Beranda blog Halaman 84

Presiden Prabowo Resmikan Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Warisan Sejarah Kini Tampil Lebih Megah

Penulis
Reta
-

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis, 30 Juli 2026. Peresmian tersebut menjadi penanda komitmen pemerintah dalam menghadirkan infrastruktur transportasi yang modern sekaligus menjaga warisan sejarah dan identitas bangsa.

Setibanya di Stasiun Semarang Tawang, Presiden Prabowo disambut antusias oleh masyarakat dan para pelajar yang telah memadati area sekitar stasiun. Kepala Negara tampak menyapa, menyalami, dan melayani sapaan warga sebelum melanjutkan rangkaian kegiatan. Presiden kemudian meninjau panel revitalisasi yang menampilkan proses pembaruan bangunan bersejarah tersebut.

Dalam laporannya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Bobby Rasyidin, menjelaskan bahwa Stasiun Semarang Tawang mulai dioperasikan pada tahun 1914 setelah dibangun sejak 1911 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Menurut Bobby, stasiun tersebut memiliki nilai sejarah yang panjang, termasuk menjadi bagian dari perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Bobby juga menuturkan bahwa revitalisasi dan beautifikasi stasiun dilaksanakan atas arahan Presiden Prabowo dan berhasil diselesaikan dalam waktu 330 hari. Tahap pertama revitalisasi mencakup pembaruan fasad depan, hall utama, serta pengembalian tampilan sisi barat dan timur bangunan sesuai bentuk aslinya berdasarkan referensi foto-foto lama. Selain itu, lampu dan berbagai ornamen bersejarah juga dipulihkan agar kembali menyerupai kondisi awalnya.

“Dengan demikian, bangunan yang telah berusia 112 tahun ini dapat terus kita jaga kelestarian serta jejak sejarahnya,” ujar Bobby.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Stasiun Semarang Tawang memiliki arti penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Kepala Negara mengungkapkan bahwa stasiun tersebut pernah digunakan oleh Presiden pertama Republik Indonesia untuk melakukan perjalanan ke berbagai daerah pada masa awal kemerdekaan.

“Sejarah mencatat bahwa Presiden Republik Indonesia yang pertama menggunakan stasiun ini untuk berangkat ke daerah-daerah lain untuk menjalankan tugas negara di awal kemerdekaan. Karena itu menjaga, melestarikan Stasiun Tawang ini tidak hanya menjaga dan melestarikan satu bangunan, tapi juga menjaga identitas dan menjaga memori dan perjalanan sejarah kita,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan memelihara sejarahnya. Menurut Presiden, pengalaman masa lalu, termasuk masa penjajahan, harus dijadikan pelajaran untuk membangun kemajuan bangsa melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Presiden turut menekankan pentingnya melestarikan seluruh warisan budaya dan bangunan bersejarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari identitas nasional.

“Karena itu penting juga kita untuk melestarikan semua yang kita miliki, walaupun itu dari zaman dahulu. Kita harus melestarikan kuil-kuil, kita harus melestarikan semua bangunan-bangunan ribuan tahun, ratusan tahun yang lalu. Itu bagian dari sejarah kita, bagian dari identitas kita,” ucap Presiden.

Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran PT Kereta Api Indonesia yang dinilai bergerak cepat dalam menyelesaikan revitalisasi bangunan bersejarah tersebut. “Saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Utama Kereta Api Indonesia yang mengambil langkah-langkah cepat, tanggap,” tutur Presiden.

Turut hadir dalam peresmian tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.

Revitalisasi Stasiun Semarang Tawang menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada masa depan, tetapi juga berpijak pada penghormatan terhadap sejarah. Melalui pelestarian warisan bangsa, pemerintah berupaya memastikan nilai-nilai perjuangan dan identitas Indonesia tetap hidup serta diwariskan kepada generasi mendatang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Dukung Penyaluran Bansos PKH dan BPNT Lewat Koperasi Desa Merah Putih, Ini Syaratnya

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam menyambut positif rencana pemerintah mentransformasikan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mendekatkan layanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian desa, asalkan pelaksanaannya memenuhi sejumlah prasyarat.

 

Aprozi menegaskan, perubahan mekanisme penyaluran bansos harus tetap berorientasi pada tujuan utama, yakni memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar berhak secara mudah, cepat, tepat sasaran, dan akuntabel.

 

“Dibandingkan mekanisme sebelumnya yang mengandalkan bank-bank Himbara maupun PT Pos Indonesia sebagai penyalur, skema melalui Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Selain sebagai tempat pencairan bantuan, koperasi juga berpotensi menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat sehingga manfaat bansos dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian desa,” ujar Aprozi dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (30/7/2026).

 

Ia menjelaskan, keberhasilan transformasi tersebut bergantung pada sedikitnya empat prasyarat utama. Pertama, pemerintah harus memastikan kesiapan kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih, baik dari aspek tata kelola, kualitas sumber daya manusia, infrastruktur digital, maupun sistem pelayanan kepada masyarakat.

 

Kedua, validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) harus terus diperkuat. Menurutnya, perubahan mekanisme penyaluran tidak akan berjalan efektif apabila data penerima manfaat masih belum akurat.

 

“Data yang valid merupakan fondasi utama agar bansos benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

 

Ketiga, pemerintah perlu membangun sistem pengawasan yang kuat dan transparan guna mencegah potensi penyalahgunaan dalam proses pencairan, distribusi, maupun pemanfaatan bantuan.

 

“Pengawasan harus melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat pengawas, serta partisipasi aktif masyarakat,” imbuh Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut.

 

Selain itu, Aprozi menekankan pentingnya implementasi kebijakan secara bertahap melalui uji coba dan evaluasi berkala. Langkah tersebut diperlukan agar perubahan sistem tidak justru menyulitkan kelompok rentan, seperti lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, maupun masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

 

Sebagai mitra kerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial, Komisi VIII DPR RI, lanjut Aprozi, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar transformasi penyaluran bansos benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sistem perlindungan sosial, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

 

“Harapan kami, kebijakan ini bukan hanya mengubah saluran distribusi bantuan, tetapi juga menjadi momentum membangun sistem perlindungan sosial yang lebih modern, tepat sasaran, transparan, dan mampu menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR RI Perkuat Hubungan Indonesia-Bosnia Herzegovina, Fokus Ekonomi, Pariwisata, dan Industri Halal

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Bramantyo Suwondo menegaskan komitmen DPR RI untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Bosnia Herzegovina melalui kerja sama di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pariwisata, perdagangan, kepemudaan, hingga industri halal. Menurutnya hubungan antarlembaga parlemen menjadi fondasi penting dalam mendorong kerja sama yang lebih konkret bagi kesejahteraan kedua negara.

 

Hal itu disampaikan Bramantyo usai menerima kunjungan Wakil Ketua DPR Bosnia Herzegovina di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Pertemuan tersebut menjadi kunjungan perdana pimpinan parlemen Bosnia Herzegovina ke DPR RI.

 

“Hari ini kita bertemu dengan Wakil Ketua DPR dari Bosnia Herzegovina. Ini adalah kali pertamanya beliau hadir di kompleks parlemen kita dan kami sangat terhormat dan sangat bahagia. Kami membicarakan berbagai macam hal, salah satunya bagaimana terus menguatkan demokrasi dan juga kerja sama-kerja sama lainnya,” ujar Bramantyo dikutip dari Parlementaria.

 

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang penguatan kerja sama di sektor ekonomi, pendidikan, kepemudaan hingga perdagangan. Bramantyo berharap komunikasi yang telah terjalin dapat segera ditindaklanjuti melalui kerja sama yang lebih formal dan konkret.

 

“Tadi kami menerima undangan untuk hadir secara langsung di Bosnia Herzegovina dan harapannya dalam waktu dekat kita bisa hadir secara langsung serta memformalkan berbagai macam kerja sama yang lebih konkret lagi,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

 

Ia menambahkan, salah satu fokus pembahasan adalah penguatan industri halal,  peningkatan kunjungan wisatawan kedua negara, serta perluasan perdagangan yang saling menguntungkan.

 

“Kita mencoba memastikan industri halal terus diperkuat, terus yang kedua bagaimana meningkatkan wisatawan dari Bosnia menuju Indonesia termasuk juga dari Indonesia ke Bosnia, dan juga bicara soal bagaimana memperkuat free trade,” katanya.

 

Menurut Bramantyo, kerja sama tersebut diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua negara.

 

“Tentunya Bosnia membutuhkan berbagai macam komoditi – komoditi yang bisa kita perjuangkan dari sisi Indonesia dan ini akan membawa keuntungan perekonomian serta kesejahteraan bagi kedua bangsa,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Komisi II DPR RI Bahas Reformulasi Fiskal Daerah, Eka Widodo: Pelayanan Publik Harus Tetap Terjaga

Penulis
Reta
-

 Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo menegaskan bahwa pembahasan reformulasi kebijakan fiskal daerah yang dilakukan Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan para kepala daerah pada Kamis (30/7/2026) merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan di tengah tekanan fiskal.

 

Menurut Edo, sapaan akrab Eka Widodo, pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada masa reses menunjukkan komitmen DPR dalam merespons persoalan rakyat secara cepat. Pembahasan tersebut dilaksanakan atas arahan dan persetujuan Pimpinan DPR RI.

 

“Masa reses tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penyelesaian persoalan rakyat. Ketika banyak daerah menghadapi tekanan fiskal, perlambatan ekonomi, dan terbatasnya ruang anggaran, DPR justru harus bergerak lebih cepat,” ujar Edo.

 

Ia menjelaskan, kondisi tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai kebijakan fiskal pemerintah pusat agar lebih memperhatikan kemampuan daerah dalam menjaga pelayanan publik dan menggerakkan ekonomi lokal. Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena negara terlambat mengambil keputusan.

 

Dia menegaskan bahwa meskipun masa reses merupakan waktu bagi anggota DPR menyerap aspirasi masyarakat, Komisi II tetap memiliki tanggung jawab konstitusional untuk segera membahas persoalan yang berpotensi mengganggu pelayanan publik.

 

“Setiap kebijakan fiskal akan menentukan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, administrasi kependudukan, hingga kesejahteraan aparatur yang melayani masyarakat. Karena itu, pembahasannya harus dilakukan secara cepat, cermat, dan bertanggung jawab,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.

 

Ia juga mendorong agar reformulasi kebijakan fiskal menghadirkan keadilan bagi seluruh daerah. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik dan kapasitas fiskal yang berbeda sehingga negara harus memastikan tidak ada daerah yang tertinggal akibat keterbatasan keuangan.

 

“Prinsip keadilan fiskal harus menjadi fondasi pembangunan nasional. Reformulasi fiskal bukan bertujuan memperbesar anggaran semata, tetapi memastikan setiap rupiah dikelola secara efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Politisi Fraksi PKB ini.

 

Terkait polemik insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, Edo mengingatkan bahwa ketentuannya telah diatur sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa isu tersebut baru mencuat ketika Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.

 

“Ini menjadi pertanyaan penting. Jangan sampai kebijakan efisiensi yang bertujuan menyehatkan fiskal justru dijadikan kambing hitam untuk menutupi persoalan tata kelola keuangan daerah yang selama ini luput dari evaluasi,” tegasnya.

 

Untuk itu, Komisi II DPR RI akan mendengarkan secara langsung penjelasan dari para kepala daerah agar akar persoalan dapat dipetakan secara objektif dan solusi yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

DPR Apresiasi Kebijakan BGN, Dapur MBG Tak Boleh Pakai Barang Bersubsidi

Penulis
Reta
-

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendukung kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang melarang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggunakan barang-barang bersubsidi, seperti LPG 3 kilogram, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta minyak goreng MinyaKita.

 

Menurut Netty, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk memastikan subsidi pemerintah benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang menjadi sasaran.

 

“Subsidi seperti LPG 3 kilogram, beras SPHP, dan MinyaKita memang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, penggunaannya harus tetap tepat sasaran dan tidak dialihkan untuk operasional program pemerintah,” ujar Netty dalam keterangan tertulis, dikutip dari Parlementaria, Kamis (30/7/2026).

 

Politisi Fraksi PKS itu menilai Program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal melalui pelibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM pangan.

 

Karena itu, ia memandang kebijakan BGN yang mewajibkan SPPG membeli bahan pangan sesuai Harga Acuan Pemerintah (HAP) merupakan upaya menjaga keseimbangan antara keberhasilan pelaksanaan Program MBG dan perlindungan terhadap produsen pangan dalam negeri.

 

“Kebijakan ini dapat memberikan kepastian pasar sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan peternak. Program MBG harus mampu memberikan manfaat yang luas, baik bagi penerima manfaat maupun bagi para pelaku usaha pangan lokal,” katanya.

 

Meski mendukung kebijakan tersebut, Netty mengingatkan agar implementasinya dibarengi dengan tata kelola yang baik sehingga tidak menimbulkan kendala dalam pelaksanaan program di lapangan.

 

Menurutnya, larangan penggunaan barang bersubsidi harus diikuti sistem pengadaan yang jelas, kecukupan anggaran, serta pendampingan kepada seluruh SPPG agar operasional dapur tetap berjalan optimal.

 

“Larangan menggunakan barang bersubsidi harus diikuti dengan sistem pengadaan yang jelas, kecukupan anggaran, serta pendampingan kepada seluruh SPPG. Jangan sampai kebijakan yang baik justru berdampak pada terganggunya operasional dapur atau menurunkan kualitas makanan yang diterima anak-anak,” ujarnya.

 

Selain itu, Netty mendorong BGN memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan Program MBG, termasuk membuka ruang partisipasi masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran maupun pengadaan bahan pangan.

 

“Akuntabilitas adalah kunci keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Pengawasan yang kuat akan menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

IKI Juli 2026 Naik ke 53,10, Industri Manufaktur Indonesia Kian Tangguh di Tengah Tantangan Global

Penulis
Reta
-

Setelah mengalami tekanan pada dua sisi produksi dan permintaan pada bulan sebelumnya, kinerja manufaktur Indonesia pada bulan Juli 2026 terus mengalami peningkatan. Indeks Kepercayaan Industri (IKI) bulan Juli 2026 berada pada level 53,10 atau meningkat 0,20 poin dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 52,90. Hingga Juli 2026, sebanyak 22 dari 23 subsektor industri pengolahan menembus fase ekspansi dengan kontribusi mencapai 98,6 persen terhadap PDB nonmigas.

 

“Industri dalam negeri kembali menunjukkan resiliensinya menghadapi berbagai tekanan pada sisi produksi ataupun demand pada pasar domestik dan global yang ditunjukkan oleh kenaikan IKI sebesar 0,20 dari 52,90 pada bulan Juni menjadi 53,10 bulan Juli 2026. Hal ini mencerminkan ketahanan sektor industri di tengah berbagai tantangan global sekaligus menjadi modal penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief dalam Rilis IKI Juli 2026 di Jakarta, Kamis (30/7).

 

Berdasarkan variabel pembentuk IKI, komponen permintaan baru meningkat sebesar 0,45 poin menjadi 53,80. Peningkatan pesanan terutama disebabkan karena permintaan pasar domestik yakni, Pertama, meningkatnya permintaan produk manufaktur oleh sektor-sektor dalam perekonomian nasional. Kedua, konsumsi rumah tangga terutama pemenuhan kebutuhan rumah untuk liburan memasuki tahun ajaran baru. Ketiga, belanja program pemerintah seperti MBG, Kopdes Merah Putih, Kampung Nelayan, Transformasi B30 menjadi B50, pembangunan 3 juta rumah subsidi. Keempat, Investasi pembangunan industri baru dan Kelima, yaitu pesanan ekspor.

 

Khusus mengenai investasi baru, Kemenperin mencatat bahwa terdapat 152 industri baru yang mulai beroperasi pertama kali di Indonesia pada semester 1 2026. Nilai investasi dari industri yang mulai beroperasi tersebut senilai Rp 157,6 triliun dan menyerap tenaga kerja baru bidang produksi sebesar 56.347 orang.

 

“Kenaikan aktivitas manufaktur Indonesia pada bulan Juli 2026 terutama ditopang oleh kenaikan dari sisi permintaan domestik, terutama mulai jalannya program pemerintah seperti MBG, kelanjutan pembangunan koperasi merah putih, B50, kampung nelayan, serta program tiga juta rumah subsidi,” ujar Febri.

 

Begitu juga dengan variabel produksi, yang mengalami kenaikan sebesar 0,27 poin dari 54,28 menjadi 54,55 pada bulan Juli. Hal ini menunjukkan resiliensi dari rantai pasok manufaktur di tengah masalah pemadaman listrik, kenaikan harga gas industri, dan kenaikan harga bahan baku terutama harga bahan impor pada bulan sebelumnya.

 

“Rantai pasok industri dalam negeri pada bulan Juli 2026 menunjukkan aktivitas lebih kuat dibandingkan bulan sebelumnya. Pada bulan Juni lalu, industri dalam negeri mengalami masalah pada sisi produksi seperti pemadaman listrik, kenaikan harga gas industri dan kenaikan harga bahan baku impor telah teratasi dengan baik,” ujarnya.

 

Namun, meski permintaan dan produksi meningkat, variabel persediaan pada bulan Juli mengalami kontraksi, yang disebabkan karena sebagian industri masih menahan stok persediaan di gudang dan belum mendistribusikan nya keluar industri.

 

“Sebagian industri masih menahan sebagian stok barang hasil produksi di bulan sebelumnya, karena masih menunggu perkembangan industri makro, kebijakan atau insentif dari pemerintah pada produksinya. Setelah ada perkembangan, industri akan segera mendistribusikan hasil produksi ke pasar mengingat permintaan terus meningkat,” ungkap Jubir Kemenperin.

 

Dari 23 subsektor industri pengolahan non migas yang dipantau IKI, subsektor dengan kinerja terbaik berasal dari Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer serta Industri Minuman. Di samping itu, hanya satu subsektor yang mengalami kontraksi, yaitu Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki, yang masih menghadapi tekanan akibat melemahnya permintaan ekspor dan meningkatnya biaya logistik internasional.

 

“Kondisi tersebut mencerminkan masih adanya penumpukan stok produk jadi pada sebagian industri, sehingga perlu terus diantisipasi melalui penguatan permintaan, baik dari pasar domestik maupun ekspor,” tuturnya.

 

Jubir menambahkan, hasil survei juga menunjukkan bahwa kondisi usaha industri secara umum mengalami perbaikan. Sebanyak 77,9 persen responden menyatakan kegiatan usahanya membaik maupun stabil, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Di sisi lain, tingkat pesimisme pelaku usaha terhadap kondisi enam bulan ke depan justru menurun menjadi 7,0 persen, meskipun tingkat optimisme juga sedikit terkoreksi menjadi 67,8 persen.

 

“Ini menunjukkan bahwa dunia usaha masih memiliki keyakinan terhadap prospek industri nasional, namun tetap mencermati berbagai perkembangan ekonomi global secara hati-hati,” katanya.

 

Febri menambahkan, sektor industri memang masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari perlambatan permintaan ekspor, meningkatnya biaya logistik akibat kondisi geopolitik, hingga derasnya produk impor pada beberapa subsektor.

 

Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian terus memperkuat berbagai kebijakan strategis untuk menjaga daya saing industri nasional, antara lain percepatan implementasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), penguatan penggunaan produk dalam negeri melalui kebijakan TKDN, pengendalian impor, percepatan industrialisasi, serta penguatan investasi manufaktur berteknologi tinggi agar Indonesia semakin terintegrasi dalam rantai pasok global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Mendag Budi Santoso Sambut Investasi Jiangsu, Dorong Ekspor Hortikultura Indonesia

Penulis
Reta
-

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, Pemerintah Indonesia menyambut baik berbagai upaya kerja sama untuk meningkatkan perdagangan dan investasi, terutama yang dapat menghasilkan nilai tambah. Indonesia juga terbuka bagi berbagai kerja sama transfer teknologi, pengembangan pemasok lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas ekspor juga. Untuk memperkuat hal tersebut, Pemerintah RI terus memperkuat transparansi kebijakan, memberikan kepastian hukum, serta membuka ruang dialog dengan investor untuk menciptakan iklim usaha yang makin baik.

Hal tersebut disampaikan Mendag Busan saat menerima delegasi bisnis dari Provinsi Jiangsu, Tiongkok, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (30/7). Delegasi bisnis Tiongkok dipimpin Chairman National Management Committee, Lijun Zhang.

“Berbagai kebijakan yang pemerintah terbitkan, termasuk di bidang perdagangan, bertujuan untuk menjamin transparansi dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Indonesia juga sangat membuka diri bagi investasi. Kami selalu terbuka terhadap berbagai masukan sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam menciptakan iklim usaha yang baik,” ujar Mendag Busan.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi Tiongkok mengutarakan salah satu minat mereka untuk berinvestasi di sektor hortikultura Indonesia. Investasi ini akan difokuskan pada pengembangan rantai pasok komoditas hortikultura premium Indonesia, khususnya durian, alpukat, manggis, dan buah naga merah, melalui pembangunan sistem pengadaan langsung, fasilitas pre-cooling, penyortiran, serta gudang pendingin (cold storage).

Mendag Busan mengapresiasi rencana investasi tersebut dan akan menjembatani komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia agar segera dapat terjalin kerja sama. Menurutnya, investasi di sektor hortikultura menjadi sangat penting untuk meningkatkan hasil produksi dalam negeri sekaligus meningkatkan kapasitas ekspor Indonesia.

“Kami ingin agar hasil produksi Indonesia yang melimpah dapat terserap melalui ekspor. Terkait rencana investasi tersebut, pemerintah siap membantu memfasilitasi, termasuk menghubungkan investor dengan mitra usaha yang sesuai,” kata Mendag Busan.

Salah satu perwakilan delegasi bisnis Tiongkok, yaitu Partner Management ONC Lawyers, Sherman Yan, menyampaikan, delegasi Tiongkok hadir untuk membangun kemitraan jangka panjang yang sejalan dengan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia. Selain berinvestasi, pelaku usaha Tiongkok ingin mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), transfer teknologi, serta peningkatan nilai tambah produk Indonesia agar makin bersaing di pasar internasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wamen Haji Tegaskan Budaya Integritas Jadi Fondasi Baru Kementerian Haji dan Umrah

Penulis
Reta
-

Pentingnya budaya kerja baru yang mengedepankan integritas dan menanggalkan budaya lama yang berpotensi koruptif perlu dibangun secara sadar dan menyeluruh di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Hal ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak saat hadir dalam pembukaan agenda Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

​Wamenhaj mengingatkan agar kegiatan sosialisasi ini tidak sekadar menjadi formalitas belaka. Ia memberikan peringatan tegas terkait tujuan dari pelaksanaan agenda-agenda di lingkungan kementerian.

​”Jika acara ini diselenggarakan hanya untuk penyerapan anggaran semata, maka sesungguhnya kita sudah melakukan gratifikasi itu sendiri,” tegas Wamenhaj dalam sambutannya, sekaligus membuka agenda secara resmi di Bogor, Kamis (30/7/2026).

​Lebih lanjut, Wamenhaj menyoroti urgensi pembentukan karakter dan sistem di lingkungan Kemenhaj. Mengingat kementerian ini mengurus urusan peribadatan yang sangat fundamental bagi umat Islam, standar moral dan etika para pegawainya harus berada di tingkat tertinggi.

​”Kita ingin bangun corporate culture, wajah utama Kemenhaj adalah integritas, karena kita ngurusin sesuatu yang suci, yang dalam konteks Islam adalah sesuatu yang paling sempurna. Kita ingin bangun sistem pengendalian internal yang kuat,” ujarnya.

​Sebagai wujud komitmen pimpinan dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan efisien, Wamenhaj menyebutkan adanya kesepakatan di tingkat pucuk pimpinan Kemenhaj.

“Oleh sebab itu, kita harus mulai budaya baru, buang budaya lama. Budaya baru harus tampil dengan wajah integritas,” tambahnya.

​Dalam kesempatan yang sama, Wamenhaj juga menyentuh aspek empati dan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengingatkan seluruh peserta sosialisasi tentang pengorbanan besar yang dilakukan oleh para calon jemaah demi menunaikan rukun Islam kelima.

Menurutnya, yang dilayani oleh Kemenhaj adalah para jemaah haji yang sebagian besar dari mereka bukanlah kalangan mampu. Banyak dari para jemaah tersebut harus menabung puluhan tahun lamanya bahkan tak sedikit yang rela menjual aset berharganya seperti tanah, sawah, maupun kendaraannya.

​”Yang kita layani adalah jemaah yang sebagian besar jual tanahnya, jual harta bendanya untuk naik haji. Maka dari itu, kita pastikan proses penyelenggaraannya hasan (baik) dan suci,” ungkap Wamenhaj.

“Semoga acara ini bisa memberikan panduan teknis yang jelas bagi kita semua dalam upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Perkuat Budaya Antikorupsi di Timor Tengah Selatan Lewat Program JNBA

Penulis
Reta
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas gerakan pencegahan korupsi hingga ke Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, dengan mengajak pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat membangun budaya antikorupsi sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdampak bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan pembukaan rangkaian Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) di Aula Mutis, Kantor Bupati TTS, Rabu (29/7).

Kegiatan ini pun menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara KPK, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, legislatif, dunia pendidikan, serta masyarakat dalam membangun ekosistem antikorupsi yang berkelanjutan. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi (Soskam) KPK, Amir Arief, hadir bersama Bupati TTS Eduard Markus Lioe, Ketua Pengadilan Negeri Soe, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, jajaran perangkat daerah, serta berbagai unsur masyarakat.

Dalam sambutannya, Amir menegaskan bahwa pencegahan korupsi perlu dibangun sebagai gerakan bersama yang hadir dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya menjadi agenda institusi penegak hukum. Karena itu, penguatan karakter melalui pendidikan, keteladanan, dan partisipasi publik menjadi bagian penting untuk membentuk lingkungan yang tidak memberikan ruang bagi praktik korupsi.

“Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakan setelah pelanggaran terjadi. Dengan membangun kesadaran kolektif menjadi investasi jangka panjang untuk memastikan nilai kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, kedisiplinan, dan keberanian menolak korupsi tumbuh sejak dini dan menjadi bagian dari budaya masyarakat,” ujar Amir.

Sementara itu, Bupati Timor Tengah Selatan, Eduard Markus Lioe, menyampaikan bahwa integritas merupakan fondasi dalam menjalankan pemerintahan sekaligus prasyarat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Tata kelola yang transparan dan akuntabel, menurutnya, diperlukan agar kebijakan dan anggaran pemerintah dapat dikelola secara tepat serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Bangun Ekosistem Antikorupsi dari Daerah

Melalui JNBA, KPK mendorong pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun ekosistem antikorupsi yang berkelanjutan. Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diterjemahkan menjadi aksi nyata melalui penguatan edukasi, keteladanan, pengawasan, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai bentuk penguatan sinergi, Pemerintah Kabupaten TTS juga menyerahkan plakat apresiasi kepada KPK. Rangkaian pembukaan JNBA kemudian ditutup dengan Penandatanganan Komitmen Bersama menjaga nilai-nilai integritas menuju Indonesia Emas 2045 oleh Bupati TTS, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah sebagai penegasan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas sejalan dengan upaya pencegahan korupsi yang diinisiasi KPK.

KPK berharap komitmen tersebut menjadi pijakan bagi Pemerintah Kabupaten TTS dan masyarakat untuk terus menjaga integritas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, budaya antikorupsi diharapkan tumbuh sebagai kekuatan bersama untuk mencegah penyimpangan, meningkatkan kepercayaan publik, dan memastikan pembangunan daerah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

IKN Pulihkan Ekosistem Sambil Bangun Infrastruktur, Target 65 Persen Kawasan Tetap Hijau

Penulis
Reta
-

 Pembangunan kota umumnya dimulai dengan membangun jalan, gedung, dan kawasan permukiman. Di Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan dilakukan dengan cara yang berbeda. Bersamaan dengan pembangunan infrastruktur, IKN juga dibangun dengan memulihkan kawasan yang sebelumnya mengalami degradasi agar kembali berfungsi sebagai ekosistem alami.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut pendekatan tersebut sebagai rewilding, yaitu upaya mengembalikan fungsi ekosistem, bukan sekadar menanam kembali pohon.

“Kami melakukan rewilding di kawasan ini. Bukan hanya reforestasi, tetapi mengembalikan ekosistem alami. Itulah Kota Hutan,” ujar Basuki saat menerima kunjungan profesor dan mahasiswa The University of Tokyo, Jepang serta rektor bersama jajaran pimpinan dan mahasiswa Universitas Mulawarman di Kantor Otorita IKN, Kamis (30/7/2026).

Pendekatan tersebut dilakukan karena sebagian kawasan IKN sebelumnya didominasi oleh perkebunan monokultur yang memiliki keanekaragaman hayati lebih rendah dibandingkan hutan alami. Karena itu, pembangunan ibu kota dilakukan bersamaan dengan upaya memulihkan kualitas lingkungan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah pemulihan. Sejak 2022 hingga 2026, Otorita IKN telah menanam sekitar 5 juta pohon sebagai bagian dari restorasi kawasan.

Upaya tersebut juga didukung dengan pembangunan koridor satwa liar untuk menghubungkan kembali habitat yang sebelumnya terfragmentasi. Hingga saat ini, dua koridor satwa telah dibangun di kawasan Jalan Tol Balikpapan–IKN sebagai bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati.

Melalui pendekatan rewilding , Otorita IKN menargetkan 65 persen wilayah Nusantara tetap berupa kawasan lindung. Dengan demikian, pembangunan Forest City di Nusantara tidak hanya diukur dari banyaknya pohon yang ditanam, tetapi juga dari keberhasilan memulihkan ekosistem sehingga alam dan pembangunan dapat tumbuh secara berdampingan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...838485...4,860Halaman 84 dari 4,860