Beranda blog Halaman 871

Menkes Tegaskan Ancaman Kesehatan Lebih Berbahaya dari Perang Bersenjata

Penulis
Syifa
-

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa isu kesehatan kini harus dipandang sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional. Ancaman biosecurity dari pandemi, penyakit tidak menular, hingga bencana alam dinilai jauh lebih berbahaya dibandingkan perang bersenjata.

“Masalah kesehatan itu merupakan ancaman yang sangat besar bagi keamanan bangsa,” kata Menkes saat mendampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam kunjungan ke Marshall Area Yonif TP 843 Patriot Yudha Vikasa, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Rabu (20/8).

Menkes mengingatkan, pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bahwa kesehatan tidak bisa ditangani hanya oleh Kementerian Kesehatan. Dalam kurun waktu 18 bulan, vaksinasi nasional untuk 270 juta rakyat hanya dapat berhasil karena dukungan lintas sektor, termasuk TNI.

“Januari (2021) mulai vaksinasi COVID-19, tiga bulan tidak naik-naik angkanya (cakupan vaksinasi). Akhirnya saya minta ke Presiden bahwa sosialisasi tidak bisa dilakukan sendiri, tapi butuh lintas sektor,” ujarnya.

Budi kemudian menyinggung sejarah untuk menggambarkan skala ancaman kesehatan. Jumlah tentara yang gugur karena peluru lebih sedikit dibandingkan yang meninggal akibat penyakit.

“Perang Dunia II menewaskan puluhan juta manusia. Ada nggak yang lebih besar dari itu? Ada, yaitu perang dengan patogen,” jelasnya.

Menurutnya, paradigma perang modern kini tidak hanya sebatas fisik atau militer, tetapi juga perang ekonomi, informasi, kesehatan, dan biosecurity. Karena itu, kolaborasi dengan TNI dinilai penting untuk membangun pertahanan kesehatan nasional.

“Kalau boleh saya dilibatkan untuk membangun pertahanan kesehatan ini. Programnya bagaimana membangun konsep ketahanan dari sisi biosecurity, baik militeristik maupun non-militeristik,” kata Menkes.

Indonesia termasuk negara rawan bencana alam seperti banjir, gempa, dan longsor. Dalam kondisi darurat, TNI adalah institusi yang paling cepat merespons. Saat ini, Kementerian Kesehatan bersama TNI telah membentuk Emergency Medical Team (EMT) untuk menghadapi bencana maupun ancaman non-militer seperti pandemi.

Selain EMT, Menkes juga menilai perlunya pasukan cadangan kesehatan yang siap diterjunkan menghadapi situasi darurat kesehatan, sebagaimana saat pandemi COVID-19.

Ia menegaskan, membangun ketahanan kesehatan membutuhkan kerja sama erat lintas pusat dan daerah. Ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan: keamanan terhadap pandemi, keamanan terhadap bencana alam, dan keamanan teritorial untuk melindungi soft power bangsa.

“Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan kesehatan rakyat Indonesia dari ancaman musuh yang tidak terlihat seperti COVID-19,” tutup Menkes.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Menaker Dorong Pertamina Jadi Role Model Penerapan Safety Culture

Penulis
Syifa
-

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yasierli mengajak Pertamina menjadi role model bagi industri di Indonesia dalam menerapkan budaya keselamatan & kesehatan kerja (K3). Ia juga meminta Pertamina agar terus menyosialiasikan safety culture karena penerapan budaya K3 ini sangat penting sebagai pilar utama menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Saya yakin Pertamina terus berusaha melakukan perbaikan dan menjadi role model, menjadi contoh karena ada sekian puluh ribu perusahaan menunggu best practise-best practise dari apa yang bapak/ibu lakukan, ” ujar Yassierli saat menjadi narasumber dalam acara Pertamina HSSE Forum 2025 di Grha Pertamina, Jakarta, Kamis (14/8/20205).

Dalam paparannya, Yassierli menjelaskan kecelakaan kerja di industri yang masih tinggi memicu para ahli untuk mengkaji kembali konsep K3 yang saat ini diterapkan dan mengevaluasi efektivitas program-programnya dalam meningkatkan kinerja K3.

Sejumlah pertanyaan mendasar banyak didiskusikan oleh para ahli K3 seperti, Apakah benar penyebab utama kecelakaan kerja adalah human error? Apakah benar kecelakaan kerja terjadi karena pekerja tidak mematuhi prosedur kerja? Apakah benar bahwa penyebab kecelakaan dapat disederhanakan menjadi unsafe act dan unsafe condition?

“Pertanyaan-pertanyaan di atas mendorong kita untuk mengembangkan konsep K3 yang lebih holistik dan efektif dalam mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja, ” katanya.

Yassierli menjelaskan implementasi pendekatan human factors untuk safety, yakni konsep ‘People-centered safety’, yang memberikan arah alternatif dalam penyempurnaan sistem manajemen K3 ke depan. Konsep ini menggabungkan berbagai kerangka yang hangat dibahas di kalangan praktisi K3. Yakni Human Performance, Safety II, Safety Differently, dan Human-Organizational Performance,

“Mohon dukungan dari bapak/ibu, pendekatan ‘People-centered safety’ kami sedang terapkan dalam level korporasi dalam bentuk sosialisasi seperti ini, Kita juga sedang kembangkan ‘People-centered safety’ dalam konteks membangun kebijakan, ” ujarnya.

Yassierli mengajak pimpinan Pertamina untuk membuat buku dan sharing tentang penerapan safety culture. Ia meyakini karya dan pengetahuan tersebut akan bermanfaat untuk masyarakat dan membantu pemerintah membangun awareness dan education, mindset safety dan seterusnya.

“Pertamina banyak orang-orang hebat, jangan sampai knowledge-nya itu kemudian pensiun dan hilang, ” ujarnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Khofifah dan Warga Jatim Berbagi Keceriaan di Pesta Rakyat Kemerdekaan ke-80 RI

Penulis
Syifa
-

Semarak kemerdekaan bakal terasa meriah di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin, (18/8). Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Pesta Rakyat 80 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Beragam hiburan dan suguhan istimewa akan memeriahkan perayaan ini. Mulai dari kuliner gratis, lighting show, teatrikal perjuangan kemerdekaan, hingga penampilan kesenian campursari dan guyon maton dari Percil CS. Sejumlah bintang tamu juga siap menghibur, di antaranya penyanyi Arya Galih dan grup musik populer NDX AKA. Puncaknya, pesta kembang api spektakuler akan menutup malam penuh kebanggaan tersebut.

Gubernur Khofifah mengajak seluruh warga Jawa Timur hadir dan ikut merayakan kebersamaan ini. “Kami mengajak panjenengan, seluruh warga Jawa Timur, untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh sukacita, kebahagiaan, persatuan, serta semangat menjaga kedaulatan bangsa dan negara,” ujarnya

Tak hanya hiburan, acara ini juga menjadi momentum penghargaan bagi para pegiat ekspedisi 80 Puncak Gunung Arjuno. Mereka yang menerima penghargaan berasal dari berbagai kalangan, mulai pejabat, tenaga kesehatan, aktivis pecinta alam, hingga jurnalis.

Di antaranya adalah Kepala Dishut Jatim Jumadi, Kepala BPSDM Jatim Ramliyanto, Direktur RSUD dr. Soedono Madiun Ananda Haris, anggota Wanala Unair Muhammad Rizqi, hingga jurnalis LKBN Antara Naufal Ammar Imaduddin.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Ajak Mahasiswa KKN Berkontribusi di Kampung Pancasila

Penulis
Syifa
-

Saat menghadiri pelantikan rektor Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) di Auditorium R. Soeparman Hadipranoto, Graha Wiyata, pada Selasa (19/8), Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, berkesempatan memaparkan visi kolaborasi yang kuat antara Pemkot Surabaya dan civitas akademika Untag, terutama dalam program pembangunan masyarakat.

Wali Kota Eri pun menggarisbawahi bahwa nilai patriotisme melekat pada Untag. Baginya, ilmu setinggi apa pun akan percuma jika tidak dibarengi dengan jiwa cinta tanah air. Sejalan dengan nilai tersebut, ia mengajak mahasiswa Untag untuk berkolaborasi dengan Pemkot Surabaya.

Ia berharap mahasiswa yang menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat menjadi bagian dari program Kampung Pancasila. Mahasiswa akan berperan sebagai pendamping dan fasilitator di tengah masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila.

“Ini sejalan dengan jiwa patriotisme yang ada di Untag, sehingga kami akan berkolaborasi. Bagaimana tadi saya sampaikan, jikalau dimungkinkan ketika ada KKN maka (mahasiswa) menjadi bagian dari Kota Surabaya untuk menjadi pendamping di Kampung Pancasila,” tegasnya.

Wali Kota Eri menjelaskan, kesuksesan Surabaya tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, melainkan juga keberhasilan memastikan seluruh warganya sejahtera. Untuk itu, Pemkot membentuk Kampung Pancasila.

“Di sini, setiap RT dan RW akan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh. Setiap kampung akan didampingi Satgas dan penanggung jawab dari PNS yang bertugas memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah, kasus stunting, atau warga yang kekurangan pangan,” jelasnya.

Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana memberikan Beasiswa Pemuda Tangguh untuk mahasiswa swasta mulai tahun 2026. Beasiswa ini, yang masih dalam tahap kajian, ditujukan bagi warga Surabaya kurang mampu yang tidak lolos ke perguruan tinggi negeri. Wali Kota Eri berharap program ini dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota.

Syarat utama bagi penerima beasiswa adalah memiliki jiwa patriotisme dan bersedia kembali ke kampungnya untuk mengabdi kepada masyarakat, menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

“Kami sedang mengkaji beasiswa untuk yang ada di Perguruan Tinggi Swasta. Sehingga kami berharap anak-anak Surabaya yang hari ini yang mereka mengalami kesulitan biaya, ketika juga tidak di PTN bisa kami bantu di PTS,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini, Wali Kota Eri secara khusus memberikan ucapan selamat kepada Prof. Dr. Mulyanto Nugroho atas pengukuhannya sebagai Rektor Untag masa jabatan 2025-2029. Sebagai alumnus Magister Teknik dari Untag, Wali Kota Eri mengaku memahami betul perjuangan dan dedikasi Prof. Nug sapaan akrabnya, yang telah membawa perubahan signifikan bagi universitas.

“Alhamdulillah hari ini Prof. Nug dilantik menjadi rektor karena dedikasi beliau untuk Untag sangat luar biasa. Saya tahu sendiri perjuangan beliau. Di periode pertama, periode kedua, hingga ketiga, membawa perubahan yang sangat signifikan untuk Untag Surabaya,” tutur Wali Kota Eri.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pimpin Upacara HUT ke-80 RI, Herman Deru Kobarkan Semangat ‘Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju’

Penulis
Syifa
-

Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025. Upacara berlangsung khidmat di Halaman Griya Agung Palembang pada Minggu (17/8), diawali dengan pengibaran bendera Merah Putih.

Peringatan HUT RI tahun ini mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Slogan tersebut mencerminkan semangat persatuan, kedaulatan, kesejahteraan rakyat, dan komitmen untuk memajukan Indonesia.
Dalam upacara tersebut, Gubernur Herman Deru juga membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan.

Rangkaian acara ditutup dengan berbagai atraksi dan penampilan seni yang memeriahkan suasana, menegaskan semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air.

Masih di rangkaian acara yang sama, Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, didampingi oleh Wakil Gubernur Sumsel, H. Cik Ujang, beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyaksikan upacara peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI secara virtual. Acara ini berlangsung di Aula Joglo Griya Agung Palembang pada Minggu (17/8).

Dalam suasana khidmat, Herman Deru dan Cik Ujang mengikuti rangkaian upacara yang disiarkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Tampak hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK Sumsel, Hj. Feby Herman Deru, serta Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Sumsel, Hj. Lidyawati Cik Ujang. Keduanya mengenakan baju adat khas Sumsel, memberikan sentuhan nuansa keragaman adat dan budaya dalam acara tersebut.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Ratu Dewa Galakkan Lagi Pemanfaatan LRT, Jawaban Atasi Kemacetan Palembang

Penulis
Syifa
-

Wali Kota Palembang, Drs H Ratu Dewa, M.Si menegaskan, komitmennya untuk kembali menghidupkan budaya penggunaan transportasi umum, khususnya Light Rail Transit (LRT), sebagai solusi nyata mengurai kemacetan di Kota Palembang.

Hal ini ia sampaikan saat menerima audiensi Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) di Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (20/8). Dalam pertemuan itu, berbagai strategi dan peluang kerja sama dibahas, mulai dari integrasi transportasi publik hingga kesejahteraan pekerja perkeretaapian.

“Bagaimana kita bisa mengintegrasikan LRT dengan beberapa pusat perbelanjaan di Kota Palembang, sekaligus mendukung terwujudnya konsep Smart City dan Green City yang ramah lingkungan. Kita butuh kolaborasi dan dukungan dari semua pihak, termasuk PT KAI,” ujar Ratu Dewa.

Tak hanya masyarakat umum, Ratu Dewa juga menginstruksikan Dinas Perhubungan untuk kembali menerapkan kebijakan penggunaan LRT bagi pegawai Pemkot dan pelajar tingkat SD-SMP. “Kita biasakan sejak dini anak-anak menggunakan transportasi umum. Ini adalah langkah kecil namun berdampak besar untuk menjawab persoalan kemacetan Palembang,” tambahnya.

Ketua Umum SPKA, Edi Suryanto SE, SH, MM, MBA, menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, SPKA siap berkolaborasi penuh demi mewujudkan transportasi modern yang terintegrasi.

“Kami mendukung visi Smart City dan Green City. Dengan integrasi transportasi, pergerakan kota akan semakin lancar, dan pertumbuhan ekonomi Palembang juga akan ikut terdongkrak,” tegas Edi.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Perhubungan Palembang, Agus Supriyanto, mengungkapkan bahwa kebijakan PNS Pemkot naik LRT sebenarnya sudah pernah diterapkan, namun sempat terhenti sejak pandemi Covid-19.

“Sekarang sesuai arahan Pak Wali Kota, akan kita galakkan kembali. Rencananya akan diatur jadwal khusus, misalnya setiap hari Selasa, agar ASN Pemkot terbiasa menggunakan LRT,” jelas Agus.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Cirebon Gandeng Kejari Cegah Masalah Hukum di Desa

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kabupaten Cirebon menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat untuk mencegah potensi masalah hukum di desa, khususnya terkait pengelolaan anggaran dan administrasi pemerintahan.

Upaya ini dituangkan dalam penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) antara kuwu dari lima kecamatan dengan Kejari di Kecamatan Lemahabang, Kamis (14/8/2025).

Kerja sama tersebut melibatkan kuwu dari Kecamatan Lemahabang, Karangwareng, Karangsembung, Susukan Lebak, dan Sedong.

Melalui MoU ini, perangkat desa dapat berkonsultasi langsung dengan jaksa terkait persoalan di bidang perdata dan tata usaha negara sebelum menjadi masalah hukum.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman mengatakan, pendampingan Kejaksaan penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai regulasi.

“Dengan adanya sinergi ini, desa bisa tertib administrasi dan kondusif, sehingga aman dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar pria yang akrab disapa Jigus ini.

Ia menilai, dinamika di lapangan kerap memunculkan persoalan yang membutuhkan pemahaman hukum. Dengan adanya jalur konsultasi ke Kejaksaan, perangkat desa diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan.

Kepala Kejari Kabupaten Cirebon, Yudhi Kurniawan menyebut, kerja sama ini sejalan dengan arahan Kejaksaan Agung untuk memperkuat aplikasi Jaga Desa.

Aplikasi ini mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran desa.

“Kami siap menerima konsultasi dari kuwu agar persoalan bisa dicegah sejak awal. Kami juga akan membedakan antara kesalahan administrasi dan pelanggaran pidana,” jelasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Herdiawan menambahkan, keberhasilan MoU ini bergantung pada komitmen desa menjaga data Jaga Desa tetap mutakhir.

Data tersebut menjadi acuan pengambilan kebijakan di tingkat kabupaten dan provinsi.

Iwan mengingatkan, desa mengawal program ketahanan pangan serta mempersiapkan diri dalam lomba desa tingkat provinsi bertajuk Anugerah Sri Baduga.

Ia menegaskan, desa yang masuk kategori “terburuk” terancam kehilangan bantuan keuangan dari provinsi.

“Kita harus pastikan tidak ada desa di Kabupaten Cirebon yang mendapatkan predikat desa terburuk. Bahkan kalau bisa, ada yang menjadi juara tingkat provinsi,” tegasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pertemuan Ombudsman RI dan Pertamina: Bongkar Masalah Distribusi LPG 3 Kg Subsidi

Penulis
Syifa
-

Ombudsman RI melakukan pertemuan dengan Pertamina Patra Niaga sebagai tindak lanjut hasil pengawasan lapangan terkait kebijakan pemerintah yang mendorong pengecer menjadi sub-pangkalan LPG bersubsidi 3 Kg. Pertemuan berlangsung pada Selasa (19/8) di Kantor Pertamina Patra Niaga, Jakarta Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika didampingi Kepala Keasistenan Utama III Yustus Maturbongs dan jajaran, disambut oleh Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo dan Direktur Pemasaran Regional Eko Ricky Susanto beserta jajaran.

Yeka menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi awal dari rangkaian komunikasi Ombudsman RI dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian ESDM, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, hingga BPS dalam rangka penyampaian saran perbaikan terhadap rencana kebijakan tersebut.

“Dalam hal ini, Ombudsman RI hadir bukan untuk menghakimi, melainkan mencatat ketidaksempurnaan yang ada di masa lalu untuk menjadi pedoman perbaikan ke depan,” ujar Yeka.

Hasil pengamatan Ombudsman di 12 provinsi menemukan berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan maladministrasi dan menghambat akses masyarakat terhadap LPG bersubsidi 3kg. Evaluasi lapangan dilaksanakan melalui kegiatan permintaan keterangan kepada tiga unsur responden, yaitu pangkalan, pengecer/calon sub-pangkalan, dan konsumen (rumah tangga serta UMKM).

Hasilnya, sebanyak 72,67% pengecer mengaku tidak mengetahui adanya rencana kebijakan pemerintah terkait peningkatan pengecer menjadi sub-pangkalan resmi. Meskipun demikian, mayoritas (61,33%) menyatakan bersedia, walaupun masih terbentur keterbatasan modal, legalitas usaha, serta pemahaman tata kelola distribusi LPG Bersubsidi 3kg.

“Uji petik menunjukkan bahwa pengecer belum siap sepenuhnya, baik dari sisi legalitas usaha, modal, maupun pemahaman regulasi. Kondisi ini rawan menimbulkan penyimpangan dan ketidaksesuaian harga dengan HET,” jelas Yeka.

Dari aspek harga, Ombudsman menemukan seluruh pengecer di wilayah uji petik menjual LPG 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dengan kisaran Rp30 ribu hingga Rp70 ribu per tabung. Sementara di tingkat pangkalan, 11,27% masih menjual di atas HET karena alasan tambahan biaya transportasi maupun keterbatasan pasokan.

Masalah serupa juga terlihat pada aspek pasokan. Sebanyak 36,62% pangkalan dan 36,67% pengecer mengaku pernah mengalami kelangkaan LPG 3 Kg. Dari sisi konsumen, setengah responden (50,85%) menyatakan kesulitan memperoleh LPG terutama pada awal tahun dan menjelang hari besar keagamaan.

Selain itu, Ombudsman RI juga menyoroti adanya praktik maladministrasi, seperti dominasi oknum Ketua RT dan pihak kelurahan dalam bisnis pangkalan yang mempersulit penerbitan surat keterangan usaha.

Ombudsman RI menilai lemahnya pengawasan turut memperparah persoalan. Sebanyak 96% pengecer menyatakan tidak pernah diawasi oleh pemerintah maupun Pertamina, berbeda dengan pangkalan yang lebih rutin mendapat pengawasan.

“Apabila tantangan ini tidak segera diperbaiki, kebijakan pengecer menjadi sub-pangkalan berpotensi menimbulkan maladministrasi, terutama dalam hal kepastian distribusi, harga, dan pasokan,” tegas Yeka.

Menanggapi temuan dan saran Ombudsman RI, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo menyampaikan bahwa pihaknya berharap aspek regulasi menjadi dasar bagi perbaikan yang dilakukan. “Nanti kami akan follow up temuan dan saran Ombudsman ini. Kami juga mengapresiasi bahwa Ombudsman menitikberatkan hasil pengawasan dengan tujuan perbaikan secara menyeluruh dan sistemik,” jelas Ega.

Sebagai tindak lanjut, Ombudsman RI memberikan sejumlah saran perbaikan. Pertama, pemerintah diminta mempertimbangkan agar pengecer langsung menjadi pangkalan, bukan sub-pangkalan, guna mempersingkat rantai distribusi. Kedua, mempercepat penerbitan Peraturan Presiden tentang pensasaran pengguna LPG bersubsidi 3 Kg, khususnya mengenai detail kriteria Rumah Tangga dan UMKM, mengingat Perpres yang berlaku saat ini masih menggunakan regulasi lama (Perpres No. 104 Tahun 2007). Ketiga, mendorong kebijakan LPG Bersubsidi 3Kg satu harga secara nasional atau minimal dilakukan pembagian dalam tiga zona wilayah. Keempat, memperbaiki mekanisme ketersediaan pasokan dan distribusi pasokan agar lebih merata, serta memastikan pengawasan yang lebih ketat.

“Saran perbaikan ini kami sampaikan untuk mencegah maladministrasi dan memastikan masyarakat, khususnya rumah tangga dan UMKM sasaran, tetap mendapatkan akses energi bersubsidi secara adil dan terjangkau,” tutup Yeka.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkot Cimahi Percepat Pembangunan Bunderan Jati, Atasi Kemacetan di Jam Sibuk

Penulis
Syifa
-

Pemerintah Kota Cimahi tengah mempercepat penyelesaian pembangunan bunderan yang berada di Jalan Raden Demang Hardjakusumah. Kabel yang melintang hingga tiang listrik dipindahkan demi kelancaran uji coba lalu lintas dan estetika di kawasan tersebut.

“Proyek ini merupakan bagian dari penyempurnaan infrastruktur kota. Baru satu ruas jalan yang mendekati penyelesaian, termasuk pengerjaan bunderan,” ujar Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira.

Bunderan tersebut menjadi akses menuju kantor Pemkot Cimahi maupun ke jalur lalu lintas Ciawitali, Jalan Daeng Muhammad Ardiwinata-Cihanjuang dan Jalan Jati Serut. Perluasan radius tikung kawasan tersebut diharapkan dapat mengurai kemacetan yang kerap melanda terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.

Dia menjelaskan, pekerjaan pemindahan kabel-kabel vital yang melintang di ruas jalan tersebut melibatkan sejumlah pihak. Diantaranya kabel milik PLN, Telkom, hingga kabel internet maupun kabel optik perlu ditangani dengan sangat hati-hati karena berkaitan dengan keamanan dan layanan dasar.

“Kalau kabel utilitas lain, provider sebagian besar sudah kita pindahkan. Tinggal di sisi ruas Jalan Jatiserut dan Cihanjuang yang kita pindahkan. Sedang dikerjakan dan segera tuntas,” katanya.

Tiang listrik yang berada di ujung jalan merupakan milik PLN dan sudah dilakukan koordinasi untuk memindahkannya. “Sedang dalam proses pemindahan,” ucapnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cimahi Wilman Sigiansyah mengatakan seluruh kabel fiber optik yang sebelumnya terbentang di udara akan dipindahkan ke bawah tanah. “Jalur ducting untuk menampung kabel-kabel telah disiapkan dibawah tanah, sehingga semuanya dipindahkan agar rapi,” ujarnya.

Dengan langkah tersebut, Bunderan Jati akan menjadi kawasan yang tertata, aman, dan nyaman, sekaligus mendukung kelancaran lalu lintas di wilayah tersebut. “Bunderan Pemkot Cimahi diharapkan dapat menjadi solusi atas kemacetan arus lalu lintas sehingga lebih lancar dan nyaman bagi masyarakat,” tuturnya.*

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemendikdasmen Tegaskan Aturan Baru Belanja Buku Sekolah

Penulis
Syifa
-

Pada sesi kedua kegiatan Sosialisasi Penggunaan Katalog Elektronik (e-Katalog) versi 6 untuk belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan Tahun Anggaran 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya dalam memperkuat katalog sektoral demi memastikan pengadaan barang dan jasa pendidikan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Kepala Tim Kerja Pengelola PBJ, Biro Umum dan PBJ, Kemendikdasmen, Bayu Panca Hadi Saputra, memaparkan bahwa katalog sektoral menjadi instrumen penting untuk mempermudah satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam mengakses kebutuhan pengadaan. Ia menjelaskan, kolaborasi antara Biro Umum, Pusat Perbukuan, dan unit lain bertujuan memastikan kebutuhan fisik dan non-fisik, termasuk buku, peralatan, serta sarana pendukung pembelajaran, dapat terpenuhi melalui mekanisme e-Katalog.

Bayu menekankan kewajiban seluruh belanja dilakukan secara elektronik sesuai regulasi yang berlaku. “Brand dan produk yang tersedia di katalog harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh daerah, termasuk untuk pengadaan buku sesuai ketentuan. Hal ini juga membantu memangkas biaya distribusi hingga 30 persen dibandingkan metode sebelumnya,” ujarnya. Ia mengungkapkan, hingga saat ini realisasi kontrak belanja dari total anggaran masih memerlukan percepatan agar target penyerapan dapat tercapai menjelang akhir tahun.

Pada sesi berikutnya, perwakilan Pusat Perbukuan, Robertus Krisnanda Sudartoko, menjelaskan kebijakan penyediaan buku pendidikan dalam e-Katalog versi 6 sesuai petunjuk teknis DAK Fisik. Menurutnya, setiap satuan pendidikan wajib memenuhi rasio satu buku teks utama untuk setiap siswa. Buku tersebut disiapkan oleh Kementerian Pendidikan melalui Pusat Perbukuan, mencakup jenjang PAUD hingga SMA/SMK dan pendidikan khusus.

Robertus menekankan pentingnya memastikan buku yang diadakan telah lolos kurasi dan dinyatakan layak, baik dari segi isi, bahasa, desain, maupun grafika. Ia mengingatkan pemerintah daerah dan sekolah untuk berhati-hati memilih produk di e-Katalog, menghindari pengadaan buku yang ditempatkan di kategori selain menu resmi buku. “Pengadaan di luar menu resmi berpotensi melanggar hukum karena kualitas dan kelayakannya belum terjamin,” tegasnya.

Selain itu, Pusat Perbukuan juga menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan biaya produksi, distribusi, dan zonasi wilayah, guna memastikan pemerataan akses buku bermutu dengan harga terjangkau. Robertus juga mengimbau daerah memanfaatkan platform buku.kemdikbud.go.id sebagai acuan dan sumber resmi untuk mencocokkan data serta cover buku sebelum melakukan pengadaan fisik.

Dengan penguatan katalog sektoral dan ketersediaan buku sesuai juknis di e-Katalog versi 6, diharapkan pengadaan DAK Fisik Pendidikan dapat berjalan lebih transparan, terukur, dan mendukung peningkatan mutu pembelajaran di seluruh Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...870871872...4,914Halaman 871 dari 4,914