Beranda blog Halaman 86

Kementerian Ekraf Perkuat Promosi Kuliner Indonesia di Belanda Lewat Indonesia Summer Cooking Experience

Penulis
Reta
-

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) mendukung penuh penyelenggaraan Indonesia Summer Cooking Experience yang digagas oleh Kementerian Perdagangan RI di Ron Gastrobar, Amsterdam, Belanda. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan nasional S’RASA (Rasa Rempah Indonesia) yang dirancang sebagai ruang pengenalan kuliner Nusantara sekaligus menjembatani pelaku usaha internasional dengan produk pangan dan jenama (brand) kuliner unggulan Indonesia.

Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menegaskan bahwa penetrasi produk kuliner lokal di pasar internasional memerlukan sinergi dan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, kekayaan kuliner tidak hanya merepresentasikan identitas budaya, tetapi juga harus memberikan nilai tambah ekonomi yang konkret bagi para pelaku kreatif.

“Kuliner merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang merepresentasikan budaya, tradisi, dan kreativitas Indonesia. Melalui program S’RASA, kolaborasi menjadi sarana untuk memperkenalkan cita rasa Nusantara sekaligus memperluas pengenalan produk dan jenama kuliner Indonesia di pasar internasional,” ujar Menteri Ekraf.

Lebih lanjut, Menteri Ekraf menjelaskan bahwa skema kolaborasi lintas sektor ini membuka peluang bagi pelaku ekonomi kreatif subsektor kuliner untuk mengeksplorasi kemitraan strategis dengan para importir, distributor, dan calon mitra bisnis global melalui berbagai sarana fasilitasi yang disiapkan Kementerian Ekraf.

“Kementerian Ekraf terus menghadirkan fasilitasi promosi, partisipasi pada pameran internasional, dan business matching sebagai upaya mempertemukan pelaku ekonomi kreatif dengan pasar global. Kolaborasi seperti ini menjadi salah satu langkah untuk memperluas akses pasar bagi produk dan jenama kuliner Indonesia,” kata Teuku Riefky.

Indonesia Summer Cooking Experience dikemas sebagai agenda business engagement interaktif yang mengintegrasikan hands-on cooking experience, shared dining, pameran produk, dan business networking. Kegiatan ini dihadiri para pelaku usaha kuliner berbasis di Belanda, importir produk Indonesia, distributor bumbu masak, hingga perwakilan jaringan ritel lokal seperti Warung Barokah (Amsterdam) dan Toko Kalimantan (Zaandam).

Acara dibuka secara resmi oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Laurentius Amrih Jinangkung. Para peserta diajak mempraktikkan secara langsung pengolahan empat hidangan khas Nusantara yaitu sate kambing, cireng, otak-otak, dan bolu gula aren. Pengalaman praktis ini memberikan pemahaman mendalam terkait penggunaan bahan baku otentik Indonesia dan keunikan profil rasa kuliner Nusantara kepada para calon mitra bisnis di Belanda.

Program S’RASA merupakan bentuk transformasi dari gerakan gastrodiplomasi Indonesia Spice Up the World (ISUTW) yang telah diluncurkan sejak Agustus 2025. Program ini melibatkan sinergi enam kementerian/lembaga yang terikat dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), di mana Kementerian Ekraf mengambil peran strategis melalui Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain. Dalam kerangka kerja sama ini, Kementerian Ekraf berfokus pada fasilitasi promosi, partisipasi pameran global, business matching, serta penguatan rantai pasok dan jejaring industri bagi jenama-jenama binaan.

Belanda yang berperan sebagai hub logistik utama di kawasan Eropa menyajikan potensi pasar yang sangat adaptif terhadap tren kuliner internasional. Pada kesempatan tersebut, sejumlah produk unggulan Indonesia turut diperkenalkan, antara lain Kecap Bango, gula aren PT Mahorahora Bumi Nusantara, dan Kopi Kapal Api yang disiapkan masuk ke jaringan distribusi Eropa. Founder Lakeside BV, Oswin Beingsick, menilai ajang ini menjadi pintu masuk potensial bagi peningkatan volume impor produk pangan dan bahan baku kuliner Indonesia ke pasar Eropa.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bandung Buka Jalan Kerja ke Jepang, Peserta Dapat Subsidi Pelatihan dan Dukungan Biaya Keberangkatan

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kota Bandung memfasilitasi 40 warga bekerja di Jepang melalui subsidi pelatihan bahasa hingga Rp10 juta per orang. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot Bandung membuka akses kerja sekaligus meningkatkan peluang warga memperoleh penghasilan lebih baik.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, mengatakan program tersebut berjalan bersamaan dengan pelaksanaan job fair keempat tahun ini.

“Setiap job fair rata-rata dihadiri sekitar 2.000 pencari kerja. Untuk kegiatan kali ini tersedia sekitar 3.000 lowongan sementara yang mendaftar melalui sistem tiket sebanyak 1.500 orang,” kata Yayan di Miko Mall, Kamis (30/7/2026).

Hasil job fair sebelumnya di Gedung KONI menunjukkan 600 dari sekitar 1.500 peserta terdaftar telah memperoleh pekerjaan.

Selain membuka lowongan domestik, Disnaker Kota Bandung melepas 40 warga untuk bekerja di Jepang melalui tiga Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

Para peserta akan menjalani kontrak kerja selama tiga tahun pada sektor perawatan lansia (caregiver), pengolahan makanan, restoran, dan konstruksi.“Kesempatan bekerja di Jepang sangat besar. Bahkan agensi dari Jepang menyampaikan masih ada ribuan kebutuhan tenaga kerja dan mereka sangat tertarik dengan pekerja asal Kota Bandung karena dikenal ulet, terampil dan kreatif,” ujarnya.

Yayan mengingatkan para pekerja menjaga perilaku selama bekerja di Jepang karena pelanggaran dapat berdampak pada citra Kota Bandung.

“Mereka sangat sensitif terhadap perilaku negatif. Kalau ada pelanggaran, bukan hanya individu yang terkena dampaknya tetapi citra Kota Bandung juga bisa tercoreng bahkan berpotensi masuk daftar hitam,” jelasnya.

Pemkot Bandung memberikan subsidi pelatihan bahasa Jepang hingga level N5 senilai sekitar Rp10 juta per calon pekerja migran.

Biaya tiket, visa, dan keberangkatan juga difasilitasi melalui kerja sama dengan perbankan serta pihak Jepang sehingga peserta tidak menanggung biaya besar di awal.

“Kami mensubsidi pelatihan bahasanya. Untuk biaya lainnya ada yang dibantu perbankan maupun pihak Jepang sehingga peserta bisa berangkat tanpa harus menyiapkan biaya besar di awal,” ungkapnya.

Yayan menyebut minat warga Kota Bandung bekerja ke luar negeri masih perlu ditingkatkan karena sebagian peserta justru berasal dari Indramayu dan Majalengka.

Disnaker akan memperluas sosialisasi agar lebih banyak warga mengetahui peluang kerja internasional yang dapat menjadi bekal pengalaman dan modal usaha.

“Jangan ragu mencari peluang di luar negeri. Pulang ke Indonesia nanti sudah punya pengalaman, budaya kerja yang baik, kemampuan bahasa, sekaligus modal usaha,” ujarnya.

Founder LPK Ohm, Rizal Ansory, menjelaskan, keberangkatan 40 peserta melibatkan LPK Bahana, LPK Hikari Senseiku, dan LPK Ohm.

Peserta mengikuti pembinaan rata-rata enam bulan yang mencakup bahasa Jepang, budaya kerja, kedisiplinan, mental, serta kesiapan fisik.

“Peserta tidak hanya belajar bahasa Jepang, tetapi juga budaya kerja, disiplin, mental dan fisik agar siap menghadapi lingkungan kerja di Jepang,” ujar Rizal.

Peserta sektor konstruksi mendapat pelatihan fisik khusus untuk menghadapi kondisi cuaca ekstrem yang dapat mencapai 40 derajat Celsius saat musim panas.

Rizal menuturkan, keberangkatan peserta berlangsung bertahap mulai Juli hingga akhir tahun sesuai jadwal perusahaan penerima di Jepang.

“Macam-macam. Kalau dari LPK Ohm ada yang berangkat bulan ini sampai nanti akhir tahun,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

LaNyalla Dorong Pemerintah Perkuat PT PAL demi Kemandirian Industri Pertahanan Maritim Nasional

Penulis
Reta
-

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Jawa Timur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengisi reses dengan melakukan kunjungan kerja strategis ke fasilitas PT PAL Indonesia di Surabaya.

Dalam kunjungan tersebut, anggota Komite II DPD RI sebagai mitra BUMN meminta Pemerintah Pusat serius menggarap kemandirian industri pertahanan maritim, sekaligus memastikan ekosistem pembangunan kapal nasional memberikan dampak kemakmuran yang berkeadilan bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat lokal.

“PT PAL Indonesia adalah ujung tombak kedaulatan maritim kita. Tetapi, untuk menjadi Poros Maritim Dunia, kita tidak bisa lagi menggunakan paradigma pembangunan yang eksklusif. Kita harus beralih pada prinsip pembangungan inklusif, dengan memastikan keadilan ekonomi, di mana masyarakat ikut menikmati kue pembangunan industri ini,” ujar Dewan Penasehat KADIN Indonesia itu, Selasa (28/7/2026).

Ketua DPD RI ke-5 itu juga mengungkapkan, tindak lanjut dari kunjungan tersebut, dirinya akan menyampaikan masukan kepada Presiden dan jajaran Kementerian, beberapa poin yang menjadi sorotan.

Pertama, perlunya ketegasan dan konsistensi Pemerintah dalam menyerap produk dalam negeri. Agar pengadaan Alutsista oleh institusi negara (TNI AL, Bakamla, dsb) secara mutlak memprioritaskan PT PAL, guna mengamankan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Kedua, secara khusus menawarkan gagasan integrasi rantai pasok industri maritim melalui model Public-Private-People Partnership (4P).

“Kemitraan strategis tidak boleh hanya berhenti pada Public-Private Partnership atau antara negara dan korporasi besar saja. Harus ada elemen ‘People’ di dalamnya. Melalui skema 4P. PT PAL sebagai BUMN, pemerintah, swasta, dan masyarakat—termasuk UMKM komponen kapal lokal di Jawa Timur dan tenaga kerja daerah—harus berkolaborasi. Ini adalah jalan keluar untuk menciptakan pembangunan maritim yang berbasis pada kemakmuran dan keadilan sosial, bukan sekadar profitabilitas semata,” tegasnya.

Lebih lanjut, kunjungan kerja ini juga menyoroti pentingnya dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berkelanjutan untuk modernisasi fasilitas PT PAL, terutama dalam menggarap proyek strategis seperti kapal selam dan Frigate berteknologi tinggi.

Selain infrastruktur, regulasi yang dinilai masih menghambat daya saing galangan kapal nasional juga diminta untuk segera dilakukan harmonisasi. Terutama terkait insentif fiskal dan perlindungan hukum bagi industri komponen maritim domestik agar struktur biaya produksi PT PAL dapat bersaing di pasar global.

“Kita juga harus melindungi sumber daya manusia kita. Sinergi R&D antara PT PAL dan perguruan tinggi harus didanai maksimal oleh negara untuk mencegah brain drain ahli-ahli perkapalan terbaik bangsa ke luar negeri,” pungkas LaNyalla.

Dalam kunjungan tersebut, LaNyalla didampingi Staf Ahli Anggota DPD RI Sefdin Syaifudin, Ketua Umum KADIN Jatim Adik Dwi Putranto, Wakil Ketua Umum KADIN Jatim M Rizal dan Ketua Komite Tetap KADIN Jatim, Santoso Tedjo. Sedangkan Dirut PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod, didampingi Direktur Pemasaran Wiyono Komodjojo, Direktur Keuangan Pramusti Indrascahyo, dan Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko PT PAL Indonesia Briljan Gazalba.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menko Muhaimin Dorong Percepatan Program ESDP dan SSW, Kesempatan Kerja di Jepang Kian Luas

Penulis
Reta
-

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Kehakiman Jepang (Minister of Justice/MoJ) Hiraguchi Hiroshi untuk memperkuat kerja sama ketenagakerjaan kedua negara, khususnya dalam membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat Indonesia melalui jalur resmi, aman, dan terlindungi.

 

Menko Muhaimin menegaskan bahwa kerja sama ketenagakerjaan Indonesia dan Jepang tidak hanya berorientasi pada pengiriman tenaga kerja, tetapi juga membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kompetensi dan perlindungan pekerja.

 

“Kerja sama ini bukan sekadar membuka akses pekerjaan di luar negeri, tetapi juga membangun sumber daya manusia Indonesia yang kompeten, terlindungi, dan mampu bersaing di tingkat global,” ujar Menko Muhaimin di Tokyo, Jepang, Selasa (28/07/2026),

 

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mendorong percepatan penyelesaian dan penandatanganan Memorandum of Cooperation (MoC) Employment Skill Development Program (ESDP) serta perpanjangan MoC Specified Skilled Worker (SSW) sebagai dasar hukum penguatan kerja sama ketenagakerjaan kedua negara.

 

Menko Muhaimin menyampaikan pentingnya agar proses finalisasi kedua dokumen tersebut dapat segera diselesaikan sehingga implementasi program dapat berjalan lebih optimal dan memberikan kepastian bagi masyarakat Indonesia yang ingin bekerja di Jepang. Selain itu, Indonesia juga mendorong adanya mekanisme transisi yang jelas bagi peserta ESDP menuju skema SSW.

 

Menurut Menko Muhaimin, prosedur transisi yang transparan dan disepakati bersama akan memberikan kepastian jenjang karier bagi pekerja Indonesia, sekaligus memastikan mereka memperoleh pengembangan kompetensi selama bekerja di Jepang.

 

“Yang kita dorong adalah bagaimana pekerja Indonesia memiliki jalur pengembangan yang jelas. Mereka tidak hanya bekerja, tetapi juga meningkatkan keterampilan dan memiliki peluang untuk berkembang,” katanya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menyampaikan usulan penyederhanaan proses penerbitan Certificate of Eligibility (CoE) bagi calon pekerja Indonesia. Pemerintah Indonesia mendorong adanya mekanisme pelayanan yang lebih efektif, termasuk penyusunan Service Level Agreement (SLA) agar terdapat kepastian waktu dalam proses administrasi keberangkatan pekerja.

 

Menko Muhaimin turut memperkenalkan Program SMK Go Global sebagai salah satu upaya pemerintah menyiapkan tenaga kerja vokasi Indonesia agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri global, termasuk Jepang.

 

Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan penguatan kapasitas lulusan SMK agar mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja terampil di pasar internasional. Program ini diharapkan dapat menyediakan hingga 500 ribu tenaga kerja vokasi berkualitas yang siap bersaing di dunia kerja global.

 

“Penguatan kompetensi harus dimulai sejak pendidikan vokasi. Kita ingin memastikan generasi muda Indonesia memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dunia,” ujar Menko Muhaimin.

 

Dalam pertemuan itu, Indonesia juga menyampaikan perhatian terkait kenaikan biaya visa yang diberlakukan Pemerintah Jepang. Indonesia berharap terdapat skema fasilitasi atau kebijakan khusus bagi PMI yang ditempatkan melalui jalur resmi, sehingga biaya penempatan tetap terjangkau dan semakin banyak masyarakat memilih jalur migrasi kerja yang legal, aman, dan terlindungi.

 

Selain aspek regulasi, Indonesia juga mendorong optimalisasi infrastruktur Test Center SSW dengan pendekatan berbasis aglomerasi wilayah. Penambahan lokasi pusat pengujian diharapkan diprioritaskan pada daerah dengan jumlah calon PMI terbesar agar akses masyarakat terhadap sertifikasi kompetensi semakin mudah, efektif, dan efisien.

 

“Yang ingin kita bangun bukan hanya akses bekerja di luar negeri, tetapi sebuah ekosistem pemberdayaan yang menghasilkan tenaga kerja Indonesia yang terampil, terlindungi, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” pungkas Menko Muhaimin.

 

Sementara itu, Menteri Kehakiman Jepang Hiraguchi Hiroshi menyampaikan apresiasi atas hubungan bilateral Indonesia dan Jepang yang telah terjalin sejak 1958. Ia menyebut hubungan kedua negara terus berkembang, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan dan mobilitas sumber daya manusia.

 

Hingga akhir 2025, jumlah warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang mencapai 266.069 orang, meningkat 33,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai komunitas warga negara asing terbesar keenam di Jepang.

 

Kementerian Kehakiman Jepang merupakan salah satu mitra strategis Indonesia dalam pengelolaan kebijakan keimigrasian, visa, izin tinggal, serta tata kelola tenaga kerja asing melalui Immigration Services Agency (ISA). Kerja sama dengan kementerian tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat skema penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk melalui Employment Skill Development Program (ESDP) dan Specified Skilled Worker (SSW).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bogor Rawan Gempa, BMKG Ajak Masyarakat Tingkatkan Kesiapsiagaan Lewat Sekolah Lapang Gempabumi

Penulis
Reta
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman gempabumi melalui penyelenggaraan Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) di SMKN 1 Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Rabu (29/7/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap potensi gempabumi serta mendorong pemanfaatan informasi kebencanaan untuk mengurangi risiko bencana.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, mengatakan Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan gempabumi yang cukup tinggi karena berada di dekat sesar aktif daratan. Berdasarkan data BMKG sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 99 kejadian gempabumi di wilayah Bogor dan sekitarnya, dengan 10 kejadian di antaranya dirasakan oleh masyarakat.

“Dalam rentang waktu 2009 hingga 2025, kami juga melihat adanya tren peningkatan aktivitas kegempaan di wilayah ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman gempabumi merupakan fenomena nyata yang perlu menjadi perhatian kita bersama,” ujar Faisal.

Ia menambahkan, sejarah mencatat sejumlah gempabumi merusak pernah terjadi di wilayah Bogor. Salah satunya adalah gempabumi tahun 1834 yang diperkirakan berkekuatan sekitar magnitudo 7,0 dan menyebabkan kerusakan luas, termasuk pada bangunan Istana Bogor. Selain itu, gempabumi berkekuatan magnitudo 4,8 yang terjadi pada 9 September 2012 dengan pusat gempa di sekitar Cianten, selatan Leuwiliang, meskipun tergolong gempa dangkal dan berkekuatan relatif kecil, mengakibatkan sekitar 560 rumah mengalami kerusakan serta menyebabkan tiga warga mengalami luka ringan.

“Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan harus terus kita bangun agar kita tidak mengulangi kejadian yang sama di masa depan,” kata dia.

Untuk mendukung upaya mitigasi bencana, BMKG terus memperkuat sistem pemantauan di wilayah Bogor. Saat ini telah terpasang 29 peralatan utama geofisika untuk memantau aktivitas gempabumi dan tingkat guncangan, yang didukung oleh 56 peralatan meteorologi dan klimatologi guna menyediakan informasi cuaca dan iklim sebagai bagian dari layanan kebencanaan secara terpadu.

Meski demikian, Faisal menegaskan bahwa teknologi saja tidak cukup untuk mengurangi risiko bencana tanpa didukung masyarakat yang memahami cara menyelamatkan diri saat terjadi gempabumi.

“Sekolah Lapang Gempabumi adalah upaya BMKG untuk memastikan pemerintah daerah, BPBD, dan masyarakat di wilayah rawan gempa semakin peduli serta siap merespons potensi bahaya maupun informasi peringatan dini resmi dari BMKG. Hal ini sejalan dengan inisiatif global ‘Early Warning, Early Action’ dan ‘Early Warnings for All’,” jelasnya.

Menurutnya, SLG menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk mengenali potensi gempabumi di wilayahnya, memahami langkah penyelamatan diri yang benar, serta membangun budaya siaga bencana sejak dini.

“Kegiatan ini bukan hanya memberikan pemahaman mengenai gempabumi, tapi juga membangun budaya siaga bencana di tengah masyarakat dan lingkungan sekolah. Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, berdiskusi aktif, dan menjadikan ilmu yang diperoleh sebagai bekal untuk memperkuat ketahanan masyarakat di lingkungan masing-masing,” ungkapnya.

Faisal juga mengapresiasi Stasiun Geofisika Kelas III BMKG Sukabumi yang secara konsisten memperkuat edukasi kebencanaan melalui penyelenggaraan Sekolah Lapang Gempabumi. Selain menjalankan pemantauan gempabumi dan tsunami selama 24 jam, stasiun tersebut terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah, BPBD, dunia pendidikan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Hingga tahun 2026, Stasiun Geofisika Kelas III BMKG Sukabumi telah menyelenggarakan empat kali Sekolah Lapang Gempabumi, yaitu di Cibinong dan Parung (Kabupaten Bogor) pada tahun 2025, Kota Bekasi pada Juni 2026, serta kembali di Leuwiliang (Kabupaten Bogor) pada Juli 2026.

“Hal ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah yang terus menjadi prioritas BMKG dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat menghadapi ancaman gempabumi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Stasiun Geofisika Kelas III BMKG Sukabumi, Agung Sabtaji, menjelaskan bahwa SLG bertujuan membangun budaya sadar dan siaga bencana di tengah masyarakat. Kegiatan ini diikuti oleh unsur BPBD, perangkat daerah, sekolah, media, BUMN, sektor swasta, pengelola objek vital, serta perwakilan masyarakat.

Selama satu hari penuh, peserta mengikuti berbagai materi pembelajaran yang meliputi pengenalan potensi gempabumi, pemanfaatan informasi BMKG, simulasi evakuasi saat terjadi guncangan kuat, diskusi kelompok, hingga Table Top Exercise sebagai bagian dari peningkatan kapasitas kesiapsiagaan secara terpadu.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI, Marlyn Maisarah, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat Kabupaten Bogor dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

“Wilayah Kabupaten Bogor ini termasuk rawan bencana alam, seperti gempabumi dan longsor. Kita tidak bisa menutup mata dengan hal itu. Potensi ini menuntut kesiapsiagaan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga harus proaktif dan berkelanjutan,” ujarnya. .

Ia berharap program Sekolah Lapang Gempabumi tidak hanya dilaksanakan di lingkungan sekolah, tetapi juga dapat diperluas ke kantor pemerintahan, instansi publik, dan komunitas masyarakat agar semakin banyak pihak yang memahami prosedur penyelamatan diri saat terjadi gempabumi.

Kegiatan Sekolah Lapang Gempabumi di Kabupaten Bogor turut dihadiri Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial, dan Tanda Waktu BMKG Teguh Rahayu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mewakili Bupati Bogor, Plh. Kepala Balai Besar MKG Wilayah II Ana Oktavia Setiowati, Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung sekaligus Koordinator BMKG Jawa Barat Suaidi Ahadi, Kapolsek Leuwiliang Maryanto yang mewakili Kapolres Bogor, Kepala Sekolah SMKN 1 Leuwiliang, Solihin Al Amin, unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, dunia pendidikan, relawan kebencanaan, PMI, tokoh masyarakat, serta para peserta Sekolah Lapang Gempabumi.

Melalui penyelenggaraan Sekolah Lapang Gempabumi, BMKG terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan dalam meningkatkan literasi kebencanaan serta kesiapsiagaan masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pengurangan risiko bencana dan memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempabumi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

PSEL Legok Nangka Resmi Dibangun, Solusi Sampah Bandung Raya Sekaligus Pembangkit Listrik 40,79 MW

Penulis
Reta
-

Timbunan 2.131 ton sampah yang setiap hari berasal dari enam kabupaten dan kota di Jawa Barat akan memasuki babak baru. Melalui pembangunan fasilitas Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik atau PSEL Legok Nangka, sampah tersebut ditargetkan tidak lagi hanya berakhir di tempat pemrosesan akhir, tetapi diolah menjadi listrik berkapasitas 40,79 megawatt sekaligus mengurangi tekanan terhadap lingkungan.

Pembangunan proyek di kawasan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional (TPPAS) Legok Nangka, Kabupaten Bandung, dimulai pada Rabu, 29 Juli 2026 melalui prosesi groundbreaking yang dihadiri Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot yang mewakili Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Dalam sambutannya, Yuliot mengatakan pengelolaan sampah perkotaan secara menyeluruh merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

“Sebagaimana telah instruksikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam banyak kesempatan untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan secara menyeluruh sebelum tahun 2029 melalui skema hulu hilir dan dapat menjadikan sampah sebagai sumber energi (Waste to Energy),” kata Yuliot.

Instruksi tersebut mendorong instansi terkait mencari solusi agar persoalan sampah perkotaan tidak berlarut, mengingat timbunan yang tidak tertangani berpotensi menimbulkan masalah lingkungan seperti longsor dan kebakaran.

“Groundbreaking hari ini bukan sekadar menandai dimulainya pembangunan sebuah infrastruktur, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih bersih, lebih hijau, dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Yuliot berharap PSEL Legok Nangka dapat menjadi model pengembangan proyek pengolahan sampah menjadi energi yang bisa diterapkan di berbagai daerah.

“Dengan kapasitas pembangkit yang signifikan dan dukungan pelaksanaan investasi, proyek ini diharapkan memberikan manfaat nyata melalui pengurangan volume sampah, penyediaan energi bersih, penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas ekonomi daerah, pengurangan emisi serta perbaikan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat,” tuturnya.

Senada dengan Yuliot, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan PSEL Legok Nangka yang ditargetkan beroperasi pada 2029 akan memberikan tiga manfaat utama, yakni mengatasi persoalan sampah di Bandung Raya, menyediakan listrik bagi masyarakat dan industri, serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih.

Proyek waste-to-energy senilai USD 400 juta atau sekitar Rp7,2 triliun ini dirancang berkapasitas 40,79 megawatt. Selama 41 bulan masa konstruksi, proyek diperkirakan menyerap 1.565 tenaga kerja dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 311.874 ton CO? ekuivalen.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Mulai Kajian Regulasi Lobi Politik, Dorong Tata Kelola Pemerintahan Lebih Transparan

Penulis
Reta
-

Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan tidak sekadar melalui penindakan, namun lewat pembenahan sistem. Atas dasar itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kedeputian Pencegahan dan Monitoring memulai kajian studi praktik lobi politik dan regulasi melalui Kick-off Meeting yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (28/7).

Kajian tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan amanat UU No. 19 Tahun 2019, khususnya pada Pasal 9 yang memberikan kewenangan kepada KPK untuk mengkaji sistem pengelolaan administrasi di lembaga negara.

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menegaskan praktik lobi pada dasarnya merupakan hal yang lazim dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama di berbagai negara maju.

“Praktik lobi merupakan hal yang umum. Perbedaannya dengan negara maju, mereka memiliki mekanisme yang mengaturnya. Sehingga tercipta transparansi atas apa yang disampaikan dan pejabat yang terlibat dapat diawasi,” ucap Amin ketika membuka forum.

Lebih lanjut, Aminudin menjelaskan bahwa kajian tersebut juga menjadi bagian dari mandat yang diberikan kepada KPK dalam mendukung aksesi Indonesia menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Oleh karena itu, KPK membuka ruang kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan strategis agar rekomendasi benar-benar komprehensif, implementatif, dan sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan.

“Kami berharap hasil kajian ini tidak berhenti sebagai laporan akademis semata, melainkan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan hukum, atau bahkan produk hukum yang mampu memperkuat tata kelola penyusunan kebijakan publik,” pungkasnya.

Selanjutnya, urgensi penyusunan kajian tersebut kemudian dipaparkan oleh Direktur Monitoring KPK, Aida Ratna Zulaiha. Ia menjelaskan bahwa hasil OECD Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026 menunjukkan Indonesia baru memenuhi 40 persen dari kriteria regulasi lobi dan hanya 11 persen dari kriteria praktik lobi, serta seluruhnya masih berada di bawah rata-rata negara OECD.

“Kajian ini memiliki urgensi tinggi, baik sebagai bagian dari pemenuhan rekomendasi OECD maupun sebagai upaya mendorong Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki pengaturan praktik lobi,” tegas Aida.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyambut baik inisiatif KPK dalam forum tersebut. Menurutnya, penguatan tata kelola praktik lobi merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk memenuhi standar tata kelola yang diterapkan oleh OECD.

“Ke depan, mekanisme praktik lobi perlu memiliki aturan yang dapat dipertanggungjawabkan, bahkan jika perlu mendorongnya menjadi regulasi yang secara khusus mengatur praktik tersebut,” ujar Moegiarso.

Sebagai bagian dari proses permulaan penyusunan dan pengayaan kajian, forum ini sekaligus menjadi ruang diskusi bersama kementerian atau lembaga terkait untuk saling berbagi pengalaman, praktik baik, serta masukan terhadap model pengaturan praktik lobi tersebut.

Forum tersebut dihadiri oleh berbagai perwakilan kementerian/lembaga, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Hukum, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, KPU, Komdigi, KIP, BPKP, Sekretariat Negara, hingga Sekretariat Pendukung Kabinet.

Menandai dimulainya kajian studi tersebut, KPK berharap kajian ini dapat menghasilkan rekomendasi implementatif sebagai dasar penguatan regulasi praktik lobi di Indonesia, sehingga setiap proses penyusunan kebijakan publik berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas risiko korupsi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Program PKH Tak Sekadar Bansos, HNW Ajak KPM Bangkit Lewat Bantuan Usaha

Penulis
Reta
-

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid mengadvokasi penerima bansos dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) untuk bisa berdaya.

HNW sapaan akrabnya mengungkapkan Kementerian Sosial memiliki Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) berupa bantuan usaha hingga Rp5 juta per KPM dalam rangka mendukung agenda pengentasan kemiskinan.

“Banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program ini. Karena itu saya mengajak para KPM PKH yang memiliki semangat berusaha agar memanfaatkan kesempatan tersebut melalui pendamping PKH masing-masing. Jangan sampai bantuan pemberdayaan yang sudah disiapkan pemerintah justru tidak dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Hidayat saat melakukan Supervisi P2K2 di Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (28/7).

Program Keluarga Harapan (PKH) Diharapkan Menciptakan Keluarga Berdaya
Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menilai pemberdayaan ekonomi menjadi sangat penting menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, karena makna kemerdekaan juga harus diwujudkan dengan semakin banyaknya keluarga Indonesia yang mampu bangkit secara ekonomi.

“Dengan semakin banyak KPM PKH yang berani memulai usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, dan pada saatnya nanti tidak lagi bergantung pada bantuan sosial, maka diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat berbasis keluarga,” lanjutnya.

HNW juga mengapresiasi para Pendamping PKH yang terus mendampingi masyarakat di lapangan. Dirinya meminta sinergi seluruh pihak untuk memperkuat keberhasilan berbagai program perlindungan sosial yang menjadi amanat konstitusi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Konflik AS-Iran Berlarut, MPR Desak Indonesia Siapkan Strategi Hadapi Ancaman Ekonomi Global

Penulis
Reta
-

Berlarutnya proses perdamaian Amerika Serikat dan Iran harus menjadi alarm bagi Indonesia untuk segera menerapkan kebijakan yang tepat, sehingga mampu mengatasi dampak yang terjadi.

“Ketidakpastian akibat konflik yang melibatkan penutupan Selat Hormuz mengharuskan Indonesia melakukan diversifikasi risiko geopolitiknya secara substantif,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutannya pada diskusi daring bertema Jalan Buntu Perdamaian Iran-AS dan Dampaknya Bagi Ekonomi Indonesia dan Dunia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (29/7).

Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D. (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan narasumber Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati, M.A. (Guru Besar Geopolitik Timur Tengah, Fisipol Universitas Gadjah Mada/UGM), Dr. Fahmy Radhi, M.B.A. (Pengamat Ekonomi Energi – Konsultan Ekonomi Energi SKK Migas dan Pertamina), dan Shofwan Al Banna Choiruzzad, Ph.D. (Pengamat Hubungan Internasional, Universitas Indonesia).

Selain itu, hadir pula Mohammad Faisal, Ph.D. (Direktur CORE Indonesia) sebagai penanggap.

Perang AS-Iran Berdampak pada Ekonomi Indonesia
Lestari mengungkapkan bahwa konflik yang berlangsung sejak serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari 2026 telah mengganggu jalur vital Selat Hormuz yang mengalirkan sekitar seperlima minyak dan gas dunia.

Akibatnya, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harga minyak dunia melonjak 25%-30% di atas asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel.

Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu mengingatkan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel menambah beban APBN sekitar Rp6,8 triliun, sementara pelemahan rupiah Rp100 per dolar menambah beban sekitar Rp800 miliar.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong pemanfaatan penerapan politik bebas aktif dalam membuka berbagai peluang yang ada dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global.

Selain itu, Rerie berharap, para pemangku kepentingan dapat segera mengambil langkah-langkah antisipatif untuk meredam dampak guncangan ekonomi global, sebagai bagian dari upaya menjalankan amanah konstitusi untuk melindungi setiap warga negara.

Pengamat Hubungan Internasional UI, Shofwan Al Banna Choiruzzad berpendapat bahwa bahwa kondisi perang AS-Iran saat ini harap-harap cemas, karena setelah sempat berhenti, kedua negara kembali saling serang.

“Apakah kondisi ini menandakan perundingan menghadapi jalan buntu? Cara kita memahami perang sangat penting dalam memperkirakan akhir dari proses perundingan,” ujar Shofwan.

Dia berpendapat bahwa perang AS-Iran belum menghadapi jalan buntu. Karena, menurut Shofwan, saling serang itu bagian dari proses perundingan.

Masing-masing pihak yang bertikai, jelas dia, memiliki daya tawar dalam melakukan negosiasi terkait hal-hal yang sensitif.

“Saya menilai perundingan AS-Iran belum buntu karena berdialognya tidak di atas meja, dalam bentuk saling serang itu,” ujarnya.

Perang AS-Iran Memerlukan Kebijakan Antisipatif
Guru Besar Geopolitik Timur Tengah, Fisipol UGM Siti Mutiah Setiawati menilai, Indonesia dalam posisi canggung menyikapi perang AS-Iran karena Indonesia dinilai sudah berpihak pada salah satu negara yang berkonflik.

Menurut Siti, ada kesulitan diplomasi yang penting dan harus segera diatasi, karena posisi Indonesia dinilai tidak netral oleh sejumlah pihak.

Menurut dia, perundingan AS-Iran tidak kunjung membuahkan perdamaian, karena pihak-pihak yang bertikai tidak komit dengan kesepakatan yang dicapai.

Siti berpendapat bahwa konflik AS-Iran adalah agresi AS atas wilayah kedaulatan Iran.

Menurut Siti, skema MOU adalah hasil perundingan yang rendah jika dibandingkan dengan Agreement (Persetujuan) dan Treaty (Perjanjian), sehingga dibutuhkan komitmen yang kuat untuk menaati isi MOU, jika kedua belah pihak menginginkan perdamaian.

Pengamat Ekonomi Energi Fahmy Radhi berpendapat bahwa perang AS-Iran tidak berdampak secara langsung bagi Indonesia, tetapi menghasilkan dampak ikutan yang tidak terkendali.

Diakui Fahmy, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan krisis energi dunia, yang menyebabkan inflasi yang mengganggu perekonomian dunia.

Indonesia, ungkap Fahmy, memang belum menyatakan mengalami krisis energi, karena masih memiliki produksi minyak 600 ribu barel per hari.

Meski begitu, Fahmy menilai, kebijakan pemerintah RI saat ini belum mampu mengatasi dampak ikutan dari kenaikan harga BBM.

“Pemerintah harus benar-benar fokus dalam mengatasi sejumlah dampak tersebut,” ujar Fahmy.

Direktur CORE Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, perang AS-Iran memperbesar tantangan dari sisi ekonomi sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Menurut Faisal menghadapi kondisi saat ini kita harus concern terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Dinamika perang AS-Iran, ujar dia, harus mendorong para pemangku kepentingan untuk menata kebijakan domestik yang adaptif dalam menyikapi dampak yang terjadi.

Menurut Faisal, kenaikan harga minyak dunia berpotensi meningkatkan anggaran subsidi BBM lebih dari Rp300 triliun.

“Tanpa realokasi, refocusing, dan tambahan penerimaan negara, defisit APBN akan melampaui batas 3% dari PDB,” ujar Faisal.

Wartawan senior Saur Hutabarat mengungkapkan bahwa berbagai lembaga global dinilai sejumlah pakar sudah tidak berfungsi, dalam perundingan bilateral AS-Iran tidak saling menghormati, sehingga perang berpotensi berkepanjangan.

Namun, Saur menilai, di dalam negeri ada tanda-tanda berkemampuan keluar dari tekanan dampak kenaikan harga BBM, akibat perang berkepanjangan.

Yaitu, ujar Saur, dengan terjadinya peningkatan penjualan kendaraan listrik pada periode Juli 2026 sebesar 80,8%.

Jika dibandingkan dengan penjualan kendaraan secara umum, tambah dia, pangsa penjualan kendaraan listrik naik menjadi 18,3%.

“Tanda lainnya, terkait mundurnya Gubernur BI yang tidak berpengaruh apa-apa, dengan kata lain sepertinya kita mulai belajar ndableg, masa bodoh apa pun yang terjadi,” pungkas Saur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kurangi Risiko Korban Jiwa, Pemkot Bogor Tutup Akses Rawan di Perlintasan Rel Kereta

Penulis
Reta
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memasang pagar pengaman di perlintasan rel kereta api di bawah fly over Jalan Sholeh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan keselamatan masyarakat dan mencegah terjadinya kecelakaan di lokasi tersebut.

Perlintasan yang selama ini dinilai cukup terbuka dan rawan tersebut beberapa kali mengakibatkan kecelakaan, mulai dari kendaraan roda empat yang menerobos hingga insiden yang menyebabkan korban jiwa akibat tertabrak kereta api.

 

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyampaikan bahwa Pemkot Bogor telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian, untuk melakukan penutupan lintasan rel kereta api yang dinilai rawan.

 

“Pemkot Bogor berkoordinasi dengan Dirjen Perkeretaapian memutuskan untuk menutup lintasan rel kereta api yang sangat longgar di Jalan Sholeh Iskandar,” kata Dedie Rachim, Rabu (29/7/2026).

 

Dedie Rachim berharap pemasangan pagar pengaman sebagai pembatas tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan serta mengurangi potensi terjadinya kecelakaan di perlintasan rel kereta api.

 

Ia menambahkan, pemasangan pagar pengaman serupa akan dilakukan di sejumlah perlintasan rel kereta api lainnya di Kota Bogor, di antaranya perlintasan di bawah fly over Jalan RE Martadinata dan wilayah Bubulak.

 

“Pemasangan tersebut dilakukan sambil menunggu Detail Engineering Design (DED) untuk proyek penutupan lintasan rel kereta api sebidang di Jalan MA Salmun,” ujarnya.

 

Ia menjelaskan, ke depan perlintasan sebidang di Jalan MA Salmun akan ditutup secara total. Sebagai solusi, Pemkot Bogor akan membangun jembatan penyeberangan orang (JPO) serta jembatan khusus bagi kendaraan roda dua.

 

“Ini langkah yang Kota Bogor ambil untuk mengantisipasi dan meminimalisir bertambahnya korban jiwa akibat kecelakaan di perlintasan rel kereta,” tegas Dedie Rachim didampingi Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Juniarti Estiningsih dan Camat Tanah Sareal, Rokib.

 

Selain pemasangan pagar pengaman, Pemkot Bogor melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) juga akan melakukan penataan area sekitar dengan pembangunan taman.

 

Penataan tersebut dilakukan agar area sekitar pagar tidak dimanfaatkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berpotensi menimbulkan kesan kumuh dan mengganggu ketertiban. Hal utama yang ingin dipastikan adalah keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

 

“Dengan membangun taman, harapannya dapat menurunkan potensi kerawanan, sehingga bisa meringankan tugas para aparat dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat maupun wilayah,” pungkas Dedie Rachim.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...858687...4,860Halaman 86 dari 4,860