Beranda blog Halaman 879

Gubernur Khofifah Sematkan Satya Lencana Karya Satya 2025 untuk ASN

Penulis
Syifa
-

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya (SLKS) Republik Indonesia Tahun 2025 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Rabu (13/8).

Acara yang digelar mulai pukul 13.00 hingga 21.00 WIB ini dibagi menjadi tiga sesi, dengan total ratusan ASN penerima penghargaan. SLKS merupakan tanda kehormatan dari Presiden RI Prabowo Subianto sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian ASN dengan masa kerja 10, 20, dan 30 tahun.

Penganugerahan SLKS oleh Gubernur Khofifah dilaksanakan selama dua hari, yakni pada 13 Agustus 2025 dan 18 Agustus 2025. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, total penerima mencapai **1.155 ASN**.

Rincian Penerima pada 13 Agustus 2025:

Sesi I (196 ASN):

  • 30 tahun: 46 penerima, di antaranya Kepala Dinas Kehutanan Jatim Dr. Ir. Jumadi, M.MT., dan Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kominfo Jatim Erni Widiyati.
  • 20 tahun: Direktur RSUD dr. Sudono Jatim dr. Ananda Haris, Sp.BS., dan Kabid Pemasaran Dinas Koperasi dan UKM Jatim Andrio Himawan Wahyu Aji, S.H., M.H.
  • 10 tahun: Konsultan Dokter Pendidik Klinis Ahli Madya RSUD Dr. Soetomo dr. Indra Yuliati, Sp.OG., dan Operator Terminal Dinas Perhubungan Abdul Rosyid.

Sesi II (205 ASN):

  • 30 tahun: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim Dr. Ir. Muhammad Isa Anshori, ATD., MT., dan Guru SMAN 1 Kencong Jember Suhardi.
  • 20 tahun: Kepala Diskominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin, S.Si., M.Ip., dan Pengawas Sekolah Ahli Madya Cabang Dinas Pendidikan Madiun Misin, S.Pd., M.Pd.
  • 10 tahun: Kabid Aplikasi dan Informatika Diskominfo Jatim Gugi Alifrianto Wicaksono, S.T., M.M., dan Guru SMAN 6 Cabang Dinas Kediri Laili Fatatik, S.E.

Sesi III (200 ASN):

  • 30 tahun: Yustisianti, S.Pd., Guru SMKN 3 Kabupaten Malang, dan Kiswanto, S.Pd., Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.
  • 20 tahun: Sugiyo, S.Pd., Guru SMAN 1 Ngawi, dan Ir. Endah Sukmawati, M.Pd., Guru SMKN 3 Madiun.
  • 10 tahun: Nur Hasiati, S.Pd., Guru SLB Negeri Jember, dan Ulis Triningtias, S.E., Guru SMKN 1 Kediri.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa penganugerahan ini merupakan amanat langsung dari Presiden sebagai penghargaan atas dedikasi ASN kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“Saudara semua sudah melalui proses panjang. Ini bukan bim salabim, tetapi hasil pengabdian puluhan tahun. Karena ini penghargaan dari Presiden, sesungguhnya ada amanat dan mandat yang harus dijaga. Teruslah mendedikasikan energi positif tidak hanya untuk Jawa Timur, tapi juga untuk Indonesia,” tegasnya.

Khofifah juga menekankan pentingnya kolaborasi antardaerah untuk memperkuat konektivitas ekonomi, antara lain melalui misi dagang lintas provinsi yang terbukti mencatat transaksi triliunan rupiah di Lampung, NTB, dan Balikpapan. Menurutnya, misi dagang tidak sekadar perdagangan, tetapi juga upaya memberi nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

“Di sektor apa pun panjenengan berada, lihat dampaknya pada penurunan kemiskinan. Kalau belum, mari kita ambil faktor pengungkitnya. Semakin detail kita mengenali permasalahan, semakin tepat pula kita membangun kesejahteraan,” ujarnya.

Pada sesi kedua, Gubernur menyoroti fenomena penyalahgunaan dana bantuan sosial untuk judi online yang di Jawa Timur mencapai Rp53 miliar. Ia mengajak ASN penerima SLKS, terutama guru, tenaga kesehatan, dan insan Kominfo, untuk aktif mengedukasi masyarakat melalui literasi digital agar tidak terjerumus.

“Ini bukan semata urusan pemerintah, tetapi urusan kita semua sebagai warga bangsa. Kita punya misi bersama menurunkan kemiskinan dan membangun kesejahteraan umum. Literasi digital adalah salah satu cara mencegah masyarakat tergoda konten negatif,” jelasnya.

Menutup sambutannya, Khofifah mengajak seluruh ASN menjaga semangat persatuan, kedaulatan, dan kemajuan jelang HUT ke-80 RI.

“PR sosial kita banyak. Lewat lingkungan yang panjenengan bina, mari kita lakukan pembinaan sesuai kapasitas demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Gorontalo Terima Penganugerahan Provinsi Layak Anak tahun 2025

Penulis
Syifa
-
Provinsi Gorontalo untuk pertama kalinya meraih penganugerahan Provinsi Layak Anak (Provila) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI. Penganugerahan ini diserahkan dalam rangkaian peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2025 dan menjadi kado istimewa bagi Provinsi Gorontalo dalam menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sejak program ini digagas tahun 2006, baru tahun ini Gorontalo meraih predikat membanggakan tersebut. Pada tahun 2025, Gorontalo dan 12 provinsi lainnya yaitu DKI Jakarta, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Riau, Sumatera Selatan, dan Banten, telah memenuhi kriteria dan lolos seleksi ketat berdasarkan 24 indikator penilaian.
Penilaian tersebut terbagi dalam lima kluster substansi hak anak. Meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.
Gubernur Gusnar Ismail didampingi oleh Kadis PPPA Yana Suleman menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut. Gusnar memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan Provila di Gorontalo.
“Ini adalah hasil sinergi yang luar biasa antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat. Penghargaan ini bukan hanya simbol, tapi tanggung jawab bersama untuk terus melindungi dan menjamin hak anak-anak kita,” ungkap Gusnar usai menerima penghargaan itu di Jakarta, Jumat (8/8).
Penghargaan ini dilandasi oleh sejumlah regulasi nasional yang menjadi fondasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia, di antaranya yaitu UUD 1945 Pasal 17 Ayat (3) menegaskan peran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk perlindungan anak. Ada pula Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Capaian ini menjadi penanda bahwa Gorontalo mampu menerjemahkan kebijakan nasional menjadi aksi nyata di tingkat lokal. Gubernur menekankan bahwa pencapaian ini hanya akan berdampak jika dikawal dengan kerja nyata dan berkelanjutan.
“Kita tidak boleh berhenti di sini. Tantangannya justru lebih besar ke depan bagaimana kita mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas perlindungan terhadap anak-anak Gorontalo. Semua pihak harus terus bergandengan tangan,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu-isu anak, termasuk pencegahan kekerasan, penghapusan perkawinan anak, pemenuhan hak pendidikan, dan lingkungan yang aman serta ramah anak, pengaruh negatif dari gadget, dan pola asuh.
Provila bukanlah sekadar gelar, melainkan komitmen berkelanjutan untuk menjadikan anak sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Gorontalo siap menjadi provinsi yang tidak hanya layak bagi anak, tapi juga menjadi contoh praktik baik bagi daerah lain di Indonesia.

“Anak-anak adalah masa depan bangsa. Mari kita jaga bersama hak-hak mereka, agar mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, berdaya, dan bahagia,” tutup Gubernur Gorontalo.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Gubernur Lampung Sampaikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terkait Perubahan APBD 2025

Penulis
Syifa
-

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di ruang rapat paripurna DPRD, Rabu (13/8).

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan perhatian, masukan, dan tanggapan terhadap rancangan perubahan APBD.

Menurutnya, pemandangan umum fraksi merupakan wujud nyata kemitraan, sinergi, dan fungsi pengawasan DPRD demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.

“Kesepakatan bersama tentang perubahan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2025 telah dicapai pada 8 Agustus 2025. Kesepakatan ini merupakan hasil pembahasan antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD agar program dan kegiatan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ujar Gubernur.

Ia menegaskan, untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan, diperlukan kerja keras, inovasi, serta optimalisasi pendapatan daerah berbasis data, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menggali potensi pendapatan, baik dari sektor pajak maupun nonpajak, agar capaian pembangunan semakin merata dan berkelanjutan.

Gubernur juga mengajak DPRD dan seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung rencana perubahan APBD 2025 agar dapat disepakati tepat. waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah tidak terlepas dari kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif serta dukungan masyarakat. Inilah pondasi tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan publik,” tegasnya.

Rapat paripurna akan dilanjutkan dengan agenda pembahasan tingkat komisi dan badan anggaran untuk memperdalam materi perubahan APBD 2025.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Garut Bahas Pembangunan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Bl. Limbangan

Penulis
Syifa
-

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengadakan pertemuan dengan camat dan para kepala desa Kecamatan Bl. Limbangan yang bertempat di Pamengkang Pendopo Garut, Jalan Kiansantang, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Rabu (13/8).

‎Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menjelaskan bahwa pertemuan ini diadakan untuk menggali dan mendapatkan masukan terkait berbagai permasalahan umum di wilayah Limbangan. Isu-isu yang dibahas meliputi pembangunan, pelayanan publik, dan masalah sosial.

‎”Kalau dimungkinkan, kita anggarkan di tahun anggaran yang dekat,” jelas Bupati.

‎Bupati juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja pemerintahan desa, pembinaan, dan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat. Dalam forum diskusi, ia mengingatkan para camat dan kepala desa mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta temuan lainnya.

‎”Artinya, melakukan kinerja yang transparan, akuntabel, dan responsif,” tegasnya.

‎Untuk mendukung hal tersebut, ia meminta semua pihak untuk mengisi aplikasi Simpanan Masyarakat Desa (Simpedes) dan Jaga Desa, yang berfungsi sebagai alat pengawasan dan pelaporan kinerja.

‎Bupati berharap, melalui sinergi ini, pembangunan daerah dapat berjalan selaras antara program pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten demi kesejahteraan masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Cimahi Hadirkan Rumah Restorative Justice di Setiap Kelurahan

Penulis
Syifa
-
Pemerintah Kota Cimahi bersama Kejaksaan Negeri Cimahi (Kejari) resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pembentukan Rumah Restorative Justice di setiap kelurahan, Senin (11/08) di Aula Kejari Cimahi. Program ini menjadi terobosan penyelesaian perkara pidana ringan di luar jalur pengadilan melalui musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan antar pihak.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menyampaikan, keberadaan Rumah Restorative Justice diharapkan mampu memberikan rasa keadilan yang lebih manusiawi bagi pelaku, korban, dan masyarakat. “Perkara-perkara ringan dapat diselesaikan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sekaligus mengembalikan kerukunan warga,” ujarnya.
MoU ini menegaskan komitmen Pemkot Cimahi dan Kejari Cimahi dalam membangun sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan berpihak pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Prinsip yang dipegang meliputi pemulihan kerugian korban, kesadaran pelaku, serta kepentingan masyarakat untuk menjaga keamanan dan menghindari perpecahan.
Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Nurintan M.N.O Sirait, menjelaskan bahwa Rumah Restorative Justice bukan sekadar gedung, tetapi ruang pertemuan yang dapat digunakan untuk proses mediasi pidana maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat. “Prosesnya melibatkan jaksa fasilitator, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat kelurahan, bahkan tokoh adat. Ini menjadi wadah penyelesaian damai sekaligus sarana edukasi hukum,” paparnya.
Selain menangani perkara pidana ringan, Rumah Restorative Justice juga dapat dimanfaatkan untuk penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya narkoba, hingga mediasi sengketa perdata sebelum masuk pengadilan. Nurintan juga menekankan, program ini sejalan dengan KUHP baru yang akan berlaku pada 2026, di mana mediasi penal menjadi bagian resmi proses hukum.

Dengan target berdirinya 15 Rumah Restorative Justice di seluruh kelurahan Cimahi, Pemkot Cimahi dan Kejari optimistis program ini dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, menurunkan angka pengangguran, serta membangun budaya hukum yang berkeadilan, humanis, dan bermartabat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Pemkab Purworejo Dorong Budaya Olahraga Lewat KORMI untuk Wujudkan Masyarakat Sehat

Penulis
Syifa
-

Pemkab Purworejo mendukung upaya setiap pihak dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, salah satunya dengan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi SIKom MSi saat menghadiri pelantikan pengurus Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Purworejo periode 2024-2028, di Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati Purworejo, Kutoarjo, Sabtu (9/8).

Dalam kesempatan ini Dra Lanawati secara resmi pimpin KORMI Kabupaten Purworejo setelah dilantik oleh Ketua Pengurus KORMI Jawa Tengah Edi Purwanto SPd MPd.

Wabup Purworejo Dion Agasi mengatakan bahwa kedudukan KORMI ini sejajar dengan KONI yang secara umum sama-sama mewadahi olahraga, namun hanya berbeda fungsi utamanya.

“Kalau KONI membawahi olahraga prestasi, tetapi KORMI mengolahragakan masyarakat agar hidup masyarakat jadi lebih sehat,” katanya.

Disampaikan Dion, bahwa untuk menuju negara maju tahun 2045 maka salah satu faktor penentunya adalah dengan tingkat kesehatan dan tingkat kesadaran olahraganya yang tinggi.

“Maka hari ini pemerintah daerah berharap besar kepada KORMI untuk bersama-sama menumbuh kembangkan kultur berolahraga di Kabupaten Purworejo,” harapnya.

KORMI diharapkan juga dapat berfungsi untuk mendorong masyarakat meningkatkan budaya olahraga serta meningkatkan kesadaran olahraga di tengah masyarakat.

“Dan harapannya dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang olahraga, masyarakat Purworejo hidupnya jauh lebih sehat,” katanya.

Dion juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan sarana prasarana dan infrastruktur olahraga yang memadai dan mumpuni.

Ketua KORMI Kabupaten Purworejo Dra Lanawati usai dilantik mengatakan, kepengurusan ini merupakan sebuah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“KORMI memiliki posisi penting dalam mengembangkan dan melestarikan olahraga rekreasi khususnya di Kabupaten Purworejo agar tetap relevan dan diminati masyarakat” ujarnya.

Lanawati juga menekankan, bahwa KORMI memiliki visi untuk menanamkan gaya hidup sehat dan kegembiraan berolahraga masyarakat di segala usia dan situasi sosial yang beragam.

“Bukan hanya untuk kebugaran, tetapi juga untuk kegembiraan dan kebahagiaan termasuk memperkuat hubungan sosial dan semangat kebersamaan,” ujarnya.

Lanawati juga berharap KORMI Purworejo dapat terus berkontribusi dalam mengembangkan program- program yang inovatif, edukatif, inklusif sehingga makin banyak anggota masyarakat yang merasakan manfaatnya.

Sementara itu, Ketua KORMI Jawa Tengah Edi Purwanto SPd MPd mengatakan KORMI adalah organisasi olahraga mitra pemerintah yang sejajar dengan KONI. Namun organisasi ini lebih fokus pada olahraga non prestasi, yang membantu membangun sumber daya manusia dari sisi olahraga.

“KORMI ini sekarang berfokus pada meningkatkan kebugaran masyarakat, yang sebelumnya adalah meningkatkan angka partisipasi masyarakat berolahraga,” katanya.

Edi berharap setelah dilantik, pengurus dapat segera berkoordinasi dengan Induk Organisasi Olahraga (Inorga) yang menaungi berbagai jenis olahraga rekreasi dan masyarakat baik di tingkat daerah maupun nasional agar makin menambah Inorga di Kabupaten Purworejo.

Edi juga menekankan untuk mendorong penguatan publikasi di media sosial agar semakin mudah diketahui dan dikenal masyarakat.

“Agar para penggiat olahraga bisa mengakses dan tidak bingung ketika ingin berkoordinasi dengan KORMI,” imbuhnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Bogor Lantik 7 Pejabat Eselon II Lingkup Pemkab Bogor

Penulis
Syifa
-

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, melantik dan mengambil sumpah jabatan tujuh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, yang berlangsung di Pendopo Bupati Bogor, Rabu malam (13/8).

Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala perangkat daerah.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan bahwa mutasi, rotasi, dan promosi jabatan merupakan hal yang wajar dalam tata kelola pemerintahan untuk memperkuat kinerja dan pelayanan publik.

“Alhamdulillah, malam hari ini kita jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, melaksanakan pengambilan sumpah janji pejabat eselon II di Pemkab Bogor,” ujar Bupati Bogor

Menurutnya, Proses ini telah melalui tahapan sesuai ketentuan, mulai dari izin Gubernur Jawa Barat, Pemerintah Provinsi, Badan Kepegawaian Nasional, hingga izin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri yang terbit pada 4 Agustus 2025.

Bupati Bogor juga menjelaskan, dari tujuh jabatan yang diisi, empat di antaranya melalui mutasi/rotasi, dan tiga merupakan promosi jabatan. Adapun jabatan tersebut meliputi, Inspektorat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Tenaga Kerja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Rudy Susmanto juga mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa posisi pejabat eselon II yang kosong, dan proses seleksi (open bidding) akan segera dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Ia berpesan Kepada para pejabat yang dilantik, Bupati Bogor juga berpesan agar selalu bekerja dengan hati dalam melayani masyarakat.

“Kita semua adalah pelayan masyarakat Kabupaten Bogor. Mari bersama-sama membangun Kabupaten Bogor agar lebih maju, aman, adil, dan makmur. Pemimpin daerah tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh dukungan seluruh masyarakat,” tegasnya.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum mempercepat pelaksanaan program strategis daerah, demi terwujudnya pelayanan publik yang optimal bagi seluruh warga Kabupaten Bogor.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Purwakarta Bangun Harapan: Rumah Baru untuk Warga Terdampak Penataan Lahan

Penulis
Syifa
-

Kabar baik datang dari Pemda Purwakarta bagi warga yang terkena dampak penataan lahan negara di sekitar Kelurahan Tegal Munjul, Munjul Jaya, dan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta.

Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, mengumumkan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan bantuan kontrak rumah, tetapi juga menyiapkan pembangunan rumah baru untuk 170 kepala keluarga (KK) yang terdampak.

“Kami memberikan bantuan sebesar 5 juta rupiah untuk biaya pindah dan kontrak rumah sementara bagi warga kurang mampu yang rumahnya terdampak penataan. Selain itu, kami bekerja sama dengan Pemprov Jabar untuk membangun rumah yang diperuntukkan bagi 170 KK,” jelas Om Zein, sapaan akrab Bupati, saat acara penyerahan bantuan di Aula BJB Cabang Purwakarta, Jumat, 8 Agustus 2025.

Dari 420 rumah yang terdampak, hasil verifikasi menunjukkan bahwa 170 KK memenuhi syarat untuk menerima bantuan dari Pemkab Purwakarta. Bantuan ini bukan sebagai kompensasi, melainkan sebagai dukungan biaya selama proses pembangunan rumah baru.

“Ini bukan sekadar kerohiman atau kompensasi, tetapi bantuan konkret dari pemerintah agar warga bisa menyewa rumah sementara sambil menunggu rumah baru selesai dibangun,” tegas Om Zein.

Bantuan ini diprioritaskan bagi warga yang benar-benar tidak mampu membayar kontrakan rumah. “Data dari kelurahan menunjukkan ada 170 KK yang berhak menerima bantuan ini karena mereka sudah tidak memiliki rumah atau tanah,” tambahnya.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui transfer bank untuk menghindari penyalahgunaan. “Kami transfer langsung ke rekening penerima agar uangnya tepat sasaran dan tidak ada potongan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tutup Om Zein.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wali Kota Kediri: PKK adalah Kekuatan Besar untuk Mewujudkan Keluarga Sehat dan Berdaya

Penulis
Syifa
-

Suasana penuh semangat dan kekeluargaan terasa di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri pada peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53, Selasa (12/8). Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati hadir langsung, didampingi Wakil Wali Kota Qowimuddin dan jajaran, untuk memberikan dukungan penuh kepada gerakan PKK di Kota Kediri.

“Senang sekali saya berada di tengah para perempuan hebat, penggerak perubahan, yang tidak hanya memikirkan keluarganya sendiri tapi juga keluarga-keluarga lain di Kota Kediri,” ujarnya.

Wali kota termuda ini mengungkapkan hari ini semua telah mendengar sambutan dari Ketua Umum TP PKK Tri Tito Karnavian yang mengingatkan kembali peran besar PKK dalam membangun keluarga dan masyarakat Indonesia. Di Kota Kediri semangat dan pesan tersebut diwujudkan melalui langkah nyata, selaras dengan visi MAPAN. Serta program unggulan Sapta Cita yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo menuju Indonesia Emas 2045.

Mbak Wali mengatakan PKK merupakan kekuatan besar yang hadir langsung di tengah masyarakat. Menjangkau rumah demi rumah, menggerakkan masyarakat agar lebih sehat, berdaya dan bahagia. Tantangan ke depan tentu semakin kompleks. Mulai dari isu stunting, ketahanan pangan, kesehatan lingkungan, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, perkuat sinergi dan kolaborasi. Kedua, bergerak dengan data dan inovasi. Ketiga, memanfaatkan teknologi digital. Keempat, menumbuhkan kader yang adaptif dan kompeten.

“Mari kita jadikan HKG PKK ke-53 sebagai momentum untuk memperkuat sinergi, berinovasi secara nyata, dan bergerak bersama. Demi mewujudkan keluarga-keluarga di Kota Kediri yang sehat, cerdas, produktif, dan harmonis. Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh kader PKK, dari tingkat kota hingga dasawisma atas dedikasi dan pengabdian selama ini.

Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad Qowimuddin membacakan sambutan dari Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian. Dalam sambutan tersebut dijelaskan sejarah panjang gerakan PKK yang lahir dari Seminar Sederhana di Bogor pada tahun 1957 dan berkembang menjadi gerakan nasional pada 1972. Kini, dengan total 2,5 juta anggota PKK dan lebih dari 4,1 juta kelompok dasawisma, PKK menjadi salah satu organisasi paling masif yang menopang pembangunan nasional berbasis keluarga.

Ning Faiq menjelaskan tema peringatan tahun ini, “Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas”, mencerminkan tekad PKK untuk turut serta mewujudkan visi pembangunan nasional 2025–2045. Pemerintah pusat telah memberikan dukungan nyata bagi gerakan PKK mulai dari regulasi hingga anggarna. Namun masih ada daerah dan desa yang belum optimal. “Oleh karena itu mari kita proaktif menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah, memanfaatkan peluang pendanaan, dan memastikan program PKK benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan potong tumpeng dalam rangka Peringatan HKG PKK ke-53. Turut hadir, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD terkait, Ketua Bhayangkari Cabang Kediri Kota Yani Anggi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Novita Bagus Alit, perwakilan Persit Kartika Chandra Kirana, perwakilan Dharma Yukti Karini, pengurus TP PKK, Ketua TP PKK Kelurahan dan Kecamatan, serta tamu undangan lainnya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Bupati Imron Dukung Pembenahan Data Bansos dan Program Sekolah Rakyat

Penulis
Syifa
-

Bupati Cirebon Imron meminta pembenahan data kesejahteraan sosial di daerahnya agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran, sekaligus mendukung rencana pembangunan Sekolah Rakyat bagi warga kurang mampu.

Dalam kunjungan Menteri Sosial Saifullah Yusuf ke Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (13/8), Imron mengatakan, pilar-pilar sosial menjadi ujung tombak validasi data penerima bantuan, karena mereka bekerja langsung di lapangan dan mengenal kondisi warga secara personal.

“Kita temukan penerima bantuan yang sudah meninggal, tetapi datanya belum diperbarui. Maka, kami minta Dinas Sosial melakukan pembenahan data ini,” kata Imron.

Ia menilai kerja keras pilar sosial sangat penting, agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah.

Menurutnya, mereka juga diharapkan mampu menangani permasalahan sosial, ekonomi, serta memperkuat integritas dan moral bangsa.

Selain itu, Imron mengungkapkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Sumber, yang ditargetkan dapat mulai menerima murid pada tahun ajaran depan. Mengingat antusiasme warga untuk mendaftar sudah tinggi.

“Kami berharap tahun ini sudah mulai dibangun, sehingga Juli mendatang sudah bisa menerima murid,” ujarnya.

Imron juga berharap, kunjungan Mensos ini dapat memotivasi generasi muda dan pilar sosial di Kabupaten Cirebon untuk peduli dan peka terhadap masalah sosial di lingkungan mereka.

Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pemerintah pusat menargetkan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cirebon dapat ditekan hingga nol persen pada 2026.

“Kita harus kolaborasi. Kalau terpadu, dampaknya akan lebih nyata,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Kementerian Sosial sedang mensinergikan program bansos dan pemberdayaan ekonomi dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk Cirebon.

Bansos akan dievaluasi setiap lima tahun untuk penerima usia produktif, yang selanjutnya diarahkan ke program pemberdayaan seperti UMKM atau pelatihan kerja.

Untuk penerima lansia dan penyandang disabilitas, bantuan akan dilanjutkan sesuai kebutuhan. Saifullah menambahkan, intervensi dilakukan berbasis data terukur dan didampingi petugas lapangan.

Terkait Sekolah Rakyat, ia menyebut, Pemkab Cirebon sudah menyiapkan lahan untuk sekolah permanen, namun masih diperlukan sertifikasi dan penilaian kelayakan lahan.

“Untuk sementara, bisa menggunakan gedung yang ada sambil menunggu pembangunan sekolah permanen,” ucapnya menambahkan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...878879880...4,914Halaman 879 dari 4,914