Beranda blog Halaman 846

Pemprov DKI Gerak Cepat Bersihkan Ibu Kota Pascaaksi Massa: #JagaJakarta Tetap Bersih dan Nyaman

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bergerak cepat melakukan pembersihan dan penataan kembali fasilitas umum pascaaksi massa yang terjadi semalam. Seluruh perangkat wilayah, mulai dari wali kota, camat, hingga lurah, mengikuti kerja bakti di wilayahnya masing-masing, menunjukkan komitmen kuat Pemprov DKI dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan Ibu Kota.

Gerakan pembersihan ini didukung penuh oleh Pasukan Pelangi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sigap bahu-membahu. Pasukan Biru dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) turut membersihkan saluran air, sementara Pasukan Kuning dari Dinas Bina Marga memperbaiki infrastruktur jalan. Pasukan Oranye dan Hijau dari Dinas Lingkungan Hidup serta Pasukan Hijau dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berjibaku membersihkan sampah dan merapikan taman. Tak ketinggalan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjaga ketertiban, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) membantu penyemprotan, serta Pasukan Oranye dari Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) Kelurahan menjadi garda terdepan dalam setiap upaya pembersihan.

Berbagai kegiatan telah dan sedang dilakukan secara serentak, meliputi:

1. Pembersihan Sampah dan Puing Bekas Perusakan: Seluruh area yang terdampak aksi massa dibersihkan dari tumpukan sampah, sisa-sisa spanduk, hingga puing-puing bekas perusakan fasilitas umum.

2. Perapihan Taman: Taman-taman kota yang sempat rusak atau kotor kembali dirapikan dan ditata agar kembali indah dan hijau.

3. Pengecatan Kanstin: Kanstin jalan yang kotor atau pudar warnanya dicat ulang untuk mengembalikan kerapian estetika kota.

4. Penyemprotan Bara dan Abu Bekas Bakaran: Tim Gulkarmat melakukan penyemprotan di lokasi-lokasi yang terdapat sisa bara dan abu bekas bakaran untuk memastikan tidak ada potensi kebakaran susulan dan membersihkan kotoran.

5. Pembersihan Pos dan Halte yang Terbakar: Pos polisi dan halte bus yang mengalami kerusakan akibat pembakaran segera dibersihkan dan dipersiapkan untuk perbaikan lebih lanjut.

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim atau biasa disapa Chico Hakim, menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran dan masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam upaya pembersihan ini.

“Kami bangga melihat bagaimana seluruh elemen Pemprov DKI Jakarta, dibantu oleh partisipasi aktif masyarakat, bergerak cepat untuk memulihkan kondisi kota kita tercinta. Ini adalah wujud nyata dari semangat #JagaJakarta, di mana kita semua bertanggung jawab untuk menjaga kota ini tetap bersih, aman, dan nyaman bagi kita semua,” ujar Chico.

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk terus berupaya maksimal dalam menjaga ketertiban dan kebersihan kota, serta memastikan seluruh fasilitas umum dapat berfungsi optimal bagi masyarakat. Diharapkan dengan kerja keras bersama ini, Jakarta dapat segera pulih dan kembali menjadi kota yang nyaman dan aman.

“Mari jaga fasilitas umum kita, karena itu adalah milik kita bersama, yang dibangun dari pajak kita, dan untuk kepentingan kita semua. Mari tetap tenang dan terus bergandengan tangan membangun Jakarta yang lebih baik,” pungkas Chico.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prabowo Pimpin Sidang Kabinet: TNI-Polri Diminta Solid Jaga Stabilitas Nasional

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Minggu, 31 Agustus 2025. Sidang tersebut membahas langkah-langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika situasi yang berkembang di Tanah Air.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang ditugaskan menyampaikan hasil sidang menegaskan bahwa Presiden Prabowo terus memantau perkembangan situasi nasional. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan.

“Presiden dalam kaitan stabilitas nasional, memberi penekanan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepada Tentara Nasional Indonesia untuk tetap solid dan bekerja sama, dan sama-sama bekerja dalam melaksanakan tugas untuk mencapai keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” ujar Menteri Sjafrie dalam keterangan persnya kepada awak media usai rapat.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo memberikan instruksi agar TNI-Polri tidak ragu mengambil langkah tegas dan terukur terhadap pelanggaran hukum. Kepala Negara juga menekankan agar tindakan kriminal seperti perusakan fasilitas umum maupun penjarahan ditindak sesuai hukum.

“Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah, pejabat yang mengalami penjarahan maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjarahan yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman,” ungkap Menteri Sjafrie.

Selain TNI dan Polri, Presiden Prabowo turut memberi arahan kepada lembaga lain untuk memperkuat koordinasi menjaga stabilitas nasional. Salah satunya Badan Intelijen Negara yang ditugaskan untuk terus memantau situasi intelijen dan melaporkan Presiden Prabowo pada kesempatan pertama apabila terjadi dinamika yang timbul di lapangan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri ditugaskan untuk memastikan koordinasi antara pusat dan daerah agar berjalan dengan baik. “Juga mengikuti secara cermat perkembangan ekonomi yang dibutuhkan oleh rakyat. Oleh karena itu, ini adalah satu kebutuhan bersama, soliditas dari seluruh aparat pemerintah pusat maupun aparat pemerintah daerah,” ucap Menteri Sjafrie.

Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga menugaskan Panglima TNI bersama jajaran kepala staf angkatan untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah penyalahgunaan sumber daya alam. Sementara Kapolri diminta bekerja sama dengan Jaksa Agung mempercepat penegakan hukum terhadap semua pelanggaran di Tanah Air.

“Bapak Presiden akan selalu beserta rakyat dan selalu bersama-sama rakyat dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat, bersama dukungan Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan bersama-sama seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kita,” tutur Menteri Sjafrie.

Menutup keterangan persnya, Menteri Sjafrie menyampaikan pesan Presiden Prabowo bahwa stabilitas nasional adalah kunci bagi kebangkitan ekonomi bangsa. “Mari kita teruskan persatuan dan kesatuan nasional untuk terus berjuang meningkatkan kebangkitan ekonomi kita dengan stabilitas nasional yang kita wujudkan bersama-sama,” pungkasnya.

Turut hadir dalam keterangan pers tersebut adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BIN Muhammad Herindra, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal Tonny Harjono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Road to AI Center Udayana, Menkomdigi: Bali Jadi Pionir Pemanfaatan AI untuk Budaya dan Pariwisata

Penulis
Syifa
-

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan pencanangan Road to AI Center Universitas Udayana sebagai langkah strategis menjadikan Bali pionir pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) di bidang budaya dan pariwisata.

“Kami apresiasi Universitas Udayana yang hari ini mencanangkan Road to AI Center. Pemerintah perlu banyak berkolaborasi dengan banyak institusi pendidikan untuk mempersiapkan negara ini menghadapi kecerdasan artifisial. Itu perlu bergandeng tangan dengan banyak pihak, terutama dari sisi literasi digital,” tuturnya Meutya di Aula Universitas Udayana, Denpasar, Kamis (28/08/2025).

Menurut Meutya, Indonesia dengan 280 juta penduduk memerlukan literasi digital dan pengembangan talenta digital agar siap memanfaatkan AI. Ia menilai pilihan Udayana mengembangkan use case AI untuk budaya dan pariwisata sangat tepat.

“Selain literasi digital, salah satu yang dapat dilakukan oleh kampus-kampus di antaranya adalah memiliki use case tertentu. Tadi kalau di Udayana memang karena juga lokasinya di Bali yang dipilih adalah budaya dan juga pariwisata,” ungkap Meutya.

Meski demikian, Meutya menegaskan masih ada pekerjaan rumah, mulai dari konektivitas hingga regulasi. Oleh karena itu, Pemerintah bersama-sama swasta untuk membuat konektivitas merata di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga menyiapkan regulasi agar pemanfaatan AI berjalan aman dan bermanfaat.

“Inilah yang kemarin sudah kita kirimkan ke Setneg untuk kemudian nanti bisa menjadi PP dan perpres. Yang pertama PP terkait roadmap AI, kemudian juga yang terkait dengan kecerdasan artifisial khususnya di bidang etika dan juga keamanan,” jelasnya.

Rektor Universitas Udayana I Ketut Sudarsana menegaskan siap mendukung pengembangan AI berbasis kearifan lokal.

“Kami fokus di bidang budaya dan pariwisata. Tidak juga menutup kemungkinan juga menambah hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan di bidang ketahanan pangan, industri dan juga lingkungan keberlanjutan,” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Tutup AOE 2025, Menko Pangan Zulhas Pesan Pentingnya Ekosistem Pemberdayaan Masyarakat

Penulis
Syifa
-

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengapresiasi pelaksanaan Apkasi Otonomi Expo (AOE) Tahun 2025 yang merupakan pameran komoditi, investasi, pariwisata dan procurement terbesar di tanah air. Hal ini diungkapkannya saat menutup kegiatan AOE 2025, di Panggung Hall 5 ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Sabtu 30/8/2025).

“Saya sangat bahagia dan bangga bisa menutup acara pameran Apkasi ini. Saya tadi mendengar laporan dari Ketua Pelaksana, hasilnya menurut saya sangat bagus, sudah sesuai dengan harapan. Saya melihat pameran ini sejalan dengan pemberdayaan masyarakat yang sedang dijadikan prioritas oleh Bapak Presiden Prabowo. Banyak produk UMKM daerah dipajang dan dipamerkan. Inilah yang harus kita dukung. Produk lokal harus diberdayakan,” ucap Menko Pangan saat memberikan sambutan.

Zulhas begitu Menko Pangan ini biasa dipanggil menambahkan, Apkasi yang telah melaksanakan pameran selama 20 kali dalam 25 tahun usia Apkasi, telah memberikan kontribusi besar bagi produk dan komoditas daerah. Zulhas pun menceritakan bagaimana pasar bebas menguasai sendi-sendi kehidupan masyarakat.

“Hampir 28 tahun kita menjadi pasar bebas, tepatnya paska reformasi. Dulu, pengusaha besar tidak boleh masuk kecamatan dan desa. Sekarang, desa menjadi punya orang kota, pemilik modal menguasai sampai ke desa-desa. Mereka yang dulunya petani pemilik lahan, kini menjadi buruh tani bagi orang kota, para pemilik modal. Inilah yang sedang diperbaiki Presiden Prabowo dan Apkasi serta para bupati saya kira punya andil yang besar untuk mewujudkan ini dengan mendorong penciptaan ekosistem pemberdayaan masyarakat,” pesannya.

Sementara itu, Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, menginginkan pentingnya masing-masing daerah kabupaten menindaklanjuti potensi ekonomi dan perdagangan yang bisa digali dari pelaksanaan pameran AOE 2025. “Kita harus berkolaborasi dalam memperkuat perdagangan antar kabupaten. Ambil contoh Pemkab Lahat dengan Kabupaten Minahasa Utara siap mendatangkan tas dari sabuk kelapa dan kenari untuk dipasarkan di Lahat. Bila dijumlah dalam satu tahun bisa mencapai Rp 6 Miliar. Kemudian, imbal baliknya, kami akan mengirimkan kopi ke Minahasa Utara, karena kami penghasil kopi. Inilah perdagangan yang mau kita jalin. Saya harap ini bisa dilakukan dan ditiru kabupaten lain,” papar Bursah yang juga Bupati Lahat ini.

Bursah juga menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto yang berkenan membuka pameran AOE 2025 pada Kamis (28/08/25) lalu. Ia juga secara khusus mengapresiasi Bupati Tangerang dan seluruh jajaran yang sangat mendukung AEO 2025 di ICE BSD, termasuk para sponsor, peserta pameran, investor, buyer dan pengunjung selama tiga hari terakhir.

Sementara itu, dalam laporannya, Ketua Pelaksana AOE Tahun 2025, Sarman Simanjorang, menyampaikan jumlah pengunjung yang terdata di sistem registrasi sampai hari ketiga mencapai 9.125 orang, terdiri dari investor, buyer, dan pengunjung umum. Volume perdagangan langsung atau transaksi di lokasi expo mencapai Rp 8 Miliar. Sedangkan potensi bisnis dan perdagangan yang terjalin diperkirakan mencapai miliaran rupiah, termasuk beberapa nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani saat pelaksanaan Business Matching.

“Kami juga menyaksikan langsung beberapa MoU yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten dengan berbagai entitas bisnis, di antaranya Pemkab Pringsewu dan Pemkab Pakpak Bharat dengan PT Klumbayan Gold Farm senilai Rp 4 Miliar. Ada juga beberapa buyer yang melaksanakan deal langsung untuk beberapa komoditas strategis yang akan ditindaklanjuti setelah pameran ini,” terang Sarman Simanjorang, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Apkasi.

Pameran AOE 2025 diikuti 185 peserta, dimana 125 diantaranya adalah pemerintah kabupaten, kementerian/lembaga, 20 industri dan dunia usaha, 28 UMKM, dan 28 media partner. Pameran ini dibuka langsung Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (28/08/25) dan dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih, Lembaga Negara, ratusan Bupati dan para pejabat daerah lainnya. Opening ceremony AOE 2025 juga dihadiri oleh beberapa perwakilan negara sahabat, seperti Duta Besar Kamboja, Duta Besar Iran, Duta Besar Irak, Head kof ASEAN Mission Embassy of the UAE, Corps Diplomatic dari beberapa negara sahabat seperti Sri Lanka, Pakistan Republik Federasi Rusia. Selain itu juga dihadiri oleh komunitas diaspora Indonesia di luar negeri, seperti Diaspora Hongkong dan IDN Global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo: Aspirasi Damai Dihormati, Tindakan Anarki Akan Ditindak Tegas

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap pemerintah dalam menyikapi dinamika demonstrasi yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air. Usai menggelar pertemuan dengan pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 31 Agustus 2025, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penghormatan terhadap aspirasi rakyat, dan penegakan hukum terhadap tindakan anarki.

“Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam beberapa hari ini, saya Presiden Republik Indonesia terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan persnya.

Namun, di tengah kebebasan berpendapat itu, Kepala Negara juga menyoroti adanya insiden aparat yang dinilai menyalahi aturan. Kepala Negara menegaskan bahwa langkah hukum telah ditempuh secara terbuka agar kepercayaan publik tetap terjaga.

“Terhadap petugas yang kemarin melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan proses pemeriksaan. Ini telah saya minta dilakukan dengan cepat, dengan transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa negara tidak boleh tinggal diam jika demonstrasi bergeser menjadi tindakan anarki. Negara, menurutnya, wajib hadir untuk melindungi rakyat serta menjaga fasilitas umum dari perusakan dan penjarahan.

“Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas-fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” ungkap Presiden.

Meski memberi peringatan keras, Presiden Prabowo tetap menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan secara damai akan dihormati penuh oleh pemerintah. Ia menilai perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi yang dijamin undang-undang maupun instrumen internasional.

“Sekali lagi aspirasi murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo pun menginstruksikan kepada aparat keamanan agar terus melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Ia menegaskan TNI dan Polri harus bertindak tegas sesuai aturan terhadap segala bentuk perusakan maupun ancaman keamanan.

“Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi, sesuai dengan hukum yang berlaku,” tutur Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Pastikan Suara Rakyat Didengar dan Ditindaklanjuti Pemerintah

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menekankan agar masyarakat tetap tenang dan percaya kepada pemerintah dalam menghadapi dinamika nasional. Kepala Negara menegaskan bahwa semua partai politik, baik yang berada di dalam koalisi maupun di luar pemerintahan, sepakat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Saudara-saudara sekalian, saya minta sungguh-sungguh seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tenang, pemerintah yang saya pimpin, dengan semua partai politik termasuk partai yang di luar pemerintahan, kami bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil, rakyat yang paling tertinggal,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 31 Agustus 2025.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah menghormati aspirasi murni masyarakat yang disampaikan secara damai. Ia juga menegaskan bahwa setiap tuntutan yang disampaikan dengan baik akan didengar, dicatat, dan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

“Kepada seluruh masyarakat, silakan sampaikan aspirasi yang murni dan tuntutan dengan baik dan dengan damai. Kami pastikan akan didengar, akan dicatat, dan akan kita tindaklanjuti,” ucapnya.

Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta DPR untuk membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, dan berbagai kelompok sipil. Menurutnya, penyampaian aspirasi langsung kepada wakil rakyat akan membantu memperkuat jalur komunikasi politik.

“Saya juga akan meminta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh dari kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasinya supaya bisa diterima dengan baik dan langsung berdialog,” jelasnya.

Presiden Prabowo pun mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas bangsa. Kepala Negara turut menegaskan kembali pentingnya menjaga persatuan nasional dengan semangat gotong royong.

“Mari kita jaga persatuan nasional, Indonesia di ambang kebangkitan. Jangan sampai kita terus diadu domba, suarakan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan, tanpa perbuatan yang merugikan fasilitas umum,” ujar Presiden.

“Sekali lagi, semangat kita dari nenek moyang kita adalah Gotong Royong. Marilah kita bergotong royong, menjaga lingkungan kita, menjaga keselamatan semua keluarga kita, menjaga tanah air kita,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Langkah Tegas Prabowo: Parpol Cabut Anggota DPR yang Lakukan Kekeliruan

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 31 Agustus 2025. Pertemuan ini berlangsung di tengah situasi demonstrasi yang masih terjadi di sejumlah wilayah dan belum sepenuhnya mereda, sehingga menjadi momentum penting bagi konsolidasi politik nasional.

Dalam jajaran ketua umum partai politik yang hadir, tampak Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Dharma Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Sekjen PKS Muhammad Kholid.

Selain tokoh partai politik, Presiden Prabowo juga menerima para pimpinan lembaga negara. Hadir Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, serta Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.

Dalam keterangannya usai pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa para ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggotanya di parlemen yang melakukan kekeliruan. Diantaranya adalah pencabutan keanggotaan hingga pencabutan sejumlah kebijakan termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

“Terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Langkah tegas tadi yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo pun menekankan agar para wakil rakyat selalu peka terhadap aspirasi publik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin undang-undang dan instrumen internasional, selama penyampaian aspirasi dilakukan secara damai.

“Para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami menghormati kebebasan berpendapat seperti diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai,” ucap Presiden.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kondisi Tanah Air Jadi Prioritas, Presiden Prabowo Tunda Agenda ke RRT

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menunda kunjungan ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam waktu dekat. Pada keterangannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pada bulan September, Presiden Prabowo mendapatkan sejumlah undangan internasional dari berbagai pihak, termasuk menghadiri Sidang Tahunan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Amerika Serikat.

“Salah satunya adalah undangan untuk beliau menghadiri Sidang Tahunan PBB di New York. Ini membuat salah satu pertimbangan bagi beliau di dalam memutuskan hadir atau tidaknya beliau memenuhi undangan dari pemerintah Tiongkok,” ujar Menteri Pras pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

Selain faktor agenda internasional, dinamika yang terjadi di dalam negeri turut menjadi pertimbangan utama penundaan kunjungan tersebut. Presiden Prabowo, menurut Menteri Pras, ingin terus memantau perkembangan kondisi di Tanah Air secara langsung.

“Tentu saja karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung. Beliau juga ingin memonitor secara langsung. Kemudian beliau juga ingin memimpin secara langsung, kemudian mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik,” tuturnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa keputusan Presiden ini diambil dengan penuh kehati-hatian, serta tetap menjunjung tinggi hubungan baik dengan pemerintah Tiongkok. “Oleh karena itu, Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan kerendahan hati dan dengan memohon maaf kepada pemerintah Tiongkok, beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri undangan dari pemerintah Tiongkok,” ujar Menteri Pras.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini, Senin 1 September 2025

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling Jakarta pada Senin (1/9) di lima titik berbeda. Layanan ini memudahkan masyarakat untuk memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) tanpa harus datang ke kantor Satpas.

Mengutip informasi resmi dari akun X @tmcpoldametro, berikut daftar lokasi SIM Keliling Jakarta hari ini:

  1. Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  2. Jakarta Utara: LTC Glodok

  3. Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  4. Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

  5. Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Jam Operasional dan Persyaratan

Pelayanan SIM Keliling dibuka mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB. Pemohon diwajibkan membawa dokumen berupa SIM yang akan diperpanjang serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) beserta fotokopi.

Selain itu, masyarakat juga perlu mengisi formulir pendaftaran serta mengikuti tes kesehatan dan tes psikologi di lokasi gerai.

Jenis SIM yang Bisa Diperpanjang

Layanan SIM Keliling hanya berlaku untuk pemegang SIM A dan SIM C yang masih aktif atau masa berlakunya akan habis.
Sementara itu, untuk perpanjangan SIM B atau SIM yang sudah melewati masa berlaku, pemohon wajib mengurus langsung di kantor Satpas.

Biaya Perpanjangan SIM

Mengacu pada PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di lingkungan Polri, biaya perpanjangan SIM ditetapkan sebagai berikut:

  • SIM A: Rp80.000

  • SIM C: Rp75.000

Selain itu, pemohon juga dikenakan biaya tambahan berupa tes psikologi sebesar Rp37.500 dan biaya asuransi Rp50.000.

Dengan adanya layanan SIM Keliling, Ditlantas Polda Metro Jaya berharap masyarakat lebih mudah memperpanjang masa berlaku SIM tanpa antrean panjang di kantor Satpas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Samsat Keliling di Jadetabek Ditiadakan Senin, 1 September 2025

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mengumumkan penghentian sementara layanan Samsat Keliling di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) pada Senin, 1 September 2025.

Informasi resmi tersebut disampaikan melalui akun X (Twitter) TMC Polda Metro Jaya @tmcpoldametro. “Pelayanan seluruh gerai dan Samling (Samsat Keliling) untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten pada Senin, 01 September 2025 ditiadakan,” tulis keterangan tersebut.

Dengan adanya penutupan ini, masyarakat yang ingin mengurus administrasi kendaraan hanya dapat melakukannya di Samsat Induk masing-masing wilayah. Layanan yang tersedia mencakup pengesahan STNK tahunan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Selain itu, di Samsat Induk juga dapat dilakukan pembayaran pajak kendaraan lima tahunan sekaligus penggantian pelat nomor kendaraan.

Persyaratan Bayar Pajak Kendaraan di Samsat Induk

Bagi wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran, Ditlantas Polda Metro Jaya mengingatkan agar menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain:

  • KTP asli pemilik kendaraan beserta fotokopi,

  • BPKB dan fotokopi,

  • STNK asli dan fotokopi.

Syarat lain yang harus dipenuhi adalah pemohon tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan lebih dari satu tahun.

Imbauan untuk Masyarakat

Masyarakat diimbau untuk menyesuaikan jadwal pembayaran pajak kendaraan agar tidak terkena denda keterlambatan. Dengan hanya beroperasinya Samsat Induk, masyarakat diharapkan datang lebih awal untuk menghindari antrean panjang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...845846847...4,914Halaman 846 dari 4,914