Beranda blog Halaman 868

Bupati Kendal Buka Rakor TEPRA, Tegaskan Penguatan Kendal Berkarakter

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari membuka Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kabupaten Kendal di ruang Abdi Praja, Selasa (19/8).

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 diarahkan pada “Penguatan Kendal Berkarakter”.

Program prioritas yang akan dijalankan meliputi penguatan daya saing SDM, kesehatan, ketenagakerjaan, pembangunan ekonomi berbasis potensi unggulan, pelayanan publik, serta peningkatan infrastruktur.

Dyah Kartika Permanasari menjelaskan, alokasi belanja modal pada APBD Kendal dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur daerah, baik sarana dan prasarana umum, fasilitas publik, maupun untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa hingga 13 Agustus 2025, masih banyak paket kegiatan yang belum diproses oleh perangkat daerah. Dari total 76 paket yang harusnya dilaksanakan melalui tender/seleksi, baru 29 paket atau sekitar 38,15 persen yang sudah dikontrak/diproses di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Artinya, masih ada 47 paket yang tertahan di perangkat daerah.

“Melalui rakor ini saya berharap seluruh OPD dapat menyampaikan realisasi kinerjanya masing-masing, termasuk kendala yang menyebabkan capaian realisasi anggaran sampai bulan ini masih rendah,” jelas Bupati Kendal.

Bupati juga menekankan pentingnya penyerapan anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi agar dapat dilaksanakan secara optimal dan maksimal.

Pihaknya meminta kepala OPD melakukan identifikasi permasalahan sejak dini sehingga tidak ada hambatan dalam percepatan realisasi kegiatan.

Rakor TEPRA ini menjadi momentum penting untuk mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat Kendal secara langsung.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

OJK Luncurkan Kampanye Nasional Berantas Scam, Kerugian Korban Tembus Rp4,6 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) resmi meluncurkan Kampanye Nasional Berantas Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal di Jakarta, Selasa.

Kampanye Nasional Berantas Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal diselenggarakan sebagai langkah nyata untuk memperkuat pelindungan masyarakat, meningkatkan kewaspadaan publik, dan menegaskan komitmen kolektif seluruh otoritas, kementerian/lembaga, serta industri jasa keuangan dalam menghadapi maraknya penipuan digital (scam) dan aktivitas keuangan ilegal yang merugikan.

Peluncuran Kampanye Nasional Berantas Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal dilakukan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Sirega​r, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto Hasan Fawzi, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Eddy Hartono, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nugroho Sulistyo Budi, dan Ketua AFTECH Pandu Sjahrir.

Anggota Satgas PASTI terdiri dari 21 kementerian/lembaga yaitu OJK, Bank Indonesia, Kemendagri, Kemenlu, Kemenag, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenkum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemensos, Kemendag, Komdigi, Kemenkop, Kementerian UMKM, Kementerian Investasi dan Hililirisasi, BSSN, BNPT, Kejaksaan Agung, Kepolisian, BIN dan PPATK yang turut hadir dalam acara itu.

Mahendra Siregar dalam sambutannya, menegaskan bahwa kampanye nasional ini merupakan momentum penting untuk semakin bersinergi dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan semakin maraknya kasus penipuan keuangan digital atau scamming serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan mendorong keterlibatan aktif industri jasa keuangan.

“Keberhasilan memberantas scam dan aktivitas keuangan ilegal ini hanya bisa dicapai dengan sinergi yang kuat, literasi yang luas, serta komitmen ekosistem. Dan, melalui kampanye ini kita ingin membangun ekosistem keuangan yang tidak hanya lebih aman, tapi juga lebih inklusif dan berkeadilan,” ujar Mahendra.

Menurutnya, kepercayaan publik merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, pencegahan dan penindakan terhadap scam dan aktivitas keuangan ilegal harus dilakukan secara konsisten, kolaboratif, dan berkesinambungan.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus penipuan digital di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dengan modus yang semakin kompleks, terorganisir, dan menyasar seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai platform digital.

Untuk itu, OJK bersama Satgas PASTI membentuk IASC yang merupakan pusat penanganan penipuan (scam) yang menggunakan transaksi di sektor keuangan, dengan metode penanganan yang cepat dan berefek-jera.

Data Laporan Scamming

Berdasarkan laporan terkini IASC hingga 17 Agustus 2025, tercatat telah masuk 225.281 laporan diterima; 139.512 laporan dari korban melalui pelaku usaha dan diteruskan ke IASC, 85.769 laporan korban langsung ke sistem IASC.

Sebanyak 359.733 rekening terverifikasi, dengan 72.145 rekening telah diblokir. Kerugian dana korban mencapai Rp4,6 triliun, dengan Rp349,3 miliar dana berhasil diblokir.

Data ini menegaskan betapa seriusnya ancaman scam terhadap masyarakat dan urgensi kolaborasi antar-otoritas serta industri dalam mempercepat penanganan laporan, pemblokiran rekening, dan pelacakan pelaku.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menekankan pentingnya meningkatkan literasi dan kewaspadaan masyarakat sebagai garda terdepan melawan scam.

Ada tiga hal yang menjadi kunci dalam kampanye nasional ini. Pertama, sinergi lintas sektor antara regulator, pelaku industri, pemerintah, dan media. Kedua, edukasi dan literasi publik sebagai benteng pertama perlindungan. Ketiga, partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan kampanye nasional anti-scam ini sebagai gerakan kolektif.

“Ini merupakan bentuk komitmen kita semua untuk mendukung Asta Cita Pemerintah, dengan bersama-sama di Indonesia AntiScam Center ini, kita melakukan kolaborasi upaya preventif dan penindakan,” kata Friderica.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Komdigi Meutya Hafid mengharapkan agar kinerja dan kolaborasi yang telah terjalin bisa menjadi lebih efektif lagi dan mengimbau agar masyarakat selalu waspada serta lebih berhati-hati dalam bertransaksi.

“Kerja ini bukan dimulai hari ini, tapi sudah sejak sepuluh bulan lalu saat Ketua OJK pertama kali berdiskusi mengenai Anti-Scam Center. Alhamdulillah hari ini sudah beroperasi baik. Dengan itu, kita bisa bekerja lebih cepat lagi, dan kesadaran masyarakat tetap penting yaitu untuk melindungi diri, dan segera laporkan bila terjadi apa-apa,” ujar Meutya.

Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi juga meminta masyarakat korban scam untuk segera melaporkan keluhannya.

“Jika terlambat, transaksi dan perpindahan dana sudah berjalan sangat cepat. Karena itu, laporan korban sangat penting untuk pelacakan. BSSN akan terus membantu bersama Kominfo dalam melacak akun-akun dan URL yang digunakan pelaku scam,” tegas Nugroho.

Kepala BNPT Eddy Hartono menyampaikan bahwa fokus BNPT adalah pada pada pendanaan terorisme, yang digunakan untuk propaganda maupun rekrutmen.

“Dengan bergabung di Satgas PASTI, mitigasi dapat lebih kuat. Hari ini juga Kampanye Nasional Berantas Scam, yang memudahkan langkah kita. Hal ini mendukung Asta Cita Presiden sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2021–2029,” kata Eddy.

Ketua AFTECH Pandu Sjahrir juga berterima kasih atas kolaborasi yang telah berjalan dan mengharapkan kampanye nasional yang diluncurkan hari ini dapat dijalankan secara optimal dan bersama-sama.

“Ini terobosan baru yang penting, mengingat betapa kritisnya masalah scam. Isu ini sudah menjadi persoalan sosial yang besar. Kolaborasi antara pelaku industri, regulator, dan pemerintah sangat dibutuhkan. Kami berharap dukungan dan sosialisasi dari media agar gerakan ini terus berjalan,” tegas Pandu.

Kampanye Nasional dan Kolaborasi Internasional

Kampanye Nasional Berantas Scam ini menegaskan empat langkah utama yang diusung Satgas PASTI bersama IASC, yaitu:

  • Pencegahan melalui literasi dan kampanye masif yang berkelanjutan.
  • Percepatan penanganan laporan melalui strategi co-location di IASC untuk mempercepat pemblokiran rekening dan penyelamatan dana korban.
  • Penegakan hukum melalui koordinasi erat antar-otoritas dan lembaga penegak hukum.
  • Kolaborasi internasional dengan lembaga global untuk menghadapi kejahatan keuangan lintas negara.

Kegiatan juga dirangkaikan dengan Seminar Internasional “Preventing and Combating Financial Scams”, menghadirkan pembicara dari Singapore Police Force Anti-Scam Command dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) untuk memperluas perspektif penanganan kejahatan keuangan lintas negara.

Melalui seminar internasional yang diadakan bersamaan dengan peluncuran kampanye ini, OJK berharap dapat memperluas jejaring kerja sama global, mengadopsi praktik terbaik, serta meningkatkan kapasitas nasional dalam memerangi scam lintas batas.​

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Cimahi Lepas Satgas Premanisme, Berlakukan Jam Malam bagi Pelajar

Pemerintah Kota Cimahi bersama Forkopimda Kota Cimahi melepas Satgas Premanisme dan Jam Malam Pelajar di Alun-alun Cimahi, Rabu (13/8) malam. Kegiatan tersebut digelar untuk menekan angka kejahatan ataupun premanisme di Kota Cimahi.
“Kami bersama jajaran Forkopimda Kora Cimahi melepas Satgas Premanisme untuk mencegah kejahatan di Kota Cimahi. Mulai malam ini kita berlakukan jam malam bagi peserta didik,” ujar Wali Kota Cimahi Ngatiyana.
Pelepasan patroli satgas dilakukan Wali Kota Cimahi Ngatiyana didampingi Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira, Kapolres Cimahi AKBP Niko Nurallah Adi Putra, Dandim 0609/Cimahi Letkol Inf. Ratno, Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi Nurintan M.N.O. Sirait, Ketua DPRD Kota Cimahi Wahyu Widyatmoko, Ketua BNN Kota Cimahi Letkol CPM Yulius Amra dan unsur lainnya.
“Kegiatan ini salah satu upaya bagaimana Pemkot Cimahi dan Forkopimda Kota Cimahi untuk menciptakan iklim kondusif. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini di Cimahi masyarakatnya ayem tentram sehingga tercipta aman nyaman,” katanya.
Ngatiyana meminta para pelajar tidak berada di luar rumah saat jam malam berlaku. “Anak sekolah jangan keluar malam diatas jam 9. Apalagi banyak kasus kekerasan yang menimpa anak-anak Cimahi sebagai korban. Karena itu, untuk menghindarkannya diberlakukan jam malam,” jelasnya.
Apabila kedapatan di luar rumah diatas jam malam, telah disiapkan sanksi khusus. “Jika nanti ditemukan di luar dengan alasan tidak tepat apalagi ikut grup atau kelompok tidak bertanggung jawab kita berikan sanksi. Kami sudah menyiapkan dua Pusdik yaitu Pusdikarmed dan Pusdikpom untuk mendidik disiplin anak-anak yang bermasalah. Mudah-mudahan tidak ada dan tetap belajar dengan tekun di sekolah masing-masing,” tegasnya.

Pihaknya mempersilahkan Polres Cimahi dan Kejari Cimahi melakukan proses hukum terhadap pelaku kejahatan dan premanisme di Kota Cimahi. “Kalau urusan kriminal pelaku dewasa yang termasuk premanisme proses hukumnya kami serahkan ke aparat penegak hukum,” tuturnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri Pariwisata: “Festival Pacu Jalur” Contoh Sukses Ikon Budaya Jadi Magnet Wisata

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana membuka secara resmi “Festival Pacu Jalur Tradisional 2025” dan mengapresiasi kepada seluruh pihak atas dedikasi untuk menjaga, melestarikan, serta mengembangkan ikon budaya Pacu Jalur sehingga menjadi sebuah atraksi yang saat ini semakin dikenal dunia.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana menyerahkan sertifikat “Karisma Event Nusantara (KEN)” untuk acara “Festival Pacu Jalur Tradisional 2025″, di Lapangan Limuno, Kuantan Singingi, Riau (20/8).

Semangat gotong royong inilah yang sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan event unggulan daerah,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti dalam sambutannya di acara pembukaan “Festival Pacu Jalur Tradisional 2025”, Rabu (20/8/2025) di Lapangan Limuno, Kuantan Singingi, Riau.

Menteri Pariwisata Widiyanti menjelaskan, salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata tahun 2025 adalah Event by Indonesia. Ini merupakan sebuah inisiatif strategis untuk menghadirkan event berkelas dunia yang diselenggarakan di tanah air melalui program “Karisma Event Nusantara (KEN)”.

Festival Pacu Jalur sendiri sejak 2022 secara konsisten berhasil masuk dalam daftar event KEN Kementerian Pariwisata. Bahkan di tahun 2024, Festival Pacu Jalur berhasil menembus jajaran Top 10 KEN.

Pada penyelenggaraan tahun lalu, Festival Pacu Jalur berhasil memberikan dampak yang besar. Festival Pacu Jalur Tradisional tahun 2024 mencatat angka 1,4 juta pengunjung dan perputaran ekonomi mencapai Rp42,16 miliar. Capaian ini membuktikan bahwa Pacu Jalur bukan hanya warisan budaya, tetapi juga motor penggerak ekonomi daerah.

“Festival Pacu Jalur adalah salah satu contoh nyata event yang berhasil tumbuh menjadi ikon budaya sekaligus magnet wisata. Kementerian Pariwisata akan terus mendukung peningkatan kualitas, baik melalui penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekosistem event, hingga promosi ke pasar domestik dan internasional,” ujar Menteri Widiyanti.

Ia pun berharap event-event daerah lainnya bisa menjadi primadona pariwisata daerah, menggerakkan ekonomi lokal, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan.

“Pacu Jalur adalah warisan budaya Indonesia yang unik yang kini juga menjadi bagian dari strategi kita untuk memperkuat nation branding serta memperluas diplomasi budaya sebagai magnet wisata,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti.

Bupati Riau, Abdul Wahid, menyampaikan apresiasi sekaligus rasa bangga Pacu Jalur yang merupakan salah satu jati diri budaya Melayu, khususnya Kuantan Singingi telah mendunia. Dari tepian Sungai Kuantan, Pacu Jalur telah menggaung ke pentas internasional.

“Ini menjadi bukti bahwa budaya kita bukan hanya warisan, tetapi juga marwah yang menjulang di mata dunia,” ujarnya.

Festival Pacu Jalur Tradisional 2025 akan berlangsung hingga 24 Agustus 2025. Gubernur menargetkan tahun ini Festival Pacu Jalur Tradisional dapat dikunjungi 1,5 juta penonton dengan jumlah perputaran uang mencapai Rp75 miliar.

“Mari kita tunjukkan pelayanan terbaik, keramahan Melayu, serta wajah Riau yang penuh senyum dan santun. Dengan itu, Insyaallah Pacu Jalur bukan hanya menjadi pesta rakyat tetapi juga menjadi berkah bagi pariwisata Riau sekaligus mengangkat marwah dan ekonomi masyarakat,” katanya.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam rangkaian pembukaan “Festival Pacu Jalur Tradisional 2025” juga berkesempatan mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat pelepasan peserta Festival Pacu Jalur Tradisional 2025.

Menteri Pariwisata Widiyanti juga mendampingi Wapres Gibran menyapa masyarakat di sepanjang Sungai Kuantan dengan menggunakan perahu hingga panggung utama.

Selanjutnya, Menteri Pariwisata Widiyanti mendampingi Wapres menyaksikan langsung jalannya event Festival Pacu Jalur Tradisional 2025.

“Kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi wujud komitmen pemerintah untuk terus mendukung pengembangan budaya sebagai kekuatan bangsa,” ujar Menteri Pariwisata Widiyanti.

Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan kementerian/lembaga dan industri juga akan terus mendorong perbaikan-perbaikan. Terutama terkait amenitas dan aksesibilitas agar wisatawan yang datang akan semakin nyaman.

“Harapannya tahun depan Festival Pacu Jalur akan tetap masuk dalam Karisma Event Nusantara dan kami akan terus mendorong peningkatan mulai dari SDM, fasilitas umum, seperti hotel dan lainnya. Ini sudah menjadi catatan kami terkait perbaikan fasilitas-fasilitas umum,” ujarnya.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan Festival Pacu Jalur merupakan bagian dari budaya dan ekonomi kreatif Provinsi Riau yang harus terus dijaga dan dirawat.

“Hari ini semua lengkap, ada Menpora, Menteri Pariwisata, Menteri Kebudayaan, dan Kepala PCO juga kepala daerah dan semuanya siap, semuanya berkomitmen untuk mengembangkan agar warisan ini bisa lebih berkembang lagi dan kita gali terus potensi daerahnya sehingga bisa terus mengharumkan Indonesia di kancah internasional,” ujar Wakil Presiden Gibran.

Turut hadir mendampingi Menteri Pariwisata Widiyanti, Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji; serta Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kementerian Pariwisata, Vinsensius Jemadu.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Serang Ratu Zakiyah Pimpin Upacara HUT ke-80 RI, Ajak Warga Perangi Korupsi dan Narkoba

Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menjadi Inspektur Upacara peringatan HUT ke 80 Kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Serang Tahun 2025 di Alun-alun Kecamatan Kramatwatu pada Minggu, 17 Agustus 2025.

Pada momen perayaan kemerdekaan itu Bupati Ratu Zakiyah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberantas korupsi dan peredaran narkoba khususnya di Kabupaten Serang. “Hari ini kita semua menyelenggarakan pengibaran bendera merah putih dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia yang ke 80 tahun,” ujar Bupati Ratu Zakiyah kepada wartawan setelah upacara.

Ratu Zakiyah menyampaikan terima kasih kepada petugas Paskibraka Kabupaten Serang yang sudah membersamai kegiatan pengibaran bendera merah putih.

“Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada Forkopimda Kabupaten Serang yang hari ini hadir,” katanya.

Selanjutnya dalam rangka memaknai Kemerdekaan RI, Bupati Ratu Zakiyah berpesan kepada seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang untuk melakukan yang terbaik sebagai pelayanan masyarakat.

“Kita semua adalah pelayan masyarakat, maka kita harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati, profesional dan tentu saja dengan tanpa pilih-pilih,”tegasnya.

Di sisi lain juga, Bupati Ratu Zakiyah juga mengajak para ASN dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba, korupsi dan mengotori. Sedangkan untuk seluruh masyarakat, para generasi muda, pelajar dan pelajar sebagai penerus bangsa maka teruslah untuk giat belajar dan disiplin.

“Karena para kaum muda inilah para penerus generasi bangsa yang akan meneruskan kepemimpinan estafet. Jika generasi mudanya kuat, Insya Allah kita bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tandasnya.

Turut hadir Wakil Bupati M Najib Hamas beserta istri, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, Wakil Ketua dan sejumlah Anggota DPRD, para Kepala OPD di lingkungan Pemkab Serang beserta para istri, Unsur Forkopimda dan para tamu undangan lainnya.

Pada kesempatan itu juga, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah memberikan bingkisan kepada para mantan napiter.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Serang Epi Priatna menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, baik bupati, wakil bupati, pj sekda dan seluruh kepala OPD, Forkopimda meliputi TNI, Polri, Kejaksaan, PPI dan jajaran Kesbangpol serta seluruh masyarakat terutama Paskibraka yang sudah melaksanakannya dengan baik dan berlangsung aman.

Mudah-mudahan di penurunan juga bisa berlangsung aman dan baik. Secara prinsip sama, tidak ada yang berbeda yang jelas sesuai dengan tata upacara yang telah ditentukan. Mudah-mudahan kita selalu kompak, NKRI selalu terjaga sehingga selalu masyarakat tenang tenang dan tentram,”ujarnya.

“Kita doakan juga pemimpin kita semuanya dalam keadaan baik bisa melaksanakan tugas sesuai tupoksi sehingga tercapai tujuan yang kita impikan bersama,” harap Epi Priatna.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menteri PU Kerja Sama dengan BPS, Tegaskan Ingin Turunkan ICOR di Bawah 6

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan keseriusannya untuk menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) di bawah 6. Hal ini diutarakannya dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian PU dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat pemanfaatan ICOR sebagai alat ukur kinerja pembangunan.

MoU Kementerian PU–BPS ini menjadi pijakan kepemimpinan Menteri Dody Hanggodo dalam memperkuat tata kelola pembangunan yang terukur, efektif, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sesuai arahan Presiden Prabowo.

Menteri Dody menambahkan ICOR adalah konsep yang diperkenalkan Prof. Soemitro Djojohadikusumo telah lama digunakan Indonesia untuk menilai efisiensi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Kementerian PU kata Menteri Dody sejak akhir 2024 membahas penerapan ICOR secara sistematis dan kini menetapkannya sebagai sasaran utama lima tahun ke depan melalui visi PU608.

“PU608 yakni ICOR di bawah 6, kemiskinan mendekati 0 persen, dan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen, sejalan dengan Asta Cita sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini juga diperkuat dalam rapat kabinet dua minggu lalu, ketika Menteri Keuangan menegaskan penurunan ICOR sebagai indikator kinerja yang dipantau berkala,” jelas Menteri Dody di Aula Pendopo Kementerian PU, Selasa (19/8).

Menteri Dody menambahkan kerja sama ini adalah langkah konkret untuk mengukur efektivitas setiap program pembangunan. Dia berharap dengan dukungan analisis BPS, Kementerian PU dapat memastikan sektor infrastruktur memberi dampak nyata bagi pertumbuhan.

“Harapan kami, pada 2025 ekonomi bisa tumbuh di atas 5,5 persen. Kami akan mengarahkan setiap kebijakan untuk menurunkan ICOR agar pembangunan kian efisien dan berkualitas,” ujar Menteri Dody.

Sebagai mitra strategis, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan akan mendukung pengukuran efektivitas dan efisiensi program Kementerian PU serta memperkaya metodologi analisis ICOR agar lebih presisi.

“Sektor konstruksi sebagai sektor padat karya dengan kontribusi besar pada penciptaan lapangan kerja, sehingga penguatan ICOR penting untuk memastikan setiap rupiah belanja infrastruktur berdampak optimal pada pertumbuhan,” tegas Kepala BPS.

BPS sebelumnya merilis pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II 2025 sebesar 5,12 persen, ditopang konsumsi dan investasi—menempatkan Indonesia di posisi kedua di ASEAN setelah Vietnam, serta kedua di G20 setelah China.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

KKP Rampungkan Penyidikan Kasus Penyelundupan 5.400 Telur Penyu

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil merampungkan proses penyidikan tindak pidana perikanan berupa penyelundupan 5.400 telur penyu, yang merupakan hasil operasi pengawasan di Pelabuhan Kapet Semparuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada 6 Juli 2025.

Hal ini ditandai dengan proses penyerahan tersangka atas nama MU dan barang bukti dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Selasa (12/8).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (15/8), menyampaikan tuntasnya proses penyidikan kasus ini merupakan wujud komitmen KKP dalam hal penegakkan hukum, khususnya terhadap perlindungan spesies ikan dilindungi.

“Proses penyerahan tersangka dan barang bukti telah dilakukan oleh PPNS Stasiun PSDKP Pontianak, usai proses penyidikan dinyatakan lengkap oleh JPU,” terang Ipunk.

Ipunk menjabarkan bahwa tersangka yang diserahkan berinisial MU, merupakan satu dari dua pelaku penyelundupan yang ditangkap pada operasi bersama Stasiun PSDKP Pontianak dengan Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) XII/I-I Singkawang Kodam Tanjungpura di salah satu pusat perbelanjaan di Singkawang Kalimantan Barat pada 12 Juli 2025.

“Satu orang tersangka telah kami serahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalbar, sementara pelaku lainnya merupakan oknum TNI AD yang penyidikannya menjadi kewenangan Pomdam XII//TPR,” ujar Ipunk.

Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Bayu Yuniarto Suharto menambahkan bahwa selain tersangka, beberapa barang bukti yang turut diserahkan ke JPU, diantaranya berupa dua buah handphone milik tersangka MU,⁠ 150 butir telur penyu hasil penyisihan dari total 5.400 butir telur penyu, serta satu buah flash disk berisikan video dan foto aktivitas tersangka di atas KMP. Bahtera Nusantara 03.

“Setelah tersangka diserahkannya tersangka, JPU Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat akan melanjutkan kasus tersebut ke tahap persidangan di Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Pontianak,” ujar Bayu.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya perlindungan spesies ikan dilindungi untuk keberlanjutan ekologi. Untuk itu, pihaknya telah memerintahkan Ditjen PSDKP untuk terus melaksanakan pengawasan spesies ikan dilindungi, termasuk penyu, telur, bagian tubuh dan/atau produk turunannya di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat yang merupakan jalur tikus aksi penyelundupan telur penyu lintas negara karena berbatasan langsung dengan Malaysia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Herman Deru Lepas Laga Final Festival Perahu Bidar, Ajak Warga Lestarikan Budaya Sungai Musi

Upaya terus melestarikan tradisi khas Kota Palembang, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, menghadiri puncak Festival Perahu Bidar Tradisional 2025. Ia datang menyaksikan sekaligus secara langsung melepas laga final yang memperebutkan juara 1, 2, dan 3.

Acara yang dipadati antusiasme warga ini berlangsung meriah di pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang pada Minggu (17/8).

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyampaikan bahwa perahu bidar kini masuk dalam 110 Kharisma EventNusantara. Lomba perahu bidar ini telah dilaksanakan selama tiga hari, mulai tanggal 15 hingga 17 Agustus.

“Bidar akan terus kita kembangkan di Kota Palembang, sehingga akan terus melestarikan budaya leluhur kita terdahulu,” ungkap Ratu Dewa. Ia juga mengajak generasi muda untuk aktif dalam melestarikan budaya perahu bidar karena menurutnya wisata air ini sangat menjanjikan dan patut dikembangkan.

Pada penyelenggaraan tahun ini, peserta lomba bidar diikuti oleh sebanyak 12 tim dari berbagai instansi dan daerah, seperti Bank Sumsel Babel, Dinas Perhubungan Kota Palembang, Kabupaten OKI, Pemdes Soak Batok Ogan Ilir, dan Pemprov Sumsel 2.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah Sematkan Satyalancana Karya Satya kepada 202 ASN Pemprov Jatim

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyematkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX, XX, dan X Tahun kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim dalam upacara di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (18/8). Pada momen itu, Khofifah menyoroti pentingnya kolaborasi, sinergi dan kerja sama di antara pegawai.

Anugerah Satyalancana Karya Satya sendiri, adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada ASN sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan mereka dalam menjalankan tugas, serta telah bekerja terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Penganugerahan Satyalancana Karya Satya kali ini dibagi menjadi tiga sesi. Untuk sesi pertama, Gubernur Khofifah menyematkan lencana kepada 202 orang ASN yang telah berdedikasi selama pekerjaannya. 202 orang meliputi, 14 orang yang telah mengabdi selama 30 tahun, 22 orang selama 20 tahun, dan 166 orang selama 10 tahun.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi negara atas dedikasi panjang ASN dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

“Selamat atas diterimanya tanda penghormatan dari Presiden Indonesia yakni Satyalancana Karya Satya baik 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Di setiap lencana yang saya sematkan ada simbol rasa terima kasih atas dedikasi panjenengan semua di sektor apapun, matur nuwun semuanya,” ujarnya.

Gubernur menegaskan bahwa pengabdian para ASN menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ia mengingatkan bahwa target negara maju harus didukung kerja kolektif semua elemen, mulai dari pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat.

“Target Indonesia Maju 2045 itu antara lain kemiskinan tidak boleh lebih dari dua persen, pertumbuhan ekonomi sembilan persen, dan industri manufaktur minimal 30 persen. Di Jawa Timur sejak Mei tahun lalu capaian industri manufaktur sudah 35 persen,” tegasnya.

Khofifah juga memberikan apresiasi khusus kepada para guru di Jawa Timur yang terus mencetak prestasi nasional, mulai dari tingkat penerimaan siswa ke perguruan tinggi hingga keberhasilan Jawa Timur meraih juara umum tiga kali berturut-turut dalam Lomba Kompetensi Siswa (LKS).

Dia menyoroti betapa pentingnya koordinasi dan komunikasi dalam menghidupkan kolaborasi, sinergi, dan kerja sama antara ASN. Karena di lingkungan birokrasi pemerintahan koordinasi antar elemen sangat dibutuhkan untuk menjalankan kinerja pemerintahan dengan baik sehingga tercipta pelayanan publik yang terstruktur.

“Poinnya kolaborasi, sinergi, dan bekerja sama, bukan sama-sama bekerja,” ucap Khofifah.

Di akhir sambutan, Gubernur berpesan agar seluruh ASN menjaga integritas serta menghindari penyelesaian masalah melalui media sosial yang dapat menimbulkan kesalahpahaman publik.

“Prestasi panjenengan luar biasa. Tolong dijaga, jangan sampai tercoreng oleh hal-hal kecil yang seharusnya bisa diselesaikan melalui mekanisme resmi,” pesan Khofifah.

Dia mengucapkan selamat kepada seluruh ASN yang menerima anugerah satyalancana karya satya, dan melaksanakan kewajiban sebagai ASN BerAKHLAK untuk mewujudkan misi Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara.

Acara penganugerahan berlangsung khidmat dan diakhiri dengan doa bersama untuk keberkahan pengabdian para ASN serta keselamatan siswa SMA Taruna Brawijaya yang sebelumnya mengalami kecelakaan sepulang dari penampilan pada peringatan HUT ke-80 RI pada Minggu (17/8/2025) kemarin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker Ingatkan PJK3 Pentingnya Integritas dalam Layanan K3

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam memberikan layanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Salah satu upaya Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperbaiki proses bisnis atau layanan K3 adalah mengajak 463 perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) menandatangani pakta integritas di ruang serbaguna Kemnaker, Jakarta, Selasa (19/8).

“Penandatanganan pakta integritas ini bertujuan untuk memastikan tak ada praktik suap, gratifikasi, komisi illegal maupun bentuk korupsi lainnya oleh pemberi maupun penerima layanan K3, ” kata Yassierli dalam sambutannya.

Yassierli menambahkan pakta integritas juga menjadi bentuk komitmen bersama dalam membangun integritas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas serta menumbuhkan budaya kerja yang etis. Penandatanganan ini menjadi bukti nyata bahwa layanan K3 bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal moral.

Ia berharap PJK3 menjadi bagian dari Kemnaker dalam melakukan transformasi dan inovasi sehingga memberikan dampak serta kontribusi bagi bangsa yang lebih baik. Menurutnya kehadiran PJK3 sangat berarti, karena memberikan pengukuran dan pengujian secara profesional.

Ke-463 PJK3 yang menandatangani pakta integritas yakni 95 PJK3 bidang pembinaan dan konsultasi; 160 PJK3 pemeriksaan dan pengujian Teknik K3; 115 PJK3 jasa fabrikasi, pemeliharaan, reparasi, instalasi Teknik K3; dan 93 PJK3 pemeriksaan/pengujian dan/atau pelayanan kesehatan kerja.

“Bapak/Ibu (PJK3) menjadi bagian yang kami harapkan untuk memperbaiki ekosistem layanan di Kemnaker. Saya hadir di sini untuk memastikan pesan saya sampai ke Bapak/Ibu. Bantu kami, agar kami dapat menata kembali ekosistem layanan di Kemnaker,” katanya.

Sementara Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker Fahrurozi menegaskan penandatanaganan ini merupakan kegiatan kedelapan atau rangkaian acara terakhir penandatanganan pakta integritas untuk seluruh PJK3 dan Lembaga Audit SMK3. Sebelumnya penandatanganan pakta integritas dimulai dari Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan Samarinda.

“Tindak lanjut dan pengawasan dari kegiatan penandatanganan pakta integritas ini, diikuti dengan implementasi nyata di lapangan dan akan kita lakukan pemantauan serta evaluasi secara berkala. Sanksi tegas juga tentu akan diberikan kepada pihak yang melanggar komitmen integritas ini, ” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News