluka, pemerintah akan mengurus penanganannya,” kata Farhan.

Ia mengungkapkan, dari tujuh orang yang sempat dirawat akibat kericuhan, enam orang sudah diperbolehkan pulang.

Sementara satu orang masih dalam penanganan medis lanjutan dan akan menjalani operasi setelah kondisi fisiknya pulih.

Farhan memastikan, pemerintah hadir untuk memastikan keamanan, serta menjamin aksi aspirasi tetap berada dalam koridor damai.

“Kami akan selalu menjadi pihak yang pertama hadir ketika aksi selesai, memastikan tidak meluas, dan menjaga Bandung tetap aman,” tegasnya.

Dengan penuh optimisme, Wali Kota Bandung kembali mengajak masyarakat untuk menjaga kedamaian dan solidaritas di Kota Bandung. “Bandung mah pasti aman,” tutur Farhan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Dedi Mulyadi Ucapkan Terima Kasih ke Demonstran: Aksi Berjalan Tertib dan Terarah

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengucapkan terima kasih kepada massa demonstran yang melakukan aksi unjuk rasa dengan tertib dan terarah di Kota Bandung.

“Saya ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang menyampaikan aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan secara tertib terarah dan terencana dengan baik,” ucapnya dalam video yang diunggah di akun instagram pribadinya, Sabtu (30/8) malam WIB.

“Dengan tujuan melakukan perubahan seluruh karakter dan mentalitas seluruh penyelenggara negara, termasuk diri saya, untuk senantiasa berkomitmen demi kebaikan masyarakat, tidak mementingkan kepentingan ego diri, ego keluarga, dan ego golongan,” imbuhnya.

KDM sapaan Gubernur Dedi juga menyampaikan apreasiasi kepada seluruh jajaran aparat yang sudah bekerja keras menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan selama aksi unjuk rasa berlangsung.

“Juga seluruh peristiwa yang menyakitkan kita, menjengkelkan kita itu tidak terulang lagi. Semoga kita ke depan bisa menata kehidupan, kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan kita dengan melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi kepentingan rakyat,” ucapnya.

KDM mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di Jabar. Ia berharap kondusivitas di Jabar dapat terawat dengan baik.

“Yuk kita jaga kehidupan yang harmoni, dan tentunya tetap kritis untuk semua orang agar mawas diri dan berjalan di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Percepat Deteksi Campak, Menkes Wacanakan Lab Khusus di Madura

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan wacana pendirian laboratorium diagnosis campak di Madura. Hal ini bertujuan agar kasus campak bisa lebih cepat terdeteksi tanpa harus mengirim sampel jauh ke Surabaya.

“Sekarang yang saya ingin lakukan, saya ingin pastikan ada satu lab di Madura, sehingga kalau ada indikasi campak, kirimnya tidak usah jauh-jauh ke Surabaya,” kata Budi saat meninjau penanganan KLB campak di Sumenep, Kamis (28/8).

Menurutnya, keberadaan laboratorium lokal sangat penting agar pemeriksaan spesimen bisa lebih cepat. Supaya kalau benar-benar ada campak, satu saja penyakit, itu harus minimal satu kecamatan atau satu desa, anak-anaknya langsung diimunisasi,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam deteksi dini.

“Surveilance seperti screening, kita temukan. Karena ini penyakit gampang dilihatnya, demam dan ada tanda-tanda ruam-ruaman seperti itu,” jelas Budi.

Keluarga, aparat desa, hingga Babinsa diharapkan bisa berperan aktif mengenali gejala campak.

“Kalau bisa diajarkan, bukan hanya tenaga kesehatan, diajarkan ke keluarga, kalau ada Babinsa, Bhabinkamtibmas, itu semuanya melihat. Kalau ada anak-anak seperti itu, harus cepat ke Puskesmas,” katanya.

Budi berharap dengan adanya laboratorium di Madura dan percepatan imunisasi massal, kasus campak bisa segera ditekan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News