Beranda blog Halaman 865

Bupati Lumajang Ajak PGRI Perkuat Kolaborasi Wujudkan Pendidikan Unggul dan Berkeadilan

Bupati Lumajang, Indah Amperawati (Bunda Indah), menegaskan bahwa pembangunan pendidikan di Lumajang membutuhkan kerja kolaboratif yang solid antara pemerintah daerah dan para pendidik. Hal itu ia sampaikan saat menerima audiensi jajaran pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Lumajang di Ruang Mahameru, Kantor Bupati, Selasa (19/8).

Bunda Indah menekankan bahwa PGRI bukan sekadar organisasi profesi, tetapi mitra strategis pemerintah dalam mendorong transformasi pendidikan. Menurutnya, guru memegang peran kunci tidak hanya dalam ruang kelas, tetapi juga dalam membentuk ekosistem sosial yang lebih baik.

“Saya ingin bergandengan tangan dengan PGRI untuk membangun Kabupaten Lumajang, tidak hanya di sektor pendidikan tetapi juga dalam bidang sosial. Guru harus menjadi agen perubahan, bukan hanya di sekolah, tetapi juga di tengah masyarakat,” tegasnya.

Ia menggarisbawahi bahwa pembangunan pendidikan unggul tidak bisa dilakukan secara sepihak. Pemerintah daerah membutuhkan dukungan organisasi guru agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, memastikan pendidikan berjalan merata, inklusif, dan berkeadilan.

Bunda Indah juga menitipkan harapan agar PGRI dapat menjadi rumah yang nyaman dan suportif bagi para guru. Organisasi ini diharapkan aktif mendampingi peningkatan kompetensi, menguatkan profesionalisme, sekaligus memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidik.

“PGRI harus bisa menjadi ruang aman dan rumah besar bagi guru. Di sini penting untuk membangun solidaritas dan meningkatkan kapasitas pendidik, karena kualitas pendidikan kita sangat ditentukan oleh kualitas guru,” ujarnya.

Selain soal kompetensi, Bunda Indah memberi penekanan pada pembentukan karakter generasi muda Lumajang. Ia menyebut bahwa pendidikan sejati bukan hanya soal kecerdasan akademik, melainkan juga pembangunan moral, sosial, dan spiritual peserta didik.

“Karakter yang kuat dan mental yang baik harus dibentuk sejak dini. Guru memiliki peran strategis untuk mencetak generasi yang bukan hanya cerdas intelektual, tetapi juga berintegritas, peduli, dan tangguh menghadapi masa depan,” tambahnya.

Audiensi bersama PGRI ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Dengan visi kolaboratif, Bunda Indah optimistis Lumajang mampu mencetak generasi emas yang tidak hanya siap bersaing di tingkat nasional, tetapi juga global.

“Mari kita jadikan pendidikan sebagai fondasi peradaban. Dengan guru sebagai garda terdepan, kita bisa mewujudkan Lumajang yang berdaya saing dan generasi muda yang berkarakter kuat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Bandung Prioritaskan Mitigasi Gempa Sesar Lembang dalam RPJMD

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menaruh perhatian serius terhadap potensi bencana gempa Sesar Lembang yang letaknya sangat dekat dengan kawasan perkotaan dan padat penduduk.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menyatakan, potensi bencana ini tidak bisa dianggap sepele mengingat letaknya sangat dekat dengan kawasan perkotaan dan padat penduduk.

“Dampak gempa bisa meluas ke infrastruktur, ekonomi, hingga sosial masyarakat. Karena itu, arah kebijakan kami lebih pada upaya preventif dan kesiapsiagaan, bukan hanya responsif,” kata Erwin dalam talkshow di Radio Sonata, Kamis 21 Agustus 2025.

Menurutnya, ancaman Sesar Lembang telah masuk dalam program prioritas RPJMD Kota Bandung. Salah satu langkah nyata adalah pembentukan BPBD sebagai lembaga khusus penanggulangan bencana, sehingga koordinasi lintas sektor bisa berjalan lebih optimal.

Langkah konkret lainnya, kata Erwin, adalah pemetaan wilayah rawan gempa bekerja sama dengan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB.

Dengan pemetaan itu, pemerintah dapat memprioritaskan daerah berisiko tinggi untuk pembangunan maupun edukasi masyarakat.

Pemkot Bandung juga telah menyiapkan lokasi evakuasi sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2022. Beberapa titik yang disiapkan antara lain Taman Tegalega, Stadion GBLA, Gasibu, Alun-alun Kota Bandung, Sabuga, dan Lapangan Olahraga Arcamanik.

“Semua lokasi ini dipetakan agar masyarakat punya rujukan jelas saat harus menyelamatkan diri,” jelasnya.

Edukasi kesiapsiagaan terus digencarkan dengan mengadakan simulasi evakuasi di sekolah, kantor, hingga lingkungan warga. Pemerintah mendorong agar latihan tersebut benar-benar dipraktikkan, bukan sekadar teori.

Erwin menambahkan, kolaborasi dengan akademisi dan komunitas menjadi kunci keberhasilan mitigasi. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak panik, tetapi juga tidak lengah.

“Kesiapsiagaan bukan berarti menakut-nakuti, melainkan langkah bijak melindungi diri dan keluarga. Mulailah dari hal kecil, seperti tahu jalur evakuasi dan menyiapkan tas siaga bencana,” pesannya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Galakkan Jumat Bersih, Munafri-Aliyah Bersihkan Waduk Tunggu Pampang Bareng Warga Manggala

Pemerintah Kota Makassar kembali menggencarkan gerakan Jumat Bersih dengan melibatkan masyarakat di Kecamatan Manggala. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turun langsung memimpim aksi bersih-bersih di Waduk Tunggu Pampang bersama warga, Jumat (22/8).
Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Heriantono Waluyadi, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifli Nanda, serta jajaran pemerintah kecamatan.
Pada kesempatan tersebut, Munafri, Aliyah, Zulkifli, dan Herianto, turut menuangkan eco-enzym ke waduk sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem perairan.
Dalam arahannya, Munafri menegaskan pentingnya kegiatan rutin kebersihan, khususnya menjelang musim penghujan. Kegiatan yang dihadiri oleh BBWS Pompengan Jeneberang menjadi tindak lanjut dari pertemuan dan komitmen mereka kemarin.
Menurutnya, langkah ini penting dilakukan mengingat musim penghujan segera tiba, sementara Kecamatan Manggala dan Panakkukang termasuk daerah yang rawan banjir.
“Ini saya sampaikan kepada bapak Kepala Balai, ini tindak lanjut dari yang kita bicarakan kemarin bahwa wilayah-wilayah yang bisa kami jangkau akan kami maksimalkan untuk membersihkan saluran-saluran,” ujarnya.
Munafri mengajak masyarakat untuk bersama-sama membersihkan lingkungan, dari tingkat rumah tangga hingga saluran air di sekitar wilayah mereka. Ia berharap kegiatan ini dapat menekan risiko banjir yang kerap melanda Makassar.
“Kita berharap tahun ini memang banjir tidak bisa hilang 100 persen. Tapi minimal, kita bisa meminimalisir agar apa yang terjadi tahun lalu bisa lebih sedikit daripada sebelumnya,” jelasnya.
Ia turut menegaskan bahwa gerakan kebersihan tidak boleh berhenti hanya sebagai seremonial Jumat Bersih. Pemantauan dan pembersihan, kata Munafri, harus dilakukan setiap hari oleh aparat kecamatan bersama satgas kebersihan dan Dinas Pekerjaan Umum.
“Sampah-sampah di saluran harus segera dibersihkan. Jangan menunggu siapa yang bertanggung jawab, karena ini adalah tanggung jawab kita semua untuk memastikan saluran berjalan lancar tanpa hambatan,” tegasnya.
Lebih jauh, Munafri menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi musim hujan, terutama di daerah langganan banjir. Ia mengungkapkan, Pemkot Makassar akan segera memulai pembuatan biopori di berbagai lokasi sebagai alternatif mengurangi genangan air.
“Kesiapsiagaan memang membutuhkan intensitas tinggi. Mulai minggu depan, pembuatan biopori sudah akan kita laksanakan di berbagai tempat agar bisa menjadi salah satu cara mengurangi ketinggian genangan saat banjir,” paparnya.
Di akhir arahannya, Ia mengajak seluruh warga Manggala untuk ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan.

“Urusan kebersihan bukan urusan satu orang. Ini adalah urusan kita semua. Kalau kita semua ikut turun tangan, insyaallah semua bisa teratasi dengan baik dan lebih cepat,” tutupnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Walikota Bengkulu Anggarkan Dana Untuk Pembangunan Jalan Setiap Tahun

Secara bertahap, Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi menegaskan akan menganggarkan untuk pembangunan jalan setiap tahunnya.

Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu melalui Dinas PUPR bertekad untuk mengaspal seluruh jalan yang menjadi wewenang Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu.

Hal ini guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Jalan yang baik dan mulus tentunya sangat mendukung kelancaran arus lalu lintas masyarakat.

Apalagi infrastruktur jalan begitu penting karena dapat meningkatkan mobilitas, konektivitas, dan akses ke berbagai layanan. Jalan yang baik dapat mendukung berbagai kegiatan ekonomi, sosial, dan pemerintahan.

Dengan adanya anggaran yang dialokasikan setiap tahun, diharapkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dapat terus berjalan untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Jadi kepada warga Kota Bengkulu, program jalan mulus ini, insya allah setiap tahun kita anggarkan untuk membangun jalan,” ujar Walikota, Kamis (21/8/25).

Agar pembangunan sesuai spesifikasi, Walikota akan turun langsung memastikannya.

“Saya langsung yang memantau spesifikasinya, memantau ketebalannya. Saya memang minta kualitas,” terangnya.

Dengan demikian, Walikota secara aktif memimpin upaya pembangunan jalan setiap tahun, memastikan bahwa infrastruktur jalan di kota terus mengalami perbaikan dan peningkatan kualitas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

HUT IGTKI PGRI ke-75, Bupati Gresik Dorong Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengajak para guru untuk menjadikan momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Guru Taman Kanan Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI PGRI). Untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kabupaten Gresik.

Hal ini disampaikan Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani atau yang akrab disapa Gus Yani tersebut saat menghadiri acara peringatan HUT ke 75 IGTKI PGRI di Wahana Ekspresi Poesponegoro (WEP) Jl Jaksa Agung Suprapto, Kecamatan Gresik, Rabu (20/8/2025).

Bupati Yani, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Nurul Haromaini Ali Akhmad Yani juga mengumumkan adanya alokasi anggaran tahun 2025 insentif senilai Rp 7 miliar bagi guru IGTKI yang non-sertifikasi. Menurut bupati, ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Daerah terhadap guru sebagai ujung tombak pendidikan.

“Tadi Kadispendik (Kepala Dinas Pendidikan) Pak Hariyanto sudah ngomong ke saya bahwa tahun 2025 ini, terdapat anggaran 7 miliar yang kita anggarkan untuk insentif guru IGTKI non sertifikasi. Ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memajukan pendidikan dan kesejahteraan guru,” ujarnya. Hal ini langsung disambut tepuk tangan meriah para ribuan guru IGTKI yang hadir.

Selain itu, mantan Ketua DPRD Gresik itu juga menyampaikan usulannya untuk terus menaikkan insentif para guru non sertifikasi setiap dua tahun sekali. Ia menilai guru TK, maupun PAUD benar benar punya peranan lebih dalam mengendalikan anak didiknya.

“Guru juga menjadikan sekolah rumah kedua yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi anak anak. Dua tahun sekali dinaikkan tapi dengan melihat kemampuan keuangan daerah, ” tambahnya.

Di tempat sama, Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Gresik Ma’rifah menambahkan, HUT IGTKI PGRI ke 75 mengusung tema “Guru TK bermartabat anak Indonesia hebat mendukung wajib belajar 13 tahun dimulai dari TK”. Merupakan wadah penting dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi menciptakan generasi cerdas, inovatif dan berakhlak.

“IGTKI PGRI mendukung penuh wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak. Selain itu, untuk mengangkat kearifan lokal budaya Gresik akan ada tari sinopsis siwalan nan indah yang akan dibawakan oleh 1.000 guru TK se Kabupaten Gresik, “ungkapnya.

Peringatan HUT kali ini menjadi ajang silaturahmi ribuan guru sekaligus penegasan peran IGTKI PGRI sebagai wadah perjuangan guru TK di tengah arus perubahan pendidikan. Dukungan kebijakan daerah, insentif, dan penguatan tradisi lokal menjadi rangkaian pesan utama dari peringatan tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Gresik dr. Shinta Puspitasari, Kepala Dinas Pendidikan Gresik, S. Hariyanto, Kepala Diskominfo Johar Gunawan, Ketua PGRI Gresik Bery Avita Prasetya, Kepala IGTKI PGRI Provinsi Jatim Muji Dwi Sriwilujeng, pendiri dan penanggungjawab Ceria Bocah Indonesia Agus Sukarno serta guru taman kanak-kanak se Kabupaten Gresik.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Purwakarta Tingkatkan Mitigasi Bencana Hadapi Aktivitas Sesar Lembang

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), mengambil langkah proaktif dengan meningkatkan mitigasi bencana. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya aktivitas seismik Sesar Lembang, di mana dalam sepekan terakhir tercatat tiga gempa bumi bermagnitudo rendah yang berpusat di jalur patahan aktif tersebut.

Heryadi Erlan Djuhayat, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purwakarta, menyatakan bahwa pihaknya telah menggencarkan Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di berbagai daerah rawan bencana.

“Kami berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Edukasi ini mencakup praktik evakuasi mandiri yang sangat penting untuk keselamatan diri,” ujarnya, kepada awak media, Kamis, 21 Agustus 2025.

Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini difokuskan pada desa-desa yang berpotensi terdampak langsung oleh aktivitas Sesar Lembang, seperti Desa Pusakamulya di Kecamatan Kiarapedes, Desa Babakan di Kecamatan Wanayasa, Desa Bojong Timur di Kecamatan Bojong, dan beberapa desa lainnya.

Selain sosialisasi, BPBD juga akan memasang rambu-rambu informasi bencana, jalur evakuasi yang jelas, serta titik kumpul yang mudah diakses di seluruh daerah rawan bencana. Langkah ini bertujuan untuk memastikan masyarakat memiliki panduan visual yang memadai saat terjadi situasi darurat.

Meskipun wilayah Kabupaten Purwakarta secara geografis tidak dilalui langsung oleh jalur seismik Sesar Lembang, beberapa kecamatan tetap berpotensi mengalami dampak signifikan akibat aktivitas sesar tersebut. “Wilayah seperti Kecamatan Kiarapedes, Wanayasa, Bojong, Darangdan, serta sebagian wilayah Sukatani dan Tegalwaru perlu mendapatkan perhatian khusus karena potensi terdampak yang cukup tinggi,” jelas Abah Erlan.

Sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan, BPBD sebelumnya telah melaksanakan simulasi bencana yang melibatkan partisipasi aktif dari siswa sekolah, relawan, dan tim internal BPBD. Simulasi ini dirancang untuk mensimulasikan gempa bumi dengan kekuatan dan kedalaman tertentu.

“Simulasi ini bukan hanya sekadar latihan rutin, melainkan sebuah upaya krusial untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana yang mungkin terjadi,” tegasnya.

Melalui simulasi ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk mempraktikkan langkah-langkah evakuasi yang benar, mempelajari teknik pertolongan pertama dasar, serta memahami cara melindungi diri selama dan setelah terjadinya bencana. Diharapkan, kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Purwakarta secara keseluruhan mengenai pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana.

“Melalui program KIE yang berkelanjutan, baik yang ditujukan kepada masyarakat umum maupun lingkungan pendidikan, kami berharap masyarakat dapat memahami dan menginternalisasi langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi situasi bencana,” imbuhnya.

Abah Erlan juga menekankan bahwa simulasi ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan mereka dalam menghadapi situasi darurat, sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul saat bencana sesungguhnya terjadi.

Dengan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif ini, Pemerintah Kabupaten Purwakarta berupaya melindungi warganya dan meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas Sesar Lembang.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemhan Gelar Sosialisasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025

Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyelenggarakan Sosialisasi Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 terhadap Peraturan Menteri Pertahanan, Kamis (21/8) di Gedung Kapt. Pierre Tendean, Kemhan, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan (Karo Turdang) Setjen Kemhan Sri Sulastiyani, S.H., M.H.

Dalam sambutannya, Karo Turdang menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, manfaat, dan penerapan IKK, sehingga para pengambil kebijakan di lingkungan Kemhan mampu menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas, efektif, dan berdampak nyata.

Hadir sebagai narasumber, Evy Trisulo Dianasari, S.H., M.H., Penelaah Teknis Kebijakan LAN RI, menjelaskan bahwa IKK merupakan instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah, terutama terkait dampak strategis terhadap pembangunan. IKK menekankan prinsip evidence-based policy dengan metode self-assessment yang berfokus pada hasil dan dampak kebijakan.

Pengukuran kualitas kebijakan melalui IKK mencakup beberapa aspek, antara lain profil, perencanaan, implementasi, evaluasi, serta keberlanjutan kebijakan dengan memperhatikan transparansi dan partisipasi publik. Selain itu, terdapat lima pembaruan instrumen IKK yang menjadi pedoman instansi pemerintah, yakni penentuan objek kebijakan, jumlah kebijakan yang diukur, instrumen pengukuran, bukti dukung, serta mekanisme umpan balik (feedback) atas hasil self-assessment.

Melalui penerapan IKK 2025, Kemhan bersama LAN berkomitmen meningkatkan kualitas kebijakan yang profesional, sistematis, inklusif, dan kolaboratif. Hal ini sejalan dengan target RPJMN 2025–2029, yaitu 85% instansi pemerintah meraih nilai IKK minimal “Baik”.

Upaya ini menunjukkan komitmen Kemhan untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan di bidang pertahanan, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga memberikan dampak strategis bagi pembangunan nasional dan ketahanan negara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Semarak HUT RI ke-80 di Cimahi Selatan, Wali Kota Cimahi Ajak Warga Perkuat Persatuan

Pemerintah Kota Cimahi melalui Kecamatan Cimahi Selatan menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia tahun 2025 di Cimahi Techno Park pada Kamis (21/8). Acara berlangsung meriah dengan rangkaian kegiatan senam sehat, lomba, serta hiburan rakyat yang diikuti oleh masyarakat setempat. Kegiatan ini turut dihadiri Wali Kota Cimahi, Ngatiyana.

Wali Kota Cimahi menekankan bahwa peringatan HUT RI merupakan momentum untuk mengenang jasa para pendiri bangsa dan pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Ngatiyana menyampaikan bahwa perjuangan yang dahulu dilakukan dengan senjata, darah, dan air mata kini harus diteruskan dengan kerja nyata, semangat gotong royong, dan menjaga persatuan.

Peringatan tahun ini mengangkat tema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Tema tersebut disampaikan sebagai pesan penting agar bangsa Indonesia tetap mengutamakan persatuan, menjunjung kedaulatan, memperjuangkan kesejahteraan, serta mendorong kemajuan bangsa.

Selain itu, peringatan HUT RI tingkat kecamatan juga dimaknai sebagai sarana memperkuat silaturahmi antarwarga. Melalui kegiatan senam sehat, lomba, dan hiburan rakyat, diharapkan dapat tumbuh rasa kebersamaan, sportivitas, dan cinta tanah air.

Namun demikian, Wali Kota Cimahi juga mengingatkan bahwa menjaga kemerdekaan bukanlah tugas ringan. Tantangan berupa hoaks, narkoba, pergaulan bebas, dan ancaman perpecahan disebut sebagai bentuk penjajahan baru yang perlu diwaspadai bersama.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Cimahi mengajak masyarakat Cimahi Selatan untuk memperkuat persatuan, meningkatkan gotong royong, serta menjunjung nilai-nilai Pancasila. Beliau juga menitipkan pesan khusus kepada generasi muda agar memanfaatkan masa muda dengan kegiatan positif, mengasah keterampilan, memperkuat karakter, serta menjadi generasi yang kreatif dan berdaya saing.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ombudsman RI Minta Pemerintah Segera Tetapkan Rencana Aksi Nasional TPPO 2025-2029

Ombudsman Republik Indonesia menyoroti situasi darurat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kian mengkhawatirkan. Dengan jumlah korban yang terus meningkat, Ombudsman meminta Pemerintah segera menetapkan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPPO 2025-2029.

Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro mengatakan keterlambatan Pemerintah dalam menyusun RAN TPPO ini sebagai bentuk maladministrasi serius. Hingga pertengahan Agustus 2025, rencana aksi tersebut belum juga ditetapkan. “Temuan Ombudsman menunjukkan lemahnya pengawasan, minimnya koordinasi antar-lembaga, dan tidak optimalnya perlindungan terhadap korban,” jelasnya di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat (15/8/2025).

Data kajian Ombudsman yang diperkuat pemberitaan media mencatat lonjakan signifikan kasus TPPO pada awal tahun ini. Dalam periode Januari-Maret 2025, Polri menangani 609 kasus dengan 1.503 korban-angka yang sudah melampaui separuh jumlah korban sepanjang 2024, yakni 2.179 korban dari 843 kasus dengan 1.090 tersangka. “Tren ini membuktikan bahwa ketika kebijakan dan aksi lapangan terlambat, korban akan terus bertambah,” tegas Johanes.

Untuk itu, Ombudsman meminta Presiden segera menetapkan RAN TPPO 2025-2029 dengan target yang jelas, realistis, dan terukur, sebagai bukti bahwa perlindungan warga menjadi prioritas utama Negara. Selain itu, Polri selaku Ketua Gugus Tugas TPPO juga diminta menginisiasi penyusunan RAN secara terpadu, memperkuat koordinasi lintas-institusi, memastikan SOP penanganan korban dijalankan konsisten, serta menindak tegas pelaku tanpa pandang bulu. Sedangkan terhadap kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat diminta bergerak serentak mempercepat langkah pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban, termasuk memastikan dukungan berkelanjutan bagi para korban.

Berdasarkan temuan Ombudsman, maladministrasi terjadi sejak tahap perencanaan, koordinasi, hingga pelaksanaan. Koordinasi antar-institusi dinilai lemah, tidak ada mekanisme terpadu untuk pencegahan, perlindungan, dan pendampingan korban, sementara SOP kerap diabaikan. Akibatnya, pendampingan terhadap korban, baik secara prosedural maupun psikologis berlangsung minim.

“Setiap korban TPPO adalah bukti nyata kegagalan sistem yang seharusnya melindungi warganya. Lambannya penetapan RAN TPPO 2025 mengirim sinyal bahwa pencegahan belum menjadi prioritas. Ombudsman menuntut langkah nyata dan terukur, bukan sekadar retorika,” tegas Johanes.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ketua BPK Terima Kunjungan Presiden IFAC dan Dewan Pengurus Nasional IAI

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, menerima kunjungan Presiden International Federation of Accountants (IFAC), Jean Bouquot, dan Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Selasa (19/8). Pertemuan ini membahas peluang kerja sama dalam memperkuat profesi akuntan serta tata kelola keuangan publik yang akuntabel dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Ketua BPK menyampaikan apresiasi atas kunjungan Presiden IFAC ke BPK. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara BPK, IFAC, dan IAI pada level nasional maupun global yang sejalan dengan komitmen BPK dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Selama pertemuan, BPK, IFAC, dan IAI membahas berbagai isu yang relevan bagi semua pihak antara lain mengenai pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting), pemanfaatan artificial intelligence, dan bagaimana menjaga profesi akuntan tetap relevan sesuai dengan perkembangan dunia yang serba cepat.

Presiden IFAC menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Ketua BPK dan berharap kerja sama antara BPK, IFAC, dan IAI akan berlanjut pada masa mendatang. Kunjungan Presiden IFAC ke BPK merupakan bagian dari rangkaian kegiatan IFAC di kawasan Asia Tenggara.

Turut mendampingi Ketua BPK, Plt. Sekretaris Jenderal BPK, Bahtiar Arif, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN), Yudi Ramdan Budiman, Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko, Hery Subowo, Kepala Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan PKN, Satrio Hari Nugroho, serta Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Teguh Widodo.

Sementara itu, Presiden IFAC hadir bersama jajaran DPN IAI, yaitu Ketua DPN IAI, Ardan Adiperdana, Anggota DPN IAI, Lindawati Gani dan Sidharta Utama, serta Direktur Eksekutif IAI, Elly Zarni Husin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News