Beranda blog Halaman 85

Wamen ESDM Dorong Percepatan PLTA Batang Toru 510 MW Demi Ketahanan Energi Nasional

Penulis
Reta
-

Lima menara transmisi yang roboh akibat bencana hidrologi pada November 2025 masih menyisakan tantangan bagi sistem kelistrikan Sumatera. Dalam upaya memperkuat keandalan sistem kelistrikan, pemerintah mempercepat pengoperasian PLTA Batang Toru berkapasitas 510 megawatt agar dapat segera terhubung dengan jaringan Sumatera.

Percepatan ini menjadi fokus kunjungan Wakil Menteri ESDM Yuliot ke Proyek Strategis Nasional tersebut di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada Kamis, 30 Juli 2026. PLTA yang dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) itu dinilai krusial untuk memperkuat keandalan pasokan listrik di Sumatera.

“Ini merupakan upaya percepatan kita untuk penyediaan dan keandalan energi secara nasional. Khususnya, kondisi energi di wilayah Sumatera cukup kritis sehingga kita memerlukan antisipasi. Dengan keterbatasan ketersediaan energi primer yang lain, kita sudah memiliki PLTA Batang Toru yang bisa on-grid,” ujar Yuliot.

Urgensi pengoperasian pembangkit semakin meningkat setelah bencana hidrologi pada November 2025 merobohkan lima menara transmisi dan merusak infrastruktur pendukung jaringan kelistrikan. Kementerian ESDM kini mengawal proses pemulihan yang masih berada pada tahap perancangan menara dan struktur pondasi.

“Pembangunan kembali jalur transmisi ini dilakukan secara terakselerasi agar energi listrik dari PLTA Batang Toru dapat disalurkan dengan optimal ke dalam jaringan transmisi Sumatera,” kata Yuliot.

Selain kendala transmisi, proyek Rp21,6 triliun ini juga sempat terhambat perizinan dan administrasi. Kepastian kelanjutan diperoleh setelah Menteri Lingkungan Hidup mencabut sanksi administratif melalui Keputusan Nomor 1444 Tahun 2026 pada 16 Maret 2026, disusul persetujuan untuk melanjutkan konstruksi. Saat ini, proses administrasi berjalan paralel dengan uji teknis pembangkit yang memerlukan genangan air.

“Testing yang dilakukan ini namanya PLTA kan harus ada genangan. Kalau tidak ada genangan, testing tidak bisa kita lakukan. Berarti antara penyelesaian administratif dan juga pelaksanaan testing itu kita lakukan secara paralel,” jelas Yuliot.

Pengoperasian pembangkit juga diharapkan mendukung target bauran Energi Baru Terbarukan nasional yang saat ini berada pada kisaran 16 hingga 17 persen dan ditargetkan mencapai 21 persen pada akhir 2026.

“Jika kita tidak melakukan percepatan-percepatan, maka target bauran energi 21 persen tidak akan tercapai hingga akhir tahun,” ujarnya.

PLTA Batang Toru berada di area seluas 650 hektare di Kabupaten Tapanuli Selatan. Proyek berkapasitas 510 megawatt ini dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy dengan Sinohydro Corporation Limited sebagai kontraktor. Pembangunannya dimulai pada 1 September 2017 dengan investasi Rp21,6 triliun yang bersumber dari penanaman modal asing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Indonesia dan Inggris Perkuat Kemitraan Ekonomi, Airlangga Bahas Implementasi EGP dan Aksesi CPTPP

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menerima kunjungan UK Trade Commissioner for Asia Pacific Martin Kent di Jakarta, Selasa (28/07). Pertemuan tersebut membahas berbagai upaya untuk memperkuat kemitraan ekonomi Indonesia dan Inggris yang terus menunjukkan perkembangan positif serta menjajaki langkah-langkah strategis dalam memperluas kolaborasi di berbagai sektor ekonomi yang menjadi kepentingan bersama.

Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga menyampaikan ucapan selamat atas terbentuknya pemerintahan baru Kerajaan Inggris di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Andy Burnham. Menko Airlangga berharap hubungan strategis Indonesia dan Inggris akan semakin erat, sejalan dengan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama di bidang ekonomi. Selain itu, disampaikan pula dukungan atas proses implementasi Indonesia–United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) yang telah ditandatangani pada Januari 2026 lalu.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan sejumlah prioritas Indonesia dalam implementasi EGP, yang mencakup penguatan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia, energi, investasi, serta transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. “Berbagai inisiatif tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi ekonomi kedua negara sekaligus mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menyampaikan perkembangan proses aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). “Keikutsertaan Indonesia dalam CPTPP merupakan bagian dari strategi untuk memperluas akses pasar, memperkuat ketahanan rantai pasok, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tambah Menko Airlangga.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Inggris kembali menegaskan dukungannya terhadap proses aksesi Indonesia ke CPTPP. Inggris memandang keikutsertaan Indonesia akan semakin memperkuat peran CPTPP sebagai perjanjian perdagangan berstandar tinggi sekaligus meningkatkan relevansinya di Kawasan Indo-Pasifik.

Menutup pertemuan, Menko Airlangga menegaskan bahwa hubungan ekonomi Indonesia dan Inggris masih memiliki peluang besar untuk terus diperkuat. Untuk itu, Pemerintah Indonesia siap melanjutkan kerja sama yang erat dengan Pemerintah Inggris, baik melalui implementasi EGP maupun dukungan terhadap proses aksesi Indonesia ke CPTPP.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste H.E. Dominic Jermey, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral Irwan Sinaga, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Bobby Siagian.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BGN Resmikan Pusat Pelayanan Terpadu dan Media Center, Perkuat Transparansi Program Makan Bergizi Gratis

Penulis
Reta
-

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, meresmikan Pusat Pelayanan Terpadu dan Media Center Badan Gizi Nasional sebagai upaya memperkuat pelayanan publik, meningkatkan transparansi, serta membuka ruang komunikasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

 

 

Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menegaskan bahwa sebagai institusi yang memberikan layanan kepada masyarakat, BGN harus membangun budaya kerja yang terbuka, responsif, dan akuntabel. Menurutnya, kritik, saran, maupun pengawasan publik merupakan bagian penting dalam mendorong perbaikan berkelanjutan Program MBG.

 

 

“BGN memberikan layanan kepada masyarakat. Karena itu, pelayanan kepada masyarakat, termasuk keterbukaan informasi dan tindak lanjut atas setiap masukan, harus terus kami perkuat agar masyarakat memperoleh layanan yang semakin baik,” ujar Mas Dar di Jakarta, Rabu (29/7).

 

 

Mas Dar menjelaskan bahwa peresmian Pusat Pelayanan Terpadu dan Media Center merupakan wujud komitmen BGN dalam menghadirkan tata kelola yang transparan. Seluruh masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan, pengaduan, kritik, maupun saran melalui mekanisme resmi yang telah disediakan.

 

 

“Kami ingin semuanya terang benderang. Tidak ada yang sembunyi-sembunyi. Semua proses pelayanan harus dilakukan melalui jalur resmi dan terbuka sehingga akuntabilitas tetap terjaga,” kata Mas Dar.

 

 

Melalui Pusat Pelayanan Terpadu, setiap pengaduan akan tercatat dalam sistem, memperoleh nomor registrasi, dan dipantau proses penyelesaiannya hingga tuntas. BGN juga tengah menyempurnakan standar layanan agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan tindak lanjut atas setiap laporan yang disampaikan.

 

 

“Kami membuka diri terhadap seluruh masukan. Pengawasan dari masyarakat justru menjadi bagian penting dalam memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan semakin baik, transparan, dan akuntabel,” ujar Mas Dar.

 

 

Mas Dar menambahkan bahwa BGN juga membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas dengan mengarahkan seluruh komunikasi yang berkaitan dengan pelayanan publik dilakukan melalui saluran resmi. Langkah tersebut diambil untuk menghindari konflik kepentingan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Program MBG.

 

 

Melalui Pusat Pelayanan Terpadu dan Media Center, BGN berharap kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, media massa, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat sehingga setiap kritik, saran, dan masukan dapat menjadi bagian dari penyempurnaan kualitas layanan serta penguatan akuntabilitas Program Makan Bergizi Gratis.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Maluku Utara Apresiasi Pendampingan BKN, Manajemen Talenta ASN Tunjukkan Kemajuan Pesat

Penulis
Reta
-

Berkat pendampingan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) di daerahnya, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mengapresiasi dukungan dan arahan yang diberikan selama proses pembangunan manajemen talenta di daerah. Ia sebut implementasi manajemen talenta di Maluku Utara terus menunjukkan perkembangan positif. Dari 10 pemerintah kabupaten/kota, hampir seluruhnya telah menerapkan manajemen talenta, dan hanya tersisa satu daerah yang masih berproses.

Gubernur Sherly mengungkapkan bahwa Capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan BKN yang konsisten kepada pemerintah daerah dalam menerapkan manajemen talenta ASN sebagai bagian dari penguatan sistem merit. Pendampingan BKN menurutnya telah memberikan arah yang jelas bagi pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang profesional melalui penempatan ASN sesuai kompetensi dan potensi.

Sejalan dengan arahan Kepala BKN, Prof. Zudan, Gubernur Sherly sepakat bahwa manajemen talenta menjadi instrumen penting untuk memetakan potensi ASN secara objektif sehingga pengembangan karier dan pengisian jabatan dapat dilakukan secara lebih tepat, transparan, dan berbasis kompetensi. “Yang kita kurang bukan orangnya, tetapi orang yang tepat di tempat yang tepat,” ujar Sherly di tengah kehadiran Kepala BKN, Prof. Zudan saat memberikan pembekalan kepada peserta Pelatihan Dasar (Latsar) ASN Provinsi Maluku Utara, Rabu (29/07/2026) di Ternate.

Di samping itu, Kepala BKN, Prof. Zudan, menegaskan bahwa manajemen talenta merupakan strategi utama dalam menyiapkan birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil. Melalui pemetaan potensi dan kinerja secara sistematis, pemerintah dapat menyiapkan talenta-talenta terbaik untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Prof. Zudan juga menilai capaian implementasi manajemen talenta di Maluku Utara menjadi bukti kuatnya sinergi antara BKN dan pemerintah daerah dalam membangun birokrasi modern. Dengan kolaborasi yang terus diperkuat, Maluku Utara diharapkan dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan sistem merit dan pengembangan talenta ASN secara berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bansos PKH dan BPNT Bakal Disalurkan Lewat KDMP, Kemensos Mulai Uji Coba di 900 Lokasi

Penulis
Reta
-

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan akan segera melakukan uji coba atau pilot project penyaluran bansos lewat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di 900 titik lokasi.

Hal itu disampaikan saat memaparkan rencana strategis terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat pada Selasa (28/7/2026).

“Ini kita akan coba jajaki. Karena sekarang sudah mulai proses penyaluran triwulan 3, nanti akan kita lihat dan simulasikan. Kita akan coba dulu penyaluran di 900 titik KDMP yang sudah siap beroperasi. Dan yang akan melayani nantinya adalah agen-agen dari perbankan,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan bahwa selama ini penyaluran bansos dilakukan melalui Himbara atau PT Pos. Kedepan, Kemensos akan mendekatkan akses pencairan ini ke tingkat desa melalui KDMP.

Uji coba di KDMP tidak mengubah mekanisme regulasi yang ada. Bank Himbara akan ditugaskan untuk membuka perwakilan (agen bank) di gerai KDMP, sehingga data penerima manfaat tetap dipegang dan diproses oleh bank.

Ada dua jenis bansos yang disalurkan, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bansos Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Ia menegaskan bahwa tidak akan ada pengalihan penuh. PT Pos tetap memiliki peran krusial khusus untuk target masyarakat di daerah 3T dan ​penerima manfaat dengan kondisi khusus, seperti lansia atau penyandang disabilitas berat, di mana PT Pos bertugas mengantarkan bansos secara langsung ke rumah mereka.

“KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat tidak perlu jauh-jauh dan bisa lebih mudah mengakses,” jelas Gus Ipul.

“Jadi, ada dua pilihannya. Pertama, pihak perbankan akan membuka agen di KDMP-KDMP. Yang kedua, kalau regulasinya sudah ada perubahan, bisa jadi penyalurannya lewat langsung ke KDMP. Tapi, untuk sekarang regulasinya memang melalui Himbara.”

Gus Ipul juga memaparkan empat rencana strategis Kementerian Sosial yang diintegrasikan dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). “Yang pertama mendorong seluruh penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat dapat menjadi anggota KDMP,” ujarnya.

Kemudian yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP dan yang terakhir pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP di tempat tinggal masing-masing.

Gus Ipul menambahkan, hal ini tentu akan mendekatkan layanan, akan lebih efektif sekaligus menggerakkan ekonomi desa.

Rapat Koordinasi Terbatas membahas percepatan operasionalisasi dan penyelesaian payung hukum (Perpres) untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Pemerintah ingin menjadikan KDMP sebagai pusat infrastruktur, logistik, dan urusan pemerintahan di tingkat desa. Ke depan, seluruh bantuan pemerintah, distribusi pupuk, sembako, hingga layanan kesehatan akan disalurkan dan dikelola melalui KDMP, bukan lagi langsung ke rumah warga atau kepala desa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemhan RI Tingkatkan Profesionalisme Personel Lewat Pelatihan Tactical Riding dan VIP Protection

Penulis
Reta
-

Bagian Pengamanan Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Bagpam Roum Setjen Kemhan RI) menyelenggarakan pembukaan Pelatihan Tactical Riding & VIP Protection di Kantor Kemhan, Jakarta, pada Rabu (29/7/2026). Pelatihan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mewujudkan personel pengamanan yang profesional, tangguh, dan siap menghadapi dinamika tugas di lapangan.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Pengamanan Roum Setjen Kemhan, Kolonel Pom Kadek Jaya Kusumantara dengan membacakan amanat dari Kepala Biro Roum Setjen Kemhan yang menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan wujud investasi dalam pengembangan kemampuan, kedisiplinan, dan profesionalisme personel pengamanan.

Kegiatan yang berlangsung pada 29–30 Juli 2026 diawali dengan penyampaian materi kepada para peserta sebagai bekal dalam pelaksanaan latihan. Pada hari pertama, peserta menerima pembekalan mengenai Safety Riding, Safety Driving, serta Tactical Riding & VIP Protection. Materi tersebut menitikberatkan pada pentingnya keselamatan berkendara, teknik berkendara defensif, disiplin berlalu lintas, serta pemahaman mengenai prosedur dan teknik dasar pengawalan serta pengamanan VIP guna mendukung pelaksanaan tugas secara aman, efektif, dan profesional.

Selanjutnya, pada hari kedua, peserta mengikuti sesi praktik lapangan sebagai implementasi dari materi yang telah diterima. Praktik tersebut akan menjadi sarana untuk mengaplikasikan teknik dasar Tactical Riding dan VIP Protection sekaligus meningkatkan keterampilan, koordinasi, dan kesiapsiagaan peserta dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Suasana Haru Warnai Pelepasan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman di Balai Kota

Penulis
Reta
-

Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai acara pelepasan purna tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan di lobi Kantor Wali Kota Medan, Rabu (29/7/2026). Pada kesempatan itu, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Wiriya Alrahman sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengabdi  selama lebih dari tiga dekade untuk Kota Medan.

Rico Waas mengatakan, purna tugas merupakan fase yang akan dilalui setiap ASN. Menurutnya, masa pensiun bukan akhir pengabdian, melainkan awal dari babak baru kehidupan setelah menuntaskan tugas kepada negara.

“Setiap ASN pasti akan menemui hari seperti ini. Pak Sekda telah melalui berbagai proses, mulai dari pembangunan hingga pembenahan tata kelola pemerintahan,” ujar Rico Waas.

Rico Waas menilai warisan terbesar seorang pemimpin bukan hanya karya fisik, tetapi juga nilai kepemimpinan yang ditanamkan kepada generasi penerus. Menurutnya, Wiriya telah banyak membentuk ASN dan pejabat yang kini menduduki berbagai jabatan strategis di lingkungan Pemko Medan.

“Beliau tidak hanya meninggalkan karya, tetapi juga mencetak banyak pemimpin melalui arahan dan nasihat yang membentuk karakter para pejabat hari ini,” kata Rico Waas.

Rico Waas menegaskan, pengabdian kepada bangsa tidak berhenti saat memasuki masa pensiun, melainkan terus berlanjut dalam bentuk yang berbeda. Ia berharap pengalaman dan wawasan Wiriya tetap dibagikan kepada masyarakat, termasuk melalui dunia akademik.

Menutup sambutannya, Rico Waas mengucapkan terima kasih mewakili seluruh jajaran Pemko Medan atas dedikasi, arahan, dan pengabdian Wiriya Alrahman selama bertugas. Rico juga mendoakan agar Wiriya Alrahman senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesempatan menikmati masa pensiun bersama keluarga.

“Sekarang waktunya Pak Sekda menikmati waktu luang. Kalau kemarin-kemarin belum bisa jalan-jalan, sekarang kalau mau keliling Indonesia sudah bisa. Kami mendoakan semoga Pak Sekda senantiasa sehat, sukses, dan selalu dalam lindungan Allah SWT,” pungkas Rico Waas.

Sementara itu, Wiriya Alrahman mengenang perjalanan pengabdiannya selama 34 tahun di Balai Kota Medan sejak 1992. Ia menyebut seluruh suka dan duka yang dilalui menjadi bagian dari pengabdian kepada masyarakat dan Pemerintah Kota Medan.

Wiriya juga menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan selama ini tidak lepas dari kekompakan seluruh jajaran Pemko Medan, mulai dari pimpinan, kepala OPD, camat hingga ASN.

“Tanpa kekompakan, kita tidak akan mampu menjalankan amanah dengan maksimal,” ujarnya.

Wiriya turut menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Rico Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap atas kepercayaan yang diberikan selama menjabat Sekda. Menurutnya, kepercayaan merupakan fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan dan mendukung visi misi pimpinan.

“Kepercayaan adalah hal yang paling mendasar. Tanpa kepercayaan, kita tidak mungkin bisa melangkah lebih jauh dan melaksanakan tugas dengan baik. Selama satu setengah tahun ini, kami berusaha sebaik mungkin untuk mendukung visi pimpinan demi kemajuan Kota Medan,” ucap Wiriya.

Di akhir sambutannya, Wiriya beserta keluarga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan selama menjalankan tugas serta berinteraksi dengan seluruh jajaran Pemko Medan.

“Sebagai manusia biasa tentu saya tidak luput dari kekurangan. Atas segala hal yang kurang berkenan, saya beserta keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya,” pungkasnya.

Selanjutnya acara perpisahan yang dihadiri para Staf Ahli, para Asisten dan Seluruh Pimpinan Perangkat Daerah, Kepala Bagian, Dirut PUD serta Camat se- Kota Medan ini diisi dengan penyerahan cenderamata oleh Wali Kota Medan Rico Waas kepada Sekda Wiriya Alrahman. Kemudian diakhiri dengan foto bersama dan bersalaman di depan halaman kantor Wali Kota Medan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Generasi Muda Jepang Turun ke Hutan Riau, Tanam Pohon Demi Lawan Perubahan Iklim

Penulis
Reta
-

Sebanyak 25 pelajar, mahasiswa, dan guru asal Jepang turun langsung menanam pohon di kawasan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (Tahura SSH), Kabupaten Siak, Riau, Kamis (30/7/2026).

Aksi tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2026 sekaligus bentuk kepedulian generasi muda terhadap upaya pelestarian hutan dan pengendalian perubahan iklim.

Para peserta berasal dari University of Tsukuba Senior High School (UTSS) at Sakado, Ehime University Senior High School, dan University of Tsukuba. Mereka menanam sejumlah bibit pohon endemik, yakni balangeran (Shorea balangeran), kulim (Scorodocarpus borneensis), dan tampui (Baccaurea macrocarpa), yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan tropis.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Belantara Foundation bersama Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Minas Tahura dan Kelompok Tani Hutan Sultan Syarif Hasyim. Penanaman pohon dilakukan sebagai upaya merestorasi kawasan hutan yang telah terdegradasi sekaligus mendukung target Pemerintah Provinsi Riau dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.

Balangeran yang menjadi salah satu jenis pohon yang ditanam merupakan spesies asli hutan tropis Sumatra dan Kalimantan yang dikenal memiliki kemampuan menyerap karbon, menjaga cadangan air, mencegah erosi, serta mendukung pemulihan ekosistem gambut. Sementara itu, pohon kulim memiliki nilai ekonomi karena kayunya dimanfaatkan sebagai bahan konstruksi, sedangkan tampui menjadi sumber pakan satwa liar sekaligus menghasilkan buah yang dikonsumsi masyarakat.

Direktur Eksekutif Belantara Foundation, Dr. Dolly Priatna, mengatakan pelibatan generasi muda dari berbagai negara diharapkan dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan sejak dini.

“Pelibatan pelajar dan mahasiswa dari Jepang dalam kegiatan penanaman pohon merupakan investasi bagi masa depan. Belantara Foundation berharap mereka menjadi agen perubahan yang mampu menginspirasi lebih banyak orang untuk berkontribusi dalam pelestarian alam dan lingkungan serta mendukung target pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia melalui restorasi hutan,” ujar Dolly.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari peringatan HKAN 2026 yang mengusung tema “Kerja Bersama Merawat Alam Indonesia”. Menurutnya, momentum tersebut penting untuk mengajak seluruh elemen masyarakat dan lintas generasi berkolaborasi menjaga kelestarian lingkungan.

Kepala KPHP Minas Tahura, Sri Wilda Hasibuan, mengatakan Tahura SSH merupakan kawasan konservasi yang ditetapkan sejak 1999 dengan luas lebih dari 6.000 hektare. Namun, sebagian besar kawasan tersebut kini mengalami deforestasi dan degradasi akibat aktivitas ilegal seperti perambahan dan pembalakan liar.

“Kami sangat mengapresiasi upaya Belantara Foundation dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah mendorong pelajar dan mahasiswa dari Jepang untuk terlibat aktif dalam gerakan menanam pohon di kawasan Tahura SSH yang telah terdegradasi. Keterlibatan generasi muda dari berbagai negara memperkuat fungsi Tahura SSH sebagai laboratorium alam yang mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan konservasi biodiversitas,” kata Sri.

Sementara itu, Head Teacher of International Studies Senior High School at Sakado, University of Tsukuba, Yoshikazu Tatemoto, menilai kegiatan tersebut memberikan pengalaman langsung kepada para pelajar untuk memahami pentingnya konservasi hutan tropis dan kolaborasi internasional dalam menghadapi perubahan iklim.

“Melalui partisipasi aktif dalam penanaman pohon, mereka tidak hanya menjaga lingkungan, tetapi juga menanamkan kesadaran ekologis sejak dini serta dapat berkontribusi dalam mencegah dampak perubahan iklim yang saat ini menjadi perhatian dunia,” ujar Tatemoto.

Selain melakukan penanaman pohon di Tahura SSH, para pelajar dan mahasiswa asal Jepang juga dijadwalkan mengikuti pelatihan pendataan dan identifikasi biodiversitas melalui kegiatan Belantara Biodiversity Class bertajuk “Mengenal Biodiversitas Kebun Raya Bogor” yang akan digelar di Kebun Raya Bogor pada 1 Agustus 2026.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bapanas Cabut Izin Edar Beras Fortifikasi yang Tak Sesuai Standar, Pengawasan Diperluas

Penulis
Reta
-

Temuan terhadap pengawasan dan pengujian laboratorium beras fortifikasi dan beras dengan klaim gizi, segera ditindaklanjuti Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Amran langsung meminta jajaran Bapanas untuk segera lakukan pencabutan izin edar merek beras yang terbukti tidak sesuai persyaratan.

Temuan ketidaksesuaian tersebut berdasarkan hasil pengawasan pada bulan April Tahun 2026 di wilayah Jakarta terhadap 15 sampel yang terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Adapun beras fortifikasi wajib memenuhi ketentuan kandungan gizi yang telah ditetapkan pemerintah, antara lain vitamin B1, asam folat, B12, zat besi, dan seng.

Hasil laboratorium menunjukkan dari 12 sampel beras dengan klaim gizi, 3 sampel memenuhi persyaratan, sedangkan 9 sampel tidak memenuhi persyaratan. Kemudian ada 3 sampel yang tidak mencantumkan informasi nilai gizi berupa persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) pada kemasan.

“Saya sebagai Kepala Bapanas, untuk Pak Sestama dan Pak Deputi, cabut izinnya. Perintahkan ke bawah. Itu kewenanganku. Cabut izinnya dan tidak boleh mengedarkan, karena ini sudah hasil laboratorium,” tegas Amran di Jakarta pada Kamis (30/7/2026).

“Kemudian pidananya, kirim ke Satgas Pangan. Hari ini Pak Sestama langsung menyurat ke Satgas Pangan. Nanti berikutnya, saya menyurat langsung ke Kapolri. Ini panjang. Aku kejar. Saya siap pertaruhkan segalanya demi petani, demi rakyat Indonesia,” tambah Amran.

Adapun produsen beras fortifikasi di Indonesia harus dapat memperoleh izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Izin tersebut diampu oleh Bapanas bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD).

Beras fortifikasi sendiri merupakan beras sosoh yang ditambahkan dengan kernel beras fortifikan dengan tujuan untuk mendapatkan komposisi zat gizi tertentu. Untuk diketahui, beras fortifikasi wajib memenuhi persyaratan jenis dan kandungan gizi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) 9372:2025.

SNI tersebut menetapkan per 100 gram beras fortifikasi mengandung vitamin B1 minimal 0,25 miligram, asam folat 0,25 sampai 0,38 miligram, vitamin B12 di 1,0 sampai 1,5  mikrogram, zat besi 3,50 sampai 5,25 miligram, dan seng 3,0 sampai 4,5 miligram.

Sebelumnya, pada April lalu, Bapanas melakukan pemantauan di wilayah Jakarta hingga ditemukan harga beras fortifikasi yang terlampaui jauh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras premium. Bahkan didapati hanya memuat kandungan 2 jenis zat gizi saja yang tertera pada label kemasan.

“Sekarang ini yang tidak sesuai hasil lab, bayangkan, lebih gila lagi, ini Rp 22.000 average per kilo, tapi ini ada yang jual sampai Rp 42.000 per kilo. Masuk akal gak? Ini baru sampel kita ambil, itu asumsi kerugian konsumen bisa sampai Rp 71 triliun,” ungkap Kepala Bapanas Amran.

Adapun pada salah satu sampel ditemukan ada yang memiliki harga jual dengan harga sampai Rp 42.500 per kilogram (kg). Namun hasil uji laboratorium menunjukkan salah satu parameter zat gizi tidak sesuai dengan persentase AKG pada kemasan. Untuk diketahui, dari 15 sampel yang menjadi hasil pengawasan Bapanas berasal dari 9 produsen dengan 15 merek dagang.

“Ini adalah baru. Ada babak baru. Ini ada SNI untuk beras fortifikasi. Ini persyaratannya. Jadi ini adalah darurat kedua. Tapi ini masih sementara. Kita cek ulang lagi. Mereka memang tidak tobat, makanya kami cek langsung. Ini pun dari aduan dan keluhan masyarakat,” jelas Amran.

“Katanya harga beras mahal, kejar itu (produsen beras tak patuh aturan). Ini malah pemerintah yang dikejar. Ada yang mengatakan, mana buktinya swasembada? Itu buktinya penjahatnya ada itu. Sudah,” tutup Kepala Bapanas Amran.

Oleh karena itu, Bapanas berencana melakukan pengawasan kembali dengan skala yang lebih luas. Targetnya terhadap 40 merek dagang beras fortifikasi dan atau dengan klaim gizi pada 11 provinsi. Total sampel ditargetkan dapat mencapai minimal 200 dan tentunya menggandeng laboratorium terakreditasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bappenas dan Kepala Daerah Sepakat Percepat Implementasi RAPPP demi Papua yang Maju dan Sejahtera

Penulis
Reta
-

Kementerian PPN/Bappenas bersama para gubernur dan bupati/wali kota se-Tanah Papua menegaskan komitmen bersama untuk mempercepat implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 dalam Dialog Strategis bersama Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas dan Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Tanah Papua di Gedung BPKAD Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (30/7).

Dialog strategis ini turut dihadiri Gubernur Provinsi Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo secara daring, Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, bupati/wali kota se-Tanah Papua, serta Badan Pengarah dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

RAPPP 2025–2029 merupakan rencana aksi lima tahunan yang menjadi turunan dari Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041. RAPPP mengusung tiga misi utama, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, yang dijabarkan ke dalam 19 program percepatan pembangunan.

Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menyampaikan bahwa penyelarasan program pembangunan daerah dengan RAPPP terus menunjukkan kemajuan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Musrenbang Otsus Papua). Forum tersebut dilaksanakan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Papua untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara berjenjang, mulai dari tingkat desa hingga provinsi.

“Bagi kita, pembangunan Papua bukan sekadar pembangunan sebuah kawasan. Ini adalah ikhtiar nasional untuk memastikan seluruh anak bangsa memperoleh kesempatan yang sama untuk maju, berkembang, dan menikmati hasil pembangunan. Maka itu, keberhasilan RAPPP hanya dapat dicapai apabila seluruh pihak bergerak dengan arah yang sama dan semangat yang sama,” ujar Wamen Febrian.

Kementerian PPN/Bappenas berkomitmen mengawal implementasi RAPPP melalui penguatan tata kelola pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, sejalan dengan perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“RAPPP Tahun 2025–2029 kita susun bersama, bukan Kementerian PPN/Bappenas yang menyusun sendiri. RAPPP ini menjadi guidance dan acuan dalam proses perencanaan agar pembangunan Papua lebih terarah dan terfokus. Kami berharap kita sekarang perlu konsisten dengan apa yang sudah kita susun bersama, terus melakukan dialog strategis, memperkuat sinergi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta mendengar masukan dari seluruh pimpinan daerah se-Tanah Papua agar implementasi percepatan pembangunan Papua dapat berjalan selaras dengan RAPPP yang telah ditetapkan,” tutur Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam.

Wamen Febrian menambahkan bahwa penguatan tata kelola implementasi RAPPP dipantau melalui Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP), knowledge hub pembangunan Papua. Sistem tersebut telah terintegrasi secara interoperabilitas atau berbagi pakai data dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri dan Sistem Informasi Keuangan Daerah-Otonomi Khusus (SIKD-Otsus) Kementerian Keuangan guna menghasilkan data yang berkualitas dan terpadu bagi pemantauan RAPPP.

“Kami mengajak seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan SIPPP sebagai platform bersama dengan data yang terpadu. Dengan koordinasi yang semakin efektif, implementasi RAPPP dapat diperkuat dan kebijakan yang dihasilkan semakin tepat sasaran,” ujar Wamen Febrian.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PPN/Bappenas akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, didukung Tim Koordinasi Strategis Sinergi RAPPP yang melibatkan Badan Pengarah Papua dan Komite Eksekutif Papua, guna memastikan implementasi RAPPP 2025–2029 berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua (OAP). Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan optimistis bahwa sinergi yang terbangun akan mempercepat pembangunan Papua yang mandiri, adil, dan sejahtera.

“Kami berharap koordinasi percepatan pembangunan Papua dapat semakin kuat karena pembangunan di wilayah ini perlu melibatkan banyak aktor. Tanpa koordinasi yang kuat, program pembangunan berisiko berjalan secara sektoral dan parsial. Karena itu, mari kita terus menjaga semangat ‘1 dalam 6 dan 6 dalam 1’, enam provinsi tetapi tetap satu Papua, agar percepatan pembangunan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat di Tanah Papua,” tutur Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...848586...4,860Halaman 85 dari 4,860