Beranda blog Halaman 847

Prediksi Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah Pagi hingga Hujan Ringan Siang, Senin 1 September 2025

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Senin (1/9), akan didominasi cuaca cerah sejak pagi hingga hujan ringan pada siang hari di beberapa titik.

Mengutip informasi dari laman resmi BMKG, seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diperkirakan cerah pada pagi hari.

Memasuki siang, hujan dengan intensitas ringan berpotensi turun di kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sementara itu, wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur masih diperkirakan cerah.

Pada sore hari, cuaca cerah kembali merata di seluruh wilayah ibu kota, mulai dari Kepulauan Seribu hingga Jakarta Timur. Namun, malam harinya, BMKG memperkirakan cuaca berawan di hampir seluruh kawasan Jakarta.

Adapun suhu udara di Jakarta hari ini diperkirakan berada pada kisaran 23–33 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan udara antara 54 hingga 93 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca, terutama saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hingga malam hari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Doa Bersama dan Deklarasi, Wujudkan Indramayu Makin Aman dan Damai

Demi mewujudkan Kabupaten Indramayu yang ama dan damai, Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama semua pihak menggelar do’a bersama dan Deklarasi Damai yang dilaksanakan di Pendopo Indramayu, Minggu (31/8/2025).

Kegiatan doa bersama dihadiri Bupati Indramayu Lucky Hakim, Forkopimda, Forkopimcam, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, APDESI, dan Kompakdesi.

Bupati Indramayu Lucky Hakim mengatakan, do’a bersama tersebut sebagai ikhtiar untuk menciptakan situasi dan kondisi daerah yang tetap aman dan damai.

“Deklarasi Damai ini agar bisa menciptakan suasana yang makin Damai. Para ulama dan umaro bersinergi bersama berikhtiar agar Kabupaten Indramayu tetap aman dan kondusif,” tegas Lucky Hakim.

Sementara itu Kapolres Indramayu, AKBP. M. Fajar Gemilang mengatakan, update terbaru situasi dan kondisi di wilayah Kabupaten Indramayu saat ini dalam keadaan aman dan damai serta masyarakat tetap beraktivitas seperti biasanya.

“Alhamdulillah sampai sore ini situasi kamtibmas di wilayah Indramayu aman dan damai,” kata Fajar.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Pemkot Surabaya Raih Rekor MURI Penyuluhan TBC Terbanyak di Tingkat RW

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berhasil mencatatkan rekor baru dalam Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) melalui kegiatan penyuluhan Tuberkulosis (TBC) bertajuk “Merdeka TBC” yang diadakan secara serentak di 1.361 RW se-Kota Surabaya pada Kamis (28/8).

Acara yang berpusat di Balai RW 3 Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, ini bertujuan untuk mempercepat penanggulangan TBC dan mewujudkan Surabaya bebas TBC pada tahun 2030 di Kota Pahlawan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan bahwa TBC tidak bisa diberantas hanya oleh pemerintah, tetapi harus ada kolaborasi bersama masyarakat. Oleh karena itu, Pemkot mengandalkan kekuatan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan kader kesehatan untuk memantau setiap rumah, melakukan sosialisasi, dan memastikan penderita TBC mendapatkan pengobatan tuntas.

“Indonesia masih menjadi negara nomor dua dengan penderita TBC terbanyak, karena itulah kami tidak bisa menyelesaikannya sendiri melainkan harus ada sinergi dan kerjasama. Maka dari itu, kami membentuk Kampung Pancasila untuk melibatkan RT, RW hingga Kader Surabaya Hebat (KSH) supaya bisa memantau setiap rumah dan bergerak bergerak bersama melakukan sosialisasi dan pencegahan TBC,” ujar Wali Kota Eri Cahyadi.

Wali Kota Eri Cahyadi yang akrab disapa Cak Eri ini juga menegaskan, rekor MURI yang diterima adalah wujud bahwa Kota Pahlawan tidak bisa dibangun seorang diri tetapi bersama-sama melalui kolaborasi.

“Rekor MURI hari ini menunjukan bahwa Kota Surabaya tidak dibangun oleh satu orang, tetapi Surabaya bergerak maju bersama seluruh warganya. Surabaya dimiliki oleh warganya karena yang melakukan sosialisasi adalah dari warga untuk warga,” terangnya.

Dalam Kesempatan ini, Cak Eri berpesan, kepada seluruh warga Kota Surabaya untuk tidak menghakimi penderita TBC, tapi harus diingatkan dan diarahkan untuk melakukan pengobatan. “Jika ada yang batuk, sarankan pakai masker dan periksa ke Puskesmas. Dengan sinergi dan empati, Kami optimis dapat menekan angka TBC dan mencapai target eliminasi pada tahun 2030,” terang Wali Kota Eri.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Nanik Sukristina menambahkan bahwa kegiatan penyuluhan TBC ini, melibatkan 27.000 kader kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah, dengan masing-masing kader bertanggung jawab atas 20 rumah. Partisipasi aktif ini sejalan dengan konsep “Kampung Pancasila” yang diusung oleh Wali Kota Eri Cahyadi, di mana setiap warga memiliki rasa cinta dan tanggung jawab untuk menjaga kampungnya.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarkan informasi pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan TBC, serta menghilangkan stigma negatif terhadap penderita. Kami ingin memastikan TBC tidak lagi menjadi penyakit yang menakutkan,” tegas Nanik.

Di sisi lain, Senior Manager MURI Andre Purwandono mengatakan, rekor ini diberikan atas dasar jumlah lokasi penyuluhan terbanyak di tingkat RW yang belum pernah tercatat sebelumnya di Indonesia. Ini menunjukkan komitmen kuat Pemkot Surabaya dan warganya dalam membangun kesadaran bersama.

“Jadi ini merupakan salah satu kegiatan yang masuk ke dalam kategori muri yaitu bersifat superlatif segala sesuatu yang dapat dihitung. Yang menjadi penilaian dari MURI ini adalah banyaknya RW yang melakukan penyuluhan TBC dan baru pertama kali di Indonesia,” pungkas Andre.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Ipuk Paparkan Digitalisasi Bansos Banyuwangi di Hadapan Luhut dan 20 Kementerian

Berbagai program digitalisasi Banyuwangi dipaparkan dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama 20 kementerian dan lembaga, terkait penyempurnaan digitalisasi bantuan sosial (Bansos), di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8).

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani hadir dalam rakor tersebut karena Banyuwangi menjadi pilot project digitalisasi Bansos, yang rencananya akan diluncurkan perdana pada September 2025, oleh Presiden Prabowo Subianto.

Rakor tersebut dipimpin langsung Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, dihadiri empat menteri dan empat wakil menteri, serta pimpinan kementerian dan lembaga.

Dalam Rakor tersebut, Ipuk memaparkan berbagai program digitalisasi yang dilaksanakan di Banyuwangi.

“Transformasi digitalisasi Banyuwangi telah berproses panjang dalam digitalisasi sejak 2013. Hingga awal 2025 kami memiliki program B-One Id (Banyuwangi Satu Id), di mana semua layanan bisa diakses menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Mulai layanan kemiskinan, kesehatan, perizinan, dan lainnya,” kata Ipuk.

Ipuk mengatakan dengan penyempurnaan digitalisasi bansos dari pemerintah ini, akan memiliki dampak yang besar pada layanan masyarakat, karena bisa menjangkau ke sektor manapun tidak hanya terkait bansos.

“Kami berterima kasih karena apa yang kami lakukan disuport oleh pemerintah pusat, dan ini bisa menguatkan apa yang sudah kami lakukan di daerah,” kata Ipuk.

Mendengar paparan Ipuk, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi apa yang telah dilakukan Banyuwangi. Bahkan Luhut meminta agar Bupati Ipuk bisa share pengalaman membangun digitalisasi di Banyuwangi ke daerah-daerah di Indonesia.

“Itu Keren. Saran saya ke Kemendagri. Saya akan minta Mendagri (Tito Karnavian) untuk bikin rapat umum bisa zoom, dan Ibu Bupati Banyuwangi bisa share pengalaman ke daerah-daerah,” kata Luhut.

Luhut juga meminta kepada Kemendgari, ketika Banyuwangi sudah mulai menerapkan digitalisasi bansos, daerah lain sudah harus disiapkan.

“Daerah sudah harus disiapkan. Berikan saja model Banyuwangi. Jadi ketika Banyuwangi sudah memulai, mereka sudah dalam titik tertentu,” pinta Luhut.

Luhut menjelaskan digitalisasi akan memberi dampak signifikan terhadap efektivitas bansos. Dengan penerapan sistem digital yang terintegrasi, penyaluran bantuan seperti bansos tunai, subsidi, dan stimulus bisa lebih tepat sasaran dan menghindari pemborosan anggaran.

Tak hanya efisiensi, menurut Luhut, bansos yang tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran juga akan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,3%-0,4%.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

‎Bupati Garut Tinjau Kesiapsiagaan Personel dan Alat Damkar ‎

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, meninjau kesiapsiagaan personel dan alat Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) Kabupaten Garut melalui kegiatan Skill Competition Fire Fighter, bertempat di Kantor Mako Dinas Pemadam Kebakaran (Disdamkar) Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, Kamis (28/8).

‎‎Syakur mengingatkan pentingnya evaluasi berkala terhadap kemampuan petugas damkar dalam penanganan kebakaran. Ia mengapresiasi kegiatan ini yang tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarana untuk menguji keterampilan dan pengetahuan para personel di 10 lokasi pos dan unit pelaksana teknis daerah (UPTD).

‎‎”Perlu diketahui menurut laporan Pak Kadis, disini alatnya terbatas, hal ini terjadi karena pemerintah pusat melakukan efisiensi terhadap anggaran, tapi ke depan secara bertahap kita akan memenuhi kekurangan itu,” ungkapnya.

‎‎Syakur juga menyampaikan apresiasi kepada anggota Damkar Garut yang mendapatkan respons positif dari masyarakat karena kesigapan dan ketulusan mereka dalam membantu kondisi darurat.

‎‎Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas personel dan mempererat kerja sama tim dalam menghadapi tantangan di lapangan.

‎‎Senada dengan Bupati, Kepala Disdamkar Kabupaten Garut, Usep Basuki Eko, menjelaskan bahwa Skill Competition Fire Fighter bertujuan untuk mengukur kecepatan tanggap personel dalam menghadapi kondisi darurat.

‎‎”Karena ini sengaja diukur berdasarkan kemampuan perorangan maupun tim yang terpenuhi berdasarkan evaluasi dalam bentuk pertandingan,” jelas Usep.

‎‎Ia juga menyoroti keterbatasan yang dihadapi, baik dari segi alat maupun sumber daya manusia (SDM). Salah satu contohnya adalah alat Tripod Rescue untuk pertolongan di medan vertikal yang hanya tersedia satu unit. Selain itu, jumlah personel Damkar Garut saat ini hanya 126 orang yang tersebar di 10 pos, jauh dari kebutuhan ideal 571 orang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Purwakarta Rencanakan Penyelesaian Jalur Lingkar Barat pada 2026

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, yang akrab disapa Om Zein, tengah merancang penyelesaian pembangunan Jalur Lingkar Barat yang diharapkan dapat terealisasi pada tahun 2026. Jalur ini memiliki sejarah panjang dalam membuka aksesibilitas dan meningkatkan perekonomian wilayah Purwakarta, khususnya Kecamatan Sukasari.

Sebelumnya, Kabupaten Purwakarta menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur darat yang menyebabkan isolasi di beberapa wilayah, seperti yang dialami oleh warga Kecamatan Sukasari. Lebih dari 50 tahun lalu, warga di wilayah ujung barat seberang Waduk Ir. Djuanda (Jatiluhur) hanya dapat beraktivitas melalui jalur air dengan menyeberangi danau tersebut. Kondisi ini disebabkan sebagian besar wilayah Kecamatan Sukasari merupakan hutan belantara, sehingga perahu menjadi andalan transportasi masyarakat.

Keterisolasian ini berangsur sirna seiring pembangunan Jalur Lingkar Barat yang dimulai pada tahun 2013, saat Dedi Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Jalur sepanjang 57 kilometer ini membentang dari Kecamatan Babakan Cikao-Jatiluhur, Sukasari, hingga Kecamatan Maniis. Pembangunan jalur ini tidaklah mudah, mengingat lokasinya yang berada di wilayah hutan belantara dengan kontur bebatuan terjal. Jalur Lingkar Barat baru dapat dirampungkan pada tahun 2017.

Sejak beroperasi, Jalur Lingkar Barat memberikan dampak positif bagi masyarakat Sukasari. Ekonomi kreatif tumbuh pesat, dan Sukasari tidak lagi dicap sebagai kecamatan terisolasi. Jalur ini juga berfungsi sebagai jalur alternatif penghubung Purwakarta dengan empat kabupaten tetangga: Karawang, Cianjur, Bekasi, dan Bogor.

Bupati Purwakarta saat ini, Saepul Bahri Binzein, berencana memfokuskan dan melanjutkan pekerjaan rumah yang belum rampung ini. “Salah satu fokus kerja kami adalah pembenahan infrastruktur, termasuk di antaranya penataan Jalur Lingkar Barat,” ujar Om Zein dalam postingannya di media sosial, belum lama ini.

Om Zein menegaskan bahwa kelanjutan pembangunan Jalur Lingkar Barat membutuhkan anggaran yang besar, sehingga pengerjaan jalur penghubung ini direncanakan pada tahun 2026. “Nanti kita lanjutkan pembangunannya, sehingga akses darat ini bisa tersambung ke Kabupaten Bogor,” tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Purwakarta, Didi Garnadi, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus kerja pemerintah daerah saat ini. Pihaknya sedang merancang Detail Engineering Design (DED) untuk melanjutkan pembangunan Jalur Lingkar Barat yang belum rampung.

Saat ini, proses pembangunan Jalur Lingkar Barat masih tersisa 15 kilometer, termasuk dua jembatan. “Di 2026, kami telah merancang lanjutan pembangunannya. Karena ada beberapa jalur baru yang akan dibuka, di antaranya jalur lingkar Paranggombong,” jelas Didi.

Kebutuhan anggaran untuk pembangunan Jalur Lingkar Barat ini kurang lebih Rp 30 miliar. Pihaknya telah mengusulkan anggaran dari bantuan keuangan provinsi (Banprov). Terkait Jalur Lingkar Barat, Didi menambahkan bahwa selain sebagai akses darat bagi warga Sukasari, jalur ini juga merupakan jalan alternatif yang terhubung dengan empat kabupaten tetangga.

“Di Jalur Lingkar Barat ini, ke depan juga akan terhubung dengan ruas poros Sangga Buana yang terbentang dari mulai Loji di Kabupaten Karawang hingga ke Bogor,” tambahnya.

Didi mengakui bahwa Jalur Lingkar Barat kurang mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir karena keterbatasan anggaran. Namun, pihaknya optimistis bahwa pada tahun 2026, jalur alternatif tersebut akan kembali mendapat sentuhan perbaikan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Bantul Evaluasi Pembangunan Triwulan II 2025, Target Kemiskinan Ekstrem Tuntas 2026

Pemerintah Kabupaten Bantul menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan II Tahun 2025 di Gedung Mandala Saba Madya, Komplek Parasmya pada Kamis (28/8). Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian pembangunan, memperkuat sinergi antar perangkat daerah, dan mendorong akselerasi digitalisasi di berbagai sektor pemerintahan.

Kepala Bappeda Kabupaten Bantul, Ari Budi Nugroho, dalam sambutannya menekankan pentingnya evaluasi kinerja perangkat daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas pembangunan.

Selanjutnya dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, Agus Budiraharja, turut membacakan capaian kinerja terbaik dan terendah dari masing-masing OPD dan kapanewon berdasarkan evaluasi triwulan II.

“Tiga besar OPD dengan capaian terbaik adalah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ,Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Kemudian peringkat kapanewon, capaian terbaik diraih oleh Kapanewon Jetis, Kapanewon Banguntapan, dan Kapanewon Pundong,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bantul, Aris Suharyanta, menyampaikan harapannya di tahun 2025 angka kemiskinan dan stunting dapat turun, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan tata kelola pemerintahan semakin baik.

“Kami bersama Pak Bupati berkomitmen agar angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, dapat dituntaskan pada tahun 2026,”ujarnya.

Aris juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik, seiring dengan potensi masyarakat Bantul yang berjiwa satria dan adaptif terhadap perubahan.

“Mari kita jadikan forum evaluasi ini sebagai momentum untuk akselerasi pembangunan dan menciptakan solusi-solusi kreatif demi kemajuan Kabupaten Bantul,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Buah Sapa Warga Rico Waas di Medan Marelan, Kini Air Jernih Mengalir di Musala Ar Royyan

Senyum lega tampak di wajah jamaah Musala Ar Royyan, Gang Masjid, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan. Sejak Rabu (20/8), mereka kembali bisa menggunakan air bersih yang jernih dari sumur bor baru. Dengan itu, aktivitas ibadah berjalan tenang tanpa lagi dibayangi keruhnya air lama.

Sumur bor tersebut terwujud berkat hasil urunan sejumlah pimpinan perangkat daerah dan anggota DPRD Kota Medan. Aksi kolektif ini lahir spontan dalam kegiatan Sapa Warga yang digelar Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, di Jalan Abdul Sani Muthalib Gang Manggis, Sabtu (16/8/2025) lalu.

Saat itu, seorang warga bernama Nirwan menyampaikan keluhan soal air musala yang keruh. Ia juga menuturkan bahwa jaringan PDAM Tirtanadi belum menjangkau kawasan mereka. Permintaan sederhana itu langsung mendapat respons cepat dari Rico Waas.

“Insyaallah, hari ini langsung kita bangun. Nanti akan dikoordinasikan melalui camat. Alhamdulillah, ini merupakan andil dan peran dari para pimpinan perangkat daerah dan anggota dewan yang hadir bersama kita,” ujar Rico ketika itu, yang disambut tepuk tangan warga.

Ucapan tersebut bukan sekadar janji. Empat hari berselang, pada 20 Agustus 2025, pengerjaan sumur bor baru di Musala Ar Royyan benar-benar dilaksanakan. Hasilnya kini dirasakan langsung masyarakat: air jernih mengalir dan fasilitas ibadah kembali layak digunakan.

Bagi warga Gang Masjid, kehadiran sumur bor baru bukan hanya menjawab kebutuhan air bersih, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa keluhan mereka direspons cepat oleh Wali Kota dan jajarannya. Syukur pun terucap, mengiringi setiap tetes air bersih yang kini menghidupi rumah ibadah mereka.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubri Abdul Wahid Dianugerahi Penghargaan Baznas Awards 2025 Kategori Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat

Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid dianugerahi penghargaan Baznas Awards 2025, kategori Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia, yang diserahkan langsung oleh Ketua Baznas Indonesia Noor Achmad, disiarkan melalui YouTube Baznas RI, Kamis (28/8).
Penghargaan yang diterima Gubri tersebut merupakan bentuk apresiasi dari Baznas atas kontribusi dan dukungannya terhadap pengelolaan zakat di Riau.
Selain Gubri, dalam ajang Baznas Awards Tahun 2025, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau juga berhasil meraih enam penghargaan sekaligus.
Adapun enam penghargaan yang diterima Baznas Riau dalam Baznas Awards 2025 diantaranya Baznas Provinsi Program Pendidikan Terbaik dan Baznas Provinsi Inovasi Pendistribusian Terbaik.
Selanjutnya, Baznas Riau juga meraih kategori Baznas Provinsi Program Promosi dan Iklan Terbaik, Baznas Provinsi Kategori Perencanaan Terbaik dan Baznas Provinsi Pengelolaan SDM Terbaik serta Baznas Provinsi Pengumpulan ZIS Klaster 5 Terbaik.
Diketahui Baznas Awards 2025 tahun ini diselenggarakan bersempena dengan Rakornas Baznas seluruh Indonesia yang mengangkat tema Menguatkan BAZNAS dalam Mendukung Asta Cita.
Ketua Baznas Indonesia, Noor Achmad mengatakan bahwa penghargaan Baznas Awards tahun ini diberikan kepada 906 penggerak zakat, baik tingkat lembaga maupun perorangan, yang dinilai telah memberikan kontribusi besar dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Noor Achmad menerangkan, penghargaan yang diberikan oleh Baznas untuk memberikan apresiasi yang layak bagi para penggerak zakat. Menurutnya, penghargaan ini bukan sekadar simbol, melainkan bentuk pengakuan atas kerja keras yang telah dilakukan di berbagai daerah.
“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh mitra, para pimpinan BAZNAS se-Indonesia atas apa yang Bapak Ibu lakukan selama ini. Apa yang sudah kita lakukan ini menjadi bagian penting dari dakwah zakat yang luar biasa,” ujar Kiai Noor.
Sementara itu Ketua Baznas Riau H Masriadi Hasan menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterima, dan berharap penghargaan tersebut jadi semangat untuk lebih baik lagi.

“Alhamdulillah, sangat bersyukur sekali atas penghargaan ini. Tentunya semua ini merupakan buah dari kerja keras yang dihasilkan bersama para amil Provinsi Riau. Penghargaan ini menjadi salah satu bukti pengelola zakat di Provinsi Riau mendapat pengakuan secara nasional,” jelasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Purworejo Dukung APRONI UMKM Go Export untuk Dorong Produk Lokal ke Pasar Global

Bupati Purworejo Yuli Hastuti, SH, menyambut baik upaya kolaborasi Asosiasi Perempuan Owner Indonesia (APRONI) UMKM Go Export untuk mendorong kemajuan UMKM Purworejo. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi dari APRONI yang dipimpin oleh Ketua APRONI, Suci Kuntarsih SE MM di Dalem Agung, Rumah Dinas Bupati Purworejo, pada Rabu (27/8).

Acara ini dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, di antaranya Plt Asisten Pemerintahan Setda Purworejo Ahmad Jainudin SIP MM, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Drs R Achmad Kurniawan Kadir MPA, Plt Kepala Dinas PKPP Wiyoto Harjono, ST, serta Kepala Dinas KUKMP Ir. Hadi Pranoto, Kabag Perekonomian Anggit Wahyu Nugroho, SSi MAcc, dan Ketua UMKM Kabupaten Purworejo Hesti Respatiningsih.

Dalam sambutannya, Bupati Purworejo menyampaikan apresiasi atas inisiatif APRONI UMKM Go Export yang membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor pertanian dan UMKM.

“Semoga pertemuan kali ini membuahkan hasil, khususnya terkait kolaborasi dengan dinas-dinas terkait. Saya berharap kegiatan seperti ini tidak hanya sekali, melainkan dapat berlanjut di kesempatan lain,” ungkapnya.

Plt Asisten Pemerintahan Setda, Ahmad Jainudin SIP MM, menegaskan bahwa Purworejo memiliki posisi strategis karena berada di jalur lintas selatan dan berdekatan dengan tiga proyek strategis nasional, yakni Yogyakarta International Airport (YIA), Badan Otorita Borobudur, dan Bendungan Bener. Ke depan, Purworejo juga akan terhubung dengan Jalan Tol Jogja-YIA dan Jogja-Cilacap.

Selain itu, ia memaparkan potensi besar Purworejo di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Produksi kelapa mencapai 36.751 ton per tahun, buah durian 58.799 kwintal per tahun, cabai lebih dari 19 ribu kwintal per tahun, serta populasi kambing terbesar sebanyak 28.414 ekor, termasuk jenis Ras Kambing Kaligesing yang tidak dimiliki daerah lain.

Purworejo memiliki 33.532 unit UMKM, dengan dominasi usaha makanan (60%), perdagangan umum dan jasa (30%), serta kerajinan dan fasion lokal (10%). Apabila UMKM terus tumbuh, maka akan berkontribusi signifikan dalam menurunkan angka pengangguran terbuka yang saat ini masih 3,89%.

“Karena itu, kami berharap kerja sama dengan APRONI UMKM dapat mendorong produk lokal naik kelas, bahkan menembus pasar ekspor,” tandasnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Purworejo, pelaku UMKM, dan APRONI UMKM Go Export dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui inovasi, kerja sama, dan orientasi pasar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News