Beranda blog Halaman 858

BMKG Peringatkan Potensi Karhutla di Riau Akhir Agustus 2025, OMC Kembali Digelar

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau yang diprediksi meningkat pada akhir Agustus 2025. Menghadapi kondisi ini, BMKG bersama BNPB, yang didukung oleh TNI dan pemerintah daerah kembali melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sejak 24 hingga 31 Agustus 2025.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menegaskan bahwa langkah cepat perlu diambil karena sebagian besar wilayah Riau pada tanggal 26–28 Agustus diprediksi masuk kategori bahaya tinggi hingga sangat tinggi.

“OMC menjadi salah satu instrumen paling efektif dalam mencegah karhutla semakin meluas. Dengan memanfaatkan potensi awan hujan, kita berupaya menekan risiko kebakaran sekaligus menjaga kebasahan lahan,” ujar Dwikorita di Pekanbaru.

Data BMKG menunjukkan, puncak musim kemarau di Riau sebagian besar sudah terjadi pada Juni–Juli, sementara Indragiri Hilir baru mengalaminya pada Agustus ini. Pada dasarian III Agustus, sebagian besar wilayah Riau masih mengalami curah hujan rendah, yakni 20–50 mm per dasarian. Namun, intensitas hujan diperkirakan mulai meningkat pada September, dengan curah hujan menengah berkisar 50–75 mm per dasarian.

Meski ada peluang hujan, kondisi cuaca saat ini masih menuntut kewaspadaan. Analisis dinamika atmosfer menunjukkan gelombang atmosfer Rossby Ekuator tengah aktif di Sumatera bagian utara hingga tengah, ditambah suhu muka laut yang hangat di Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera. Meskipun faktor-faktor ini mampu memicu pembentukan awan hujan, namun tetap perlu diwaspadai kondisi atmosfer yang lebih kering sehingga memudahkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Sementara itu, citra satelit Himawari-9 pada 24 Agustus 2025 pukul 16.00 WIB mendeteksi sebaran asap di Kalimantan Barat yang bergerak ke arah barat laut–utara, sejalan dengan angin dominan dari timur–tenggara. Pada hari yang sama, terpantau 1.003 titik panas di seluruh Indonesia dengan konsentrasi terbesar di Kalimantan (675 titik). Untuk Sumatera, termasuk Riau, terdeteksi 38 titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah, dan satu titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.

Dwikorita menambahkan, OMC terbukti efektif menekan laju kebakaran. Ia mencontohkan di Riau pada 19 Juli 2025 sempat terdeteksi 173 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Namun, setelah OMC dilakukan pada 21 Juli, jumlahnya menurun drastis hingga nol titik panas pada 28 Juli. “Selama pelaksanaan OMC 10–19 Agustus lalu, wilayah rawan karhutla di Riau berhasil dijaga tetap aman dengan catatan zero hotspot. Ini bukti nyata peran teknologi dalam mitigasi bencana,” ungkapnya.

Secara nasional, OMC yang digelar di berbagai provinsi rawan kebakaran sejak Juli hingga Agustus telah menurunkan hujan dengan tingkat keberhasilan 85–100 persen, menyumbang lebih dari 586,1 juta meter kubik air hujan untuk membasahi lahan. Air ini diharapkan mampu menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kelembaban tanah di titik-titik kritis.

BMKG menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat, khususnya di Riau, agar tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran seperti pembakaran lahan atau membuang puntung rokok sembarangan. “Perlu gotong royong semua pihak. OMC bukan satu-satunya solusi. Dukungan masyarakat untuk menjaga lingkungan dari api adalah benteng utama pencegahan karhutla,” tutup Dwikorita.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker Dorong Transformasi Hubungan Industrial untuk Tingkatkan Produktivitas Nasional

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, menggarisbawahi bahwa penguatan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan transformasi ekosistem ketenagakerjaan merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing serta meningkatkan produktivitas nasional.

Yassierli menyebut, sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari kurangnya komunikasi efektif di tingkat perusahaan, keterbatasan jumlah mediator, hingga belum optimalnya peran Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan implementasi Perjanjian Kerja Sama.

“Saat ini jumlah mediator hubungan industrial hanya 1.064 orang, sementara mereka harus melayani potensi perselisihan dari jutaan perusahaan dengan lebih dari 150 juta pekerja. Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas, integritas, dan profesionalisme mediator,” kata Menaker Yassierli dalam arahannya pada kegiatan Penguatan Teknik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada BUMN/BUMD serta Peningkatan Sistem Pengupahan Berbasis Produktivitas di Perusahaan, yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Jumat (22/8).

Lebih lanjut, Yassierli mengingatkan bahwa produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Tanpa percepatan, Indonesia berisiko disalip Vietnam dalam tiga tahun mendatang.

Sebagai respon, Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyusun kerangka kerja (framework) maturitas hubungan industrial transformatif yang mendorong pengusaha dan pekerja membangun visi bersama (shared vision), tidak sekadar hubungan industrial berbasis kepatuhan normatif.

“Hubungan industrial yang transformatif lahir dari komitmen bersama antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Inilah yang menjadi DNA ketenagakerjaan Indonesia adil, dan inklusif, menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Yassierli.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan kegiatan Penguatan Teknik Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada BUMN/BUMD serta Peningkatan Sistem Pengupahan Berbasis Produktivitas di Perusahaan, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM, mediator, dan serikat pekerja dalam merancang sistem pengupahan yang terukur, transparan, serta membangun hubungan industrial yang harmonis.

Ditambahkannya, keberhasilan hubungan industrial tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh komitmen semua pihak dalam menerapkan praktik terbaik.

“Kolaborasi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja adalah fondasi penting untuk menciptakan ekosistem kerja yang kondusif, produktif, dan berkeadilan,”ucap Dirjen Putri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Jatim Minta Bulog dan Bapanas Perbaiki Sistem Distribusi SPHP

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meninjau distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Soponyono, Surabaya, Senin (25/8). Pada kesempatan ini, Gubernur Khofifah menyatakan bahwa distribusi beras SPHP masih menghadapi kendala, khususnya bagi pedagang kecil yang kesulitan mengakses pasokan melalui aplikasi pengajuan, sehingga perlu perbaikan sistem agar lebih lancar dan merata.

Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari agenda Gubernur untuk memantau langsung ketersediaan beras medium yang belakangan dilaporkan langka di sejumlah pasar tradisional di Jawa Timur.

Gubernur Khofifah, menekankan pentingnya beras SPHP sebagai kebutuhan pokok masyarakat, mengingat beras merupakan konsumsi tertinggi di keluarga.

“Saya ingin pastikan bahwa beras SPHP itu terdistribusi dengan baik. Maka yang saya cek adalah toko-toko yang memang berjualan beras,” ujar Khofifah usai sidak.

Menurut Khofifah, beberapa pedagang melaporkan akses lancar melalui aplikasi, tetapi ada yang terkendala karena kebutuhan mereka tidak memenuhi syarat minimum.

“Yang kebutuhannya tidak sebesar seperti yang dibutuhkan pada saat dia harus mengisi aplikasi, itu yang memang masih ada masalah. Jadi kan tidak boleh mereka merangkap distributor. Jadi, ada toko yang sekali dia bisa mengakses sampai 2 ton. Tapi ada yang kebutuhan hariannya hanya 20 pak atau masing-masing 5 kg. Jadi, ya mereka terus me-manage,” jelasnya.

Dari interaksinya dengan pedagang, Khofifah mencatat bahwa masyarakat lebih banyak membeli beras medium daripada premium, menunjukkan permintaan tinggi terhadap beras SPHP.

“Ini tadi yang pertama saya datangi, tokonya menyampaikan memang tidak tiap hari mereka mendapat suplai. Yang seperti ini saya tanya lagi, apakah masyarakat lebih banyak membeli yang medium atau premium? Mereka bilang lebih banyak membeli medium,” tambahnya.

Gubernur berharap Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus berdiskusi untuk menyempurnakan distribusi.

“Berarti SPHP itu memang kebutuhan yang sangat tinggi, ya tentu kita berharap bahwa Bulog bersama Bapanas bisa terus mendiskusikan dengan lebih lancar lagi, lebih merata lagi, lebih menjangkau lagi,” katanya.

Selain itu, ia menekankan peran kepala pasar dalam membantu redistribusi ke pedagang kecil. “Jadi, kepala pasar menjadi penting untuk membantu mendistribusikan supaya ketersediaannya itu bisa lebih menjangkau,” pungkas Khofifah.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dinsos DKI Salurkan Bansos Rp300 Ribu untuk Lansia, Anak, dan Disabilitas

Penulis
Syifa
-

Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi DKI Jakarta kembali menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) berupa Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) kepada masyarakat penerima manfaat pada Agustus 2025.

Kepala Dinsos Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, menegaskan, penyaluran bansos PKD ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam membantu pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat rentan.

“Bantuan sosial ini adalah bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat, khususnya lansia, anak usia dini, dan penyandang disabilitas. Kami berharap bantuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat,” ujar Iqbal di Jakarta, pada Selasa (26/8).

Iqbal menjelaskan, jumlah penerima manfaat bansos Agustus 2025 mencapai 165.375 orang. Rinciannya terdiri atas penerima manfaat eksisting sebanyak 148.109 orang (KLJ 121.491 orang, KAJ 11.605 orang, KPDJ 15.013 orang), penerima manfaat baru sebanyak 17.226 orang (KLJ 2.661 orang, KAJ 11.025 orang, KPDJ 3.540 orang), serta penerima eksisting yang sempat ditangguhkan, namun lolos hasil pemadanan dan pembaruan data sebanyak 40 orang (KLJ 36 orang, KAJ 2 orang, KPDJ 2 orang).

“Bansos PKD disalurkan secara bertahap mulai Senin, 25 Agustus 2025, dengan nilai Rp300.000 per bulan. Dana yang dicairkan adalah top up untuk periode Agustus 2025,” imbuhnya.

Untuk penerima manfaat baru tahun 2025, saat ini masih dilakukan proses pembukaan rekening dan distribusi kartu ATM bagi 38.958 orang hingga 30 Agustus 2025. Proses pemanggilan dilakukan dalam dua tahap: undangan pertama pada 8–30 Agustus 2025 dan undangan kedua dijadwalkan September 2025 bagi penerima yang belum hadir.

Iqbal menambahkan, penerima KLJ, KAJ, dan KPDJ wajib terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, saat ini Kementerian Sosial RI telah menutup fitur pendaftaran DTKS karena bertransformasi menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

“Ke depan, penentuan penerima bansos akan berdasarkan peringkat status kesejahteraan atau desil dalam DTSEN. Jika ada warga yang desil-nya tidak sesuai dengan kondisi faktual, belum tercatat, atau belum memiliki desil, maka akan dilakukan pemutakhiran data sesuai kebijakan Kementerian Sosial RI dan Pemprov DKI Jakarta,” jelas Iqbal.

Adapun data penerima eksisting tahun 2024 bersumber dari DTKS September 2024, sementara penerima baru menggunakan DTKS Januari 2025.

Iqbal menegaskan, Dinsos DKI Jakarta akan terus memperkuat validasi data agar penyaluran bansos lebih tepat sasaran dan transparan. Ia juga mengajak masyarakat serta perangkat wilayah dari tingkat kota/kabupaten hingga RT/RW untuk berpartisipasi aktif melaporkan apabila masih ada warga yang berhak namun belum menerima bantuan.

“Dengan adanya penyaluran bansos ini, Pemprov DKI Jakarta berharap kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat, sehingga tercipta kota yang kuat, aman, dan sejahtera bagi seluruh warganya,” tutup Iqbal.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pramono Anung Beri Diskon Pajak 20–50 Persen untuk Hotel dan Restoran Mulai Agustus 2025

Penulis
Syifa
-

Dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan insentif pajak bagi pelaku usaha di sektor perhotelan serta restoran makanan dan minuman berupa diskon pajak sebesar 20 hingga 50 persen. Kebijakan ini berlaku mulai Senin (25/8) melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 722 Tahun 2025.

“Pada hari ini, saya menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 722 untuk menjaga kesinambungan usaha wajib pajak di sektor perhotelan dan restoran, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Balai Kota Jakarta, pada Senin (25/8).

Menurut Gubernur Pramono, insentif keringanan pajak diberikan melalui tiga skema. Pertama, diskon 50 persen untuk pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan yang berlaku mulai 25 Agustus hingga September 2025. Kedua, diskon 20 persen untuk pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhotelan yang berlaku dari Oktober hingga Desember 2025. Ketiga, diskon 20 persen untuk pajak makanan dan minuman yang berlaku sejak Agustus hingga Desember 2025.

Untuk mendapatkan insentif ini, wajib pajak cukup menyampaikan surat pernyataan bersedia melaporkan data transaksinya secara elektronik melalui sistem e-TRAP yang sudah dikenal dan digunakan oleh pelaku usaha di Jakarta.

“Saya akan mengevaluasi kebijakan ini sebagai bahan pertimbangan untuk memperpanjang insentif sampai 31 Januari 2026,” terangnya.

Gubernur Pramono menegaskan, pemberian insentif merupakan bentuk dukungan bagi dunia usaha agar dapat bertahan dan berkembang, sekaligus apresiasi kepada pelaku usaha yang taat membayar pajak tepat waktu. Hal tersebut, katanya, telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta sekitar 14–15 persen, atau di atas rata-rata nasional.

“Bukan karena mengeluh, justru saya terkejut tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Jakarta sangat tinggi. Karena pembayaran berjalan baik, saya memberikan insentif. Ini bentuk apresiasi sekaligus cara menjaga agar iklim usaha tetap sehat. Saya berharap dunia usaha di Jakarta tetap bisa bertahan dan tumbuh dengan baik. Keputusan ini kami ambil dengan perhitungan yang matang,” jelasnya.

Dengan kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan antara penerimaan daerah dan keberlanjutan iklim usaha, sekaligus memastikan sektor perhotelan dan restoran tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta penyediaan lapangan kerja di Ibu Kota.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ratas Ekonomi Nasional: SPHP, Koperasi Desa, hingga Proyek Waste to Energy Jadi Sorotan

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) mengenai perekonomian nasional bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8). Rapat ini membahas isu strategis yang mencakup ketahanan pangan, pengelolaan energi berbasis sampah, hingga program koperasi desa untuk memperkuat ekonomi rakyat.

Dalam keterangannya usai mengikuti rapat, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa Presiden memberikan arahan khusus agar program waste to energy dipercepat. Menurutnya, Presiden meminta agar proses administrasi yang semula dijadwalkan enam bulan dipangkas menjadi tiga bulan agar target penyelesaian proyek dalam 18 bulan bisa tercapai.

“Saya tadi mengatakan, kami sudah selesai tanda tangan. Tinggal nunggu perpres (peraturan presiden) 1-2 hari ini turun. Maka proses 6 bulan untuk administrasi, 1,5 tahun untuk pengerjaan, mudah-mudahan 2 tahun persoalan sampah kita bisa atasi. Tapi tadi Presiden menegur kami, jangan 6 bulan administrasi, 3 bulan kalau bisa. Sehingga 18 bulan bisa selesai, kita usahakan,” ujarnya.

Selain itu, rapat terbatas juga membahas terkait perkembangan program koperasi desa yang kini sudah mulai berjalan. Menko Pangan menyebut bahwa implementasinya masih menunggu turunan peraturan dari Kementerian Keuangan.

“Mudah-mudahan dalam waktu singkat, satu minggu, dua minggu ini bisa selesai,” katanya.

Pada rapat persebut, Menko Pangan turut melaporkan capaian bantuan pangan sebesar 360 ribu ton yang telah tersalurkan. Zulhas menambahkan bahwa program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dengan target 1,3 juta ton masih berjalan lambat karena rata-rata distribusi harian baru mencapai 6 ribu ton.

“Target kita 30 ribu ton satu hari. Sehingga dalam tempo 1-2 bulan bisa selesai. Sehingga di mana-mana nanti pasar akan dibanjiri SPHP. Kalau ada kenaikan otomatis kalau SPHP turun, tentu akan bisa diatasi,” ucap Zulhas.

Senada, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut melaporkan kondisi harga beras yang mulai berangsur turun kepada Presiden Prabowo. Tidak hanya itu, Mentan menyampaikan kesiapan pemerintah melakukan operasi pasar yang rencananya berkelanjutan hingga Desember mendatang.

“Beras yang kita siapkan SPHP adalah sebanyak 1,3 juta ton sampai Desember. Kita target insyaallah ke depan harga beras berangsur-angsur turun,” ujar Mentan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Perintahkan Percepatan Program Listrik Desa untuk 5.700 Desa dan 4.400 Dusun

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8). Rapat tersebut di antaranya membahas evaluasi program ekonomi tahun 2025 yang masih berjalan sekaligus menyiapkan prospek kebijakan tahun 2026 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa salah satu fokus utama yang dilaporkan kepada Presiden Prabowo adalah program elektrifikasi desa. Hingga saat ini, masih terdapat ribuan desa dan dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik.

“Dari sisi energi, kita akan mencoba untuk membangun 5.700 desa yang belum terairi listrik dan 4.400 dusun. Jadi kita akan selesaikan sampai dengan 2029–2030. Targetnya itu semua selesai. Anggarannya lagi dihitung, tapi mulai 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya,” jelas Bahlil.

Menurut Bahlil, program listrik desa ini merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melayani masyarakat kecil di pelosok. Presiden Prabowo, kata Bahlil, secara tegas memerintahkan agar anggaran segera dialokasikan.

“Tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden, ini urusan rakyat kecil di bawah ini enggak bisa kita menghitung secara ekonomi. Jadi ini membutuhkan kehadiran negara. Bapak Presiden memerintahkan, langsung menganggarkan,” tegasnya.

Selain elektrifikasi desa, rapat juga membahas pengaturan subsidi energi agar lebih tepat sasaran. Pemerintah berencana menerapkan mekanisme berbasis komunitas dengan pengendalian kuota bahan bakar minyak, khususnya solar bersubsidi.

“Kita nanti berbasis komunitas, tapi dieselnya sampai dengan diesel-7 atau diesel-8. Jadi nanti kita akan kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya, data tunggal dari BPS. Nanti teknisnya akan kita rapatkan setelah pengesahan APBN,” ujar Bahlil.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan Kepada 141 Tokoh

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada para tokoh di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8). Tanda Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputera Adipurna, Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, Bintang Kemanusiaan, Bintang Budaya Parama Dharma, dan Bintang Sakti dianugerahkan kepada para tokoh nasional.

“Saya ingin menyampaikan atas nama negara dan bangsa, sekali lagi terima kasih atas jasa-jasa pengabdian Saudara-saudara sekalian dan mereka-mereka yang orang tuanya tidak hadir, ahli waris juga, atas nama negara dan bangsa terima kasih. Kami, Republik Indonesia, atas pengabdian Saudara-saudara sekalian. Semoga jasa-jasa Saudara-saudara terus menjadi warisan bagi generasi penerus,” ucap Presiden Prabowo.

Secara resmi, Presiden Prabowo menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada 141 penerima. Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama diberikan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 73/TK/Tahun 2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama kepada, yaitu:
1. Puan Maharani;
2. Ahmad Muzani;
3. Sultan Bachtiar Najamudin;
4. Sufmi Dasco Ahmad;
5. Zulkifli Hasan;
6. Wiranto;
7. Agum Gumelar;
8. Subagyo Hadi Siswoyo;
9. A.M. Hendropriyono;
10. Almarhum Moerdiono;
11. Almarhum Hoegeng Iman Santoso;
12. Almarhumah Rachmawati Soekarnoputri;
13. Almarhum Abdul Rachman Ramly;
14. Almarhum Aloysius Benedictus Mboi; dan
15. Almarhum Mohammad Noer.

Presiden Prabowo juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera kepada 88 penerima berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/TK/Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:
1. Abdul Muhaimin Iskandar;
2. Bahlil Lahadalia;
3. Saifullah Yusuf;
4. Andi Amran Sulaiman;
5. Rd. Mohammad Marty Natalegawa;
6. Retno Lestari Priansari Marsudi;
7. Juwono Sudarsono;
8. Noer Hassan Wirajuda;
9. Almarhum Iskandar Muda Baharuddin Lopa;
10. Almarhum Ida Cokorda Pemecutan XI;
11. Almarhum Dading Kalbuadi;
12. Almarhum Solihin Gautama Purwanegara;
13. Almarhum Chalimi Imam Santosa;
14. Purnomo Yusgiantoro;
15. Tarub;
16. Suhartoyo;
17. Herman Bernhard Leopold Mantiri;
18. Dino Pati Djalal;
19. Almarhum Bismar Siregar;
20. Almarhum Sayidiman Suryohadiprojo;
21. Almarhum Mochamad Jasin;
22. Almarhum Hartono Rekso Dharsono;
23. Almarhum Kemal Idris;
24. Burhanuddin Abdullah;
25. Terawan Agus Putranto;
26. Hashim Sujono Djojohadikusumo;
27. Agus Harimurti Yudhoyono;
28. Sugiono;
29. Abdul Mu’ti;
30. Fadli Zon;
31. Andi Syamsuddin Arsyad;
32. Almarhum Suhardi;
33. Siti Hardjanti Wismoyo;
34. Prasetyo Hadi;
35. Teddy Indra Wijaya;
36. Meutya Viada Hafid;
37. Muhammad Yusuf Ateh;
38. Ivan Yustiavandana;
39. Dadan Hindayana;
40. Perry Warjiyo;
41. Miftachul Akhyar;
42. Haedar Nashir;
43. Sigit Puji Santosa;
44. Syamsudin;
45. Johanes Gluba Gebze;
46. Herlina Christine Natalia Hakim;
47. Francisco Xavier Lopes da Cruz;
48. Almarhum Fahmi Idris;
49. Almarhum F.X. Sudjasmin;
50. Almarhum Wiyogo Atmodarminto;
51. Almarhum Mung Parhadimulyo;
52. Almarhum Yusuf Hasyim;
53. Almarhum Maimun Zubair;
54. Almarhum Abdullah Abbas;
55. Almarhum Rais Abin;
56. Almarhum Jose Fernando Osorio Soares;
57. Almarhum Abílio José Osório Soares;
58. Almarhum Arnaldo dos Reis Araújo;
59. Almarhum Soekitman;
60. Zacky Anwar Makarim;
61. Yusuf AR;
62. Maher Al Gadri;
63. Almarhum Muhammad Maksum;
64. Juri Ardiantoro;
65. Sudaryono;
66. Angga Raka Prabowo;
67. Anwar Iskandar;
68. Almarhum Soepriyatno;
69. Angky Retno Yudianti;
70. Widjono Hardjanto;
71. Almarhum Abidin;
72. Abdul Ghofur;
73. Soegeng Sarjadi;
74. Simon Aloysius Mantiri;
75. Abdussamad Sulaiman HB (H. Sulaiman);
76. Abdul Rasyid (Haji Rasyid);
77. Nanik Sudaryati Deyang;
78. Willy Ananias Gara;
79. Amzulian Rifai;
80. Isma Yatun;
81. Lydia Silvanna Djaman;
82. Teddy Sutadi Kardin;
83. Taufiq Ismail;
84. Muhammad Ainun Najib;
85. Almarhum Cornel Simanjuntak;
86. Asep Saifuddin Chalim;
87. Almarhum Benyamin Sueb; dan
88. Almarhumah Titiek Puspa.

Selain itu, Kepala Negara juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 75/TK/Tahun 2025 kepada 9 penerima, antara lain:
1. Teungku Nyak Sandang bin Lamudin;
2. Carina Citra Dewi Joe;
3. Azwar Syam;
4. Sadiman;
5. Seto Mulyadi;
6. Senny Marbun;
7. Afdiharto Mardi Lestari;
8. Almarhum Atmakusumah Astraatmadja; dan
9. Andi Ramang.

Tanda Kehormatan Bintang Kemanusiaan juga diberikan oleh Presiden Prabowo kepada Diana Cristina Da Costa Ati, Abdul Muis, dan Aipda Muhammad Irvan. Penganugerahan tanda kehormatan tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 76/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Kemanusiaan.

Sementara itu, Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma diberikan kepada 8 penerima berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 77/TK/Tahun 2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma, dengan rincian sebagai berikut:
1. Ja’un S. Mihardja;
2. Slamet Rahardjo Djarot T;
3. Waldjinah;
4. I Nyoman Nuarta;
5. Almarhum Muhammad Idris Sardi;
6. Almarhum Mochtar Lubis;
7. Almarhum Prof. Dr. Sukmono Hadi; dan
8. Almarhum Soedjarwoto Soemarsono (Gombloh).

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Sakti berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 78/TK/Tahun 2025. Tanda kehormatan tersebut diberikan kepada 18 penerima, yaitu:
1. Francisco Deodato Osorio Soares;
2. Vidal Domingos Doutel Sarmento;
3. Agostinho Boavida Ximenes Sera Malic;
4. Joao Angelo de Sousa Mota;
5. Almarhum Isa Mangun;
6. Almarhum Willie Firdaus;
7. Almarhum Martinho Fernandes;
8. Almarhum Joaquim Monteiro;
9. Almarhum Alfonso Henrique Pinto;
10. Almarhum Juliao Fraga;
11. Almarhum Claudio Vieira;
12. Almarhum Jose Fernandes;
13. Almarhum Roberto Li;
14. Almarhum Jose Da Conceicao;
15. Almarhum Edmundo da Silva;
16. Almarhum Joao da Silva Tavares;
17. Almarhum Hein Mantundoy; dan
18. Aries Marsudiyanto.

Turut hadir dalam acara tersebut yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para Kepala Lembaga Negara, para Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Resmi Lantik 8 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh

Penulis
Syifa
-

Presiden Prabowo Subianto melantik delapan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Republik Indonesia (RI) untuk negara sahabat, Senin (25/08/2025), di Istana Negara, Jakarta. Pengangkatan para Dubes LBBP RI ini tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengambil sumpah bagi para dubes yang dilantik pada hari ini. “Bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Prabowo saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada para duta besar.

Acara pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan Duta Besar yang dilantik. Adapun delapan nama dubes LBBP RI yang dilantik yakni:

1. Toferry Primanda Soetikno, sebagai Duta Besar untuk Republik Meksiko Serikat, merangkap Belize, Republik El Salvador, dan Republik Guatemala;
2. Dwisuryo Indroyono Soesilo, sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat;
3. Andhika Chrisnayudhanto, sebagai Duta Besar untuk Republik Federasi Brasil;
4. Abdul Kadir Jailani, sebagai Duta Besar untuk Republik Federal Jerman;
5. Judha Nugraha, sebagai Duta Besar untuk Persatuan Emirat Arab;
6. Imam As’ari, sebagai Duta Besar untuk Republik Ekuador;
7. Umar Hadi, sebagai Duta Besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi-Organisasi Internasional lainnya di New York, dan International Seabed Authority;
8. Sidharto Reza Suryodipuro, sebagai Duta Besar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization (WTO) dan Organisasi-Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa.

Pelantikan Dubes LBBP RI diakhiri dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk selanjutnya diikuti para undangan yang hadir.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut para Pimpinan Lembaga Negara, para Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Layanan SIM Keliling Jakarta Hari Ini, Selasa: Berikut Lokasi dan Persyaratannya

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali menyediakan layanan SIM Keliling Jakarta untuk membantu masyarakat melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada Selasa (26/8). Layanan ini dibuka mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB di lima titik strategis di wilayah Ibu Kota.

Adapun lokasi layanan SIM Keliling hari ini adalah sebagai berikut:

  • Jakarta Timur: Lobby depan Mall Grand Cakung

  • Jakarta Utara: Lobby utama LTC Glodok

  • Jakarta Selatan: Area parkir samping Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Barat: Lobby Selatan Mall Ciputra

  • Jakarta Pusat: Area parkir Kantor Pos Lapangan Banteng

Syarat Perpanjangan SIM Keliling Jakarta

Sebelum mendatangi gerai SIM Keliling, masyarakat diminta untuk melengkapi dokumen persyaratan, antara lain:

  • Fotokopi KTP yang masih berlaku

  • SIM asli yang masih berlaku

  • Bukti pemeriksaan kesehatan

  • Bukti tes psikologi melalui aplikasi Simpel Pol

Penting dicatat, layanan SIM Keliling hanya melayani perpanjangan untuk SIM A dan SIM C yang masih berlaku. Jika masa berlaku SIM sudah habis, bahkan hanya satu hari, pemohon wajib mengajukan pembuatan SIM baru di Satpas atau lokasi yang telah ditentukan kepolisian.

Biaya Perpanjangan SIM 2025

Mengacu pada PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Polri, biaya perpanjangan SIM ditetapkan sebagai berikut:

  • SIM A: Rp80.000

  • SIM C: Rp75.000

Selain itu, pemohon juga harus menanggung biaya tambahan untuk tes psikologi dan tes kesehatan melalui aplikasi Simpel Pol.

Dengan adanya layanan SIM Keliling ini, masyarakat Jakarta dapat lebih mudah memperpanjang masa berlaku SIM tanpa harus datang langsung ke kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas).

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...857858859...4,914Halaman 858 dari 4,914