Beranda blog Halaman 867

Jadwal SIM Keliling Jakarta Hari Ini, Jumat: Lokasi di 5 Wilayah

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling di lima titik wilayah DKI Jakarta pada Jumat (22/8). Layanan ini tersedia mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB untuk memudahkan masyarakat memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih aktif.

Melalui akun resmi TMC Polda Metro Jaya di media sosial X (Twitter), berikut lokasi jadwal SIM Keliling Jakarta hari ini:

  • Jakarta Timur: Mall Grand Cakung

  • Jakarta Selatan: Kampus Trilogi Kalibata

  • Jakarta Utara: LTC Glodok

  • Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng

  • Jakarta Barat: Mall Citraland

Syarat Perpanjangan SIM di SIM Keliling

Untuk mengakses layanan ini, warga wajib membawa beberapa dokumen persyaratan, di antaranya:

  • Fotokopi dan asli KTP yang masih berlaku

  • Fotokopi dan asli SIM lama

  • Bukti cek kesehatan

  • Bukti tes psikologi

Perlu dicatat, layanan mobil SIM Keliling hanya melayani perpanjangan untuk SIM A dan SIM C yang masih aktif. Apabila masa berlaku SIM sudah habis, pemilik diwajibkan mengajukan permohonan SIM baru di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas).

Biaya Perpanjangan SIM

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, biaya perpanjangan SIM ditetapkan sebesar:

  • Rp80.000 untuk SIM A

  • Rp75.000 untuk SIM C

Sementara itu, untuk perpanjangan SIM B tidak dapat dilakukan di layanan SIM Keliling. Pemilik SIM B yang digunakan untuk kendaraan dengan berat lebih dari 3,5 ton hanya bisa melakukan perpanjangan di kantor Satpas karena persyaratan administrasi berbeda dengan SIM A maupun SIM C.

Dengan adanya layanan ini, masyarakat Jakarta diharapkan dapat lebih mudah memperpanjang masa berlaku SIM tanpa harus antre panjang di kantor Satpas.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Samsat Keliling Hadir di 14 Titik Jadetabek, Ini Lokasinya

Penulis
Syifa
-

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya kembali menyediakan layanan Samsat Keliling untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Pada Jumat ini, layanan tersedia di 14 lokasi yang tersebar di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek).

Informasi resmi yang dibagikan melalui akun X (Twitter) @TMCPoldaMetro menyebutkan bahwa setiap wilayah mendapatkan lebih dari satu titik layanan dengan jam operasional berbeda.

Lokasi Samsat Keliling di Jakarta

  • Jakarta Pusat: Halaman parkir Samsat dan Lapangan Banteng, pukul 08.00–14.00 WIB.

  • Jakarta Utara: Halaman parkir Samsat dan Masjid Al Musyawarah Kelapa Gading, pukul 08.00–14.00 WIB.

  • Jakarta Barat: Mall Citraland, pukul 08.00–14.00 WIB.

  • Jakarta Selatan: Halaman parkir Samsat (09.00–15.00 WIB) dan Sampoerna Strategic Square (09.00–14.00 WIB).

  • Jakarta Timur: Halaman parkir Samsat (08.00–15.00 WIB) dan Pasar Induk Kramat Jati (08.00–14.00 WIB).

Lokasi Samsat Keliling di Tangerang dan Sekitarnya

  • Kota Tangerang: Alun-Alun Cibodas dan parkiran busway Foodmosphere, pukul 09.00–13.00 WIB.

  • Serpong: Halaman parkir Samsat Serpong (08.00–14.00 WIB) dan ITC BSD (16.00–19.00 WIB).

  • Ciledug: Kantor Kecamatan Pinang dan Fresh Market Green Lake City Cipondoh, pukul 09.00–12.00 WIB.

  • Ciputat: Kantor Kelurahan Pondok Betung, pukul 09.00–12.00 WIB.

  • Kelapa Dua: Halaman GTwon Square Gading, pukul 08.00–14.00 WIB.

Lokasi Samsat Keliling di Bekasi dan Depok

  • Kota Bekasi: Kantor Kecamatan Bekasi Timur, pukul 08.00–14.00 WIB.

  • Kabupaten Bekasi: Delta Mas Pemda Kabupaten Bekasi, pukul 09.00–19.00 WIB.

  • Depok: Halaman parkir Samsat Depok (08.00–14.00 WIB) dan Kantor Kelurahan Tugu (08.00–12.00 WIB).

  • Cinere: Halaman kantor Samsat, pukul 08.00–14.00 WIB.

Layanan Samsat Keliling

Masyarakat yang datang ke gerai Samsat Keliling dapat mengurus pengesahan STNK tahunan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ).

Untuk keperluan tersebut, wajib pajak diminta membawa dokumen persyaratan, yakni KTP asli sesuai STNK, BPKB, dan STNK asli, masing-masing dilengkapi dengan fotokopi. Syarat lainnya, kendaraan tidak memiliki tunggakan pajak lebih dari satu tahun.

Perlu diingat, layanan Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan. Untuk keperluan pajak kendaraan lima tahunan atau penggantian plat nomor, masyarakat tetap harus datang langsung ke kantor Samsat terdekat.

Dengan adanya layanan Samsat Keliling di berbagai titik strategis Jadetabek ini, diharapkan masyarakat semakin mudah dalam melakukan kewajiban membayar pajak kendaraan tanpa harus antre di kantor Samsat pusat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Prakiraan Cuaca Jakarta 22 Agustus 2025: Hujan Ringan Pagi, Berawan Malam

Penulis
Syifa
-

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah DKI Jakarta pada Jumat, 22 Agustus 2025, akan didominasi hujan ringan dan berawan sepanjang hari. Informasi ini disampaikan melalui laman resmi BMKG sebagai panduan masyarakat yang beraktivitas di Ibu Kota.

Pada pagi hari, hujan dengan intensitas ringan diprediksi mengguyur seluruh wilayah, mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur. Memasuki siang, kondisi cuaca diperkirakan lebih cerah di hampir seluruh wilayah Jakarta.

Menjelang sore hari, cuaca berawan diprediksi terjadi di Kepulauan Seribu, sementara wilayah lainnya seperti Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Timur masih akan menikmati cuaca cerah. Pada malam hari, seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu diperkirakan kembali diselimuti awan.

Selain kondisi cuaca, BMKG juga menyampaikan suhu udara di Jakarta hari ini berada pada kisaran 23 hingga 29 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan antara 71 hingga 94 persen.

BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, serta menyiapkan perlengkapan pendukung seperti payung atau jas hujan agar aktivitas tetap lancar.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Cirebon Luncurkan CMS “Website BERPIJAR” untuk Perkuat Publikasi Terintegrasi

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (DKIS) secara resmi meluncurkan Content Management System (CMS) “Website BERPIJAR: Bersama Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Reformasi” pada Selasa (5/8/2025) di Ruang Prabayaksa, Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Inovasi ini dirancang untuk menyatukan tata kelola situs web pemerintah daerah dengan standar desain yang seragam, penguatan sistem keamanan, serta percepatan penyampaian informasi publik yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.

Peluncuran ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan situs web yang selama ini menghambat efektivitas komunikasi publik. Berdasarkan data DKIS, sepanjang 2023–2025 tercatat 52 insiden serangan siber berupa penyusupan konten ilegal, termasuk iklan judi online, pada situs resmi pemerintah kota. Dari 77 situs resmi yang dimiliki Pemkot Cirebon, 48 di antaranya (62,33%) dalam kondisi tidak aktif, yang berimplikasi pada meningkatnya risiko misinformasi, penurunan kredibilitas pemerintah, serta terbukanya celah keamanan.

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kota Cirebon, seluruh Sekretaris Perangkat Daerah, Sekretaris Kecamatan dan Kelurahan, Sekretaris RSUD Gunung Jati, Sekretaris Puskesmas se-Kota Cirebon, serta jajaran Kepala Bidang DKIS. Kehadiran para pejabat ini menjadi bukti komitmen bersama dalam memperkuat tranformasi digital pemerintah daerah.

Membuka acara, Kepala Bidang Layanan E-Government (E-GOV) DKIS, Eka Purnomo Sidik, M.Pd., menegaskan bahwa CMS “Website BERPIJAR” bukan sekadar pembaruan teknologi, melainkan instrumen strategis untuk memastikan arus informasi resmi pemerintah mengalir dengan baik kepada masyarakat.

“Kalau kita membangun dan meningkatkan website ini, keamanan akan meningkat, tampilan jadi seragam, dan integrasi antarunit kerja lebih kuat,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Drs. Agus Mulyadi, M.Si., dalam sambutannya memberikan perspektif yang lebih luas. Ia menilai CMS adalah kunci untuk memperkuat posisi pemerintah sebagai sumber informasi resmi di tengah derasnya arus berita daring.

“Situs web dan media sosial sekarang menjadi humas kita, menjadi perantara kepada masyarakat. Apa yang sudah kita lakukan sebagai pemerintah harus diperbaharui, memuat penjelasan, dan memberikan jawaban. Sebagai pemberi layanan, kita wajib menjadi bagian klarifikasi di tengah keriuhan media online,” tegasnya.

Ia juga mengajak semua perangkat daerah berkomitmen menjaga keterbaruan dan kredibilitas informasi yang disajikan.

Kepala DKIS, Ma’ruf Nuryasa, AP., MM., menekankan bahwa CMS “Website BERPIJAR” memungkinkan setiap unit kerja mengelola konten secara mandiri, namun tetap dalam kerangka keamanan dan desain yang terstandar. Dengan demikian, keseragaman identitas dan kualitas informasi dapat terjaga.

Sebagai tindak lanjut, DKIS akan menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan CMS pada 11 dan 14 Agustus untuk perangkat daerah dan badan, 19 dan 20 Agustus untuk kecamatan dan kelurahan, serta 21 Agustus untuk puskesmas. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan penggunaan CMS melalui praktik langsung, serta meningkatkan kompetensi pengelola situs web pemerintah daerah.

Acara peluncuran diakhiri dengan penandatanganan Komitmen Bersama Website BERPIJAR oleh seluruh peserta sebagai simbol kesiapan kolektif menuju sistem publikasi yang lebih modern, aman, dan terintegrasi. Pemkot Cirebon optimis CMS “Website BERPIJAR” ini akan menjadi tonggak penting dalam transformasi digital, mengokohkan peran pemerintah sebagai sumber informasi yang terpercaya, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di era keterbukaan informasi.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Bakal Revisi Sejumlah Kebijakan Pendidikan di 2026

Penulis
Syifa
-
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akan mengevaluasi sejumlah kebijakan di sektor pendidikan yang mulai diterapkan pada awal tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan KDM – sapaan Dedi Mulyadi – usai menghadiri penganugerahan sayembara video perpisahan sekolah di Sabuga Bandung, Rabu (20/8/2025). Menurutnya, kebijakan baru tersebut menjadi bagian dari visi pembangunan pendidikan Jawa Barat tahun 2026.
“Hari ini Disdik bertemu para kepala sekolah untuk menyampaikan visi pembangunan pendidikan kedepan dan kita tadi merevisi beberapa hal,” ujar KDM
Salah satu kebijakan yang akan diberlakukan adalah penempatan kepala sekolah sesuai domisili. Dengan begitu, tidak ada lagi kepala sekolah yang bertugas jauh dari tempat tinggalnya.
“Penempatan kepala sekolah yang jaraknya jauh dari rumah akan dievaluasi. Mereka akan dikembalikan ke daerah masing-masing,” tegasnya.
Selain itu, evaluasi juga dilakukan pada pengelolaan anggaran sekolah. Pemda Provinsi Jabar akan memastikan alokasi biaya dihitung secara cermat agar sekolah tidak mengalami kekurangan dana.
“Kita mengevaluasi anggaran di sekolah. Ada beberapa item yang oleh provinsi dilarang, seperti penjualan LKS, seragam, dan lainnya. Maka alokasinya harus dihitung secara cermat agar sekolah tidak kekurangan biaya,” jelas KDM.
Pertemuan Disdik Jabar dengan para kepala sekolah juga membahas penekanan mengenai aturan studi tur.
Terkait jam sekolah, diperlunya kajian lebih mendalam. Pengaturan jam masuk dan jam pulang harus mempertimbangkan berbagai aspek.
Untuk mendukung akses pendidikan, Pemdaprov Jabar juga akan menyiapkan bus sekolah di daerah yang tidak terlayani transportasi publik. Selain itu, setiap sekolah diwajibkan memiliki fasilitas toilet yang layak.
“Penyediaan bis sekolah bagi daerah yang jangkauan ke sekolahnya tidak ada transportasi publik dan tiap sekolah harus ada toiletnya,” ujar KDM.
Seluruh kebijakan tersebut nantinya akan dituangkan dalam peraturan kepala sekolah yang mengacu pada kebijakan Dinas Pendidikan Jabar.

“Inilah yang menjadi konsen kita di 2026,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Sumut Bobby Nasution Tekankan Pentingnya Sinergi BPS dan Pemprov dalam Pengelolaan Satu Data

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyebutkan sinergitas pengelolaan Satu Data antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut adalah keharusan. Sebab data dan informasi statistik sangat penting, dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah.

Hal itu terungkap pada pertemuan Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama Kepala BPS Sumut Asim Saputra di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (19/8/2025). Pertemuan ini juga sebagai tindak lajut, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur Sumut dengan Kepala BPS Sumut, terkait Sinergi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Penyelenggaraan Statistik Sektoral, baru-baru ini.

“Pelaksanaan Satu Data Daerah merupakan upaya untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui standar data yang seragam, metadata yang jelas, serta keterpaduan antar-perangkat daerah,” ucapnya. Hal itu dapat terwujud melalui sinergi dan kolaborasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan yaitu Pemerintah daerah dan BPS di daerah.

Penerapan kebijakan ini sangat penting untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas. Dengan data yang valid dan terintegrasi, proses perencanaan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, terukur, dan akuntabel.

Sementara, Kepala BPS Sumut Asim Saputra menyampaikan, dalam waktu dekat akan ada pertemuan seluruh kepala BPS di Provinsi Sumut. Pada pertemuan itu, akan menyinkronkan serta menyelaraskan program Satu Data, termasuk untuk Provinsi Sumut.

“Kami sudah bangun aplikasinya dengan berkolaborasi bersama Dinas Kominfo Sumut sebagai Walidata. Nantinya semua data bisa diakses melalui program Satu Data, seperti data penerima Bansos, kesehatan, termasuk data infrastruktur,” ucapnya.

Turut hadir pada pertemuan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumut Effendy Pohan, Plt Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah, Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Poppy Marulita Hutagalung, serta pimpinan BPS Sumut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Tangerang Paparkan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di KIP Banten

Penulis
Syifa
-

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menghadiri kegiatan presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Banten, di Kantor KIP Provinsi Banten, Kota Serang, Kamis (21/8/25).

Pada kesempatan tersebut, Bupati Measyal Rasyid memaparkan berbagai langkah, capaian, serta inovasi Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Hingga 31 Juli 2025, PPID Kabupaten Tangerang telah menerima 121 permohonan informasi, dengan rincian 110 permohonan ditindaklanjuti, terdiri dari 90 permohonan diterima seluruhnya, 1 permohonan diterima sebagian, dan 19 permohonan ditolak sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemkab Tangerang juga telah menyediakan 178 data informasi publik yang dapat diakses masyarakat, baik informasi yang bersifat serta-merta, berkala, maupun setiap saat melalui website resmi Kabupaten Tangerang,” jelas Bupati Maesyal.

Bupati Maesyal Rasyid menegaskan, Pemkab Tangerang memiliki landasan regulasi yang kuat, di antaranya Peraturan Bupati Tangerang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik, SK Bupati Tangerang Nomor 043.522/2023 tentang Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan SK Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 03.24.2646/Diskominfo/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

“Dengan dasar hukum yang jelas, kami berkomitmen menjaga transparansi, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat,” tandasnya.

Selain itu, dari sisi inovasi, Pemkab Tangerang terus melakukan pengembangan layanan digital berbasis aplikasi dan website, termasuk fitur tracking permohonan informasi, konten edukatif melalui media sosial, serta integrasi dengan portal terpadu Kontak Tangerang dan aplikasi Tangerang Gemilang. Pemkab Tangerang juga menyediakan layanan tatap muka yang lebih mudah diakses dengan menempatkan ruang layanan informasi publik di lantai 1 Gedung Diskominfo sesuai rekomendasi KIP Banten.

“Tidak hanya itu, Pemkab Tangerang juga memanfaatkan media luar ruang digital berupa videotron di berbagai wilayah untuk menyebarkan informasi pembangunan dan program pemerintah daerah,” ujarnya.

Bupati menambahkan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya menjadi kebutuhan masyarakat dan lembaga, tetapi juga kebutuhan pemerintah daerah.

“Demokrasi tidak akan terwujud tanpa keterbukaan informasi publik. Ini adalah kewajiban kita bersama, termasuk hingga ke tingkat desa,” ungkapnya.

Dengan semangat keterbukaan, Pemerintah Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui inovasi, regulasi, dan sinergi dengan berbagai pihak, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Acara ini turut dihadiri oleh para panelis, yakni: Dr. Zulpikar, S.Kom, SE, SH, MM, MIP, MH – Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, M. Ojat Sudrajat S – Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten dan H. Kori Kurniawan, S.Pd – Komisioner Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KIP Banten.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Panileman Baligia Punggel Griya Gede Delod Pasar Intaran Sanur

Penulis
Syifa
-

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Panileman Baligia Punggel di Griya Gede Delod Pasar Intaran, Sanur, Selasa (19/8). Upacara ini menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya Bali serta penguatan spiritualitas masyarakat.

Hadir juga dalam kesempaan tersebut Wakil Waikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Sekda Kota Denpasar, IB. Alit Wiradana serta para undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, para undangan turut menyaksikan prosesi Mapurwa Datsina, sebagai salah satu tahapan penting dalam rangkaian yadnya.

Terlihat sejak pagi masyarakat sudah memadati Bale Peyadnyan untuk mengikuti upacara Mapurwa Daksina atau prosesi ritual mengelilingi atau mengitari suatu tempat (bale peyadnyan) dari arah timur (purwa) ke selatan (daksina) sebanyak tiga kali.

Walikota Jaya Negara yang ditemui di sela-sela kegiatan, mengapresiasi Karya Panilema Baligia Punggel ini yang melibatkan ratusan pengiring, dan tentu dapat meringankan beban masyarakat.

“Upacara seperti ini adalah warisan budaya luhur yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Selain membangun hubungan spiritual dengan leluhur, yadnya juga memperkuat keharmonisan sosial di masyarakat,” ujar Jaya Negara.

Sementara Manggala Karya, IB Mayun mengatakan, karya Atma Wedana Baligia Punggel masal di Griya Gede Delod Pasar Intaran Sanur ini memang rutin di adakan setiap 5 tahun sekali. Tahun ini diikuti 508 Puspa dari berbagai daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Denpasar terutama Bapak Walikota dan Wakil Walikota karena sudah berkenan hadir dan memberikan doa dan dukungan kepada karya ini, semoga upacara ini bisa terus kami laksanakan untuk masyarakat kedepannya,” ungkap IB Mayun.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Lumajang Teguhkan Komitmen Asta Cita Nararya Menuju Swasti Saba Wistara 2025

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Lumajang terus meneguhkan komitmen pembangunan daerah yang sehat, berdaya, dan inklusif melalui visi besar Asta Cita Nararya. Delapan pilar utama diantaranya, Melayani, Membangun, Eksotik, Tangguh, Peduli, Unggul, Lestari, dan Lumbung Pangan menjadi arah kebijakan yang menyeluruh, tidak hanya dalam kesehatan, tetapi juga pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan pariwisata.

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) dalam Verifikasi Lanjutan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 2025 bertema “Lumajang Bersinergi Menuju Swasti Saba Wistara” di Ruang Mahameru, Kantor Bupati, Rabu (20/8/2025).

“Target kita adalah Swasti Saba Wistara 2025, bukan sekadar penghargaan, tetapi bukti nyata bahwa Lumajang semakin maju, sehat, dan masyarakatnya berdaya,” tegas Bunda Indah.

Pembangunan kesehatan di Lumajang mencatat capaian gemilang, mulai dari meningkatnya usia harapan hidup masyarakat menjadi 74,57 tahun, penurunan angka stunting, hingga 100 persen puskesmas dan rumah sakit terakreditasi paripurna. Inovasi layanan kesehatan pun diperluas dengan menghadirkan ambulans desa, Blood Jek, Posyandu ILP, dan dokter muter bagi masyarakat pelosok.

Namun, Asta Cita Nararya tidak hanya berhenti di kesehatan. Pilar Lestari diwujudkan melalui gerakan lingkungan seperti MAMARISA (Masyarakat Mandiri Sampah), SKEDSA (Sekolah Edukasi Sampah), hingga PACARKU (Pasukan Pencabut Paku di Pohon Hidup).

Sementara, pilar Unggul dan Membangun terefleksikan lewat transformasi pendidikan, penguatan pasar tradisional, dan inovasi ekonomi produktif seperti Omah Magot.

Di sektor pariwisata, pilar Eksotik dan Peduli berjalan beriringan. Destinasi unggulan seperti Tumpak Sewu dan D’Buper Glagah Arum dipersiapkan menuju standar sehat, dengan dukungan pengelolaan sampah mandiri dan layanan kesehatan, sehingga wisata tidak hanya menjadi ruang hiburan, tetapi juga ruang edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Seluruh capaian ini, menurut Bunda Indah, hanya mungkin terwujud melalui sinergi pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. “Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Semua pihak harus bersatu agar Asta Cita Nararya benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Lumajang,” tandasnya.

Dengan capaian indikator KKS yang melampaui 90 persen pada sembilan tatanan, optimisme Lumajang kian menguat untuk meraih Swasti Saba Wistara 2025. Lebih dari sekadar gelar, penghargaan ini akan menjadi bukti bahwa visi Asta Cita Nararya benar-benar menjelma dalam wajah Lumajang yang maju, sehat, tangguh, dan berdaya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Dorong Budaya Integritas, KPK Ingatkan Risiko Korupsi di Pengadaan Pertamina

Penulis
Syifa
-

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat upaya pencegahan korupsi pada sektor strategis, termasuk tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini disampaikan dalam Pertamina Procurement Leader Forum yang digelar di Hotel Saint Regis, Jakarta, Rabu (20/8).

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto menegaskan pengadaan merupakan sektor yang berisiko tinggi terhadap praktik korupsi sehingga perlu dikelola dengan penuh integritas, transparansi, dan profesionalisme.

“Pengadaan merupakan sektor yang berisiko dan rentan korupsi. Untuk itu, kita perlu membangun kesadaran bersama terkait bahaya korupsi, dan memastikan setiap proses pengadaan terlaksana dengan baik,” tegas Fitroh.

Lebih lanjut, Ia mendorong penerapan nilai “IDOLA” yaitu Integritas, Dedikasi, Objektif, Loyal, dan Adil serta prinsip “GATOTKACA MESRA” yaitu Gesit, Total, Kreatif, Adaptif, Cerdas, dan Amanah sebagai fondasi budaya kerja berintegritas. Dokumentasi yang baik dalam setiap proses akan memperkuat akuntabilitas dan meminimalisir penyalahgunaan wewenang.

Pada kesempatan yang sama, SVP Procurement PT Pertamina Hery Murahmanta, mengapresiasi arahan KPK yang dinilai memberikan panduan penting dalam menjaga proses bisnis perusahaan. “Kami berharap rekomendasi KPK dapat menjadi pedoman bagi seluruh insan Pertamina, khususnya di bidang procurement,” ucap Hery.

Hal senada disampaikan Direktur Penunjang Bisnis PT Pertamina Erry Sugiharto, yang menekankan pentingnya kepatuhan regulasi. Ia mencontohkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang menunjukkan pengadaan masih menjadi area dengan tingkat kerawanan korupsi tertinggi.

“Procurement adalah posisi strategis yang harus dijalankan hati-hati. Kehadiran KPK memberikan pandandangan berharga untuk memastikan seluruh proses tetap patuh dan menutup ruang potensi pelanggaran,” jelas Erry.

Fitroh kembali mengingatkan bahwa seluruh insan BUMN, termasuk Pertamina telah memperoleh fasilitas dan penghasilan layak. Karena itu, tidak ada alasan untuk melakukan praktik korupsi. “Kontribusi terbaik untuk bangsa adalah menjaga amanah yang telah diberikan dengan menjauhkan diri dari praktik koruptif,” tegasnya.

Forum kemudian ditutup dengan pemaparan materi dan studi kasus oleh Plt. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin dan Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, sebagai bentuk penguatan pemahaman kepada peserta.

Melalui forum ini, KPK menegaskan pentingnya membangun sistem pengadaan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas, terutama di sektor strategis seperti minyak dan gas. Sinergi KPK dengan Pertamina diharapkan menjadi langkah nyata memperkuat pencegahan korupsi sekaligus mendukung tata kelola yang bersih.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...866867868...4,914Halaman 867 dari 4,914