Beranda blog Halaman 854

Pemerintah Kota Malang Gelar Kick Off Reviu Arsitektur dan Penilaian SPBE 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Malang resmi memulai pelaksanaan Kick Off Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) serta Penilaian SPBE Perangkat Daerah. Kegiatan ini digelar di Command Center Dinas Kominfo Kota Malang, Senin (25/8), dan menjadi bagian dari rangkaian Malang Digital Forum 2025 yang bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan digital serta meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi.

Acara tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi yang hadir mewakili Sekda Kota Malang. Turut hadir secara virtual Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintahan Kementerian PANRB dan Ketua Tim SPBE Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, serta jajaran kepala perangkat daerah dan tim koordinasi penyelenggara SPBE Kota Malang, baik secara luring maupun daring.

Dalam sambutannya, Diah menekankan pentingnya transformasi digital sebagai langkah adaptasi terhadap perkembangan zaman. “Digitalisasi pemerintahan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan demi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik.” ujarnya.

Ia menambahkan, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Kota Malang terus berbenah dalam empat domain utama, yakni kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan. Kota Malang sendiri mencatat capaian signifikan dalam implementasi SPBE. Berdasarkan laporan Dinas Kominfo, indeks SPBE Kota Malang meningkat dari 2,60 dengan kategori Baik pada tahun 2023 menjadi 4,24 dengan kategori Memuaskan pada 2024. “Capaian ini bahkan melampaui target dalam rencana pembangunan daerah dan menjadi modal kuat menuju indeks pemerintahan digital yang mulai diterapkan secara nasional pada 2026,” jelas Diah.

Selain melaksanakan reviu arsitektur dan peta rencana SPBE, Pemkot Malang juga mengumumkan pelaksanaan penilaian SPBE perangkat daerah yang berlangsung mulai Agustus hingga September 2025. Penilaian ini mencakup seluruh perangkat daerah, kecamatan, dan bagian di lingkungan Pemkot Malang. Hasil evaluasi akan diumumkan dalam ajang Malang Digital Festival sebagai bentuk apresiasi kepada perangkat daerah dengan kinerja terbaik dalam penerapan digitalisasi.

Dalam arahannya, Diah juga mengingatkan adanya tantangan besar dalam transformasi digital. “Penguatan kapabilitas SDM dan budaya digital di lingkungan pemerintahan, optimalisasi pemanfaatan data berkualitas, serta penyediaan infrastruktur yang memadai harus menjadi perhatian utama.” tegasnya.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah daerah, kementerian, pemerintah provinsi, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci membangun ekosistem digital yang kokoh dan berkelanjutan. Mengakhiri sambutannya, Diah mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan digital yang handal.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, menilai momentum ini sangat strategis karena beriringan dengan Rakornis Road to Pemerintahan Digital. “Melalui SPBE, Pemkot Malang berupaya memperkuat dukungan terhadap program nasional. Salah satunya komitmen pemerintah daerah dalam intervensi dan penyediaan sarana prasarana jaringan di ruang publik, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.” terangnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Kemenpan RB bertajuk Transformasi Digital Pemerintah untuk Transformasi Melayani Negeri serta paparan dari Dinas Kominfo Jatim mengenai Kolaborasi dan Keselarasan Digitalisasi Pemerintahan di Jawa Timur Menyongsong Era Pemerintahan Digital.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Ambon Pastikan Kepastian Hukum Perkawinan Lewat Sidang Terpadu

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama Kementerian Agama Kota Ambon dan Pengadilan Agama Kelas 1A Ambon menggelar kegiatan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling terkait kepemilikan status hukum perkawinan dan kependudukan bagi masyarakat Kota Ambon. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Ashari Alfatah Ambon, Rabu (27/8/25).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dan dihadiri oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ambon, Ketua TP-PKK Kota Ambon Lisa Wattimena, Forkopimda, pimpinan OPD, staf ahli dan asisten, serta pimpinan organisasi Islam di Kota Ambon.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon menegaskan bahwa kegiatan pelayanan terpadu ini memiliki arti strategis dalam upaya mewujudkan Kota Ambon yang manise, inklusi, toleran, dan berkelanjutan.

“Pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini adalah bagian dari komitmen Pemkot, Pengadilan Agama, dan Kementerian Agama untuk memberikan kepastian hukum perkawinan dan kependudukan kepada masyarakat. Hari ini ada 100 pasangan yang mengikuti Sidang Isbat Nikah. Pada hari Jumat mendatang juga akan difasilitasi 100 pasangan dari masyarakat Kristen untuk mendapatkan kepastian status hukumnya,” ujar Wattimena.

Ia menambahkan, keterbatasan pemahaman maupun persyaratan administrasi seringkali membuat sebagian masyarakat tidak dapat menikah secara resmi. Oleh karena itu, kegiatan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pengakuan hukum dan akses terhadap layanan administrasi kependudukan.

“Kami yakin tujuan ini baik, yaitu memberikan kepastian hukum dan pengakuan resmi Atas pernikahan yang dilakukan sehingga pasangan suami istri akan memiliki bukti sah pernikahan yang diakui oleh negara dengan mendapatkan buku nikah yang sah, sehingga mereka bisa mendapatkan berbagai bukti administrasi kependudukan seperti akta kelahiran bagi anak-anak, kartu keluarga, Kartu identitas anak dan lain-lain,” lanjutnya.

Wali Kota menegaskan, program ini akan dilaksanakan secara periodik setiap tahun dengan target yang terus meningkat.

“Saya ingin kegiatan ini berlangsung secara periodik dan setiap tahun harus dilakukan. Kita tingkatkan targetnya. Kalau hari ini 100 tahun depan saya mau semua di angka 200 dan kita bisa lakukan secara bertahap,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala Kementerian Agama Kota Ambon menegaskan, tujuan kegiatan ini adalah memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang pernikahannya sah menurut agama, namun belum tercatat di negara.

“Melalui sidang isbat nikah, pasangan akan memperoleh buku nikah yang sah, akta kelahiran bagi anak, kartu keluarga, KTP, serta dokumen kependudukan lainnya. Hal ini penting untuk memberikan hak dan perlindungan hukum, baik bagi pasangan maupun anak-anaknya,” jelasnya.

Ia menyebutkan, jumlah peserta kegiatan ini mencapai 100 pasangan, berdasarkan data dari KUA di empat kecamatan di Kota Ambon.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Ambon menyampaikan harapan agar ke depan tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki dokumen resmi perkawinan.

“Harapan kita, semua pasangan memiliki buku nikah. Pengadilan Agama selalu terbuka untuk masyarakat Kota Ambon, memberikan pelayanan seluas-luasnya secara transparan,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemprov Riau Gencarkan Edukasi Gratifikasi dan Perkuat Sistem Pelaporan Korupsi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus menunjukkan komitmennya dalam mencegah tindak korupsi, salah satunya dengan memperkuat edukasi seputar gratifikasi dan menyempurnakan sistem pelaporan masyarakat. Upaya ini menjadi fokus utama dalam kegiatan Sosialisasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Provinsi Riau tahun 2024 yang merupakan bagian dari program pemberantasan korupsi terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Elly Wardhani, dalam kegiatan tersebut menegaskan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai gratifikasi. Menurutnya, gratifikasi mencakup segala bentuk pemberian baik uang, barang, diskon, komisi, hingga fasilitas lain, yang bisa diterima di dalam atau luar negeri, melalui berbagai cara, termasuk secara elektronik.

“Hal ini sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mengatur mengenai gratifikasi,” ujarnya di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur. Selasa, (26/8/2025).

Meski begitu, kata Asisten III, tidak semua bentuk gratifikasi wajib dilaporkan. Hadiah dari keluarga, penghargaan resmi, hadiah lomba, atau undian terbuka untuk umum termasuk dalam kategori yang dikecualikan. Hal ini telah diatur dalam regulasi yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan menjadi bagian penting dalam edukasi yang diberikan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain edukasi, Pemprov Riau juga terus mendorong pelaporan masyarakat melalui sistem pengaduan berbasis elektronik. Lewat Whistle Blowing System yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Anti Gratifikasi Terpadu milik Inspektorat Daerah, masyarakat maupun pegawai bisa melaporkan dugaan pelanggaran secara aman dan rahasia.

“Salah satu program yang telah kita implementasikan yaitu program penanganan pengaduan masyarakat berbasis elektronik melalui Whistle Blowing System, dan penanganan pelaporan yang ada di Inspektorat Daerah, melalui aplikasi Sistem Informasi Anti Gratifikasi Terpadu Provinsi Riau,” terangnya.

Langkah ini diperkuat dengan adanya regulasi baru, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) nomor 17 tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan instansi pemerintah. Aturan ini memberi panduan bagi pejabat publik agar tidak menyalahgunakan kewenangan saat membuat keputusan, sekaligus menjaga profesionalisme birokrasi.

“Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan atau tindakan administrasi, serta menjaga tertibnya aktifitas birokrasi kita,” tegasnya.

Terakhir, sebagai bagian dari rangkaian kegiatan SPI 2025 yang berlangsung sejak Juli hingga Oktober, Asisten III juga turut mengajak seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah untuk bersatu dalam menyuarakan semangat antikorupsi.

“Mari bersama-sama menyuarakan stop korupsi dan tolak gratifikasi, dalam menyukseskan SPI tahun 2025 di lingkungan Pemprov Riau,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PU Segera Tuntaskan Sekolah Rakyat Tahap IC Agar Beroperasi Awal September 2025

Penulis
Syifa
-

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat (SR) Tahap IC. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Secara keseluruhan, pekerjaan Tahap I terbagi menjadi tiga fase, yakni Tahap 1A sebanyak 63 lokasi dengan status sudah beroperasi sejak 14 Juli 2025, Tahap 1B sebanyak 37 lokasi sudah fungsional pada 31 Juli 2025, dan Tahap 1C sebanyak 65 lokasi. Sehingga total keseluruhan tahap I sejumlah 165 Sekolah Rakyat.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Berkolaborasi bersama Kementerian Sosial, Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas agar dapat segera digunakan pada tahun ajaran 2025/2026,” jelas Menteri PU Dody Hanggodo .

Berdasarkan hasil verifikasi, sebanyak 65 lokasi SR Tahap IC di seluruh Indonesia telah ditetapkan untuk dibangun. Untuk 63 lokasi SR Tahap IC dibangun menggunakan APBN, sementara untuk 2 lokasi SR Tahap IC dibangun menggunakan APBD. Pada Tahap IC terdapat total 248 rombongan belajar (rombel) dengan kapasitas 6.190 siswa, meliputi jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Menteri Dody juga menegaskan, pelaksanaan pembangunan SR Tahap IC berjalan sesuai rencana dan menunjukkan progres yang signifikan.

“Dari sisi pelaksanaan konstruksi, progres fisik menunjukkan capaian positif. Ditargetkan, SR Tahap IC sudah dapat beroperasi pada awal September 2025,” tegas Menteri Dody.

Beberapa lokasi SR Tahap IC telah menunjukkan progres di atas 90 persen, seperti BLK Subulussalam, BLK Bireuen, dan Gedung Eks SMP Unggul di Pidie Jaya, Aceh.

Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis telah melaksanakan renovasi ringan hingga sedang pada SR Tahap IC. Untuk lingkup pekerjaannya antara lain, perbaikan ruang kelas, asrama, laboratorium, dan ruang administrasi, pengecatan gedung, pemasangan instalasi listrik dan air, serta pengadaan meubelair.

“Program Sekolah Rakyat diharapkan akan menjadi pilar penting dalam pemerataan pendidikan sekaligus pengentasan kemiskinan,” tandas Menteri Dody.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Dorong Percepatan Penanggulangan TBC

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto menghadiri Forum 8 Gubernur dan Kepala Daerah yang difokuskan pada percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC). Acara berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Forum ini dihadiri oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari delapan provinsi prioritas penanggulangan TBC, yaitu Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) di tiap daerah merupakan langkah penting agar koordinasi lintas sektor berjalan efektif dan menghasilkan rencana aksi yang konkret.

“TP2TB adalah kunci untuk mempercepat penanggulangan TBC. Dengan adanya tim ini, kita bisa memastikan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan berjalan lebih solid. Sinergi inilah yang akan menentukan keberhasilan kita mencapai target penanggulangan TBC sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujar Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Kehadiran Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menjadi bentuk dukungan nyata terhadap target nasional penanggulangan TBC. Ia menegaskan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat strategi kesehatan masyarakat secara menyeluruh di daerah.

“Kami di Kota Bekasi siap mendukung penuh upaya percepatan penanggulangan TBC melalui pembentukan tim percepatan di tingkat daerah. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, saya optimis target penanggulangan TBC dapat tercapai. Forum ini menjadi langkah nyata untuk menyatukan visi sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat,” tutur Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.

Melalui forum ini, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih memperkuat kolaborasi dalam upaya pencegahan, pengendalian, serta pengobatan TBC sebagai bagian dari agenda kesehatan nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Ipuk Bersama Empat Menteri Finalisasi Pilot Project Penyempurnaan Digitalisasi Bansos

Penulis
Syifa
-
Banyuwangi ditetapkan menjadi pilot project penyempurnaan digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) secara nasional. Untuk finalisasi program tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani diundang mengikuti rapat koordinasi bersama 20 kementerian dan lembaga di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Rakor dipimpin langsung Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan, dihadiri empat menteri dan empat wakil menteri. Yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menpan RB Rini Widyantini, Menkomdigi Meutya Hafid, dan Menteri Bappenas Rachmat Pambudy. Hadir pula Wamensesneg Juri Ardiantoro, Wamendagri Bima Arya, Wamen BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Wamen Hukum Edward Omar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan sejumlah lembaga terkait.
Program tersebut akan diluncurkan perdana pada September 2025, dan Banyuwangi yang akan menjadi pilot project.
“Nanti bulan September minggu ketiga, kami sudah mulai pilot project di Banyuwangi. Rencananya Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri,” kata Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjadi Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.
Sistem digital itu dirancang untuk meningkatkan akurasi penyaluran dengan menurunkan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri.
Proses back-end nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga, mulai dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI–Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.
Menurut Luhut, digitalisasi bansos itu akan berkontribusi dalam penghematan anggaran hingga lebih dari Rp500 triliun, sebab sistem akan membuat penerima bansos menjadi tepat sasaran.
“Dan ingat, bansos itu bisa berdampak 0,3 persen sampai 0,4 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar dia lagi.
Luhut mengatakan penerapan digitalisasi bansos akan diperluas ke daerah lain setelah diterapkan di Banyuwangi. Komite akan melihat perkembangan hingga Desember mendatang sambil menyosialisasikan ke kabupaten/kota lainnya agar mereka bisa bersiap untuk mengimplementasikan sistem bansos digital.
“Kalau Banyuwangi sampai Oktober-Desember bagus, nanti pada Januari 2026 Presiden bisa mencanangkan secara nasional,” tuturnya.
Sementara Bupati Ipuk mengungkapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Banyuwangi berkomitmen kuat untuk mewujudkan pemerintahan digital.
“Kami telah mengupayakan transformasi digital sejak 2012. Bahkan, hingga ke level desa/ kelurahan dengan memasang fiber optic sebagai infrastruktur utama. Ini menjadi kebanggaan sekaligus tantangan bagi Banyuwangi. Saya kira dengan digitalisasi akan lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Untuk mendukung program tersebut, bahkan Banyuwangi telah menyiapkan Inovasi Banyuwangi One ID. Sistem ini dapat mengakses berbagai layanan yang berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui aplikasi Smart Kampung. “Ini telah terintegrasi dan siap untuk disatukan dalam Data Tunggal Sensus Ekonomi Nasional,” tambah Ipuk.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ujicoba Bansos Digital di Banyuwangi, Gus Ipul: Bentuk Transparansi dan Efisiensi Bansos

Penulis
Syifa
-

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan uji coba bantuan sosial (bansos) digital akan dimulai pada September 2025 di Kabupaten Banyuwangi. Sebagai pilot project nasional, pemerintah akan memfokuskan pada Bansos yang dikelola Kemensos.

Bansos digital merupakan langkah awal implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

“Digitalisasi bansos ini adalah kemajuan besar. Nanti yang mendaftar akan diterima atau ditolak oleh sistem, bukan oleh petugas. Ini bentuk transparansi sekaligus efisiensi,” ujar Gus Ipul usai menghadiri Rapat Pleno Perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Kantor DEN, Lantai 17, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Gus Ipul mengatakan, jika bansos digital berjalan, maka akan terbuka potensi penghematan anggaran negara hingga Rp14 triliun per tahun. Angka ini hanya untuk bansos yang dikelola Kemensos dengan asumsi masih adanya penerima bansos yang belum tepat sasaran.

“Dengan sistem digital, penyaluran bansos akan lebih akurat, transparan, dan akuntabel. Uang negara bisa diselamatkan dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” kata Gus Ipul.

Sekadar diketahui, selama ini, penyaluran bansos tidak hanya dikelola Kemensos, tetapi juga banyak kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah. Melalui kebijakan baru ini, proses penyaluran bansos nanti akan diintegrasikan melalui Portal Perlindungan Sosial Nasional yang akan menjadi pusat pendaftaran dan verifikasi penerima bansos.

Dalam skema bansos digital ini, masyarakat akan memiliki akses penuh untuk mendaftarkan dirinya sendiri atau orang lain sebagai calon penerima bansos.

Masyarakat bisa mendaftarkan diri secara langsung melalui portal bansos digital dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Pendaftaran juga bisa melalui Pendamping PKH. Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel, proses pendaftaran dapat dilakukan melalui pendamping PKH yang akan membantu perekaman biometrik.

Saat pendaftaran, sistem akan melakukan verifikasi secara otomatis dan menentukan status layak atau tidak layak penerima bansos.

Dalam kesempatan ini, Gus Ipul juga menyoroti perubahan positif di tengah masyarakat. Saat ini, semakin banyak warga yang secara sukarela mengundurkan diri atau menolak menjadi penerima bansos karena merasa sudah tidak berhak.

“Kesadaran masyarakat kita makin tinggi. Semakin banyak yang secara sukarela mengundurkan diri sebagai penerima bansos karena merasa ekonominya sudah lebih baik. Inilah semangat bansos digital: tepat sasaran, transparan, dan partisipatif,” ujar Gus Ipul.

Uji coba di Banyuwangi akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan bansos digital sebelum diperluas secara nasional. Pemerintah berharap, dengan adanya integrasi data dan proses otomatisasi, bansos dapat disalurkan dengan lebih cepat, tepat, dan efisien.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Cimahi Tekankan Pentingnya Manajemen Seni untuk Pembangunan Budaya

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Cimahi menyelenggarakan Workshop Manajemen Seni Tahun 2025 pada Selasa (26/8) di Alam Wisata Cimahi, Cipageran. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Cimahi, Ngatiyana.

Ngatiyana menegaskan bahwa pembangunan kebudayaan memegang peranan penting dalam pembangunan bangsa. Menurutnya, budaya merupakan aset kekayaan bangsa yang perlu terus dijaga. Ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur fisik harus sejalan dengan pembangunan karakter dan jati diri bangsa, yang salah satunya dibentuk melalui kebudayaan.

“Bagi kita masyarakat harus melestarikan budaya karena budaya itu adalah jati diri bangsa Indonesia,” ujarnya.

Lebih jauh, pemberdayaan masyarakat, khususnya pelaku seni dan budaya, merupakan mekanisme penting agar pembangunan kebudayaan dapat memberikan manfaat nyata. Pengelolaan seni dan budaya, lanjutnya, selalu berkembang seiring dengan kreativitas manusia, sehingga manajemen yang tepat dan profesional menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan dan daya apresiasi masyarakat terhadap karya seni.

Wali Kota Cimahi juga menyoroti perlunya para seniman menghadirkan karya yang inovatif dan berkualitas. Kreativitas pelaku seni dianggap sebagai proses penting untuk menjaga eksistensi budaya di tengah perubahan zaman. Lebih lanjut, Ngatiyana menyebut bahwa kreativitas dan inovasi seni memiliki efek ganda. Bagi seniman, karya yang ditampilkan akan meningkatkan produktivitas sekaligus taraf ekonomi mereka. Sedangkan bagi dunia pariwisata, promosi karya seni tersebut mampu menambah daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Cimahi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Lampung Lantik Nanda Indira dan Antonius Ali Jadi Bupati-Wakil Bupati Pesawaran 2025-2030

Penulis
Syifa
-

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal melantik Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran periode 2025-2030 di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (27/8).

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat, ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan, penyematan tanda jabatan, serta penyerahan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pelantikan ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-2876 Tahun 2025 tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran. Penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, setelah sebelumnya kabupaten Pesawaran sempat menjalani pemungutan suara ulang sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa kepemimpinan baru di Pesawaran harus segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen perencanaan itu, ucap Gubernur, wajib selaras dengan RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029 yang tengah berada pada tahap “Penguatan Pondasi Transformasi”.

“Penyusunan RPJMD Kabupaten Pesawaran harus mengacu pada arah pembangunan provinsi. Sinergi ini penting agar program kabupaten dapat sejalan dengan visi besar Lampung menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Gubernur.

Gubernur juga mengingatkan tantangan pembangunan di Pesawaran masih cukup besar. Pertumbuhan ekonomi daerah itu baru mencapai 3,9 persen, lebih rendah dibanding capaian provinsi yang mencapai 4,57 persen. Tingkat kemiskinan Pesawaran juga lebih tinggi, yakni 11,86 persen, sementara Lampung 10,69 persen.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Pesawaran berada pada angka 4,36 persen, sedikit di atas rata-rata provinsi yang 4,19 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun masih 70,24, di bawah capaian Lampung yang telah mencapai 73,13 pada 2024.

“Angka-angka ini menunjukkan kita tidak boleh berpuas diri. Perlu kerja keras, dedikasi, dan sinergi semua pihak untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ucap Gubernur.

Visi pembangunan Lampung 2025-2030, yakni Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas, menurut Gubernur, hanya dapat diwujudkan jika seluruh kabupaten dan kota berperan aktif. Gubernur meminta Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran ikut mendukung tiga misi atau Tiga Cita: pertumbuhan ekonomi inklusif, penguatan SDM unggul, serta peningkatan kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

Gubernur juga menekankan pentingnya mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang menjadi prioritas pemerintah provinsi. Program itu meliputi penguatan BUMDes, penyediaan pupuk organik berbasis koperasi, dan stabilisasi harga bahan pokok dengan mengutamakan produk lokal.

“Pesawaran memiliki potensi besar, terutama di sektor pertanian dan pariwisata. Jika potensi ini dikembangkan dengan strategi yang tepat, kontribusinya akan signifikan terhadap pembangunan Lampung,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menekankan, organisasi seperti PKK, Posyandu, dan Dekranasda bukan sekadar pelengkap. Menurutnya, lembaga ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di bidang kesehatan keluarga, pemberdayaan ekonomi kreatif, dan kerajinan daerah.

“Ke depan, kolaborasi pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat harus diperkuat. Masyarakat menunggu hasil nyata, bukan sekadar program di atas kertas,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga memberi perhatian pada pengelolaan aparatur sipil negara di Pesawaran. Gubernur meminta Nanda Indira dan Antonius menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN, yakni berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

“Bangunlah iklim kerja yang profesional, harmonis, dan penuh semangat pelayanan. ASN adalah ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di daerah,” tegasnya.

Pelantikan tersebut sekaligus menjadi momen peralihan kepemimpinan dari bupati sebelumnya, Dendi Ramadhona, dan wakilnya, Marzuki, kepada Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali. Serah terima jabatan dilakukan usai prosesi utama.

Dalam acara yang sama, Purnama Wulan Sari Mirza, Ketua TP. PKK Provinsi Lampung, juga melantik jajaran pendamping organisasi di Pesawaran. Aria Sandi resmi menjabat Ketua TP. PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu, sementara Nurhayati dikukuhkan sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Pesawaran.

Dengan kepemimpinan baru ini, pemerintah provinsi berharap Pesawaran dapat keluar dari ketertinggalan dan mengejar capaian pembangunan provinsi. Seperti halnya masyarakat Pesawaran yang menaruh harapan besar agar pemerintahan baru mampu menghadirkan perubahan yang lebih nyata.

Jika sinergi pusat, provinsi, dan kabupaten dapat terjalin dengan baik, Pesawaran diharapkan mampu menjadi daerah yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing. Hasilnya tidak hanya berdampak pada warga setempat, tetapi juga memperkuat posisi Lampung dalam mewujudkan target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Bogor Tekankan Prioritas Kesehatan dan Pendidikan dalam APBD Perubahan 2025

Penulis
Syifa
-

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Bupati Bogor, Selasa (26/8).

Rapat ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika, para Asisten Daerah, serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan rapat kali ini membahas program prioritas seperti kesehatan dan pendidikan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Untuk sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan masyarakat terfasilitasi dalam program BPJS melalui skema Universal Health Coverage (UHC). Untuk pendidikan, Pemerintah akan fokus mempercepat rehabilitasi ruang kelas dan meningkatkan sarana pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.

“Kesehatan dan pendidikan adalah amanah undang-undang. Tidak boleh lagi ada warga Kabupaten Bogor yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan hanya karena faktor biaya,” ujar Rudy Susmanto.

Selain kesehatan dan pendidikan, Bupati Bogor juga menegaskan beberapa program strategis yang akan diprioritaskan melalui APBD Perubahan 2025, antara lain. Peningkatan infrastruktur dasar, seperti percepatan rehabilitasi sekolah, pemeliharaan jalan rusak, hingga persiapan pembangunan jembatan penting.

Lalu pengembangan wilayah baru, yakni persiapan calon ibu kota Bogor Barat dan Bogor Timur melalui pembebasan lahan dan master plan. Penguatan ekonomi rakyat, serta Efisiensi belanja dengan memastikan setiap SKPD melakukan inventarisasi ulang program prioritas agar anggaran yang tersedia tepat sasaran.

Bupati Bogor, menekankan pentingnya APBD Perubahan 2025 sebagai landasan untuk menata APBD 2026 yang lebih sehat, mandiri, dan berpihak pada masyarakat.

“Kita ingin fokus membangun pondasi strategis Kabupaten Bogor agar siap menjadi daerah yang mandiri dan berdaya saing,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...853854855...4,914Halaman 854 dari 4,914