Beranda blog Halaman 848

Bupati Bogor Raih Penghargaan Kepala Daerah Pendukung Baznas di Baznas Awards 2025

Penulis
Syifa
-

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, didampingi Ketua Baznas Kabupaten Bogor, menerima penghargaan kategori Kepala Daerah Pendukung Baznas Tingkat Kabupaten pada ajang Baznas Awards 2025 yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kamis (28/8).

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mendukung gerakan zakat, infak, dan sedekah sebagai salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas apresiasi yang diberikan.

“Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur hari ini saya didampingi Ketua Baznas Kabupaten Bogor menerima penghargaan Kepala Daerah Pendukung Baznas Tingkat Kabupaten pada ajang Baznas Awards 2025 di Jakarta. Semoga ini menjadi keberkahan untuk seluruh warga Kabupaten Bogor yang saya cintai,” ungkap Bupati Bogor.

Penghargaan ini sekaligus menegaskan peran aktif Pemerintah Kabupaten Bogor dalam bersinergi bersama Baznas untuk memperkuat program-program sosial dan kemanusiaan, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan umat di Kabupaten Bogor.

Selanjutnya, Ketua Bazans Kabupaten Bogor, KH. Lesmana menyampaikan Kabupaten Bogor berhasil meraih penghargaan sebagai bentuk dukungan terhadap Baznas. Ini merupakan kebanggaan bagi Kabupaten Bogor, sekaligus penghargaan nasional untuk Bapak Bupati Bogor dari Presiden Republik Indonesia.

KH. Lesmana juga menambahkan, capaian ini tidak terlepas dari kerja sama dan sinergi yang baik antara Pemkab Bogor, Baznas, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk itu ia bersama segenap pengurus Baznas Kabupaten Bogor, mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik dengan Bapak Bupati Bogor dan para ASN yang telah mendukung program-program Baznas.

“Semoga penghargaan ini semakin memotivasi kita untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah,” imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Cianjur Hadiri Rapat Koordinasi Forum Komunikasi P4GN Tahap II

Penulis
Syifa
-

Bupati Cianjur, dr. H. Wahyu, menghadiri Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahap II yang diselenggarakan di Balai Praja Pemda Kabupaten Cianjur, Kamis (28/8).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kapolres Kabupaten Cianjur serta Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, sebagai bentuk komitmen bersama dalam upaya memberantas peredaran narkoba di wilayah Cianjur.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Cianjur bersama para peserta rapat melaksanakan tes urine sebagai bentuk nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan Cianjur yang bersih dari narkoba.

Bupati Cianjur, dr. Wahyu, menegaskan bahwa peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang di Kabupaten Cianjur harus segera diberantas. “Peredaran narkoba di Cianjur memang harus segera diberantas, karena selain merusak mental dan fisik individu, narkoba juga menjadi masalah sosial, keagamaan, bahkan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kita semua harus berkomunikasi dengan baik, bersinergi, serta melakukan pencegahan sejak dini, mulai dari anak-anak, remaja, dan keluarga. Seluruh stakeholder di Kabupaten Cianjur harus berkolaborasi untuk memerangi narkoba demi kemanusiaan,” ujarnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Cianjur bersama seluruh elemen terkait berkomitmen memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan, pemberantasan, serta penanggulangan narkoba guna menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bermartabat bagi masyarakat Cianjur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Resmikan AVR 10 MVA di Desa Siju, Gubernur HD: Listrik Lebih Stabil Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru meresmikan penggunaan Automatic Voltage Regulator (AVR) 10 MVA di Desa Siju, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Kamis (28/08/2025). Kehadiran infrastruktur kelistrikan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan listrik yang lebih stabil, andal, dan merata.

AVR berfungsi menjaga keseimbangan voltase ketika terjadi perubahan beban listrik, mulai dari genset hingga jaringan rumah tangga. Dengan adanya fasilitas ini, aliran listrik dari Gardu Induk Sungai Kedukan hingga Desa Tulung Selapan, yang melewati AVR Simpang 3 Kebun Sahang, kini dapat terdistribusi lebih baik dengan kapasitas 10 MVA.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyambut baik inisiatif PT PLN (Persero) UID S2JB menghadirkan fasilitas AVR ini sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas tegangan pelanggan, khususnya untuk wilayah Desa Siju, Tulung Selapan, dan sekitarnya. AVR ini sangat berarti karena mampu memperbaiki tegangan dari rata-rata 160 volt menjadi 220 volt. Saya berharap masyarakat ikut menjaga dan merawat fasilitas ini, karena manfaatnya sangat besar bagi kita semua,” ujar Herman Deru.

Ia menegaskan bahwa listrik tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga penopang penting dalam pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

General Manager PLN UID S2JB, Adhi Herlambang, menyampaikan bahwa pembangunan AVR di Simpang 3 Kebun Sahang adalah bagian dari komitmen PLN untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat.

“Ketika listrik lancar, insya Allah perekonomian juga akan bergerak maju, terutama di wilayah Desa Siju dan sekitarnya,” jelas Adhi.

Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumsel atas perhatian dan dukungan nyata yang diberikan.
“Pembangunan ini adalah wujud nyata kepedulian Bapak Gubernur terhadap masyarakat Banyuasin, khususnya di Kecamatan Rambutan,” ungkapnya.

Acara peresmian ini juga dirangkai dengan penyerahan bantuan sembako kepada perwakilan masyarakat Banyuasin sebagai bentuk kepedulian sosial.

Turut hadir Sekda Kabupaten OKI Muhammad Refly, sejumlah kepala OPD, serta para pejabat terkait lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Dorong Pencegahan Korupsi Program MBG Lewat Sinergi Pengawasan Dana Publik

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya pencegahan sejak awal untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp170 triliun pada 2025, program prioritas nasional ini dinilai rawan penyimpangan bila tata kelolanya tidak diperkuat.

Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, menyampaikan hal itu saat menghadiri peluncuran Sistem Deteksi Dini Penyalahgunaan Dana MBG (Detak MBG) di Gedung Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Jakarta, Kamis (28/8). Menurutnya, keberhasilan program MBG bukan hanya soal banyaknya penerima manfaat, tetapi juga bagaimana anggaran dikelola dengan penuh integritas.

“Jika tata kelola tidak diperkuat, maka program yang seharusnya menyehatkan generasi mendatang justru bisa terhambat oleh praktik penyimpangan. Kehadiran sistem ini diharapkan menjadi instrumen pencegahan korupsi, sekaligus alat kontrol publik dalam mengawal jalannya program MBG di seluruh daerah agar dapat terlaksana secara transparan dan tepat sasaran,” tegas Agus.

Sejak Maret 2025, KPK telah secara konsisten melakukan intervensi pencegahan korupsi kepada BGN sebagai lembaga strategis dalam pemenuhan gizi masyarakat. Sebagaimana amanat UU No. 19 Tahun 2019, KPK menjalankan fungsi pencegahan dan monitoring terhadap sistem pengelolaan administrasi di seluruh lembaga negara dan pemerintahan.

KPK menyoroti sejumlah potensi kerawanan dalam pelaksanaan MBG, mulai dari penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai masih eksklusif dan berpotensi konflik kepentingan, proses pengajuan dan verifikasi calon mitra yang berindikasi kecurangan, hingga proposal tidak sesuai kondisi lapangan karena tidak didukung laporan keuangan dua mingguan secara memadai.

Selain itu, KPK juga mencatat adanya red flag atau indikator risiko korupsi di lapangan, antara lain:

  • Mekanisme pemilihan calon mitra yayasan masih dilakukan oleh pihak yayasan sendiri.
    Operasional dapur kerap dipengaruhi penetapan harga pangan yang mahal untuk disetujui oleh Kepala SPPG.
  • Ada mitra yang tidak memiliki rekam jejak sebagai pengelola dapur tetapi tetap terlibat karena kedekatan dengan pengambil kebijakan.
  • Lemahnya mekanisme baku dalam menyiapkan dan menyalurkan bantuan, sehingga validitas data penerima manfaat menjadi kurang akurat.
  • Melihat persoalan tersebut, KPK mendorong BGN untuk lebih berperan sebagai pengawas dan pengendali sistem, bukan sekadar bagian dari operasional maupun pemasok. Transparansi pengelolaan data, pelaporan, serta pelibatan masyarakat juga ditekankan KPK sebagai kunci untuk memitigasi risiko penyimpangan.

Sinergi Lintas Lembaga

Detak MBG sendiri merupakan inisiatif PPATK bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan sektor perbankan untuk memantau transaksi keuangan mencurigakan dalam program MBG. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menekankan bahwa sistem ini adalah tindak lanjut amanat Presiden agar setiap rupiah uang rakyat dijaga secara ketat.

“Karena itu, besarnya alokasi dana dan luasnya cakupan penerima manfaat dari program MBG harus diawasi secara ketat agar anggarannya benar-benar tepat sasaran, penguatan sistem berbasis data menjadi komitmen PPATK dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan anggaran publik,” ungkap Ivan.

Senada dengan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menilai kehadiran Detak MBG merupakan bentuk nyata transformasi digital pemerintah dalam mencegah penyimpangan, memperkuat tata kelola, sekaligus memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kompleksitas program MBG yang melibatkan banyak pihak menuntut tata kelola yang terpadu agar pelaksanaannya berjalan akuntabel dan bebas dari penyalahgunaan. peluncuran sistem ini tidak hanya sebatas upaya pencegahan dini, tetapi bagian dari perbaikan birokrasi menuju tata kelola yang lebih bersih,” papar Rini.

Bagi KPK, pencegahan korupsi pada program MBG adalah bagian dari investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Dengan sinergi lintas lembaga, risiko penyalahgunaan bisa diminimalisasi, kepercayaan publik tumbuh, dan generasi penerus bangsa mendapat gizi yang layak tanpa tercederai praktik korupsi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Cimahi Tekankan Peran Strategis RT dan RW dalam Pembangunan Daerah

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cimahi menggelar kegiatan Pembinaan Lembaga RT dan RW yang dibuka secara resmi oleh Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, pada Rabu (27/8) di Convention Hall Cimahi Techno Park. Kegiatan ini menjadi sarana penguatan peran para Ketua RT dan RW sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Wali Kota Cimahi menegaskan bahwa Ketua RT dan RW memiliki posisi penting di tengah masyarakat, yakni sebagai jembatan antara warga dengan pemerintah. “Para Ketua RT maupun RW adalah garda terdepan dalam melayani masyarakat,” ujarnya.

Ngatiyana juga menekankan pentingnya peran RT dan RW dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat secara langsung. Menurutnya, pembangunan perkotaan memiliki ruang lingkup yang luas dengan implikasi sosial dan politik yang tidak sederhana, sehingga dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah dengan RT dan RW sebagai penghubung utama informasi hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

Lebih lanjut, Wali Kota Cimahi mengingatkan para Ketua RT dan RW agar selalu memperhatikan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada malam hari yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi. Walikota Cimahi juga mendorong para Ketua RT dan RW untuk menjadi teladan di lingkungannya, baik dalam hal pemberdayaan, pelayanan, merukunkan warga, maupun memonitor pembangunan di wilayah.

Dalam kesempatan tersebut, Ngatiyana juga menyinggung pembangunan fisik yang tengah berlangsung di wilayah Cimahi Utara, yaitu pembangunan bundaran dan pelebaran ruas Jalan Jati Cihanjuang untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi di pertigaan menuju arah Gedung Pemerintah Kota Cimahi.

Melalui kegiatan pembinaan ini, Wali Kota Cimahi berharap jajaran RT dan RW dapat semakin profesional, solid, dan optimal dalam menjalankan tugas. Kegiatan itu diselenggarakan sebagai upaya agar Ketua RT dan RW mampu melaksanakan fungsi dengan lebih baik, sekaligus menegaskan kedudukan mereka sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pelayanan sosial, ekonomi, dan budaya di tingkat lokal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemendikdasmen bersama Kejaksaan Agung Kawal Program Revitalisasi Sekolah, Tegas Berantas Korupsi

Penulis
Syifa
-

Program revitalisasi sekolah yang tengah digulirkan pemerintah turut melibatkan partisipasi banyak pihak, termasuk pengawalan ketat dari Kejaksaan Agung (Kejagung). Melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kejagung memastikan pelaksanaan proyek strategis tersebut berjalan tanpa pungutan liar maupun praktik korupsi yang merugikan negara.

Koordinator Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Direktorat IV Kejaksaan Agung RI, Waito Wongateleng, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai permintaan dana sebesar 15% dari setiap lembaga penerima bantuan pemerintah di Dinas Pendidikan Garut. Selain itu, ada juga laporan terkait bantuan revitalisasi SD dan SMP yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Musi Banyuasin.

“Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah telah menjalin kerja sama melalui MoU (Memorandum of Understanding) untuk bersinergi dan berkolaborasi mengawal program ini. Jadi jika Bapak dan Ibu di sekolah menemukan adanya pungutan liar atau oknum yang menggangu program revitalisasi, jangan ragu datang ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) yang ada di daerah masing-masing untuk memohon bantuan dan advokasi. Karena Kementerian Pendidikan dan Kejaksaan Agung telah melakukan kerja sama mengawal program strategis Presiden ini,” ujar Waito.

Kolaborasi ini bertujuan memastikan proyek revitalisasi berjalan dengan baik dan tidak ada pelanggaran hukum. Waito menjelaskan, tindak pidana korupsi yang merugikan negara dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Dampak ini antara lain proyek pembangunan sekolah yang terbengkalai, rendahnya kualitas bangunan, menurunnya kepercayaan publik, serta persaingan usaha yang tidak sehat.

“Modus korupsi dalam proyek pembangunan sekolah sering kali terjadi di berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pembelanjaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan,” paparnya dalam kegiatan Finalisasi Dokumen Perencanaan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Revitalisasi PAUD Tahap 8 di Makassar, Kamis (21/8). Dalam paparanya, Waito didampingi Tim Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Agung, Faisal Yusuf Helmi.

Sanksi untuk pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berikut adalah sanksi yang akan diberikan. Pertama, hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, atau seumur hidup, tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan.

Kemudian, denda minimal sebesar Rp200 juta dan maksimal sebesar Rp1 miliar. Lalu, hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, seperti hak untuk menduduki jabatan publik. Berikutnya adalah penyitaan aset hasil korupsi.

Terakhir, kewajiban membayar uang pengganti sejumlah kerugian negara yang ditimbulkan. Hukuman yang berat ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengembalikan kerugian negara akibat perbuatan korupsi.

Lebih lanjut, Waito juga menjelaskan secara gamblang tentang definisi dan jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ia memaparkan bahwa korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Korupsi itu bukan sekadar tindakan mencuri uang negara. Secara yuridis, sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi memiliki cakupan yang sangat luas,” jelas Waito. Ia menambahkan bahwa peraturan ini menjadi landasan utama bagi aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Menurut Waito, meskipun terdapat sekitar 30 jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang, secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi 7 jenis utama, yaitu: 1) Kerugian Keuangan Negara; 2) Suap Menyuap; 3) Penggelapan Dalam Jabatan; 4) Pemerasan; 5) Perbuatan Curang; 6) Benturan Kepentingan dalam Pengadaan; dan 7) Gratifikasi.

“Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa korupsi itu beragam bentuknya. Tidak hanya sebatas merugikan uang, tetapi juga menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan yang diberikan oleh negara,” tutup Waito.

Ia berharap pemahaman yang lebih luas tentang definisi dan jenis korupsi dapat meningkatkan partisipasi publik dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Gorontalo Pastikan Bantuan UMKM Aman dan Layak Dikonsumsi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan bahwa bantuan UMKM yang disalurkan kepada masyarakat aman digunakan dan layak dikonsumsi. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, saat menyerahkan bantuan UMKM di Kantor Camat Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Senin (25/8).

Wagub Idah menegaskan, meski pemerintah telah menyalurkan bantuan yang sudah dipastikan kualitasnya, masyarakat tetap diimbau untuk melakukan pemeriksaan mandiri.

“Bantuan ini layak digunakan, layak dikonsumsi, dan aman diolah. Pemerintah tentu memberikan yang terbaik, bukan barang kadaluarsa. Kalau ada yang menemukan produk rusak atau expired, segera laporkan kepada petugas,” tegasnya.

Untuk memastikan hal tersebut, setibanya di lokasi acara Wagub Idah meninjau langsung truk pengangkut bantuan UMKM. Beberapa item seperti susu kaleng, minyak goreng, gula, beras, hingga mentega dicek satu per satu masa kadaluarsanya.

Bantuan UMKM tahap II ini menyasar para pedagang kecil, mulai dari pemilik warung/kios, penjual gorengan, nasi kuning, hingga minuman ringan seperti Pop Ice. Di titik Bone Raya, tercatat 133 pelaku UMKM menerima bantuan, mewakili tiga kecamatan, yaitu Bone (59 orang), Bone Raya (24 orang), dan Bulawa (50 orang).

Wagub berharap bantuan ini tidak hanya meringankan beban usaha masyarakat, tetapi juga mampu mendorong peningkatan produktivitas dan menjaga keberlanjutan usaha.

“Pemerintah berharap bantuan ini benar-benar dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, sehingga UMKM kita bisa semakin maju dan mandiri,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menlu dan Menhan Indonesia–Australia Gelar Pertemuan 2+2, Bahas Penguatan Pertahanan dan Diplomasi

Penulis
Syifa
-
Pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia–Australia (2+2 Foreign and Defence Ministers’ Meeting) resmi digelar di Canberra pada Kamis (28/8/2025).
Acara dibuka dengan sambutan hangat Wakil Perdana Menteri Australia yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Richard Marles menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono. Dalam pernyataannya, Menhan Australia Richard Marles menekankan arti strategis Indonesia bagi Australia dari perspektif geografis maupun keamanan, serta menyoroti Defence Cooperation Agreement (DCA) yang telah ditandatangani tahun sebelumnya sebagai bukti penguatan hubungan pertahanan kedua negara.
Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong turut memberikan sambutan dengan menegaskan bahwa Indonesia bukan sekadar tetangga, melainkan mitra strategis utama bagi Australia. Kunjungan delegasi Indonesia memiliki nilai strategis yang sangat penting dan diapresiasi tinggi oleh Australia. Menlu Australia Penny Wong menekankan kesamaan kepentingan kedua negara dalam menciptakan kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera, serta menyampaikan sejumlah inisiatif baru, seperti kerja sama maritim, kemitraan untuk perdamaian dan stabilitas, serta peningkatan kerja sama di kawasan Pasifik. Selain itu Menlu Australia juga menyoroti komitmen bersama dalam mendukung proses perdamaian di Timur Tengah.
Dari pihak Indonesia, Menlu RI Sugiono menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan pertemuan ini sekaligus menegaskan bahwa kedekatan dengan Australia merupakan kepentingan nasional Indonesia. Pertemuan 2+2 ini dipandang sebagai forum strategis untuk memperkuat kerja sama pertahanan, diplomasi, serta kontribusi bersama terhadap stabilitas regional dan global.
Sementara itu dalam sambutannya, Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengapresiasi penyelenggaraan pertemuan ini, yang menjadi pengalaman pertamanya mengikuti pertemuan 2+2 setelah sebelumnya mendampingi Presiden RI Prabowo saat masih menjabat sebagai Menhan. Menhan RI  berharap agar pertemuan ini menghasilkan diskusi produktif dalam memperkuat hubungan pertahanan dan diplomasi kedua negara.
Menhan RI dalam hal ini menekankan pentingnya mempererat hubungan antarpemimpin (leaders to leaders) dan antarmasyarakat (people to people contact), sebagai fondasi hubungan strategis Indonesia–Australia. Selain itu mengusulkan penguatan kerja sama pertahanan, termasuk kemungkinan pertemuan trilateral Indonesia–Papua Nugini–Australia, kerja sama pertahanan darat, pelatihan pasukan khusus kontra-terorisme, serta pengembangan latihan gabungan tiga matra.
Menanggapi hal ini, Menhan Australia Richard menyatakan dukungan penuh dan menegaskan bahwa kerja sama pertahanan merupakan pilar utama hubungan kedua negara. Australia berkomitmen untuk mendorong penguatan Defense Cooperation Agreement (DCA) ke tingkat berikutnya, termasuk kerja sama pertukaran informasi, peningkatan kepercayaan institusional pertahanan, serta kolaborasi industri pertahanan. Dalam bidang maritim, Menhan Australia Richard menekankan pentingnya implementasi kesepakatan kerja sama, termasuk penguatan koordinasi antara Bakamla, Badan Informasi Geospasial Indonesia, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan Maritime Domain Awareness (MDA).
Pernyataan tersebut disambut positif oleh pihak Indonesia, di mana Menhan RI menegaskan pentingnya menjaga prinsip dasar dalam hubungan bilateral. Menhan RI menanggapi dengan menyampaikan penghargaan atas sikap Australia yang menghormati kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia. Menhan menegaskan bahwa hubungan bilateral kedua negara harus dijaga.

Sejalan dengan itu, Menlu RI turut memperkuat pesan tersebut dengan menekankan konsistensi komitmen Indonesia dalam membangun hubungan yang kokoh dengan Australia, berdasarkan keterbukaan, rasa saling menghormati, dan integritas nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Dody Pastikan Fasilitas Sekolah Rakyat IPWL Sofifi di Maluku Utara Layak, Aman dan Nyaman

Penulis
Syifa
-

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo terus memastikan seluruh Sekolah Rakyat yang telah selesai dibangun oleh Kementerian PU dapat dimanfaatkan secara optimal demi meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Salah satunya adalah Sekolah Rakyat Tahap 1A yang memanfaatkan gedung Instalasi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Akekolano, Sofifi Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara.

Dalam kunjungan kerjanya pada Kamis (28/8/2025), Menteri Dody memeriksa secara langsung setiap fasilitas sekolah, mulai dari ruang kelas, asrama putra dan putri, hingga fasilitas sanitasi seperti toilet. Menteri Dody juga menyempatkan diri masuk ke ruang kelas, menyapa para siswa, melihat langsung proses belajar mengajar, serta mengecek kelayakan sarana seperti meja, kursi, papan tulis, ventilasi, dan pencahayaan ruang.

“Sekolah ini bukan hanya bangunan fisik, tetapi juga rumah kedua bagi para siswa. Kami ingin memastikan setiap fasilitas benar-benar layak, aman, dan nyaman sehingga proses belajar dapat berjalan dengan baik,” kata Menteri Dody.

Sekolah Rakyat IPWL Sofifi merupakan salah satu dari 63 sekolah Tahap I yang telah selesai direnovasi Kementerian PU. Lokasi ini difungsikan sebagai sarana pendidikan jenjang SMA dengan dua rombongan belajar yang menampung 50 siswa. Renovasi gedung IPWL menjadi Sekolah Rakyat dilakukan sebagai bagian dari optimalisasi pemanfaatan aset negara agar lebih produktif, berkelanjutan, dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.

Menteri Dody menegaskan pentingnya sinergi antara perencanaan yang matang hingga pelaksanaan konstruksi pada Sekolah Rakyat Tahap 1, sehingga pekerjaan renovasi dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat guna. “Saya kira bagus ya fisiknya, dan diselesaikan cepat sesuai dengan target,” kata Menteri Dody.

Pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU sejak 10 Mei hingga 8 Juli 2025, dan telah dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar sejak 14 Juli 2025. Kementerian PU melakukan renovasi gedung perkantoran, mushola, rumah dinas pegawai, asrama putra dan putri, ruang makan dan dapur, pos keamanan, lapangan upacara, dan pagar keliling sekolah.

Dengan selesainya renovasi ini, Kementerian PU berharap Sekolah Rakyat IPWL Sofifi dapat menjadi pusat pembelajaran yang berkualitas bagi anak-anak Maluku Utara, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Subianto Buka AOE 2025, Titip Pesan Kepala Daerah Perjuangkan Kepentingan Rakyat

Penulis
Syifa
-

Presiden RI Prabowo Subianto membuka acara Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2025, “Trade, Tourism, Investment and Procurement” di ICE BSD Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (28/8). Dalam sambutan pembukaan expo yang bertema “Produk Lokal Mengglobal”, Presiden Prabowo menekankan kepada segenap kepala daerah untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan adil.

Presiden Prabowo juga mengingatkan para pemimpin daerah untuk terus mengerjakan amanat rakyat dan tetap berpegang pada pasal 33 UUD 1945. Menurut Presiden, upaya efisiensi yang dijalankan pemerintahannya kali ini juga merupakan salah satu cara yang berpegang pada pasal tersebut.

Prabowo meminta para pemimpin daerah untuk lebih bersabar karena adanya pengurangan transfer dari pusat sebagai akibat adanya efisiensi. Menurutnya, transfer tersebut ada yang berbentuk langsung dan ada yang tidak langsung. “Efisiensi jangan diartikan potong transfer daerah. Transfer daerah ada yang langsung dan ada yang tidak langsung, tetapi semuanya untuk daerah,” tukas Prabowo.

Presiden Prabowo lantas berpesan agar para pemimpin daerah khususnya Bupati lebih mendekatkan diri kepada rakyat. “Saudara-saudara adalah yang paling deket sama rakyat, Saudara-saudara yang seharusnya paling tau denyut nadi rakyat, saudara-saudara seharusnya yang paling peka terhadap kesulitan rakyat,” tegasnya sambil mengajak seluruh komponen Apkasi berjuang untuk rakyat. “Bela rakyatmu, mengabdi kepada rakyatmu, rebut yang terbaik untuk rakyatmu. Saudara akan berhasil sebagai pemimpin,” kata Presiden Prabowo bersemangat.

Dalam kesempatan memberikan sambutan, Mendagri Tito Karnavian menyoroti masalah fiskal yang dihadapi daerah. Ia menyebutkan data bahwa banyak daerah terutama kabupaten di Indonesia masih rendah dan ketergantungan kepada pemerintah pusat cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan efisiensi.

Menurut Tito, selain efisiensi, pemerintah daerah perlu mencari sumber pendapatan lain seperti usaha daerah sehingga pemerintah pusat mengundang asosiasi bisnis untuk menggali potensi ekonomi daerah. Pemerintah daerah juga bisa diharapkan menangkap peluang pemasukan dari program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis atau Koperasi Merah Putih.

Sementara itu, pada saat memberikan sambutan, Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi memberikan apresiasi atas kesediaan Presiden Prabowo meresmikan pembukaan AOE 2025. Bupati Lahat ini menekankan, AOE adalah wadah bagi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia untuk memperkenalkan potensi unggulan, membuka peluang investasi, dan membawa karya-karya anak bangsa menuju pasar internasional. “Inilah bukti bahwa kekuatan ekonomi Indonesia berakar dari daerah, namun berorientasi pada pasar global,” katanya.

Dalam acara itu, tampak hadir Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian ada Menteri Koperasi Indonesia Budi Arie, Menteri Kehutanan Raja Juli, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Hadir juga ratusan bupati baik sebagai peserta pameran maupun sebagai anggota Apkasi.

Event AOE 2025 akan berlangsung selama 3 hari, 28–30 Agustus 2025 di Hall 5 & 6 Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kabupaten Tangerang. Mengusung tema “Produk Lokal Mengglobal”, kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah kabupaten se-Indonesia untuk mempromosikan potensi daerah, memperluas jejaring bisnis, dan mendorong produk unggulan lokal agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

AOE 2025 menghadirkan beragam kegiatan, antara lain pameran komoditas dan produk unggulan daerah dari sektor UMKM, IKM, pertanian, kerajinan, dan kuliner; business matching dan forum investasi antara pemerintah daerah dan mitra usaha, fashion show wastra Nusantara, pertunjukan seni budaya, dan parade promosi pariwisata, workshop procurement untuk penguatan kapasitas kelembagaan daerah di dalam mendorong terserapnya produk dalam negeri melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kegiatan AOE 2025 diikuti oleh lebih dari 150 pemerintah kabupaten, kementerian/lembaga terkait, sebagai peserta ehibitor serta dihadiri duta besar negara sahabat, chamber dan diaspora serta buyer/investor nasional dan internasional, pelaku UMKM, akademisi, media, dan masyarakat umum.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...847848849...4,914Halaman 848 dari 4,914