Beranda blog Halaman 855

Dukung Ekonomi Rakyat, Pemprov Gorontalo Gelontorkan Bantuan untuk Ribuan UMKM

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali menyalurkan bantuan usaha untuk pelaku UMKM yang dilaksanakan di Kantor Desa Kramat, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (27/8). Bantuan usaha tahap kedua diberikan kepada 289 pelaku UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Tapa, Bulango Ulu, Bulango Selatan, Bulango Utara, dan Bulango Timur.

“Bantuan ini adalah wujud janji saya dengan ibu Idah pada saat Pilkada yang menyatakan bahwa kami akan memprogramkan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Ini satu bentuk perwujudan apa yang sudah kami janjikan itu,” terang Gubernur Gusnar Ismail.

Gusnar mengutarakan, total bantuan usaha di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo tahun ini diberikan kepada 6.500 pelaku UMKM. Bantuan itu menyasar empat jenis UMKM, yakni kios dan warung makan, penjual kue, aneka gorengan, serta usaha minuman.

“Untuk Bone Bolango ada 1.169 pelaku UMKM yang tersebar di berbagai kecamatan. Harapan saya dengan bantuan ini usahanya semakin lancar dan berkembang sehingga peluang pendapatan juga semakin besar,” ujar Gusnar.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang diwakili Asisten III Marni Nasibu mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah memberikan perhatian kepada pelaku UMKM. Marni mengatakan, bantuan itu sangat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Bone Bolango saya mengucapkan terima kasih atas bantuan usaha dari Pemprov Gorontalo. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Marni.

Turut hadir pada penyaluran bantuan itu anggota DPRD Provinsi Gorontalo dapil Bone Bolango Femmy Udoki, Kepala Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, dan Staf Khusus Gubernur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bobby Nasution Siapkan 20 Hektare Lahan di Sport Centre untuk Olahraga Berkuda

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara menyiapkan lahan 20 hektare di kawasan Sport Centre, Desa Sena, Deliserdang, untuk sarana dan prasarana olahraga berkuda. Dengan harapan ke depan olahraga berkuda menjadi industri yang dapat memajukan perekonomian di Sumut.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumut Bobby Nasution pada acara Pelantikan Pengurus Provinsi (pengprov) Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI) Sumut, yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Minggu (24/8) malam.

“Peran Pemerintah Provinsi dalam mendukung PORDASI menuju Indonesia Emas 2045 ini akan memberikan lahan 20 hektare di sport centre Desa Sena, untuk fasilitas olahraga berkuda. Kita harapkan lahan itu dibangun dan menjadikan olahraga berkuda agar dapat menjadi industri yang memajukan ekonomi di Sumut,” ucap Bobby Nasution.

Ia mengatakan, di negara-negara maju saat ini profesi atlet merupakan profesi yang menjanjikan, karena olahraga sudah menjadi industri dan bukan hanya hobi semata. Sementara untuk Indonesia, diprediksi lembaga internasional, bahwa Indonesia Emas akan diraih pada tahun 2045. Karena itu, waktu yang tersisa dapat diupayakan dalam mempersiapkan Indonesia Emas tersebut, terutama pada kemajuan di bidang olahraga.

“Saat ini kita Indonesia terutama Sumut tengah mempersiapkan hal itu, yakni membina dan regenerasi para atlet yang terus berkembang dan lebih baik lagi salah satunya PORDASI, yang akan memberikan kebanggaan untuk Sumut,” katanya.

Bobby juga berharap pada pengurus yang baru dilantik dapat melanjutkan dan meraih prestasi kedepan dalam olahraga berkuda ini.

Ketua Pengurus Pusat (PP) PORDADSI Aryo Djojohadikusumo kesempatan itu mengapresiasi kegiatan pelantikan tersebut yang termegah. Menurutnya ini menggambarkan semangat dari atlet dan pengurus olahraga berkuda dan tentunya dukungan yang kuat dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ia juga mengatakan olahraga berkuda ini sangat diperhatikan oleh Presiden RI Prabowo Subianto karena sangat menyukai olahraga ini. “Beliau (Presiden RI-red) berpesan pada saya untuk menginvestasikan dan mencari atlet terbaik berkuda yang ada di Indonesia. Karena target SEA Games ke depan Indonesia harus berprestasi dalam olahraga berkuda ini,” pintanya.

Dari target ini, Aryo mengatakan, Pengprov Pordasi Sumut memiliki pekerjaan rumah untuk mencari dan mendidik atlet berkuda, yang akan memberikan prestasi terbaik pada pertandingan kedepan, baik nasional dan juga internasional.

Sementara itu, Ketua Pengprov PORDASI Sumut Yuriandi Siregar mengucapakan terima kasih atas kepercayaan PORDASI Pusat, kepadanya untuk memimpin PORDASI Sumut. Ia meminta dukungan dari segala lini, terutama pemerintah dalam hal sarana dan prasarana olahraga berkuda, termasuk dalam hal penyediaan dan pemenuhan gizi dan nutrisi bagi kuda.

Dikatakannya, dalam pemenuhan nutrisi bagi kuda dan pemeliharaan kesehatan kuda, Pengprov PORDASI Sumut juga melakukan MoU dengan USU, yang nantinya akan membantu menjaga kesehatan milik PORDASI Sumut.

Pengprov PORDASI Sumut yang dilantik antaralain, Ketua Yuriandi Siregar, Wakil Ketua Feriansyah Nasution, Sekretaris Asad Shiddieqly. Selian itu, Pengprov PORDASI Sumut juga melantik pengurus kabupaten/kota, di antaranya Medan, Binjai, Deliserdang, Serdangbedagai, dan Taput.

Hadir pada pelantikan ini, Forkopimda Sumut, Pengurus Kabupaten/Kota, serta seluruh atlet olahraga berkuda Sumut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BPK Lakukan Pemeriksaan pada Kementerian Perhubungan di Semester II 2025

Penulis
Syifa
-

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan taklimat awal (entry meeting) atas dua Pemeriksaan Kinerja dan dua Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2025 pada Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Senin (25/8).

Acara yang dilaksanakan di Kantor Kemenhub tersebut dihadiri oleh Anggota I BPK,Nyoman Adhi Suryadnyana, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Sarjono, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (PPTM) di lingkungan Kemenhub, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPK dan Kemenhub serta jajaran Pemeriksa BPK.

Pada Semester II Tahun 2025, BPK akan melakukan empat pemeriksaan strategis di lingkungan Kemenhub, yang meliputi Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Kerja Sama dengan Badan Usaha pada kegiatan Proving Ground; Pemeriksaan Kinerja atas Kesiapan Sarana dan Prasarana Transportasi untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan; Pemeriksaan Kepatuhan atas Pembangunan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara VVIP IKN; serta Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023 hingga Semester I 2025 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Dalam sambutannya, Anggota I BPK menegaskan pentingnya pemeriksaan BPK sebagai bagian dari sistem akuntabilitas negara. “BPK memastikan bukan hanya akuntabilitas tetapi bagaimana pengelolaan keuangan negara itu dapat menghasilkan outcome yang bermanfaat sesuai amanat Undang-Undang Dasar,” ujarnya.

Lebih lanjut, BPK menekankan bahwa pemeriksaan tidak bertujuan untuk menemukan kesalahan, tetapi memberikan rekomendasi perbaikan guna memperkuat tata kelola, mendorong efisiensi, dan memastikan setiap kebijakan berdampak nyata bagi masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, BPK juga menyampaikan apresiasi atas sejumlah capaian Kemenhub, di mana Kemenhub berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sebelas kali berturut-turut sejak tahun 2013, menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK hingga Semester I 2025 sebesar 87,29 %, serta mencatat realisasi PNBP Tahun 2024 sebesar Rp12,90 triliun (terjadi peningkatan 28,55 % dari tahun sebelumnya).

Selain itu, Kemenhub telah mengembangkan sistem informasi kepelabuhan (Inaportnet) di 264 pelabuhan untuk menekan biaya logistik, serta menyelesaikan pembangunan 25 proyek strategis nasional pada tahun 2024.

Menteri Perhubungan menyambut baik pemeriksaan yang dilakukan BPK. “Kemenhub siap mendukung kelancaran pemeriksaan dan berharap hasilnya dapat menjadi koreksi yang konstruktif bagi Kemenhub agar terus berbenah,” ujarnya.

Kemenhub juga berkomitmen untuk kooperatif dalam setiap proses pemeriksaan, dengan menerapkan komunikasi yang efektif dengan Tim Pemeriksa BPK.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KPK Gelar Kick Off Meeting Penelitian Rangkap Jabatan Guna Perkuat Integritas Lembaga Publik

Penulis
Syifa
-

Rangkap jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi menjadi sorotan masyarakat luas. Sepanjang 2015 s.d. 2023 terdapat 17 Pengaduan Masyarakat yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hal ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka “Kick Off Meeting Penelitian Rangkap Jabatan Terhadap Integritas dan Tata Kelola Lembaga Publik di Indonesia” di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/8). Kegiatan ini menjadi langkah awal mitigasi risiko rangkap jabatan ASN yang merangkap sebagai komisaris di BUMN dan anak perusahaannya.

Plt Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin menegaskan rangkap jabatan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, yang dapat merusak integritas dan tata kelola lembaga publik.

“Rata-rata tindak pidana korupsi berawal dari benturan kepentingan. Kajian ini penting untuk mencegah risiko tersebut,” ujar Aminudin di hadapan lebih dari 50 peserta.

Adapun kajian ini akan mengidentifikasi praktik rangkap jabatan, faktor penyebabnya–mulai dari kebijakan, keterbatasan SDM, hingga beban kerja dan kompensasi—serta efektivitas mekanisme pengawasan. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan rekomendasi valid dan presisi guna mendorong perbaikan sistem, etika, dan profesionalitas.

“Selain itu, kami juga berharap kolaborasi dari kementerian lembaga yang hadir pada kick off meeting ini turut mensukseskan Kajian Rangkap Jabatan Terhadap Integritas dan Tata Kelola Lembaga Publik di Indonesia,” pungkas Amin

Mitigasi Risiko Rangkap Jabatan

Berdasarkan kajian KPK 2020, terdapat 397 komisaris BUMN dan 167 komisaris anak perusahaan yang terindikasi merangkap jabatan. Kondisi ini menimbulkan ketidakefektifan pengawasan, potensi konflik kepentingan, dan ketidaksesuaian kompetensi komisaris.

Plt Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN, Wahyu Setyawan menekankan pentingnya perspektif korporasi dalam kajian ini, karena praktik rangkap jabatan ASN di BUMN juga umum di luar negeri.

Lebih lanjut, Wahyu berharap kajian ini tidak hanya bersifat akademik, tapi juga memberikan banyak perspektif termasuk perspektif korporasi. “Sudut pandang benturan kepentingan dari sisi pemerintahan dan korporasi perlu dipertimbangkan agar kajian lebih komprehensif,” ujarnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Negara Eko Prasojo, menilai rangkap jabatan perlu dimitigasi karena berpotensi memicu benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang sehingga dapat menimbulkan rangkap pendapatan.

“Rangkap pendapatan menjadi isu penting bagi masyarakat. Namun, yang perlu diperhatikan adalah saat menunjuk pejabat publik yang tidak sesuai bidangnya, sehingga minim kompetensi dan profesionalitas,” ungkap Eko.

Agar kajian mencapai output yang diinginkan, ia menekankan pentingnya definisi operasional rangkap jabatan yang akan dikaji KPK dan tim kolaborasi. Agar mampu meminimalisasi grey area, diperlukan disclosure dan mitigasi risiko atas rangkap jabatan yang diperbolehkan, serta tetap memperhatikan profesionalisme jabatan.

Kolaborasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif oleh KPK bersama Kementerian PANRB, Ombudsman RI, Lembaga Administrasi Negara, dan Kementerian BUMN. Kajian ini dimulai sejak Juni-Desember 2025 dan dilanjutkan pada 2026, dengan fokus di 10 lembaga publik melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yang bertujuan:

  • Mengidentifikasi dan menganalisis praktik rangkap jabatan di berbagai lembaga publik.
  • Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya rangkap jabatan.
  • Menganalisis dampak rangkap jabatan terhadap tata kelola yang baik.
  • Melihat hubungan rangkap jabatan, konflik kepentingan, terhadap maladministrasi dan korupsi.
  • Mengusulkan mekanisme pencegahan dan penanganan rangkap jabatan untuk memperkuat tata kelola dan integritas publik.

Penelitian juga melibatkan pemangku kepentingan pada lingkup eksekutif—ASN, TNI, dan Polri—serta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian di tingkat pusat dan narasumber eksper serta praktisi terkait, diantaranya pakar etika pemerintahan dan integritas publik; pakar antikorupsi dan kelembagaan pengawas; serta akademisi dan peneliti kebijakan publik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Percepat Proses Perizinan, OJK Resmikan Layanan Perizinan Satu Pintu

Penulis
Syifa
-

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan peralihan layanan perizinan dari Sistem Informasi Jasa Keuangan Terintegrasi (SIJINGGA) ke Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) sebagai bagian dari langkah strategis untuk mempercepat dan mengefisienkan proses perizinan industri jasa keuangan.

Peralihan ini berlaku efektif mulai 1 September 2025 dan mencakup layanan di bidang Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) serta bidang Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya (PVML).

Peresmian layanan SPRINT untuk PPDP dan PVML ini dilakukan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, didampingi Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman di Gedung Wisma Mulia 2 Jakarta, Senin, bersamaan dengan kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh pengurus asosiasi serta perwakilan industri di bidang PPDP dan PVML yang dilaksanakan secara hybrid.

Dalam sambutannya, Mirza menegaskan bahwa perizinan merupakan salah satu mandat penting OJK dalam memberikan pelayanan kepada industri jasa keuangan.

“Perizinan adalah salah satu tugas utama OJK. Dengan integrasi sistem ke dalam SPRINT, kami ingin memastikan layanan perizinan semakin efisien, cepat, dan berkualitas, namun tetap berada dalam koridor prudensial serta tata kelola yang baik,” kata Mirza.

Mirza juga menegaskan bahwa pelayanan perizinan OJK harus memenuhi standar Service Level Agreement (SLA) yang baik kepada industri maupun secara internal OJK sesuai dengan ketentuan.

“SLA adalah komitmen layanan yang wajib dipenuhi. Kami berusaha memastikan pelayanan perizinan diberikan tepat waktu, dan OJK selalu terbuka terhadap masukan dari industri untuk terus meningkatkan kualitas layanan,” kata Mirza.

Peralihan ini merupakan bagian dari transformasi OJK dalam menghadirkan layanan perizinan satu pintu yang terintegrasi dan adaptif. SPRINT menjadi wajah baru perizinan OJK yang disempurnakan untuk menjawab kebutuhan industri yang dinamis, dengan dukungan teknologi terkini agar proses lebih mudah dan akuntabel.

Sebagai wujud komitmen berkelanjutan, transformasi ini tidak hanya berupa perpindahan sistem, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola serta penyederhanaan proses bisnis, antara lain:

  • Penyederhanaan proses bisnis dari 1.554 menjadi 389 aktivitas pada sektor PPDP, PVML, serta IAKD (Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto), dengan evaluasi berkelanjutan;
  • Pemanfaatan tanda tangan digital terhubung dengan BSSN untuk setiap output perizinan OJK;
  • Penggunaan QR Code yang dapat divalidasi di kanal resmi OJK untuk memudahkan pengecekan status izin industri dan profesi;
  • Penyediaan layanan asistensi dan konsultasi melalui Chatbot SPRINT serta SPRINT Corner sebagai nilai tambah bagi pemohon;
  • Sentralisasi database para pihak utama secara terintegrasi agar tidak diperlukan input ulang dalam setiap permohonan;
  • Fasilitas multi-user yang adaptif untuk mempermudah pengajuan izin bagi perusahaan lintas sektor, termasuk perusahaan terbuka dan akses SIPELAKU;
  • Tracking System yang transparan disertai notifikasi pada setiap tahapan penting perizinan; dan
  • Penguatan kolaborasi data dengan Kementerian/Lembaga untuk meminimalkan kesalahan input pemohon.

Implementasi SPRINT menjadi langkah strategis untuk mendukung pendelegasian wewenang ke Kantor OJK Daerah, sehingga pelayanan perizinan lebih responsif dan merata di seluruh Indonesia.

Ke depan, SPRINT akan terus dikembangkan sebagai platform perizinan satu pintu yang transparan, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan industri.

Sebelumnya, layanan perizinan bidang Perbankan dan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) sudah lebih dulu terintegrasi dalam SPRINT. Pada awal 2026, layanan perizinan untuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) juga akan terintegrasi, memperkuat fondasi perizinan yang inklusif dan modern.

OJK menegaskan transformasi digital melalui SPRINT akan ditingkatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, transparan, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, akuntabel, dan berintegritas bagi pemangku kepentingan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ombudsman RI Dorong Konsistensi Kebijakan Perberasan untuk Jamin Akses Pangan

Penulis
Syifa
-

Ombudsman Republik Indonesia menilai kebijakan perberasan nasional saat ini belum stabil dan berdampak pada naiknya harga beras, lambatnya penyaluran stok, serta ketidakpastian bagi pelaku usaha. Pemerintah diminta segera menata kebijakan agar masyarakat tetap mendapat akses pangan dengan harga wajar. Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika dalam Diskusi Publik Paradoks Kebijakan Hulu-Hilir Perberasan Nasional di Gedung Ombudsman RI, Selasa (26/8/2025).

Yeka mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan Badan Pangan Nasional, stok beras bulan Juli 2025 mencapai 4.2 juta ton, ini merupakan jumlah tertinggi sepanjang sejarah. Sebagai perbandingan pada tahun 1984 dan 1997 stok tertinggi hanya sekitar 3 juta ton. Menurutnya, angka tersebut memang terlihat baik, namun stok besar belum tentu aman jika tidak dikelola dengan hati-hati. Ia menegaskan bahwa swasembada bukanlah capaian sesaat, melainkan keberlanjutan

“Jika stok itu gambaran swasembada maka concern Ombudsman bukan swasembada di satu titik melainkan swasembada berkelanjutan. Apa artinya kita merayakan swasembada tapi akhirnya mengimpor lagi. Itulah perlunya membuat kebijakan yang lebih terencana dengan baik sehingga target swasembada diterapkan dengan tujuan sebenarnya,” ucap Yeka.

Yeka juga menjelaskan bahwa kebijakan any quality dengan harga gabah Rp 6.500/kg dan penumpukan stok di Bulog sempat meningkatkan Nilai Tukar Petani Beras (NTPb) hingga 120. Namun pasca kebijakan tersebut, harga gabah melonjak ke Rp 7.500-8.000/kg dan harga beras melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menyebut masa panen raya sudah lewat, tetapi stok pemerintah hingga Juli belum optimal dilepas ke pasar sehingga memperburuk kelangkaan.

Situasi juga diperparah oleh sulitnya penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan). Aturan yang ketat dan ancaman pidana membuat pelaku usaha enggan terlibat distribusi. Beberapa distributor bahkan diproses hukum akibat perbedaan persentase broken beras dengan label kemasan. Sementara itu, penggilingan beras tidak memperoleh margin usaha karena HET belum disesuaikan dengan ongkos produksi.

“Saya melihat HET perlu diformulasikan lagi, apakah tepat pelaku usaha dibebankan dengan HET. Sebagian besar pengamat melihat bahwa HET untuk swasta sebaiknya dilepas saja. Jadi ada paradoks apakah betul HET ini mensejahterakan masyarakat,” kata Yeka.

Berdasarkan data Bapanas, konsumsi beras nasional sekitar 2,6 juta ton per bulan. Stok masyarakat rata-rata hanya 4 juta ton (per Desember 2023). Jika suplai pemerintah tersendat, stok hanya mampu bertahan sekitar 1,6 bulan. Hingga Juli 2025, penyaluran beras SPHP baru 236.128 ton (data Bulog), jauh di bawah kebutuhan. Produksi beras komersial pun terhambat kebijakan HET. Belakangan, pemerintah juga meminta produsen dan distributor menandatangani surat komitmen membeli Gabah Kering Panen Rp 6.500/kg dan menjual beras sesuai HET.

Ombudsman menilai ketidakjelasan aturan HPP dan HET membingungkan semua pihak. Produsen tidak jelas pedoman HPP gabah, pengolah dan distributor rugi karena HET tak menutup biaya, dan konsumen bingung dengan kualitas beras. Ancaman pidana makin menambah ketidakpastian sehingga berbisnis dengan aturan yang berubah-ubah dan berisiko pidana dan tidak kondusif.

Sebagai solusi, Ombudsman meminta pemerintah mempercepat penyaluran beras SPHP dengan memperbaiki distribusi, melibatkan pelaku usaha, memberikan kejelasan aturan bagi beras komersial agar sesuai mekanisme pasar, serta memastikan bantuan pangan tepat sasaran bagi masyarakat miskin sebagaimana amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Yeka menekankan, pemerintah perlu membuat kebijakan perberasan yang lebih konsisten. Kebijakan pemerintah juga harus dapat memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas panen petani. Dalam hal ini, gabah dengan kualitas yang lebih baik mendapatkan harga yang layak.

“Pemerintah wajib memastikan beras SPHP dan komersial dapat diakses masyarakat dengan harga wajar, dan bantuan pangan diberikan tepat sasaran karena bagaimanapun ini sudah menjadi hak masyarakat,” pungkas Yeka.

Terkait perlindungan konsumen, Yeka juga mendukung upaya Satgas Pangan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen terkait kesesuaian label dengan isi beras kemasan. “Sejak 2007 isu beras berabel ini sudah mencuat, bahwa pemerintah mendorong beras dikemas dengan benar dan apa yang didalamnya harus sesuai, jika melanggar artinya salah. Jika praktik ini tidak dibenahi terus menerus dapat menimbulkan berbagai permasalahan salah satunya adalah isu beras oplosan,” tegas Yeka.

Oleh karena itu, melalui Diskusi Publik ini Yeka berharap dapat mengumpulkan berbagai informasi sebanyak mungkin guna memberikan saran perbaikan kepada pemerintah terkait kebijakan perberasan dari hulu ke hulir. Turut hadir sebagai narasumber Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf, Deputi KSP Bapanas I Gusti Ketut Astawa, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Prof. Dr. Ir. Dwi Andreas Santosa, Pengamat Sosial Ekonomi Pertanian Alamsyah Saragih dan Pengamat Pertanian Khudori.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes dan Mendagri Tegaskan Komitmen Percepatan Eliminasi TBC dengan Dukungan Pemda

Penulis
Syifa
-

Tuberkulosis (TBC) masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat terbesar di Indonesia. Laporan Global Tuberculosis Report 2024 mencatat Indonesia berada di peringkat kedua dunia dengan estimasi 1,09 juta kasus TBC dan 125 ribu kematian per tahun. Angka ini menegaskan urgensi percepatan penanggulangan TBC secara masif dan terintegrasi.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat eliminasi TBC. Menurutnya, TBC tidak dapat ditangani hanya oleh sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah melalui kebijakan, kewenangan, dan sumber daya yang ada.

“Percepatan eliminasi TBC tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan semata. Semua perangkat daerah harus bergerak bersama. Kemendagri akan memastikan agar penanggulangan TBC menjadi prioritas pembangunan di setiap daerah,” ujar Mendagri Tito pada Rapat Koordinasi Forum 8 Gubernur, Selasa (26/8).

Ia mengingatkan pengalaman Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 sebagai bukti bahwa kolaborasi lintas sektor dapat membawa bangsa keluar dari krisis.

“Kita pernah menghadapi tantangan jauh lebih berat saat pandemi COVID-19, ketika belum ada vaksin dan obat. Namun dengan kerja sama semua pihak, kita bisa melewati masa sulit itu. Maka untuk TBC yang sudah lama kita kenal, dengan vaksin dan obat yang tersedia, seharusnya kita lebih mampu bergerak cepat dan terukur,” tegasnya.

Mendagri juga menyoroti masih adanya kesenjangan layanan. Saat berkunjung ke Papua, ia menemukan kasus TBC pada anak-anak yang tidak mendapat perawatan memadai. “Ini ironi yang tidak boleh lagi terjadi. Kita harus serius menghadapinya,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa percepatan eliminasi TBC merupakan salah satu program prioritas nasional (quick win) Presiden Prabowo. Ia mengingatkan bahwa TBC memiliki tingkat kematian lebih tinggi dibandingkan COVID-19.

“Sejak ditemukan, TBC telah merenggut hingga 1 miliar nyawa di dunia. Saat ini, setiap tahun terdapat sekitar 1 juta kematian global, termasuk 125 ribu di Indonesia. Artinya, setiap lima menit ada dua orang Indonesia meninggal karena TBC,” jelas Menkes.

Menkes memaparkan tantangan utama adalah menemukan kasus yang belum terdeteksi. Dari estimasi 1 juta kasus per tahun, Indonesia baru mencatat 508.994 kasus hingga 25 Agustus 2025 atau 47% dari target nasional. Hanya Provinsi Banten yang berhasil mencapai target notifikasi kasus.

“Target tahun ini adalah menemukan minimal 900 ribu kasus. Begitu pasien ditemukan, pengobatan jelas tersedia. Yang terpenting memastikan pasien minum obat teratur selama enam bulan agar sembuh total dan tidak menularkan lagi,” tambahnya.

Dari kasus yang sudah ditemukan, 90% pasien TBC sensitif obat telah memulai pengobatan, sedangkan TBC resisten obat baru 77% dari target 95%. Namun, tingkat keberhasilan terapi masih di bawah target: tidak ada provinsi yang mencapai 90% untuk TBC sensitif obat, dan hanya Kalimantan Utara yang mencapai target 80% untuk TBC resisten obat.

Selain itu, cakupan Terapi Pencegahan TBC (TPT) masih rendah. Hingga Agustus 2025, baru 108.590 kontak serumah penderita TBC (sekitar 8%) yang mendapat TPT, jauh dari target nasional 72%.

“Rendahnya capaian TPT menunjukkan pentingnya dukungan lintas sektor, peningkatan edukasi masyarakat, serta optimalisasi peran pemerintah daerah untuk memperluas cakupan pencegahan,” ujar Menkes.

Dari sisi pendanaan, Menkes menegaskan bahwa dukungan anggaran sudah tersedia baik dari hibah maupun APBN. Namun, realisasi di sejumlah daerah masih rendah. “Saya minta gubernur, bupati, dan wali kota memastikan anggaran TBC dimanfaatkan optimal untuk menemukan dan mengobati pasien,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah diminta untuk:

1. Menetapkan regulasi daerah yang mendukung percepatan eliminasi TBC.

2. Mengalokasikan anggaran memadai untuk program TBC.

3. Memperkuat layanan kesehatan primer untuk deteksi dini dan pengobatan.

4. Melibatkan masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan sektor swasta dalam pencegahan dan penanggulangan TBC.

Rapat Koordinasi Forum 8 Gubernur ini mempertemukan para gubernur dari provinsi dengan beban TBC tertinggi: Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan komitmen bersama menuju eliminasi TBC nasional tahun 2030.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pramono Anung Buka Kongres Biologi Internasional di Jakarta, Tekankan Isu Biodiversitas Global

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi membuka 18th Congress of the Indonesian Biology Society (PBI) dan International Conference on Biodiversity and Future Biology (ICo-BioFUB) 2025 di Universitas Nasional, Jakarta Selatan, pada Selasa (26/8). Dalam forum berskala internasional tersebut, Gubernur Pramono menekankan bahwa isu keanekaragaman hayati (biodiversitas) kini menjadi perhatian utama dunia. Menurutnya, Jakarta memiliki potensi besar untuk ikut berkontribusi melalui penelitian, konservasi, dan inovasi.

“Acara ini tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga disiarkan di beberapa negara karena isu biodiversitas memang sudah menjadi isu global. Jakarta bersyukur memiliki Kepulauan Seribu dan ragam hayati yang masih terjaga dengan baik. Bahkan di Pantai Indah Kapuk, saya sudah meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota bersama Dinas Lingkungan Hidup untuk secara rutin melibatkan siswa menanam mangrove sebagai bagian dari upaya pelestarian,” ujar Gubernur Pramono.

Ia menambahkan, Jakarta memiliki lebih dari 100 jenis flora dan fauna yang menjadi kekayaan biodiversitas. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka ruang kerja sama dengan peneliti dan akademisi.
“Kami sangat senang bila Jakarta bisa dijadikan laboratorium penelitian biodiversitas. Jika ada riset yang dapat dikerjasamakan antara Pemprov DKI dengan universitas, kami siap mendukung sepenuhnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyebut penguatan biodiversitas sejalan dengan agenda besar transformasi Jakarta sebagai kota global berwawasan lingkungan. Ia mengajak para sarjana biologi, peneliti, dan akademisi untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang biodiversitas di Jakarta.

“Jakarta memiliki lebih dari 100 jenis keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna. Kami terbuka bila Jakarta dijadikan laboratorium penelitian biodiversitas. Pemprov DKI siap mendukung kerja sama riset antara universitas dan pemerintah daerah,” terangnya.

Menurut Gubernur Pramono, perhatian pada biodiversitas sejalan dengan agenda transformasi Jakarta menuju kota global berwawasan lingkungan. Keberhasilan menjaga ekosistem akan memperkuat ketahanan iklim, meningkatkan kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan kualitas hidup warga.

“Jakarta sedang menata diri dari kota global yang saat ini berada di peringkat 74 dari 156 kota, dengan target masuk 50 besar. Salah satu kuncinya adalah transformasi lingkungan hidup. Selain persoalan ekonomi, sosial, dan budaya, masalah lingkungan harus dijawab dengan perubahan nyata, dan saya berkomitmen menghadirkan perubahan itu,” tegasnya.

Kongres internasional ini terselenggara atas kerja sama Perhimpunan Biologi Indonesia (PBI) dengan Program Sarjana dan Pascasarjana Biologi, Fakultas Biologi dan Pertanian Universitas Nasional. Acara tersebut diikuti akademisi, peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi industri dari Indonesia, Malaysia, hingga Jerman.

“Saya berharap konferensi ini dapat melahirkan ide, inovasi, dan solusi nyata untuk menjaga biodiversitas serta keberlanjutan hidup bagi generasi mendatang,” tutup Gubernur Pramono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Meutya Hafid Ajak Mahasiswa Gabung AI Talent Factory

Penulis
Syifa
-

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengajak para mahasiswa untuk ambil bagian dalam AI Talent Factory, program baru Kemkomdigi yang dirancang mencetak generasi unggul kecerdasan buatan (AI).

Ajakan itu disampaikan Meutya saat menyampaikan orasi ilmiah pada kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) 2025 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, Selasa (26/08/2025).

Meutya menjelaskan, AI Talent Factory tidak hanya berfokus pada pencetakan talenta AI unggulan, tetapi juga menyiapkan tenaga digital sesuai kebutuhan industri dan program prioritas nasional.

“AI Talent Factory tidak hanya mencetak talenta AI unggulan, namun juga untuk mempersiapkan talenta-talenta digital sesuai dengan kebutuhan industri dan program prioritas nasional,” kata Meutya.

Program ini menyasar mahasiswa tingkat akhir sarjana dan magister di bidang AI, sains, teknologi, rekayasa, dan matematika (STEM), serta matematika dan ilmu pengetahuan alam (MIPA).

“Kami membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi, termasuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,” ujar Meutya.

Meutya menjelaskan peserta AI Talent Factory akan mendapat bimbingan dari pakar maupun praktisi AI, serta dukungan fasilitas dan bantuan biaya riset.

Kesempatan ini terbuka bagi semua mahasiswa, bukan hanya yang sudah memiliki keahlian teknis.

“Yang penting punya semangat belajar, komitmen tinggi, dan keberanian mencoba hal yang baru,” katanya.

Indonesia diperkirakan membutuhkan lebih dari 9 juta talenta digital hingga tahun 2030.

Kehadiran AI Talent Factory diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menutup kesenjangan tersebut sekaligus menyiapkan mahasiswa menghadapi persaingan global.

Program ini akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2025 dengan target ribuan peserta setiap tahun.

Mahasiswa yang berminat dapat mendaftar melalui laman resmi Kemkomdigi, kemudian mengikuti proses seleksi administrasi dan asesmen dasar AI.

Peserta yang lolos akan mendapatkan pelatihan intensif, bimbingan riset, hingga kesempatan sertifikasi internasional.

Menutup orasinya, Meutya mengingatkan pentingnya kesiapan generasi muda menghadapi perubahan teknologi yang bergerak cepat.

“Masa depan menjadi milik mereka yang mampu beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi. Tiga hal ini harus ditanamkan sejak hari pertama mahasiswa masuk ke perguruan tinggi,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Polri Minta Seluruh Jajaran Lindungi Wartawan Saat Bertugas

Penulis
Syifa
-

Mabes Polri meminta jajaran kepolisian, mulai dari Polda hingga Polsek, untuk melindungi kerja wartawan yang bertugas meliput suatu peristiwa.

Imbauan tersebut untuk menanggapi terjadinya kekerasan terhadap jurnalis saat bertugas oleh oknum personel kepolisian dalam beberapa hari terakhir.

“Meminta kepada seluruh jajaran melindungi kerja profesi wartawan dan jurnalis yang objektif dan profesional serta bekerja sama dalam setiap aktivitas,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, dikutip dari Antara, Selasa (26/8).

Karopenmas mengatakan media merupakan mitra strategis dan salah satu sumber utama informasi dan literasi bagi masyarakat.

“(Media) berperan besar dalam memberikan informasi kinerja Polri secara profesional serta program-program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), pelayanan masyarakat serta program strategis lainnya,” terangnya.

Maka dari itu, ia mengimbau seluruh jajaran kepolisian untuk melindungi tugas wartawan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...854855856...4,914Halaman 855 dari 4,914