Beranda blog Halaman 850

Lokasi dan Syarat Layanan SIM Keliling Jakarta Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali menyediakan layanan SIM Keliling Jakarta untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), Jumat (29/8). Layanan ini dibuka mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB di lima titik yang tersebar di wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan informasi resmi dari akun X (Twitter) TMC Polda Metro Jaya, berikut lokasi layanan SIM Keliling hari ini:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

  • Jakarta Barat: Kampus Anggrek Binus

Syarat Perpanjangan SIM Keliling

Masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan wajib mempersiapkan dokumen sebagai syarat administrasi. Adapun syarat perpanjangan SIM Keliling adalah:

  1. Fotokopi KTP yang masih berlaku.

  2. Fotokopi SIM lama dan SIM asli.

  3. Bukti cek kesehatan.

  4. Bukti tes psikologi.

Perlu diketahui, layanan mobil SIM Keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. Jika masa berlaku SIM telah habis, pemilik SIM harus melakukan permohonan pembuatan SIM baru di Satpas yang sudah ditentukan.

Biaya Perpanjangan SIM

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perpanjangan SIM adalah:

  • Rp80.000 untuk SIM A

  • Rp75.000 untuk SIM C

Sementara itu, untuk SIM B tidak dapat diperpanjang melalui layanan SIM Keliling. Pemilik SIM B diwajibkan melakukan perpanjangan langsung di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas), mengingat dokumen tersebut diperuntukkan bagi kendaraan dengan bobot lebih dari 3,5 ton.

Dengan adanya layanan SIM Keliling ini, Ditlantas Polda Metro Jaya berharap masyarakat Jakarta dapat lebih mudah memperpanjang masa berlaku SIM tanpa harus datang langsung ke Satpas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prediksi Cuaca Jakarta Hari Ini: Cerah Hingga Hujan Ringan, Jumat 29 Agustus 2025

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Jumat (29/8/2025). Cuaca hari ini diprediksi bervariasi, mulai dari cerah berawan hingga hujan dengan intensitas ringan di sejumlah kawasan ibu kota.

Menurut laporan resmi BMKG, pada pagi hari Kepulauan Seribu diperkirakan berawan. Sementara itu, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur cerah berawan. Sedangkan Jakarta Utara dan Jakarta Barat diguyur hujan ringan.

Memasuki siang hari, cuaca berawan diprediksi terjadi di Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara. Adapun hujan ringan diprakirakan turun di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, serta Jakarta Timur.

Pada sore hari, cuaca cerah akan menaungi Kepulauan Seribu dan Jakarta Timur. Sementara itu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan diperkirakan cerah berawan.

Malam hari, BMKG memprediksi hujan ringan mengguyur Kepulauan Seribu. Sementara wilayah Jakarta lainnya, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, diprakirakan cerah berawan.

Adapun suhu udara di Jakarta pada hari ini berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan 49–90 persen.

Dengan kondisi cuaca yang dinamis, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi hujan ringan yang dapat terjadi pada siang hingga malam hari di beberapa wilayah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Yogyakarta Tekankan Digitalisasi SPBE di Forum Smart City 2025

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI mengadakan Forum Smart City Nasional 2025 di Kota Yogyakarta pada 26-27 Agustus. Pada tahun ini Forum Smart City mengusung tema Inovasi Kota Cerdas Mewujudkan Kedaulatan, Ketahanan, dan Keberlanjutan Indonesia Emas. Dalam forum itu, Pemerintah Kota Yogyakarta menekankan digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk pelayanan publik.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan atas nama Pemkot Yogyakarta mengucapkan selamat datang kepada para peserta Forum Smart City 2025. Pihaknya juga mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas kepercayaan dari Kementerian Komdigi yang menunjuk Kota Yogyakarta sebagai tuan rumah Forum Smart City 2025. Hasto menyatakan Kota Yogyakarta dengan visi Smart City mewujudkannya dalam aplikasi pelayanan terpadu Jogja Smart Service (JSS).

“Bagi kami digitalisasi penyelenggaran pemerintah berbasis elektronik SPBE ada dua hal besar yang kami manfaatkan untuk kepentingan pemerintah. Pertama untuk pelayanan publik. Oleh karena itu layanan yang cepat, berbasis digitalisasi kita kerjakan melalui Jogja Smart Service yang sudah diselenggarakan di Kota Yogyakarta,” kata Hasto saat pembukaan Forum Smart City Nasional 2025 di Hotel Tentrem, Rabu (27/8/2025).

Hasto melanjutkan hal kedua, digitalisasi SPBE harus bisa mengintegrasikan data. Terutama untuk one and single website dalam bentuk satu data di daerah. Pemkot Yogyakarta merintis dengan sistem Single ID, Single Window dan Single Sign-On dalam rangka mewujudkan one and single website agar padu padan data menjadi terwujud. Diharapkan ada padu padan data sektoral, umum, nasional, lokal, data makro dan mikro dalam rangka memberikan pelayanan publik.

Selain itu Pemkot Yogyakarta juga membuat quick win atau program percepatan 100 hari kerja WaIi Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan. “Hampir semua quik wins berbasis dan mengacu pada smart city dan penyelenggaraan SPBE. Contoh digitalisasi parkir di Kota Yogyakarta sudah dimulai. Mudah-mudahan ini jadi best practice layanan digitalisasi di Kota Yogyakarta,” paparnya.

Sementara itu Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam X menyampaikan tema yang diusung dalam Forum Smart City 2025 merupakan visi besar yang harus dicapai bersama Indonesia Emas di tahun 2045. Kondisi itu menuntut terus berinovasi, meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ketahanan nasional melalui pembangunan berbasis teknologi dan pemanfaatan informasi yang cerdas.

Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam X memberikan sambutan membuka Forum Smart City 2025.
“Kami berharap melalui Smart City Business Matchmaking akan terjalin lebih banyak kemitraan, ide-ide baru serta solusi inovatif yang dapat mendukung pembangunan smart city dan smart provinsi di DIY. Semoga acara ini dapat menghasilkan langkah konkret untuk mewujudkan kota dan provinsi yang cerdas berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” terang Paku Alam X.

Sementara itu Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi Mira Tayyiba menuturkan mengenai kebijakan smart city mengikuti arahan Presiden Prabowo terkait program prioritas dan peranan digital. “Pada prinsipnya saya ingin menekankan bahwa transformasi digital memerlukan kolaborasi. Di mana kami yang menyusun standar, pemerintah provinsi, kabupaten, kota mengimplementasikan. Sinergi ini menjadi kunci terciptanya pelayanan publik,” ucap Mira.

Adapun tema Forum Smart City Nasional 2025 sejalan dengan amanah kemerdekaan. Pihaknya menegaskan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Tetapi juga harus memastikan kedaulatan bangsa di era digital, memperkuat ketahanan nasional terhadap berbagai krisis, serta menjamin keberlanjutan pembangunan bagi generasi mendatang. Forum Smart City 2025 mengundang sekitar 251 pemerintah kota/kabupaten yang mendapatkan pendampingan smart city dari Kementerian Komdigi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Pontianak Apresiasi Launching AKASIA Dorong Layanan Dukcapil Lebih Cepat

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalbar meluncurkan Aksi Kolaborasi Akta Pencatatan Sipil untuk Semua (AKASIA), yakni pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Provinsi Kalbar, Kamis (28/8). Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya menggelar loket pelayanan dokumen dukcapil di lokasi diluncurkannya AKASIA.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menilai, program ini merupakan inovasi layanan administrasi kependudukan yang diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam pengurusan dokumen administrasi. Menurutnya, AKASIA menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat dan terintegrasi.

“Layanan kependudukan seperti KTP, akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga, surat pernikahan dan lainnya akan terus kita dorong agar lebih cepat dan mudah diakses masyarakat. Inovasi seperti AKASIA ini menjadi semangat bagi Pemerintah Kota Pontianak untuk memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya usai menerima penghargaan dari Pemprov Kalbar sekaligus menyerahkan secara simbolis akta dokumen kependudukan kepada warga Kota Pontianak.

Ia berharap, meski pelayanan terus dipermudah, masyarakat tetap diminta memenuhi syarat-syarat administrasi sesuai aturan yang berlaku. Sebab persyaratan tersebut sebagai kelengkapan proses administrasi sebelum diterbitkannya akta dokumen dukcapil.

“Namun, pemerintah kota melalui Disdukcapil akan memastikan pelayanan berlangsung cepat dan sesuai ketentuan,” jelas Edi.

Wali Kota juga mengimbau warga Pontianak agar segera mencatatkan setiap peristiwa penting kependudukan, terutama kelahiran anak maupun kematian warga. Pemerintah Kota, kata dia, telah melakukan sosialisasi hingga ke tingkat RT agar masyarakat lebih tertib dalam pencatatan sipil.

“Bayi yang baru lahir sebaiknya segera didaftarkan agar akta kelahiran bisa cepat diterbitkan. Kita juga memiliki layanan jemput bola dan pelayanan di kantor Disdukcapil, Mal Pelayanan Publik (MPP), maupun kecamatan,” terangnya.

Kepala Disdukcapil Kota Pontianak Erma Suryani, mengatakan pihaknya menyediakan layanan mobil keliling dan meja pelayanan di lokasi kegiatan. Berbagai layanan kependudukan diberikan mulai dari perekaman KTP elektronik, penerbitan akta kelahiran, akta kematian, kartu identitas anak (KIA), hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Target kita hari ini melayani sekitar 350 warga. Harapannya, dokumen KTP elektronik bisa selesai pada hari yang sama,” ungkapnya.

Sebelum pelaksanaan, Disdukcapil telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui kecamatan, kelurahan, serta media sosial resmi.

Selain membuka loket pelayanan di lokasi peluncuran AKASIA, rutinitas pelayanan yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Pontianak juga tersebar di sejumlah lokasi. Mulai dari loket pelayanan di Kantor Disdukcapil Kota Pontianak, Mal Pelayanan Publik, pelayanan di enam kecamatan hingga operasional mobil pelayanan keliling. Pihaknya juga rutin menggelar program jemput bola.

Setiap hari, kegiatan difokuskan pada kelompok masyarakat berbeda. Senin, petugas mendatangi anak usia 17 tahun untuk perekaman KTP elektronik. Selasa, pelayanan KIA dilakukan di sekolah-sekolah. Rabu, mobil pelayanan keliling hadir di 29 kelurahan. Kamis, dilakukan aktivasi IKD di instansi pemerintah maupun rumah sakit.

“Untuk Rumah Sakit Soedarso, karena jumlah pegawainya banyak, jadwal pelayanan aktivasi IKD dijadwalkan sampai lima kali,” paparnya.

Sementara pada Jumat dan Sabtu, pelayanan difokuskan bagi lansia, penyandang disabilitas, warga sakit, hingga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

“Dimana petugas Disdukcapil mendatangi langsung rumah warga yang membutuhkan,” tukasnya.

Erma mengingatkan masyarakat agar proaktif mencatatkan dokumen kependudukan serta segera memperbarui bila ada perubahan elemen data. Ia juga menegaskan bahwa seluruh pelayanan Disdukcapil tidak dipungut biaya.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mengurus sendiri ke Disdukcapil. Data dijamin benar, layanan gratis, dan tidak perlu melalui pihak ketiga. Dengan begitu, data kependudukan Kota Pontianak bisa akurat sesuai kondisi sebenarnya,” imbaunya.

Kepala Disdukcapil Provinsi Kalbar Yohanes Budiman, menegaskan bahwa AKASIA menjadi terobosan penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Ia menjelaskan, ada lima jenis layanan utama yang diberikan, yakni akta kelahiran, akta kematian, perekaman KTP elektronik, kartu identitas anak (KIA), serta aktivasi identitas kependudukan digital.

“Pada hari ini kami juga melaksanakan pelayanan langsung di luar gedung, dengan total 700 layanan yang diberikan kepada masyarakat dari berbagai wilayah. Inovasi AKASIA hadir untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas lintas sektor, sehingga optimalisasi penerbitan dokumen pencatatan sipil di Kalbar dapat lebih cepat tercapai,” pungkasnya.

Dengan hadirnya program ini, Pemprov Kalbar bersama pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu mempercepat integrasi data kependudukan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi sipil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Sumsel Dorong Percepatan Reformasi Agraria Melalui SDM Unggul dan Sinergi Daerah

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru menghadiri Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reformasi Agraria Provinsi Sumsel Tahun 2025 yang digelar di Aula BPN Sumsel, Rabu (27/8).
Rakor tahun ini mengangkat tema “Merajut Akselerasi Reformasi Agraria serta Pembangunan Berkelanjutan melalui SDM Unggul, Ketahanan Pangan, Ekonomi Hijau, dan Konektivitas Digital Menuju Kemandirian di Provinsi Sumatera Selatan”. Tema tersebut menjadi penegasan penting bahwa pembangunan yang inklusif hanya bisa dicapai dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas.
Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menekankan bahwa kunci utama keberhasilan reformasi agraria terletak pada kualitas SDM.
“Kalau kita melihat tema rakor ini, tetap saja SDM menjadi prioritas utama. Semua itu tidak akan berjalan bila SDM-nya tidak menata, tidak disiplin, tidak merencanakan, dan tidak menjalankan dengan baik. Saya merespons dengan baik karena tema ini sudah sejalan dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumsel,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap penyelenggara negara adalah pelayan masyarakat.
“Kita semua mestinya punya mindset melayani, bukan mempersulit birokrasi. Mari kita lanjutkan cita-cita kita untuk menertibkan ini semua tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Gubernur menegaskan bahwa di tahun 2026 pemerintah daerah di Sumsel harus berperan aktif bersama BPN, tidak hanya menunggu arahan. “Saya apresiasi kerja keras BPN dan seluruh anggota gugus tugas yang telah berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan di Sumatera Selatan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumsel Asnawati, SH, M.Si berharap rakor ini dapat melahirkan regulasi yang benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai wujud sinergi, BPN menyerahkan sertifikat pengelolaan Pelabuhan Tanjung Carat kepada Pemerintah Provinsi Sumsel.

Rakor ini turut dihadiri oleh Sekda Sumsel H. Edward Candra, para kepala OPD, kepala pertanahan se-kabupaten/kota di Sumsel, serta sejumlah pejabat terkait.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menhub Dudy Dorong Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Singapura di Sektor Transportasi

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendorong dan menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi antara Indonesia dengan Singapura, terutama dalam sektor transportasi. Hal ini disampaikan Menhub saat memberikan sambutan pada perayaan 60 Tahun Kemerdekaan Singapura yang digelar Kamis (21/8) di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Menhub Dudy menyampaikan bahwa persahabatan Indonesia–Singapura telah terjalin erat. Kedekatan geografis, kesamaan visi, serta nilai saling percaya menjadi fondasi kokoh yang membuat hubungan kedua negara terus tumbuh. Indonesia dan Singapura telah membuktikan bahwa persahabatan yang dibangun di atas dasar saling menghormati mampu melahirkan kerja sama konkret yang memberi manfaat luas.

“Hubungan bilateral kita tumbuh di atas fondasi persahabatan dan kedekatan antarmasyarakat yang erat. Dari sinilah lahir kerja sama di berbagai bidang strategis, mulai dari konektivitas, transportasi, pembangunan ekonomi, hingga penguatan rantai pasok dan stabilitas kawasan,” ujar Menhub Dudy.

Kerja sama tersebut nyata terlihat salah satunya di sektor transportasi. Di antaranya capaian penting kesepakatan Flight Information Region (FIR) yang ditandatangani pada 2022 di Bintan dan mulai berlaku efektif sejak Maret 2024. Kesepakatan ini mengembalikan pengelolaan ruang udara di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna kepada Indonesia, dengan dukungan teknis transisi dari Singapura. Sebanyak 10 personel Indonesia kini ditempatkan di Singapore Air Traffic Control Centre hingga 2028 sebagai bagian dari kerja sama sipil-militer dalam manajemen lalu lintas udara.

Di bidang pelayaran, kedua negara memperkuat kolaborasi melalui penandatanganan MoC on Port State Control and Flag State Control pada Oktober 2023 di Singapura. Perjanjian ini membangun mekanisme komunikasi dan pertukaran informasi terkait pengawasan kapal, penahanan, serta sinkronisasi regulasi nasional. Selain itu, kerja sama pengembangan SDM maritim juga diperpanjang melalui penandatanganan MoU di Bali pada Februari 2025, yang membuka jalan bagi pendidikan dan pelatihan bersama di bidang kemaritiman.

Kedua negara pun aktif dalam kerja sama multilateral, khususnya di International Civil Aviation Organization (ICAO) dan International Maritime Organization (IMO). Indonesia dan Singapura sepakat saling mendukung pencalonan di Dewan IMO kategori C periode 2026–2027, guna memperkuat posisi ASEAN sebagai motor perdamaian dan pembangunan berkelanjutan.

Selain kerja sama regulasi dan kelembagaan, hubungan transportasi Indonesia–Singapura juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Rute penerbangan Jakarta–Singapura, Denpasar–Singapura, dan Surabaya–Singapura termasuk yang tersibuk di kawasan, menghubungkan ribuan penumpang setiap harinya untuk kepentingan bisnis, pariwisata, maupun pendidikan.

Menhub menambahkan seiring dengan bertambahnya usia kemerdekaan Singapura yang ke-60 ia yakin ke depannya akan membawa masa depan yang lebih cerah. “Hubungan Indonesia–Singapura menjadi bukti bahwa pertumbuhan dan kemakmuran bersama dapat terus kita bangun di atas dasar saling percaya dan saling menghormati,” tutur Menhub.

Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwook Fook Seng menegaskan pentingnya kemitraan strategis yang terjalin antara kedua negara dan bagaimana perbedaan sejarah justru menjadi kekuatan bersama.

“Indonesia telah membuat kemajuan luar biasa melalui berbagai perjuangan dan tantangan. Dalam perjalanan ini, kami juga membangun kemitraan, menciptakan inovasi baru, dan berbagi pengalaman bersama,” sebutnya.

Menurut Dubes Fook Seng, dalam kurun waktu 18 hingga 16 tahun sejak tonggak penting tersebut, terdapat perbedaan sekitar 20 tahun dalam memulai proses penentuan nasib sendiri, yang justru memberikan peluang besar bagi kedua negara untuk saling melengkapi dan bersinergi.

“Kita memang berbeda, tetapi kita telah belajar untuk saling memahami dan mempercayai. Masing-masing memiliki kekuatan yang dapat membantu satu sama lain, agar bersama-sama mencapai hasil terbaik sebagai mitra sejajar. Hari ini adalah bukti bahwa kemitraan ini mampu bekerja sama menghadapi tantangan yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun komunitas global,” ucapnya.

Dubes Fook Seng menyatakan kepercayaan Singapura terhadap Indonesia semakin kuat, terlihat dari meningkatnya interaksi dan kerja sama antara Indonesia dan Singapura selama beberapa tahun terakhir dalam menangani berbagai isu mendesak yang memengaruhi masyarakat kedua negara. “Diskusi yang kami lakukan memperkuat keyakinan bahwa hubungan ini bukan sekadar simbol, melainkan hasil nyata dari upaya bersama,” pungkasnya.

Acara resepsi perayaan HUT ke-60 Singapura turut dihadiri Wakil Presiden ke-11 Boediono serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Percepat Program KNMP, Menteri Trenggono Cek Kampung-Kampung Nelayan di Kepri

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono meninjau sejumlah calon lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kepulauan Riau. Kunjungan ini untuk memastikan kesiapan calon lokasi sekaligus sebagai upaya percepatan realisasi program strategis tersebut.

Adapun calon lokasi yang ditinjau yakni di Desa Cemaga Utara di Kabupaten Natuna; Desa Sembulang, Pulau Rempang, Kota Batam; serta Kelurahan Kasu dan Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam.

Menteri Trenggono menegaskan, peninjauan ini penting agar lokasi yang dipilih benar-benar sesuai kebutuhan dan dapat segera direalisasikan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Program ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kami harus pastikan program ini berjalan dengan benar dan bermanfaat,” kata Trenggono usai meninjau calon lokasi KNMP di Batam, Rabu (27/8).

KNMP merupakan program terobosan pemerintah untuk mengubah wajah kampung nelayan tradisional menjadi lebih modern dan produktif. Untuk itu, KKP akan membangun sarana prasarana pendukung kegiatan perikanan, hingga infrastruktur sosial bagi nelayan dalam satu kawasan. Seperti dermaga, pasar ikan higienis, cold storage, bengkel kapal, tempat pelelangan ikan (TPI), balai pelatihan, hingga area kuliner.

“Dengan fasilitas ini, kami ingin kawasan pesisir menjadi lebih tertata, produktif menghasilkan produk-produk perikanan berdaya saing tinggi, sehingga rantai pasok hasil laut bisa lebih kuat dan menguntungkan nelayan,” ujar Trenggono.

Antusiasme masyarakat terlihat jelas di lokasi calon KNMP di Pulau Rempang. Seorang nelayan setempat, Hasan (47), mengungkapkan harapannya atas program ini.

“Kami sangat menunggu adanya kampung nelayan ini. Selama ini banyak kendala, mulai dari tempat tinggal yang kurang memadai sampai kesulitan menyimpan hasil tangkapan. Kalau ada kampung nelayan dengan fasilitas lengkap, tentu akan sangat membantu kehidupan kami,” ungkapnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pelaksanaan program KNMP dilaksanakan tahun ini, setelah melaksanakan tahapan-tahapan seleksi calon lokasi pembangunan di berbagai wilayah pesisir Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Jateng Pulihkan Lahan Pertanian Seluas 512 Hektare di Demak, Petani Beri Apresiasi

Pemerintah Provinsi Jateng bersama stakeholder terkait, berhasil melakukan pemulihan lahan bertanian di Kabupaten Demak seluas 512 hektare. Tak ayal, lahan yang sebelumnya sering terendam banjir tersebut, kini bisa ditanami kembali.

Ratusan hektare lahan pertanian tersebut berada di Desa Dukun, Klitih, Pidodo, dan Kedunguter, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Pemulihan itu dilakukan melalui upaya program normalisasi sungai dan irigasi daerah setempat.

Petani di Desa Dukun, Rifan, menyampaikan terima kasih karena area persawahan di desanya kembali bisa ditanami, setelah sebelumnya mangkrak beberapa musim tanam karena banjir.

“Terima kasih sudah dibantu normalisasi (sungai),” katanya, di hadapan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, dalam acara Wiwitan Tandur Pari bertema “Sinergi Penanganan Sawah Terdampak Banjir untuk Peningkatan Produksi Padi di Kabupaten Demak”, di Desa Dukun, Kecamatan Karengtengah, Rabu (27/8/2025).

Rifan juga meminta, agar normalisasi aliran irigasi juga diperluas di wilayah tetangga, seperti Desa Dukun Lor. Termasuk memperbaiki pintu air, dan betonisasi jalan sepanjang 700 meter.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Taj Yasin mengatakan, upaya bersama dalam pemulihan lahan pertanian itu membuahkan hasil. Pada 3 Juli 2025 lalu, dia menyaksikan sendiri pengerjaan normalisasi aliran Sungai Pelayaran kurang lebih sepanjang 300 meter, di mana sungai itu menjadi penghubung antara aliran irigasi yang melintasi areal persawahan.

“Pada 3 Juli 2025 lalu saya ke sini. Luasan tanah total sekitar 512 hektare masih terendam air. Alhamdulillah saat ini sudah kering, dan sudah bisa ditanam lagi,” katanya.

Taj Yasin mengatakan, Kabupaten Demak merupakan wilayah penyumbang komoditas padi nomor tiga di Jateng. Namun, peringkatnya turun menjadi nomor lima, mengingat ada lahan yang terkena banjir. Karenanya, produktivitas perlu digenjot lagi, guna mempertahankan Jateng sebagai penumpu pangan nasional.

“Tidak hanya di Kecamatan Karangtengah, tetapi kami juga melihat keseluruhan di Kabupaten Demak. Mana potensi yang bisa kita kembangkan lagi, kita kembalikan lagi, kita tanam lagi,” ucapnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jateng, Defransisco Dasilva Tavares, mengatakan, Kabupaten Demak merupakan salah satu sentra produksi padi utama di Jateng, dengan kontribusi terhadap produksi provinsi sebesar 8,89%.

Khusus di Kecamatan Karangtengah, lanjut dia, merupakan salah satu sentra penghasil produksi padi di Kabupaten Demak, dengan capaian luas tanam seluas 4.951 hektare.

Namun, banjir yang terjadi di wilayah tersebut menyebabkan kerusakan dan genangan lahan sawah seluas 512 hektaree. Tak pelak, banjir tersebut menimbulkan kerugian yang mencapai Rp18 miliar per musim tanam.

Kalkulasinya, bila produktivitas panen gabah kering 5,6 ton per hektare, lalu dikalikan 512 hektaree, maka potensi kehilangan produksi padi sebanyak 2.867,2 ton dalam satu musim tanam.

“Setara denganRp 18.636.800.000, dengan asumsi harga gabah Rp6.500 per kilogram,” katanya.

Fransisco berharap, pemulihan lahan pertanian di daerah teresebut bisa kembali menggenjot produktivitas padi di wilayah tersebut.

Sebagai informasi, pemulihan lahan pertanian itu merupakan kerja kolaborasi yang melibatkan lintas pihak, di antaranya Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (PUBMCK), Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jateng-DIY, Pemadam Kebakaran, PT Corin Mulia, PT NBI, hingga PT Djarum, dan lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Kendal Dukung Ekspansi PT GCPI untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Bupati Kendal Hj. Dyah Kartika Permanasari menyatakan dukungannya terhadap ekspansi PT. Godrej Consumer Products Indonesia (GCPI) yang melakukan groundbreaking pembangunan pabrik baru di Kawasan Industri Kendal (KIK), Rabu (27/8).

Kehadiran pabrik tersebut diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka ribuan lapangan kerja baru.

Acara groundbreaking ini dihadiri Bupati Kendal Hj. Dyah Kartika Permanasari, Komandan Kodim 0715 Kendal Letkol Inf. Bagus Setyawan, pihak PT. KIK Juliani Kusumaningrum, CEO PT. GCPI Rajesh Sethuraman, Kepala Administrator KEK Kendal, Ketua MUI Kendal, serta Forkopimcam Kaliwungu.

CEO PT. GCPI Rajesh Sethuraman menjelaskan, bahwa pabrik baru ini dirancang tidak hanya untuk memperluas skala produksi, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitar.

“Kehadiran pabrik tentunya membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, serta komitmen terhadap operasional yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” ujar Rajesh.

Ia menambahkan, ekspansi tersebut ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2026 dan mampu menyerap sekitar 1.000 tenaga kerja baru.

“Ekspansi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi kebutuhan konsumen nasional secara lebih optimal,” ungkap Rajesh

Pimpinan PT. KIK Juliani Kusumaningrum turut menegaskan, bahwa kehadiran GCPI memperkuat posisi KEK Kendal sebagai kawasan industri yang kompetitif dan berdaya saing tinggi.

“Hadirnya ekspansi GCPI di Kendal menjadi bukti nyata bahwa KEK Kendal menjadi pilihan utama bagi investor global. Selain itu, juga mendukung penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat,” kata juliani.

Juliani mengungkapkan, bahwa hingga saat ini sudah ada 132 perusahaan yang masuk ke Kawasan Industri Kendal, dengan 50 perusahaan telah beroperasi, 30 sedang dalam tahap konstruksi, dan beberapa lainnya segera menyusul.

“Pada minggu ini juga ada lagi pembangunan pabrik baru, jadi akan terus bertambah,” jelas Juliani.

Sementara itu, Bupati Kendal Hj. Dyah Kartika Permanasari menegaskan, bawah Pemerintah Kabupaten Kendal medukung penuh terhadap investasi GCPI.

“Pemkab Kendal mendukung penuh dibangunnya PT GCPI. Pasalnya, dengan berdirinya pabrik, maka akan semakin meningkatkan perekonomian di Kabupaten Kendal,” tutur Bupati Kendal yang akrab disapa Mbak Tika.

Ia menambahkan, bahwa Kabupaten Kendal berhasil mencatatkan capaian investasi tertinggi di Jawa Tengah pada tahun 2024, dan dengan adanya ekspansi perusahaan baru, tren positif itu akan terus berlanjut.

“Dengan adanya perusahaan baru yang ekspansi di KIK maupun luar KIK, otomatis akan meningkatkan investasi di Kabupaten Kendal,” ujar Hj. Dyah Kartika Permanasari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pimpin Rakor Bidang Kesehatan, Bupati Tangerang Fokuskan 4 Komponen Strategis

Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid memimpin Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan yang digelar di Aula Pendopo Bupati Tangerang, Rabu (27/8).

Rakor ini membahas 4 komponen strategis utama yang harus diprioritaskan. Empat komponen tersebut meliputi percepatan penanggulangan stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi (AKI-AKB), pengendalian TBC dan kusta, serta penguatan program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat, dan aktivasi BPJS PBI.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa empat komponen utama bidang kesehatan tersebut menjadi prioritas nasional sesuai arahan Presiden RI. Untuk itu, dia meminta seluruh perangkat daerah, camat, puskesmas, hingga desa dan kader PKK bergerak bersama untuk merumuskan dan menetapkan langkah-langkah penanganannya.

“Saya ingin masalah stunting, AKI-AKB, TBC, Kusta dan pelayanan kesehatan gratis ini ditangani serius. Empat komponen ini menjadi perhatian Presiden. Kita harus bergerak bersama dari tingkat OPD, kecamatan, hingga desa. Minggu ini saya minta sudah ada pembagian tugas yang jelas,” pinta Bupati Maesyal

Bupati juga mengapresiasi para tenaga medis dan Puskesmas yang telah bekerja keras menurunkan angka stunting di Kabupaten Tangerang.

Selain stunting, Bupati juga meminta seluruh pihak terkait memperhatikan secara serius terhadap tingginya angka kematian ibu dan bayi di beberapa kecamatan seperti Sukamulya, Kronjo, Kresek, dan Kosambi. Ia menginstruksikan agar pemeriksaan rutin ibu hamil dan balita diperkuat serta persalinan diupayakan di fasilitas kesehatan yang memadai.

“Pemeriksaan calon pengantin, ibu hamil, hingga balita harus dilakukan rutin. Jangan sampai ada yang luput dari pengawasan. Persalinan pun saya minta sebisa mungkin dilakukan di fasilitas kesehatan, bukan di rumah,” serunya.

Terkait TBC, Bupati menyebut masih terdapat kasus cukup tinggi di Kecamatan Cikupa dan Kelapa Dua. Ia mengingatkan pentingnya pelaporan rutin dari Puskesmas dan camat setiap bulan untuk memantau perkembangan data stunting maupun TBC.

Sementara itu, untuk program Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG), Bupati menekankan agar akses layanan benar-benar dipermudah dan mendekat ke masyarakat.

“Tidak perlu berbelit-belit. Aktivasi BPJS PBI bisa langsung dilakukan di kecamatan atau Puskesmas. Masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik ke dinas. Semua harus dipermudah,” tegasnya.

Di akhir arahannya, Bupati meminta kepada OPD terkait untuk segera menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Monitoring Kesehatan, yang melibatkan OPD terkait untuk mendampingi dan membina setiap kecamatan dan Puskesmas.

“Saya bangga dengan kerja keras semua pihak. Mari kita tingkatkan dan perkuat lagi, sinergi lintas sektor agar target penurunan stunting, penurunan AKI-AKB, pengendalian TBC, serta pelayanan kesehatan gratis dapat tercapai secara optimal. Karena ini bukan hanya program, tapi kewajiban kita untuk menjaga kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang,” pungkasnya

Rakor bidang kesehatan ini diikuti para camat, kepala Puskesmas, kepala OPD, dan jajaran RSUD.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News