Beranda blog Halaman 852

BPOM Bongkar Praktik Ilegal Terapi Sekretom oleh Dokter Hewan di Magelang

Penulis
Syifa
-

BPOM menemukan sarana peredaran produk sekretom ilegal di wilayah Magelang, Jawa Tengah pada 25 Juli 2025. Temuan ini merupakan hasil pengawasan BPOM yang ditindaklanjuti dengan penindakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM bersama dengan Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskrim Polri). Sarana peredaran ini merupakan praktik dokter hewan yang berlokasi di Kelurahan Potrobangsan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Produk sekretom merupakan salah satu produk biologi yang merupakan turunan dari sel punca/stem cell. Sekretom didefinisikan sebagai keseluruhan bahan yang dilepaskan oleh sel punca, mencakup mikrovesikel, eksosom, protein, sitokin, zat mirip hormon (hormone-like substances), dan zat imunomodulator.

Penindakan di sarana tersebut berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan praktik pengobatan ilegal oleh dokter hewan yang dilakukan terhadap pasien manusia. Praktik pengobatan ini menggunakan produk sekretom ilegal yang disuntikkan secara intra muscullar seperti pada bagian lengan. Sarana ilegal tersebut berada di tengah pemukiman padat penduduk serta melayani terapi/pengobatan kepada pasien yang sebagian besar merupakan pasien manusia. Sarana ini dikamuflasekan dengan mencantumkan papan nama berupa Praktik Dokter Hewan.

Dari hasil pengecekan dan pendalaman PPNS BPOM, diketahui sarana hanya memiliki perizinan untuk praktik dokter hewan. Pemilik sarana berinisial YHF (56 tahun) yang berprofesi sebagai dokter hewan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan terapi/pengobatan kepada pasien manusia.

Produk sekretom yang digunakan sebagai terapi bagi pasien dibuat sendiri oleh dokter hewan tersebut dan belum memiliki nomor izin edar (NIE) BPOM. Produksi produk sekretom ilegal diduga dilakukan menggunakan fasilitas laboratorium di sebuah universitas di Yogyakarta. Ybs juga merupakan staf pengajar dan peneliti di universitas tersebut.

Dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), tim PPNS BPOM menemukan dan mengamankan produk jadi berupa produk sekretom yang sudah dimasukkan ke dalam kemasan tabung eppendorf 1,5 ml. Cairan berwarna merah muda dan orens ini dalam bentuk siap disuntikkan kepada pasien. Selain itu, ditemukan 23 botol produk sekretom dalam kemasan botol 5 liter yang tersimpan di dalam kulkas dan produk krim mengandung sekretom untuk pengobatan luka. Pada TKP juga ditemukan peralatan suntik serta termos pendingin yang berstiker identitas dan alamat lengkap pasien. Nilai keekonomian temuan di Magelang ini mencapai Rp230 miliar.

Produk sekretom ilegal tersebut telah digunakan oleh pasien yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Pasien di wilayah Pulau Jawa yang pernah dilayani di sarana tersebut dapat dikirimkan produk sekretom untuk melanjutkan terapinya dengan bantuan tenaga kesehatan terdekat.

“Sementara untuk pasien-pasien yang berasal dari Pulau Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, atau wilayah lain di luar Pulau Jawa, termasuk dari luar negeri, melakukan pengobatan langsung di sarana tersebut,” terang Kepala BPOM saat memberikan penjelasan temuan ini di Kantor BPOM, Rabu (27/8/2025).

Keseluruhan barang bukti produk sekretom ilegal yang ditemukan telah dilakukan penyitaan oleh PPNS BPOM. Barang bukti tersebut disimpan di gudang barang bukti Balai Besar POM (BBPOM) di Yogyakarta untuk menjaga kestabilan produk selama proses penyidikan. Petugas juga telah menetapkan pemilik sarana YHF sebagai tersangka serta mengambil keterangan dari 12 orang saksi untuk keperluan penyidikan lebih lanjut.

Tindakan mengedarkan produk sekretom ilegal ini diduga melanggar tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) serta Pasal 436 ayat (1) jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar. Kemudian pelaku yang melakukan pekerjaan kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan juga dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp200 juta.

BPOM berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan demi melindungi kesehatan masyarakat. BPOM mengajak peran aktif dari semua pemangku kepentingan, baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan peredaran sediaan farmasi ilegal secara optimal. Risiko produk ilegal tidak hanya membahayakan kesehatan masyarakat penggunanya, namun berpotensi merugikan perekonomian negara dan menurunkan daya saing produk biologi dalam negeri.

BPOM mengimbau kepada para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan selalu mematuhi regulasi yang berlaku serta terus berkomitmen untuk bertanggung jawab menjamin produknya memenuhi ketentuan legalitas, keamanan, manfaat, dan mutu. Masyarakat pun kembali diimbau untuk waspada dalam menggunakan terapi produk biologi di sarana pelayanan kesehatan. Pastikan bahwa sarana pelayanan kesehatan memiliki izin praktik resmi dan terapi dilakukan oleh tenaga medis/kesehatan yang berizin.

Masyarakat diharapkan segera melapor apabila mengetahui atau menduga adanya kegiatan produksi, penyimpanan, atau distribusi produk biologi ilegal di lingkungannya. Laporan dapat disampaikan kepada BPOM melalui Contact Center HALOBPOM 1500533, Balai Besar/Balai/Loka POM terdekat, atau aparat penegak hukum setempat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

BMKG, DPN, dan Pindad Uji Coba Sistem Modifikasi Cuaca Berbasis Suar di Lampung

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Dewan Pertahanan Nasional (DPN), PT Pindad, dan PT Smart Cakrawala Aviation melaksanakan Demonstrasi Uji Coba Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) Berbasis Flare/Suar di Lanud P.M. Bun Yamin, Lampung.

Dalam kegiatan ini digunakan pesawat Caravan PK-SNL sebagai wahana pelaksanaan penyemaian berbasis flare. Uji coba ini menjadi langkah penting dalam inovasi teknologi modifikasi cuaca nasional untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, mitigasi bencana hidrometeorologi, serta ketahanan pangan dan energi.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi strategis antara BMKG sebagai lembaga regulator dan operator OMC, Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dalam aspek kebijakan dan pertahanan, PT Pindad dalam pengembangan sistem flare/suar, dan PT Smart Cakrawala Aviation sebagai operator penerbangan.

Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG Edison Kurniawan menjelaskan bahwa inovasi penggunaan suar untuk OMC dirancang untuk meningkatkan efektivitas penyemaian awan dengan metode yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan.

“Sekaligus mendorong kemandirian produksi sistem dalam negeri,” kata Edison.

Melalui uji coba ini diharapkan teknologi flare berbasis produksi dalam negeri dapat menjadi solusi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam berbagai keperluan, mulai dari mitigasi bencana, peningkatan cadangan air, hingga mendukung sektor pertanian.

Turut hadir dalam acara ini, Wakil Menteri Pertahanan RI, Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan T., Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Marsekal TNI M. Tonny Harjono, dan Wakil Menteri ATR/BPN, H. Ossy Dermawan.

Seluruh pihak menyatakan komitmennya untuk mendukung kemandirian teknologi nasional di bidang modifikasi cuaca.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PKP – Kepala BPS Bahas Pemutakhiran Data Perumahan

Penulis
Syifa
-

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan saat ini diperlukan pemutakhiran data perumahan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Adanya data tersebut diharapkan menjadi tolok ukur serta menjadi penilaian terhadap kinerja Kementerian PKP dalam melaksanakan tugas untuk mensukseskan Program 3 Juta Rumah.

“Data dari BPS terkait data perumahan ini sangat diperlukan. Untuk itu diperlukan pemutakhiran data perumahan yang ada di Indonesia,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait usai melakukan diskusi dengan Kepala BPS di Kantor BPS Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Menteri PKP menjelaskan, peran BPS dinilai sangat penting karena data – data yang dimiliki sangat akurat. Selain itu juga menjadi dasar bagi Kementerian PKP dalam melaksanakan berbagai program perumahan yang dilakukan oleh Kementerian PKP.

Pada kesempatan itu, dirinya langsung menemui Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti

serta melakukan diskusi mengenai integrasi data dan sistem informasi perumahan. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Plh. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, Komisioner BP Tapera, Bapak Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PT. SMF Bapak Ananta Wiyogo dan perwakilan PT. PNM serta Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati dan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Imran.

“Jadi saya sangat senang karena BPS, Kemendagri serta mitra kerja lainnya mendukung Program 3 Juta Rumah. saya ingin check and balance terjadi seperti contoh kinerja Kementerian Dalam Negeri, misalnya soal inflasi yang setiap bulan diumumkanya misalnya Inflasi setiap bulan. Setiap bulan ya yang diumumkan, itu juga mau kami lakukan dengan BPS supaya nanti kami jadi punya patokan capaian perumahan di Indonesia,” terangnya.

Menteri PKP juga optimistis bahwa hasil data ini akan memberikan kontrol check and balance yang kuantitatif. Kementerian PKP juga akan mengumumkan hasilnya secara transparan kepada publik dalam waktu dekat.

Selain itu, dengan jumlah pegawai BPS yang cukup banyak serta jaringan mitra kerjanya akan mampu memberikan data yang akurat tentang kondisi riil perumahan masyarakat.

“Datanya akan dipublikasikan secara transparan kepada publik. Karena kalau tidak salah BPS itu pegawainya saja sekitar 20.000 orang lebih belum termasuk mitranya dan tersebar di seluruh Indonesia. Jadi itu akan sangat membantu memberikan kepada kami masukan jaringan sehingga kami memiliki kontrol check and balance secara kuantitatif. Itu harusnya jauh lebih akurat dari misalnya kontrol yang kami miliki dari balai-balai perumahan,” tandasnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan siap memberikan data yang diperlukan oleh Kementerian PKP sebagai bentuk dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.

“BPS akan terus menjaga kualitas dan integritas data terkait perumahan. Kami akan mendukung penuh Kementerian PKP dan proses pengumuman pemutakhiran data perumahan akan kami lakukan secara bertahap,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KDM Terbitkan Surat Edaran Larangan Penggunaan Knalpot Brong, Berlaku 25 Agustus 2025

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran kepada bupati/wali kota se-Jabar untuk melarang penggunaan knalpot brong pada kendaraan bermotor dan juga melarang aktivitas penjualannya.

“Mulai hari ini dilarang untuk menggunakan dan menjual knalpot brong karena bertentangan dengan prinsip kenyamanan dan keamanan dalam berkendara,” ucap KDM –sapaan Gubernur Dedi, Rabu (27/8).

Surat edaran tertanggal 25 Agustus 2025 tentang PELARANGAN PENGGUNAAN DAN PENJUALAN KNALPOT YANG TIDAK SESUAI SPESIFIKASI TEKNIS DAN/ATAU MELEBIHI AMBANG BATAS KEBISINGAN Di WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT, ditujukan langsung kepada bupati/walikota se -Jabar untuk pertama mendukung penegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.

Kedua, melaksanakan pembinaan kepada masyarakat, termasuk pemilik/pimpinan toko/bengkel untuk tidak memperdagangkan, mengedarkan, dan/atau menggunakan knalpot yang tidak memenuhi spesifikasi teknis standar pabrikan, menjaga ketertiban umum, kenyamanan serta keselamatan lalu lintas.

Ketiga, melaksanakan koordinasi dan/atau kolaborasi dengan Kepolisian Resor dalam rangka pengendalian penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis darn/atau melebihi ambang batas kebisingan, termasuk pada kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot tipe racing.

“Semua pihak harus sadar dan tidak melakukan pelanggaran lagi. Mari ciptakan ketertiban dan kenyamanan berkendara di Jabar,” tutur KDM.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenperin Wajibkan Produsen Mobil Listrik Penuhi TKDN Mulai 2026

Penulis
Syifa
-

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta kepada produsen otomotif yang sudah menikmati insentif impor berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) untuk memenuhi kewajiban produksinya dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sesuai aturan yang berlaku, seusai masa impor tersebut berakhir.

Masa impor CBU peserta program bakal berakhir pada 31 Desember 2025. Setelah itu, insentif berupa pembebasan Bea Masuk dan PPnBM yang sudah diterima, akan disetop. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2027 para produsen wajib memproduksi mobil listrik di Indonesia dengan jumlah setara kuota impor CBU. Produksi ini harus menyesuaikan aturan TKDN yang sudah ditetapkan.

Hingga pendaftaran peserta program ini ditutup pada Maret 2025, ada enam produsen yang sudah mengikutinya. Keenam produsen itu adalah BYD Auto Indonesia (BYD), Vinfast Automobile Indonesia (Vinfast), Geely Motor Indonesia (Geely), Era Industri Otomotif (Xpeng), National Assemblers (Aion, Citroen, Maxus dan VW) serta Inchape Indomobil Energi Baru (GWM Ora).

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kemenperin Mahardi Tunggul Wicaksono mengatakan, dengan kondisi ini, maka para produsen bisa mulai memenuhi syarat TKDN mulai 2026. “Dalam perjalanannya, perusahaan juga harus memperhatikan nilai, besaran nilai TKDN. Dari 40 persen harus secara bertahap naik menjadi 60 persen besaran nilai TKDN,” ujar Tunggul dalam diskusi ‘Polemik Insentif BEV Impor’ di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (25/8).

Aturan tentang TKDN mobil listrik telah ditetapkan di Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 55 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Menurut Perpres itu, TKDN mobil listrik produksi lokal wajib mencapai 40 persen pada 2022-2026. Lalu naik menjadi 60 persen pada 2027-2029 dan 80 persen mulai 2030.

“Yang dilakukan melalui CKD (Completely Knocked Down) sampai dengan 2026, dan pada 2027 dilakukan melalui IKD (Incompletely Knocked Down). Karena kalau masih tetap CKD, nggak akan tercapai angka 60 persen. Kemudian angka 80 persen dicapai melalui skema manufaktur part by part,” ucap Tunggul.

Tunggul menyebutkan, dari enam perusahaan yang mengikuti program insentif CBU, akan melakukan penambahan total investasi sebesar Rp 15 triliun serta rencana penambahan kapasitas produksi sebesar 305 ribu unit. Dari enam perusahaan tersebut, dua perusahaan melakukan kerja sama perakitan dengan assembler lokal, yakni PT Geely Motor Indonesia dan PT Era Industri Otomotif.

Sementara itu, dua perusahaan melakukan perluasan kapasitas produksi, yakni PT National Assemblers dan PT Inchcape Indomobil Energi baru, dan dua perusahaan membangun pabrik baru, yakni PT BYD Auto Indonesia dan PT Vinfast Automobile Indonesia.

Tunggul mengakui, program percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia membuat populasi kendaraan jenis ini setiap tahun meningkat. Pada tahun 2024, total populasi kendaraan listrik mencapai 207 ribu unit, meningkat sebesar 78% dari tahun 2023 yang berjumlah 116 ribu unit.

Pangsa pasar kendaraan berbasis listrik, khususnya hybrid electric vehicle (HEV) dan BEV, kata dia, meningkat secara signifikan. Perinciannya, pangsa pasar HEV naik dari 0,28% pada 2021 menjadi 7,62% pada Juli 25, sedangkan BEV melonjak dari 0,08% menjadi 9,7% pada periode yang sama.

“Sebaliknya, kendaraan berbasis internal combustion engine (ICE) mengalami penurunan pangsa pasar dari 99,64% pada 2021 menjadi 82,2% pada Jan-Jul 2025. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran preferensi konsumen menuju kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan,” ujar dia.

Peningkatan ini, lanjut Tunggul, menunjukkan bahwa kebijakan dan insentif pemerintah, mulai membuahkan hasil. Tren ini menjadi indikasi kuat bahwa transisi menuju transportasi rendah emisi di Indonesia sedang berjalan dengan arah yang tepat.

Kemenperin telah merilis empat aturan teknis dalam bidang otomotif dalam rangka mencapai NZE, yakni Permenperin 36/2021 tentang Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Emisi Karbon Rendah, Permenperin 6/2022, jo. 28/2023 tentang Spesifikasi Peta Jalan Pengembangan dan Ketentuan Penghitungan TKDN KBLBB, Permenperin 29/2023 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap (CKD&IKD), serta Permenperin 37/2024 tentang Tata Cara Verifikasi Industri dan Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi Industri.

Sementara itu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengakui, insentif BEV impor dalam rangka tes pasar sukses meningkatkan adopsi mobil ini di Indonesia. Tetapi, hal ini menekan kinerja industri yang sudah lama eksis. Gaikindo mencatat, utilisasi industri mobil turun dari 73% menjadi 55% tahun ini, seiring turunnya penjualan mobil domestik.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara menuturkan, penjualan mobil domestik turun menjadi 865 ribu unit pada 2024 dibandingkan tahun 2014 sebanyak 1,2 juta unit. Tren ini berlanjut pada tahun ini, di mana per Juli lalu, penjualan mobil turun 10% menjadi 453 ribu unit.

Kukuh menyatakan, penurunan penjualan mobil dipicu pelemahan daya beli dan mahalnya pajak mobil di luar BEV. Saat ini, tidak semua mobil dengan TKDN tinggi mendapatkan insentif. Sebaliknya, pemerintah malah memberikan insentif besar bagi BEV untuk menarik investasi.

Dia menegaskan, kehadiran BEV impor menekan produksi mobil dalam negeri dengan TKDN tinggi, berkisar 80-90%. Itu artinya, BEV impor telah mengganggu keseimbangan industri.

“Banyak perusahaan komponen juga mengeluh, karena suplai ke pabrikan kurang. Untung mereka masih ada ekspor, sehingga masih bisa berjalan, tetapi ada sebagian yang sudah melakukan PHK,” tegasnya.

Sejatinya, Kukuh menuturkan, pemerintah perlu merilis insentif untuk mobil entry level di harga Rp 200-400 juta, seperti yang dilakukan pada saat 2021 kala pandemi Covid-19 terjadi. Bentuknya kala itu Adalah insentif PPnBM DTP untuk mobil rakitan lokal, 4×2, dengan syarat TKDN. Insentif ini terbukti mampu memulihkan pasar dengan cepat.

“Intinya, jangan biarkan pasar mobil turun. Bahkan, belakangan muncul isu penjualan mobil Indonesia dikalahkan oleh Malaysia, kendati data jelasnya belum terlihat,” ujarnya.

Dia menegaskan, pemerintah harus memperhatikan industri yang sudah ada. Intinya, harus ada kebijakan yang mendukung industri otomotif yang memproduksi ICE, HEV, hingga BEV agar tumbuh bersama-sama.

Kalau skema insentif BEV impor dipertahankan, dia menilai, yang diuntungkan adalah importir. Padahal, tantangan yang dihadapi industri otomotif kini sangat berat. Sebagai contoh, pemain industri komersial kini menghadapi tantangan banjir truk impor, mayoritas asal China, yang jumlahnya tahun ini bisa 14 ribu unit.

Riyanto, peneliti LPEM UI menuturkan, insentif BEV impor CBU memang mampu mendorong penjualan BEV pada 2024 dan 2025. Artinya, uji pasar BEV berhasil. Bahkan, dia menuturkan, saat ini, BEV impor merajai pasar domestik. Porsinya mencapai 64% per Mei 2025, naik tajam dari hanya 40,2% pada periode sama tahun lalu.

Namun demikian, menurut Riyanto, insentif BEV Impor hanya berdampak ke sektor perdagangan saja yang memiliki efek berganda (multiplier effect) jauh lebih kecil dibandingkan dengan produksi lokal. Ini juga membuat utilisasi produksi pabrik dalam negeri tidak optimal.

Dia merekomendasikan pemerintah memberikan kebijakan fiskal yang konsisten, fair dan proporsional berbasis emisi dan TKDN. Kendaraan yang berkontribusi mengurangi emisi cukup besar dan dampak terhadap perekonomiannya besar, patut memperoleh insentif yang besar pula

“Seharusnya insentif BEV CBU tidak diperpanjang, agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga menjadi pusat produksi BEV,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah dan DPR Setujui Pengesahan RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Penulis
Syifa
-

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakat untuk mengesahkan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, Selasa (26/8).

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa regulasi baru tersebut memuat beberapa penyempurnaan terhadap ketentuan penyelenggaraan haji dan umrah, antara lain penguatan kelembagaan dari yang semula berstatus “badan” menjadi “kementerian”.

“Penguatan kelembagaan dari Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan haji dan umrah sebagai penyelenggara, dan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,” ucap Supratman saat menyampaikan pendapat akhir Presiden di ruang rapat paripurna DPR.

Kesepakatan lainnya yang diatur adalah pembentukan satuan kerja dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan kerja sama dengan pihak terkait untuk mewujudkan ekosistem ekonomi haji dan umrah.

Selanjutnya, regulasi ini juga mengoptimalkan pengaturan dan pemanfaatan kuota haji, termasuk penyelenggaraan ibadah haji khusus melalui visa haji non kuota.

“Pengaturan kuota haji untuk petugas haji yang terpisah dari kuota haji Indonesia, penambahan kuota haji tambahan, pengaturan pemanfaatan sisa kuota, pengaturan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang mendapatkan visa haji non kuota,” lanjutnya.

Selain itu, RUU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang baru disahkan ini mengatur tanggung jawab pembinaan ibadah haji, kesehatan terhadap jemaah haji, dan penggunaan sistem informasi kementerian dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

Supratman mengungkapkan kalau ketentuan mengenai haji dan umrah telah mengalami beberapa kali perubahan, namun belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat seiring perkembangan kebijakan haji dan umrah dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

Pemerintah pun menilai bahwa dalam implementasi regulasi haji dan umroh, masih terdapat kelemahan dalam hal optimalisasi kuota haji, mekanisme pembahasan perubahan biaya penyelenggaraan haji, serta keberangkatan perjalanan ibadah haji dan umrah secara mandiri.

“Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan haji dan umrah, agar dapat dilaksanakan dengan aman, nyaman, tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan syariat untuk sebesar-besarnya kemanfaatan bagi jemaah haji dan jemaah umrah,” kata Supratman.

Untuk diketahui, selama ini ketentuan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang telah beberapa kali diubah. Perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Panggil Mendikdasmen, Presiden Prabowo Terima Laporan Progres Digitalisasi Pendidikan

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti terkait perkembangan program digitalisasi pendidikan. Dalam pertemuan yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 27 Agustus 2025, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa program digitalisasi pendidikan kini sudah mulai berjalan dengan baik.

“Kepada Bapak Presiden, progres untuk pelaksanaan program digitalisasi pendidikan yang alhamdulillah sekarang sudah dimulai proses untuk pendaftaran dan penerimaan sekolah-sekolah yang siap untuk menerima, dan insyaallah semuanya lancar,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Mendikdasmen juga meluruskan kabar yang sempat beredar bahwa seluruh sekolah secara otomatis akan menerima perangkat digital tanpa perlu pengajuan. Ia menegaskan distribusi perangkat berbasis pada formulir yang diisi oleh sekolah sesuai kebutuhan.

“Saya ingin juga menyampaikan bahwa sekolah-sekolah itu kami data mana yang sudah siap, dan itu kami nanti akan kirimkan sesuai dengan data yang dikirimkan sekolah itu,” jelas Mu’ti.

Terkait kesiapan teknis, Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa Kementerian Dikdasmen telah menyiapkan paket materi pembelajaran yang akan digunakan di sekolah-sekolah penerima perangkat pembelajaran digital.

“Kami juga sudah menyiapkan materi-materi pembelajarannya. Sudah ada lebih dari 2.500 paket pembelajaran yang harus dipakai untuk sekolah-sekolah yang menggunakan IFP (interactive flat panel) itu,” ucap Mu’ti.

Selain itu, pelatihan bagi guru juga sedang dipersiapkan agar perangkat yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal. “Kemudian juga kami sudah menyiapkan pelatihan untuk gurunya supaya alat itu dapat digunakan dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Terima Pengurus DPP Partai Golkar di Istana Merdeka

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, bersama jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis menyampaikan bahwa pertemuan tersebut digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 27 Agustus 2025.

“Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Umum Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadalia bersama pengurus, di Istana Merdeka, pada hari Rabu 27 Agustus 2025,” tulis Seskab Teddy.

Seskab Teddy juga menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas kelanjutan pembangunan bangsa. Menurutnya, pembahasan itu menjadi bukti nyata komitmen koalisi dalam mendukung program-program prioritas pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.

“Diskusi yang berfokus pada kelanjutan pembangunan bangsa ini menunjukkan komitmen kuat dari koalisi untuk terus mendukung program-program prioritas pemerintah demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Seskab Teddy.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Dorong Pemanfaatan GovTech untuk Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto mendukung perkembangan government technology (GovTech) serta inisiatif pengembangan gen bank untuk menjaga plasma nutfah Indonesia. Presiden menegaskan bahwa pertanian Indonesia ke depan harus ditopang oleh riset dan pengelolaan yang berbasis sains.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menyambut baik progres GovTech yang sudah mulai diimplementasikan. Luhut menyampaikan bahwa pilot project GovTech akan dilaksanakan di Banyuwangi pada akhir September 2025 dan direncanakan dapat diluncurkan secara nasional pada 2026.

“Presiden sangat senang bahwa progres dari pada government technology itu bisa berjalan dengan baik dan kita sudah kick off kemarin dan Presiden mendukung semua tadi usulan-usulan atau penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh tim,” ujar Ketua DEN dalam keterangannya usai diterima Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 27 Agustus 2025.

Melalui sistem GovTech, penyaluran program pemerintah seperti bantuan sosial akan semakin akurat. Teknologi face recognition dan biometrik akan digunakan untuk meminimalkan kesalahan dalam pendataan penerima manfaat, sehingga distribusi bantuan lebih tepat sasaran.

Selain itu, Ketua DEN juga menyampaikan perihal genome sequencing kepada Presiden Prabowo. Luhut menyampaikan bahwa pentingnya pembangunan gen bank untuk pertanian Indonesia. Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia perlu menjaga dan mengembangkan plasma nutfah melalui riset bibit unggul pertanian, herbal, dan hortikultura.

“Jadi salah satu yang harus kita jaga sebagai negara mega biodiversitas kita harus memiliki gen bank ya, dan itu yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden, dan beliau sangat mendukung untuk menjaga plasma nutfah Indonesia,” ujar Direktur Taman Sains dan Teknologi Herbal dan Hortikultura Indonesia Prof. Sri Fatmawati.

Ketua DEN menambahkan bahwa Presiden Prabowo juga menekankan bahwa pembangunan gen bank harus sepenuhnya dikerjakan oleh anak-anak Indonesia. “Jadi saya kira Presiden betul-betul ingin melihat Gen Bank ini jalan untuk pertanian dan betul-betul dilakukan oleh anak-anak Indonesia,” ujar Luhut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jalan Medan Merdeka Selatan Ditutup Akibat Demo Petani dan Buruh, Transjakarta Alihkan Rute

Penulis
Syifa
-

Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tepatnya dari arah Patung Arjuna Wijaya (Patung Kuda) menuju Balai Kota DKI Jakarta ditutup pada Kamis (28/8) pagi menyusul aksi demonstrasi yang diikuti ratusan massa. Penutupan jalan ini terjadi sekitar pukul 08.34 WIB dan menyebabkan kemacetan di sekitar lokasi.

Berdasarkan pantauan, massa yang tergabung dalam organisasi Tani Merdeka menggelar orasi untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai pro-petani. Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menyampaikan pihaknya siap mengawal program Presiden agar petani semakin sejahtera.

“Kami mohon maaf pada seluruh pengguna jalan karena menyebabkan kemacetan. Tapi yakinlah apa yang kami perjuangkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Di tangan Bapak Prabowo, petani sejahtera, bisa hidup makmur. Kami siap mengawal program Presiden Prabowo,” kata Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir dalam orasinya.

Selain orasi, unjuk rasa juga diwarnai dengan tarian “Merdeka” dari penari asal Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tidak hanya petani, kelompok buruh dari wilayah Jabodetabek dan Karawang juga dijadwalkan melakukan aksi di depan Gedung DPR RI dan Istana Kepresidenan. Demonstrasi ini merupakan bagian dari gerakan Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah (HOSTUM) yang menuntut perbaikan kebijakan ketenagakerjaan.

Untuk mengantisipasi aksi tersebut, Polda Metro Jaya menyiagakan 4.531 personel gabungan, terdiri dari polisi, TNI, Satpol PP, hingga Dinas Perhubungan.

Penutupan jalan di sekitar Balai Kota berdampak pada layanan transportasi umum. PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengumumkan pengalihan sejumlah rute demi menjaga kenyamanan penumpang.

“Untuk keamanan dan kenyamanan perjalanan pelanggan, kami melakukan penyesuaian layanan sesuai kondisi di lapangan. Seluruh informasinya akan diperbaharui secara berkala di aplikasi TJ: Transjakarta dan sosial media. Kami mengimbau pelanggan untuk menyesuaikan perjalanan,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani.

Beberapa rute yang terdampak, antara lain:

  • 1P Senen–Blok M (tidak melewati Telkom hingga Wisma Nusantara)
  • 1R Senen–Tanah Abang (tidak melayani Balai Kota hingga JPO Blok E)
  • 2A Rawa Buaya–Pulo Gadung (tidak melayani Halte Balai Kota & Monas)
  • 2Q Gondangdia–Balai Kota (tidak melewati Stasiun Gondangdia hingga Dana Reksa)
  • 5C Cililitan–Juanda (tidak melayani Halte Balai Kota)
  • 7F Kampung Rambutan–Juanda via Cempaka Putih (tidak melewati Halte Balai Kota & Monas)
  • 6A Ragunan–Balai Kota via Kuningan dan 6B Ragunan–Balai Kota via Semanggi dipangkas hanya sampai Kebon Sirih
  • 5M Kampung Melayu–Tanah Abang (tidak melayani Balai Kota hingga Jembatan Serong)

Masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan Monas, Balai Kota, dan DPR diimbau untuk mengatur perjalanan serta memantau informasi terbaru dari kepolisian maupun Transjakarta.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...851852853...4,914Halaman 852 dari 4,914