Beranda blog Halaman 866

Aksi Viral Raihan Panjat Tiang Bendera, Gubernur Mirza Beri Hadiah Sepeda hingga Tabungan

Penulis
Syifa
-

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memberikan apresiasi atas keberanian Raihan Diaz Rinawi, siswa sekolah dasar yang viral setelah aksinya memanjat tiang bendera pada Upacara HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, Minggu (17/8/2025).

Raihan menjadi perhatian publik setelah secara spontan memanjat tiang bendera setinggi hampir delapan meter di Lapangan Merpati. Saat itu, jalannya upacara sempat terhenti karena tali pengait bendera tersangkut di pucuk tiang. Tanpa ragu, Raihan maju ke depan dan memanjat tiang hingga berhasil memperbaiki tali tersebut. Aksi heroik ini disaksikan aparat TNI, petugas upacara, hingga masyarakat yang hadir. Usai turun, tubuhnya langsung dipapah dan diberi minum serta makanan ringan karena napasnya terengah-engah.

Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur Mirza mengundang Raihan bersama kedua orang tua dan adiknya ke Rumah Dinas Gubernur, Mahan Agung, Senin (18/8/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan itu, Raihan menerima sejumlah bantuan, di antaranya uang tunai, tabungan Bank Lampung senilai Rp2.500.000, pakaian, makanan ringan, serta satu unit sepeda.

Gubernur Mirza didampingi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bappeda, serta perwakilan Bank Lampung. Kehadiran Raihan juga disambut hangat oleh keluarga besar Gubernur. Ibunda Gubernur, Hj. Yurtati Djausal, dan adiknya, Dewi Mayang Suri, turut hadir dan tampak bahagia dengan kedatangan Raihan bersama keluarganya.

“Raihan ini mirip sekali dengan Mirza waktu kecil. Dulu Mirza juga sangat aktif, sampai saya bawa ke psikolog di Jakarta untuk tes IQ. Hasilnya di atas rata-rata, 141 waktu itu,” kenang Hj. Yurtati sambil mendoakan Raihan kelak menjadi anak yang sukses.

Dalam suasana penuh keakraban, Gubernur Mirza kemudian menanyakan cita-cita Raihan. Dengan lantang, bocah kelas sekolah dasar itu menjawab ingin menjadi polisi. Raihan tampak semringah saat mencoba sepeda pemberian Gubernur, meski sempat mendapat candaan karena ukuran sepeda yang sedikit tinggi.

“Wah, masih ketinggian ya, kalau gitu nggak jadi ya,” ujar Gubernur sambil bercanda.

“Sudah bisa kok ini cukup,” sahut Raihan penuh percaya diri, yang langsung disambut tawa orang tua dan Gubernur.

Ketika ditanya soal keberaniannya memanjat tiang bendera, Raihan dengan polos mengaku melakukannya tanpa arahan siapa pun. “Saya sendiri saja, nggak ada yang nyuruh,” katanya.

Gubernur Mirza menyampaikan rasa bangganya atas keberanian Raihan yang menurutnya menjadi teladan bagi anak-anak lainnya. “Aksi Raihan menjadi teladan bagi anak-anak lain bahwa keberanian, kepedulian, dan cinta tanah air bisa ditunjukkan dengan cara sederhana namun berarti,” ujar Gubernur.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah Hadiri Upacara Hari Juang Polri 2025

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menghadiri upacara Hari Juang Polri yang dipimpin Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Monumen Perjuangan Polri, Surabaya, Kamis (21/8).

Upacara ini diikuti 977 personel dan dihadiri sejumlah pejabat utama Mabes Polri, antara lain Kabaharkam Polri Irjen Karyoto, Kalemdiklat Polri Komjen Chryshnanda Dwilaksana, Dankorbrimob Komjen Imam Widodo, AS SDM Kapolri Irjen Anwar, Kadivpropam Irjen Abdul Karim, Kadivhumas Irjen Sandi Nugroho, Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho, hingga Kapusjarah Polri.

Hadir pula para mantan Kapolri seperti Jenderal (Purn) KPH Roesdihardjo, Jenderal (Purn) S. Bimantoro, dan Jenderal (Purn) Sutarman. Dari unsur Forkopimda Jawa Timur, tampak Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, Kapolda Jatim Irjen Nanang Avianto, Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Pangkoarmada II Laksda TNI GP Alit Jaya, serta Wakajati Hari Wibowo. Keluarga besar almarhum Moehammad Jasin dan Moekari juga turut hadir bersama veteran penerima penghargaan Seroja Timor Timur.

Usai upacara, Jenderal Sigit menyerahkan santunan kepada veteran Polri, keluarga M Jasin, serta putri Moekari yang pernah menjadi ajudan M Jasin. Dalam kesempatan itu, Kapolri juga meresmikan patung M Jasin sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh yang dikenal sebagai Bapak Brimob.

Hari Juang Polri diperingati setiap 21 Agustus, merujuk pada peristiwa tahun 1945 ketika Inspektur Polisi Kelas I Moehammad Jasin membacakan Proklamasi Polisi di halaman Markas Polisi Istimewa Surabaya. Ikrar itu menegaskan kesetiaan Polisi Istimewa kepada Republik Indonesia yang baru berdiri, sekaligus menandai lahirnya Polisi Republik Indonesia.

Isi proklamasi tersebut berbunyi: “Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945 dengan ini menjatakan Poelisi sebagai Poelisi Repoeblik Indonesia.”

Setelah ikrar itu, Jasin dan anggota Polisi Istimewa menggelar pawai siaga, melakukan pelucutan senjata tentara Jepang, dan membagikan senjata kepada para pejuang. Langkah tersebut menjadi modal utama dalam mempertahankan kemerdekaan.

Peristiwa bersejarah di Surabaya ini berpengaruh besar terhadap perlawanan rakyat di berbagai daerah, seperti Aceh, Sumut, Sumbar, Sulawesi, Jambi, Palembang, Jakarta, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Semangat juang polisi juga tercermin dalam berbagai momentum perjuangan, mulai dari Hari Pahlawan 10 November 1945, Pertempuran Lima Hari di Semarang, Bandung Lautan Api, hingga Serangan Umum 1 Maret 1949.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Intervensi Harga Beras, Bobby Nasution akan Gelontorkan 15.700 Ton Beras Lewat Operasi Pasar

Penulis
Syifa
-
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution segera menggelontorkan sekitar 15.700 ton beras murah lewat operasi pasar. Tujuannya untuk mengintervensi dan mengendalikan harga beras di pasaran, sehingga harga beras kembali normal dan terjangkau masyarakat.
Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Ekonomi Makro, Gubernur Bobby Nasution, bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perum Bulog, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Rabu (20/8/2025) malam. Hadir juga para kepala daerah se-Sumut.
Bobby Nasution mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah berkomunikasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam rangka pengendalian harga beras. Melalui operasi pasar di seluruh kabupaten/kota secara serentak, diharapkan masyarakat tidak lagi mengeluhkan mahalnya harga bahan pokok ini.
“Jadi gambaran umumnya saya sampaikan, ada 15.700 ton beras yang akan dibagikan untuk intervensi pasar dari Bulog. Bisa dijual dengan harga maksimal Rp13.100. Kita sudah ada MoU dengan Bulog untuk operasi pasar ini,” ujar Bobby.
Dari angka tersebut, lanjutnya, pihak Bulog menargetkan adanya operasi pasar di tiap daerah kabupaten/kota se-Sumut, setiap bulannya. Sehingga diharapkan para kepala daerah diminta menyiapkan skema untuk membuka pasar murah di beberapa tempat.
“Kalau masing-masing ambil 500 ton, sudah bisa kita operasi pasar. Kita buat serentak sekaligus di seluruh daerah. Tinggal untuk skemanya, ada kerja sama atau MoU antara Pemkab/Pemko dengan Bulog,” jelas Bobby.
Selain itu, dari beberapa komoditi yang disebutkan mengalami kenaikan harga, padahal produksinya dari Sumut. Penyebabnya antara lain karena hasilnya didistribusikan ke luar provinsi seperti Riau dan Aceh. Sehingga kebutuhan di Sumut sendiri mengalami kekurangan.
Senada dengan itu, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto pun menilai, dukungan dari pemerintah daerah dapat mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke masyarakat. Secara otomatis juga akan mampu membuat harga lebih stabil.
Penyaluran juga dilakukan melalui pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, gerai pangan binaan pemerintah daerah, BUMN yang bergerak di bidang pangan, Koperasi/gerai Instansi pemerintah lainnya, Rumah Pangan Kita (RPK) serta swalayan/toko ritel modern.
“Dengan memaksimalkan penyaluran beras SPHP itu, membuat target 600 ton per hari, sudah terealisasi untuk mempercepat sampai ke masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, saat ini Indonesia telah menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Yakni sistem basis data tunggal yang dikelola oleh BPS, yang berisi informasi sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia, termasuk data nama dan alamat. Juga sebagai acuan utama program pemerintah, seperti penyaluran bantuan dan pemberdayaan masyarakat.
“DTSEN bertujuan untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel. Jadi angka yang ada di BPS tentang jumlah penduduk dan jumlah keluarga, dengan yang ada di Dukcapil itu sama. Termasuk ini juga mengintegrasikan data terpadu kesejahteraan sosial (STKS) dari Kementerian Soaial. Sehingga semuanya akan mengacu pada data BPS, sebagai basis data tunggal,” sebut Amalia.
Kemudian untuk berikutnya, Amalia menyebutkan bahwa BPS juga akan melakukan pengumpulan data terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI). Data ini penting untuk memantau perkembangan dan potensi kawasan-kawasan tersebut, serta sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi yang efektif.
“Kita bisa berkolaborasi bersama-sama untuk melakukan pembaharuan DTSEN dari bawah (kabupaten/kota). Dan aplikasi untuk pemutakhirannya akan disiapkan dari pusat. Untuk teknisnya silakan daerah masing-masing berkolaborasi dengan BPS di kabupaten/kota,” jelas Amalia.
Karena itu, pihaknya mengapresiasi dukungan dari Pemprov Sumut yang akan membantu proses pengumpulan data tersebut, bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota. Sebab hasilnya juga akan sangat bermanfaat bagi daerah itu sendiri.

Turut hadir dalam rakor tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara Rudi B Hutabarat, Kepala BPS Sumut Asim Saputra serta para kepala daerah se-Sumut. Sementara turut mendampingi Gubernur, Kadis Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, Plt Kepala Bapelitbang Sumut Dikky Anugerah dan sejumlah pejabat lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Pramono Dukung Pelestarian Budaya Betawi sebagai Identitas Jakarta Kota Global

Penulis
Syifa
-

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri kegiatan Lestari Warisan Betawiku di Balai Kota Jakarta, pada Kamis (21/8). Acara yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia ini menjadi ajang perayaan sekaligus gerakan nyata untuk menjaga dan melestarikan budaya Indonesia, khususnya Betawi sebagai identitas asli Jakarta.

Dalam sambutannya, Gubernur Pramono menegaskan pentingnya langkah konkret Pemprov DKI dalam melestarikan budaya Betawi, terlebih menjelang peringatan 500 tahun Kota Jakarta.

“Jakarta perlu memiliki lembaga adat Betawi yang hingga kini belum ada. Keberadaan lembaga ini penting agar kebudayaan Betawi dapat tumbuh, berkembang, dan menjadi identitas kuat Jakarta sebagai kota global,” ujarnya.

Gubernur Pramono juga mendorong partisipasi warga dalam perlombaan literasi digital di 267 kelurahan dan 44 kecamatan se-Jakarta. Menurutnya, kompetisi ini akan memperkuat budaya Betawi di era modern sekaligus meningkatkan daya saing masyarakat.

“Saya yakin, dengan semangat kompetitif warga Betawi, lomba ini akan melahirkan wajah baru Jakarta yang lebih maju dan berbudaya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komunitas Kebaya Jakarta sekaligus anggota DPD RI, Happy Djarot, menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar perayaan, melainkan gerakan nyata untuk menjaga jati diri bangsa melalui pelestarian budaya.

“Budaya adalah identitas bangsa. Pelestarian budaya Betawi bukan hanya tugas pelaku seni, tetapi tanggung jawab bersama. Acara ini menjadi momentum untuk memperkenalkan budaya Betawi kepada generasi mendatang,” tegasnya.

Lestari Warisan Betawiku diselenggarakan Komunitas Kebaya Jakarta di bawah naungan Yayasan Jakarta Raya Bahagia. Kegiatan ini menampilkan kekayaan budaya Betawi, mulai dari tari, lenong, musik tradisional, kuliner khas, hingga peragaan kebaya sebagai simbol kebanggaan perempuan Indonesia, dengan melibatkan komunitas seni serta partisipasi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dorong Pemerataan Ekonomi, Pemerintah Tetapkan 36 Bandara sebagai Bandara Internasional

Penulis
Syifa
-

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menetapkan 36 bandara udara (bandara) sebagai bandara internasional. Penetapan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran terkait dalam rapat terbatas (ratas) yang diselenggarakan pada awal bulan Agustus 2025 lalu.

“Presiden Prabowo menginstruksikan pembukaan bandara internasional sebanyak-banyaknya di berbagai daerah guna mendorong percepatan perputaran ekonomi dan pariwisata daerah,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, dikutip dari laman Kemenhub, Kamis (21/08/2025).

Penetapan 36 bandara internasional yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2025 ini juga untuk mendorong penguatan industri penerbangan nasional, perdagangan, dan investasi sekaligus mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh penjuru tanah air.

“Penetapan bandara internasional ini menjadi langkah strategis untuk mendorong hal tersebut,” imbuh Menhub.

Adapun bandar udara yang ditetapkan sebagai bandara internasional adalah sebagai berikut:

  1. Bandara Sultan Iskandar Muda, di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
  2. Bandara Kualanamu, di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
  3. Bandara Minangkabau, di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
  4. Bandara Sultan Syarif Kasim II, di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
  5. Bandara Hang Nadim, di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
  6. Bandara Soekarno Hatta, di Kota Tangerang, Provinsi Banten;
  7. Bandara Halim Perdanakusuma, di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
  8. Bandara Kertajati, di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat;
  9. Bandara Kulon Progo, di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta;
  10. Bandara Juanda, di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
  11. Bandara I Gusti Ngurah Rai, di Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
  12. Bandara Zainuddin Abdul Madjid, di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  13. Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
  14. Bandara Sultan Hasanuddin, di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan;
  15. Bandara Sam Ratulangi, di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
  16. Bandara Sentani, di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
  17. Bandara Komodo, di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  18. Bandara S.M. Badaruddin II, di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
  19. Bandara H.A.S. Hanandjoeddin, di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  20. Bandara Jenderal Ahmad Yani, di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
  21. Bandara Syamsudin Noor, di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
  22. Bandara Supadio, di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
  23. Bandara Raja Sisingamangaraja XII, di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
  24. Bandara Raja Haji Fisabilillah, di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau;
  25. Bandara Radin Inten II, di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
  26. Bandara Adi Soemarmo, di Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah;
  27. Bandara Banyuwangi, di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;
  28. Bandara Juwata, di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
  29. Bandara El Tari, di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  30. Bandara Pattimura, di Kota Ambon, Provinsi Maluku;
  31. Bandara Frans Kaisiepo, di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
  32. Bandara Mopah, di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;
  33. Bandara Kediri, di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;
  34. Bandara Mutiara Sis Al Jufri, di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
  35. Bandara Domine Eduard Osok, di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya; dan
  36. Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

“Khusus untuk Bandar Udara Halim Perdanakusuma, penerbangan luar negeri hanya diperuntukkan bagi angkutan udara niaga tidak berjadwal, angkutan udara bukan niaga, serta penerbangan pesewa udara negara Indonesia atau pesawat udara negara asing,” kata Menhub.

Menhub menegaskan, status bandara udara internasional akan terus dievaluasi sekurang-kurangnya setiap dua tahun sekali. Menhub pun menugaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara melakukan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

“Ada sejumlah persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh masing-masing pengelola bandara, termasuk persyaratan keselamatan, keamanan, dan pelayanan sebagai bandara internasional sebelum kegiatan penerbangan internasional dilakukan. Persyaratan tersebut harus disampaikan paling lambat enam bulan sejak keputusan Menteri ini dikeluarkan,” tandasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Presiden Prabowo Hormati Proses Hukum KPK Terhadap Immanuel Ebenezer

Penulis
Syifa
-

Presidan Prabowo Subianto menghormati proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan.

“Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum, beliau menghormati proses di KPK,” ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam pernyataannya di Ruang Wartawan, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/08/2025).

Mensesneg menambahkan, Presiden mempersilakan KPK untuk menjalankan proses hukum sebagaimana mestinya terhadap Immanuel, dan apabila yang bersangkutan terbukti bersalah, pemerintah akan segera melakukan pergantian.

“Dipersilakan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan, apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian,” ujar Mensesneg.

Mensesneg pun menekankan kembali pesan Kepala Negara kepada setiap pejabat pemerintahan untuk senantiasa berhati-hati dan tidak menyalahgunakan jabatan yang diemban.

“Berkali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua, bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mensesneg juga menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimulai dari para pejabat pemerintahan. Mensesneg mengakui, pemberantasan korupsi masih menjadi persoalan atau PR besar dalam pemerintahan.

“Dengan kejadian ini akan semakin keras kita memberikan dan mengingatkan kepada seluruh seluruh jajaran, tidak hanyak kepada kabinet,” tegas Mensesneg.

Tak hanya mengenai pemberantasan korupsi, imbuh Mensesneg, Presiden Prabowo juga mengingatkan seluruh jajarannya untuk tidak menyampaikan pernyataan yang dapat menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Berkali-kali beliau juga sudah menyampaikan kepada seluruh (jajaran), terutama anggota kabinet, untuk terus menjaga semangat pemberantasan korupsi di dalam melaksanakan tugas-tugas kesehariannya, selain dalam hal menyampaikan statement-statement yang tidak membuat gaduh di masyarakat. Jadi, dua hal ini selalu terus-menerus diingatkan oleh Bapak Presiden sebagai bagian dari warning kepada kita semua,” pungkas Mensesneg.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenkes Serahkan Sertifikat Eliminasi Kusta, Filariasis, dan Bebas Frambusia 2025

Penulis
Syifa
-

Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menyerahkan sertifikat eliminasi penyakit tropis terabaikan (Neglected Tropical Diseases/NTDs) kepada sejumlah kabupaten/kota yang berhasil memenuhi kriteria eliminasi. Penghargaan ini mencakup eliminasi kusta, eliminasi filariasis, dan bebas frambusia.

Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil nyata dari kerja keras dan gotong royong seluruh elemen bangsa.

“Penyerahan sertifikat ini bukan sekadar simbolis, melainkan bukti bahwa kerja lintas sektor dan dukungan masyarakat mampu membawa perubahan besar bagi kehidupan masyarakat,” ujar Prof. Dante dalam sambutannya di Jakarta.

Wamenkes menambahkan, eliminasi penyakit tidak hanya berarti terbebas dari beban kesehatan, tetapi juga mencerminkan meningkatnya kualitas hidup masyarakat, penguatan sistem kesehatan daerah, serta langkah nyata menuju derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Keberhasilan ini harus menjadi motivasi untuk menjaga keberlanjutan program, memperkuat deteksi dini, dan memastikan layanan kesehatan yang merata serta inklusif bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.

Ia menekankan, kesehatan adalah tanggung jawab bersama. Keberhasilan kabupaten/kota penerima sertifikat eliminasi diharapkan dapat menginspirasi daerah lain untuk mencapai target serupa.

“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan bergandengan tangan memperkuat sinergi pusat dan daerah, serta menjadikan pencegahan dan pengendalian penyakit sebagai prioritas pembangunan kesehatan,” tegasnya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, dr. Andi Saguni, menambahkan bahwa meski terjadi kemajuan signifikan, penyakit tropis terabaikan masih menjadi tantangan, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses layanan.

“Pencapaian ini tidak lepas dari komitmen pemerintah daerah, dukungan lintas organisasi, mitra pembangunan, dan partisipasi aktif masyarakat. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, sertifikat eliminasi diserahkan kepada 5 bupati/wali kota penerima sertifikat eliminasi kusta, 7 bupati/wali kota penerima sertifikat eliminasi filariasis, dan 89 kabupaten/kota penerima sertifikat bebas frambusia.

dr. Andi menegaskan bahwa capaian eliminasi bukanlah akhir perjuangan, melainkan awal dari komitmen berkelanjutan.

“Meskipun telah menerima sertifikat eliminasi, daerah harus mempertahankan status ini dengan memperkuat surveilans, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, dan melibatkan masyarakat secara aktif,” tambahnya.

Kementerian Kesehatan berharap capaian ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, guna mewujudkan target Indonesia bebas penyakit tropis terabaikan pada tahun 2030.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Anggaran Pendidikan 2026 Naik Jadi Rp757,8 Triliun, Pemerintah Jaga Porsi 20% APBN

Penulis
Syifa
-

Anggaran pendidikan tahun 2026 direncanakan sebesar Rp757,8 triliun, naik 9,8% dari outlook anggaran tahun 2025 sebesar Rp690 triliun. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga porsi belanja pendidikan sebesar 20% dari total APBN, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan DPR.

“Anggaran pendidikan sesuai dengan yang disampaikan DPR dan amanat konstitusi kita 20% dijaga terhadap keseluruhan belanja,” ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR di Jakarta pada Kamis (21/08).

Menkeu menjelaskan, alokasi anggaran ini dibagi ke dalam tiga fokus utama penerima manfaat langsung yaitu siswa/mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana-prasarana dan operasional pendidikan.

Sebesar Rp301,2 triliun dari total anggaran akan langsung dinikmati oleh siswa dan mahasiswa melalui berbagai program bantuan dan beasiswa, termasuk KIP Kuliah dan Bidikmisi sebesar Rp17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp15,5 triliun untuk 21,1 juta siswa tingkat SD, SMP, dan SMA, beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sebesar Rp25 triliun untuk pembiayaan 4.000 mahasiswa, kegiatan riset, serta program pendidikan strategis lainnya, serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp223 triliun untuk 82,9 juta orang.

Sementara itu, anggaran untuk tenaga pendidik juga meningkat menjadi Rp274,7 triliun. Hal ini meliputi berbagai tunjangan profesi dari Tunjangan Profesi Guru Non-PNS sebesar Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru, tunjangan Profesi Dosen Non-PNS sebesar Rp3,2 triliun untuk 80.325 dosen, TPG ASN Daerah sebesar Rp69 triliun untuk 1,6 juta guru, serta TPG PNS, TPD PNS, dan gaji pendidik sebesar Rp120,3 triliun.

“Jadi ini adalah guru yang bukan pegawai negeri pun mendapatkan TPG dari APBN, yaitu sebanyak 754.747 guru yang sebetulnya statusnya non PNS tapi tetap TPG dibayar oleh APBN. Demikian juga dengan dosen yang non PNS,” jelas Menkeu.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp150,1 triliun untuk peningkatan dan perawatan fasilitas pendidikan serta operasional sekolah dan kampus, antara lain Program Sekolah Rakyat sebesar Rp24,9 triliun dengan rincian Rp20 triliun untuk pembangunan 200 lokasi dan Rp4,9 triliun untuk operasional, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa, Bantuan Operasional PAUD sebesar Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa, renovasi Madrasah dan Sekolah sebesar Rp22,5 triliun untuk 850 madrasah dan 11.686 sekolah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri sebesar Rp9,4 triliun untuk 201 PTN dan lembaga pendidikan tinggi, dan pembangunan Sekolah Unggulan Garuda sebesar Rp3 triliun untuk 9 lokasi.

Sebagai bagian dari desentralisasi fungsi pendidikan, anggaran sebesar Rp253,4 triliun disalurkan melalui transfer ke daerah (TKDD) digunakan untuk tunjangan guru negeri dan swasta, bantuan operasional sekolah, PAUD, dan kesetaraan.

“Ini agar daerah di dalam melaksanakan desentralisasi yaitu fungsi pendidikan tetap bisa berjalan Rp253,4 triliun termasuk untuk tunjangan guru negeri maupun swasta, biaya operasi sekolah, biaya operasi untuk PAUD dan biaya operasi kesetaraan serta tambahan penghasilan guru tetap yang bisa dirasakan oleh masyarakat langsung,” pungkas Menkeu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemerintah Pusat dan Daerah Sinergi Kembangkan Pariwisata Belitung Kelas Dunia

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terus bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun komitmen untuk mendorong Belitung sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia. Salah satu langkah strategis yang perlu segera dilakukan yakni dengan melakukan pengembangan rute penerbangan regional/internasional. Kesepakatan ini menjadi keluaran bersama hasil Rapat Koordinasi yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung.

“Pariwisata menjadi sektor strategis yang kita proyeksikan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan prioritas yang ada, Pemerintah juga terus berupaya menyiapkan langkah konkret dalam mendukung dan mengakselerasi pariwisata,” tutur Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Rudy Salahuddin saat menyampaikan keynote speech pada rapat koordinasi tersebut yang berlangsung di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Kamis (21/08).

Belitung sendiri merupakan salah satu Destinasi Pariwisata Prioritas dalam RPJMN 2025–2029. Posisi strategis Pulau Belitung juga didukung dengan adanya KEK Tanjung Kelayang, serta status sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark. Dengan berbagai potensi kekayaan alam dan budaya, Belitung mampu menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan, yang diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Bangka Belitung 2023-2044.

“Berbagai sumber data terkait menunjukkan bahwa trend pertumbuhan sektor pariwisata sangat positif. Hal ini diindikasikan dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB, jumlah wisatawan, serta perolehan devisa yang terus meningkat sejak tahun 2022. Selain itu, Indonesia juga berhasil naik 10 posisi menjadi ke-22 sekarang ini dalam Travel and Tourism Development Index,” ungkap Deputi Rudy.

Kemudian, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mendorong percepatan perputaran ekonomi daerah melalui pembukaan bandara internasional, Bandara H.A.S. Hanandjoeddin Belitung telah ditetapkan sebagai Bandara Internasional melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2025. Peningkatan status tersebut diiringi dengan mekanisme evaluasi, sehingga utilisasi bandara, khususnya melalui pembukaan rute penerbangan regional dan internasional, menjadi aspek fundamental yang perlu segera dioptimalkan.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Deputi Rudy mengemukakan bahwa adanya pembukaan rute baru, baik dari kota-kota besar Indonesia maupun negara tetangga ASEAN dan global, diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan, memperluas pasar, sekaligus menarik investasi di sektor pariwisata dan sektor pendukung di Belitung. Oleh karena itu, road map dan action plan yang jelas dan terarah sangat dibutuhkan sehingga bandara Belitung benar-benar akan menjadi daya ungkit dan game changer sektor pariwisata di Belitung.

Road map dan action plan dimaksud antara lain mencakup:

1. Peningkatan Rute Penerbangan: mendorong pembukaan rute penerbangan langsung dari kota-kota besar di Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN, termasuk mengkaji kelayakan pasar dan skema insentif bagi maskapai.

2. Penguatan Infrastruktur: memastikan kesiapan sarana dan prasarana penunjang operasional bandara dan destinasi pariwisata.

3. Pengembangan Quality Tourism: mengakomodasi kebutuhan wisatawan highend melalui fasilitas pariwisata yang berkualitas.

4. Aktivasi Event: meningkatkan kontinuitas penyelenggaraan event berskala nasional maupun internasional sebagai daya tarik wisata yang berkesinambungan.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Belitung Djoni Alamsyah juga menyampaikan kesiapan Pemda Kabupaten Belitung untuk bersinergi dengan Pemerintah Pusat guna mendorong Belitung sebagai destinasi wisata yang sustainable dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Belitung.

Lebih lanjut, upaya sinergi dan kolaborasi ini ditujukan untuk membangun pariwisata berkualitas dan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi lokal, seperti penciptaan lapangan kerja, meningkatkan okupansi hotel, memperkuat UMKM, dan mendorong geliat ekonomi kreatif di Belitung. Kesepakatan strategis dalam rapat koordinasi ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan Belitung, menegaskan posisinya sebagai destinasi pariwisata unggulan yang mampu bersaing di tingkat global dan membawa manfaat optimal bagi masyarakat lokal serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional

Rapat Koordinasi turut dihadiri oleh Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Penataan Ruang Laut dan Kerjasama Luar Negeri Dyah Erowati, Direktur Jasa Bahari Kementerian Kelautan Perikanan Enggar Sadtopo, Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kementerian Kesehatan Sumarjaya, Asdep Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman Kemenko IPK Radian Nurcahyo, Direktur BUPP KEK Tanjung Kelayang, GM Bandara H.AS Hanadjoeddin, serta sejumlah perwakilan Kementerian/Lembaga, otoritas bandara, dan maskapai penerbangan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Ekspor Sepatu Converse Rp2,5 Miliar dari Batang, Bukti Kekuatan Industri Alas Kaki Indonesia

Penulis
Syifa
-

Investasi perusahaan multinasional pada bidang manufaktur di Indonesia masih terus tumbuh dan bertahan meski dalam situasi global yang penuh tekanan. Salah satu merek besar alas kaki, yakni Nike Inc. membuktikan komitmen investasinya dengan melakukan ekspor sepatu merek Converse yang diproduksi oleh industri alas kaki di Batang, Jawa Tengah.

Ekspor sepatu dari PT Yih Quan senilai USD 100.000 ke Amerika Serikat dan senilai USD 60.000 ke Australia tersebut dilepas oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Kawasan Industri Terpadu Batang, Kamis (21/8). “Ekspor ini merupakan momentum yang menjadi bukti nyata kekuatan ekosistem industri alas kaki Indonesia, yang didukung oleh kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, kawasan industri Batang, asosiasi APRISINDO, dan buyer global seperti Nike,” tegas Menperin.

Ia melanjutkan, sinergi ini memastikan bahwa industri alas kaki Indonesia tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja berkualitas, memperkuat inklusi sosial, serta menjawab tuntutan keberlanjutan pasar global.

Industri alas kaki merupakan salah satu subsektor unggulan yang berperan besar menyediakan lapangan kerja dan menghasilkan devisa. Pada Triwulan II tahun 2025, industri kulit dan alas kaki tumbuh 8,31% (y-on-y), jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12%. Hingga Februari 2025, industri ini telah menyerap 921 ribu tenaga kerja, meningkat 35% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sepanjang Januari-Agustus 2025, tercatat masuknya investasi sejumlah 18 perusahaan skala besar di sektor alas kaki dengan nilai Rp10 triliun, menambah kapasitas produksi sebesar 73,4 juta pasang sepatu dan hampir 250 juta pasang komponen alas kaki, sekaligus menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru.

“Ekspor industri alas kaki juga menunjukkan tren positif, mencapai USD3,77 Miliar pada Januari–Juni 2025, atau tumbuh 13,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Saat ini, kita juga menempati posisi ke-6 eksportir alas kaki dunia dengan pangsa pasar hampir 4% global,” jelas Menperin.

Di tengah tantangan tarif dan non-tarif yang dihadapi saat ini, tujuan ekspor terbesar industri alas kaki Indonesia adalah Amerika Serikat, disusul Uni Eropa, dan sejumlah negara non-tradisional yang terus berkembang. Dengan keberhasilan Pemerintah menurunkan tarif resiprokal ekspor alas kaki Indonesia ke Amerika Serikat dari 32% menjadi 19%, merupakan yang terendah dibandingkan beberapa negara ASEAN lain, terbuka peluang strategis untuk semakin memperkuat daya saing ekspor produk Indonesia. Selain itu, Menperin juga tengah melakukan perundingan dengan Uni Eropa dan Peru untuk membuka pasar yang lebih luas bagi sektor padat karya seperti industri alas kaki

Ekspor sepatu Converse ke Amerika Serikat juga menjadi simbol penting dari keberlanjutan ekspor besar ke pasar Amerika Serikat yang tahun lalu mencapai USD 1,03 miliar, atau hampir 50% dari total ekspor alas kaki Indonesia ke Amerika Serikat. Ekspor kali ini dilakukan oleh Nike Inc. sebagai pemegang merek yang bekerja sama dengan 50 pabrik di Indonesia, 20 di antaranya pabrik alas kaki. Tahun lalu, Nike Inc. berhasil mengekspor lebih dari 200 juta pasang sepatu Nike, Converse, dan Jordan ke pasar global.

“Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada manajemen PT Yih Quan Footwear Indonesia, serta kepada Nike Inc. yang selama lebih dari tiga dekade telah menjadi mitra strategis industri alas kaki Indonesia,” ujar Menperin dalam kesempatan tersebut. Ia berharap capaian ini bisa menginspirasi pelaku industri alas kaki lainnya untuk terus berinovasi, menjaga kualitas, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat produksi dan ekspor alas kaki dunia.

Kementerian Perindustrian terus mendukung pengembangan industri alas kaki nasional melalui langkah-langkah strategis, meliputi penciptaan iklim usaha yang kondusif, dukungan investasi dan perkuatan kawasan industri, juga perluasan akses pasar non-tradisional.

“Kami juga mendorong negosiasi perjanjian perdagangan yang berkeadilan dan mendukung peningkatan standar keberlanjutan dan green industry,” jelas Agus.

Lebih lanjut, pengembangan industri alas kaki nasional memerlukan dukungan dan sinergi pemerintah lintas kementerian. Saat ini industri alas kaki dapat memanfaatkan program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) yang ditujukan bagi pelaku usaha di sektor industri padat karya tertentu yaitu pakaian jadi, tekstil, furnitur, kulit dan alas kaki, makanan dan minuman, serta mainan anak.

Skema KIPK menawarkan kredit atau pembiayaan dengan plafon di atas Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pada revitalisasi mesin untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri dengan subsidi bunga/margin sebesar 5 persen.

Untuk mendukung penyaluran penerima program KIPK, Kemenperin telah menetapkan Permenperin Nomor 34 Tahun 2025 tentang Kriteria Penerima KIPK, diantaranya yaitu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), dan mempekerjakan minimal 50 tenaga kerja selama minimal satu tahun terakhir.

“Saat ini berdasarkan data SIINAS, terdapat 3.796 pelaku industri yang memenuhi persyaratan memanfaatkan skema KIPK. Kami berharap pelaku industri padat karya, termasuk industri alas kaki dapat mengoptimalkan subsidi pemerintah ini untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas,” ucap Menperin.

Menperin optimis industri alas kaki Indonesia akan semakin berdaya saing, mampu menembus pasar premium dunia, dan memberikan kontribusi signifikan bagi penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi nasional. “Kemenperin mendorong ekspansi pasar produk alas kaki Indonesia ke berbagai kawasan seperti Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin, serta terus berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...865866867...4,914Halaman 866 dari 4,914