Beranda blog Halaman 857

Menag: Pembangunan Papua Harus Paralel Fisik dan Spiritual

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Menag Nasaruddin Umar menegaskan bahwa percepatan pembangunan di Papua harus berjalan seimbang antara aspek fisik dan spiritual. Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Daya, Wakil Gubernur Papua Barat, beserta jajaran pemerintah daerah dan perwakilan Kanwil Kemenag Papua Barat di Kantor Kementerian Agama, Jakarta (Senin, 25/08/2025).

Menag menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk menghadirkan kesetaraan akses pembangunan bagi seluruh masyarakat Papua, termasuk dalam penyediaan fasilitas layanan lintas agama.

“Akselerasi pembangunan segala bidang di Papua baik itu pembangunan fisik maupun spiritual, semuanya harus paralel kita kembangkan. Maka dari itu, pencanangan dalam menanam 1 juta pohon matoa sebagai pertanda ekoteologi juga tidak terlepas dari keseriusan Kementerian Agama dalam menyetarakan akses pembangunan di Papua,” ujar Menag.

Menurut Menag, pembangunan spiritual tidak kalah penting dari pembangunan fisik. Papua yang kaya dengan keragaman agama dan budaya membutuhkan ruang pembinaan rohani, pendidikan keagamaan, dan forum dialog antarumat beragama agar masyarakatnya dapat hidup rukun, saling menghargai, dan menjauhi konflik.

“Pembangunan spiritual itu hadir dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan keagamaan, penguatan moderasi beragama, serta pembinaan generasi muda Papua agar menjadi pribadi yang religius, toleran, dan cinta damai. Dengan cara inilah kita bisa menanamkan nilai-nilai kebaikan sejak dini, sehingga Papua tidak hanya maju infrastrukturnya, tetapi juga kuat jiwanya,” jelas Menag.

Lebih lanjut, Menag menjelaskan alasan dipilihnya pohon matoa sebagai simbol ekoteologi. Pohon khas Papua itu dinilai sarat makna, mulai dari kekuatan akar yang kokoh, batang yang besar, hingga rimbunnya daun yang memberi keteduhan.

“Akarnya tertancap kuat ke bawah sehingga tidak gampang ditumbangkan angin. Tangkainya besar dan daunnya lebat. Sehingga betul-betul bisa menjadi tempat anak-anak kita bermain di bawahnya,” jelas Menag.

Selain menekankan pembangunan fisik dan lingkungan, Menag juga menyoroti pentingnya mengatasi persoalan diskriminasi dan konflik antarumat beragama yang masih terjadi.

“Kita sering mendengar banyak kasus diskriminasi dan konflik antarumat beragama yang dipicu oleh ketidakadilan dan kesalahpahaman. Permasalahan ini tidak mungkin bisa kita selesaikan secara tuntas jika tidak menyelesaikan akar-akar persoalannya,” tegasnya.

Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Agama dengan pemerintah daerah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Menag berharap kolaborasi yang terjalin dapat mempercepat pemerataan pembangunan, baik infrastruktur maupun penguatan nilai-nilai spiritualitas masyarakat Papua.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

Kementerian ATR/BPN Dukung Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan Sertipikasi Tanah dan Reforma Agraria

Penulis
Jalaludin Rummi
-

Kementerian ATR/BPN ikut mendukung pertumbuhan pembangunan dan ekonomi di kawasan transmigrasi sesuai dengan visi misi Asta Cita melalui beberapa program strategis bersama Kementerian Transmigrasi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, saat menyampaikan materi dalam Pembekalan dan Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot, di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/08/25).

“Kementerian ATR/BPN memiliki peran penting dalam pembangunan di kawasan transmigrasi, melalui program strategis, yaitu sertipikasi tanah transmigrasi dan Reforma Agraria,” ujar Wamen Ossy di hadapan peserta Ekspedisi Patriot Transmigrasi yang berasal dari 2.000 akademisi.

Sertipikasi tanah transmigran menjadi penting karena menurut Wamen Ossy, program transmigrasi tidak akan berjalan dengan baik jika para transmigran tidak memiliki kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati. Terlebih, tanah menjadi modal dasar kehidupan dan kesejahteraan para transmigran.

“Kementerian ATR/BPN akan terus memastikan bahwa setiap transmigran yang ditempatkan di kawasan transmigrasi memperoleh sertipikat tanah yang sah,” tutur Wamen Ossy.

Wamen Ossy menjelaskan, salah satu cara Kementerian ATR/BPN mendukung program transmigrasi adalah melalui Reforma Agraria, utamanya dalam Penataan Akses. Dengan Penataan Akses, setelah tanah dimiliki dan disertipikasi, para transmigran bisa memiliki akses ke sumber daya lain, seperti permodalan, pasar, pendampingan usaha, bahkan akses ke teknologi pertanian maupun perkebunan yang modern.

“Kita ingin Reforma Agraria dapat memastikan bahwa tanah yang dimiliki bisa dikelola dengan produktif, berkelanjutan, dan menyejahterakan. Kita tidak ingin saat masyarakat mendapatkan sertipikat tanah mereka, mereka dengan mudahnya menjual sertipikat tanah tersebut (tanpa dimanfaatkan, red) kepada pihak lain dan mereka kembali tidak memiliki tanah,” ungkap Wamen Ossy.

Usai sesi pembekalan kepada 2.000 akademisi, acara ini dilanjutkan dengan sesi pelepasan peserta ekspedisi patriot transmigrasi. Nantinya, 2.000 peserta tersebut akan disebar sebagai tim advance, yaitu tim yang akan melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi di 154 titik kawasan transmigrasi. Pelepasan ini dilakukan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pelepasan peserta dipimpin Menko AHY yang juga didampingi oleh Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman, Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, dan sejumlah Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih. Adapun dalam kesempatan ini, Wamen Ossy didampingi oleh Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin.

Cek Artikel dan Berita yang lain di Google News

KPK Gelar Kick Off Meeting Penelitian Rangkap Jabatan Guna Perkuat Integritas Lembaga Publik

Penulis
Syifa
-

Rangkap jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi menjadi sorotan masyarakat luas. Sepanjang 2015 s.d. 2023 terdapat 17 Pengaduan Masyarakat yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hal ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka “Kick Off Meeting Penelitian Rangkap Jabatan Terhadap Integritas dan Tata Kelola Lembaga Publik di Indonesia” di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (25/8). Kegiatan ini menjadi langkah awal mitigasi risiko rangkap jabatan ASN yang merangkap sebagai komisaris di BUMN dan anak perusahaannya.

Plt Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin menegaskan rangkap jabatan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, yang dapat merusak integritas dan tata kelola lembaga publik.

“Rata-rata tindak pidana korupsi berawal dari benturan kepentingan. Kajian ini penting untuk mencegah risiko tersebut,” ujar Aminudin di hadapan lebih dari 50 peserta.

Adapun kajian ini akan mengidentifikasi praktik rangkap jabatan, faktor penyebabnya–mulai dari kebijakan, keterbatasan SDM, hingga beban kerja dan kompensasi—serta efektivitas mekanisme pengawasan. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan rekomendasi valid dan presisi guna mendorong perbaikan sistem, etika, dan profesionalitas.

“Selain itu, kami juga berharap kolaborasi dari kementerian lembaga yang hadir pada kick off meeting ini turut mensukseskan Kajian Rangkap Jabatan Terhadap Integritas dan Tata Kelola Lembaga Publik di Indonesia,” pungkas Amin

Berdasarkan kajian KPK 2020, terdapat 397 komisaris BUMN dan 167 komisaris anak perusahaan yang terindikasi merangkap jabatan. Kondisi ini menimbulkan ketidakefektifan pengawasan, potensi konflik kepentingan, dan ketidaksesuaian kompetensi komisaris.

Plt Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian BUMN, Wahyu Setyawan menekankan pentingnya perspektif korporasi dalam kajian ini, karena praktik rangkap jabatan ASN di BUMN juga umum di luar negeri.

Lebih lanjut, Wahyu berharap kajian ini tidak hanya bersifat akademik, tapi juga memberikan banyak perspektif termasuk perspektif korporasi. “Sudut pandang benturan kepentingan dari sisi pemerintahan dan korporasi perlu dipertimbangkan agar kajian lebih komprehensif,” ujarnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Negara Eko Prasojo, menilai rangkap jabatan perlu dimitigasi karena berpotensi memicu benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang sehingga dapat menimbulkan rangkap pendapatan.

“Rangkap pendapatan menjadi isu penting bagi masyarakat. Namun, yang perlu diperhatikan adalah saat menunjuk pejabat publik yang tidak sesuai bidangnya, sehingga minim kompetensi dan profesionalitas,” ungkap Eko.

Agar kajian mencapai output yang diinginkan, ia menekankan pentingnya definisi operasional rangkap jabatan yang akan dikaji KPK dan tim kolaborasi. Agar mampu meminimalisasi grey area, diperlukan disclosure dan mitigasi risiko atas rangkap jabatan yang diperbolehkan, serta tetap memperhatikan profesionalisme jabatan.

Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif oleh KPK bersama Kementerian PANRB, Ombudsman RI, Lembaga Administrasi Negara, dan Kementerian BUMN. Kajian ini dimulai sejak Juni-Desember 2025 dan dilanjutkan pada 2026, dengan fokus di 10 lembaga publik melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yang bertujuan:

  • Mengidentifikasi dan menganalisis praktik rangkap jabatan di berbagai lembaga publik.
  • Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya rangkap jabatan.
  • Menganalisis dampak rangkap jabatan terhadap tata kelola yang baik.
  • Melihat hubungan rangkap jabatan, konflik kepentingan, terhadap maladministrasi dan korupsi.
  • Mengusulkan mekanisme pencegahan dan penanganan rangkap jabatan untuk memperkuat tata kelola dan integritas publik.

Penelitian juga melibatkan pemangku kepentingan pada lingkup eksekutif—ASN, TNI, dan Polri—serta kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian di tingkat pusat dan narasumber eksper serta praktisi terkait, diantaranya pakar etika pemerintahan dan integritas publik; pakar antikorupsi dan kelembagaan pengawas; serta akademisi dan peneliti kebijakan publik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur NTB Minta Keseragaman Visi Daerah dalam Implementasi Program Nasional

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se NTB menggelar Rakor dengan Bupati/Walikota se NTB, Senin (25/8) bertempat di Ruang Rapat Vila Hara, Sembalun, Lombok Timur.

Selain dihadiri Bupati/Walikota se NTB dan unsur Pimpinan Perangkat Daerah, Rakor ini dihadiri langsung oleh Gubernur, Wakil Gubernur NTB, Pj. Sekda NTB, unsur Asisten dan Kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

Dalam Rakor yang dimoderatori Pj. Sekda NTB tersebut mengangkat isu-isu program prioritas pembangunan nasional pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang menjadi prioritas nasional dan menjadi petunjuk pelaksanaan untuk implementasinya di Provinsi NTB termasuk pelaksanaannya di 10 Kabupaten/Kota se NTB.

Ada tiga isu mengemuka yang diangkat dalam Rakor tersebut diantaranya Pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang targetnya harus segera dibentuk di Pemerintah Kabupaten/Kota.

Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal meminta ada keseragaman dan satu garis visi dan misi program pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Miq Iqbal sapaan orang nomor satu di NTB ini mengapresiasi usaha dan kerja bersama Bupati Walikota se NTB dalam melakukan persiapan maksimal dalam memperkuat dan membentuk Kopdes Merah Putih ini, termasuk pembinaan dan bahkan pelatihan bagi pengembangan sumber daya bagi kemajuan Kopdes Merah Putih di daerah masing-masing

“Sambil jalan termasuk dalam memperkuat legalitas Kopdes ini juga diupayakan dalam pelaksanaannya bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan BUMDES yang sudah lebih dulu ada. Kolaborasi ini penting dilakukan agar dalam perjalanannya kedua lembaga ini tidak berjalan sendiri-sendiri, namun saling menopang dan melengkapi. Harapan kami agar Pemerintah Kabupaten Kota tetap berkoordinasi dengan Pemprov NTB guna merumuskan kebijakan yang tepat, karena semata-mata Kopdes ini dibangun dengan azas kerakyatan dan penguatan ekonomi lokal,” kata Miq Iqbal.

Isu pembangunan strategis lainnya yang mengemuka pada Rakor kali ini juga terkait Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Program nasional sebagaimana dalam laporan Staf Ahli Setda Provinsi NTB H Ahsanul Khalik diketahui NTB dalam catatan progres capaian secara nasional termasuk provinsi dengan capaian tercepat.

“Untuk itu Pemprov NTB terus mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota agar pelaksanaan program MBG ini bisa berjalan maksimal di masing-masing daerah dengan mempercepat pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

SPPG sendiri merupakan dapur umum atau unit layanan yang memproduksi dan mendistribusikan makanan bergizi untuk para penerima manfaat program MBG.

Tema sentral yang satu ini kata Gubernur harus dipacu dengan baik melalui sinergi dan kolaborasi Pemprov NTB dengan Kabupaten/Kota termasuk bagaimana di setiap Kabupaten/Kota juga untuk mensegerakan Satgas SPPG. Bahkan di Provinsi juga sudah terbentuk Satgas Pengaduan bagi pelaksanaan MBG ini.

“Harapannya Kabupaten/Kota juga bisa membentuk lembaga-lembaga pendukung seperti ini. Dan guna memperkuat dan menumbuhkan ekonomi masyarakat pedesaan, juga diharapkan pemberdayaan ataupun penyedian bahan-bahan pangan kebutuhan MBG bisa dengan memberdayakan masyarakat lokal sebagai penyulai. Kita bahkan akan menggandeng pondok pesantren se NTB sebagai pilot project dimana para jamaah dan atau masyarakat sekitar bisa mensuplay dan memenuhi kebutuhan pangan MBG ini. Ini tentu langkah baik bagi kemajuan UMKM kita di tingkat lokal termasuk bagaimana menyasar dan menyentuh kawasan-kawasan terluar, terdepan dan tertinggal (3 T),” ingat Gubernur.

Miq Iqbal yang pernah sebagai Dubes Indonesia untuk Turki ini mengakui program MBG Presiden Prabowo ini sangatlah mulia untuk pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik dan mencerdaskan bangsa. Meski demikian tidak sedikit anomali dan distorsi pelakanaan di lapangan mengalami kendala. Namun secara perlahan dan itikad kuat dan secara bersama-sama untuk saling berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota dirinya meyakini program MBG ini akan semakin kuat dan berjalan sesuai harapan,” tukasnya.

Terakhir Gubernur mengingatkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk intens memaksimalkan segala yang dibutuhkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat dan terus berkoordinasi dengan Pemprov terkait kendala di lapangan untuk pembangunan Sekolah Rakyat termasuk mencari solusinya dan Pemprov akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Selain itu isu-isu lingkungan yang selama ini terjadi dan mengemuka di Pulau Sumbawa agar tidak terjadi dampak yang selalu berulang-ulang Pemprov NTB bersama Pemkab Pemkot se Pulau Sumbawa akan menggelar pertemuan khusus.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Saksikan Simulasi Penanganan Unjuk Rasa Anarkis

Penulis
Syifa
-

Bupati Karanganyar H. Rober Christanto, S.E., M.M. bersama Wakil Bupati H. Adhe Eliana, S.E. menyaksikan secara langsung peragaan penanganan aksi unjuk rasa anarkis yang digelar oleh jajaran Polres Karanganyar pada Senin (25/8) di depan Kantor Bupati Karanganyar.

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan aparat keamanan dalam menghadapi potensi aksi demonstrasi yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum.

Dalam simulasi tersebut, ditampilkan skenario unjuk rasa masyarakat yang berkembang menjadi aksi anarkis. Petugas kemudian memperagakan langkah-langkah penanganan sesuai prosedur, mulai dari upaya persuasif hingga tindakan pengendalian massa secara terukur dan profesional.

Bupati Karanganyar menyampaikan apresiasinya atas latihan kesiapsiagaan yang dilaksanakan Polres Karanganyar. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk memastikan petugas selalu siap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami mengapresiasi upaya Polres Karanganyar dalam mempersiapkan personelnya. Dengan adanya simulasi ini, kita berharap tercipta rasa aman di tengah masyarakat, sekaligus memastikan setiap potensi aksi unjuk rasa dapat ditangani dengan baik, humanis, dan sesuai aturan hukum,” ujar Bupati.

Wakil Bupati Karanganyar menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang kondusif di wilayah Karanganyar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Cimahi dan Kejari Gelar Senam Sehat dan Tanam Pohon di Eco Wisata Cimenteng

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cimahi bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi menggelar kegiatan senam sehat dan penanaman pohon serentak di kawasan Eco Wisata Cimenteng, Kelurahan Cipageran, Jum’at (22/8). Acara yang dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta berbagai unsur perangkat daerah ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi penegakan hukum dan pelestarian lingkungan.

Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi Kejari dan Dinas Lingkungan Hidup dalam menginisiasi kegiatan tersebut. “Penanaman pohon hari ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi langkah konkret menjaga keseimbangan alam sekaligus wujud kepedulian kita terhadap masa depan Kota Cimahi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa pohon memiliki peran vital dalam mendukung ekosistem dan kehidupan manusia, mulai dari menjaga kualitas udara, mengatur suhu, mencegah erosi tanah, hingga menjadi penyangga keanekaragaman hayati. “Pohon-pohon yang ditanam hari ini akan menjadi warisan berharga bagi anak-cucu kita sekaligus membantu mengurangi risiko bencana, seperti banjir dan longsor, yang kerap mengancam Cimahi,” tegasnya.

Kegiatan ini juga menjadi rangkaian peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-80 yang mengusung tema sosial dan pelestarian lingkungan. Wali Kota menyebut peran Kejari tak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan dan nilai keberlanjutan.

Ngatiyana juga menyinggung sinergi Pemkot Cimahi dan Kejari dalam membangun sistem hukum yang humanis melalui program Rumah Restorative Justice di tiap kelurahan. “Kolaborasi ini akan terus kita kembangkan, tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga pembangunan lingkungan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Ia pun mengajak seluruh warga turut serta dalam gerakan penghijauan. “Dengan kebersamaan, Cimahi dapat menjadi kota yang tidak hanya maju secara pembangunan, tetapi juga lestari dan nyaman dihuni,” pungkasnya.

Pada kegiatan ini ditanam sebanyak 31 bibit pohon. Jenis pohon yang ditanam meliputi tanaman keras dan produktif, yakni Bungur, Mahoni dan Panesta. Dengan dilakukannya penanaman pohon ini diharapkan mampu menjadi penyangga lingkungan sekaligus mendukung konservasi air di wilayah hulu Cimahi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Jalankan Edaran Mendagri, Bupati Fandi Akhmad Yani Kukuhkan 14 Kepala Desa

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik menggelar prosesi pengukuhan kembali 14 kepala desa pada Senin (25/8). Bertempat di Kantor Bupati Gresik, kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Wakil Bupati Asluchul Alif, Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir, Sekretaris Daerah, Achmad Washil Miftahul Rachman, jajaran Forkopimda, dan Muspika.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3/4179/SJ tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. Sekaligus juga implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang menetapkan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun.

Mengawali sambutannya, Bupati Yani menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penjabat sementara kepala desa yang telah mengisi kekosongan jabatan sejak akhir 2023.

“Terima kasih sebesar-besarnya kepada para pejabat sementara kepala desa yang sudah mengawal jalannya pemerintahan desa. Kepada kepala desa yang dikukuhkan hari ini, kondisi saat ini sudah berbeda sejak panjenengan menjabat. Kita punya Presiden baru dan sudah ditetapkan program prioritasnya: Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis, dan Sekolah Rakyat. Desa harus siap menyambut arah kebijakan ini,” tegas Bupati Yani.

Bupati Yani menekankan bahwa saat ini Pemkab Gresik tengah menggandeng universitas dalam pengembangan Koperasi Merah Putih (KMP). Oleh karena itu, ia mengajak para kepala desa hingga camat untuk mendukung penuh inisiatif tersebut.

“Saya ingin ada integrasi dan saling dukung antara KMP dan MBG (Makan Bergizi Gratis). Kalau ini berjalan selaras, ekonomi kerakyatan kita akan bergerak dan masyarakat desa merasakan manfaat nyata,” lanjutnya.

Kepada kepala desa yang dikukuhkan, Bupati Yani juga menitipkan pesan agar persoalan yang ada di desa dapat ditata dengan baik. Kepala desa diminta menjaga kondusivitas, membangun komunikasi, serta memastikan desa tetap stabil sebagai fondasi pembangunan.

Sebagai informasi, Kepala Dinas PMD Gresik Abu Hassan, melaporkan, pengukuhan ini berawal dari moratorium Pemilihan Kepala Desa tahun 2023–2024 sesuai Surat Edaran Mendagri Nomor 100.3.5.5/244/SJ. Akibatnya, sejumlah kepala desa yang habis masa jabatan Desember 2023 tidak bisa langsung diganti melalui Pilkades. Sehingga, Pemkab Gresik sempat menunjuk 19 PNS sebagai Penjabat Kepala Desa.

Dengan terbitnya SE Mendagri terbaru, kepala desa yang masa jabatannya habis dapat dikukuhkan kembali dengan perpanjangan maksimal dua tahun. Dari 15 desa yang memenuhi syarat formil, 14 desa dikukuhkan, sementara satu desa ditangguhkan. Satu desa yang ditangguhkan tersebut tidak lepas dari pertimbangan dalam menjaga kondusivitas wilayah. Selain itu, dua kepala desa meninggal dunia dan dua lainnya mengundurkan diri.

Adapun 14 kepala desa yang dikukuhkan di antaranya Abdul Karim Aly (Desa Tanggulrejo, Kecamatan Manyar), Miftahul Huda (Desa Kandangan, Kecamatan Duduksampeyan), Nursilah (Desa Panjunan, Kecamatan Duduksampeyan), Suliswati (Desa Boteng, Kecamatan Menganti), Handoko (Desa Menganti, Kecamatan Menganti), Eko Supangkat (Desa Tulung, Kecamatan Kedamean), Edy Suparno (Desa Kepuhklagen, Kecamatan Wringinanom), Safi’i (Desa Bunderan, Kecamatan Sidayu), Sujari (Desa Mriyunan, Kecamatan Sidayu), Khamid (Desa Sidorejo, Kecamatan Bungah), Moh. Hita’ Wajdi (Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun), In’am (Desa Ketapanglor, Kecamatan Ujungpangkah), dan Fatahulalim (Desa Karangrejo, Kecamatan Ujungpangkah).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Herman Deru Minta Penerbangan Garuda Indonesia di Bandara SMB II Ditambah

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menerima audiensi dari Direktur Komersial Garuda Indonesia Persero Tbk., Reza Aulia Hakim, beserta jajarannya di Griya Agung, Selasa (26/8). Pertemuan ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban.

Dalam pertemuan tersebut, Herman Deru menyampaikan bahwa kurangnya jumlah penerbangan Garuda dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II membuat masyarakat kesulitan untuk mendapatkan layanan maskapai tersebut. Oleh karena itu, ia meminta Garuda Indonesia untuk mempertimbangkan penambahan jumlah penerbangan (flight).

“Di mata masyarakat, Garuda ini identik dengan kenyamanan. Apalagi kadang ada acara besar, jadi perlu ditambahkan penerbangannya,” ungkap Herman Deru.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Komersial Garuda Indonesia, Reza Aulia Hakim, menyatakan bahwa menjelang Pekan Olahraga Nasional (Pornas) KORPRI XVII tahun 2025 di Palembang, Garuda Indonesia siap memberikan layanan penerbangan untuk kelancaran transportasi bagi para atlet dan peserta.

Turut hadir Domestic West Region Group Head Fitria Ruswita, Palembang Branch Manager PT. Garuda Indonesia Persero Tbk. Yona Wahyuni Kemala dan OPD lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ketua BPK Terima Kunjungan Presiden IFAC dan Dewan Pengurus Nasional IAI

Penulis
Syifa
-

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, menerima kunjungan Presiden International Federation of Accountants (IFAC), Jean Bouquot, dan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (19/8). Pertemuan ini membahas peluang kerja sama dalam memperkuat profesi akuntan serta tata kelola keuangan publik yang akuntabel dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Ketua BPK menyampaikan apresiasi atas kunjungan Presiden IFAC ke BPK. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara BPK, IFAC, dan IAI pada level nasional maupun global yang sejalan dengan komitmen BPK dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Selama pertemuan, BPK, IFAC, dan IAI membahas berbagai isu yang relevan bagi semua pihak antara lain mengenai pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting), pemanfaatan artificial intelligence, dan bagaimana menjaga profesi akuntan tetap relevan sesuai dengan perkembangan dunia yang serba cepat.

Presiden IFAC menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Ketua BPK dan berharap kerja sama antara BPK, IFAC, dan IAI akan berlanjut pada masa mendatang. Kunjungan Presiden IFAC ke BPK merupakan bagian dari rangkaian kegiatan IFAC di kawasan Asia Tenggara.

Turut mendampingi Ketua BPK, Plt. Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN), Yudi Ramdan Budiman, Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko, Hery Subowo, Kepala Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan PKN, Satrio Hari Nugroho, serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Teguh Widodo.

Sementara itu, Presiden IFAC hadir bersama jajaran DPN IAI, yaitu Ketua DPN IAI, Ardan Adiperdana, Anggota DPN IAI, Lindawati Gani dan Sidharta Utama, serta Direktur Eksekutif IAI, Elly Zarni Husin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menkes dan Gubernur DKI Sepakat Fasilitasi Kapal Layanan Kesehatan di Kepulauan Seribu

Penulis
Syifa
-

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan adanya kerja sama Kementerian Kesehatan dan organisasi masyarakat yang menyediakan layanan kesehatan bergerak, khususnya operasi di atas kapal. Program ini semula dimulai di Indonesia Timur dan kini diperluas hingga ke wilayah Kepulauan Seribu.

“Di sini mau minta tolong ke Pak Gub, jadi Kemenkes ada kerja sama dengan organisasi masyarakat yang memberikan layanan kesehatan bergerak khususnya operasi di atas kapal. Kami bantu diskon penerbangannya, kami bantu dokter-dokter spesialis bisa masuk di kapal itu,” ujar Menkes Budi.

Ia menambahkan, pihaknya juga menggandeng BPJS Kesehatan agar program pelayanan kesehatan di atas kapal dapat diakses lebih luas oleh masyarakat.

“Organisasi sosial ini sudah kerja sama dengan pemerintahan Kepulauan Seribu, di tempat sebelumnya sekali datang pasien bisa ditangani 500 sampai 1000 orang dengan segala macam keluhan,” jelasnya Menkes Budi.

Ia mengungkapkan, kasus yang paling banyak ditangani dalam operasi di kapal ini adalah operasi kecil seperti ada benjolan, usus buntu, kadang juga ada operasi cesar.

Namun, lanjut Budi, organisasi sosial kesehatan berbasis kapal tersebut baru-baru ini datang menyampaikan sejumlah kendala. Yakni soal biaya sandar kapal.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan akan memberikan dukungan penuh terhadap kebutuhan dari organisasi sosial tersebut.

Ia menegaskan pemerintah provinsi akan memberikan fasilitas khusus untuk sandar kapal di wilayah Jakarta.

“Yang pertama untuk parkir atau sandar kapal di Angke itu tentunya kami akan memberikan fasilitas khusus, biaya sandarnya juga kami akan tangani,” jelasnya.

Menurutnya, keberadaan kapal layanan kesehatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Kepulauan Seribu.

“Karena yang paling diuntungkan adalah masyarakat yang berada di Pulau Seribu. Dan ini program yang menurut saya apa yang kita perlukan. Pak Menkes yang bekerja sama dengan pihak swasta, sangat baik sekali,” kata Gubernur Pramono.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...856857858...4,914Halaman 857 dari 4,914