Beranda blog Halaman 853

Layanan SIM Keliling Jakarta Hari Ini, Kamis: Berikut Lokasi dan Syarat Perpanjangan

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling Jakarta pada Kamis (28/8). Program ini disediakan bagi masyarakat yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan cara yang lebih mudah dan dekat dengan tempat tinggal.

Mengutip informasi dari akun resmi X TMC Polda Metro Jaya, layanan SIM Keliling hari ini tersedia di lima titik strategis di wilayah DKI Jakarta, yaitu:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Universitas Trilogi Kalibata

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

Layanan ini beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

Syarat Perpanjangan SIM di Layanan SIM Keliling

Masyarakat yang ingin memperpanjang SIM wajib membawa dokumen berupa KTP dan SIM asli beserta fotokopi. Selain itu, pemohon juga harus mengisi formulir permohonan serta menjalani tes kesehatan di lokasi gerai SIM Keliling.

Perlu diketahui, layanan ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih aktif. Apabila masa berlaku SIM sudah habis, maka pemohon diwajibkan mengajukan pembuatan SIM baru di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta Barat.

Biaya Perpanjangan SIM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perpanjangan SIM ditetapkan sebagai berikut:

  • SIM A: Rp80.000

  • SIM C: Rp75.000

Dengan adanya layanan SIM Keliling ini, Ditlantas Polda Metro Jaya berharap masyarakat dapat lebih mudah dalam memperpanjang SIM tanpa harus mengantre di Satpas utama.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Lokasi dan Jadwal Samsat Keliling di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi Hari Ini

Polda Metro Jaya kembali menyediakan layanan Samsat Keliling untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Kamis (28/8). Layanan ini tersebar di 14 titik strategis wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek).

Mengutip informasi dari akun resmi TMC Polda Metro Jaya di platform X, berikut daftar lokasi Samsat Keliling Jadetabek beserta jadwal pelayanannya:

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat Jakarta Pusat dan Lapangan Banteng (08.00–14.00 WIB).

  • Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat dan Itali Mall Artha Gading (08.00–14.00 WIB).

  • Jakarta Barat: Mal Citraland (08.00–14.00 WIB).

  • Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat serta Gedung Sarinah Cikoko Pancoran (09.00–15.00 WIB).

  • Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat dan Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB).

  • Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere (09.00–13.00 WIB).

  • Serpong: Halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB) dan Mal ITC BSD Serpong (16.00–19.00 WIB).

  • Ciledug: Green Lake City Cipondoh dan Giant Poris Gaga (09.00–12.00 WIB).

  • Ciputat: Kantor Kelurahan Pondok Betung (09.00–12.00 WIB).

  • Kelapa Dua: Halaman GTown Square Gading (08.00–14.00 WIB).

  • Kota Bekasi: Pizza Hut Jatiasih (08.00–12.00 WIB).

  • Kabupaten Bekasi: Pasar Sentral Lippo Cikarang (09.00–14.00 WIB).

  • Depok: Halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB) dan Kantor Kelurahan Tugu (08.00–12.00 WIB).

  • Cinere: Halaman parkir Samsat (08.00–14.00 WIB).

Untuk dapat melakukan pembayaran PKB di gerai Samsat Keliling, masyarakat wajib membawa dokumen asli berupa KTP, BPKB, dan STNK, beserta fotokopinya.

Perlu dicatat, layanan Samsat Keliling hanya melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan. Sementara itu, perpanjangan STNK lima tahunan dan penggantian pelat nomor kendaraan tetap harus dilakukan langsung di kantor Samsat terdekat.

Polda Metro Jaya juga mengimbau masyarakat yang datang ke lokasi Samsat Keliling untuk tetap menjaga protokol kesehatan, mulai dari menggunakan masker, mencuci tangan, hingga menjaga jarak saat antre.

Dengan adanya layanan ini, diharapkan masyarakat Jadetabek dapat lebih mudah dalam menunaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan, tanpa harus mengantre panjang di kantor Samsat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Ringan Berpotensi Guyur Selatan dan Timur

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca Jakarta untuk hari ini, Kamis (28/8). Berdasarkan laporan resmi BMKG, cuaca di wilayah DKI Jakarta diprediksi bervariasi, mulai dari cerah, cerah berawan, hingga hujan dengan intensitas ringan.

Pada pagi hari, cuaca cerah diperkirakan terjadi di Kepulauan Seribu. Sementara itu, Jakarta Pusat akan mengalami cuaca cerah berawan. Adapun wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprakirakan berawan.

Memasuki siang hari, cuaca berawan masih akan menaungi Kepulauan Seribu dan Jakarta Pusat. Jakarta Utara dan Jakarta Barat diprediksi cerah berawan, sedangkan hujan ringan berpotensi mengguyur wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.

Kemudian pada sore hari, kondisi cerah akan terjadi di Kepulauan Seribu dan Jakarta Barat. Sementara Jakarta Pusat dan Jakarta Utara cerah berawan. Hujan ringan kembali berpotensi turun di Jakarta Selatan serta Jakarta Timur.

Pada malam hari, BMKG memprakirakan cuaca cerah terjadi di Kepulauan Seribu dan Jakarta Selatan. Sedangkan cuaca cerah berawan akan mendominasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur.

Selain itu, suhu udara di Jakarta hari ini diperkirakan berada pada kisaran 25 hingga 34 derajat celsius, dengan tingkat kelembapan udara antara 40 hingga 81 persen.

Dengan kondisi cuaca yang bervariasi, masyarakat diimbau untuk tetap waspada, khususnya bagi warga Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang berpotensi diguyur hujan ringan pada siang hingga sore hari.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Al Haris Hadiri Pembukaan The 2nd International Conference on Advancing Post Graduate Medical Education 2025

Gubernur Jambi, Al Haris, menghadiri pembukaan acara The 2nd International Conference on Advancing Post Graduate Medical Education 2025 yang diselenggarakan pada Rabu (27/08/25) di Hotel Raffles, Jakarta.

Acara ini merupakan forum internasional yang mempertemukan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan kedokteran pascasarjana, dengan tujuan memperkuat kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia dan dunia.

Dalam kesempatan tersebut, Provinsi Jambi mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Di bawah kepemimpinan Gubernur Al Haris, Jambi dinilai berhasil dalam program pengampuan layanan prioritas KJSU—yaitu Kanker, Jantung, Stroke, dan Urologi—yang menjadi fokus nasional Kemenkes RI dalam memperkuat sistem rujukan layanan kesehatan spesialistik di daerah.

Keberhasilan tersebut menjadikan Provinsi Jambi sebagai salah satu dari hanya lima daerah di Indonesia yang mendapatkan dukungan lanjutan dari Kemenkes RI.

Pada momen ini, Gubernur Al Haris menandatangani perjanjian kerja sama untuk memastikan dukungan Kemenkes terhadap kelanjutan program KJSU di Jambi.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kesehatan di Jambi, khususnya dalam penguatan sistem rujukan penyakit prioritas. Dukungan Kemenkes ini menjadi semangat bagi kami untuk terus berbenah dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Gubernur Al Haris usai penandatanganan.

Dengan partisipasi aktif di forum internasional ini serta pengakuan dari pemerintah pusat, Jambi semakin menunjukkan peran strategisnya dalam pembangunan sektor kesehatan di tingkat nasional.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Bupati Indramayu Lucky Hakim Buka Sekolah Pasar Modal, Ajak ASN Melek Investasi

Pesatnya perkembangan teknologi tidak hanya mempermudah akses informasi dan transaksi keuangan, tetapi juga membawa tantangan baru dalam mengendalikan perilaku konsumtif masyarakat. Pola belanja yang berlebihan sering kali memicu masalah keuangan, bahkan mendorong sebagian orang mencari jalan pintas melalui jasa rentenir, pinjaman online ilegal, hingga terjerumus pada investasi bodong dan praktik judi online.

Kondisi tersebut menjadi sorotan Bupati Indramayu Lucky Hakim saat membuka kegiatan Sekolah Pasar Modal bagi ASN di Aula Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu, Rabu (27/8/25).

Menurutnya, dampak dari investasi ilegal maupun judi online sangat berat bagi korban. Banyak yang akhirnya kehilangan produktivitas kerja, prestasi menurun, terlilit hutang, menjual aset, hingga mengalami masalah keluarga bahkan nekat mengakhiri hidup.

Melihat persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Indramayu memandang penting peningkatan literasi keuangan bagi para ASN, khususnya mengenai investasi yang aman dan legal. Kegiatan Sekolah Pasar Modal ini menghadirkan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Perwakilan Cirebon dan MNC Sekuritas untuk membahas secara komprehensif mulai dari pengenalan pasar modal, manfaat investasi jangka panjang, hingga cara menghindari investasi bodong.

Selain sebagai sarana edukasi, kegiatan ini juga mendukung Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri bersama OJK, dengan fokus tahun 2025 pada akselerasi pemanfaatan produk dan layanan sektor pasar modal. Bursa Efek Indonesia turut menjadi fasilitator sekaligus Self-Regulatory Organization (SRO) untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan ASN di Indramayu.

Mengusung tema “ASN Melek Investasi: Bijak Kelola Gaji, Siap Pensiun Sejahtera”, kegiatan ini diharapkan mampu membentuk pola pikir ASN dari sekadar menabung menjadi masyarakat yang berorientasi pada investasi cerdas dan legal, sehingga kesejahteraan pribadi, keluarga, hingga masyarakat luas dapat meningkat.

Acara tersebut dihadiri oleh Asisten Direktur OJK Kantor Perwakilan Cirebon Tesar Pratama, Kepala BKPSDM Indramayu Muhammad Zaenal Muttaqin, Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu Iin Indrayati, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wiralodra Fitria Damayanti, Deputi Kepala Wilayah Jawa Barat Bursa Efek Indonesia Firman Hananto, serta para undangan lainnya.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Era Baru Pengadaan Pemerintah: Parto.id Ajak Pemerintah Daerah serta Kementerian / Lembaga se-Indonesia Ciptakan Belanja Negara yang Efisien dan Pro-UMKM

Setelah sukses merevolusi ekosistem pengadaan digital di Jambi dan membukukan transaksi lebih dari Rp 218 miliar, (Pasar Tradisional Online) Parto.id, platform marketplace mitra resmi LKPP, hari ini secara resmi mengumumkan ekspansi nasionalnya. Langkah ambisius ini bertujuan mereplikasi keberhasilannya dalam menciptakan pengadaan pemerintah yang efisien, transparan, dan memberdayakan ribuan UMKM lokal ke seluruh penjuru Indonesia.

Ekspansi ini mendapatkan momentum kuat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Regulasi ini menjadi landasan hukum yang mewajibkan optimalisasi e-purchasing melalui marketplace, menempatkan Parto.id sebagai instrumen strategis untuk percepatan transformasi digital dan penyerapan anggaran pemerintah yang efektif.

Blueprint Sukses dari Jambi

Selama tiga tahun beroperasi sebagai mitra utama Pemerintah daerah di Provinsi Jambi, Parto.id telah menjadi motor penggerak ekonomi digital daerah. Platform ini berhasil mentransformasi cara pemerintah berbelanja, dengan capaian impresif:

● Pemberdayaan UMKM: Merangkul lebih dari 2.000 UMKM lokal ke dalam rantai pasok pemerintah, membuka akses pasar yang sebelumnya sulit ditembus.

● Efisiensi Birokrasi: Memangkas waktu proses pengadaan dari rata-rata 14 hari kerja menjadi hanya 5 hari kerja, mempercepat realisasi anggaran dan mengurangi beban administrasi.

● Nilai Transaksi Signifikan: Memfasilitasi lebih dari Rp 218 miliar transaksi yang melibatkan lebih dari 300 satuan kerja pemerintah di Jambi dan beberapa daerah lain seperti Jawa Barat, Bangka Belitung dan Daerah lainnya.

“Parto.id lahir dari semangat untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Kami bukan sekadar penyedia teknologi, tetapi fasilitator dalam menciptakan ekosistem pengadaan yang transparan dan berpihak pada ekonomi lokal,” ujar Founder dan CEO Parto.id.

“Model yang terbukti berhasil di Jambi ini siap kami bawa sebagai solusi nasional. Kami ingin semangat kolaborasi dan pemberdayaan serta keberpihakan kepada UMKM di daerah agar dapat ikut masuk ke dalam ekosistem belanja pemerintah. Ini tentunya sesuai dengan misi besar Parto.id, yang secara intens terus menjalin kerjasama secara kolaboratif dengan berbagai pihak yang menunjang perkembangan UMKM dan Koperasi di seluruh Indonesia.”

Selain Marketplace B2G , saat ini layanan perjalanan dinas juga tersedia dan bisa diakses oleh seluruh user Bendahara untuk kemudahan pemesanan belanja TIket Pesawat, Hotel, serta rental harian mobil dan taksi yang saat ini Parto.id juga telah bekerjasama dengan PT Blue Bird Tbk.

Kolaborasi Terbuka untuk Seluruh Pemerintah Daerah

Kunci keberhasilan Parto tidak hanya terletak pada teknologi, tetapi juga pada pendekatan kolaboratif. Inovasi seperti layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel untuk perjalanan dinas yang diluncurkan pada awal 2024, kini telah diadopsi hingga ke Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung, membuktikan kemampuan adaptasi platform.

Febian Nugraha Pradana, Co- Founder dan Chief Commercial Officer (CCO) Parto.id, secara terbuka mengundang seluruh pemerintah daerah untuk menjalin kemitraan.

“Kami mengundang seluruh Pemerintah daerah di Indonesia untuk berdialog dan berkolaborasi. Ini bukan hanya tentang menggunakan aplikasi, tetapi tentang membangun ekosistem pengadaan digital yang kuat bersama-sama,” tegas Febian. “Tim kami siap memberikan pendampingan penuh, mulai dari sosialisasi hingga pelatihan bagi UMKM lokal agar mereka dapat segera bergabung dan merasakan manfaatnya.”

Dengan dukungan produk terintegrasi seperti Parto e Purchasing, Parto Perjadin, Parto POS, dan Parto Supply, Parto.id berkomitmen memperkuat daya saing UMKM lokal, sekaligus mendukung implementasi kebijakan pemerintah dalam memperbesar belanja produk dalam negeri.

Parto menargetkan untuk beroperasi di mayoritas provinsi pada akhir tahun 2025. Ekspansi ini diproyeksikan akan membuka puluhan ribu peluang baru bagi UMKM di seluruh Indonesia untuk menjadi tulang punggung pengadaan barang dan jasa pemerintah, sejalan dengan amanat Perpres No. 46 Tahun 2025.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

KDM Targetkan Pembangunan Infrastruktur Desa Rampung 2027

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menargetkan pembangunan infrastruktur desa di 27 kabupaten/kota akan rampung pada tahun 2027. Dengan begitu, seluruh desa di Jabar akan menjadi lebih mandiri dengan infrastruktur yang menunjang.

“Seluruh infrastruktur desa, termasuk kabupaten dan provinsi, saya targetkan selesai pada 2027,” ujarnya saat ditemui usai melakukan silaturahmi dengan peserta Rakernas/Munas APDESI Merah Putih di Aula Timur Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (26/8/2025).

Menurut KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, infrastruktur desa tersebut nantinya akan ditopang oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ia pun membeberkan rencana jangka panjang terkait pemerintah desa yang akan mendapatkan kepemilikan saham dari bank daerah.

“Tahun 2028–2029, saya ingin pemprov membagi saham kepada desa. Misalnya Bank Jabar, desa menjadi bagian dari pemilik saham. Jadi, uang yang kita distribusikan ke desa dibelikan saham. Rencana saya begitu, dan mekanismenya sedang kita cari,” kata KDM.

Selain itu, KDM juga menyebut bahwa pembangunan infrastruktur tahap awal yang digulirkan untuk tahun 2025 akan difokuskan terlebih dahulu bagi 27 kabupaten/kota.

Selepas itu, pada 2026, pembangunan di desa akan difokuskan untuk menangani permasalahan sosial.

“Mulai tahun depan, program akan diarahkan untuk desa yang mengalami problem sosial,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Bekasi Gandeng PT Semen Indonesia untuk Pembangunan Infrastruktur

Pemkab Bekasi melalui Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Semen Indonesia Tbk (SIG) di Kantor Bupati Bekasi, Komplek Pemkab Cikarang Pusat (25/8/2025).

Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi.

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang menegaskan, kerja sama tersebut menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif, berkelanjutan, dan inovatif.

Menurutnya, langkah ini sejalan dengan visi Kabupaten Bekasi Bangkit Maju dan Sejahtera serta mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo di bidang peningkatan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat.

“Ini adalah kerja sama pertama di Indonesia antara pemerintah daerah dan BUMN dalam bidang infrastruktur. Kami berharap langkah ini menjadi pemicu hadirnya inovasi serta teknologi baru dalam pembangunan jalan, perumahan rakyat, hingga fasilitas publik lainnya di Kabupaten Bekasi,” ujar Ade Kuswara Kunang.

Melalui MoU ini, Pemkab Bekasi dan SIG akan menjajaki kerja sama lebih lanjut, antara lain pembentukan unit bisnis bersama Perusahaan Daerah (Perusda) seperti Batching Plant Ready Mix, pemanfaatan program CSR untuk masyarakat, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi di sektor infrastruktur.

Bupati Bekasi berharap, kolaborasi dengan SIG dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan menghadirkan infrastruktur modern yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Eri Tegaskan Tidak Ada Perdamaian untuk Kasus Kekerasan Dokter

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan komitmennya untuk memberikan perlindungan penuh kepada tenaga medis, khususnya para dokter yang bertugas memberikan layanan kesehatan di Kota Pahlawan.

Penegasan itu disampaikan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menanggapi kasus kekerasan yang dialami dr. Faradina Sulistiyani, SpB, M.Ked.Klin, FInaCS, di RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) Surabaya, pada Jumat (25/4) lalu. Dalam insiden tersebut, dr Faradina mengalami luka robek di kepala belakang kanan-kiri dan luka memar di punggung akibat kekerasan benda tumpul yang dilakukan oleh pasien.

“Pemerintah Kota Surabaya punya komitmen selalu melindungi dokter. Sejak kejadian pertama itu terjadi, maka saya meminta kasus itu harus dilaporkan secara hukum, dan berjalan secara hukum,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Selasa (26/8).

Wali Kota Eri menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin kasus kekerasan yang dialami dokter RSUD BDH berhenti di tengah jalan. “Maka saya minta untuk dilaporkan dan tidak ada perdamaian. Karena saya harus betul-betul menjaga dan melindungi dokter,” ujarnya.

Menurutnya, para dokter telah menjalankan tugas mulia dalam memberikan pelayanan kesehatan dan menyelamatkan nyawa warga Surabaya. Karena itu, Pemkot Surabaya memberikan pendampingan hukum kepada dr. Faradina hingga proses persidangan rampung.

“Kami tidak ingin para dokter merasa tidak nyaman. Padahal beliau, para dokter ini sudah menjalankan tugasnya untuk memberikan kesehatan, menyelamatkan nyawa orang di Kota Surabaya,” tuturnya.

Selain itu, ia menegaskan komitmen pemkot tidak hanya melindungi para dokter di rumah sakit pemerintah, tetapi juga RS swasta. Seperti contohnya saat Covid-19, pemkot memberikan perlindungan terhadap seorang dokter rumah sakit swasta yang dilaporkan oleh pasiennya.

“Dokter di rumah sakit (swasta) itu dilaporkan, ya kita lindungi. Karena beliau menjalankan tugasnya, meskipun bukan di rumah sakit pemerintah. Itulah komitmen pemerintah untuk melindungi dokter, memberikan pelayanan kepada masyarakat di Surabaya,” jelasnya.

Sementara di tempat terpisah, dr. Faradina Sulistiyani menjelaskan terkait kondisi pasien yang sempat melakukan tindakan kekerasan. “Pasien ini telah saya tangani dan sudah dinyatakan sembuh sejak dua tahun lalu. Adapun keluhan lain, itu terkait dengan penyakitnya yang lain,” kata Faradina.

Bahkan, ia menuturkan jika penyakit lain yang diderita pasien sebenarnya juga telah diarahkan ke bagian terkait. Pun demikian, pasien juga telah mendapat penjelasan mengenai tindakan medis serta kondisi penyakit yang dialaminya. “Sudah kami jelaskan sejelas-jelasnya. Jadi keluhan tersebut kami rasa sudah kami layani dengan optimal,” ujarnya.

Menanggapi keluhan pasien terkait nyeri di punggung, Faradina menuturkan bahwa hal itu berkaitan neuropatik. Dimana rasa nyeri yang dialami pasien biasa dirasakan pada penderita kencing manis. Nah, karena luka akibat operasi bedah sudah sembuh, sehingga tindak lanjut keluhan pasien dialihkan ke bagian terkait.

“Namun mungkin pasien mengharapkan pelayanan saya, karena yang mengoperasi saya. Tapi sesuai dengan kompetensi saya, saya mengalihkan sesuai keluhan pasien ke bagian terkait,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Jatim Minta Bulog dan Bapanas Perbaiki Sistem Distribusi SPHP

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meninjau distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Soponyono, Surabaya, Senin (25/8/2025). Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah menyatakan bahwa distribusi beras SPHP masih menghadapi kendala, khususnya bagi pedagang kecil yang kesulitan mengakses pasokan melalui aplikasi pengajuan, sehingga perlu perbaikan sistem agar lebih lancar dan merata.

Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari agenda Gubernur untuk memantau langsung ketersediaan beras medium yang belakangan dilaporkan langka di sejumlah pasar tradisional di Jawa Timur.

Gubernur Khofifah, menekankan pentingnya beras SPHP sebagai kebutuhan pokok masyarakat, mengingat beras merupakan konsumsi tertinggi di keluarga.

“Saya ingin pastikan bahwa beras SPHP itu terdistribusi dengan baik. Maka yang saya cek adalah toko-toko yang memang berjualan beras,” ujar Khofifah usai sidak.

Menurut Khofifah, beberapa pedagang melaporkan akses lancar melalui aplikasi, tetapi ada yang terkendala karena kebutuhan mereka tidak memenuhi syarat minimum.

“Yang kebutuhannya tidak sebesar seperti yang dibutuhkan pada saat dia harus mengisi aplikasi, itu yang memang masih ada masalah. Jadi kan tidak boleh mereka merangkap distributor. Jadi, ada toko yang sekali dia bisa mengakses sampai 2 ton. Tapi ada yang kebutuhan hariannya hanya 20 pak atau masing-masing 5 kg. Jadi, ya mereka terus me-manage,” jelasnya.

Dari interaksinya dengan pedagang, Khofifah mencatat bahwa masyarakat lebih banyak membeli beras medium daripada premium, menunjukkan permintaan tinggi terhadap beras SPHP.

“Ini tadi yang pertama saya datangi, tokonya menyampaikan memang tidak tiap hari mereka mendapat suplai. Yang seperti ini saya tanya lagi, apakah masyarakat lebih banyak membeli yang medium atau premium? Mereka bilang lebih banyak membeli medium,” tambahnya.

Gubernur berharap Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus berdiskusi untuk menyempurnakan distribusi.

“Berarti SPHP itu memang kebutuhan yang sangat tinggi, ya tentu kita berharap bahwa Bulog bersama Bapanas bisa terus mendiskusikan dengan lebih lancar lagi, lebih merata lagi, lebih menjangkau lagi,” katanya.

Selain itu, ia menekankan peran kepala pasar dalam membantu redistribusi ke pedagang kecil. “Jadi, kepala pasar menjadi penting untuk membantu mendistribusikan supaya ketersediaannya itu bisa lebih menjangkau,” pungkas Khofifah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News